Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik mayoritas gerai ritel smartphone Indonesia — dan di balik hampir setiap pergantian presiden Indonesia dalam tiga dekade terakhir.

PinterPolitik.com

Bayangkan sebuah perjalanan yang dimulai dari gudang elektronik di Palembang. Seorang anak muda keturunan Tionghoa, lahir 1951, belajar membaca celah pasar dari barang-barang impor yang melintas di jalur perdagangan Sumatera. Tidak ada warisan keluarga yang berarti, tidak ada koneksi politik bawaan.

Lebih dari lima dekade setelah perjalanan itu dimulai, nama Sugianto Kusuma — akrab dipanggil Aguan — mungkin tidak langsung tertera di lembar kepemilikan PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), penguasa ritel gadget Indonesia dengan lebih dari 2.194 gerai Erafone dan pendapatan Rp 76,6 triliun pada 2025. Yang tercatat sebagai Ultimate Beneficial Owner adalah istrinya, Rebecca Halim. Dua putranya, Richard dan Alexander Halim, duduk di jajaran komisaris. Kepemilikan berlapis ini bukan anomali tata kelola — ini adalah pola.

Karena ERAA hanyalah satu puncak yang terlihat. Di bawahnya membentang sebuah kekaisaran: Agung Sedayu Group yang mendominasi properti premium Jakarta, kawasan Pantai Indah Kapuk yang mengubah rawa pesisir menjadi salah satu real estate paling mahal di Indonesia, Konsorsium Nusantara yang ia pimpin untuk membawa delapan konglomerat besar masuk ke proyek IKN, hingga berbagai aset bisnis yang jejak kepemilikannya tersebar rapi dalam struktur korporasi berlapis. Aguan bukan sekadar orang kaya. Ia adalah simpul — titik di mana kapital, properti, dan jaringan bertemu dalam satu ekosistem yang sudah berdiri lebih lama dari banyak pemerintahan yang pernah berkuasa.

Dan di situlah pertanyaan yang sesungguhnya menarik untuk diajukan: bagaimana seorang pebisnis bisa melewati Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, hingga Prabowo — dengan lingkungan politik yang berubah drastis di setiap era — dan tetap berdiri kokoh di lingkaran terdalam kekuasaan ekonomi Indonesia?

Seni Bertahan Lintas Takhta

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami sesuatu yang tidak banyak dianalisis: di balik label kolektif “9 Naga” yang kerap disematkan media, tidak ada satu pun entitas yang benar-benar monolit. Setiap era kepresidenan memunculkan konfigurasi yang berbeda — siapa yang naik, siapa yang surut, siapa yang menjadi wajah utama dari kelompok pengusaha besar Tionghoa-Indonesia itu.

Di era Soeharto, kehormatan dipegang Liem Sioe Liong yang membangun Salim Group sebagai mitra strategis rezim. Di era reformasi, Anthoni Salim mewarisi imperium itu sambil bernegosiasi ulang dalam ekosistem demokrasi baru. Di era Jokowi, yang menonjol adalah mereka yang mampu melayani agenda infrastruktur besar-besaran — dan Aguan masuk sebagai Ketua Konsorsium Nusantara, memimpin delapan konglomerat besar berinvestasi di IKN. Setiap rezim menemukan pemimpin informalnya sendiri di antara 9 Naga. Yang konstan bukanlah siapa orangnya, melainkan bahwa selalu ada seseorang yang memainkan peran itu.

Aguan bertahan bukan karena ia selalu menjadi yang terdepan — justru sebaliknya. Ia bertahan karena ia tidak pernah terlalu teridentifikasi dengan satu patron kekuasaan tunggal. Di sinilah konsep regime-agnostic menjadi kunci untuk memahami kelangsungan hidupnya.

Regime-agnostic bukan berarti tidak berpolitik. Ia berarti berpolitik dengan cara yang melampaui satu rezim: membangun relevansi yang dibutuhkan oleh siapapun yang berkuasa, tanpa mempertaruhkan eksistensi bisnis pada keberuntungan satu figur politik. Konsep ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Jeffrey Winters, ilmuwan politik Northwestern University, dalam karyanya Oligarchy — bahwa motif eksistensial oligarki bukan kekuasaan politik itu sendiri, melainkan wealth defense: mempertahankan dan mengakumulasi kekayaan melewati berbagai perubahan politik. Dalam kerangka Winters, oligarki yang paling tangguh adalah mereka yang berhasil mengembangkan kapasitas wealth defense yang tidak bergantung pada satu jalur politik tunggal.

Aguan adalah manifestasi paling konsisten dari logika itu di Indonesia. Konglomerat yang jatuh di era reformasi hampir selalu jatuh karena terlalu menjadi “orang satu rezim.” Aguan selamat justru karena ia tidak pernah menjadi milik satu presiden saja — ia selalu menjadi milik sistem.

Selain itu, ada faktor lain yang tidak kalah krusial: skala bisnis yang sudah menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi nasional itu sendiri. Ekonom Mancur Olson pernah menulis tentang bagaimana kelompok kepentingan yang sudah embedded dalam sistem ekonomi cenderung sangat sulit disingkirkan — bukan karena mereka dilindungi, melainkan karena sistem itu sendiri sudah terlalu bergantung pada keberadaan mereka. Pada skala tertentu, kekayaan bukan hanya hasil dari permainan — ia menjadi papan permainannya itu sendiri.

Abadi untuk Membangun Apa?

Di sinilah komparasi dengan Stephen M. Ross dari Amerika menjadi mencerahkan. Ross adalah pendiri Related Companies — firma properti dengan aset lebih dari $70 miliar — dan arsitek Hudson Yards, proyek properti privat terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Seperti Aguan, Ross membangun kekayaannya dengan cermat memanfaatkan insentif pemerintah: Hudson Yards mendapat hampir $6 miliar dukungan subsidi dan keringanan pajak dari New York City. Seperti Aguan, Ross berdonasi lintas partai — memastikan aksesnya tidak tergantung pada satu warna politik. Seperti Aguan, Ross juga seorang filantropis yang namanya diabadikan di gedung sekolah bisnis Universitas Michigan.

Keduanya menjalani prinsip regime-agnostic yang serupa: tidak mempertaruhkan masa depan bisnis pada satu figur kekuasaan, membangun relevansi yang bersifat fungsional — bukan personal — terhadap negara. Tapi konteksnya berbeda secara struktural. Ross beroperasi dalam sistem yang memiliki mekanisme akuntabilitas berlapis: regulasi antitrust yang kuat, jurnalisme investigatif independen, dan ruang debat publik yang terbuka. Ketika ProPublica mengungkap praktik pelaporan pajak Ross yang kontroversial, sistem bereaksi — dengan debat Kongres dan tekanan reformasi kebijakan. Di Amerika, oligarki tidak disingkirkan, tapi aturan mainnya terus diperbarui oleh tekanan institusional yang bekerja.

Ross adalah Aguan yang hidup dalam sistem dengan Sherman Act dan investigasi ProPublica. Aguan adalah Ross yang hidup dalam sistem yang sedang dalam perjalanan membangun kapasitas serupa. Perbedaannya bukan pada karakternya — tapi pada kemampuan negara masing-masing untuk menyeimbangkan kekuatan kapital besar dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Di era Prabowo, terdapat sinyal bahwa negara semakin serius mendefinisikan batas-batas itu. Dalam logika Indonesia Incorporated yang digadang-gadang Prabowo, ada ekspektasi timbal balik yang lebih eksplisit: kapital besar mendapat stabilitas dan kepastian investasi, tapi dengan tanggung jawab yang lebih besar terhadap agenda pembangunan nasional. Konglomerat bukan lagi sekadar pemain yang mencari celah regulasi — mereka diharapkan menjadi mitra aktif pertumbuhan. Aguan, dengan kapasitas investasinya yang masif dan jejaknya sebagai Ketua Konsorsium Nusantara, berada tepat di tengah percakapan itu.

Pertanyaan sesungguhnya yang perlu diajukan bukan “mengapa Aguan bertahan?” — jawabannya sudah cukup jelas: karena ia cerdas, karena ia memahami dinamika kekuasaan lebih dari kebanyakan orang, dan karena bisnisnya sudah menjadi bagian dari tulang punggung ekonomi urban Indonesia. Yang lebih penting adalah pertanyaan berikutnya: apa yang Indonesia inginkan dari konglomeratnya?

Ross membangun Hudson Yards — sebuah distrik bisnis yang menciptakan kapasitas ekonomi baru bagi New York. Carnegie membangun industri baja yang menjadi fondasi industrialisasi Amerika. Konglomerat Indonesia terbesar sebagian besar membangun infrastruktur konsumsi — properti premium, ritel, kawasan komersial — yang menciptakan nilai ekonomi nyata, tapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan transformasi struktural Indonesia. Pertanyaannya tetap terbuka: kapan akan lahir konglomerat Indonesia yang membangun kapasitas produktif — energi baru, manufaktur teknologi tinggi, platform digital berskala global?

Kerajaan Aguan mungkin memang abadi. Pertanyaannya tinggal satu: abadi untuk siapa, dan untuk membangun apa? (D74)

Dengarkan artikel berikut.

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Ketika luka 350 tahun penjajahan berubah jadi dukungan totalitas untuk timnas Oranje — apa yang sebetulnya sedang terjadi?

PinterPolitik.com

Coba bayangkan skenario ini. Di sebuah kota yang pernah menjadi bagian dari wilayah yang dijajah selama tiga setengah abad, puluhan ribu orang turun ke jalan. Mereka mengibarkan bendera bekas penjajah itu. Mereka menyanyikan yel-yel untuk tim sepak bolanya. Mereka berteriak dengan penuh semangat — bukan dengan kepahitan, bukan dengan ironi — tapi bahwa negara itu akan dibela sepenuh hati.

Itulah yang terjadi di Sorong, 7 Juni 2026. Tiga puluh ribu warga Indonesia berkonvoi 20 kilometer membawa bendera Belanda, menyambut Piala Dunia dengan cara yang, kalau terjadi di konteks lain, mungkin akan disebut kontroversial. Di Raja Ampat, hal serupa berlangsung meriah. Di Manokwari, ratusan orang keliling kota dengan atribut oranye. Tidak ada yang memprotes. Tidak ada yang mempermasalahkan. Pemerintah kota bahkan memfasilitasinya.

Pertanyaan yang layak diajukan bukan apakah ini wajar atau tidak. Pertanyaan yang lebih menarik adalah: mengapa ini bisa terjadi — dan apa artinya bagi cara kita memahami sejarah, identitas, dan hubungan antarbangsa?

Akrab Lebih Kuat dari Nyaman

Ada dua mekanisme psikologis yang selama ini dianggap setara dalam studi postkolonial: comfort dan familiarity. Padahal keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda, terutama dalam konteks memori lintas generasi.

Comfort — rasa nyaman — membutuhkan tidak adanya trauma aktif. Generasi yang hidup di bawah Cultuurstelsel, sistem tanam paksa yang antara 1830 dan 1870 menewaskan ratusan ribu orang dan mengalirkan 970 juta gulden ke kas Belanda, tidak mungkin merasa nyaman dengan nama Belanda. Luka itu terlalu segar, terlalu nyata, terlalu hadir dalam tubuh.

Familiarity — rasa akrab — bekerja berbeda. Ia tidak membutuhkan pengalaman yang menyenangkan untuk tumbuh. Ia tumbuh dari paparan berulang, dari kehadiran yang konsisten, dari kedekatan yang terpaksa maupun tidak. Dan yang paling penting: ia bisa tumbuh di atas memori traumatik, selama memori itu sudah cukup jauh untuk dirasakan sebagai sejarah, bukan pengalaman.

Di sinilah letak poin menarik yang selama ini luput dari diskursus postkolonial. Semakin lama dan semakin intens penjajahan berlangsung, semakin dalam familiarity yang ia tinggalkan. Tiga ratus lima puluh tahun bersama tidak hanya meninggalkan luka — ia meninggalkan bahasa, sistem hukum, tata kota, cara berpikir, dan tentu saja, sepak bola. Papua, yang berada di bawah administrasi Belanda hingga 1962, merasakan ini dengan intensitas yang lebih dalam dari wilayah lain. Dua generasi penuh tumbuh dengan sepak bola Belanda sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari — bukan warisan yang dipilih, tapi warisan yang datang begitu saja.

Para akademisi menyebut transformasi ini Affective Postcolonialism: kondisi ketika hubungan penjajah dan terjajah tidak lagi hanya soal luka yang harus disembuhkan atau kekuasaan yang harus dilawan, melainkan soal afeksi yang tumbuh organik, diam-diam, tanpa ada yang merencanakannya.

Marianne Hirsch, profesor sastra di Columbia University, menawarkan kerangka yang membantu menjelaskan mengapa pergeseran ini terjadi begitu sistematis lintas generasi. Dalam konsepnya tentang postmemory, Hirsch berargumen bahwa generasi yang tidak mengalami trauma secara langsung tetap mewarisinya — tapi bukan sebagai pengalaman tubuh, melainkan sebagai cerita, foto, dan narasi keluarga yang sudah kehilangan dimensi fisiknya.

Generasi Papua yang lahir setelah 1980 contohnya, tidak pernah berhadapan dengan pejabat kolonial Belanda. Cultuurstelsel bagi mereka adalah bab dalam buku pelajaran, bukan kenangan yang mengendap dalam tulang. Dan ketika trauma hanya hadir sebagai teks, familiarity kultural yang ditinggalkan kolonialisme — bahasa, sistem, olahraga — justru menjadi jauh lebih terasa nyata. 

Pola yang Lebih Luas

Indonesia bukan kasus tunggal. Pola yang sama sedang berlangsung di berbagai penjuru dunia — dan membacanya secara komparatif justru membuat fenomena ini semakin menarik untuk dianalisis.

Prancis menjuarai Piala Dunia 2018 dengan skuad yang secara demografis lebih mencerminkan Afrika Barat daripada Eropa — Mbappé, Kanté, Pogba, Umtiti, Matuidi, semuanya berdarah Afrika. Di jalanan Dakar dan Abidjan, orang merayakan kemenangan Prancis dengan intensitas yang sulit dibedakan dari perayaan kemenangan timnas sendiri. Ini terjadi meski Prancis pernah memberlakukan Code de l’Indigénat, sistem hukum kolonial yang merampas hak dasar jutaan orang Afrika selama puluhan tahun.

Lebih jauh lagi, 56 negara bekas jajahan Inggris hari ini tergabung dalam Commonwealth — secara sukarela mempertahankan kedekatan institusional dengan London, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, dan dalam banyak kasus, masih menaruh potret raja Inggris di uang kertas mereka. Tidak ada paksaan. Tidak ada sanksi bagi yang keluar. Mereka memilih bertahan.

Yang sedang terjadi bukan rekonsiliasi formal — tidak ada perjanjian, tidak ada permintaan maaf resmi yang menjadi titik balik. Yang terjadi adalah sesuatu yang lebih diam-diam dan justru lebih kuat: akumulasi familiarity yang, setelah melewati ambang batas generasional tertentu, bertransformasi menjadi afeksi yang genuine. Kolonialisme, dengan segala kejahatannya, secara tidak sengaja meninggalkan infrastruktur kultural yang kini mempererat — bukan memutus — hubungan antara bekas penjajah dan terjajah.

Ada refleksi filosofis dari tempat yang tidak terduga. Ernest Renan, filsuf Prancis yang justru hidup di masa kejayaan kolonialisme, pernah berargumen dalam kuliahnya Qu’est-ce qu’une nation? (1882) bahwa sebuah bangsa dibangun sama besar oleh dua hal yang berlawanan: apa yang ia ingat bersama, dan apa yang ia pilih untuk lupa bersama. 

Renan menyebutnya l’oubli nécessaire — kelupaan yang perlu. Ia tidak bermaksud membenarkan penghapusan sejarah; ia sedang menggambarkan mekanisme alamiah bagaimana komunitas manusia bergerak maju. Yang menarik — dan ironis — adalah bahwa argumen seorang filsuf Prancis abad ke-19 ini hari ini paling tepat menggambarkan mengapa warga bekas jajahan Belanda dan Prancis bisa berdiri di jalanan sambil mengibarkan bendera bekas penjajah mereka, dengan senyum yang sama sekali tidak dipaksakan. 

Rekonsiliasi atau Sekadar Lupa?

Tapi ada pertanyaan yang tidak boleh ikut terkubur di bawah jersey oranye itu.

Belanda hingga hari ini belum pernah meminta maaf secara resmi atas Cultuurstelsel. Prancis belum sepenuhnya mengakui kejahatan kolonialnya di Afrika. Inggris belum membayar reparasi atas perbudakan dan eksploitasi yang berlangsung berabad-abad. Sementara afeksi terus tumbuh di pihak bekas terjajah, pengakuan formal terus tertunda di pihak bekas penjajah.

Ini bukan soal melarang orang mengenakan jersey oranye. Identitas manusia memang selalu berlapis — seseorang bisa sekaligus bangga sebagai WNI dan tulus mendukung De Oranje, tanpa kontradiksi yang harus diselesaikan. Itu adalah hal yang wajar dan manusiawi.

Yang perlu dipertanyakan adalah apakah afeksi yang tumbuh secara organik ini, tanpa dibarengi pengakuan dari pihak yang pernah bersalah, merupakan rekonsiliasi yang utuh — atau sekadar jalan pintas menuju lupa. Karena ada perbedaan mendasar antara memaafkan dan melupakan. Yang pertama membutuhkan dua pihak. Yang kedua hanya membutuhkan waktu.

Ketika sejumlah WNI nantinya berteriak “Belanda harga mati” di jalanan saat Piala Dunia, itu bukan pengkhianatan sejarah. Tapi mungkin ada baiknya, di sela-sela sorak sorai itu, kita sesekali bertanya: apakah jersey oranye yang berkibar hari ini adalah tanda bahwa luka sejarah sudah sembuh — atau tanda bahwa kita sudah cukup nyaman untuk tidak lagi merasakannya? (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Indonesia memiliki satu keunikan politik: banyak politisi dan pejabatnya lahir dari organisasi mahasiswa. Mengapa kondisi ini bisa terjadi?

PinterPolitik.com

Ada fakta yang jarang disadari tentang Indonesia: negara ini mungkin adalah satu-satunya demokrasi besar di dunia di mana jalan menuju kekuasaan tidak selalu melewati kampus, melainkan melewati organisasi mahasiswa. Bukan FISIP UI, bukan FH UGM, bukan program pascasarjana bergengsi manapun — melainkan PMII, HMI, GMNI, dan saudara-saudaranya yang jauh lebih menentukan siapa yang akhirnya duduk di kursi menteri, di ruang sidang pengadilan, atau di lantai parlemen.

Ketika Presiden Prabowo Subianto melantik kabinet pertamanya pada Oktober 2024, satu pola menarik luput dari perhatian sebagian besar analis. Nasaruddin Umar bukan hanya Guru Besar Tafsir UIN Jakarta — ia adalah produk jaringan pesantren dan ekosistem organisasi yang mengakarkan namanya jauh sebelum ia menjadi imam besar. Abdul Mu’ti bukan hanya doktor lulusan Jerman — ia adalah mantan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang dibesarkan di ekosistem IMM. Raja Juli Antoni bukan hanya pemegang PhD dari Queensland — ia pernah memimpin PP IPM, organisasi pelajar Muhammadiyah, sebelum namanya dikenal publik luas.

Prabowo sendiri menawarkan sudut pandang yang melengkapi gambar ini. Seorang perwira militer yang ditempa oleh disiplin institusi, ia memahami satu prinsip yang sama dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus atau ormek: bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari ruang kuliah, melainkan dari tempaan lapangan. 

Dalam tradisi militer, seseorang belajar memimpin dengan memimpin — persis seperti yang terjadi di komisariat. Bahwa kabinet yang ia bangun kemudian dipenuhi oleh mereka yang ditempa di ekosistem ormek bukan ironi, melainkan keselarasan: dua jalur pembentukan pemimpin yang berbeda rute, tapi menuju kualitas yang sama. 

Lantas, mengapa ormek bisa melahirkan banyak pejabat?

Anomali di Antara Bangsa-Bangsa

Fenomena ini menjadi semakin mengejutkan ketika dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Tiongkok, jalur menuju kekuasaan sangat jelas dan tunggal: masuk Tsinghua atau Peking University, lulus dengan nilai terbaik, bergabung dengan CCP sejak dini. Riset Asia Society Policy Institute pada 2025 mengkonfirmasi bahwa lebih dari 30 persen kader muda tingkat biro penuh di CCP adalah alumni Tsinghua. Xi Jinping, Hu Jintao, Zhu Rongji — semuanya dari Tsinghua. Kampus adalah negara, negara adalah kampus.

Di Jepang, pola yang sama berjalan lebih dari satu abad. Enam belas perdana menteri Jepang terdidik di Universitas Tokyo, dan di antara mereka, lima belas berlatar Fakultas Hukum. Todai adalah gerbang tunggal birokrasi Jepang yang hampir tidak berubah sejak era Meiji. Di Amerika, sepertiga presiden adalah alumni Ivy League, dan semua lima presiden terakhir mengenyam Harvard, Yale, atau Columbia.

Pola globalnya konsisten: negara-negara dengan sistem yang matang melahirkan elite dari kampus-kampus elite. Meritokrasi formal — gelar, almamater, IPK — adalah tiket masuknya.

Indonesia tidak membaca memo itu. Dan justru di situlah letak keunikannya yang sesungguhnya.

Komunitas Praktik: Mengapa Ormek Mencetak Pemimpin

Étienne Wenger, dalam karyanya Communities of Practice (1998), berargumen bahwa pembelajaran yang paling bermakna tidak terjadi di ruang kelas, melainkan di dalam komunitas praktik — kelompok orang yang berbagi kepedulian, masalah, dan hasrat atas sesuatu, lalu memperdalam pengetahuan dan keahlian mereka melalui interaksi berkelanjutan. Identitas profesional, menurut Wenger, tidak terbentuk dari gelar yang diterima saat wisuda. Ia terbentuk dari praktik bersama yang dijalani dalam komunitas yang nyata.

Ormek adalah komunitas praktik kepemimpinan yang paling konsisten di Indonesia. Tidak ada institusi lain — partai politik, kampus, bahkan militer sekalipun — yang melatih kepemimpinan dalam kondisi yang semirip ini dengan realitas kekuasaan: tanpa gaji, tanpa jabatan formal, tanpa struktur yang sudah ditetapkan dari atas. Seorang ketua komisariat PMII harus merekrut kader, mengelola konflik internal, bernegosiasi dengan birokrasi kampus, dan memobilisasi massa untuk isu yang ia percayai — semua dengan modal kepercayaan semata.

Wenger menyebut proses ini legitimate peripheral participation: seseorang masuk komunitas dari pinggiran, mengamati, berpartisipasi dalam peran-peran kecil, lalu perlahan bergerak ke pusat seiring bertambahnya kompetensi dan kepercayaan yang diberikan komunitas kepadanya. Persis seperti ini ormek bekerja. Mahasiswa baru masuk sebagai anggota biasa, lalu menjadi pengurus rayon, lalu ketua komisariat, lalu pengurus cabang — dan ketika ia akhirnya memasuki dunia birokrasi atau politik, ia sudah membawa identitas kepemimpinan yang jauh lebih terinternalisasi daripada yang bisa diberikan satu pun mata kuliah.

Inilah yang membedakan pemimpin berlatar ormek dari teknokrat murni: teknokrat bisa menganalisis masalah rakyat dengan presisi tinggi, tapi pemimpin yang terbentuk dari komunitas praktik merasakannya — karena ia pernah berdebat tentang masalah itu di rapat yang tidak ada kehadirannya dalam transkrip akademik manapun.

Sejarah Indonesia membuktikannya berulang kali. GMNI adalah inkubator awal kader nasionalis di era Soekarno. KAMI menjadi tulang punggung gerakan 1966 bukan karena siapapun merancangnya demikian, melainkan karena jaringan dan kapasitas mobilisasi yang telah dibangun bertahun-tahun mendahului momentum itu. Dan 1998 — reformasi yang paling menentukan dalam sejarah demokrasi Indonesia — tidak dimulai dari seminar akademik. Ia dimulai dari rapat komisariat, dari komunikasi antar ormek lintas kampus, dari mobilisasi menggunakan infrastruktur kepercayaan yang tidak tercatat di satu dokumen resmi manapun. Kampus menyediakan panggung; ormek menyediakan aktornya.

Bahkan hari ini, pola itu terus hidup dalam wajah yang lebih segar. Empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang menghapus presidential threshold dari Mahkamah Konstitusi pada Januari 2025 adalah produk Komunitas Pemerhati Konstitusi — sebuah komunitas praktik hukum konstitusional yang telah berjalan 13 tahun di kampus mereka. Mereka bukan sekadar mahasiswa yang tiba-tiba berani menggugat. Mereka adalah anggota komunitas yang telah lama mempraktikkan apa yang kemudian mereka bawa ke ruang sidang — mengikuti sebagian sidang secara online dari lokasi KKN mereka, tanpa pengacara, tanpa dana besar.

Demokrasi Pada Bentuknya Masing-masing

Pramoedya Ananta Toer, dalam tetralogi Buru-nya, menggambarkan bagaimana Minke tidak naik karena ijazah atau uang, melainkan karena ia membangun jaringan dan menemukan suaranya di ruang publik. Para pemimpin Indonesia berlatar ormek adalah Minke-Minke itu: bukan dari keluarga elite, tidak selalu punya modal ekonomi, tapi punya sesuatu yang lebih tahan lama — kepercayaan dari orang-orang yang pernah berjuang bersama mereka.

Gramsci menyebutnya intelektual organik: mereka yang tumbuh dari kelompoknya dan berbicara atas nama kepentingan kelompok itu, bukan karena ditugaskan sistem, melainkan karena memang lahir dari sana.

Namun setiap balada selalu punya nada yang lebih dalam dari sekadar pujian. Wenger sendiri mengingatkan bahwa komunitas praktik, sekuat apapun ia dalam mencetak kompetensi, tetap punya batas: ia hanya seproduktif sejauh mana komunitas itu terbuka pada anggota baru dan perspektif baru. Ormek yang paling subur adalah ormek yang tidak menutup diri — yang menerima bahwa generasi baru membawa cara berjuang yang berbeda, dan bahwa kepemimpinan yang lahir dari komunitas digital, dari gerakan lingkungan, atau dari advokasi kebijakan berbasis data, tidak kalah legitimasinya dari kepemimpinan yang lahir dari rapat komisariat.

“Negara Ormek” bukan ancaman bagi demokrasi Indonesia — dalam banyak hal, ia adalah demokrasi Indonesia dalam bentuknya yang paling jujur dan paling organik. Ia lahir bukan dari rancangan, melainkan dari kebutuhan: kebutuhan untuk melahirkan pemimpin di negara yang terlalu besar dan terlalu beragam untuk bisa diurus hanya oleh mereka yang lulus dari kampus-kampus terbaik.

Pertanyaan yang relevan untuk Indonesia hari ini bukan apakah sistem ini baik atau buruk. Pertanyaan yang relevan adalah: bagaimana komunitas praktik bernama ormek ini terus memperbarui dirinya — agar ia bukan hanya mewariskan jaringan, tapi juga mewariskan cara berpikir yang mampu merespons tantangan yang belum pernah ada di buku panduan komisariat manapun.

Jawaban atas pertanyaan itu, barangkali, sedang ditulis oleh mereka yang hari ini duduk di rapat ormek yang kita belum tahu namanya — dan yang dua puluh tahun dari sekarang, mungkin, akan memimpin negeri ini. (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Sejarah buktikan negara yang tak terduga kerap menjadi kekuatan yang paling diperhitungkan — dan mengapa dunia sebaiknya mulai memperhatikan Indonesia

PinterPolitik.com

Pada 13 April 2026, dua hal terjadi secara bersamaan di dua belahan dunia. Di Washington, Menhan Indonesia menandatangani Major Defense Cooperation Partnership dengan Amerika Serikat di Pentagon. Di Moskow, pada jam yang nyaris bersamaan, Presiden Prabowo Subianto duduk berhadapan dengan Vladimir Putin di Kremlin, membahas ketahanan energi di tengah krisis Hormuz. Tidak ada pihak yang merasa dikhianati. Dan dunia menyaksikan Indonesia melakukan sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah modern: dipercaya oleh pihak-pihak yang saling tidak mempercayai satu sama lain.

Namun, momen itu bukan anomali diplomatik, ini adalah cerminan dari sebuah pola yang berulang dalam sejarah kekuatan besar — negara yang “dipandang sebelah mata” oleh sistem internasional pada satu generasi kerap menjadi kekuatan dominan di sistem berikutnya. Makedonia, Roma, Athena — semuanya memulai dari pinggiran, dianggap tidak berbahaya, bahkan berguna sebagai penyangga bagi kekuatan.

Dan ketika transformasi terjadi, hampir selalu mengejutkan semua orang kecuali mereka yang bisa melihat peta dengan jujur. Para sejarawan strategi menyebut mekanisme ini dengan satu istilah: Peripheral Ascent Paradox.

Tiga Cermin Sejarah


Athena sebelum Perang Persia (490 SM) adalah kota yang dianggap Persia sebagai gangguan minor — terlalu kecil untuk diambil serius, terlalu jauh dari pusat kekaisaran untuk menjadi ancaman eksistensial. Kekuatannya terletak bukan pada ukuran, melainkan pada satu keputusan counter-intuitive: Themistocles meyakinkan rakyatnya untuk menginvestasikan windfall perak dari tambang Laurion ke dalam armada laut, bukan membagi-bagikannya sebagai populisme jangka pendek. Hasilnya adalah kemenangan di Salamis (480 SM) — dan dari satu keputusan fiskal yang awalnya tampak gila, lahirlah dominasi maritim setengah abad.

Roma adalah kasus yang lebih panjang dan lebih brutal. Kota itu dibakar habis oleh Galia (390 SM) dan nyaris tidak bertahan dari Hannibal dua abad kemudian. Yang membedakannya dari Kartago yang kaya dan polis-polis Yunani yang lebih terdidik adalah kapabilitas yang oleh Polybius disebut kunci keunggulan Roma: kemampuan menyerap kekalahan tanpa kehilangan kohesi institusional. Roma kalah 16 pertempuran melawan Hannibal dan tetap berperang, dan selalu jadi pemenang. Namun, Roma menjadi imperium bukan karena kemenangan militer semata — tapi karena bisa beradaptasi dengan taktik musuhnya.

Makedonia di bawah Filipus II (359 SM) adalah sintesis keduanya. Ketika naik takhta, Makedonia baru saja kehilangan 4.000 prajuritnya melawan Illyria, Athena mendanai pretender takhta tandingan, dan Persia memandangnya sebagai provinsi kecil yang bisa dibeli. Filipus membalik ini melalui tiga gerakan presisi: inovasi militer asimetris lewat phalanx sarissa yang mengobsoletkan doktrin lama, monetisasi tambang Amphipolis untuk membiayai tentara profesional, dan hedging diplomatik yang memainkan rivalitas Athena-Thebes dan Persia-Yunani tanpa terjebak di salah satunya. Satu benang merah menghubungkan ketiga kasus: transformasi tidak dimulai dari kekuatan yang sudah ada — melainkan dari rekonfigurasi kapabilitas yang diremehkan oleh para rival.

Peripheral Ascent Paradox

Negara pusat sibuk mempertahankan masa lalu. Negara pinggiran bebas mencuri masa depan.

Kalimat itu bukan retorika. Ia adalah mekanisme. Sosiolog Randall Collins menyebutnya keunggulan posisi marjinal: aktor di pinggiran sistem rivalitas tidak menanggung biaya langsung dari konflik di pusatnya, tapi mendapat akses ke sumber daya yang mengalir dari vacuum yang diciptakan konflik itu. Ekonom Alexander Gerschenkron menyebutnya advantages of backwardness: negara yang terlambat industrialisasi dapat melompati tahap-tahap mahal yang dilalui pelopor dan langsung mengadopsi teknologi terbukti. Sejarawan Paul Kennedy menambahkan lapisan ketiga: kekuatan besar tidak runtuh karena diserang dari luar — mereka runtuh karena overextension internal, dan vacuum yang mereka tinggalkan selalu diisi oleh aktor pinggiran yang lebih ringan bergerak.

Digabungkan, ketiganya menjelaskan fenomena yang kami sebut Peripheral Ascent Paradox: kekuatan yang mendefinisikan tatanan baru hampir tidak pernah lahir dari pusat tatanan lama. Kissinger mengobservasi dalam A World Restored bahwa kekuatan mapan selalu bersiap mengulang perang terakhir — dan karenanya selalu terlambat mengenali aktor yang bermain dengan aturan berbeda. Konsekuensinya adalah struktural: selama perhatian tercurah pada rivalitas yang sudah dikenal, aktor di pinggiran bergerak tanpa hambatan.

Indonesia, pada April 2026, berada persis di tengah paradoks ini. Washington dan Beijing menghabiskan mayoritas kapasitas strategis mereka saling mengawasi. Indonesia, meskipun berada di pusat geografis persaingan itu, tidak masuk dalam biner pengawasan utama mereka. Konsekuensinya: Jakarta mendapat akses ke sumber daya, teknologi, dan kemitraan dari kedua pihak tanpa harus membayar harga yang biasanya diminta dari negara yang sudah dikategorikan dalam satu kubu.

Indonesia dan Phalanx-nya Sendiri?


Di peta, Indonesia tampak seperti rantai pulau yang tersebar. Dalam praktik strategis, ia adalah sistem pengunci: siapa yang menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda menentukan siapa yang mengontrol pelayaran antara Samudra Hindia dan Pasifik — jalur di mana 40% perdagangan dunia bergerak setiap hari. Ini bukan geografi yang bisa diabaikan, dan ini pula mengapa setiap kekuatan besar secara bersamaan menginginkan Jakarta sebagai mitra tanpa ada yang berani menekannya terlalu keras.

Indonesia sedang mengisi keunggulan posisi itu dengan kapabilitas yang konkret. Program modernisasi militer Prabowo adalah yang paling ambisius di kawasan dalam dua dekade: 42 jet Rafale, dua kapal selam Scorpène yang dibangun di galangan PT PAL Surabaya dengan transfer teknologi penuh dari Naval Group Prancis, dan sistem artileri CAESAR. Yang penting bukan volumenya: Scorpène akan dibangun di Surabaya, menghadap Laut Jawa dan akses lane ke Pasifik Barat. Indonesia tidak hanya membeli kapabilitas — ia mulai menempa kapabilitasnya sendiri.

Di luar militer, strategi minerals-for-tech Indonesia memiliki logika yang sama. Menguasai lebih dari 40% cadangan nikel dunia, Jakarta tidak menjual mineralnya — ia menjual akses bersyarat, dengan syarat berupa transfer teknologi dan lokalisasi produksi. Dalam kunjungan ke Washington Februari 2026, Prabowo menawarkan 18 proyek hilirisasi senilai US$38 miliar kepada investor Amerika. Ini bukan angka perdagangan biasa: Indonesia sedang mendefinisikan ulang posisinya dari eksportir bahan mentah menjadi penentu syarat akses ke mineral yang dibutuhkan seluruh dunia.

Sebuah Blueprint yang Siap Diaplikasikan

Sejarah mencatat lebih banyak rencana besar yang kandas dibanding kerajaan yang lahir. Makedonia bisa saja berhenti sebagai eksperimen militer Filipus yang ambisius. Athena bisa saja memilih membagi koin Laurion dan tidak pernah membangun trireme-nya. Setiap transformasi yang kita kenang sebagai keniscayaan, pada zamannya adalah taruhan yang sama sekali tidak pasti.

Yang membuat Indonesia berbeda dari sekedar ‘negara berpotensi besar’ — sebuah kategori yang penuh penghuni tanpa pernah menghasilkan kekuatan nyata — adalah variabel-variabel kritis sudah tidak lagi dalam tahap wacana. Rafale sudah mendarat. Galangan Surabaya sedang menyiapkan diri untuk Scorpène. Nikel sudah dikondisikan sebagai leverage, bukan sekadar komoditas. Dan pada satu hari di April 2026, seorang Presiden Indonesia duduk di Kremlin dan mengirimkan orang kepercayaannya ke Pentagon dalam waktu yang bersamaan, tanpa satupun menganggapnya sebagai kontradiksi.

Makedonia tidak menjadi superpower karena beruntung berada di persimpangan. Ia menjadi superpower karena ada pemimpin yang memahami bahwa posisi geografis adalah modal awal yang bisa habis — dan bahwa konversinya ke kapabilitas nyata memerlukan urutan yang tepat, konsistensi doktrin, dan kesabaran yang melampaui satu periode kekuasaan. Indonesia sudah memiliki bahan mentah yang jarang bersatu dalam satu generasi: geografi yang mengunci, mineral yang dibutuhkan semua pihak, dan elite yang mulai memahami nilai keduanya.

Yang tidak pasti justru bukan Indonesia. Yang tidak pasti adalah dunia di sekelilingnya — apakah AS dan Tiongkok akan terus sibuk saling mengawasi cukup lama untuk memberi Jakarta ruang yang dibutuhkan, apakah kekuatan-kekuatan yang sudah mapan akan menyadari apa yang sedang tumbuh di antara dua samudra sebelum terlambat untuk meresponsnya.

Pertanyaan yang tepat, dengan demikian, bukan apakah Indonesia bisa, tapi siapa yang akan menyesuaikan diri ketika Indonesia tidak menjadi negara yang bisa diabaikan — dan apakah mereka sudah cukup siap untuk itu? (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Sejumlah fokus kebijakan Presiden Prabowo kini semakin signifikan usai gejolak perang di Iran. Bagaimana kita memaknainya?

PinterPolitik.com

Dalam politik, ada satu ironi yang kerap berulang: gagasan yang terlalu dini sering kali dianggap berlebihan—bahkan ditertawakan—sebelum akhirnya terbukti relevan ketika krisis benar-benar datang. Sejarah menunjukkan bahwa kemampuan membaca masa depan bukan selalu disambut dengan apresiasi, melainkan kerap bertemu skeptisisme. Baru ketika realitas berubah, penilaian pun ikut bergeser.

Situasi global hari ini, terutama dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan gangguan pada jalur energi strategis seperti Selat Hormuz, kembali mengingatkan kita pada pentingnya kesiapan. Dalam konteks ini, sejumlah kebijakan yang selama ini didorong oleh Prabowo Subianto—mulai dari penguatan pertahanan, ketahanan pangan, hingga dorongan kemandirian energi—tampak memperoleh relevansi baru.

Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah kebijakan-kebijakan tersebut tepat atau tidak, melainkan apakah kita selama ini terlalu cepat menilainya dalam kerangka jangka pendek, tanpa melihat kemungkinan skenario yang lebih luas.

Refleksi Semmelweis Effect

Fenomena di mana sebuah gagasan ditolak pada awalnya, namun kemudian terbukti relevan, bukanlah hal baru. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, Ignaz Semmelweis mengalami hal ini ketika mengusulkan praktik cuci tangan untuk menekan angka kematian ibu melahirkan. Temuannya ditolak bukan karena kurang bukti, melainkan karena bertentangan dengan keyakinan medis yang sudah mapan. Baru bertahun-tahun kemudian, ketika teori kuman berkembang, gagasannya diakui sebagai terobosan.

Fenomena ini dikenal sebagai Semmelweis Effect—kecenderungan manusia dan institusi untuk menolak informasi baru yang bertentangan dengan kerangka berpikir yang sudah ada. Penolakan ini sering kali bukan soal benar atau salah, melainkan soal kesiapan. Ketika sebuah gagasan datang “terlalu cepat”, ia kerap dianggap tidak relevan, bahkan mengganggu keseimbangan yang sudah terbentuk. Dalam banyak kasus, resistensi ini bukan semata rasional, tetapi juga psikologis dan institusional: ada kecenderungan mempertahankan apa yang sudah dikenal, meski alternatif baru menawarkan perbaikan.

Dalam kerangka yang lebih luas, Thomas Kuhn menjelaskan bahwa perubahan cara pandang—atau paradigm shift—tidak terjadi secara bertahap, melainkan melalui krisis. Sebelum krisis itu tiba, anomali-anomali yang sebenarnya sudah terlihat cenderung diabaikan. Sistem berpikir lama tetap dipertahankan karena masih dianggap cukup menjelaskan realitas. Namun ketika tekanan semakin besar dan realitas tak lagi selaras dengan asumsi lama, perubahan menjadi tak terhindarkan. Dengan kata lain, krisis bukan sekadar gangguan, tetapi mekanisme yang membuka ruang bagi penerimaan gagasan baru.

Logika yang sama juga berlaku dalam politik. Persepsi soal kebijakan publik sangat dipengaruhi persepsi publik, dan momentum saat ia muncul. Namun ketika konteks kondisinya berubah, penilaian terhadap gagasan tersebut ikut bergeser. Di sinilah waktu menjadi variabel penting dalam memahami kebijakan: apa yang tampak tidak mendesak hari ini bisa menjadi krusial esok hari.

Dalam konteks Indonesia hari ini, pola ini terlihat dalam sejumlah kebijakan yang didorong oleh Prabowo Subianto. Ambil contoh penguatan sektor pertahanan. Dalam situasi global yang relatif stabil, peningkatan anggaran militer mudah dipersepsikan sebagai langkah yang terlalu jauh. Namun, dalam perspektif strategi, sebagaimana dijelaskan oleh Barry Posen, negara yang tidak membangun kapasitas pertahanannya di masa damai akan cenderung berada dalam posisi reaktif ketika krisis terjadi. Kesiapan bukan dibangun saat ancaman datang, melainkan jauh sebelumnya.

Hal serupa juga terlihat pada kebijakan ketahanan pangan. Dalam kondisi normal, ketergantungan pada pasar global sering dianggap efisien. Namun, krisis geopolitik menunjukkan bahwa efisiensi tidak selalu sejalan dengan keamanan. Gangguan distribusi global dapat dengan cepat mengubah isu ekonomi menjadi isu stabilitas nasional. Negara yang memiliki cadangan dan sistem distribusi domestik yang kuat akan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi guncangan.

Di sektor energi, dorongan menuju kemandirian mengikuti logika yang sama. Ketika harga energi stabil, ketergantungan impor tidak selalu menjadi perhatian utama. Namun, ketika terjadi guncangan seperti konflik di Timur Tengah, negara dengan kapasitas produksi domestik yang kuat memiliki daya tahan yang jauh lebih besar. Dalam konteks ini, diversifikasi energi dan penguatan sumber daya domestik bukan sekadar pilihan ekonomi, tetapi strategi menghadapi ketidakpastian global.

Jika dilihat secara keseluruhan, benang merah dari kebijakan-kebijakan ini adalah pendekatan anticipatory governance—upaya membangun kesiapan sebelum krisis terjadi, bukan sekadar merespons setelah krisis muncul. Pendekatan ini sering kali tidak langsung terlihat hasilnya, karena bekerja dalam horizon jangka panjang. Namun justru dalam situasi krisis, fondasi yang dibangun sebelumnya menjadi faktor penentu.

Dengan demikian, pemahaman terhadap kebijakan tidak hanya membutuhkan analisis pada satu titik waktu, tetapi juga kemampuan melihat lintasan perubahan yang lebih luas. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, nilai sebuah kebijakan sering kali baru terlihat ketika ia diuji oleh keadaan yang tidak terduga.

Memang Tuntutan Zaman?

Krisis memiliki cara tersendiri untuk menguji kebijakan. Ia tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi juga menyoroti keputusan-keputusan yang sebelumnya belum sepenuhnya dipahami. Dalam konteks ini, relevansi sejumlah kebijakan yang didorong oleh Prabowo Subianto membuka ruang refleksi yang lebih luas.

Bukan soal membenarkan segala hal secara retrospektif, melainkan memahami bahwa dalam dunia yang semakin kompleks, kemampuan untuk membaca kemungkinan—bahkan yang belum terjadi—menjadi semakin penting. Sejarah menunjukkan bahwa banyak gagasan besar pada awalnya belum sepenuhnya terlihat urgensinya, sebelum akhirnya diakui sebagai kebutuhan ketika konteks berubah.

Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis dan tantangan yang tidak sederhana, membutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga antisipatif. Pendekatan seperti ini menuntut keberanian untuk melangkah lebih awal, sekaligus ketekunan dalam membangun fondasi yang mungkin baru terasa manfaatnya di kemudian hari.

Dalam prosesnya, pemahaman publik terhadap arah kebijakan juga berkembang seiring perubahan situasi. Ketika realitas global bergerak cepat, cara pandang terhadap prioritas nasional pun ikut bertransformasi. Di titik inilah, kebijakan yang sejak awal dirancang untuk menghadapi ketidakpastian mulai menemukan konteksnya.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Nassim Nicholas Taleb, yang menekankan bahwa dunia modern dipenuhi oleh ketidakpastian dan kejutan besar. Dalam kondisi seperti itu, kekuatan utama sebuah negara tidak hanya terletak pada kemampuannya memprediksi masa depan, tetapi pada kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi.

Lebih jauh lagi, refleksi ini mengajak kita melihat bahwa kesiapan sering kali tidak selalu tampak mendesak dalam situasi normal. Namun, justru dalam kondisi krisis, fondasi yang telah dibangun sebelumnya menjadi penopang utama stabilitas. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil jauh sebelum krisis hadir dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan dan ketahanan nasional.

Pada akhirnya, krisis bukan hanya menjadi ujian, tetapi juga momen pembuktian. Ia memperlihatkan bahwa dalam dunia yang tidak pasti, kemampuan untuk melihat lebih jauh dan bertindak lebih awal bukanlah sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Dan dalam konteks itulah, arah kebijakan yang dibangun dengan perspektif jangka panjang menemukan relevansinya. (D74)

Dengarkan artikel berikut:

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Juwono Sudarsono bukan manusia yang hidup untuk atau dari kekuasaan. Beliau adalah sosok langka yang mampu menghidupkan marwah di setiap posisi yang dipercayakan kepadanya.

PinterPolitik.com

Ada sebuah tanah di barat Jawa, di mana dua arus peradaban bertemu dalam senyap: Sunda yang puitis dan Jawa yang kontemplatif. Tanah itu bernama Ciamis. Di sana, kearifan tidak diukur dari seberapa keras suara seseorang, melainkan dari seberapa dalam ia berdiam sebelum berkata. Alam Ciamis mengajarkan satu kebenaran yang sederhana namun perih: pohon yang paling tinggi tumbuh diam-diam, berakar jauh ke dalam tanah sebelum daunnya menyentuh langit.

Hari ini, sebuah pohon tua dari tanah itu telah tumbang di Kalibata. Dan bumi Indonesia yang sering terlalu riuh merayakan yang bergemuruh, kiranya perlu berhenti sejenak untuk merasakan kekosongan yang hening itu. Juwono Sudarsono telah pergi. Dimakamkan dengan upacara militer, dihantar oleh para perwira yang dahulu — dalam sebuah ironi yang indah — justru harus menerimanya sebagai atasan sipil mereka. Dan ironi itu adalah seluruh inti dari warisan hidupnya.

Sepi Ing Pamrih: Kearifan yang Tak Bersuara

Dalam tradisi filsafat Jawa, ada satu ungkapan yang tumbuh bukan dari buku, melainkan dari cara orang-orang menjalani hidup mereka: Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sunyi dari pamrih, sibuk dalam karya. Sebuah paradoks yang mengajarkan bahwa kebesaran sejati lahir bukan dari ambisi yang berteriak, melainkan dari pengabdian yang berbisik. Orang Ciamis menyebut orang semacam itu dengan kata sederhana: satria.

Juwono adalah satria dalam pengertian yang paling murni. Bukan satria yang memanggul pedang dan mengumumkan kehebatannya di alun-alun. Ia adalah satria dalam pengertian falsafah Jawa yang lebih tua: seorang yang mengabdi karena memang itulah panggilannya, bukan karena ada mahkota yang menunggunya di ujung jalan. Dari era Gus Dur hingga SBY, dari Menteri Lingkungan Hidup hingga dua kali Menhan, ia hadir bukan karena angin kekuasaan membawanya, melainkan karena darma-nya menuntun ke sana.

Di Ciamis — kota kelahiran Juwono, sekaligus kota yang oleh sejarah pernah menjadi jantung Kerajaan Galuh — ada nilai yang mengakar jauh sebelum republik ini berdiri: “Silih asih, silih asah, silih asuh.” Saling menyayangi, saling mengasah kecerdasan, saling membimbing. Bukan hierarki yang memerintah, melainkan harmoni yang merawat. Juwono membawa semangat itu ke meja kekuasaan yang paling keras di Indonesia: Kementerian Pertahanan. Dan para jenderal pun menghormatinya — bukan karena ia punya bintang di pundak, melainkan karena ia punya silih asah yang nyata: kedalaman ilmu yang tidak bisa dibeli oleh jabatan.

Maka ketika media menyebutnya “Menteri Segala Zaman,” sesungguhnya ada satu pembacaan yang berbeda: Ia bukan “segala zaman” karena pandai berpolitik — sebagaimana tuduhan lazim pada teknokrat yang bertahan di berbagai rezim. Ia adalah “segala zaman” karena niat dan ilmunya melampaui zaman itu sendiri. Ia tidak melayani Gus Dur. Ia tidak melayani SBY. Ia melayani sebuah gagasan yang belum selesai bernama reformasi TNI dan supremasi sipil — dan siapa pun yang berkehendak menjalankan gagasan itu, ia akan hadir, membawa seluruh perpustakaannya.

Nrimo Ing Pandum: Menerima Tugas Tanpa Menghitung Upah

Falsafah Jawa mengenal sebuah konsep yang sulit diterjemahkan secara sempurna ke bahasa mana pun: Nrimo ing pandum. Menerima apa yang ditugaskan, tanpa mengeluh, tanpa meminta lebih. Ia bukan kepatuhan buta. Ia adalah kedewasaan yang telah mencapai tahap di mana seseorang tahu bahwa tugas adalah anugerah, bukan beban.

Wayang mengajarkan kita tentang figur semacam ini melalui Yudistira — sang raja yang tidak pernah menginginkan kerajaan, tetapi ketika kerajaan itu harus dipikul, ia memikulnya dengan tangan yang tidak gemetar. Yudistira bukan penguasa yang rakus. Ia adalah pemimpin yang lelah, yang tau bahwa takhta adalah tanggung jawab, bukan hadiah. Juwono adalah Yudistira dalam narasi politik Indonesia modern: ia tidak pernah meraih kekuasaan — kekuasaan yang mendatanginya, karena memang tidak ada yang lebih pantas untuk memangkunya dengan tangan setenang itu.

Karakternya yang Mahfud MD sebut sebagai “ilmuwan besar yang tenang” adalah cerminan nrimo ing pandum yang paling autentik. Bukan berarti ia pasif. Tenang bukan lemah — dalam tradisi Jawa, ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi, karena ia lahir dari kepastian diri yang tidak membutuhkan konfirmasi dari luar. Juwono berdiri di hadapan para jenderal dengan tenang karena ia tidak sedang membuktikan apa pun kepada siapa pun — ia sedang mengerjakan tugasnya.

Al-Mawardi dan Dua Jenis Menteri

Di dunia peradaban Islam, ada seorang pemikir abad ke-11 yang menulis sebuah kitab tentang tata negara yang hingga hari ini masih relevan untuk berbicara tentang Juwono: Al-Mawardi. Dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah-nya, Al-Mawardi membedakan dua jenis menteri yang menentukan nasib sebuah bangsa.

Wazir tanfidz adalah menteri pelaksana. Ia tidak berpikir, hanya menjalankan. Ia adalah kepanjangan tangan sang penguasa dalam pengertian yang paling mekanis: diperintah, ia bergerak; tidak diperintah, ia diam. Ia loyal kepada orangnya, bukan kepada gagasannya.

Wazir tafwidh adalah sesuatu yang berbeda secara fundamental. Ia menteri yang diberikan kepercayaan penuh — ia berpikir, memutuskan, dan memikul beban negara atas namanya sendiri, bukan atas nama ambisi pribadinya. Ia adalah perpanjangan akal sang pemimpin, bukan perpanjangan nafsu sang pemimpin. Al-Mawardi mensyaratkan bahwa wazir tafwidh harus memiliki dua hal yang jarang bertemu dalam satu orang: ilmu yang cukup untuk memutuskan, dan karakter yang cukup untuk tidak menyalahgunakan keputusan itu.

Juwono adalah wazir tafwidh dalam pengertian Al-Mawardi yang paling purna. Ia masuk ke Kementerian Pertahanan bukan dengan membawa jaringan bisnis atau modal politik. Ia masuk dengan membawa perpustakaan hidupnya — disertasi dari London School of Economics tentang keamanan regional, pemikiran tentang civil-military relations, keyakinan bahwa tentara Indonesia harus bertransformasi dari alat kekuasaan menjadi alat negara. Ia pikul beban itu dengan senyap, tanpa konferensi pers tentang kehebatan dirinya, tanpa manuver media yang bising. Dan justru karena itulah ia tak tergantikan — karena wazir tafwidh yang sejati tidak bisa diproduksi massal oleh pabrik partai mana pun.

Wazir tafwidh tidak bisa diproduksi massal oleh mesin parpol. Ia hanya bisa lahir dari perpaduan antara niat yang bersih dan ilmu yang dalam.

Dalam konteks Indonesia pasca-reformasi, kehadiran Juwono sebagai wazir tafwidh yang autentik adalah anomali sekaligus mukjizat. Ia hadir di saat yang tepat, ketika militer Indonesia baru saja melepas jubah dwifungsi ABRI — sebuah perlepasan yang tidak bisa dipaksakan oleh siapa pun, hanya bisa diundang oleh kepercayaan yang tulus. Dan Juwono mampu mengundang kepercayaan itu, karena para perwira tahu bahwa ia tidak sedang mencuri kehormatan mereka, ia sedang membantu mereka menemukannya kembali.

Memayu Hayuning Bawana: Merawat Harmoni Dunia

Ada satu konsep Jawa lagi yang rasanya paling tepat merangkum keseluruhan hidup Juwono: Memayu hayuning bawana. Memperindah dan merawat keselamatan dunia. Bukan menaklukkan dunia, bukan memiliki dunia — melainkan merawatnya. Ini adalah orientasi hidup yang jauh dari ego, jauh dari keinginan untuk dikenang, dan justru karena itulah ia paling abadi.

Tanah Galuh — Ciamis — menyimpan warisan kerajaan yang bukan dikenal karena agresi militernya, melainkan karena kemampuannya menciptakan harmoni di antara kekuatan-kekuatan yang berbenturan. Galuh berdiri bukan dengan menaklukkan, melainkan dengan menyeimbangkan. Juwono membawa DNA Galuh itu ke jantung Jakarta — bukan untuk menaklukkan institusi militer yang perkasa, melainkan untuk menyeimbangkannya dengan kekuatan sipil.

Di sinilah preseden terpenting yang ia tinggalkan: bahwa memayu hayuning bawana dalam konteks demokrasi modern berarti memastikan tidak ada satu kekuatan pun yang terlalu dominan, tidak ada satu institusi pun yang berdiri di luar mekanisme akuntabilitas. Bukan antagonisme antara sipil dan militer — melainkan keseimbangan yang dirawat dengan sabar, ilmu, dan kerendahan hati.

Pelajaran untuk Politik Hari Ini

Kini, di bawah Presiden Prabowo, Indonesia berdiri di perjalanan yang menarik. Sang Presiden adalah seorang perwira tinggi yang kini memimpin sebagai sipil — ia tentunya memerlukan ekosistem kabinet yang mendukungnya untuk berhasil. Di sinilah relevansi Juwono yang paling mendesak: bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai cermin.

Warisan Juwono berbicara keras kepada kita: supremasi sipil bukan soal dari mana asal pemimpinnya, melainkan soal bagaimana ia membangun kepercayaan yang diembankan kepadanya. Juwono membuktikan bahwa teknokrat sipil bisa masuk ke jantung institusi militer, berbicara dalam bahasa yang sama, dan menghasilkan perubahan yang nyata — tanpa konfrontasi, tanpa dramatisasi. Saat ini, Presiden Prabowo mungkin membutuhkan banyak Juwono-Juwono di kabinetnya: para wazir tafwidh yang masuk bukan untuk mengamankan kursi, melainkan untuk mengamankan gagasan.

Al-Farabi, dalam Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah — gagasan tentang kota yang utama — menulis bahwa negara yang baik bukan dibangun oleh satu pemimpin agung, melainkan oleh rangkaian manusia yang masing-masing membawa akal dan kebajikannya ke meja negara. Juwono adalah satu dari sedikit manusia yang benar-benar membawa akal dan kebajikannya — bukan hanya reputasi namanya, bukan kekayaannya — ke meja itu. Dan Indonesia, hari ini, membutuhkan manusia semacam itu lebih dari kapan pun.

Di Kalibata, seorang satria dari tanah Galuh telah dimakamkan dengan hormat. Tanpa dramaturgi, tanpa permintaan untuk dikenang. Seperti pohon yang tumbuh diam-diam di lereng bukit Ciamis, ia tidak berteriak saat tumbuh dan tidak meratap saat tumbang. Itulah sepi ing pamrih yang paling sempurna: ia bukan hanya mengajarkannya dengan kata-kata, ia menghidupinya sampai napas terakhir. 

Nrimo ing pandum, memayu hayuning bawana.

Selamat jalan, Prof. Juwono Sudarsono.

Artikel ini dibuat dengan Teknologi AI.

Konflik besar tidak pernah Meletus di Iran meski tensi geopolitik terus meningkat. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Setiap beberapa tahun—bahkan hampir setiap tahun—nama Iran kembali menjadi pusat perhatian geopolitik global. Isu nuklir menghangat, manuver militer regional meningkat, dan retorika politik antara Teheran dan Washington terdengar keras. Media internasional ramai memberitakan potensi eskalasi. Pasar energi bereaksi cepat. Analis memperingatkan risiko perang terbuka.

Namun, pola yang sama terus berulang.

Ketegangan naik drastis, tetapi konflik besar tak pernah benar-benar terjadi. Tidak ada invasi langsung. Tidak ada perang terbuka antara Iran dan kekuatan besar. Situasi seolah selalu berhenti tepat di tepi jurang—cukup dekat untuk menimbulkan kecemasan global, tetapi tidak pernah melompat ke dalam krisis total.

Mengapa Iran terus berada di ambang konflik—tetapi tidak pernah benar-benar jatuh ke dalamnya? Apakah ini sekadar kebetulan diplomatik, atau ada struktur geopolitik yang secara sistemik “menahan” perang besar agar tidak meledak?

Fenomena ini dapat kita sebut sebagai sebuah kebuntuan strategis: The Iranian Deadlock.

Iran Punya Kekuatan Tersembunyi?

Untuk memahami kebuntuan ini, Iran perlu dilihat bukan hanya sebagai negara, tetapi sebagai ruang geografis dan entitas strategis.

Secara geografis, Iran adalah benteng alami. Pegunungan Zagros dan Alborz membentuk penghalang defensif yang signifikan. Wilayahnya luas, dengan kedalaman teritorial yang menyulitkan penetrasi militer cepat. Operasi darat di kawasan ini bukan hanya soal masuk, tetapi juga soal mempertahankan kontrol atas wilayah besar dengan kondisi topografi kompleks.

Sejarah militer menunjukkan bahwa wilayah dengan kombinasi pegunungan, gurun, dan kedalaman teritorial sering kali menjadi medan yang mahal untuk dikuasai. Invasi terhadap Iran, jika terjadi, hampir pasti akan memerlukan sumber daya besar, waktu panjang, dan komitmen politik yang tidak ringan.

Di sisi lain, Iran memiliki posisi strategis terhadap Selat Hormuz—jalur vital perdagangan energi global. Sebagian besar ekspor minyak dunia melewati kawasan ini. Gangguan terhadap jalur tersebut dapat berdampak langsung pada harga minyak, inflasi global, dan stabilitas ekonomi internasional. Artinya, setiap eskalasi militer besar tidak hanya berdampak regional, tetapi juga sistemik.

Secara militer, Iran mengembangkan strategi asimetris. Alih-alih membangun kekuatan konvensional sepenuhnya setara dengan negara adidaya, Teheran berfokus pada pengembangan rudal, pertahanan udara, serta jaringan pengaruh regional sebagai bentuk deterrence. Strategi ini tidak bertujuan memenangkan perang konvensional secara frontal, tetapi meningkatkan biaya bagi siapa pun yang mencoba menyerang.

Konsep pencegahan (deterrence) inilah yang menjadi inti dari deadlock. Serangan terhadap Iran hampir pasti akan memicu respons yang luas dan sulit diprediksi. Dalam dunia yang terhubung secara ekonomi dan politik, ketidakpastian seperti itu menjadi faktor yang sangat diperhitungkan.

Faktor politik global juga tidak kalah penting. Aktor-aktor besar menyadari bahwa perang terbuka dengan Iran berpotensi mengguncang stabilitas energi, memperluas instabilitas di Timur Tengah, serta menciptakan efek domino ekonomi global. Dalam sistem internasional yang saling terhubung, konflik besar jarang benar-benar terbatas.

Deadlock pun terbentuk: eskalasi terjadi, tetapi selalu ada batas tak terlihat yang enggan dilampaui.

Iran sebagai Paradox Geopolitik

Di titik inilah teori geopolitik klasik menjadi relevan.

Nicholas Spykman melalui teori Rimland berargumen bahwa kawasan tepi Eurasia adalah pusat perebutan pengaruh global. Iran berada tepat di kawasan tersebut—di persimpangan Timur Tengah, Asia Tengah, dan jalur energi dunia. Kawasan seperti ini selalu menjadi arena kompetisi, tetapi juga terlalu penting untuk dibiarkan jatuh ke dalam kekacauan total.

Sementara itu, Halford Mackinder melalui konsep Heartland menekankan bahwa siapa pun yang menguasai daratan strategis Eurasia memiliki keunggulan besar dalam keseimbangan kekuatan global. Meski Iran bukan Heartland murni dalam definisi klasik, posisinya yang berdekatan dengan kawasan strategis tersebut membuatnya memiliki nilai geopolitik tinggi.

Dalam kerangka ini, Iran bukan sekadar negara biasa. Ia adalah simpul strategis.

Negara yang berada di simpul seperti ini sering menjadi pusat tekanan, tetapi juga relatif terlindungi oleh kepentingan banyak pihak. Paradoxically, posisi yang membuatnya tampak rentan secara politik justru membuatnya relatif aman secara strategis. Biaya untuk mengubah status quo terlalu tinggi dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh.

Karena itu, kebuntuan bukanlah kegagalan sistem, melainkan hasil kalkulasi rasional dari berbagai aktor.

Semua Pihak Rugi Jika Iran Diserang?

Fenomena ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Iran sebagai peradaban.

Iran modern adalah penerus tradisi sejak Achaemenid Empire hingga Sasanian Empire. Meski pernah mengalami penaklukan dan transformasi politik, identitas Persia tidak pernah benar-benar hilang. Bahasa, budaya, dan kesadaran historisnya menunjukkan kontinuitas yang luar biasa kuat.

Resiliensi sejarah ini membentuk mentalitas strategis yang cenderung defensif sekaligus adaptif. Bertahan, menyesuaikan diri, dan menghindari kehancuran total menjadi bagian dari memori kolektif. Dalam konteks modern, pendekatan ini tercermin pada strategi yang berhati-hati namun konsisten dalam menjaga kedaulatan.

Dengan kombinasi faktor geografis, militer, politik, dan historis seperti ini, perang besar melawan Iran hampir pasti berbiaya tinggi bagi semua pihak. Gangguan energi global, instabilitas kawasan, serta risiko eskalasi yang meluas menjadi pertimbangan rasional yang sulit diabaikan.

Karena itu, pertanyaannya mungkin bukan semata “apakah Iran akan berperang?”, melainkan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari narasi konfrontasi berkelanjutan. Dalam banyak situasi, deadlock justru menjadi pilihan paling rasional: mahal untuk dipatahkan, tetapi relatif stabil untuk dipertahankan.

The Iranian Deadlock bukan berarti tidak ada risiko. Ia berarti risiko itu terus dikelola di ambang batas. Dunia menyaksikan ketegangan, tetapi struktur geopolitik yang lebih dalam bekerja menahan ledakan.

Dan selama struktur tersebut belum berubah secara drastis—baik melalui perubahan rezim, pergeseran keseimbangan kekuatan global, atau kesalahan kalkulasi besar—kebuntuan ini kemungkinan akan terus berulang: panas, tegang, namun tetap terkendali. (D74)

Artikel ini dibuat dengan teknologi AI.

Maraknya industri romansa dinilai mulai menjadi disrupsi ekonomi. Mengapa hal ini bisa terjadi?

PinterPolitik.com

Belakangan ini, industri romansa digital di Indonesia semakin sering diperbincangkan. Survei internal platform Seeking Arrangement pada pernah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah sugar daddy terbanyak kedua di Asia—catatan yang tentu berbasis pengguna aplikasi, bukan sensus nasional, namun cukup untuk memantik perhatian publik.

Di sisi lain, laporan kepolisian berulang kali mengungkap praktik relasi transaksional daring di berbagai kota, bahkan menemukan sindikat terorganisir yang memanfaatkan ruang digital sebagai pasar. Fenomena ini semakin terlihat di media sosial.

Istilah-istilah yang dulu beredar di ruang terbatas kini menjadi konsumsi publik. Relasi personal, gaya hidup mewah, dan tawaran “pendapatan cepat” tampil berdampingan dalam satu ekosistem digital yang sama. Pertanyaannya bukan lagi sekadar soal moral atau hukum. Yang lebih mendasar: apakah ini hanya tren global yang kebetulan viral di Indonesia, ataukah sinyal perubahan cara generasi muda memandang kerja, uang, dan mobilitas sosial?

Di titik inilah isu ini menjadi relevan secara politik, ekonomi, sekaligus psikologis.

Sebuah Fenomena Disrupsi Ekonomi

Sebagian pengamat melihat maraknya industri romansa digital sebagai gejala disrupsi ekonomi. Transformasi digital dalam satu dekade terakhir memang mengubah cara orang bekerja. Platform menciptakan peluang baru: menjadi kreator, influencer, pekerja lepas, atau pelaku ekonomi berbasis aplikasi. Dalam lanskap ini, batas antara pekerjaan formal dan aktivitas personal semakin kabur.

Bagi sebagian anak muda, model relasi berbayar atau monetisasi kedekatan dipandang sebagai alternatif penghasilan yang lebih cepat dibandingkan pekerjaan konvensional yang menuntut waktu panjang, proses seleksi ketat, dan jenjang karier yang tidak selalu menjanjikan. Persepsi ini—entah akurat atau tidak—tumbuh dalam konteks ekonomi yang semakin kompetitif dan ekspektasi gaya hidup yang semakin tinggi.

Namun, tren ini jelas bukan monopoli Indonesia. Di berbagai negara, platform berbayar seperti OnlyFans membuka ruang bagi generasi muda untuk memonetisasi konten personal mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika permintaan dari kelompok berpenghasilan tinggi bertemu dengan kebutuhan finansial anak muda, pasar baru terbentuk dengan sendirinya. Teknologi mempertemukan dua kepentingan tersebut secara efisien.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dibaca melalui konsep “ekonomi intim” dari Eva Illouz. Ia menjelaskan bagaimana dalam kapitalisme modern, emosi, relasi personal, dan kedekatan sosial menjadi bagian dari mekanisme pasar. Hubungan yang sebelumnya dianggap privat kini bisa memiliki dimensi ekonomi. Sementara itu, Nick Srnicek melalui teori platform capitalism menyoroti bagaimana perusahaan digital mengubah individu menjadi pelaku ekonomi mandiri berbasis aplikasi. Platform bukan hanya perantara, melainkan arsitek pasar baru.

Dalam konteks ini, relasi sosial, citra diri, dan popularitas berubah menjadi aset yang bisa dimonetisasi. Algoritma memberi visibilitas, visibilitas menciptakan nilai, dan nilai itu bisa dikonversi menjadi pendapatan. Generasi muda yang tumbuh dalam ekosistem ini cenderung melihat fleksibilitas dan potensi cuan sebagai parameter utama dalam memilih aktivitas ekonomi.

Ada dimensi psikologis yang tak kalah penting. Budaya digital memproduksi narasi kesuksesan instan. Media sosial memperlihatkan gaya hidup mewah dalam potongan gambar yang terkurasi. Ketika ekspektasi meningkat lebih cepat daripada peluang riil, sebagian orang mencari jalur alternatif untuk mempercepat mobilitas ekonomi. Dalam situasi seperti ini, industri romansa digital bisa tampak sebagai solusi pragmatis.

Namun, membaca fenomena ini semata sebagai kegagalan ekonomi nasional adalah penyederhanaan yang berlebihan. Negara-negara dengan ekonomi maju pun menghadapi tren serupa. Artinya, yang sedang terjadi lebih tepat dipahami sebagai transformasi struktur ekonomi global—di mana kapitalisme platform memperluas ruang komodifikasi hingga ke ranah intim.

Menariknya, praktik relasi berbasis transaksi bukan hal baru dalam sejarah. Sejak peradaban kuno, relasi patronase antara elite dan individu yang bergantung secara ekonomi telah menjadi bagian dari struktur sosial. Banyak sejarawan bahkan menyebut praktik semacam ini sebagai salah satu bentuk ekonomi tertua dalam sejarah manusia. Perbedaannya kini terletak pada skala dan teknologi.

Digitalisasi membuatnya lebih terorganisir, lebih cepat, dan lebih mudah diakses.

Di masa lalu, relasi semacam itu terbatas pada lingkaran sosial tertentu. Kini, platform memungkinkan siapa saja—dengan perangkat dan koneksi internet—untuk masuk ke dalam ekosistem yang sama. Demokratisasi akses ini sekaligus memperluas risiko.

Fenomena yang Harus Segera Diberi Pehatian

Perkembangan industri romansa digital sejatinya menyimpan sejumlah ancaman yang tidak bisa diabaikan. Risiko eksploitasi selalu mengintai, terutama ketika terdapat ketimpangan relasi kuasa antara pihak yang memiliki sumber daya dan yang membutuhkan.

Selain itu, normalisasi uang instan dapat membentuk orientasi jangka pendek terhadap kerja dan karier.
Ada pula persoalan privasi dan keamanan digital. Dalam ekonomi berbasis platform, data pribadi menjadi komoditas. Ketika relasi intim bertemu dengan teknologi, potensi penyalahgunaan informasi menjadi semakin besar. Jika fenomena ini terus meluas tanpa kesadaran kritis, masyarakat dapat terjebak dalam ilusi kesuksesan cepat yang rapuh.

Namun, respons terhadap fenomena ini tidak bisa sekadar reaktif atau moralistik. Ia memerlukan pendekatan kolektif dan reflektif. Mendorong lahirnya peluang ekonomi yang sehat dan kompetitif menjadi penting agar generasi muda melihat lebih banyak opsi untuk berkembang. Literasi digital dan finansial juga krusial, agar individu mampu memahami risiko dan konsekuensi dari setiap pilihan ekonomi.

Peran keluarga, komunitas, dan ekosistem digital tidak kalah penting dalam membangun kesadaran bersama. Di era ketika batas antara pekerjaan, hiburan, dan relasi semakin kabur, kemampuan untuk berpikir kritis menjadi modal utama.

Pada akhirnya, pertanyaan “Konoha, Surganya Sugar Daddy?” bukan sekadar perenungan, ia adalah pintu masuk untuk membaca perubahan zaman. Industri romansa digital mungkin hanyalah satu gejala dari transformasi yang lebih besar—transformasi di mana teknologi, ekonomi, dan psikologi generasi bertemu dalam satu ruang yang sama.

Yang perlu dijaga bukan semata-mata aturan formal, tetapi juga orientasi nilai yang tumbuh di ruang publik. Ketika algoritma memberi panggung pada sensasi dan uang cepat, masyarakat perlu menegaskan kembali batas antara peluang dan eksploitasi. Perubahan ekonomi digital memang tak terhindarkan, namun tanpa kesadaran kolektif, ia bisa menggeser cara kita memaknai kerja, relasi, dan harga diri. Tantangannya adalah memastikan inovasi tetap membuka mobilitas sosial yang sehat—bukan justru menciptakan ketergantungan baru yang rapuh dan berisiko dalam jangka panjang.

Fenomena ini bukan sekadar tentang romansa. Ia adalah cermin tentang bagaimana sebuah generasi menegosiasikan harapan, tekanan, dan peluang di era digital. (D74)

Ketakutan atas bahaya perang nuklir diyakini membuat negara-negara enggan meluncurkannya kepada satu sama lain. Namun, potensi perang nuklir terus ramai dibicarakan dari era Perang Dingin hingga sekarang. Pandangan kalian soal ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#pinterpolitik #perangnuklir #pertahanan #geopolitik #sejarah

PinterPolitik.com

Nama Adam Malik mungkin jadi salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Indonesia. Ia adalah salah satu dari anggota Triumvirat yang menjadi poin penting di awal-awal berkuasanya Orde Baru, tentunya bersama dengan Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX.

Namun, siapa sangka kalau tokoh yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden ke-3 Indonesia ini pernah dituduh sebagai agen CIA. Yess, nggak selah dengar cuy. Adam Malik pernah dituduh sebagai agen badan intelijen Amerika Serikat, CIA. Hmm, wow.

Ini terkait buku tulisan jurnalis The New York Times, Tim Weiner, berjudul “Legacy of Ashes: The History of the CIA” yang terbit pertama kali di tahun 2006 lalu. Buku ini memang memuat pernyataan yang menyebutkan bahwa Adam Malik adalah agen CIA.

Direkrut Agen CIA

Buku Weiner ini memang nggak bisa dianggap remeh loh. Soalnya, tulisan ini meraih penghargaan National Book Award for Nonfiction – beberapa sumber juga menyebutnya memenangkan hadiah Pulitzer, dan isinya ditulis berdasarkan 50 ribu arsip CIA. Juga ada wawancara dengan ratusan mantan agen CIA dan pengakuan 10 mantan Direktur CIA. Yess, 10 orang yang pernah memimpin lembaga tersebut.

Di bagian yang membahas operasi-operasi CIA di Asia Tenggara, Weiner membahas secara spesifik peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputaran tahun 1965, utamanya dengan segala gejolak politik yang mengakhiri era kekuasaan Soekarno yang disebut beraliansi dengan PKI.

Nah, di tengah situasi kekisruhan politik itu, Weiner menyebut CIA punya beberapa agen yang ada di pemerintahan dan militer Indonesia. Salah satunya adalah Adam Malik. Weiner menyebut Adam Malik sebagai seorang ex-Marxis yang sempat ditugaskan oleh Soekarno sebagai Dubes untuk Uni Soviet.

Adam Malik disebut berselisih pendapat dengan Soekarno di tahun 1964, sehingga ia kemudian menemui agen CIA bernama Clyde McAvoy di safe house CIA di Jakarta. McAvoy adalah agen berpengalaman yang sebelumnya mengatur pemilihan Perdana Menteri di Jepang. Ia dipindahtugaskan ke Jakarta dengan misi menembus PKI dan pemerintahan Soekarno.

McAvoy menyebut dirinya merekrut Adam Malik. “I recruited and ran Adam Malik”, demikian kata McAvoy dalam salah satu wawancaranya di tahun 2005. Bahkan McAvoy membanggakannya sebagai “the highest-ranking Indonesian we ever recuited”.

Mengubah Indonesia

Nah, setelah perekrutan Adam Malik itu, CIA mendapatkan approval untuk melakukan aksi rahasia untuk mengubah arah politik Indonesia. CIA disebut berperan besar dalam mengkonsolidasikan sebuah troika kepemimpinan dengan 3 tokoh: Adam Malik, Suharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Adam Malik disebut menggunakan relasinya dengan CIA untuk melakukan rangkaian pertemuan dengan Dubes baru AS untuk Indonesia, Marshall Green.

Inilah yang kemudian berujung pada lahirnya KAP Gestapu atau Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan Tiga Puluh September. Posisi Adam Malik yang penting di era itu membuatnya akhirnya mendapatkan posisi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Bahkan, menurut Weiner, karena relasinya dengan CIA, AS disebut kemudian menyetujui pencalonan Adam Malik sebagai Presiden Majelis Umum PBB di tahun 1971.

Wih emang sadis juga ya kisahnya. Apapun itu, yang jelas ini membuktikan bagaimana CIA begitu berperan besar dalam politik Indonesia. Bahkan banyak pihak yang menyebutkan hal ini masih terjadi hingga hari ini loh. Hmm, walaupun kita nggak bisa membuktikan tuduhan itu sih.

Yang jelas, ada pertaruhan kedaulatan kalau ngomongin keterlibatan negara seperti AS dalam menentukan arah perjalanan negara kita. Di 2024 nanti bakal ada isu-isu CIA lagi nggak ya?

Anyway, lalu gimana menurut kalian? Apa yang bisa kalian maknai dari kisah Adam Malik ini? #berikanpendapatmu (S13)