Perdebatan bidang ilmu sains-teknologi melawan ilmu sosial-humaniora kembali memanas di media sosial. Bagaimana arah kebijakan Prabowo membaca pertarungan saintek-soshum ini?

PinterPolitik.com

“Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan. Tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat” – Prabowo Subianto, Presiden ke-8 RI (28/3/2025)

Cupin menatap layar ponselnya sambil mengaduk kopi yang sudah tidak hangat lagi. Linimasanya di X, platform yang dulu bernama Twitter, penuh dengan cuitan yang saling menyerang: “Saintek lebih penting!” dan “Tanpa soshum, negara bisa rusak!” Begitulah suara warganet yang terus memperdebatkan jurusan mana yang lebih berguna bagi masa depan bangsa.

Awalnya, perdebatan itu muncul dari kebijakan beasiswa pemerintah. Namun seperti biasa, diskusi rasional cepat berubah menjadi adu gengsi. Para pendukung saintek menganggap diri mereka sebagai pahlawan pembangunan, para insinyur, ilmuwan, dan teknolog yang siap membangun jembatan, membuat aplikasi, dan menyalakan listrik di pelosok. Menurut mereka, beasiswa seharusnya diprioritaskan bagi bidang-bidang yang bisa menciptakan solusi konkret bagi masalah nasional.

Kelompok soshum tidak tinggal diam. Mereka menulis panjang lebar tentang pentingnya pemikir, ekonom, diplomat, dan budayawan yang menjaga arah kebijakan publik serta kohesi sosial. “Pembangunan bukan cuma beton dan baja,” tulis seorang akademisi. Tanpa pemahaman sosial, katanya, pembangunan bisa timpang dan rawan konflik. Namun argumen seperti ini sering kalah populer dibanding narasi efisien dan heroik dari kubu saintek.

Cupin tersenyum kecut membaca komentar sinis yang menyebut mahasiswa soshum sebagai “pengangguran intelektual.” Ia tahu, di balik ejekan itu ada kecemasan yang lebih dalam. Kecemasan tentang relevansi pendidikan di tengah dunia yang makin pragmatis. Apakah kuliah masih tentang ilmu, atau sudah berubah menjadi lomba mencari pekerjaan?

Perdebatan itu meluas ke segala arah. Dosen ikut berkomentar, influencer membuat thread, mahasiswa membuat meme. Ada yang menampilkan grafik, ada yang membagikan tangkapan layar beasiswa STEM di luar negeri. Cupin melihat semuanya sebagai cermin dari pertanyaan yang lebih besar: negara seperti apa yang sebenarnya ingin kita bangun?

Apakah Indonesia ingin menjadi bangsa yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, atau masyarakat yang adil dan inklusif? Apakah keduanya bisa berjalan beriringan, atau harus memilih salah satu? Cupin menatap layar yang terus bergulir, lalu bertanya dalam hati: apakah perdebatan ini hanya persoalan gengsi jurusan, atau refleksi dari arah pembangunan nasional yang sedang berubah? Dan kalau iya, ke arah mana perubahan itu mengalir?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Saintek di Timur, Soshum di Barat

Cupin menutup ponselnya dan membuka laptop. Ia mulai membaca tentang bagaimana negara lain menghadapi dilema serupa. Ternyata, setiap negara punya tahapannya sendiri. Di Asia, terutama di negara yang sedang mengejar modernisasi, STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan.

Tiongkok, misalnya, sudah lama menjadikan STEM sebagai tulang punggung strategi nasionalnya. Sejak masa reformasi ekonomi, pemerintahnya menanamkan sains dan matematika sebagai fondasi sejak sekolah dasar. Cupin membaca penjelasan Yong Zhao dalam buku Who’s Afraid of the Big Bad Dragon: Why China Has the Best (and Worst) Education System in the World. Zhao menulis bahwa sistem pendidikan Tiongkok dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan teknis tinggi, walau sering kali mengorbankan kreativitas. Itu adalah kompromi yang mereka terima demi mengejar ketertinggalan industri.

Hasilnya terlihat jelas sekarang. Tiongkok menjadi salah satu penghasil lulusan STEM terbesar di dunia. Dari laboratorium riset hingga pabrik chip, dari teknologi 5G sampai kecerdasan buatan, mereka membangun dengan kecepatan luar biasa. Cupin membayangkan ratusan juta siswa belajar sains setiap hari di ruang kelas berwarna abu-abu, semuanya bagian dari mesin besar bernama pembangunan nasional.

Lalu ada Singapura, negara kecil yang tidak punya minyak, batu bara, atau hasil bumi melimpah. Namun Singapura memiliki satu hal yang besar, yaitu investasi pada otak manusia. Cupin menemukan catatan dalam buku Concepts and Practices of STEM Education in Asia yang disunting oleh May May Hung Cheng, Cathy Buntting, dan Alister Jones. Dalam buku itu dijelaskan bagaimana Singapura memadukan pendidikan STEM dengan strategi pembangunan jangka panjang.

Sejak sekolah dasar, anak-anak Singapura dilatih berpikir ilmiah dan menyelesaikan masalah nyata. Pemerintahnya tahu bahwa tanpa modal manusia unggul, negara itu tidak akan bertahan di peta ekonomi global. Kini Singapura berdiri sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia, bukti bahwa fokus pada sains bisa mengubah negara kecil menjadi raksasa teknologi.

Namun dunia tidak berhenti di Timur. Di sisi lain Pasifik, ada Amerika Serikat dan Eropa yang memiliki pandangan berbeda. Negara-negara Barat, dengan infrastruktur dan ekonomi yang sudah mapan, justru memberi ruang besar pada pendidikan humaniora dan ilmu sosial. STEM memang penting, tetapi mereka melihat nilai yang sama dalam kreativitas, empati, dan pemikiran kritis.

Di Amerika Serikat, tradisi liberal arts sudah ada sejak abad ke-19. Cupin membaca karya Martha Nussbaum berjudul Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Dalam buku itu, Nussbaum menjelaskan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mencetak tenaga kerja, melainkan membentuk manusia yang berpikir kritis dan memahami kompleksitas dunia. Itulah sebabnya, mahasiswa Harvard atau Yale diwajibkan mengambil mata kuliah dari berbagai bidang sebelum memilih spesialisasi.

Cupin kemudian beralih ke buku lain karya Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Di sana tertulis dengan lugas bahwa demokrasi hanya bisa bertahan jika warganya dididik untuk berpikir dan berempati. Humaniora, katanya, bukan barang mewah, tetapi kebutuhan demokrasi. Cupin membayangkan kampus-kampus tua Eropa seperti Oxford, Cambridge, dan Sorbonne, tempat para mahasiswa berdiskusi tentang etika, sejarah, dan filsafat sambil menyeruput kopi hitam di pagi berkabut.

Dari dua dunia itu, Cupin melihat pola yang jelas. Negara yang masih membangun cenderung fokus pada sains dan teknologi untuk mempercepat kemajuan. Negara yang sudah maju mulai beralih ke ilmu sosial dan humaniora untuk menjaga keseimbangan sosial dan moralitas publik. Pola ini bukan hitam putih, tetapi menunjukkan satu hal: pendidikan selalu mencerminkan tahap perkembangan suatu bangsa.

Cupin menutup laptopnya dan bersandar. Ia merenung, kalau begitu, di mana posisi Indonesia? Apakah kita sedang menuju tahap seperti Tiongkok di awal reformasi, atau seperti Singapura di masa kebangkitannya? Atau justru kita akan menciptakan model baru yang memadukan keduanya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Cupin, menuntunnya ke arah sosok yang kini memegang kendali kebijakan nasional, Prabowo Subianto.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Indonesia’s STEM Awakening?

Bagi Cupin, pemerintahan Prabowo menghadapi dilema klasik negara berkembang, yaitu bagaimana mengejar modernisasi tanpa kehilangan arah sosial. Namun tampaknya, Prabowo telah memilih jalannya. Ia memutuskan bahwa Indonesia harus memperkuat basis sains dan teknologi terlebih dahulu sebelum melangkah ke fase yang lebih kompleks.

Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar seperti pembangunan jalan tol, jaringan listrik, industri, dan pemerataan digital. Semua itu membutuhkan tenaga ahli, bukan hanya wacana. Cupin tahu bahwa negara ini butuh lebih banyak insinyur, teknolog, dan ilmuwan yang bisa menciptakan solusi praktis bagi masalah lokal.

Prabowo tampaknya sadar betul akan hal ini. Ia meluncurkan program Sekolah Garuda, sebuah proyek besar yang berfokus pada pengembangan keterampilan STEM dengan kurikulum nasional dan internasional, termasuk International Baccalaureate. Tujuannya sederhana namun ambisius, yaitu mencetak generasi baru anak muda Indonesia yang tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga menciptakannya.

Cupin membayangkan suasana di Sekolah Garuda, laboratorium dengan peralatan modern, siswa-siswa muda dengan jas putih bereksperimen, dan guru-guru yang melatih mereka berpikir kritis serta kolaboratif. Sekolah ini diluncurkan serentak di 16 wilayah, dari Aceh hingga Papua. Ada 12 sekolah yang diubah menjadi model transformasi, dan empat sekolah baru yang dibangun dari nol.

Bagi Cupin, ini bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan proyek keadilan sosial. Untuk pertama kalinya, pendidikan unggulan tidak lagi terpusat di Jakarta. Anak-anak dari pelosok pun punya kesempatan yang sama untuk bersaing secara global. Pemerintah menargetkan hingga tahun 2029 akan ada 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru yang membentuk jaringan sekolah unggulan berbasis STEM di seluruh nusantara.

Yang menarik bagi Cupin adalah pendekatan holistik program ini. Pemerintah tidak hanya membangun gedung dan laboratorium, tetapi juga membina guru dan memperkuat manajemen sekolah. Artinya, ekosistem belajar dibangun dari bawah, bukan hanya simbol proyek besar. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter dan kepemimpinan.

Cupin melihat strategi ini sebagai langkah realistis. Indonesia sedang berada di tahap pembangunan yang menuntut solusi teknis, seperti halnya Tiongkok dan Singapura di masa lalu. Maka, memprioritaskan STEM bukan berarti menyepelekan soshum, melainkan menyesuaikan prioritas dengan kebutuhan zaman. Ketika ekonomi, industri, dan infrastruktur sudah kuat, barulah ruang bagi humaniora bisa berkembang lebih luas.

Namun Cupin juga tahu bahwa pendidikan tidak boleh kehilangan ruhnya. Ia ingat pesan Martha Nussbaum, bahwa tanpa kemampuan berpikir kritis dan empati, sains bisa menjadi mesin tanpa arah moral. Artinya, meski fokus pada STEM, pendidikan Indonesia tetap harus menanamkan nilai kemanusiaan agar teknologi tidak melahirkan alienasi.

Di matanya, Sekolah Garuda adalah langkah awal menuju kebangkitan baru, bukan hanya kebangkitan sains, tetapi juga kebangkitan harapan. Generasi muda Indonesia kini memiliki kesempatan untuk belajar, berinovasi, dan bersaing di dunia yang serba digital. Prabowo mungkin telah membuat pilihan yang pragmatis, tetapi Cupin melihat di baliknya ada visi jangka panjang, yaitu menjadikan Indonesia bukan hanya pengguna, tetapi pencipta teknologi.

Cupin menutup catatannya dan menatap jendela sore yang berwarna oranye. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah di masa depan anak-anak dari Sekolah Garuda itu akan menciptakan penemuan besar yang mengubah negeri? Dan ketika saat itu tiba, apakah bangsa ini sudah siap menyeimbangkan logika sains dengan kebijaksanaan sosial yang lahir dari hati manusia? (A43)

Dari Sekolah Garuda, Badan Gizi Nasional (BGN), sampai Danantara, simbol Garuda muncul di mana-mana di era Prabowo Subianto. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

“Di tengahnya terdapat gambar kepala Burung Garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran” – Partai Gerindra

Cupin baru saja turun dari bus ketika ia melihat papan besar bertuliskan “Sekolah Garuda”. Kepala burung Garuda berwarna merah mengembang di atas tulisan itu. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pelan, “Garuda lagi. Di mana-mana ada Garuda.”

Tak salah. Di era Prabowo Subianto, simbol Garuda muncul di hampir setiap proyek besar negara. Seolah burung mitologis itu bukan sekadar lambang negara di dinding kantor pemerintahan, tetapi makhluk hidup yang menjelma di setiap kebijakan, logo, hingga nama institusi. 

Cupin juga mencatat bahwa bukan hanya Sekolah Garuda yang mengusung simbol itu. Ada Danantara, holding BUMN baru yang disebut-sebut bakal menjadi motor penggerak ekonomi nasional, juga memakai Garuda di logonya dengan kepala menengadah dan dada tegap, seperti sedang bersiap terbang.

Danantara, yang namanya berarti “pembawa kemakmuran,” menaungi sektor-sektor strategis seperti energi, pertambangan, dan telekomunikasi. Narasi resminya berbicara tentang “kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdaulat,” tapi Cupin melihat hal lain. Ia melihat sebuah benang merah visual dan ideologis yang menghubungkan proyek-proyek besar negara.

Mulai dari program ketahanan pangan, penguatan pertahanan nasional, hingga kebijakan digitalisasi birokrasi, semuanya menampilkan jejak simbol Garuda. Seolah burung mitos itu bukan lagi lambang, tetapi mantra politik yang diulang terus agar melekat di benak publik.

Cupin termenung. Mengapa Garuda begitu sentral di era Prabowo? Apakah ini hanya karena presiden menyukainya, atau ada strategi lebih besar di balik penyebaran simbol ini, sebuah upaya untuk menanamkan pesan nasionalisme dengan cara yang halus tapi efektif?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Garuda: Burung Agung dari Masa Silam

Suatu sore, Cupin membuka buku tua di perpustakaan. Lembarannya kuning, judulnya Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism karya Benedict Anderson. Ia tersenyum kecil. “Ah, ini orang yang bilang bangsa itu komunitas terbayang,” katanya pelan.

Dalam buku itu, Anderson menjelaskan bahwa bangsa lahir dari imajinasi kolektif. Orang-orang yang tak saling kenal bisa merasa sekelompok karena berbagi simbol, bahasa, dan sejarah yang sama. Simbol-simbol itu menjadi penanda kebersamaan, semacam bendera batin yang mengikat orang tanpa perlu kata-kata.

Cupin menutup buku itu dan berbisik, “Kalau begitu, Garuda itu bukan cuma burung, tapi jembatan imajinasi bangsa.”

Benar saja, Garuda punya akar yang dalam dalam sejarah Nusantara. Ia datang dari mitologi Hindu-Buddha yang telah hidup di wilayah ini sejak berabad-abad lalu. 

Dalam kisah klasik, Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu, burung raksasa yang kuat, setia, dan mampu terbang menembus tiga dunia. Ia melambangkan kekuatan, kebebasan, dan perlindungan.

Ketika para pendiri bangsa Indonesia mencari lambang negara setelah kemerdekaan, Garuda dipilih bukan karena kebetulan. Ia membawa resonansi spiritual dan kultural yang akrab bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Garuda menjadi simbol ideal, agung tapi familiar, mitologis tapi bermakna politik.

Dalam Garuda Pancasila, lima sila tergambar di dadanya. Sayapnya terbentang lebar, menandakan cita-cita tinggi bangsa. Kepala menoleh ke kanan sebagai lambang kebenaran, sementara cakarnya mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.

Cupin menatap lambang itu lama-lama di dinding museum. Ia membayangkan bagaimana simbol ini dulu dimaknai berbeda di setiap era. Pada masa Soekarno, Garuda adalah simbol revolusi dan kebangkitan bangsa yang baru merdeka. Pada masa Soeharto, ia menjadi ikon stabilitas dan pembangunan. Kini, di era Prabowo, Garuda muncul kembali, lebih besar, lebih menonjol, seolah menandakan kebangkitan baru nasionalisme.

Cupin lalu menemukan satu lagi buku yang menarik, National Identity karya Anthony D. Smith. Di dalamnya, Smith menjelaskan tentang “ethno-symbolism”, teori bahwa identitas nasional dibangun bukan hanya lewat politik dan ekonomi, tapi lewat simbol, mitos, dan ingatan kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Simbol, tulis Smith, adalah “penyimpan makna” yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini.

Cupin tersenyum membaca kalimat itu. Ia merasa seperti menemukan kunci untuk memahami fenomena “Garuda Everywhere.” Simbol itu hidup dan terus dimaknai ulang sesuai konteks zaman. Ia bukan artefak mati, melainkan organisme kultural yang beradaptasi mengikuti arah politik dan psikologi kolektif bangsa.

Dan mungkin, pikir Cupin, apa yang dilakukan Prabowo bukanlah menciptakan makna baru, tetapi menghidupkan kembali makna lama dalam kemasan baru.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Garuda dan Strategi Simbolisasi Prabowo

Cupin ingat, dulu waktu masih kecil, ayahnya sering menunjuk lambang di topi tentara yang lewat di depan rumah. “Itu Garuda,” kata ayahnya, “lambang keberanian.” Kini, bertahun-tahun kemudian, Cupin menyadari betapa dalam makna kalimat sederhana itu, apalagi jika diucapkan oleh seseorang seperti Prabowo Subianto, mantan jenderal yang hidup dalam disiplin dan simbol militer.

Bagi Prabowo, Garuda bukan hanya lambang negara. Itu bagian dari identitas pribadi. 

Sejak mendirikan Partai Gerindra pada 2008, yang logonya juga menampilkan kepala Garuda, ia sudah menjadikan simbol ini sebagai representasi diri. Ia ingin dikenal sebagai pemimpin yang kuat, tegas, dan nasionalis.

Latar belakang militernya memperkuat ikatan itu. Dalam dunia TNI, Garuda hadir di setiap insignia dan dokumen resmi, menjadi representasi nilai-nilai seperti keberanian, pengabdian, dan kesetiaan. Prabowo, yang tumbuh dan berkarier di dunia itu, tampaknya melihat Garuda sebagai cermin dari ideal kepemimpinan yang ia junjung.

Namun, fenomena Garuda Everywhere di era pemerintahannya tidak bisa hanya dijelaskan lewat faktor personal. Ada perhitungan politik yang matang di dalamnya. 

Dengan menjadikan Garuda sebagai benang merah visual dan ideologis dari berbagai program, mulai dari Sekolah Garuda, Danantara, hingga logo kementerian, Prabowo menciptakan semacam brand pemerintahan. Sebuah citra yang konsisten dan mudah dikenali, sekaligus menanamkan kebanggaan nasional secara halus di benak publik.

Cupin membaca teori Michael Billig dalam Banal Nationalism (1995), yang menjelaskan bagaimana simbol-simbol nasional yang diulang dalam kehidupan sehari-hari, seperti bendera di gedung, lagu di televisi, atau lambang di uang, secara perlahan menanamkan nasionalisme tanpa terasa. 

Ia menyebutnya “flagging,” pengibaran simbol yang tak pernah berhenti. Nasionalisme, kata Billig, tidak selalu lahir di medan perang, seringkali ia tumbuh di rutinitas yang tampak biasa.

Cupin tersenyum kecil. “Jadi Garuda di logo Danantara itu juga bendera kecil,” gumamnya. “Cara halus negara bilang: kamu bagian dari Indonesia yang kuat.”

Tapi ada lapisan lain. Dalam buku Ritual, Politics, and Power (1988), antropolog David I. Kertzer menulis bahwa kekuatan simbol politik terletak pada kemampuannya menghubungkan rasionalitas dengan emosi. Simbol tidak hanya menyampaikan pesan, ia juga menciptakan rasa, rasa kebersamaan, kebanggaan, bahkan pengorbanan. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, simbol semacam Garuda berfungsi sebagai perekat sosial yang menciptakan rasa satu meski berbeda.

Cupin paham sekarang mengapa Garuda digunakan begitu luas. Bukan sekadar untuk estetika, tapi untuk membangun arsitektur emosional dari pemerintahan Prabowo. Dengan menampilkan Garuda secara berulang, Prabowo sedang membangun bahasa simbol kekuasaan. Bahasa yang menyatukan, menggerakkan, dan membangun legitimasi.

Cupin menutup catatannya dengan kalimat sederhana. “Garuda terbang tinggi bukan karena sayapnya, tapi karena bangsa di bawahnya percaya bahwa mereka juga bisa terbang.” (A43)