Sekolah Rakyat, program unggulan Presiden Prabowo ini kini disorot bukan karena gagasannya, melainkan pengadaan barangnya. Mesin cuci senilai Rp 2,9 miliar, kompor Rp 4,3 miliar, hingga bingkai foto presiden Rp 4,1 miliar memantik kecurigaan publik soal selisih harga antara e-katalog dan harga pasar. Dua pejabat Kemensos pun dicopot sementara. Narasi “pemborosan” menguat, menenggelamkan substansi program itu sendiri.

PinterPolitik.com

Pada tahun 1906, seorang dokter muda Polandia bernama Janusz Korczak meninggalkan karir medisnya yang menjanjikan untuk mengelola panti asuhan bagi anak-anak Yahudi miskin di Warsawa. Ia percaya pada satu prinsip: anak-anak yang tak punya siapa-siapa tetap berhak mendapat segalanya — makanan, tempat tidur, pendidikan, dan martabat.

Korczak membangun sistem di mana negara hadir menggantikan orang tua yang absen, bukan sekadar mengajar, melainkan mengasuh secara total. Tiga dekade kemudian, ketika Nazi memerintahkannya mengirim 192 anak asuhannya ke kamp pemusnahan Treblinka, Korczak menolak tawaran penyelamatan untuk dirinya sendiri. Ia memilih berjalan bersama anak-anak itu sampai akhir.

Kisah Korczak bukan tentang tragedi semata. Ia adalah argumen paling kuat yang pernah ada tentang satu gagasan yang kini kembali relevan di Indonesia: bahwa negara, dalam kondisi tertentu, memikul tanggung jawab menjadi orang tua bagi mereka yang lahir tanpa keberuntungan.

Sekolah Rakyat — program berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang digagas Presiden Prabowo Subianto — berdiri di atas logika yang sama. Namun hari ini, program itu sedang terjebak dalam perang semantik yang lebih berbahaya dari yang kita sadari.

Ketika Kompor Lebih Viral dari Cita-cita

Dalam beberapa pekan terakhir, ruang publik diramaikan oleh angka-angka yang terasa janggal: mesin cuci senilai Rp 2,9 miliar, kompor Rp 4,3 miliar, bingkai foto presiden Rp 4,1 miliar, hingga jam dinding miliaran rupiah — semuanya tercatat dalam pengadaan Kementerian Sosial untuk Sekolah Rakyat. Transparency International Indonesia dan ICW mengidentifikasi selisih signifikan antara harga di e-katalog pemerintah dan harga pasar. Dua pejabat Kemensos dicopot sementara. KPK turun tangan melakukan kajian.

Kritik ini sah dan perlu. Dalam sistem demokrasi, pengawasan anggaran adalah fungsi vital yang tidak boleh dipadamkan. Dugaan mark-up pengadaan adalah ancaman nyata terhadap integritas program dan harus diselesaikan secara transparan.

Namun di sinilah letak bahayanya: ketika narasi publik menyempitkan Sekolah Rakyat menjadi sekadar “program yang korupsi kompornya,” kita kehilangan perspektif tentang apa sesungguhnya yang sedang dibangun. Ini bukan tentang membela anggaran yang bermasalah. Ini tentang memastikan kesalahan administratif tidak membunuh program yang menyentuh akar kemiskinan.

Dalam ilmu komunikasi politik, fenomena ini dikenal sebagai issue framing — siapa yang berhasil mendefinisikan kerangka diskusi, dialah yang mengendalikan arah opini publik. Ketika kompor menjadi simbol program ini, bukan anak-anak yang belajar di asrama, maka pertempuran narasi sudah separuh kalah.

Penting untuk dicatat bahwa Sekolah Rakyat bukan program yang lahir dari ruang kosong. Pada tahun ajaran 2025 saja, sekitar 15 ribu siswa dari keluarga miskin ekstrem berhasil masuk ke dalamnya. Tahun ini, angka itu berlipat menjadi 32 ribu. Ini bukan statistik — ini adalah puluhan ribu anak yang untuk pertama kalinya punya atap yang sama setiap malam, meja makan yang terisi tiga kali sehari, dan guru yang hadir setiap pagi.

Negara sebagai Orang Tua

Untuk memahami mengapa mesin cuci dan kompor bukan hal yang aneh dalam program ini, kita perlu melampaui logika “sekolah biasa.” Sekolah Rakyat adalah sistem asrama penuh (full boarding). Artinya, negara tidak hanya mengajar anak-anak ini — negara mengasuh mereka. Ini adalah konsep yang oleh para ilmuwan kebijakan sosial disebut state parenting: negara mengambil alih fungsi pengasuhan dari keluarga yang secara struktural tidak mampu menyediakannya.

Gagasan ini sesungguhnya bukan baru. Plato dalam Republic sudah mengargumenkan bahwa anak-anak yang lahir dari kondisi yang tidak menguntungkan berhak mendapatkan pengasuhan komunal yang terstruktur demi kebaikan polis. Lebih dekat ke era modern, konsep in loco parentis — negara bertindak sebagai pengganti orang tua — menjadi fondasi filosofis sistem kesejahteraan anak di Skandinavia, yang hari ini menghasilkan generasi dengan mobilitas sosial tertinggi di dunia.

Di sinilah mesin cuci mendapatkan konteksnya. Ketika ratusan anak tinggal di asrama selama berbulan-bulan, mesin cuci bukan kemewahan — ia adalah infrastruktur sanitasi dan martabat dasar. Kompor bukan pemborosan — ia adalah alat produksi pangan bagi ribuan anak yang butuh makan tiga kali sehari. Masalahnya bukan pada keberadaan barang-barang itu, melainkan pada harga yang diduga dimainkan. Dan dua hal ini harus dibedakan secara tegas dalam diskursus publik, karena mencampuradukkan keduanya adalah kesalahan analisis yang berpotensi fatal bagi keberlangsungan program.

Ekonom peraih Nobel James Heckman, dalam teorinya yang dikenal sebagai The Heckman Equation, memberikan landasan ilmiah yang kuat. Heckman membuktikan bahwa setiap satu dolar yang diinvestasikan negara untuk pendidikan dan pengasuhan anak dari keluarga kurang mampu sejak dini menghasilkan return sosial-ekonomi hingga 13 persen per tahun — jauh melampaui hampir semua bentuk investasi publik lainnya. Bukan karena pendidikan itu murah, melainkan justru karena intervensi yang komprehensif dan mahal itulah yang memutus rantai kemiskinan antargenerasi secara permanen.

Pengawalan, Bukan Pembunuhan Karakter Program

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Sekolah Rakyat layak ada. Negara-negara yang lebih dulu berhasil membuktikannya: India dengan Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya yang menyekolahkan anak perempuan marginal di asrama gratis, Brasil dengan integrasi Bolsa Família dan kewajiban bersekolah yang sukses memangkas angka kemiskinan ekstrem dalam satu generasi, hingga Finlandia yang membangun sistem pendidikan setara untuk semua kelas sosial sebagai tulang punggung transformasi nasionalnya.

Semuanya dimulai dari satu keyakinan: kemiskinan adalah kondisi struktural, bukan kegagalan personal, dan negara punya kewajiban moral untuk memutusnya.

Pertanyaan yang relevan adalah bagaimana memastikan program sebesar ini bisa berjalan bersih, efisien, dan terlindungi dari dua ancaman sekaligus: korupsi dari dalam, dan delegitimasi dari luar.

Pengawasan publik yang ketat terhadap pengadaan adalah keniscayaan — bukan pilihan. Audit independen, keterbukaan data real-time di sistem pengadaan, dan mekanisme whistleblowing yang terlindungi harus menjadi standar operasional, bukan respons krisis.

Pemerintah perlu membangun narasi tandingan yang proaktif: bukan membela anggaran yang bermasalah, melainkan secara konsisten menunjukkan wajah nyata program ini kepada publik — kisah anak-anak yang untuk pertama kalinya punya seragam, buku, dan masa depan.

Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukan kompor yang terlalu mahal. Yang paling berbahaya adalah jika program yang menyentuh kehidupan puluhan ribu anak dari keluarga termiskin Indonesia ini runtuh bukan karena gagal secara substantif, melainkan karena kalah dalam perang semantik.

Seperti yang pernah dikatakan C.S. Lewis: “Children are not a distraction from more important work. They are the most important work.”

Dan pekerjaan terpenting itu tidak boleh kalah hanya karena kita gagal merawat narasinya. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Progres 104 sekolah, 32 provinsi — bukan sekadar angka. Sekolah Rakyat adalah pernyataan struktural paling berani Indonesia sejak berdirinya Republik, bahwa tempat dan kondisi atau “takdir” lahir tidak boleh lagi menentukan nasib. Negara kini membangun bukan sekadar sekolah, melainkan ekosistem mobilitas sosial yang nyata.

PinterPolitik.com

Indonesia mewarisi paradoks yang menyakitkan. Angka partisipasi sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun — sebuah pencapaian yang kerap dirayakan dalam laporan pembangunan.

Namun di balik statistik yang tampak menggembirakan itu, tersimpan ironi struktural yang jarang dibicarakan secara jujur: jutaan anak dari keluarga prasejahtera memang masuk ke dalam sistem pendidikan, tetapi sistem tersebut secara diam-diam menyortir mereka kembali ke posisi yang sama seperti orang tua mereka. Akses meningkat, tetapi mobilitas sosial nyaris berdiri di tempat.

Kesenjangan ini bukan semata soal biaya sekolah. Ia berakar lebih dalam — pada ketimpangan ekosistem tempat anak-anak tumbuh.

Anak dari keluarga mampu bukan hanya mendapat guru yang lebih baik; mereka mendapat gizi yang cukup, lingkungan belajar yang kondusif, akses internet, role model yang beragam, dan jaringan sosial yang membuka pintu.

Sementara anak-anak dari keluarga prasejahtera ekstrem masuk sekolah dengan perut kosong, pulang ke rumah tanpa meja belajar, dan tumbuh di lingkungan yang tidak pernah dirancang untuk mendukung perkembangan mereka.

Di sinilah Sekolah Rakyat hadir sebagai pernyataan struktural yang berbeda dari kebijakan pendidikan sebelumnya. Program ini bukan respons instan terhadap tekanan politik, bukan pula program kompensasi yang lahir dari rasa bersalah elektoral.

Dengan 104 titik sekolah yang tersebar di 32 provinsi, pemerintah mengirim sinyal yang sangat jelas: bahwa mobilitas sosial bukan lagi privilese kota besar atau warisan dari orang tua yang terpelajar. Ia adalah hak yang harus direkayasa oleh negara secara sengaja dan terencana.

Yang membedakan program ini dari intervensi pendidikan sebelumnya adalah paradigma di baliknya. Kebijakan pendidikan Indonesia selama ini berpikir dalam unit sekolah — gedung, guru, kurikulum, ujian.

Sekolah Rakyat berpikir dalam unit ekosistem: asrama yang menghilangkan hambatan geografis, fasilitas kesehatan yang memastikan kesiapan belajar dari aspek fisik, konektivitas digital yang menjembatani kesenjangan literasi, dan ruang tumbuh yang sebelumnya hanya dinikmati sekolah-sekolah elite.

Inilah pergeseran konseptual paling signifikan dalam kebijakan pendidikan Indonesia dalam satu dekade terakhir — dari pendidikan sebagai layanan, menjadi pendidikan sebagai ekosistem mobilitas.

Lompatan Mobilitas Sosial

Untuk memahami mengapa Sekolah Rakyat layak dianggap serius secara intelektual — bukan sekadar sebagai program pemerintah yang perlu didukung secara politis — kita perlu membacanya melalui kerangka teoritis yang lebih dalam. Ada empat perspektif yang paling relevan, dan masing-masing membuka dimensi analisis yang berbeda.

Pertama, Capability Approach Amartya Sen. Bagi Sen, pembangunan sejati bukan soal pertumbuhan GDP atau angka keprasejahteraan yang turun di atas kertas.

Pembangunan adalah perluasan kemampuan manusia untuk menjalani hidup yang mereka pilih sendiri.

Keprasejahteraan, dalam logika Sen, adalah peprasejahteraan kapasitas — ketidakmampuan seseorang untuk menjadi dan melakukan apa yang mereka nilai. Sekolah Rakyat, dengan desain ekosistemnya yang terpadu, tidak sekadar memberi akses belajar.

Ia membangun kapasitas hidup secara menyeluruh: kesehatan, literasi digital, kemampuan sosial, dan lingkungan yang memungkinkan potensi berkembang. Ini adalah intervensi yang benar-benar Senian dalam orientasinya.

Kedua, perspektif Pierre Bourdieu tentang modal sosial dan budaya. Bourdieu menunjukkan bahwa keprasejahteraan tidak hanya diwariskan melalui uang, tetapi melalui defisit modal budaya dan modal sosial — minimnya akses terhadap jaringan pengetahuan, referensi budaya, dan koneksi sosial yang membuka peluang.

Anak-anak dari keluarga prasejahtera bukan hanya kekurangan uang; mereka kekurangan akses ke ekosistem yang memperkenalkan mereka pada dunia yang lebih luas.

Sekolah Rakyat berpotensi menjadi mekanisme redistribusi modal ini: dengan menyatukan anak-anak dari latar belakang paling rentan dalam satu ekosistem yang kaya stimulasi intelektual, sosial, dan digital, program ini membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat.

Ketiga, James C. Scott dan konsep negara sebagai arsitek sosial. Scott mengingatkan bahwa negara memiliki kapasitas — dan tanggung jawab — untuk merancang intervensi berskala besar demi memperbaiki ketimpangan struktural yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar.

Sekolah Rakyat adalah bukti paling konkret dari desain sosial yang terencana: negara tidak menunggu mekanisme pasar mendistribusikan kesempatan secara alami, tetapi secara aktif menciptakan infrastruktur kesempatan di wilayah yang paling jauh dari jangkauan mobilitas spontan.

Keempat dan paling mendasar, John Rawls dengan prinsip Justice as Fairness. Dalam teori keadilan Rawls, ketimpangan hanya dapat dibenarkan secara moral jika ia menguntungkan mereka yang paling lemah — inilah yang ia sebut difference principle.

Program yang secara eksplisit dan eksklusif menyasar keluarga prasejahtera ekstrem, yang memberikan akses penuh tanpa biaya kepada mereka yang paling tidak memiliki pilihan, adalah implementasi paling murni dari prinsip Rawlsian dalam konteks kebijakan publik Indonesia.

Keempat lensa ini bukan ornamen intelektual. Mereka memberi kita kosakata yang tepat untuk melihat Sekolah Rakyat sebagai sesuatu yang lebih dari program sosial biasa: ini adalah desain institusional untuk merekayasa ulang titik awal kehidupan bagi mereka yang selama ini lahir dengan titik awal yang sangat tidak adil.

Beasiswa konvensional memberi individu tiket keluar dari keprasejahteraan. Sekolah Rakyat membangun jalur kereta — infrastruktur mobilitas sosial yang dapat digunakan oleh seluruh komunitas, generasi demi generasi.

Solusi Komprehensif Kualitas SDM

Sekolah Rakyat membawa satu kebaruan konseptual yang paling krusial: ambisi untuk memangkas siklus mobilitas sosial antargenerasi yang secara konvensional membutuhkan dua hingga tiga generasi.

Kakek bersekolah dasar, ayah lulus SMA, anak kuliah — begitulah pola mobilitas lazim yang penuh kebocoran dan sangat bergantung pada stabilitas kondisi keluarga.

Program ini mencoba menyelesaikan lompatan dua generasi dalam satu siklus pendidikan, dengan menyediakan ekosistem lengkap sejak dini: nutrisi, kesehatan, teknologi, dan lingkungan yang sebelumnya hanya tersedia di sekolah-sekolah swasta mahal. Ini adalah ambisi yang benar-benar layak disebut nation-building project.

Namun justru karena ambisinya begitu besar, kejujuran tentang risikonya menjadi prasyarat yang tidak bisa diabaikan.

Tantangan pertama dan paling konkret adalah konsistensi eksekusi geografis. Menjangkau 32 provinsi bukan hanya soal membangun gedung — ini soal memastikan guru berkualitas hadir di daerah terpencil, konektivitas internet yang stabil di wilayah yang infrastrukturnya belum merata, dan rantai pasok kebutuhan asrama yang tidak terputus.

Ketika program ini bergerak dari kota ke pedalaman, apakah kapasitas eksekusi negara akan tetap konsisten? Inilah pertanyaan yang akan memisahkan Sekolah Rakyat dari daftar panjang program ambisius yang terkadang layu di tengah jalan.

Tantangan kedua adalah homogenitas kualitas. Angka 104 sekolah adalah capaian yang patut diapresiasi, tetapi angka itu kehilangan makna jika kualitas pengalaman belajar di sekolah Jawa berbeda jauh dengan di Papua atau Maluku.

Ketimpangan kualitas lintas wilayah adalah dosa lama sistem pendidikan Indonesia, dan Sekolah Rakyat harus membuktikan bahwa ia tidak sekadar mengulang ketimpangan yang sama dalam format yang lebih megah.

Tantangan ketiga adalah keberlanjutan politik. Program-program sosial terbaik di Indonesia sering kali gugur bukan karena gagal secara substantif, tetapi karena pergantian pemerintahan membawa prioritas baru.

Sekolah Rakyat perlu melembaga — dalam regulasi yang kuat, dalam alokasi anggaran yang terlindungi, dan dalam kesadaran publik yang cukup kuat untuk menjadikannya political cost bagi siapa pun yang mencoba menghapusnya. Ia harus bertransformasi dari program satu periode menjadi fondasi lintas rezim.

Dan terakhir, tantangan paling elegan sekaligus paling sulit: mengukur yang tidak terukur. Mobilitas sosial sejati tidak terefleksikan dalam angka kelulusan atau nilai ujian nasional.

Indikator keberhasilan sejati adalah seberapa jauh lulusan Sekolah Rakyat mampu melampaui kondisi kelahirannya — dalam karier yang mereka pilih, dalam kesehatan yang mereka jaga, dalam jaringan sosial yang mereka bangun, dan dalam partisipasi sipil yang mereka berikan kepada komunitasnya.

Membangun sistem evaluasi yang mampu menangkap dimensi ini adalah pekerjaan rumah intelektual yang belum selesai.

Pada akhirnya, yang paling kuat dari Sekolah Rakyat bukan angka-angkanya. Yang paling kuat adalah pertanyaan yang ia paksa kita ajukan, yakni apakah Indonesia benar-benar serius membangun mekanisme yang memutus rantai keprasejahteraan antargenerasi?

Dengan program ini, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pertanyaan itu bukan lagi retorika — ia mulai memiliki infrastruktur.

Dan jika konsistensi eksekusi terjaga, kualitas distandarisasi, serta keberlanjutan dijamin lintas pemerintahan, maka Sekolah Rakyat berpotensi menjadi investasi sosial terpenting yang pernah dibuat Indonesia: bukan karena ia paling besar anggarannya, melainkan karena ia yang pertama kali berani merancang ulang titik awal kehidupan — dan menyebutnya sebagai hak, bukan hadiah. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Sekolah Rakyat menjadi langkah berani Presiden Prabowo dalam merombak wajah pendidikan nasional. Dengan kekuatan politik dan sumber daya penuh, inisiatif ini bisa menjadi terobosan progresif untuk memutus stigma negatif terhadap pendidikan bagi rakyat yang membutuhkan.

PinterPolitik.com

Tak perlu waktu lama bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengaktualisasikan fondasi kebijakan pendidikan yang mengejutkan sekaligus menjanjikan.

Mulai Juli 2025 nanti, program Sekolah Rakyat, gagasan revolusioner di sektor pendidikan, akan diimplementasikan sebagai langkah konkret, tak hanya di sektor pendidikan, tetapi juga berkontribusi paralel untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural.

Program ini telah diumumkan secara terbuka melalui berbagai kanal resmi pemerintah dan memperlihatkan bahwa politik pendidikan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan menjadi poros utama agenda transformasi sosial nasional.

Melalui Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo tampak tidak hanya mewarisi diskursus lama tentang pentingnya pendidikan dasar dan menengah bagi rakyat yang membutuhkan, tetapi juga mencoba menyalakan mesin politik progresif di sektor yang selama ini terlalu teknokratis dan minim intervensi politik ideologis.

Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, keberanian seorang kepala negara untuk menjadikan pendidikan sebagai medan politik transformasional adalah langkah penting dan langka.

Tak bisa dipungkiri, Presiden Prabowo saat ini memiliki kekuatan politik, legitimasi elektoral, dan sumber daya institusional yang solid.

Dukungan elite politik, anggaran negara yang terfokus, serta struktur kekuasaan yang terkonsolidasi memberikan ruang yang luas bagi eks Menteri Pertahanan itu untuk benar-benar mengeksekusi visi pendidikan progresif ini.

Lalu, apakah implementasi gagasan itu cukup untuk disebut “politik pendidikan brilian”?

Menantang Status Quo?

Jika merujuk pada perspektif Paulo Freire, pendidikan tidak boleh menjadi proses penjinakan atau banking education di mana murid hanya menjadi tempat penyimpanan pengetahuan yang ditransfer secara satu arah.

Justru, pendidikan haruslah menjadi proses pembebasan di mana murid memahami realitas sosialnya, mempertanyakan ketimpangan, dan berani membayangkan perubahan.

Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat menyentuh titik relevan sebagai simbol “pembebasan struktural”, karena hadir sebagai ruang pendidikan alternatif bagi rakyat membutuhkan yang termarjinalkan oleh sistem pendidikan formal yang elitis dan komersial.

Dari blue print yang telah digagas, Sekolah Rakyat agaknya dirancang tidak hanya untuk mendidik dari sisi akademik, tetapi juga menyentuh aspek moral, nasionalisme, hingga sosial-psikologis.

Ini menunjukkan sebuah desain kebijakan yang mencoba menjawab kebutuhan holistik masyarakat membutuhkan, bukan sekadar memberikan akses belajar baca-tulis-hitung.

Kepercayaan diri, identitas kebangsaan, dan kemandirian berpikir, semuanya tampak menjadi bagian dari ekosistem Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, inisiatif ini juga kiranya membawa visi pemerataan akses dan kualitas pendidikan, termasuk perhatian pada kesejahteraan guru, penyediaan infrastruktur pendukung, serta pemberantasan mafia pendidikan yang selama ini menjadi batu sandungan serius dalam sektor ini.

Sebagaimana diketahui, pendidikan di Indonesia kerap kali menjadi ladang bisnis mulai dari pengadaan proyek, sertifikasi, hingga seleksi guru.

Maka, jika Presiden Prabowo bisa menempatkan Sekolah Rakyat sebagai mekanisme kontrol dan intervensi atas kegagalan sistemik tersebut, maka publik sedang melihat bukan hanya sebuah proyek pendidikan, melainkan rekonstruksi institusional dalam tubuh negara.

Michael Apple, dalam Ideology and Curriculum, menekankan bahwa kurikulum bukanlah produk netral, tetapi medan ideologi. Dengan kata lain, Sekolah Rakyat akan menjadi arena pertarungan nilai.

Bila desainnya menekankan critical thinking, minat & bakat, dan problem solving sebagai nilai utama, maka ia sedang melawan bentuk pendidikan lama yang kaku dan berorientasi pada hafalan semata.

Lantas, bagaimana proyeksinya?

Tak Semudah Itu?

Kendati cukup menjanjikan, pertanyaan mendasarnya adalah apakah kebijakan ini benar-benar akan menembus lapisan bawah sosial atau hanya berhenti pada simbol populis belaka? Disinilah penting kiranya untuk memahami politik pendidikan Presiden Prabowo secara lebih kritis.

Dalam kajian Antonio Gramsci, pendidikan adalah alat utama dalam membentuk hegemoni, yakni pengaruh dominan suatu kelompok terhadap masyarakat melalui konsensus, bukan paksaan.

Dengan kontrol atas narasi pendidikan dan instrumen kelembagaannya, pemerintah bisa membentuk cara berpikir rakyat dalam jangka panjang. Lalu, apakah Sekolah Rakyat adalah proyek pembebasan, atau alat baru membangun loyalitas politik?

Praguga semacam itu mungkin sah-sah saja secara teoritis, apalagi mengingat kekuatan politik dengan aliansi yang luas.

Namun, tidak bisa serta-merta pula menafikan potensi progresif dari kebijakan ini hanya karena ada intensi kekuasaan.

Di sinilah pentingnya membangun partisipasi sipil, pengawasan independen, serta keterlibatan akademisi dan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi Sekolah Rakyat.

Tantangan lainnya boleh jadi adalah institusionalisasi. Banyak program pendidikan yang mulia di atas kertas gagal dalam implementasi karena birokrasi tidak siap, tidak memiliki kapasitas pelaksana, atau korup.

Presiden Prabowo agaknya harus menjadikan Sekolah Rakyat bukan sebagai program ad hoc berbasis proyek, tetapi sebagai entitas kelembagaan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, dan punya mekanisme keberlanjutan lintas pemerintahan.

Tiga prasyarat utama yang mungkin dilakukan agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi politik pendidikan brilian. Pertama, konsistensi ideologis: bahwa program ini memang dimaksudkan sebagai alat pembebasan, bukan penjinakan.

Kedua, distribusi sumber daya yang merata dan adil, termasuk untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta peningkatan kapasitas guru.

Terakhir, partisipasi multisektor, di mana masyarakat, LSM, kampus, dan lembaga internasional bisa ikut berkontribusi dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan ini.

Bila ketiga aspek itu mampu dijalankan secara konsisten, maka boleh jadi Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi simbol politik populis, melainkan sebuah eksperimen kebijakan pendidikan progresif paling ambisius sejak era Reformasi.

Dalam sistem demokrasi, kebijakan pendidikan progresif adalah mungkin jika seorang pemimpin memiliki political will atau kemauan politik, kapasitas institusional, dan visi ideologis yang tajam.

Presiden Prabowo, dalam kasus Sekolah Rakyat, tampaknya telah menyiapkan ketiganya, memiliki legitimasi politik dan anggaran negara di tangannya serta memproyeksikan pendidikan sebagai alat strategis untuk memutus kemiskinan dan memperkuat bangsa.

Namun, politik pendidikan yang brilian tidak cukup dinilai dari niat baik atau desain kebijakan, tapi dari proses transformasi yang nyata di lapangan.

Jika Sekolah Rakyat benar-benar menjadi mesin mobilisasi sosial, pembebasan berpikir, dan keadilan pendidikan, maka sejarah akan mencatatnya sebagai terobosan revolusioner di masa awal kepemimpinan Presiden Prabowo.

Sebaliknya, jika terkonversi menjadi proyek loyalitas politik semata, terutama yang tak menjadi intensi luhur Presiden, maka ia akan berakhir sebagai slogan kosong dalam etalase kekuasaan.

Dalam dunia yang penuh ketimpangan dan informasi yang mudah dimanipulasi, politik pendidikan progresif adalah jalan sunyi yang membutuhkan keberanian, konsistensi, dan transparansi.

Sekarang, Presiden Prabowo telah memulainya. Rakyat, akademisi, dan masyarakat sipil tentu harus menjaganya. (J61)

Tiongkok yang sangat maju hari ini tidak lepas dari reformasi sukses di bidang pendidikan. Menurut kalian gimana?

Presiden Prabowo berencana membangun sekolah khusus untuk anak-anak cerdas-pandai dari kelompok masyarakat miskin: Sekolah Rakyat. Program ini dimaksudkan untuk memberantas kemiskinan dengan memutus rantai warisan kemiskinan turun-temurun dengan menggunakan jalur pendidikan. Ini sebuah warisan penting yang akan diingat dari era Prabowo.

PinterPolitik.com

Ada pemandangan yang jarang muncul dari seorang presiden. Dalam sebuah acara Halal Bihalal bersama para purnawirawan TNI di Balai Kartini, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menampilkan foto seorang anak perempuan bernama Naila. Ia anak dari keluarga miskin, hidup dengan penghasilan kurang dari satu juta rupiah per bulan. Tapi wajahnya ceria, polos, dan penuh semangat. “Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila-Naila di Indonesia,” tegas Prabowo.

Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Presiden Prabowo mengumumkan program pembangunan minimal 100 sekolah berasrama setiap tahun khusus untuk anak-anak dari keluarga paling tidak mampu. Sekolah ini bukan sekadar tempat belajar, tapi rumah kedua yang menjadi jalan keluar dari jeratan kemiskinan struktural.

Verifikasi calon siswa akan dilakukan melalui data dari Kementerian Sosial, Kementerian PAN-RB, dan Badan Pusat Statistik. Artinya, negara secara sistematis akan turun tangan memilih anak-anak dari kelas sosial paling bawah untuk diberikan jalan hidup baru.

Targetnya, 53 sampai 55 sekolah pertama akan beroperasi mulai Juli 2025. Ini bukan proyek mercusuar. Ini adalah misi untuk memutus rantai kemiskinan yang diwariskan dari ayah ke anak, dari generasi ke generasi. “Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung,” ujar Prabowo.

Di tengah isu ekonomi yang masih timpang, gagasan ini menjadi angin segar. Selama ini, pendidikan kerap jadi ruang paling mahal bagi mereka yang lahir dari garis nasib yang sial. Sekolah negeri penuh pungutan. Sekolah swasta tak terjangkau. Program Prabowo tampaknya ingin membalik logika itu. Negara hadir bukan untuk sekadar menyamakan akses, tapi memberikan keistimewaan bagi yang paling papa.

Inilah yang membedakan sekolah rakyat Prabowo dari sekadar pembangunan sekolah biasa. Ia bukan proyek infrastruktur pendidikan. Ia adalah strategi redistribusi sosial. Sekolah bukan lagi milik kalangan mampu, tapi menjadi alat afirmasi untuk rakyat jelata.

Pertanyaannya adalah bagaimana program ini harus dimaknai?

Relasi Abadi Pendidikan dan Kemiskinan

Untuk memahami mengapa langkah ini krusial, kita perlu melihat bagaimana ilmu sosial membaca hubungan antara kemiskinan dan pendidikan. Tiga teori besar bisa membantu menjelaskan urgensi dan dampak dari program seperti ini.

Pertama, teori reproduction of inequality dari Pierre Bourdieu. Bourdieu menyatakan bahwa pendidikan adalah alat utama yang digunakan untuk mereproduksi struktur kelas sosial. Sekolah bukan tempat netral. Ia membentuk habitus dan cultural capital yang justru mendiskriminasi anak-anak miskin.

Anak dari keluarga kaya lebih paham “bahasa sekolah” dan lebih siap menyerap kurikulum. Maka, program Prabowo yang menciptakan sekolah khusus bagi anak miskin bisa dibaca sebagai upaya membalik logika reproduksi itu. Negara secara sadar menciptakan ruang sosial baru agar anak miskin tak terus-menerus kalah sebelum bertanding.

Kedua, teori capability approach dari Amartya Sen. Dalam pendekatannya, Sen menekankan pentingnya memampukan manusia untuk memiliki pilihan hidup. Pendidikan, dalam hal ini, adalah alat pembuka capabilities.

Anak-anak dari keluarga miskin kerap tak punya opsi. Mereka tak bisa bermimpi jadi dokter atau insinyur karena hidup mereka sejak awal sudah dibatasi oleh keadaan. Dengan sekolah berasrama ini, Prabowo membuka capabilities baru bagi anak-anak seperti Naila. Mereka diberi kesempatan, bukan hanya akses.

Ketiga, pendekatan intergenerational poverty traps dari studi ekonomi pembangunan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan tidak berhenti di satu generasi. Ketika seorang anak gagal mengakses pendidikan yang baik, ia akan bekerja di sektor informal, bergaji kecil, dan kembali melahirkan anak yang juga miskin.

Maka, pendidikan bukan hanya soal masa depan individu, tapi alat paling efektif untuk memutus lingkaran kemiskinan. Program 100 sekolah ini adalah intervensi struktural yang secara langsung menyerang akar dari poverty trap itu.

Dengan tiga teori ini, kita bisa melihat bahwa program Prabowo bukan sekadar proyek belas kasihan. Ia adalah bentuk keberpihakan negara untuk merombak struktur sosial yang timpang. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi arena perjuangan kelas.

Power School dan Proyeksi Politik

Secara politik, program ini bisa menjadi warisan terbesar Prabowo. Selama kampanye, isu populisme kerap disematkan padanya. Tapi dengan program sekolah rakyat ini, populisme itu berubah bentuk. Ia bukan hanya soal narasi membela rakyat kecil, tapi langkah konkret menyiapkan generasi baru dari kelas bawah untuk naik kelas sosial.

Jika berhasil, ini bisa menjadi lompatan politik luar biasa. Bayangkan ketika 10 tahun ke depan, ratusan ribu alumni sekolah ini muncul sebagai profesional, pemimpin lokal, bahkan politisi. Mereka bukan hanya suara dukungan, tapi juga simbol keberhasilan kebijakan Prabowo.

Program ini juga memperkuat posisi moral Prabowo di tengah ketidakpercayaan publik pada elite. Saat banyak politisi sibuk menyelamatkan oligarki, Prabowo datang dengan gagasan menyelamatkan anak-anak miskin. Ini adalah narasi yang kuat dalam lanskap politik Indonesia yang sering kali sinis.

Namun, tantangan tentu tak kecil. Pertama, masalah kualitas guru dan kurikulum. Apakah sekolah ini hanya akan jadi panti asuhan yang diperluas, atau benar-benar tempat tumbuhnya manusia unggul?

Kedua, masalah pembiayaan dan kesinambungan. Apakah program ini hanya kuat di tahun-tahun awal pemerintahan? Ketiga, risiko politisasi. Apakah sekolah ini akan jadi alat kampanye terselubung atau benar-benar bersih dari kepentingan jangka pendek?

Jika Prabowo mampu mengelola ketiganya, ia bukan hanya menciptakan kebijakan transformatif, tapi juga memperkuat legitimasi politik yang berakar pada kerja nyata.

Lebih dari itu, program ini bisa jadi penentu wajah masa depan Indonesia. Negara ini terlalu lama membiarkan pendidikan dikuasai oleh pasar. Sekolah menjadi ladang bisnis, bukan ruang emansipasi. Dengan mengambil kembali peran negara secara aktif, Prabowo sebenarnya sedang menanam fondasi republik yang lebih adil.

Power School adalah pertaruhan besar. Tapi jika berhasil, ia bisa menjadi “legacy” terbesar Prabowo. Bukan karena membangun infrastruktur raksasa, tapi karena berhasil mengangkat anak-anak dari lorong gelap kemiskinan menuju panggung masa depan yang lebih terang.

Dalam politik, tak semua warisan diukur dari monumen. Kadang, warisan terbesar adalah wajah seorang anak yang akhirnya bisa bermimpi lebih tinggi. Seperti Naila. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)