PinterPolitik.com

Pada 15 September 2021, negara Australia, Britania Raya (Inggris), dan Amerika Serikat (AS) bergabung dalam pakta pertahanan trilateral AUKUS yang merupakan strategi pertahanan untuk memodernisasi Australia untuk beberapa dekade ke depan dalam menghadapi tantangan keamanan dan pertahanan di Indo-Pasifik. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir, pakta tersebut juga menunjukkan kerja sama Indo-Pasifik dalam menangkal kebangkitan Tiongkok yang sejak dekade 1990-an lebih agresif untuk mengklaim kepemilikan wilayah di Laut China Selatan.

Meskipun pemerintah Australia telah mengklaim bahwa mereka tidak akan mempersenjatai kapal dengan nuklir, keputusan tersebut tetap ditentang oleh beberapa Indo-Pasifik – terutama Indonesia yang secara geografis dekat Australia dan merupakan bagian dari ASEAN. Pertentangan tersebut terjadi karena keraguan banyak negara bahwa kapal nuklir tersebut tidak memiliki prospek untuk dipersenjatai dengan nuklir di masa mendatang. 

Terlebih lagi, Australia belum bergabung dalam Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons yang memastikan negara yang tergabung setuju untuk tidak mengembangkan, menguji, memproduksi, memperoleh, memiliki, menimbun, atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir. AS yang menyediakan kapal nuklir tersebut juga merupakan negara dengan kekuatan senjata nuklir. 

Negara-negara di ASEAN juga khawatir AUKUS akan mengarah pada perlombaan senjata besar-besaran di kawasan Indo-Pasifik terutama karena Australia, Inggris, dan AS nampaknya menjadikan kawasan Laut China Selatan sebagai kawasan utama dalam kontestasi melawan Tiongkok. 

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip ASEAN untuk menjaga Asia Tenggara sebagai “zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas” yang bebas dari adanya campur tangan dari kekuatan luar. Selain itu, negara anggota juga telah menandatangani Asia Nuclear Weapon-Free Zone, yang berkomitmen untuk menjauhkan senjata nuklir dari kawasan tersebut.

Pemikir strategis dari Indonesia sendiri telah memberikan respons terkait dengan AUKUS. Beberapa melihat kondisi tersebut sebagai interaksi yang lebih tegas antara AS dengan Tiongkok. Namun, banyak masyarakat Indonesia yang menganggap AUKUS dapat berpotensi mengganggu stabilitas Indonesia dan negara di Asia Tenggara. 

Pemerintah Indonesia telah memberikan respons resmi melalui juru bicara urusan luar negeri, Teuku Faizayah, yang menyatakan bahwa “Indonesia memberi keprihatinan yang dalam mengenai keberlanjutan perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan”. Dalam pernyataan lanjutannya, ia juga mengatakan bahwa Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait untuk membawa dialog penyelesaian perbedaan tersebut secara damai guna memastikan Australia memenuhi kewajiban non-proliferasi nuklir dan komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan keamanan regional mengikuti Treaty of Amity and Cooperation.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dalam merespons kebijakan Australia, tanggapan pemerintah dalam upaya untuk menjaga pertahanan laut tersebut masih kurang tegas. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota Komisi I DPR RI Fraksi Demokrat, Rizki Aulia, yang menyebutkan bahwa Konsel peaceful approach yang ditekankan oleh AS terhadap kawasan Indo-Pasifik telah kolaps sehingga Indonesia harus segera menggunakan collective approach sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan.

Anggota Komisi I DPR RI lainnya, TB Hasanuddin, menambahkan bahwa Indonesia sebagai anggota ASEAN harus tegas dalam menegakkan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Oleh karena itu Indonesia  harus menggunakan langkah baru dan lebih serius dalam menanggapi kasus ini untuk mempertahankan kedaulatan negara sekalipun menjadi penengah dalam konflik antara AS dan Tiongkok yang dijembatani oleh pakta AUKUS tersebut.

Namun, di samping kerugian, pakta pertahanan AUKUS sendiri dapat memberi keuntungan terhadap kondisi Indonesia saat ini. Indonesia memang sempat memperoleh ketegangan politik dengan Tiongkok terkait klaim kawasan Indonesia yaitu Laut Natuna. 

Laut Natuna dianggap termasuk wilayah dalam garis imajiner nine-dash line yang menurut Tiongkok merupakan batas maritim mereka sehingga kebijakan AUKUS ini sebenarnya dapat membantu Indonesia untuk mengklaim kembali Natuna sebagai kawasan milik NKRI. Hal tersebut dipertegas oleh Sekretariat Kabinet yang menjelaskan bahwa Indonesia memang memiliki hubungan yang buruk dengan Tiongkok dalam konteks Laut China Selatan, dan mengakui bahwa Indonesia memiliki kecenderungan diplomatis untuk memihak AUKUS.

Indonesia dalam hal ini berupaya untuk mengambil jalan tengah yang lebih baik untuk memastikan kepentingan Indonesia dapat terpenuhi. Indonesia memanfaatkan situasi hubungan Indonesia dengan Tiongkok yang baik dalam bidang ekonomi, serta hubungan dengan negara-negara AUKUS dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dengan hal ini diharapkan Indonesia tetap memiliki keseimbangan hubungan dan kekuatan dengan negara yang terlibat konflik sehingga Indonesia dapat memperoleh keuntungan sekaligus mencegah adanya perpecahan.

Keseimbangan yang berusaha diperoleh Indonesia sesuai dengan teori balance of power.  Balance of power merupakan teori dalam hubungan internasional yang menjelaskan adanya upaya suatu negara untuk mengambil strategi tertentu agar tercipta stabilitas dengan menyeimbangkan kekuatan dengan negara atau kelompok negara lain melawan negara/kelompok negara yang dianggap sebagai ancaman.

Dalam menanggapi penggunaan kapal bertenaga nuklir Australia, Indonesia pada akhirnya memilih untuk menggunakan strategi yang realistis dalam menghadapi kekuatan negara-negara yang berpengaruh dalam pertahanan sehingga tidak menunjukkan langkah kolektif dalam menanggapi hal tersebut. Meskipun pada awalnya Indonesia sempat menunjukkan respon keprihatinan terhadap kebijakan AUKUS, Indonesia tetap mempertimbangkan balance of power yang dianggap lebih baik untuk dilakukan dibanding dengan politik bebas aktif yang cenderung tidak menunjukkan jalan keluar.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kurang lebih sudah dua tahun manusia di hampir seluruh dunia berusaha beradaptasi dengan kemunculan pandemi COVID-19. Tindakan yang bersifat proteksionis terhadap diri masing-masing juga terus diupayakan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, hingga melakukan vaksinasi. Langkah yang demikian membuat banyak negara mulai melonggarkan segala pengetatan dengan tujuan agar bisa kembali seperti semula tetapi, dengan membentuk sebuah karakteristik baru, yakni bekerja di masa pasca pandemi.

Salah satu negara yang berfokus dalam hal ini ialah Australia dengan klaim bahwa situasi yang mereka hadapi mampu membawa Australia memasuki kondisi next normal. Tercatat dari bulan Oktober-November 2021, kasus harian COVID-19 di Australia sudah berada di bawah angka 2.500 kasus, sehingga persiapan pembukaan kembali aktivitas ekonomi semakin digencarkan.

Meski data telah menunjukkan adanya kesempatan bagi pemerintah Australia untuk kian melonggarkan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan berarti eksistensi dari pandemi COVID-19 dapat dikesampingkan begitu saja. Berbagai konsiderasi dilakukan dengan tujuan agar proteksi dapat diberikan kepada dua aspek, baik sosial maupun ekonomi.

Kini pertanyaannya, di mana pemerintah Australia lebih menitikberatkan perlindungan? Apakah manusia atau uang? Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat kita analisis secara singkat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia sebagai syarat bagi pelaku usaha untuk bisa kembali beroperasi.

Merujuk pada artikel yang dirilis oleh FairWork Ombudsman dengan judul COVID-19 vaccinations: workplace rights and obligations, dapat diketahui bahwa pemerintah Australia sangat menganjurkan – bahkan mewajibkan – para pengusaha untuk menjaga kesehatan serta keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam operasional bisnis mereka. Pihak tersebut termasuk pekerja maupun pengunjung di wilayah tempat bekerja.

Kewajiban ini dilandaskan pada peraturan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Workplace Health and Safety atau WHS), khususnya di masing-masing negara bagian dan wilayah. Dalam WHS, terdapat setidaknya empat poin yang menjadi sorotan utama, yakni (1) vaksinasi COVID-19, (2) jaga jarak, (3) kebersihan, dan (4) manajemen resko.

Di samping arahan untuk keempat poin tersebut, pemerintah Australia dengan syarat dan ketentuan juga turut menjamin perlindungan atas pekerjaan yang dimiliki warganya apabila harus mengajukan izin atau cuti dikarenakan sakit. Jaminan tersebut termasuk bahwa pekerja tidak akan kehilangan pekerjaannya dan tetap dapat menerima gaji apabila mengajukan mekanisme cuti dengan tetap dibayar. Peraturan yang merinci juga disusun oleh setiap negara bagian di Australia dengan menimbang kondisi sosial masyarakatnya masing-masing.

Meski arahan dan persiapan ditujukan untuk bekerja dalam dunia luring, opsi bagi pelaku bisnis untuk melakukannya dengan metode daring tetap diutamakan. “Remote is the new reality”. Remote working atau kerja jarak jauh, sederhananya, merupakan istilah yang menggambarkan model kerja yang dianut oleh sebuah perusahaan dengan memperbolehkan karyawannya bekerja dari lokasi masing-masing.

Sistem bekerja yang demikian cukup marak digencarkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Australia, seperti PwC yang terlihat dalam artikel rekomendasi yang bertujuan untuk memberikan sejumlah konsiderasi sebelum operasional bisnis luring benar-benar diberlakukan. Selain itu, pada aplikasi pencarian kerja, seperti LinkedIn, juga ditemukan banyak sekali lowongan kerja yang menerapkan sistem remote working. Hal yang demikian disampaikan langsung oleh Adam Gregory selaku direktur senior untuk LinkedIn Talent Solutions di Asia-Pasifik.

Dengan ini, dapat dikatakan bahwa meski pembukaan kembali aktivitas perekonomian di Australia mulai dilakukan karena melihat kondisi yang mulai kondusif tetapi perlindungan bagi masyarakatnya tetap menjadi prioritas. Secara normatif, komitmen pemerintah maupun perusahaan dapat terlihat pada kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing, walaupun tentu fakta di lapangan nantinya juga perlu untuk diperhatikan kesesuaiannya dengan perencanaan saat ini.

Tentu, apresiasi layak diberikan untuk pemerintah Australia maupun pelaku bisnis di dalamnya karena membuka langkah awal dengan cukup baik. Hal yang demikian juga bisa menjadi contoh bagi negara-negara lainnya – baik yang baru akan memulai maupun yang sudah dalam proses pelaksanaan – bahwa kesehatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas unggulan.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“12 Oktober 2002 terjadi letusan bom di klub malam turis Australia yaitu Sari Club dan Paddy’s Club menewaskan 202 orang di antaranya 88 orang Australia, dan 38 orang Indonesia. Bom kedua meledak sepuluh menit setelah bom pertama meledak di Konsulat Jenderal AS di Bali, 10 mil dari lokasi bom pertama” – Ford (2021)

Sudah 18 tahun berlalu, kasus bom bali 1 terjadi di Indonesia masih teringat dengan jelas. Tepat satu tahun satu bulan dan satu hari dari peristiwa 9/11 yang menjadi awal mula perkembangan terorisme dunia. Fenomena tersebut merupakan pertama kalinya Indonesia terancam oleh kelompok teroris dan menggegerkan dunia.

Dampak besar dari kasus bom Bali yaitu memberikan image buruk dari dunia internasional terhadap Indonesia karena dianggap sebagai negara sarang teroris. Kasus bom bali 1 menjadi titik awal perkembangan terorisme berbasis agama di Indonesia dan menjadi bencana besar bagi negara Indonesia dan sekitarnya termasuk Australia.

Kerja Sama Keamanan Australia-Indonesia Mempererat Hubungan

Sebelum kasus Bom Bali, hubungan Indonesia dengan Australia sempat terganggu akibat kasus HAM di Timor Timur pada tahun 1999. Hubungan antara Indonesia dan Australia sangatlah penting, walaupun sering kali mengalami konflik yang bertentangan. Hingga saat ini hubungan diplomatik kedua negara sudah mencapai 71 tahun sejak 1945 (Wibawa, 2020).

Sebagai negara dengan letak geografis yang dekat dengan Indonesia, Australia menganggap kerja sama dengan Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan sangatlah penting. Hal ini tidak terlepas dengan adanya kepentingan nasional Australia untuk menjaga stabilitas di kawasan. Australia menganggap bahwa Indonesia adalah penyangga keamanan Australia sekaligus dapat menjadi negara yang memberikan ancaman bagi Australia (Ansari, 2016).

Tidak hanya itu, terorisme sebagai kejahatan transnasional akan sangat sulit jika dilakukan oleh satu negara saja sehingga dibutuhkan kerja sama regional untuk membangun pertahanan dan keamanan kawasan. Sederet insiden pemboman yang terjadi di Indonesia telah memotivasi pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama meningkatkan kerja sama kedua negara dalam melawan terorisme, guna menjaga stabilitas regional dan global.

Hubungan kerja sama keamanan tersebut pertama kali terlaksana pada masa pemerintahan Megawati pasca bom bali 2002 dan terus berkembang hingga saat ini menjadi kerja sama yang paling erat di kawasan.

Perkembangan Kerja Sama Keamanan

Setelah Bom Bali 2002 mengakibatkan 88 warga negara Australia menjadi korban dari aksi terorisme, Australia menganggap terorisme di Indonesia sebagai kepentingan utama mereka. Tidak lama setelah Bom Bali 2002, Australia mulai membantu pelaksanaan kontra-terorisme di Indonesia sebagai fasilitator dan pemberian dana karena kurangnya pengalaman militer Indonesia dalam memberantas terorisme.

Pemerintah Australia memberikan dana yang besar kepada polisi Indonesia untuk program empat tahun kontra-terorisme, yang bernilai 10 juta dolar Australia (Gyngell, 2008) dan juga implementasi kerja sama terlihat dengan  dibentuknya detasemen khusus 88 anti-teror, yang sampai saat ini menjadi unit penanggulangan terorisme di Indonesia yang berjalan dengan efisien.

Kerja sama tersebut antara lain operasi gabungan antara Polri dan AFD, pertukaran informasi dan intelijen, serta pembentukan kantor penghubung. Kemudian, dibentuk juga kesepakatan secara formal pertama Indonesia-Australia yang dinamakan MoU on Combating international Terrorism pada tahun 2002 sebagai langkah awal menjaga kawasan dari ancaman terorisme.

Pemerintah Indonesia juga terus melakukan  perbaikan dalam kebijakan penanggulangan terorisme sehingga ke depannya akan jauh lebih efektif dan efisien karena perbaikan birokrasi. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joint Declaration of Comprehensive Partnership Between Indonesia and Australia ditandatangani pada tahun 2005 dengan tujuan menjaga hubungan baik antar kedua negara mengenai keamanan kawasan (Haryani, 2008).

Pada tahun 2006, kerjas ama semakin dikembangkan secara komprehensif yaitu dengan dibentuknya sebuah kerangka pada tanggal 13 November 2006 yang bertajuk Framework Agreement on Security Cooperation Between the Republic of Indonesia and Australia atau Perjanjian Lombok. Isi dari Perjanjian Lombok secara umum terdiri dari 21 elemen penting yang dirangkai dalam 10 bidang kerja, yaitu kerja sama pertahanan, kerja sama penegakan hukum, kerja sama pemberantasan terorisme, kerjasama intelijen, kerja sama keamanan maritim, kerja sama keselamatan dan keamanan penerbangan, kerja sama proliferasi senjata pemusnah masal, kerja sama dalam tanggap darurat, kerja sama di organisasi internasional yang terkait dengan masalah keamanan, pengertian antara masyarakat dan antar orang (Ansari, 2016).

Hasil dari perjanjian Lombok membuat polisi Indonesia memiliki sumber yang sangat besar dari Australia untuk memerangi terorisme. Bersama Australia, upaya penanganan terorisme yang dilakukan secara kuratif dan preventif melalui operasi gabungan, pertukaran informasi dan intelijen, pembentukan kantor penghubung dan penempatan perwira penghubung, serta pengembangan kapabilitas dalam institusi, infrastruktur organisasi, sumber daya manusia dan peralatan yang difasilitasi oleh JCLEC (Ansari, 2016).  

Hasil Nyata

Dengan dukungan Australia, penanggulangan terorisme di Indonesia bekerja sangat optimal dan efisien. Australia juga memberikan perhatian khusus kepada beberapa WNI yang diduga kuat sebagai teroris.

Melalui operasi gabungan yang telah dilakukan selama periode 2005-2008, 800 orang anggota teroris JI telah ditangkap dan sekitar 600 di antaranya telah dinyatakan bersalah sejak Bom Bali 12 Oktober 2002. Penangkapan anggota JI Dulmatin dan Umar Patek yang bersembunyi di Filipina bersama jaringan terorisme Asia Tenggara DI dan JI yang ada di Mindanao, serta penangkapan Dr. Azhari dan kelompok jaringan JI Jawa Tengah juga terjadi (Haryani, 2008).

Tidak hanya itu, seperti contohnya baru-baru ini, pemerintah Australia memberikan banyak perhatian pada  kasus Abu Bakar Ba’asyir yaitu seorang ulama yang disebut merekrut banyak teroris terkemuka termasuk para pemimpin Bom Bali 2002. Pemerintah Australia selalu memberikan tanggapan sejak kasus bom bali hingga saat ini pada tahun 2021 adanya informasi pembebasan Abu Bakar Baasyir dengan mendesak Indonesia untuk selalu mengawasi – menandakan bahwa Australia selalu mengikuti perkembangan terorisme di Indonesia (Sihite & Adrianja, 2021).

Kondisi Hubungan Kerja Sama Indonesia-Australia ke Depannya

Sampai saat ini, kebijakan kerja sama Australia dengan Indonesia akan terus dilakukan untuk melawan terorisme. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk tukar menukar informasi intelijen, penjagaan pelintas batas, menganalisis transaksi uang secara digital, pelatihan deradikalisasi dan sebagainya (Kominfo, 2019).

Pemerintah juga terus secara konsisten bertemu dengan pemerintah Australia. Hingga saat ini, terdapat lima kali pertemuan dengan banyaknya perkembangan kerja sama untuk mendapatkan metode baru dalam melawan aksi-aksi terorisme (PPATK, 2018).

Berhasilnya kerja sama keamanan tersebut menjadi titik balik Indonesia dan Australia untuk menjalani hubungan yang lebih baik lagi dalam jangka panjang. Selain itu, kerja sama tersebut diharapkan akan meningkatkan kemampuan untuk melawan terorisme dan dapat terjalin hubungan kerja sama dalam jangka panjang.

Tulisan milik Chalista Putri Romano, Mahasiswi S1 Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pandemi Covid-19 menjadi sebuah tantangan bagi berbagai sistem pemerintahan di seluruh dunia. Koordinasi dan kerja sama sinergis antar-stakeholder di pemerintahan menjadi salah satu kunci yang menentukan kesuksesan dalam penanganan virus dan menekan angka infeksi dan kematian serta meningkatkan angka kesembuhan. Berbagai kebijakan pemerintah terkait kesehatan publik, pendidikan, ekonomi, dan keamanan ditetapkan dan dilaksanakan untuk mengatasi masalah kompleks dan multidimensi dari pandemi.

Meskipun begitu, tentu tingkat keparahan angka infeksi Covid-19 berbeda-beda di setiap daerah di suatu negara, dan hal tersebut menjadi tantangan sendiri ketika pemerintah pusat menetapkan sebuah kebijakan yang belum tentu sesuai dengan kondisi di daerah.

Hal tersebut merupakan tantangan yang dihadapi oleh Australia. Secara global, Australia cenderung memiliki performa yang baik dalam menangani penyebaran Covid-19.

Berdasarkan data dari Johns Hopkins University (2020), kasus kumulatif Covid-19 di Australia hingga 14 November 2020 ini mencapai 27.682 kasus. Namun, pada masa-masa awal pandemi, Australia terbelah menjadi pendukung pendekatan “slowing the spread” yang lebih moderat dalam kebijakan penanganan Covid-nya, serta pendukung pendekatan “stopping the spread” yang lebih ekstrem dalam bentuk lockdown negara bagian.

Ketika kita mendiskusikan tentang perbedaan pendekatan yang diambil oleh negara-negara bagian dan Persemakmuran dalam menangani pandemi di Australia, pertanyaan-pertanyaan seperti “Seberapa besar otonomi yang dapat dimiliki oleh negara bagian?” atau “Bagaimana hubungan negara federal dan negara bagian dalam federalisme dapat mendorong atau menghambat penyelesaian perdebatan kebijakan?” menjadi menarik untuk ditelusuri.

Di Australia, pandemi memunculkan sebuah fenomena di mana politisi lintas partai dan ideologi, seperti Premier NSW (New South Wales) Gladys Berejiklian dari Partai Liberal dan Premier Daniel Andrews dari Partai Buruh, mengambil kebijakan yang keras dalam bentuk lockdown di negara bagian masing-masing. Lantas, perdebatan yang muncul bukanlah tentang perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh satu partai dan partai lainnya, melainkan perdebatan dalam pendekatan yang diambil oleh negara bagian yang lebih ekstrem dengan pendekatan ala federal yang lebih gradual.

Bagi Perdana Menteri Scott Morrison, kebijakan terkait Covid-19 haruslah bersifat seimbang dalam menangani bukan hanya krisis kesehatan, namun juga krisis ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika Morrison menolak kebijakan lockdown penuh yang ditetapkan secara unilateral oleh negara-negara bagian yang menurutnya dapat menghambat orang-orang untuk bekerja.

Dalam Bush Regional Summit pada 28 Agustus lalu, Morrison menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah negara bagian dan berkata bahwa Australia, sebagai negara federal, tidaklah dibentuk untuk memiliki batas-batas (borders) internal, dan krisis multidimensi akibat pandemi ini tidak lantas membuat Australia harus memilih jalur provinsialisme dalam menyelesaikan masalahnya.

Federalisme telah diadopsi dalam konstitusi Australia sejak 1 Januari 1901 ketika koloni-koloni yang dikenal sebagai “original states” yaitu NSW, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Victoria, dan Australia Barat berfederasi membentuk Commonwealth of Australia. Prinsip federalisme adalah memberikan kedaulatan yang non-sentralistis antara dua tingkat pemerintahan yang masing-masing memiliki otoritas dan bersifat self-governing dalam beberapa area isu. Umumnya, pemerintah federal berwenang dalam menentukan kebijakan di bidang luar negeri dan pertahanan, sedangkan “sisanya” menjadi kewenangan pemerintah negara bagian.

Menurut Alan Fenna (2007:298), Australia merupakan negara federal yang paling sentralistis. Hal tersebut terlihat dari tingginya sentralisasi dan interpretasi yang luas dalam beberapa enumerated powers yang dimiliki Persemakmuran (federal) serta posisi finansial Persemakmuran yang begitu dominan. Penyebab utama federalisme yang begitu sentralistis ini adalah keputusan Mahkamah Tinggi (High Court) pada tahun 1920 yang kemudian melahirkan federalisme yang lebih “kooperatif” daripada federalisme “koordinatif.” Selain itu, federalisme yang sentralistis juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika sejarah yang melahirkan tuntutan dan kebutuhan baru.

Hasilnya, federalisme kooperatif Australia melahirkan Australian Loan Council yang mengatasi kompetisi pasar utang antarpemerintah, koordinasi ekonomi dan kebijakan anggaran selama masa The Great Depression, serta pembentukan badan konsultatif bersama dalam bentuk majelis kementerian.

Perdebatan antara Persemakmuran dengan negara-negara bagian dalam pendekatan dan kebijakan penanganan Covid-19 di Australia merupakan perdebatan yang terbukti produktif dalam menekan angka kasus infeksi. Dalam federalisme Australia, pemerintah negara bagian memang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan kesehatan publik. Namun, Covid-19 juga merupakan krisis ekonomi, yang mana di dalam sistem Australia, kewenangannya cenderung lebih dominan berada di tangan pemerintah federal.

Meski begitu, perdebatan ini dapat dipertemukan jalan tengahnya melalui hubungan federal-negara bagian dalam sebuah forum intra-pemerintah, yakni Council of Australian Governments. Melalui “Kabinet Nasional” ini, kepentingan federal dan negara bagian dapat dipertemukan, di mana beberapa negara federal dapat melaksanakan lockdown, namun kebijakan-kebijakan ekonomi seperti pembiayaan fasilitas kesehatan serta insentif bagi perusahaan dan pekerja diatur oleh pemerintah.

Keunikan, kecepatan, dan jangkauan dari pandemi beserta dampaknya merupakan sebuah tantangan yang sama sekali baru bagi seluruh pemerintahan di dunia, termasuk Australia. Meskipun begitu, Australia menjadi satu dari beberapa negara yang berhasil membuktikan efektivitasnya dalam beradaptasi dengan pandemi dan menekan angka kasus infeksi.

Perdebatan antara pendekatan yang diambil oleh negara federal di bidang ekonomi dan negara bagian di bidang kesehatan publik pada akhirnya menghasilkan outcome yang produktif, dan tidak lama lagi, Australia sudah siap untuk membuka kembali perbatasan-perbatasan dalam dan luar negerinya.

Sinergi antar-stakeholder pemerintah dalam kerangka federalisme ala Australia ini memang merupakan sesuatu yang unik dan khas milik negara tersebut, namun negara-negara lain tentu dapat mengambil pelajaran dari penyesuaian dan adaptasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mempercepat penyembuhan masyarakat dari Covid-19.

Tulisan milik Nabila Humaira Yasmin Darmawan, mahasiswa program sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Speech is very feared, mostly when it’s unpopular and free” – Lupe Fiasco, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Jika sebelumnya banyak jurnalis asing dilarang masuk ke beberapa wilayah seperti Papua, pemerintah Indonesia kini tampaknya menghadapi hal baru. Kali ini, giliran para akademisi Australia yang ditolak masuk ke wilayah Indonesia.

Beberapa akademisi Australia ini dicegat dan tidak diperbolehkan masuk oleh pihak imigrasi, padahal mereka bermaksud untuk melakukan penelitian. Ross Tapsell misalnya, disebut-sebut telah lama tinggal di Indonesia tetapi melakukan penelitian tanpa sepengetahuan dari Kemristekdikti.

Alhasil, sang akademisi perlu mengurus kembali visa khusus bila ingin melanjutkan penelitiannya di Indonesia. Pasalnya, akademisi-akademisi ini disebut-sebut menyalahgunakan visa turis yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi keperluan penelitian.

Berdasarkan laporan Sydney Morning Herald, akademisi-akademisi Australia sebenarnya sudah biasa menggunakan visa turis untuk bertandang ke Indonesia. Menurut para akademisi tersebut, proses untuk memperoleh visa akademis memakan waktu terlalu banyak, yaitu hingga enam bulan, serta sulit untuk didapatkan.

Two Australian academics @RossTapsell and @_DaveMcRae_ are blocked to enter Indonesia. It's detrimental to the advancement of knowledge in Indonesia? https://t.co/sQIitwn27B

— Andreas Harsono (@andreasharsono) June 26, 2019

Tentunya, keputusan imigrasi untuk menolak Tapsell dan David McRae tidak lepas dari kritik. Profesor Dewi Fortuna Anwar, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) – lembaga yang sebelumnya berwenang dalam menyeleksi permintaan penelitian, menyayangkan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Menurut sang profesor, peraturan visa yang terlalu berat dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu merevisi peraturan visa tersebut.

Terlepas dari persoalan visa tersebut, beberapa pertanyaan mengenai penolakan ini pun timbul. Mengapa pemerintah Indonesia menolak akademisi-akademisi dari Australia tersebut? Lalu, apakah hal ini ada kaitannya dengan pemerintah Australia?

For Knowledge is Power…

Tindakan Ditjen Imigrasi yang menolak para akademisi ini boleh jadi memiliki alasan. Pasalnya, beberapa akademisi Australia tersebut ditengarai kerap membuat tulisan yang membahas perpolitikan Indonesia.

Tapsell misalnya, pernah menulis sebuah tulisan yang berjudul Indonesia’s Media Oligarchy and the “Jokowi Phenomenon.” Tulisan yang dibuat oleh akademisi dari Australian National University (ANU) tersebut membahas mengenai Jokowi yang banyak didukung oleh oligarki media, seperti Surya Paloh yang memiliki saluran televisi Metro TV.

Selain Tapsell, McRae juga pernah menulis mengenai pemerintahan Jokowi dalam sebuah artikel yang dirilis di Inside Indonesia. Dalam artikel tersebut, akademisi dari University of Melbourne tersebut menyinggung sedikit rekam jejak pemerintahan Jokowi yang buruk sebagai konsekuensi dari minimnya sokongan politik dan komitmen personal sang presiden.

Selain Tapsell dan McRae, akademisi-akademisi Australia lainnya juga pernah membuat tulisan yang tajam terhadap pemerintahan Jokowi. Tom Power dan Tim Lindsey yang pernah dikutip oleh tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) misalnya, menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi menggunakan cara-cara otoritarian dalam menghadapi lawan-lawan politiknya.

Bila kita tilik kembali, pada akademisi ini berasal dari perguruan tinggi yang sama. Tapsell dan Power misalnya, berasal dari ANU. Di sisi lain, McRae dan Lindsey berasal dari University of Melbourne.

Pengetahuan dan kekuatan (power) memiliki makna yang saling mengartikan dalam suatu diskursus.
Share on X

Kedua kampus besar Australia tersebut tergabung dalam suatu kelompok yang bernama Group of Eight (Go8). Kelompok ini merupakan kumpulan dari delapan kampus terbaik di negeri kanguru tersebut.

Sebagai kelompok yang didasari pada kepentingan penelitian, Go8 memiliki beberapa prinsip. Salah satu prinsip yang ditekankannya adalah kebebasan berpendapat. Dalam situsnya, Go8 menyatakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang paling mendasar bagi kemajuan dan diskursus publik.

Kehadiran para akademisi ini dalam berkomentar mengenai perpolitikan Indonesia pun menjadi beralasan. Pasalnya, bila mengacu pada prinsip Go8 dalam Hefei Statement tersebut, debat publik merupakan hal yang lumrah guna menciptakan pemahaman dan pengetahuan baru.

Selain itu, dari tulisan-tulisan tersebut, keputusan pemerintah untuk menolak para akademisi Australia ini bisa saja menjadi beralasan. Pasalnya, pengetahuan para akademisi yang cakap dalam studi Indonesia tersebut tentu memiliki pengaruh tersendiri dalam diskursus politik di masyarakat.

Keterkaitan pengetahuan dengan diskursus ini pernah dibahas oleh filsuf asal Prancis yang bernama Michel Foucault. Menurut sang filsuf, pengetahuan dan kekuatan (power) memiliki makna yang saling mengartikan dalam suatu diskursus.

Dengan didasari pengetahuan, timbul lah kekuatan untuk memengaruhi diskursus. Begitu juga dengan sebaliknya, kekuatan tersebut juga dapat digunakan untuk membentuk pengetahuan dan kebenaran yang diyakini oleh masyarakat.

Jika ditarik kembali pada kasus akademisi-akademisi Australia tersebut, hubungan konseptual antara kekuatan dan pengetahuan ala Foucault ini dapat menjelaskan bahwa diskursus politik Indonesia bisa jadi turut dipengaruhi oleh kekuatan para akademisi yang didasarkan pada pengetahuannya. Mungkin, pemerintahan Jokowi menyadari kekuatan para akademisi tersebut sehingga memutuskan untuk membatasi ruang gerak mereka.

Kemesraan Indonesia-Australia?

Uniknya, beberapa akademisi tersebut tampak tidak ingin turut campur dalam riuh Pilpres 2019 setelah tim Prabowo-Sandi mengutip mereka dalam gugatan yang diajukannya ke MK. Bagi Power dan Lindsey, pengutipan yang dilakukan tim paslon tersebut tidak relevan dengan hasil Pilpres 2019.

Padahal, Power dan Lindsey sebelumnya mengkritik Jokowi yang dianggap menggunakan cara-cara otoritarian dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Dalam tulisan Power di New Mandala, Jokowi dianggap telah menggunakan cara-cara iliberal guna melawan kekuatan-kekuatan iliberal, seperti Front Pembela Islam (FPI).

Sejauh ini, tak terungkap secara resmi dan utuh mengapa mereka belakangan justru bersikap berlawanan. Bisa jadi, mereka tidak ingin bernasib sama seperti Tapsell yang ternyata telah dicekal oleh pihak imigrasi semenjak awal April lalu.

Di luar itu, hubungan Indonesia-Australia bisa saja turut berkontribusi bagi gerak-gerik kedua akademisi tersebut. Pasalnya, hubungan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Scott Morrison di Australia disebut-sebut sedang dalam fase yang mesra.

Mengacu pada tulisan analisis milik jurnalis Max Walden di ABC News, kemenangan Jokowi dalam Pilpres lalu bisa saja disambut dengan baik oleh Canberra. Dengan mengutip pendapat beberapa ahli, Walden menjelaskan bahwa Indonesia dan Australia memiliki banyak kesamaan kepentingan.

Kesamaan kepentingan yang dimaksud ini berkaitan dengan kepentingan dagang antara kedua negara ini. Dalam tulisan Walden tersebut, dijelaskan bahwa proses ratifikasi kesepakatan dagang yang ditandatangani oleh Enggartiasto Lukita-Simon Birmingham pada Maret lalu bisa jadi lebih lancar seiring dengan terpilihnya kembali Jokowi dan Morrison.

Perjanjian dagang ini disebut-sebut sejalan dengan kepentingan Jokowi yang ingin meningkatkan keberhasilannya di bidang ekonomi. Dengan adanya perjanjian bilateral tersebut, diharapkan laju investasi dari Australia dapat meningkat.

Selain itu, kesamaan kepentingan disebut-sebut juga terjadi pada sektor pertahanan dan keamanan. Sambhi dalam tulisan Walden menjelaskan bahwa konsep Indo-Pasifik ala Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan visi kawasan milik India dan Australia.

Berdasarkan diskusi panel yang dilaksanakan oleh Brookings Institute, ketiga negara tersebut memiliki kekhawatiran yang konvergen dalam isu-isu pertahanan dan keamanan dalam menghadapi kekuatan Tiongkok yang terus bertumbuh, terutama dalam isu keamanan maritim. Pemerintahan Jokowi sendiri sempat khawatir dengan meluasnya pengaruh Tiongkok di Laut Natuna Utara.

Bisa jadi, alasan kemesraan Jokowi-Morrison inilah yang membuat Power dan Lindsey menolak pengutipan yang dilakukan oleh tim Prabowo-Sandi. Pasalnya, Go8 sendiri menyambut terpilihnya Morrison sebagai Perdana Menteri Australia.

Mungkin, seperti pemerintahan Jokowi terkait Tapsell dan McRae, Go8 dan Morrison menyadari bahwa Power dan Lindsey sebagai akademisi memiliki pengetahuan yang dapat memengaruhi diskursus publik, apalagi bila mengancam hubungan mesra tersebut.

Bila benar begitu, lirik rapper Lupe Fiasco di awal tulisan pun menjadi relevan. Sebuah pendapat akan sangat ditakuti oleh penguasa ketika pendapat itu tidak populer dan bisa beredar bebas, apalagi jika pendapat itu didasari oleh pengetahuan yang mumpuni. (A43)

On domestic policy, the coalition’s victory likely presages continuity on key domestic issues like taxes. Morrison promised tax cuts before the election, for instance and seems likely to deliver them. But the impact of the coalition’s victory on Australian policy toward Southeast Asia is somewhat less clear.

In the run-up to the election, as James Curran noted for Asia Unbound, the parties did not seriously debate foreign policy. On China and the United States, two of Australia’s three most important foreign relationships, Morrison seems to have a predictable approach, Curran wrote, but the Liberal-National coalition will find its policies challenged by regional and global dynamics—principally being pulled between the two giants—that could undermine Morrison’s attempt to have a coherent China policy.

And in dealing with Southeast Asia and the Pacific, the coalition’s approach seems somewhat more muddled, although there are important reasons for hope. On Indonesia, Morrison is poised to move relations forward, and has already taken steps, since becoming prime minister last year, to solidify ties with Jakarta.

In March, Indonesia and Australia signed a major free trade agreement, though it still has to be approved by parliaments in Canberra and Jakarta. This was a landmark in bilateral economic ties, and Morrison also went to Jakarta on his first international trip as prime minister last year.

In making Indonesia his first destination for an international trip, Morrison demonstrated the high priority he placed on the Australia-Indonesia relationship, historically a fraught one. Although ties between Canberra and Jakarta cooled briefly last year after Morrison raised the idea of moving the Australian embassy in Israel, Morrison formally recognized West Jerusalem as Israel’s capital yet his administration ultimately opened a defense and trade office in Jerusalem, with little fanfare. The trade agreement, too, helped warm links again between Jakarta and Canberra.

In his new term, Morrison is likely to push efforts to upgrade strategic ties with Indonesia, in addition to getting the trade deal passed through parliament. The bilateral relationship, like all of Indonesia’s foreign ties, also probably will benefit from more stability in Canberra, as Morrison’s election and new Liberal Party rulesthat make internal party spills more difficult should stabilize Australian politics and prevent the revolving chair prime minister problem that, in recent years, has unsettled regional allies.

The opportunity for closer strategic relations between Australia and Indonesia certainly exists: As I noted in a Council Special Report last year, the Jokowi administration has become increasingly worried about Beijing’s approach to the South China Sea and other regional challenges. Indonesians overall also have declining favorable views of China.

Indeed, Jakarta has moved closer to Canberra’s hawkish views about China’s military assertiveness, although Jokowi needs to woo Chinese investment so badly that he will be reluctant to truly alienate Beijing. Still, there is a substantial chance for Morrison to build on the Comprehensive Strategic Partnership Australia signed with Indonesia last year, such as by expanding bilateral joint military exercises or making the new Japan-South Korea-Australia-Indonesia exercises a regular practice.

Outside Indonesia, admittedly Canberra’s crucial Southeast Asian relationship, the coalition’s policies are less clear. Morrison seems more focused on China, Indonesia, and the Pacific, traditionally an Australian sphere of influence but increasingly an area of Chinese dominance, than on Southeast Asia other than Indonesia. Morrison’s plan for a Pacific pivot is substantial, and he has already moved to make good on the strategy. His approach will balance China’s power in the Pacific, though the coalition’s general lack of action on climate change will potentially undermine Pacific ties.

With mainland Southeast Asia, other than Vietnam, it will be difficult for the Morrison administration to convince any countries to go along with Canberra’s relatively tough approach toward China. And Canberra does not appear to have as clear a strategy toward mainland Southeast Asian states as it does toward the rest of the region. I will deal with Morrison’s approach to mainland Southeast Asia in the next blog post.

This article was originally published by the Council on Foreign Relations and can be accessed at cfr.org

PinterPolitik.com

“A secure Indonesia is Australia’s interest”

:: Buku Putih Pertahanan Australia 2016 ::

[dropcap]S[/dropcap]aat publik dalam negeri sibuk mengomentari kasus penangkapan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Arief terkait kasus narkoba, sebuah kesepakatan kerja sama penting yang melibatkan negara tetangga di wilayah selatan – Australia – terlihat seperti tenggelam dalam pemberitaan. Padahal, kerja sama ini menjadi hal yang cukup penting untuk disoroti dari berbagai sudut pandang.

Bukan tanpa alasan, pasalnya kesepakatan ini justru lebih banyak disoroti oleh media-media asing.

Portal berita Singapura, The Straits Times misalnya, menurunkan tajuk peristiwa itu dalam bingkai Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) sebagai ujung dari tensi hubungan yang sempat memanas pasca Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison mewacanakan pemindahan kedutaan besar negara tersebut di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem beberapa waktu lalu.

Narasi anti-asing yang kerap digembar-gemborkan oleh Prabowo selama kampanye sangat mungkin menggeser haluan kebijakan dan kepentingan banyak negara di Indonesia.
Share on X

Wacana tersebut memang sempat mendatangkan protes di dalam negeri, mengingat Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah salah satu negara yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina, dan Yerusalem adalah salah satu wilayah yang masih manjadi basis konflik negara tersebut dengan Israel.

Konteks tersebut juga dipengaruhi oleh situasi dalam negeri jelang kontestasi elektoral Pilpres 2019 yang memang sensitif terhadap isu-isu berbasis identitas – hal yang linear dengan persaudaraan terhadap masyarakat Palestina.

Sementara, nada serupa juga diturunkan oleh portal berita yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), yang menyebut bahwa kebijakan IA-CEPA yang sudah digodok sejak tahun 2010 ini sangat mungkin menjadi awal kerja sama yang lebih intensif antara Indonesia dengan Australia.

Pasalnya, sekalipun pada tahun 2017 nilai perdagangan antara kedua negara menyentuh angka US$ 11,7 miliar (Rp 165,3 triliun), namun Indonesia hanya menjadi partner dagang terbesar ke-13 dari Australia.

Bagi publik di Indonesia, kesepakatan kerja sama ini mungkin dianggap biasa saja. Secara ekonomis, perjanjian ini bisa menguntungkan dua pihak karena mengeliminasi 100 persen tarif barang asal Indonesia ke Australia, dan 94 persen tarif barang dari Australia ke Indonesia.

Namun, hal ini bisa dilihat dalam dimensi yang berbeda secara geopolitik, terutama dengan konteks kontestasi elektoral yang saat ini tengah berlangsung di Indonesia. Pasalnya, Negeri Kanguru itu selalu punya kepentingan terhadap Indonesia – hal yang bisa dilihat dari arah politik pertahanan negara tersebut dalam Defence White Paper atau Buku Putih Pertahan-nya.

“A secure Indonesia is Australia’s interest”, demikian salah satu kalimat dalam dokumen yang berisi rencana strategis pertahanan negara tersebut. Artinya, jika pergantian kekuasaan melahirkan pemimpin yang menjamin “keamanan” domestik Indonesia, maka kepentingan nasional Australia dengan sendirinya terwujud.

Konteks penandatangan perjanjian ini menjadi menarik karena beberapa hari lalu, lembaga survei ternama asal Australia, Roy Morgan, mengeluarkan hasil survei elektabilitas Jokowi dan Prabowo Subianto, dengan nama terakhir tertinggal cukup jauh dari nama pertama.

Jokowi memperoleh 58 persen suara, sementara Prabowo hanya 42 persen – terpaut hingga 16 persen. Bahkan dalam keterangan resmi lembaga tersebut, sang CEO, Michele Levine menyebut Indonesia akan memilih Jokowi untuk periode kekuasaannya.

Hal tersebut tentu membuat fenomena hubungan kerja sama yang disepakati menjadi hal yang menarik. Mengingat Roy Morgan adalah salah satu lembaga terpercaya, apakah mungkin mengatakan bahwa Australia merasa lebih nyaman jika Jokowi terpilih lagi dan secara tidak langsung menyiratkan adanya dukungan serta keberpihakan politik di dalamnya?

Antara Politik dan Kerja Sama Dagang

Setelah PM Morrison mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2018, ia mendapat tantangan besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Australia. Pasalnya, di akhir tahun lalu, berbagai analisis menyebut pertumbuhan ekonomi negara tersebut mengalami perlambatan.

Konteks tersebut juga berkaitan dengan investasi dan neraca perdagangan. Pasalnya, partner dagang terbesar Australia di tahun 2018 adalah Tiongkok dengan persentase 29 persen dari total keseluruhan perdagangan negara tersebut dan total nilainya mencapai US$ 74 miliar.

View this post on Instagram

Akankah Jokowi 2 periode nantinya? Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #jokowi #survei #surveiroymorgan #prabowo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 4, 2019 at 6:02pm PST

Jumlah tersebut hampir 3 kali lipat nilai perdagangan Australia dengan Jepang di urutan kedua yang hanya 10,3 persen (US$ 26,2 miliar), dan jauh di atas nilai perdagangan dengan Indonesia yang hanya 1,7 persen (US$ 4,3 miliar).

Persoalannya, Tiongkok dikabarkan tengah menerapkan kebijakan pembatasan investasi luar negeri di beberapa sektor, dan salah satu yang terdampak adalah di bidang properti – yang nyatanya menjadi salah satu sektor terbesar dalam kerja sama ekonomi dengan Australia.

Akibatnya akan ada penurunan nilai yang diperkirakan mencapai 26 persen dari total investasi di sektor tersebut. Australia sudah merasakan dampak yang cukup besar dari kebijakan ini mengingat Tiongkok menguasai 38 persen dari total investasi properti di Negeri Kanguru tersebut.

Pembatasan ini juga berpeluang membuat proyek yang sudah dikerjakan menjadi terbengkalai dan merugi. Apalagi Australia masuk dalam 10 besar negara tujuan investasi properti warga Tiongkok. Beberapa analis dan media di Australia menyebut bahwa jika hal ini terus berlangsung, akan ada dampak yang cukup terasa bagi ekonomi negara persemakmuran Inggris tersebut.

Persoalan-persoalan tersebut memang menjadi tantangan Morrison dan ia tentu saja harus melihat peluang lain dari kebijakan luar negeri dengan partner yang bisa digarap, dalam hal ini salah satunya Indonesia.

Hal ini mungkin sesuai dengan apa yang ditulis oleh Hugh White dari Australian National University yang menyebutkan bahwa Australia perlu mengubah cara pandangnya terhadap Indonesia.

Dari sisi pasar misalnya, Indonesia punya populasi yang cukup besar dan bisa menjadi target pasar komoditas yang masuk dalam 10 besar ekspor negara tersebut, misalnya produk daging dan susu. Selain itu, jarak kedua negara pun relatif lebih dekat. Artinya, ada potensi untuk meningkatkan kerja sama ekonomi tersebut.

Selain itu, Defence White Paper – Buku Putih Pertahanan – Australia tahun 2016 masih menyebut Indonesia secara khusus sebagai “sekutu”. Bahkan Indonesia disebut sebagai negara di Asia Tenggara yang harus dioptimalkan kerja sama pertahanan dan keamanannya, juga dari konteks ekonomi.

Australia juga menyebut Indonesia akan menjadi pemain utama dalam ekonomi global dalam beberapa dekade mendatang. Konteks tersebut memang membuat kerja sama ekonomi yang melibatkan arus barang dan jasa menjadi hal yang bisa menguntungkan dua belah pihak.

Namun, sebagai negara berdaulat, Indonesia juga perlu waspada. Bukan tanpa alasan sosok semacam mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo kerap menaruh curiga terhadap Australia. Pasalnya, negara ini selalu punya kepentingan dalam konteks domestik di Indonesia dan menjadi bagian dari pertarungan proxy yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar lain di kawasan.

“A secure Indonesia is Australia’s interest”, seperti disinggung di awal tulisan, tentu bisa dimaknai secara beragam. Sebab, secara tradisional, Australia melihat Indonesia sebagai “ancaman” yang datang dari utara.

Tetangga Berpengaruh, Dukung Jokowi?

Memang cukup naif untuk melihat konteks survei Roy Morgan yang mengunggulkan Jokowi, dengan kesepakatan kerja sama yang berpotensi meningkatkan nilai keekonomian dua negara.

Apalagi, lembaga survei yang mencontoh Gallup – salah satu lembaga riset opini publik paling berpengaruh di dunia – itu punya rekam jejak yang tak bisa diragukan. Sebagai catatan, Roy Morgan – sang pendiri lembaga tersebut – pernah menghabiskan waktu beberapa tahun di Amerika Serikat dan belajar dari pendiri Gallup, George Gallup.

View this post on Instagram

Bersama Duta Besar Australia, H. E. Gary Quinlan.

A post shared by Prabowo Subianto (@prabowo) on Oct 9, 2018 at 8:18am PDT

Artinya, dari sisi kredibilitas survei, memang lembaga itu agak sulit dibantah. Pada Pilpres 2014 lalu, Roy Morgan juga menyebut Jokowi akan memenangkan kontestasi dengan persentase 52 persen berbanding 48 persen milik Prabowo. Hasilnya terbukti dan bahkan marjin prediksi tersebut hanya terpaut 1,15 persen saja.

Sementara, dalam konteks yang lebih besar, sangat mungkin hasil survei tersebut menjadi acuan kebijakan-kebijakan Australia di sisa akhir masa waktu kekuasaan Jokowi – jika dugaan-dugaan tak berdasar macam intervensi Pemilu dikesampingkan.

Australia tampaknya lebih percaya dengan potensi dan program ekonomi di bawah Jokowi yang terlihat lebih menjamin kepastian hubungan dua negara, terutama di bidang ekonomi. Sementara, dengan Prabowo, mungkin saja hal tersebut tidak terjadi.

Publik mungkin ingat pada Oktober 2018 lalu, Prabowo sempat menemui Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan. Ia juga pernah membela Australia terkait wacana pemindahan Kedubes negara tersebut dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Namun, narasi anti-asing yang kerap digembar-gemborkan oleh Prabowo selama kampanye sangat mungkin menggeser haluan kebijakan negara tersebut. Apalagi, Jokowi cenderung lebih akomodatif – hal yang bisa dilihat dari protes Australia terkait rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir yang pada akhirnya tak jadi dilakukan.

Pada akhirnya, publik tentu menanti, apalagi hal yang akan terjadi antara Indonesia dan Australia di waktu-waktu yang akan datang. Yang jelas, sampai kapan pun, Australia akan selalu melihat ke utara. Sebab, bagi mereka, “keamanan” di Indonesia akan selalu jadi kepentingan nasionalnya. (S13)

PinterPolitik.com 

[dropcap]A[/dropcap]bu Bakar Ba’asyir tidak jadi dibebaskan. Keputusan itu didapat setelah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal (Purn) Wiranto menyampaikannya di hadapan pewarta.

Isu tentang pembebasan Ba’asyir yang menggelinding sejak Jumat lalu memang belakangan menjadi bola liar. Akhirnya bola itu berhenti setelah pernyataan Wiranto disampaikan ke hadapan publik.

Bola liar ini bermula ketika Yusril Ihza Mahendra sebagai Penasihat Hukum pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mendatangi Lapas Gunung Sindur, Bogor. Yusril disebut sedang mengkaji dan mempersiapkan pembebasan Ba’asyir.

Tak lama berselang, berita tentang pembebasan Ba’asyir tersebut beredar luas. Jokowi pun sempat menyinggung hal tersebut saat sedang berkunjung di Garut. Wacana ini pada akhirnya mendapat tanggapan beragam dari publik. Namun, mayoritas publik heran dengan keputusan Jokowi tersebut.

Tidak sedikit yang menyampaikan kritik karena Ba’asyir dianggap masih berbahaya. Hal itu salah satunya disuarakan oleh Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison. Ia menilai Ba’asyir merupakan tokoh yang berbahaya dan mereka berharap Jokowi memperhatikan “perasaan” Australia sebagai negara yang mayoritas warganya menjadi korban Bom Bali tahun 2002 lalu. Ba’asyir memang dianggap sebagai salah satu tokoh yang bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut.

Kritik serupa dilontarkan oleh pengamat terorisme sekaligus pegiat studi konflik, Sidney Jones. Bahkan Jones menilai Jokowi menunjukan tabiat politik Machiavellian – aliran politik yang dianggap mengabaikan moralitas.

Namun, akhirnya Jokowi membatalkan pembebasan Ba’asyir tersebut. Terlepas apakah hal ini akibat adanya tekanan dari pihak tertentu atau tidak, nyatanya publik dibuat bingung.

Ada apa sebenarnya dengan langkah Jokowi tersebut? Apakah karena Ba’asyir yang bersikukuh tidak ingin bersetia dengan Pancasila seperti yang dijelaskan oleh Wiranto atau ada pihak lain yang mendesak Jokowi untuk menarik keputusan tersebut?

Manuver Rebut Islam Konservatif

Ada anggapan bahwa kontestasi Pilpres 2019 kental diwarnai dengan dimensi agama dan ekonomi. Hal itu misalnya disampaikan oleh peneliti dari S. Rajaratman School of International Studies (RSIS), Alexander Raymond Arifianto yang memprediksi isu agama akan menjadi hal yang menonjol selama masa Pilpres berlangsung.

Lebih lanjut Alexander menyebut bahwa Jokowi sudah mengantisipasinya dengan memilih ulama konservatif Ma’ruf Amin sebagai wakilnya.

Dalam hal ini, pembebasan Ba’asyir bisa dianggap sebagai manuver lanjutan dari Jokowi untuk menggaet suara kelompok Islam konservatif yang dianggap masih jauh berpihak dari dirinya.

Namun, pembebasan Ba’asyir bukanlah sesuatu yang sederhana dan memiliki nilai politis yang tinggi.

Ba’asyir, bagaimanapun masih dianggap sebagai sosok yang berbahaya dalam kapasitasnya untuk menyebarkan ajaran jihad. Hal itu seperti yang dicemaskan oleh pengamat baik di dalam maupun luar negeri.

Pada titik ini, jika Jokowi memang menginginkan pembebasan seperti yang disampaikan sebelumnya, maka ada kontra posisi antara kebijakan yang diusulkan ini dengan pandangan yang beredar. Hal itu tentu menimbulkan tanda tanya besar.

Apakah Jokowi memang serius ingin memberikan keringanan hukuman kepada tokoh yang dipersepsikan dunia internasional sebagai “evil mastermind” dari aksi teror Bali 2002 silam?

Jokowi memang diberitakan sudah sejak lama ingin membebaskan Ba’asyir karena alasan kemanusiaan. Namun, pertanyaannya kemudian adalah kenapa hal itu benar-benar dilakukan saat ini di mana kontestasi politik tengah berlangsung?

Apalagi dilihat dari konteks hukum, ada kejanggalan dari rencana Jokowi tersebut. Misalnya seperti pendapat pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar yang menyebut rencana membebaskan Ba’asyir tidak memiliki landasan hukum.

Oleh karena itu, bisa dinilai bahwa rencana Jokowi ini lebih kepada langkah politik untuk merebut suara kelompok Islam, terutama Islam konservatif.

Bagi Jokowi, membebaskan Ba’asyir akan membantunya memperbaiki citra politiknya di hadapan kelompok Islam. Jokowi mungkin sadar jika posisinya saat ini masih jauh dari kelompok Islam konservatif.

Apalagi, Ba’asyir masih dianggap sebagai salah satu pendakwah berpengaruh, pimpinan Ansharut Tauhid dan pendiri Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang masih memiliki pengikut yang setia.

Secara politik, langkah Jokowi terhadap Ba’asyir akan menentukan posisi politiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hurriyah yang menyebut pembebasan “tanpa syarat” kepada Ba’asyir dilakukan Jokowi karena sang presiden tengah menyasar pemilih muslim konservatif.

Tapi apakah benar demikian? Tidak ada yang tahu pasti.

Namun, Jokowi tentu juga berhitung bahwa cara ini berpotensi menggerus suara pemilih ideologis Jokowi karena kecewa dengan strategi elektoralnya yang menargetkan suara pemilih Islam konservatif atau garis keras.

Ada Manuver Australia?

Salah satu pendapat dari batalnya rencana pembebasan Ba’asyir adalah karena ada peran Australia di balik keputusan Jokowi. Hal ini salah satunya ditulis oleh The Guardian yang menyebut pernyataan Jokowi diambil setelah PM Scott Morrison menyampaikan keberatannya dan menghubungi pemangku kebijakan di Jakarta.

Sangat mungkin keberatan yang disampaikan oleh Scott Morrison tersebut menjadi salah satu faktor penentu rencana pemerintah ini. Australia menganggap Ba’asyir sebagai tokoh yang bertanggungjawab dalam tragedi Bom Bali dan harus tetap menerima konsekuensi hukum atas tindakan tersebut.

Konteks kepentingan tersebut juga makin kompleks mengingat hingga saat ini, Australia masih menjadi salah satu sponsor utama pendanaan gerakan kontra-terorisme di Indonesia. Pendirian Detasemen Khusus 88 (Densus 88) juga merupakan salah satu sumbangsih Australia bersama sekutunya Amerika Serikat (AS).

Dalam cakupan yang lebih luas, pasca Bom Bali I, isu keamanan memang menjadi fokus utama kepentingan Australia di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada alokasi anggaran bantuan, misalnya lewat AusAID. Densus 88 diperkirakan menerima bantuan sekitar US$ 200 juta (sekitar Rp 2,8 triliun) dari berbagai negara, dengan salah satu yang terbesar berasal dari Australia.

Indonesia juga masih menjadi negara penerima bantuan terbesar dari Australia. Antara 2008-2012 misalnya total bantuan dari Negeri Kanguru tersebut mencapai US$ 1 miliar (sekitar Rp 13 triliun), dengan salah satunya berfokus pada gerakan kontra-terorisme.

Bahkan, Adi Cahya Fahadayna dari Universitas Airlangga Surabaya menyebut Densus 88 mendapatkan pelatihan dari FBI, CIA, US Secret Service dan US Diplomatic Security Services (DSS) karena fasilitasi Australia dalam hubungannya dengan pemerintah Amerika Serikat.

Pada tahun 2006, Indonesia dan Australia juga menyepakati Lombok Treaty yang berisi kesepakatan pertukaran informasi intelijen di antara kedua negara.

Kepentingan keamanan Australia itu tentu berimplikasi terhadap kepentingan mereka yang lainnya. Di antaranya adalah pariwisata dan perekonomian Australia di Indonesia.

Australia adalah salah satu negara yang paling banyak mendatangkan warganya ke Indonesia. Hal itu setidaknya tergambar pada pariwisata di wilayah Bali. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali pada bulan Januari hingga Agustus 2018 mencapai 4,09 juta kunjungan.

Dari jumlah itu, 763 ribu kunjungan di antara berasal dari Australia. Hal ini menempatkan Australia sebagai penyumbang wisman kedua terbanyak setelah Tiongkok dengan 962 ribu kunjungan.

Kunjungan pariwisata ini tentu memerlukan iklim keamanan yang kondusif. Dengan banyaknya jumlah wisatawan asal Australia di Indonesia, tentu mereka berkepentingan untuk memastikan kondisi keamanan di Indonesia terjamin. Apalagi, peristiwa Bom Bali 2002 dan 2005 merupakan momok traumatis yang dialami oleh warga Australia karena menjadi negara yang warganya menjadi korban terbanyak.

Selain itu, kerjasama ekonomi juga menjadi isu lain yang penting bagi kedua negara, khususnya untuk Indonesia. kerjasama yang termaktub dalam kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) merupakan kesepakatan terbaru yang dinilai memberikan arti penting.

Selanjutnya, dilihat dari data perdagangan kedua negara, Indonesia dan Australia merupakan mitra yang penting. Data Kementerian Perdagangan mencatat bahwa perdagangan Indonesia-Australia sepanjang Januari-Juni 2018 mencapai US$ 4,07 miliar setara Rp 58,55 triliun.

Ada Australia di balik batalnya pembebasan Ba'asyir?
Share on X

Sementara nilai investasi asing Australia ke Indonesia hingga semester I tahun 2018 mencapai US$ 295,5 juta atau setara Rp 4,26 triliun. Angka tersebut meningkat 43,45 persen dari semester I tahun sebelumnya sebesar US$ 206 juta.

Berdasarkan catatan-catatan tersebut, tentu Australia memiliki kepentingan yang besar di Indonesia. Apalagi persepsi masyarakat Australia terhadap Islam di Indonesia kurang baik. Artinya, rencana pembebasan Ba’asyir yang ditentang keras oleh Australia ini bisa membuat hubungan kedua negara semakin renggang yang bisa berakibat pada berbagai kerja sama yang telah terjalin.

Memang, hubungan Indonesia-Australia seringkali dihadapkan pada pasang surut. Menurut Tim Lindsey dan Dave McRae, terlalu banyak perbedaan di antara kedua entitas negara ini, sehingga hubungan yang terbangun kerap kali bergolak dan tidak mudah diprediksi.

Dalam konteks pembebasan Ba’asyir, sangat mungkin implikasi yang ditimbulkan bisa benar-benar serius seandainya pemimpin Ansharud Tauhid itu benar-benar dibebaskan.

Pada titik ini, Jokowi mengalami dilema politik. Posisinya kini menjadi serba tidak menguntungkan. Di satu sisi langkah tidak populisnya itu bertujuan untuk meraih simpati dari kelompok Islam konservatif – meski di sisi yang sama berpotensi mendapatkan kekecewaan dari kelompok nasionalis – sementara di pihak lain ada kepentingan Australia yang tidak ingin Abu Bakar Ba’asyir dibebaskan.

Lantas pertanyannya adalah apabila presidennya bukan Jokowi, apakah yang bersangkutan akan mengambil kebijakan serupa? (A37)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]cott Morrison, Perdana Menteri baru Australia baru saja melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Indonesia. Kedatangan Scott Morrison langsung disambut oleh Jokowi, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Indonesia di Istana Bogor.

Morrison datang membawa misi pemerintah Australia untuk membuka kerjasama perdagangan luar negeri dengan Indonesia. Maka kedatangan itu pun menandai babak baru kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia.

Rencana Jokowi untuk membangun kampus asing Australia di Indonesia adalah kebijakan turunan dari program perdagangan dunia oleh WTO
Share on X

Pada pertemuan kedua kepala negara, Indonesia dan Australia sepakat untuk mendongkrak hubungan perdagangan pada bidang mobil, peternakan, serta pelonggaran kontrol terhadap investasi dalam pendidikan.

Menariknya, dalam bidang pendidikan pemerintah Indonesia sudah sepakat untuk membuka kampus asing Australia ke Indonesia. Maka bukan tidak mungkin kampus-kampus ternama Australia seperti University of Melbourne ataupun University of Queensland akan segera berdiri di Indonesia.

Wacana pendirian kampus asing ke Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama. Pada Januari 2018, Menristek Dikti Mohamad Nasir sempat menyatakan akan ada sekitar 10 universitas asing yang bersiap beroperasi di Indonesia.

Jokowi membenarkan rencana itu. Ia mengatakan pembukaan kampus asing di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan inovasi dalam bidang pendidikan. Sejak lama Jokowi sudah memberikan rambu kepada Forum Rektor Indonesia (FRI) bahwa pemerintah akan mendirikan kampus asing sebagai kompetitor jika kampus-kampus dalam negeri tak kunjung berinovasi.

Sepekan jadi Perdana Menteri Australia, Scott Morrison ke Indonesia. Setiba di Bogor, kemarin, ia berkelakar: “Sepertinya akan menjadi tradisi bahwa kunjungan pertama setiap PM Australia adalah Indonesia.”

Kelakar itu adalah cermin hubungan yang kuat Australia dan Indonesia. pic.twitter.com/XDqCVLZz6M

— Joko Widodo (@jokowi) September 1, 2018

Bisa dikatakan perizinan kampus Australia untuk beroperasi di Indonesia ini adalah upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong inovasi pendidikan di tanah air. Sekaligus untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul untuk menghadapi tantangan global.

Akan tetapi wacana ini tak setujui oleh semua pihak. Ada yang mengatakan bahwa datangnya kampus asing ke Indonesia ini adalah bentuk penjajahan model baru. Benarkah begitu?

Kampus Asing: Buntut Kerjasama dengan WTO

Darmaningtyas, dalam buku Melawan Liberalisme Pendidikan menyatakan bahwa neoliberalisme pendidikan adalah sebuah ide pembangunan global dimana tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan harus dihilangkan.

Ide-ide tersebut merupakan acuan dasar berbagai lembaga keuangan dan lembaga perdagangan internasional. Sebut saja IMF, World Bank dan WTO. Ketiga lembaga itu mewajibkan pemerintah dalam negara-negara anggota memperkecil intervensinya terhadap perdagangan bebas.

Untuk memberikan jaminan pada perdagangan bebas, World Trade Organization (WTO) pernah keluarkan kesepakatan perdagangan dunia yang disebut dengan General Agreement on Trade  in Services (GATS). Melalui GATS inilah semua transaksi perdagangan, dimana pendidikan ditetapkan termasuk di dalamnya, dapat diperjual-belikan dalam pasar global.

Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani pembentukan WTO dan GATS. Risikonya adalah Indonesia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan WTO/GATS untuk meliberalisasi sektor pendidikan.

Buntut kesepakatan internasional ini berperan dalam melahirkan UU BHP hingga UU Pendidikan Tinggi di mana pendidikan disulap sebagai lahan untuk penanaman modal asing. Itulah mengapa besaran biaya kuliah di kampus-kampus semakin mahal, karena lembaga pendidikan sudah tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan bangsa, melainkan sebagai pusat bisnis.

Rencana pemerintah Jokowi untuk membangun kampus asing di Indonesia bisa dimaknai sebagai produk kebijakan turunan dari program perdagangan dunia ala WTO. Hal itu bisa dilihat ketika Jokowi lebih memilih melempar permasalahan pendidikan kepada pasar ketimbang meningkatkan mutu kampus-kampus tanah air.

Pada pidatonya di depan Forum Rektor Indonesia, Jokowi mengeluhkan mutu pendidikan kampus dalam negeri yang tak kunjung membaik. Pertanyaannya, apakah melempar permasalahan pendidikan kepada pasar bebas merupakan keputusan tepat?

Not just close neighbours – but great friends. Thanks for the warm welcome @jokowi pic.twitter.com/qlGpdzGEWE

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) August 31, 2018

Australia yang dalam beberapa tahun terakhir dipimpin oleh Partai Liberal, langsung menangkap peluang dagang di Indonesia. Ia mencoba menawarkan pendirian kampus Australia di Indonesia dengan dalih ingin membantu Indonesia memperbaiki kualitas pendidikan nasional.

Maka bisa dikatakan bahwa kerjasama antara Jokowi dengan Scott Morrison hanyalah kerjasama dalam bidang perdagangan: perdagangan antara pemerintah Indonesia yang sedang membutuhkan pendidikan bermutu dengan pemerintah Australia yang sedang mencari pasar untuk memperdagangkan jasa kampus-kampus mereka ke negara lain.

Angin Segar Pendidikan Berkualitas

Menristek Dikti Mohamad Nasir termasuk pihak yang optimis dengan kehadiran kampus asing. Ia mengatakan ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan ketika pemerintah mengizinkan kampus asing beroperasi di Indonesia.

Beberapa pihak sepeti Jusuf Kalla mendukung kehadiran kampus asing karena baginya dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan dalam negeri. Bukan tidak mungkin juga bisa mendorong pelajar-pelajar Indonesia untuk mengurungkan niat belajar di luar negeri karena sudah tersedianya pendidikan berkualitas dalam kampus-kampus asing.

Mohamad Nasir menambahkan, peluang pelajar asing untuk belajar di Indonesia pun akan tinggi karena tersedianya kampus-kampus berkualitas di tanah air. Baginya, kedatangan pelajar-pelajar luar negeri itu bisa mendongkrak perekonomian masyarakat.

Jokowi sendiri mengaku optimis dengan kehadiran kampus asing. Ia berharap kehadiran itu akan berdampak pada kemajuan inovasi di berbagai bidang. Selain itu kehadiran kampus asing diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul untuk menghadapi tantangan global.

Akan tetapi, pemerintah mengatakan perguruan tinggi asing yang beroperasi di tanah air akan bekerja sama dengan kampus swasta dari dalam negeri. Artinya bukan diatur oleh negara. Besar kemungkinan, orientasi dari praktik itu adalah keuntungan.

Harapan-harapan para pemimpin seperti disebut di atas seakan menjadi mimpi yang sulit terwujud ketika diketahui bahwa motif pembangunan kampus asing tidak lain hanyalah bentuk perdagangan bebas pada sektor pendidikan. Artinya, bukan tak mungkin akan ada dampak buruk sebagai konsekuensi dari beroperasinya kampus asing itu.

Kampus Asing Minim Dampak

Ketika menanggapi kritik terkait kehadiran kampus asing, pemerintah Indonesia kerapkali membandingkan Indonesia dengan Malaysia ataupun Singapura yang sudah lebih dulu mengizinkan kampus asing beroperasi di negara mereka.

Pemerintah mungkin lupa bahwa tingkat ekonomi masyarakat Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Mayoritas masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2018 mencapai 25,95 Juta orang.

Dengan jumlah kemiskinan sebanyak itu bukan tidak mungkin kehadiran kampus asing di Indonesia tak akan memberikan dampak signifikan bagi kemajuan masyarakat. Pasalnya, masyarakat miskin akan semakin sulit merasakan pendidikan berkualitas karena pendidikan berkualitas dimonopoli oleh kampus-kampus asing yang biayanya sangat mahal.

Saat ini mayoritas masyarakat miskin masih kesulitan mengakses pendidikan berkualitas di kampus-kampus ternama di Indonesia. Dalam Buku Statistik Pendidikan Tinggi disebutkan ada sekitar 2.211.668 mahasiswa kampus negeri yang putus kuliah karena tak sanggup menanggung biaya kuliah.

Jika kampus negeri yang dikelola oleh pemerintah saja sering menjerat masyarakat dengan biaya kuliah yang tinggi, apalagi dengan kampus-kampus asing yang sejak awal punya motif komersil? Ditambah Mohamad Nasir mengatakan kalau kampus asing itu bukan dikelola oleh pemerintah, melainkan oleh pihak swasta.

Di titik itu, dapat dikatakan bahwa terjadi praktik liberalisasi pendidikan tinggi. Menurut Philip Altbach, Liz Reizberg, dan Laura E. Rumbley, liberalisasi pendidikan tinggi disebabkan oleh pasar bebas dan sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan.

Liberalisasi pendidikan dapat ditandai dengan berubahnya pendidikan dari barang publik yang tidak untuk diperdagangkan, menjadi barang privat yang dapat diperdagangkan.

Kehadiran kampus asing merupakan cerminan dari liberalisasi pendidikan yang mengejar untung dari hasil jual jasa. Dengan mempertimbangkan pasar, bukan tak mungkin kampus-kampus asing itu hanya didirikan di kota-kota besar. Ketimpangan akses pendidikan antara masyarakat di pusat dan daerah pun akan semakin terjadi.

Indonesia seharusnya belajar dari negara-negara seperti Iran dan Kuba. Kedua negara itu bukanlah negara yang tergabung dalam WTO, sehingga Iran dan Kuba mampu menjalankan roda pemerintahan tanpa intervensi dari WTO. Dalam bidang pendidikan, kedua negara ini mampu menciptakan kualitas pendidikan yang baik tanpa harus melemparnya ke pasar bebas.

Di Iran, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Sastra menjadi fakultas dengan biaya termurah.  Jumlah kampus negeri disana juga lebih banyak dibandingkan dengan kampus swasta. Pendidikan Tinggi di Iran mampu menembus ranking 37 besar dari 359 negara. Sebuah pencapaian yang bahkan belum mampu dicapai oleh kampus di Indonesia.

Sementara itu, Kuba telah menggratiskan pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi semenjak negara itu dipimpin oleh Fidel Castro. Walaupun tidak tunduk pada jalan pembangunan yang disarankan oleh WTO, Kuba tetap mampu memberikan pendidikan berkualitas ke warganya.

Sampai saat ini pendidikan Kedokteran di Kuba telah diakui dunia. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), Kuba adalah contoh negara yang menerapkan sistem jaminan kesehatan terbaik di dunia. Sistem kesehatan di Kuba dikenal mampu memberikan layanan terbaik dan efisien. Kuba berhasil menjamin seluruh rakyatnya punya akses terhadap layanan kesehatan.

Pemerintah Indonesia bisa mencontoh kedua negara tersebut untuk membenahi masalah pendidikan di tanah air. Maka Indonesia tidak harus mengikuti resep pembangunan dari WTO dengan meliberalisasi sektor pendidikannya, apalagi sampai menghadirkan kampus asing untuk beroperasi di dalam negeri. (D38)

Close relations between Australia and Indonesia are vital regardless of which party holds power in Canberra and who occupies the Presidential Palace in Jakarta. Those relations, as we’ve seen in the years since Reformasi are prone to volatility and mistrust. Although they have mended significantly in recent years thanks to the great work Foreign Minister Retno Marsudi and her now former Australian counterpart Julie Bishop. Bishop was quickly replaced by former defence minister Marise Payne who has similarly worked closely with Indonesian counterparts over the course of government.

This relationship is a particularly peculiar one. Australia often navel gazes about the state of relations, the meaning of relations, how to improve relations – but forgets to ask any Indonesians. Indonesia looks to the Association of South East Asian Nations (ASEAN), China or India and treats Australia as an afterthought. Polling repeatedly shows the populations in both countries fundamentally misunderstand each other – less than a quarter of Australians believe Indonesia is a democracy, despite it being the third largest in the world.

This misalignment is one of the less pressing reasons why Australian lawmakers must lead on anti-racism and anti-Islamophobia. Protection of Australia’s minorities certainly comes first. Still, some long term, strategic thinking on what sort of reputation is being reinforced in favour of a handful of marginal seats in parliament is needed. Indonesia is increasingly moving to become a voice in defending marginalised Muslim minorities in the world, the West is not exempt from that.

Australian lawmakers must understand that their domestic maneuvering is not neutralised at the border. It does not exist in a vacuum. Senator Pauline Hanson is the most obvious. Her 25 years in Australian politics has been marred with far-right racism, particularly targeting Asian and Muslim migrants, all of which has been extensively covered in local media both here in Indonesia and further into the region. Her 2017 burqa ‘stunt’, in which she entered the Senate clad in a black burqa to make a point which remains unclear, was covered widely in Jakarta and rightly derided.

Largely, Australian prime ministers have, thankfully, distanced themselves from this sort of blatantly inflammatory Islamophobic rhetoric. The exception, of course, is former prime minister Tony Abbott who was saved by the savviness of his foreign minister and deputy leader, Julie Bishop. Scott Morrison, unlike recent Coalition and Labor predecessors, has faced accusations of weaponising anti-Muslim rhetoric within the community to secure his power.

During a 2010 meeting of what was then the opposition cabinet, Morrison as opposition immigration spokesman called for a campaign to exploit rising concerns in the electorate surrounding “Muslims in Australia.” Calls for Morrison to be thrown out of the cabinet went nowhere with opposition leader Tony Abbott supporting him. Six years later as treasurer when vying for reelection, Morrison walked back from these comments, at least publicly, saying immigration and trade must be embraced to ensure Australia’s future.

This month, before the federal Liberal party turmoil erupted and saw him installed as prime minister, Morrison was among the most emphatic voices in condemning one of the most racist, vile speeches ever made in the Australian parliament. Queensland Senator Fraser Anning referred to a “final solution” in ending immigration to Australia, a phrase heavily-loaded with Nazi Germany references.

“What the terrorists do is they say to young people who live in Sydney, in suburbs and places like Lakemba… ‘come and fight with us, because all those Aussies don’t want you, don’t like you,’” Morrison said after calling the comments “dangerous.” And he’s certainly not wrong.

His change of heart is not a common one. Australia remains distrustful of Muslim migration, as it has of various waves of immigration since the dismantling of the White Australia Policy. At this stage it is very unlikely Morrison and his Coalition government will survive an election, which must be called by May next year, but until then he has a responsibility to change more hearts, to aid the country in having the same epiphany he appears to have had. With the worst track record of any immigration minister in terms of ruthlessness against some of the world’s most vulnerable, it looks unlikely.