Hmm, Indonesia ternyata gak termasuk? 

Wih, kalau ngelihat hasil renderan rancangan kota Qiddiya sih emang luar biasa bagus banget. Kalau menurut kalian gimana? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Dua negara Timur Tengah – Arab Saudi dan Iran – yang selama ini dikenal menjadi musuh bebuyutan akhirnya berdamai. Dalam sebuah pertemuan bersama Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dua negara yang selama ini ber-Perang Dingin ini sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik kembali.

Namun, peran Tiongkok di sini bisa jadi menimbulkan banyak tanya. Bagaimana tidak? Kehadiran peran Tiongkok seakan-akan menihilkan posisi Amerika Serikat (AS) sebagai negara adidaya utama di kawasan Timur Tengah.

Ini menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri Xi Jinping menempatkan pengaruh Tiongkok yang lebih luas – misalnya dengan kebijakan pivot to Middle East. Di sisi lain, Tiongkok juga memiliki kepentingan yang terus berkembang di Timur Tengah.

PinterPolitik.com

Buntut Perang Rusia-Ukraina semakin berkembang ke mana-mana. Selain hampir menyebabkan krisis pangan akibat pemblokiran ekspor gandum, perang yang meletus pada 24 Februari silam ini juga digadang-gadang akan menyebabkan krisis ekonomi global, yang salah satunya diakibatkan terhambatnya alur perdagangan energi (gas dan minyak bumi).

Dan terkait persoalan minyak bumi, belakangan ini Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC), membuat keputusan yang cukup menggemparkan dunia. Bersama dengan 11 anggota tambahan yang tergabung dalam OPEC+, perkumpulan negara penghasil minyak bumi terbesar ini mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi produksi minyak hingga dua juta barel per hari mulai Bulan November ini, hingga 2023 nanti.

Sontak, keputusan ini mengundang amarah Presiden Joe Biden dan Amerika Serikat (AS), karena sejak beberapa bulan setelah Rusia menyerang Ukraina, Negeri Paman Sam justru meminta negara-negara OPEC meningkatkan produksi harga minyak dunia agar dampak embargo energi terhadap Rusia bisa benar-benar efektif.

Karena itu, AS melihat bahwa keputusan yang dilakukan OPEC+ malah dapat meniadakan dampak embargo terhadap minyak Rusia yang telah disepakati oleh Uni Eropa pada awal Juni lalu. Embargo ini tadinya bertujuan menyakiti keuangan Rusia dengan harapan dapat berdampak pada dana perang Presiden Vladimir Putin.

Namun, apa yang dilakukan OPEC+ justru akan membuat harga minyak naik, yang berarti Rusia akan tetap mendapatkan permintaan minyak sehingga tidak akan terlalu terdampak embargo AS dan Eropa. Akibatnya, pihak Gedung Putih bahkan sampai melemparkan ancaman pada negara-negara OPEC+ bahwa akan ada konsekuensi atas apa yang mereka lakukan.

Yang menariknya, Sekretaris Gedung Putih, Karine Jean-Pierre sampai melempar dugaan bahwa apa yang dilakukan OPEC+ adalah bukti nyata bahwa mereka telah berpihak pada Rusia. Tuduhan ini tentu cukup serius mengingat tensi geopolitik dunia kini begitu tegang, ketika ada suatu negara dicap sebagai “musuh” oleh AS, maka akibatnya bisa benar-benar tak terduga.

Lantas, kenapa kira-kira OPEC+ berani melakukan manuver yang cukup membangkang permintaan AS?

Perang Ekonomi AS-OPEC?

Di dunia yang semakin modern dan terglobalisasi ini, hampir segala hal dalam kehidupan akan berkaitan antara satu sama lainnya. Sebagai dampaknya, persaingan antar negara di dunia kini menjadi lebih beragam dan kompetitif. Dan karena itu pula, perang yang tadinya hanya dipahami akan terjadi di medan pertempuran, kini juga bisa terjadi dalam beberapa aspek non-konvensional, seperti perang siber dan bahkan perang budaya.

Hal ini tidak terkecuali dalam persoalan ekonomi. Karena kekuatan ekonomi dalam politik internasional begitu kuat, muncullah juga sebuah istilah yang disebut economic warfare atau peperangan ekonomi. George Shambaugh dalam tulisannya Economic Warfare menyebutkan bahwa ketika ada sebuah negara atau kelompok negara yang menggunakan kemampuan ekonominya untuk mengubah perilaku atau mendisrupsi kebijakan luar negeri negara lain, maka secara efektif ia telah terlibat dalam peperangan ekonomi.

Terkhusus kasus OPEC dan minyak bumi, kita tidak bisa pungkiri bahwa minyak bumi adalah salah satu sumber daya di dunia yang mempunyai pengaruh politik begitu besar karena faktanya hingga saat ini zat berbentuk lendir hitam tersebut masih diandalkan oleh banyak negara untuk beberapa keperluan hidup. Karena itu, Robert Mabro dalam tulisannya The Oil Weapon menyebutkan bahwa minyak bumi merupakan senjata politik internasional modern yang kekuatannya begitu luar biasa ketika digunakan oleh negara-negara pengekspor minyak.

Kita bisa lihat sendiri pada tahun 1970-an ketika Arab Saudi dan negara-negara Organisasi Negara Arab Pengekspor Minyak Bumi (OAPEC) melakukan embargo minyak terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur, dampaknya telah menyebabkan krisis minyak di beberapa negara maju. Bahkan, bagi AS dampak ekonominya begitu hebat sehingga para ekonom menyebut krisis minyak 1973 hampir menyerupai Depresi Besar yang terjadi pada tahun 1930-an.

Oleh karena itu, walau tidak sampai melakukan embargo, tidak heran bila banyak pejabat tinggi melihat gelagat yang dilakukan OPEC ini menimbulkan trauma ekonomi lama dan dinilai berpotensi memicu krisis ekonomi yang begitu besar. Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto pun turut bersuara karena kondisi yang seperti ini mampu menciptakan ketidakpastian ekonomi sekaligus politik.

Tapi pertanyaannya adalah, jika apa yang dilakukannya merupakan hal yang begitu serius dan mampu memancing amarah AS, kenapa OPEC+ tetap melakukannya?

Well, Bernard Haykel dalam tulisannya Why the Saudis Won’t Pump More Oil, menyediakan salah satu jawabannya. Haykel melihat bahwa keengganan Saudi dan negara-negara OPEC menuruti permintaan AS tidak hanya sekadar persoalan supply dan demand, tetapi juga akibat sentimen politik yang begitu mendalam.

Haykel menilai, setidaknya semenjak tragedi 9 September 2001 (9/11), hubungan negara-negara teluk Arab, khususnya Saudi, dengan AS tampak merenggang. Pada tahun 2003 misalnya, kala Teluk Arab mengecam adanya invasi ke Irak, Negeri Paman Sam tetap melakukannya. Lalu, terkait Iran, ketika sejumlah fasilitas minyak Saudi diserang pada 2019, AS tidak membantu pertahanan Saudi, juga tidak memberikan hukuman pada Iran. Padahal kala itu produksi minyak Saudi disebut turun sampai 50 persen karena serangan Iran.

Itu semua, ditambah dengan misi “pivot to Asia” atau pemfokusan pada kawasan Asia, Teluk Arab semakin tampak menjadi sebuah wilayah yang perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh AS. Karena itu, Haykel menyebut wajar bila Saudi dan negara-negara OPEC merasa perlu merealisasi perselisihannya dengan AS.

Dan yang menariknya, perselisihan ini kini bermuara pada Rusia. Karena Rusia merupakan anggota OPEC+ yang secara kolektif mengatakan bahwa mereka perlu mengurangi produksi minyak, ini seakan menjadi simbol tersendiri bahwa OPEC telah menjadi persekutuan negara yang mulai berani berseberangan dengan AS, dan secara tersirat “memihak” pada Rusia.

Bagaimana kemudian kacamata politik internasional bisa memahami fenomena ini?

OPEC+, Blok Ekonomi Rusia?

Ada poin menarik lain yang ditulis Bernard Haykel dalam tulisannya Why the Saudis Won’t Pump More Oil. Di dalamnya, Haykel melihat bahwa memang sepertinya ada fenomena shifting atau peralihan sekutu dalam OPEC. Maksudnya adalah, semenjak Donald Trump jadi Presiden, Saudi tampak memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Rusia.

Hubungan yang dijalin berlandaskan kepentingan bisnis minyak bumi internasional ini kemudian dinilai telah berkembang menjadi hubungan politik. Haykel menilai,  dalam pandangan Saudi, Rusia adalah satu-satunya negara besar yang dapat menekan Iran.

Dan, pada kenyataannya, Rusia telah secara efektif menghambat musuh besar Saudi tersebut kembali menjadi pemain besar dalam perdagangan minyak dunia dengan memveto masuknya Iran ke dalam perjanjian nuklir Iran yang dibangun pada tahun 2015. Padahal, saat ini AS dan Eropa tengah berusaha mengaktifkan kembali perjanjian tersebut agar bisa mendapat alternatif sumber energi Rusia. Hal ini bisa dilakukan Rusia karena Rusia merupakan salah satu negara pemilik hak veto dalam perjanjian tersebut.

Ini artinya, Rusia memiliki apa yang diinginkan Saudi, yaitu sebuah kekuatan yang dapat menghalau ancaman dari Iran. Namun, keuntungan yang didapat Saudi dan negara-negara produsen minyak Arab dari Rusia tidak hanya soal Iran, tapi juga tentang transfer senjata. Seperti yang diketahui, Rusia adalah salah satu negara produsen dan pengekspor senjata terbesar, jika Saudi tidak bisa dapatkan kepastian keamanan dari AS, maka Rusia adalah alternatif yang menggiurkan.

Dengan demikian, bisa disebutkan bahwa kalau dugaan-dugaan ini benar, maka Rusia sesungguhnya telah menjadi security guarantor atau penjamin keamanan yang baru bagi Saudi dan geng OPEC, setidaknya selama AS tidak terlihat ingin memperbaiki hubungan.

Fenomena ini sebenarnya berhubungan dengan teori neorealisme yang disampaikan Kenneth Waltz, di mana dalam dunia modern ini, negara-negara akan berkomplot dengan negara lain untuk membentuk sebuah kubu dengan harapan bahwa kubu ini bisa menjamin kehidupan masing-masing anggotanya dan aman dari ancaman kekuatan eksternal.

Pada akhirnya, sepertinya bisa kita argumentasikan bahwa dengan adanya fenomena kebijakan OPEC ini, tampaknya perkumpulan negara-negara produsen minyak bumi terbesar dunia ini telah menjadi sebuah blok yang cukup mampu menjadi antitesis terhadap narasi yang selama ini dimainkan negara-negara Barat dengan begitu lancar. (D74)

Raja Saudi Salman bin Abdulaziz dilarikan ke Rumah Sakit Spesialis King Faisal di kota Jeddah. Meski begitu, belum dijelaskan Raja yang berusia 86 tahun itu sedang sakit apa. Sebagai catatan, Raja Salman pernah operasi kandung empedu pada 2020, dan penggantian alat pacu jantung pada maret 2022. Pihak Istana bersikeras Raja Salman dalam keadaan yang baik-baik saja.

Konsorsium Arab Saudi akuisisi klub sepak bola Inggris, Newcastle United

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]arpet-karpet merah itu akan digelar! Seorang pemimpin besar akan datang, dan oleh karenanya tuan rumah harus mempersiapkan diri untuk memberikan sambutan terbaik dari semua yang bisa ia berikan. Itu seperti cerita persahabatan antara dua kerajaan besar yang sudah lama tidak berhubungan dengan akrab lagi. Benarkah hanya sekedar silaturahmi biasa?

Mungkin itulah gambaran yang paling tepat untuk kunjungan ‘super mewah’ yang akan dilakukan oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz ke Indonesia pada tanggal 1 sampai 9 Maret 2017 nanti. Untuk beberapa lama, Indonesia dan Arab Saudi memang memiliki hubungan yang agak renggang, walaupun dua negara ini secara emosional sangat dekat, khususnya dalam hal agama.

Raja Salman diperkirakan akan membawa rombongan sebanyak 1.500 orang, belum termasuk sekitar 10 menteri, dan 25 pangeran. Sebegitu pentingkah kunjungan ini sampai harus membawa orang dengan jumlah sebanyak itu? Saat mengunjungi Turki pada April 2016 lalu, Raja Salman juga datang dengan pengamanan ketat dan penuh kemewahan. Hürriyet Daily News – sebuah media lokal Turki – menyebutkan bahwa segala persiapan penginapan dan pengamanan di hotel JW Marriot di kota Ankara  memakan biaya hingga 10 juta dollar.

Ini seperti melihat kembali kunjungan-kunjungan waktu era kerajaan-kerajaan zaman dulu, misalnya Kekaisaran Romawi, yang selalu membawa orang banyak dalam kunjungan-kunjungan kaisarnya, entah untuk memperkuat posisinya sebagai raja, atau sekedar pamer kekuatan. Apakah sama juga dengan yang dilakukan Raja Salman?

Banyak pemberitaan yang mengatakan bahwa Raja Salman akan membawa aliran investasi ke dalam negeri Indonesia dengan nilai yang fantastis. Apakah benar demikian?

Kebangkrutan Negeri Ladang Minyak?

Kunjungan Raja Salman ke Indonesia ini berlangsung di tengah kondisi krisis yang sedang melanda Arab Saudi. Mohamed Al Tuwaijri, wakil menteri ekonomi Arab Saudi, pada Oktober 2016 lalu mengatakan bahwa Arab Saudi terancam mengalami kebangkrutan jika tidak segera melakukan perubahan ekonomi. Negara pengahasil minyak terbesar kedua di dunia setelah Russia ini sedang terkena dampak dari penurunan harga minyak dunia.

Hal ini wajar terjadi karena 85 persen pendapatan negara Arab Saudi berasal dari minyak bumi, sehingga penurunan harga minyak hingga di bawah 50 dollar per barrel jelas berdampak signifikan bagi perekonomian Arab Saudi. Arab Saudi juga mencatat defisit anggaran mencapai 98 miliar dolar pada tahun 2015 dan jumlahnya berada di kisaran 85-90 miliar dollar pada tahun 2016. Adapun cadangan devisa Arab Saudi turun hingga 16 % pada tahun 2015 menjadi hanya 555 miliar dollar. Jumlah ini juga terus mengalami penurunan yang signifakan antara pertengahan tahun 2015 hingga tahun 2016. Berikut beberapa data kondisi ekonomi Arab Saudi.

Data dari Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan menyebutkan bahwa APBN Arab Saudi akan sehat jika harga minyak berada pada kisaran 105 dollar per barrel. Level harga di bawah 105 dollar per barrel jelas mendatangkan masalah ekonomi bagi Arab Saudi. Maka, walaupun cadangan devisa Arab Saudi masih berada di urutan ke-4 di dunia, tanpa melakukan perbaikan ekonomi, Arab Saudi bisa saja menjadi negara bangkrut. Hal ini disadari betul oleh para pemangku kebijakan di Arab Saudi.

Raja Salman dan Visi Arab Saudi 2030

Salman bin Abdulaziz Al Saud – demikian lengkapnya – merupakan salah satu dari 45 putera Raja pertama sekaligus pendiri Arab Saudi, Abdulaziz, atau yang juga dikenal dengan sebutan Ibn Saud. Saat masih berusia 28 tahun, Raja Salman sudah menjabat sebagai Gubernur Riyadh. Posisi itu diembannya selama 48 tahun hingga tahun 2011.

Saat pertama kali menjabat Raja menggantikan Raja Abdulah, ada banyak perubahan dalam konteks ekonomi yang harus dihadapi oleh Raja Salman. Tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh Raja Salman adalah terkait harga minyak dunia yang sedang memburuk. Penurunan harga minyak  ini dipengaruhi oleh inovasi pengeboran minyak di formasi sepihan kerak bumi di Dakota Utara dan Texas. Akibatnya terjadi lonjakan produksi minyak: jumlah minyak di pasaran lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Hal inilah yang menyebabkan jatuhnya harga minyak dunia.

Bahkan penurunan harga minyak ini menyebabkan banyak negara penghasil minyak bumi mengalami kesulitan. Sebagai gambaran, harga minyak bumi pada awal tahun 2014 masih menyentuh angka 114 dollar per barrel, namun pada pertengahan tahun 2016 harganya sudah berada di kisaran 40 dollar per barrel.

Hal inilah yang menyebabkan Raja Salman harus memutar otak untuk mencegah hal tersebut bertambah buruk di kemudian hari. Untuk alasan itulah, ia mencetuskan program yang disebutnya sebagai Visi Arab Saudi 2030. Visi Arab Saudi 2030 dinilai sebagai program yang visioner sekaligus ambisius yang digagas oleh Raja Salman. Visi ini dianggap sebagai program pembaharuan untuk Arab Saudi. Lalu, apa itu visi 2030?

Visi Arab Saudi 2030 merupakan program pemerintah Arab Saudi untuk menurunkan tingkat ketergantungan negara terhadap produksi minyak. Arab Saudi ingin mengubah pendekatan ekonominya yang berbasis minyak ke sektor lain. Dalam website resminya – vision2030.gov.sa – program-program tersebut digariskan dalam tiga arah, yakni: a vibrant society (masyarakat yang bersemangat), a thriving economy (ekonomi yang berkembang pesat), dan an ambitious nation (bangsa yang ambisius).

Salah satu cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah dengan menarik minat investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri Arab Saudi. Tunggu dulu, bukankah selama ini diberitakan bahwa Raja Salman justru datang ke Indonesia untuk tujuan berinvestasi? Mengapa yang terjadi sebaliknya? Ini mengingatkan kita pada perjanjian yang sudah dilakukan antara Tiongkok dengan Arab Saudi, di mana pada Agustus tahun lalu, Saudi Arabia telah menandatangani 15 perjanjian awal dengan Tiongkok yang mencakup pembangunan perumahan, proyek air dan kilang. Untuk proyek-proyek tersebut, Tiongkoklah yang berinvestasi di Arab Saudi.

Jika mengunjungi website otoritas investasi Arab Saudi atau Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) jelas terlihat bagaimana perubahan itu terjadi. Bahkan untuk menarik investor, berbagai kemudahan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, termasuk tentang perizinan yang katanya akan selesai dalam waktu kurang dari 10 menit! Wow! Untuk sebuah negara konservatif seperti Arab Saudi, perubahan ini jelas luar biasa.

Banyak analisis yang muncul di seputar fenomena tersebut. Namun, kuat dugaan, investasi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi memiliki ‘kepentingan timbal balik’ terkait penjualan saham perusahan minyak plat merah, Saudi Aramco. Bisa jadi kunjungan super mewah Raja Salman ke Asia membawa misi untuk menarik minat investor untuk membeli saham Saudi Aramco. Benarkah demikian? Perusahaan apa sebenarnya Aramco ini?

Ke Mana Arah Kerajaan Minyak Aramco?

Saudi Aramco atau Arabian Oil Company adalah perusahaan minyak Arab Saudi yang menguasai seperdelapan produksi minyak dunia. Perusahaan yang berpusat di Dhahran – sebuah provinsi di bagian timur Arab Saudi – ini awalnya bernama Standard Oil of California (SoCal), sebuah perusahaan Amerika Serikat yang melakukan eksplorasi minyak di Arab Saudi pada tahun 1930-an. Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi California-Arabian Standard Oil (CASOC) yang kemudian berubah nama lagi menjadi Arabian American Oil Company (Aramco) – hal yang menjelaskan mengapa ada huruf ‘m’ di nama Aramco.

Setelah sukses melakukan pengeboran minyak, nama perusahaan ini kemudian diganti lagi menjadi Saudi Arabian Oil Company. Fakta ini menggambarkan bahwa Aramco sebenarnya adalah perusahaan Amerika Serikat. Tunggu dulu, bukankah hal itu berarti di perusahaan ini ada kepentingan Amerika Serikat juga?

Bahkan, menurut data dari British Petroleum, cadangan minyak yang dikuasai oleh Aramco mencapai 16 % dari total keseluruhan cadangan minyak dunia. Dengan jumlah pekerja mencapai 65 ribu orang, maka penurunan harga minyak jelas mendatangkan kerugian bagi perusahaan yang menyumbangkan 85 % untuk pendapatan Arab Saudi secara keseluruhan.

Hal inilah yang menyebabkan Arab Saudi berencana melakukan Initial Public Offering (IPO) untuk menjual 5 % saham Aramco dengan harga yang diprediksi mencapai 100 miliar dollar. Jumlah tersebut akan membuat Aramco diperkirakan bernilai 2,5 triliun dollar – menjadikannya sebagai perusahaan paling bernilai di dunia. Bandingkan dengan Apple yang satu tingkat di bawahnya dengan nilai ‘hanya’ 600 miliar dollar.

Persoalannya adalah kemungkinan saham yang dijual itu berpotensi sepi peminat. Salah satu alasannya bisa karena pajak yang terlalu tinggi. Menurut Qamar Energy’s Robin Mills, Aramco harus membayar 93 % keuntungannya ke negara dalam bentuk pajak. Jumlah itulah yang menyumbang 85 % pendapatan negara. Bayangkan jika tidak ada pendapatan dari Aramco, Arab Saudi akan menjadi negara yang bangkrut. Dengan persentasi pajak sebesar itu, tentu banyak investor akan berpikir dua kali sebelum berinvestasi. Alasan lain bisa jadi juga karena harga minyak yang sedang turun dan potensi penggunaan energi terbarukan yang sangat tinggi.

Maka, bisa jadi kunjungan super duper mewah Raja Salman ini juga untuk menarik hati para investor. Ada banyak skema yang mungkin ditargetkan oleh Raja Salman dalam kunjungan ke Asia ini. Yang jelas, tujuan jangka panjangnya adalah untuk meningkatkan investasi di dalam negeri Arab Saudi sendiri.

Mengapa Asia? Mengapa Indonesia?

Investasi di bidang energi fosil agaknya sudah kurang menarik bagi kebanyakan negara-negara Eropa. Di samping itu – selain Amerika Serikat – dalam daftar 10 negara dengan konsumsi minyak terbesar di dunia, hanya Jerman dan Kanada yang berada di urutan 9 dan 10 untuk negara Eropa dan Amerika Utara yang masuk dalam daftar tersebut. Sisanya adalah negara-negara Asia. Maka, bisa dipastikan kebutuhan minyak adalah salah satu hal yang sangat penting bagi negara-negara Asia seperti Tiongkok (nomor 2) atau Jepang (nomor 4). Kunjungan Raja Salman ke Tiongkok dan Jepang juga salah satunya untuk memastikan bahwa rantai produksi minyak dan konsumsinya bisa tetap terjaga.

Indonesia mungkin berada di urutan 17 di dunia dalam hal konsumsi minyak bumi. Namun, Indonesia punya pasar yang besar dan jumlah penduduk – yang mayoritas muslim – dengan jumlah yang luar biasa banyak juga. Maka, ada alasan yang bisa digunakan oleh Arab Saudi untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia. Bisa jadi pula, alasan investasi yang dilakukan oleh Arab Saudi adalah sebagai bagian dari deal-deal yang lain. Benarkah demikian?

Harus tetap diingat bahwa sekaya apa pun predikat yang diberikan kepada Arab Saudi, saat ini negara tersebut sedang menghadapi persoalan ekonomi yang serius. Krisis ekonomi yang menimpa Arab Saudi harus dipandang secara kritis dalam kaitan dengan kunjungan Raja Salman dan rombongan besarnya ke Indonesia. Namun demikian, selama investasi yang ada menguntungkan untuk Indonesia, maka pemerintah harus tetap mengupayakannya.

Ada pandangan lain terkait hubungan Indonesia dan Arab Saudi. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa Indonesia menjadi tujuan penyebaran aliran fundamentalisme yang berasal dari Arab Saudi. Sidney Jones – peneliti untuk Institute for Policy Analysis of Conflict – bahkan mengatakan bahwa Arab Saudi berkontribusi terhadap peningkatan angka intoleransi di Indonesia. Faktanya aliran Wahhabisme begitu kuat di Indonesia dan Sidney Jones juga percaya ada aliran uang yang masuk ke kelompok-kelompok intoleran di Indonesia yang berasal dari Arab Saudi.

Salah satu hal yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia adalah semakin meningkatnya Islam konservatif yang tidak toleran, yang dianggap merupakan pengaruh kelompok garis keras Wahabi di Indonesia. Hal ini tampak dari jumlah anggaran yang dihabiskan oleh Arab Saudi untuk negara-negara Islam miskin melalui banyak lembaga pendidikan dan dana pembangunan.

Ditengarai, mulai dari tahun 70-an saat booming minyak sampai tahun 2002, Saudi diperkirakan mengeluarkan sekitar 7 miliar dolar atau Rp93 triliun untuk negara-negara Islam miskin. Dana ini juga dipakai untuk dakwah Wahabi lewat lembaga keagamaan, masjid dan ormas, termasuk di Indonesia. Lalu, apakah kedatangan Raja Salman ke Indonesia juga terkait dengan hal tersebut?

Pasang Surut Hubungan Indonesia – Arab Saudi

Kalau mau dianalisis, sebetulnya kunjungan mewah Raja Salman ke Indonesia ini menandai adanya perubahan signifikan bukan hanya dalam hubungan Arab Saudi dengan Indonesia, tetapi juga dari sisi bagaimana Arab Saudi melihat Indonesia. Sebelum-sebelumnya Indonesia mungkin hanya dipandang sebagai negara dengan status jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Segala urusan yang berhubungan dengan Indonesia hanya berkaitan dengan bidang keagamaan.

Namun, saat ini pandangan itu sepertinya berubah. Indonesia mulai dinilai sebagai partner bisnis yang strategis. Indonesia dilihat sebagai kekuatan ekonomi dunia yang besar dan dianggap memiliki potensi untuk bersaing dalam sistem ekonomi global. Arab Saudi melihat ada potensi yang saling menguntungkan di antara kedua pihak dalam bidang ekonomi. Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di tengah krisis ekonomi global yang berdampak pada defisit yang dialami oleh banyak negara di dunia.

Bagi Indonesia, kunjungan Raja Salman ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Presiden Jokowi memang menyebutkan ada target investasi sebesar 25 miliar dollar atau Rp 334 triliun yang diharapkan akan diperoleh pemerintah dari Arab Saudi. Ada 6 miliar dollar yang akan disepakati terkait investasi Saudi Aramco di Cilacap, sementara sisanya mungkin akan ada di sektor lain, termasuk pariwisata. Dengan investasi sebesar itu, pemerintah tentu saja akan mudah melakukan proses percepatan pembangunan di berbagai daerah. Selain di bidang minyak dan gas, investasi di bidang pariwisata tentunya akan membawa dampak bagi pembangunan sektor pariwisata di Indonesia.

Kunjungan Raja Salman ini juga harus dimanfaatkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang saat ini masih mengganjal, misalnya terkait hukuman mati yang menimpa TKI di Arab Saudi, atau soal kuota haji yang dipotong. Dengan demikian, akan ada banyak manfaat yang bisa diambil dari kunjungan Raja Salman ini.

Arab Saudi saat ini sedang membutuhkan alternatif pendapatan negara yang cukup besar demi mengimbangi penurunan harga minyak dunia. Apalagi, Raja Salman rela menghabiskan waktu sampai 9 hari kunjungan dan membawa begitu banyak rombongan bersamanya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa secara ekonomi dan bahkan politik, posisi Indonesia sangat penting untuk Arab Saudi.

Namun demikian, sikap Indonesia pun harus tegas, namun tetap hati-hati, bahwa apa pun kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara nanti, harus ada nilai lebih yang bisa didapatkan oleh Indonesia. Dengan demikian, investasi yang dilakukan benar-benar mendatangkan manfaat berlebih untuk kesejahteraan masyarakat.

Masa Depan Hubungan Indonesia –  Arab Saudi

Kishore Mahbubani dalam bukunya “Asia Hemisfer Baru Dunia”, menyebutkan bahwa pada abad pertama masehi, Asia menyumbang hingga 76,3 % produk domestik bruto global. Saat ini, jumlahnya mungkin tidak mencapai angka sebesar itu. Namun, semangat untuk menggeser perekonomian dunia ke Asia harus terus dibangun. Kedatangan Raja Salman dan investasi yang dibawanya harus dimaknai sebagai upaya sesama negara Asia untuk membangun ekonominya.

Namun demikian, kita tetap berharap pemerintah Indonesia benar-benar bisa mewujudkan target investasi yang disebut mencapai angka 25 miliar dollar tersebut. Jangan sampai terjadi seperti saat krisis tahun 1998, ketika Menlu Alwi Shihab saat itu mengundang pejabat-pejabat dan pangeran-pangeran dari Arab Saudi, UAE, Kuwait, Qatar dan lainnya, namun tidak ada satu pun yang berminat untuk menginvestasikan uangnya ke Indonesia.

Arab Saudi saat ini sedang mengalami krisis ekonomi. Raja Salman sedang mencari ‘obat’ untuk menyembuhkan perekonomian negaranya. Oleh karena itu, perlu bagi pemerintah untuk menimbang latar persoalan tersebut sebelum mengambil kebijakan kerjasama ekonomi dalam bentuk apa pun. Secara positif, investasi memang bisa dinilai sebagai bagian dari upaya meningkatakan kesejahteraan rakyat. Yang penting tidak ada ‘harga lain’ yang harus dibayarkan. Meminjam judul film drama komedi Robin Williams pada tahun 1986, mungkin ini adalah bagian dari akhir ‘The best of Times’-nya minyak. Apa benar demikian? (S13)