Audio ini dibuat menggunakan AI.

Gunungan uang sitaan Kejaksaan Agung bukan sekadar pajangan perkara korupsi. Ia adalah simbol politik visual tentang bagaimana negara modern membangun legitimasi di era media sosial. Di tengah publik yang skeptis terhadap hukum, negara kini tidak hanya dituntut bekerja, tetapi juga menunjukkan pekerjaannya secara konkret dan emosional.

PinterPolitik.com

Pemandangan tumpukan uang sitaan Kejaksaan Agung pada 13 April lalumenjadi yang ketiga, dan tetap menyita perhatian publik Indonesia. Uang tunai yang disusun menyerupai piramida raksasa itu menjadi gambar yang menyebar cepat di televisi, Instagram, TikTok, hingga WhatsApp.

Reaksinya pun beragam. Ada yang menganggapnya bukti keberhasilan penegakan hukum, ada yang menilainya sekadar gimmick.

Namun, fenomena ini sebenarnya jauh lebih dalam dibanding perdebatan sederhana antara pencitraan dan prestasi. Piramida uang tampak memperlihatkan perubahan cara negara berkomunikasi dengan rakyatnya.

Negara modern kini tidak cukup hanya bekerja melalui dokumen hukum, konferensi pers formal, atau putusan pengadilan. Negara juga harus mampu menghadirkan bukti visual yang mudah dipahami publik luas.

Selama bertahun-tahun, korupsi di Indonesia terasa abstrak. Publik terus mendengar angka kerugian negara bernilai triliunan rupiah, tetapi angka sebesar itu sulit dibayangkan secara nyata.

Laporan audit yang tebal dan bahasa hukum yang rumit membuat masyarakat sulit merasakan skala sesungguhnya dari kerugian akibat korupsi.

Di sinilah kekuatan visual bekerja. Ketika uang hasil sitaan ditumpuk setinggi manusia dan dipertontonkan di depan kamera, publik akhirnya bisa merasakan besarnya skala kejahatan tersebut.

Korupsi tidak lagi hadir sebagai angka dingin di atas kertas, melainkan menjadi objek fisik yang konkret dan emosional.

Fenomena ini kiranya menunjukkan satu hal penting. Krisis terbesar institusi hukum Indonesia bukan hanya soal penegakan hukum itu sendiri, tetapi juga soal kepercayaan publik. Banyak masyarakat tidak yakin hukum benar-benar bekerja untuk mereka.

Karena itu, negara kiranya merasa perlu memperlihatkan hasil kerja penegakan hukum secara visual agar publik dapat melihat dan merasakannya secara langsung.

Piramida uang Kejagung akhirnya menjadi simbol baru dalam komunikasi politik hukum dan pemerintahan di Indonesia.

Ia bukan sekadar barang bukti perkara korupsi, tetapi juga bahasa visual kekuasaan yang mencoba membangun legitimasi di hadapan masyarakat yang skeptis dan lelah terhadap janji pemberantasan korupsi. Mengapa demikian?

“Kedaulatan” Visual?

Fenomena tiga momen piramida uang di Gedung Kejagung dapat dipahami melalui berbagai teori politik dan filsafat modern. Salah satu yang paling relevan agaknya adalah konsep spectacle dari filsuf Prancis, Guy Debord.

Dalam pandangannya, masyarakat modern hidup dalam dunia tontonan, di mana citra visual sering kali lebih kuat dibanding kenyataan itu sendiri.

Dalam konteks Kejagung, negara agaknya sedang memasuki arena tontonan tersebut. Penegakan hukum tidak lagi hanya berlangsung di ruang sidang, tetapi juga di ruang visual publik.

Negara sadar bahwa masyarakat digital lebih mudah memahami gambar dibanding laporan hukum yang rumit.

Di sisi lain, pemikir Prancis lain, Jean Baudrillard, menjelaskan bahwa simbol kadang lebih kuat daripada realitas yang diwakilinya.

Piramida uang di Kejagung, yang uniknya sempat ditiru KPK, tidak lagi hanya dipahami sebagai uang sitaan. Ia berubah menjadi simbol kemenangan negara terhadap korupsi, simbol bahwa hukum masih memiliki daya pukul terhadap elite.

Visual akhirnya menjadi pesan itu sendiri. Publik mungkin tidak membaca detail perkara atau memahami konstruksi hukumnya, tetapi mereka memahami makna simbolik dari gunungan uang tersebut.

Terlebih, dalam era media sosial, simbol visual seperti ini jauh lebih efektif membentuk persepsi dibanding penjelasan panjang berbasis teks.

Konsep lain datang dari Michel Foucault. Ia menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui pertunjukan disiplin. Kekuasaan perlu menunjukkan dirinya agar masyarakat memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum.

Dalam konteks ini, pameran uang sitaan berfungsi sebagai pesan moral dan psikologis. Negara ingin menunjukkan bahwa korupsi dapat diburu dan asetnya dapat dirampas kembali.

Piramida uang tersebut bukan hanya komunikasi informatif, melainkan teknologi kekuasaan. Ia menciptakan efek kejut, efek gentar, sekaligus efek kepercayaan. Negara memperlihatkan bahwa hukum memiliki wajah yang nyata dan terlihat.

Sementara itu, antropolog Clifford Geertz menjelaskan bahwa kekuasaan sejak lama dibangun melalui simbol dan pertunjukan.

Dalam konsep negara teater, legitimasi politik tidak hanya lahir dari kekuatan hukum atau militer, tetapi juga dari ritual, seremoni, dan simbol publik.

Praktik seperti ini sebenarnya bukan hal baru di dunia. Amerika Serikat memiliki tradisi perp walk, yaitu parade tersangka kejahatan kerah putih di depan media. Ihwal yang juga telah menjadi praktik lumrah, termasuk di Indonesia.

Tiongkok menggunakan siaran pengakuan pejabat korup sebagai instrumen komunikasi politik, sebagaimana Italia juga sering menampilkan operasi besar anti mafia secara dramatis di media.

Indonesia kini memasuki pola komunikasi politik yang serupa. Bedanya, simbol yang digunakan adalah tumpukan uang sitaan. Negara sedang belajar berbicara dalam bahasa visual yang lebih mudah dipahami masyarakat digital.

Piramida Kepercayaan

Kiranya terdapat tiga hal penting yang bisa dipahami dari fenomena piramida uang Kejagung.

Pertama, tumpukan uang itu, sekali lagi, bukan soal uang. Ia adalah simbol tentang bagaimana negara mencoba mengubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret.

Korupsi selama ini terasa jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Piramida uang membuat kerugian negara terasa nyata secara fisik dan emosional.

Kedua, di era digital, hukum juga membutuhkan estetika. Negara modern tidak cukup hanya bekerja dengan baik. Ia juga harus mampu mengomunikasikan pekerjaannya secara visual.

Dalam dunia media sosial, perhatian publik bergerak cepat. Institusi yang gagal membangun komunikasi visual akan kehilangan relevansi di mata masyarakat, terutama generasi muda.

Ketiga, manusia lebih mudah memahami gambar dibanding angka besar. Nilai triliunan rupiah sulit dibayangkan oleh otak manusia.

Namun ketika uang itu disusun dalam bentuk fisik yang besar dan dramatis, masyarakat langsung memahami skala kerusakan akibat korupsi, serta pesan akan diapakan uang itu demi kepentingan rakyat.

Meski demikian, strategi komunikasi visual seperti ini juga memiliki risiko besar. Bahaya pertama adalah munculnya spektakel tanpa substansi.

Jika pertunjukan visual tidak diikuti penegakan hukum yang konsisten dan transparan, maka simbol itu justru akan menjadi bumerang bagi negara.

Bahaya kedua adalah kelelahan visual. Jika setiap kasus korupsi selalu dipertontonkan dengan format dramatis yang sama, publik akan mengalami kejenuhan. Efek kejut yang awalnya kuat lama kelamaan akan kehilangan daya tariknya.

Bahaya ketiga adalah kemungkinan penggunaan simbol sebagai pengalihan perhatian. Publik bisa curiga bahwa pertunjukan visual hanya digunakan untuk menutupi masalah yang lebih besar dan lebih sistemik.

Karena itu, ukuran keberhasilan bukan terletak pada seberapa spektakuler visual yang ditampilkan, melainkan apakah simbol tersebut didukung sistem hukum yang benar-benar bekerja.

Simbol yang ditopang substansi akan memperkuat legitimasi negara. Sebaliknya, simbol tanpa substansi hanya akan berubah menjadi propaganda.

Piramida uang Kejagung pada akhirnya memperlihatkan perubahan besar dalam cara negara berkomunikasi. Negara modern memahami bahwa legitimasi tidak cukup hanya dibangun lewat hukum dan prosedur. Legitimasi juga dibangun lewat citra, simbol, dan pengalaman visual publik.

Di era ketika masyarakat lebih percaya pada apa yang terlihat, hukum memang sedang belajar tampil di atas panggung. Tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa di balik panggung tersebut, benar-benar ada sistem yang bekerja untuk rakyat. (J61)

Negara panen Rp300 T dari sawit ilegal & aset koruptor. Mengapa “uang panas” ini bisa buat LPDP dan program-program lain “menyala”?

PinterPolitik.com

“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran” – Prabowo Subianto, Presiden ke-8 RI (30/12/2024)

Cupin menyesap kopi hitamnya yang mulai dingin, matanya terpaku pada layar gawai yang menampilkan deretan angka fantastis. Bukan, ini bukan kode buntut atau nomor seri uang mainan, melainkan angka-angka dalam berita ekonomi politik terkini. Judul berita itu begitu mencolok: denda administratif dari perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan ditargetkan mencapai Rp 300 triliun. Cupin sampai harus mengucek mata, memastikan jumlah nol di belakang angka tiga itu tidak salah cetak.

Bagi seorang rakyat biasa seperti Cupin, angka Rp 300 triliun adalah sesuatu yang abstrak saking besarnya. Namun, yang membuat Cupin lebih terperangah adalah narasi di balik angka tersebut. Ini bukan uang dari utang luar negeri baru, melainkan uang yang “dijemput paksa” dari mereka yang selama ini bermain mata dengan aturan.

Pikiran Cupin melayang pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang legendaris itu. Berita terbaru menyebutkan aset tanah dan properti nganggur senilai Rp 38,88 triliun kini sedang dikejar dan disita negara. Kas negara yang tadinya “hanya” menerima Rp 1,84 triliun, kini berpotensi menguasai aset fisik senilai lebih dari Rp 37 triliun.

Seolah belum cukup, Cupin menggulirkan layar ke berita selanjutnya tentang penyitaan aset korupsi timah. Enam smelter dan berbagai properti dengan nilai taksiran Rp 6 hingga Rp 7 triliun kini berpindah tangan ke negara. Cupin membayangkan betapa pusingnya para pemilik modal yang tadinya merasa aman di balik tembok kekebalan hukum.

Bahkan, uang dari aktivitas judi online yang merusak mental masyarakat bawah pun tak luput dari sapu bersih ini. Kumulatif sitaan dari rekening dan aset kripto para bandar judi mencapai lebih dari Rp 1,1 triliun antara tahun 2020 hingga 2025. Cupin tersenyum kecut, membayangkan uang kekalahan para penjudi itu akhirnya kembali ke kas negara, bukan ke kantong bandar di negara tetangga.

Namun, drama anggaran ini tidak hanya terjadi di sisi pemasukan atau pendapatan negara saja. Di sisi pengeluaran, Cupin melihat adanya pemangkasan yang tak kalah brutalnya, seolah ada tukang jagal yang masuk ke birokrasi. Pos anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK) dipangkas hingga 90 persen, sebuah angka yang membuat Cupin tertawa membayangkan para PNS harus berhemat kertas.

Biaya percetakan dan suvenir pun kena sunat sebesar 75,9 persen, menandakan berakhirnya era seminar yang banjir plakat dan buku catatan tak terpakai. Sewa gedung dan kendaraan dinas yang sering kali menjadi lahan basah pemborosan dipotong 73,3 persen. Cupin membayangkan mobil-mobil dinas mewah yang biasanya berseliweran kini mungkin akan diganti dengan opsi yang lebih membumi.

Kegiatan seremonial yang biasanya penuh hura-hura dan minim substansi juga dipangkas 56,9 persen. Perjalanan dinas, yang sering kali jadi modus liburan terselubung bagi oknum pejabat, ikut dipotong lebih dari setengahnya, yakni 53,9 persen. Cupin merasa bahwa “rem” birokrasi sedang diinjak dalam-dalam untuk menghentikan laju kebocoran yang sudah menahun.

Semua penghematan dan penyitaan ini menciptakan sebuah atmosfer baru yang terasa asing namun menyegarkan. Negara seolah berubah wujud dari entitas yang pasif dan boros menjadi entitas yang agresif dan hemat. Cupin melihat pola besar di sini: mengambil dari yang berlebih secara ilegal, dan menambal yang bocor secara ugal-ugalan.

Prabowo Subianto tampaknya sedang memainkan kartu yang jarang disentuh oleh pendahulunya dengan skala se-masif ini. Ada nuansa ketegasan militer yang diterjemahkan ke dalam disiplin fiskal yang kaku. Cupin bertanya-tanya, apakah ini yang dimaksud dengan “uang rakyat kembali ke rakyat” dalam arti yang paling harfiah?

Di benak Cupin, strategi ini terdengar sangat masuk akal di atas kertas, bahkan heroik. Namun, sejarah mengajarkan bahwa memindahkan uang dalam jumlah raksasa selalu mengundang risiko politik yang besar. Para “raja kecil” di perkebunan sawit dan obligor kakap tentu tidak akan tinggal diam melihat kekayaan mereka dipreteli.

Apakah strategi “Robin Hood” gaya baru ini hanyalah kejutan awal yang akan meredup seiring berjalannya waktu dan lobi-lobi politik tingkat tinggi? Dan yang lebih krusial, mampukah negara menjamin bahwa dana triliunan rupiah hasil sitaan dan penghematan ini benar-benar sampai ke piring rakyat, bukan bocor lagi di tikungan lain?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mengadopsi Tangan Besi Tetangga

Cupin meletakkan gawainya dan mulai merenung, mencoba mencari benang merah filosofis dari rentetan kebijakan agresif ini. Ia teringat bahwa fenomena “negara memalak koruptor” untuk mendanai pembangunan bukanlah ide orisinil yang turun dari langit Indonesia. Cupin teringat pada sosok Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Arab Saudi beberapa tahun silam.

MBS melakukan langkah yang dikenal sebagai “The Ritz-Carlton Purge”, di mana ia mengurung para pangeran dan konglomerat korup di hotel mewah tersebut. Hasilnya bukan main-main, negara berhasil menyita aset senilai lebih dari 100 miliar dolar AS. Uang sitaan itu kemudian menjadi modal awal bagi visi Arab Saudi 2030, membiayai transformasi ekonomi agar tidak lagi bergantung pada minyak.

Pola serupa juga terlintas di benak Cupin ketika ia mengingat kebijakan Presiden Xi Jinping di Tiongkok. Xi meluncurkan kampanye “Common Prosperity” atau Kemakmuran Bersama yang terdengar sangat sosialis namun dieksekusi dengan gaya kapitalisme negara yang ketat. Xi menekan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dan para miliarder untuk “menyumbang” kembali ke negara atau membayar denda masif atas praktik monopoli.

Dana yang terkumpul dari para taipan itu kemudian dialirkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di pedesaan Tiongkok. Cupin melihat bahwa apa yang dilakukan Prabowo memiliki DNA yang mirip dengan langkah MBS dan Xi Jinping tersebut. Ini adalah konsep fiscal sovereignty via enforcement, di mana kedaulatan anggaran dicapai melalui penegakan hukum yang tanpa kompromi.

Dalam literatur akademik, Cupin teringat pada pemikiran Mancur Olson dalam bukunya yang berjudul Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships. Olson membedakan antara “roving bandits” (bandit kelana) yang menjarah lalu pergi, dengan “stationary bandits” (bandit menetap) yang menjadi cikal bakal negara. Negara yang kuat, menurut Olson, harus mampu memonopoli kekerasan dan ekstraksi sumber daya demi kepentingan jangka panjang, bukan sekadar penjarahan sesaat.

Tindakan menyita aset dari sawit ilegal dan koruptor ini bisa dilihat sebagai upaya negara untuk menegaskan posisinya sebagai satu-satunya entitas yang berhak melakukan ekstraksi. Cupin juga teringat pada tesis Francis Fukuyama dalam bukunya State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. Fukuyama menekankan bahwa kekuatan negara (state strength) diukur dari kemampuannya untuk menegakkan aturan dan melaksanakan kebijakan, bukan sekadar seberapa besar birokrasinya.

Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah upaya meningkatkan state capacity dengan cara menunjukkan taringnya kepada aktor-aktor non-negara yang selama ini merasa lebih kuat dari hukum. Para pengusaha sawit ilegal dan pengemplang pajak adalah contoh nyata dari lemahnya kapasitas negara di masa lalu. Kini, pendulum itu sedang ditarik paksa ke arah yang berlawanan.

Konsep Distributive Justice atau keadilan distributif juga menjadi landasan moral yang kuat bagi kebijakan ini. John Rawls dalam A Theory of Justice mungkin berbicara tentang keadilan dalam posisi asali, tapi dalam konteks riil Indonesia, keadilan distributif diterjemahkan sebagai pengambilan kembali hak publik. Uang yang diambil dari koruptor bukanlah rampasan perang, melainkan aset publik yang “pulang kandang”.

Cupin menyadari bahwa narasi ini sangat laku dijual ke publik karena menyentuh rasa keadilan masyarakat yang terluka oleh ketimpangan. Siapa yang tidak senang melihat para koruptor dimiskinkan dan uangnya dipakai untuk sekolah anak miskin? Ini adalah populisme yang didukung oleh teknokrasi hukum yang keras.

Namun, Cupin juga paham bahwa meniru gaya Xi Jinping atau MBS memiliki konsekuensi pada iklim demokrasi dan kepastian hukum bagi investor. Jika penegakan hukum ini tidak dilakukan dengan transparansi total, ia bisa berubah menjadi alat pemukul politik bagi lawan-lawan penguasa. Batas antara penegakan hukum murni dan vendetta politik sering kali setipis kulit bawang.

Apakah model kepemimpinan “tangan besi” dalam ekonomi ini akan kompatibel dengan sistem demokrasi Indonesia yang bising dan majemuk? Lalu, apakah ketergantungan pada dana denda dan sitaan ini bisa menjadi model fiskal yang berkelanjutan, atau hanya menjadi suntikan dana segar sesaat sebelum sumbernya mengering?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Tangan Koruptor ke Masa Depan Anak Bangsa

Setelah merenungi aspek filosofisnya, Cupin kembali fokus pada alur distribusi dana yang telah dikumpulkan dengan susah payah itu. Di layar gawainya, terpampang grafik perbandingan anggaran “Before & After” yang menunjukkan lonjakan signifikan di tahun 2026. Salah satu yang paling membuat mata Cupin berbinar adalah kenaikan kuota penerima beasiswa LPDP.

Dari sekadar 3.000 hingga 4.000 penerima, target penerima baru LPDP melonjak menjadi 5.750 orang. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan ribuan mimpi anak muda Indonesia yang mendapatkan tiket untuk terbang lebih tinggi. Cupin teringat pada teori Human Capital yang dipopulerkan oleh Gary Becker dalam bukunya yang berjudul Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis.

Becker berargumen bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan adalah cara paling efektif untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan seseorang di masa depan. Dengan menyalurkan dana sitaan koruptor ke LPDP, negara sedang melakukan transfer kekayaan dari masa lalu yang kelam ke masa depan yang cerah. Uang hasil kejahatan diubah menjadi modal intelektual yang tak ternilai harganya.

Tidak berhenti di situ, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan suntikan dana yang meledak dari Rp 71 triliun menjadi Rp 335 triliun. Cupin membayangkan jutaan anak sekolah yang kini tidak perlu lagi belajar dengan perut keroncongan. Dalam kerangka pemikiran Amartya Sen dalam bukunya Development as Freedom, kebebasan dari rasa lapar dan gizi buruk adalah fondasi utama dari pembangunan manusia.

Tanpa gizi yang cukup, bicara soal bonus demografi hanyalah omong kosong belaka. Program kesehatan yang menargetkan cek kesehatan gratis bagi 136 juta orang juga menjadi bukti pergeseran fokus anggaran. Dari sekadar uji coba skala kecil, kini program tersebut menjadi gerakan nasional yang masif.

Cupin melihat ini sebagai upaya preventif negara untuk menjaga aset terbesarnya, yaitu kesehatan warganya. Anggaran perumahan yang mencapai Rp 58 triliun untuk target 3 juta rumah juga menjadi angin segar bagi kelas pekerja. Ini adalah bentuk nyata dari kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar yang selama ini makin tak terjangkau.

Bahkan sektor ketahanan pangan pun mendapatkan kenaikan anggaran yang signifikan menjadi Rp 210,4 triliun. Cupin menyadari bahwa semua program ini—pendidikan, kesehatan, pangan, papan—adalah pilar-pilar utama welfare state. Namun bedanya, welfare state ala Prabowo ini didanai bukan dengan menaikkan pajak kelas menengah secara brutal, melainkan dengan efisiensi dan penegakan hukum.

Ada semacam kepuasan batin tersendiri bagi Cupin melihat korelasi langsung antara pemberantasan korupsi dengan kesejahteraan rakyat. Selama ini, pemberantasan korupsi sering kali hanya berakhir di berita penangkapan, tanpa rakyat merasakan dampak langsung uang pengembaliannya. Kini, narasi itu diubah: koruptor ditangkap, anak sekolah makan enak.

Ini adalah strategi komunikasi politik yang brilian sekaligus strategi ekonomi yang berisiko namun berpotensi high reward. Jika berhasil, ini akan menjadi legacy yang sulit tandingi; jika gagal, ini akan menjadi janji manis yang pahit di ujung. Namun bagi Cupin saat ini, melihat angka-angka anggaran yang berpihak pada rakyat kecil sudah cukup memberikan secercah harapan.

Pada akhirnya, efisiensi birokrasi dan ketegasan hukum hanyalah alat, sedangkan tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Uang hanyalah energi yang netral; di tangan koruptor ia menjadi racun yang merusak, namun di tangan pemimpin yang amanah, ia bisa menjadi pupuk yang menyuburkan masa depan bangsa. (A43)

Negara menyita jutaan hektare lahan dan menyerahkannya ke Agrinas. Apakah ini sekadar kebijakan ekonomi atau strategi baru di bawah Prabowo?

PinterPolitik.com

“C’est la soupe qui fait le soldat.”  – Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis (1804-1814)

Sore itu, di sebuah kedai kopi Jakarta Selatan yang riuh, Cupin duduk terdiam menatap layar tabletnya dengan kening berkerut. Matanya terpaku pada laporan Bloomberg yang menyoroti langkah agresif pemerintah Indonesia menyita lahan seluas empat juta hektare, sebuah wilayah yang setara dengan luas negara Swiss.

Angka empat juta hektare tersebut bukanlah sekadar statistik acak di atas kertas laporan tahunan. Bagi Cupin, luasan tanah masif yang diambil dari sektor perkebunan dan tambang ini adalah pernyataan kekuasaan yang tak terbantahkan dari Presiden Prabowo Subianto.

Pembersihan lahan ini bermula secara intensif sejak bulan Maret, menyasar aset-aset taipan yang terjerat kasus korupsi hingga tumpang tindih kawasan hutan. Namun, yang membuat Cupin tertegun adalah fakta bahwa operasi raksasa ini dikomandoi langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, sahabat lama sang Presiden dari masa dinas militer.

Kehadiran figur pertahanan di garis depan penertiban ekonomi mengirimkan sinyal yang sangat spesifik kepada publik. Ini bukan lagi sekadar penegakan hukum administratif biasa, melainkan sebuah operasi pengamanan aset negara yang dijalankan dengan presisi komando.

Cupin menggeser layar tabletnya ke bawah untuk mencari tahu ke mana muara dari jutaan hektare tanah yang telah “dibebaskan” tersebut. Laporan menyebutkan bahwa aset-aset sitaan itu diserahkan pengelolaannya kepada Agrinas Palma Nusantara, sebuah badan usaha yang kini memegang peran sentral dalam strategi baru ini.

Agrinas bukanlah perusahaan pelat merah sembarangan yang lahir tanpa arah tujuan yang jelas. Cupin tersenyum kecil saat membaca bahwa entitas ini dipimpin oleh jajaran purnawirawan perwira militer, termasuk Agus Sutomo yang menjabat sebagai Presiden Direktur.

Pola kepemimpinan ini mengingatkan Cupin pada narasi besar yang sering didengungkan Prabowo tentang bahaya kebocoran kekayaan nasional. Sang Presiden kerap mengkritik keras perilaku elite dan asing yang ia sebut mempraktikkan “greedy-nomics” atau ekonomi rakus yang merugikan rakyat banyak.

Dengan menyita lahan dari swasta nakal dan menyerahkannya ke Agrinas, negara seolah sedang mengambil alih kendali “kue” ekonomi secara paksa namun legal. Agrinas kini tercatat memegang portofolio lahan seluas 1,7 juta hektare, menjadikannya salah satu pemain terbesar di dunia dari segi penguasaan area.

Ambisi di balik pengambilalihan ini ternyata jauh melampaui sekadar retorika penyelamatan aset negara yang mangkrak. Agrinas memiliki target strategis untuk menyuplai sepertiga kebutuhan minyak goreng nasional dan mulai memproduksi biodiesel pada tahun 2029.

Bagi Cupin, ini adalah indikasi bahwa negara tidak lagi ingin menjadi wasit yang hanya meniup peluit dari pinggir lapangan. Negara kini memutuskan untuk masuk ke tengah gelanggang, merebut bola, dan bertekad menjadi pemain inti dalam industri pangan dan energi.

Langkah ini tentu menimbulkan perdebatan teoretis yang menarik di benak Cupin mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Apakah sentralisasi aset di bawah komando orang-orang pertahanan ini adalah kelahiran model ekonomi baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya?

Lalu, di tengah sorotan investor global yang mulai was-was, apakah strategi mengambil alih lahan produktif ini benar-benar solusi jitu atau justru bom waktu bagi iklim investasi? Dua pertanyaan itu menggantung di benak Cupin, menuntut jawaban yang lebih dalam dari sekadar permukaan berita.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tiga “Matra” BUMN ala Prabowo?

Lamunan Cupin berlanjut ke ranah pemikiran yang lebih abstrak, mencoba membedah fenomena ini dengan pisau analisis ekonomi politik. Apa yang dilakukan pemerintahan Prabowo dengan Agrinas sebenarnya memiliki jejak teoretis yang kuat dalam konsep command economy atau ekonomi komando.

Cupin teringat pada buku The End of the Free Market yang ditulis oleh ilmuwan politik Ian Bremmer. Dalam narasi bukunya, Bremmer menjelaskan kebangkitan fenomena state capitalism di mana negara menggunakan perusahaan milik pemerintah sebagai instrumen utama kekuasaan.

Argumen Bremmer sangat relevan: di abad ke-21, negara berkembang tidak lagi percaya sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas untuk sektor vital. Alih-alih membiarkan swasta mendikte pasar, negara mengambil alih kendali strategis demi memastikan stabilitas politik dan ekonomi domestik terjaga.

Namun, Cupin menangkap nuansa unik dalam kasus Indonesia yang membedakannya dari model kapitalisme negara lainnya. Struktur Agrinas yang terbagi ke dalam fokus spesifik seperti sawit dan pangan sangat mirip dengan struktur organisasi militer yang dikenal sang Presiden.

Dalam doktrin pertahanan, kekuatan militer selalu dibagi menjadi tiga matra utama: Darat, Laut, dan Udara. Prabowo tampaknya sedang menduplikasi doktrin “Tri Matra” ini ke dalam strategi ekonominya untuk mengamankan logistik negara.

Matra pertama bisa disebut sebagai “Matra Darat” atau Agrinas Pangan, yang bertugas mengamankan logistik perut rakyat. Matra kedua adalah “Matra Energi” yang diemban Agrinas Palma Nusantara, fokus mengelola 1,7 juta hektare lahan untuk bahan bakar biodiesel.

Secara implisit, Cupin juga membayangkan adanya “Matra Laut” atau Agrinas Jaladri dalam visi besar ini. Ketiga matra ekonomi ini bekerja di bawah satu komando untuk memastikan kedaulatan sumber daya tidak bocor ke tangan asing.

Mengapa negara harus mengambil risiko besar mengelola lahan yang sebagian masih berupa hutan atau tanah terlantar? Cupin menemukan jawabannya dalam pemikiran Mariana Mazzucato lewat bukunya yang terkenal, The Entrepreneurial State.

Mazzucato menarasikan bahwa negara sering kali harus menjadi aktor utama yang berani mengambil risiko “mission-oriented” yang dihindari swasta. Swasta mungkin enggan merestorasi lahan rusak karena hitungan profit, tapi negara melakukannya demi misi keamanan pasokan atau security of supply.

Penunjukan purnawirawan di jajaran Agrinas dan kepemimpinan Menhan di Satgas mempertegas bahwa ekonomi kini diperlakukan sebagai operasi militer. Logika yang dipakai bukan lagi sekadar efisiensi pasar, melainkan ketahanan logistik layaknya persiapan menghadapi perang panjang.

Seperti kata pepatah Napoleon Bonaparte yang melegenda, tentara berbaris di atas perutnya, begitu pula sebuah negara. Prabowo paham betul bahwa kedaulatan modern mustahil tegak jika perut rakyat dan tangki energi bangsa masih bergantung pada belas kasihan impor.

Dengan menguasai “Tiga Matra” ekonomi ini, Agrinas didesain menjadi buffer strategis saat pasar global bergejolak. Namun, sentralisasi semacam ini tentu memiliki tantangan manajemen yang tidak bisa dianggap enteng oleh siapa pun.

Mampukah para jenderal ini bertransformasi menjadi CEO yang lincah mengelola bisnis raksasa di tengah pasar yang dinamis? Dan apakah konsentrasi kekuasaan ekonomi ini tidak akan memicu resistensi balik dari pasar yang merasa ruang geraknya semakin sempit?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Benteng Kedaulatan di Tengah Turbulensi?

Cupin meletakkan tabletnya di meja dan memandang ke luar jendela kedai kopi, melihat langit Jakarta yang mulai gelap. Ia sadar bahwa langkah Prabowo menyita jutaan hektare lahan tidak bisa dilihat dalam ruang hampa domestik semata, melainkan respons terhadap dunia yang berubah.

Pikirannya melayang pada buku The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations karya Daniel Yergin. Yergin menggambarkan dengan brilian bagaimana peta energi dan geopolitik dunia sedang digambar ulang oleh persaingan antarnegara adidaya.

Salah satu tesis utama Yergin adalah tentang fragmentasi global yang membuat rantai pasok menjadi senjata atau weaponization of supply chains. Negara yang bergantung total pada impor pangan dan energi dari luar berada dalam posisi yang sangat rentan untuk didikte.

Indonesia, sebagai eksportir utama minyak sawit, nikel, dan timah, memegang kartu kunci dalam percaturan sumber daya global ini. Membiarkan aset strategis ini dikuasai secara liar tanpa kendali negara sama saja dengan membiarkan pintu gerbang benteng pertahanan terbuka lebar bagi musuh.

Cupin mulai memahami benang merah di balik manuver “Land Grab” yang dilaporkan Bloomberg tersebut. Penertiban empat juta hektare lahan sawit dan tambang sejatinya adalah upaya membangun benteng logistik sebelum badai krisis benar-benar datang.

Teori Economic Security yang dipopulerkan oleh Barry Buzan juga sangat relevan untuk membedah situasi ini. Buzan menyatakan bahwa keamanan ekonomi adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari keamanan nasional sebuah negara.

Jika pasokan biodiesel dan minyak goreng dikuasai oleh Agrinas, maka negara memiliki kendali penuh atas “tombol” stabilitas sosial. Prabowo tampaknya tidak ingin mengulang sejarah kelam kelangkaan komoditas yang pernah mengguncang stabilitas politik dalam negeri di masa lalu.

Dengan target produksi biodiesel pada 2029, Agrinas Palma Nusantara dipersiapkan menjadi sekoci penyelamat energi nasional. Ini adalah pertaruhan besar yang menggunakan modal politik dan sumber daya negara demi sebuah visi kemandirian.

Apa yang dilihat Cupin hari ini adalah sebuah eksperimen besar dari seorang pemimpin berlatar belakang militer. Prabowo sedang mencoba membuktikan bahwa di tengah dunia yang chaotic, pendekatan tangan besi dalam menata sumber daya alam adalah sebuah keniscayaan.

Strategi ini mungkin membuat investor ketar-ketir, seperti yang dicatat oleh para analis pasar. Namun bagi negara, kepemilikan aset riil adalah jaminan keamanan yang jauh lebih berharga daripada sekadar sentimen pasar sesaat.

Sebagai simpulan, strategi “Tiga Matra” BUMN melalui Agrinas bukanlah sekadar upaya bisnis negara mencari untung semata. Ini adalah doktrin pertahanan semesta yang diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi untuk menghadapi masa depan yang tak pasti.

Prabowo sedang mengirim pesan bahwa Indonesia tidak akan lagi menjadi penonton pasif dalam perebutan sumber daya. Lewat Agrinas, Indonesia menyatakan diri sebagai pemain inti yang memegang kendali penuh atas nasib pangan dan energinya sendiri. (A43)

Sorotan publik terhadap kerusakan lingkungan di Sumatera semakin deras setelah terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Mengapa ini momentum ‘Green Leviathan’ untuk Prabowo?

PinterPolitik.com

“Lewat Satgas PKH, Prabowo membalikkan peta kekuasaan ekonomi yang selama ini dikendalikan kelompok non-negara” – Amir Hamzah, pengamat intelijen dan geopolitik

Cupin selalu bilang bahwa sebuah bencana sering datang seperti tamu tak diundang: tiba-tiba muncul, meninggalkan kekacauan, lalu memaksa kita menatap cermin lebih lama dari biasanya. Itulah yang terjadi ketika banjir bandang dan longsor besar melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di penghujung 2025, menghapus perkampungan, merenggut ratusan nyawa, dan meninggalkan jejak luka ekologis yang tak mudah sembuh.

Yang membuat Cupin tertegun bukan hanya air bahnya, tetapi ribuan batang kayu gelondongan yang meluncur seperti proyektil dan menghantam apa saja di jalurnya. Dalam salah satu video, ia menunjuk layar sambil berbisik, “Bang, ini bukan banjir biasa, ini banjir yang bawa sejarah buruk dari hulu.” Kayu-kayu itu seperti arsip hidup dari deforestasi yang selama puluhan tahun dibiarkan tumbuh dalam senyap.

Para ahli lingkungan segera mengonfirmasi kecurigaan Cupin. Greenpeace Indonesia mencatat bahwa antara 1990 hingga 2024, hutan alam Sumatera Utara mengalami konversi masif ke sawit, pertanian lahan kering, dan perkebunan kayu, termasuk 70.000 hektare area Batang Toru yang hilang sejak 1990, menyisakan hanya separuh tutupan hutan yang tersisa. Yang lebih berat, hampir sepertiga wilayah tangkapan air Batang Toru kini terikat pada izin ekstraktif yang terus merangsek tanpa henti.

Bayu Dwi Apri Nugroho dari Universitas Gadjah Mada menjelaskan bahwa banjir Sumatera berbeda secara kualitatif dari banjir di Thailand, Vietnam, atau Filipina. Ia menekankan bahwa di negara-negara tetangga itu, tingkat kerusakan hulu DAS tidak sedalam di Indonesia sehingga volume debris seperti di Sumatera hampir tidak pernah muncul. “Ini bukan cuma banjir, ini balasan dari hulu,” gumam Cupin, menirukan para peneliti yang ia baca.

Presiden Prabowo Subianto sendiri mengakui bahwa bencana ini merupakan alarm perubahan iklim yang semakin keras. Namun, Cupin bertanya dengan nada bercampur cemas: “Kalau kita sudah tahu bencananya sebesar ini, masihkah kita cukup mengandalkan pendekatan biasa-biasa saja?” Pertanyaan itu menggantung seperti kabut di antara reruntuhan desa-desa yang luluh lantak.

Dua pertanyaan utama kemudian mencuat di tengah publik. Pertama, apakah Indonesia perlu menengok model negara lain yang berhasil melakukan transformasi ekologis secara drastis melalui peran negara yang kuat? Kedua, apakah bencana Sumatera dapat menjadi titik balik yang menjustifikasi pendekatan lebih tegas terhadap oligarki ekstraktif yang selama ini dianggap terlalu dominan dalam pengelolaan hutan?

Cupin menyebut dua pertanyaan itu sebagai “duet maut” karena keduanya menuntut jawaban yang tidak sekadar teknokratis, tetapi politis. Ia berkisah bahwa tragedi besar sering kali menjadi awal dari konsensus baru, dan mungkin—katanya sambil menatap peta Sumatera—“kita sedang berada di mulut gua konsensus itu sekarang.”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ecological Civilization ala Tiongkok

Cupin suka mengibaratkan Tiongkok sebagai pemain catur yang pikirannya selalu lima langkah ke depan, terutama dalam urusan ekologi. Ia bilang, “Bang, mereka itu dulu rusak-rusakan, tapi sekarang model transformasinya bisa bikin orang geleng-geleng,” lalu menunjukkan setumpuk jurnal tentang konsep Ecological Civilization yang kini menjadi fondasi pembangunan negeri tersebut.

Konsep ini mulai dibahas dalam ranah akademik sejak 1980-an, namun baru mendapat bobot politik ketika diusulkan pada Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok tahun 2007. Sejak 2012, Xi Jinping mendorongnya menjadi paradigma nasional dan pada 2018 memasukkannya ke dalam konstitusi negara sebagai strategi pembangunan jangka panjang. Cupin berkomentar, “Kalau sudah masuk konstitusi, itu bukan slogan; itu niat besar.”

Dalam artikelnya, Hongwei Li menjelaskan bahwa pemikiran Xi tentang peradaban ekologis berakar pada falsafah harmoni antara manusia dan alam, sebuah gagasan yang menolak dikotomi keras antara ekonomi dan ekologi. Cupin menggambar dua gunung—satu hijau dan satu emas—lalu berkata bahwa Xi menganggap keduanya bukan musuh, tetapi pasangan yang harus diseimbangkan melalui dialektika. Ia sering menyebut analogi itu sambil menggoyang-goyangkan tangannya seperti menimbang dua benda.

Penelitian Sam Geall dan Adrian Ely dari Universitas Sussex yang dipublikasikan dalam China Quarterly menunjukkan bahwa kekuatan naratif berperan besar dalam membentuk jalur keberlanjutan Tiongkok. Mereka menemukan bahwa negara menggunakan narasi pembangunan hijau bukan hanya sebagai retorika, tetapi untuk menggerakkan inovasi, investasi, dan perubahan kebijakan secara sistematis. Cupin menyebutnya “orchestrated sustainability,” semacam orkestra raksasa yang digerakkan negara.

Penelitian lain yang terbit melalui PubMed Central menjelaskan bahwa Tiongkok juga mendirikan lembaga riset khusus untuk memperkuat basis ilmiah transformasi ekologinya, seperti Institut Peradaban Ekologis di bawah Akademi Ilmu Sosial Tiongkok. Cupin melihat ini sebagai bukti bahwa transformasi ekologis tidak bisa mengandalkan heroisme seorang pemimpin saja, tetapi membutuhkan birokrasi yang diperkuat oleh ilmu pengetahuan.

Yang paling membuat Cupin kagum adalah sistem enforcement Tiongkok yang disiplin dan terukur. Mereka menjadikan Ecological Civilization sebagai kompas dalam rencana lima tahunan, indikator penilaian pejabat, serta mekanisme akuntabilitas lintas pemerintah. Cupin pernah berkata, “Kalau gunung sudah masuk sistem penilaian pejabat, ya mereka pasti jaga gunung.”

Namun ia tidak menelan mentah-mentah pendekatan Tiongkok tersebut. Cupin menekankan bahwa model terpusat dan top-down tidak serta-merta bisa ditiru oleh negara demokrasi seperti Indonesia, yang memiliki spektrum aktor jauh lebih plural dan sistem checks and balances yang berbeda. Ia seperti mengingatkan kita bahwa mengadopsi semangat bukan berarti menyalin seluruh instrumen politiknya.

Meski begitu, Cupin percaya bahwa Indonesia perlu menimbang aspek enforcement dari model Tiongkok tanpa harus mengorbankan nilai demokratis. Baginya, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana negara dapat memimpin transformasi ekologis secara kuat, tegas, tetapi tetap akuntabel. “Kalau tidak ada enforcement,” katanya, “kita hanya akan jadi negara yang pandai membuat rencana, tetapi miskin pelaksanaan.”

Bagi Cupin, pembelajaran terbesar dari Tiongkok adalah keberanian untuk memosisikan krisis ekologis sebagai isu eksistensial. Ia berkata bahwa selama Indonesia masih melihat kerusakan hutan sebagai masalah administratif semata, perubahan besar tidak akan pernah terjadi. Maka, pemimpin harus berani menetapkan visi jangka panjang, bahkan ketika visi itu menuntut negara mengambil peran yang lebih dominan.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Prabowo dan Momentum “Green Leviathan”

Cupin tiba-tiba mengetuk meja ketika membaca capaian Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Ia berkata, “Bang, ini bukan operasi biasa; ini operasi yang niatnya merombak peta kekuasaan ekonomi di hutan.” Satgas PKH, yang dibentuk melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 dan dipimpin Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, diberi mandat untuk menertibkan aktivitas ilegal di kawasan hutan.

Dalam delapan bulan, Satgas PKH menguasai kembali 3,4 juta hektare hutan dan menyelematkan aset negara lebih dari Rp150 triliun. Cupin mencatat bahwa 1,5 juta hektare kini dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk kegiatan produktif, sebuah langkah yang menurutnya “bukan hanya merapikan tanah, tetapi merapikan kepemilikan.” Ia menilai bahwa angka ini adalah indikasi nyata bahwa negara sedang menancapkan kembali otoritasnya.

Di sinilah Cupin memperkenalkan kita pada konsep “Green Leviathan,” sebuah ide yang berakar dari teori sekuritisasi Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde dalam buku Security: A New Framework for Analysis. Mereka menjelaskan bahwa isu bisa menjadi persoalan keamanan jika aktor sekuritisasi meyakinkan publik bahwa ancaman tersebut bersifat eksistensial. Cupin berkata, “Kalau hutan kita hancur dan rakyat mati, itu ancaman eksistensial.”

Trombetta, dalam artikelnya di Security Dialogue, juga menjelaskan bahwa sekuritisasi lingkungan dapat mengubah logika keamanan suatu negara. Cupin merasa teori itu “klik” dengan situasi Indonesia pasca-banjir Sumatera karena kerusakan hutan telah menyebabkan hilangnya nyawa, ancaman ketahanan pangan, dan kerentanan ekonomi. Ia menyebut bahwa negara berhak mengambil tindakan luar biasa dalam situasi seperti ini.

Presiden Prabowo, menurut Cupin, berada pada posisi unik untuk menjadi Green Leviathan Indonesia. Latar belakang militernya membuat ia memiliki pola pikir komando yang cocok untuk menghadapi kerusakan lingkungan yang kompleks. Namun Cupin mengingatkan bahwa Leviathan ini bukan makhluk otoriter, melainkan “penjaga hutan yang punya kekuatan, tetapi tetap terikat hukum.”

Perpres Nomor 45 Tahun 2025 memberikan Satgas PKH kewenangan luas, termasuk pemblokiran rekening perusahaan hingga pencegahan pelaku keluar negeri. Cupin berkata bahwa pendekatan ini bukan upaya menakut-nakuti, tetapi mekanisme untuk menyeimbangkan kekuatan negara dengan kekuatan oligarki yang selama ini menguasai nikel, sawit, batu bara, dan emas. Ia menyebutnya “rebalancing of power,” sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah sumber daya alam Indonesia.

Amir Hamzah, pengamat intelijen, menyebut Satgas PKH sebagai manuver untuk menghajar oligarki yang menguasai hutan. Cupin menyebut komentar itu “pedas tapi tidak salah,” karena memang selama beberapa dekade, aktor non-negara memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah pemanfaatan hutan. Ia menambahkan bahwa bencana Sumatera kini menjadi landasan moral bagi negara untuk mengambil langkah lebih tegas.

Yang menarik bagi Cupin adalah respons publik terhadap Satgas PKH yang cenderung positif, seperti apresiasi FSPI yang menyebutnya sebagai wujud keberanian Presiden Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa publik siap menerima negara yang lebih kuat selama tindakan tersebut berpihak pada kepentingan rakyat. Cupin menyebutnya “legitimasi ekologis,” sebuah modal politik yang sangat penting.

Pembelajaran dari Tiongkok menunjukkan bahwa perubahan ekologis membutuhkan institusi kuat, sistem monitoring efektif, dan keberlanjutan political will. Cupin melihat Satgas PKH sebagai embrio institusi tersebut, meski ia mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas agar Leviathan tidak berubah menjadi monster kekuasaan.

Cupin menutup catatannya dengan kalimat yang sederhana tetapi tajam: “Kalau negara tidak melindungi hutan, maka tidak ada yang akan melindunginya.” Baginya, Green Leviathan bukan sekadar konsep, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa bencana Sumatera tidak menjadi bab yang terus berulang dalam sejarah Indonesia. Ia percaya bahwa masa depan ekologis Indonesia bergantung pada keberanian negara untuk bertindak kini, sebelum semuanya terlambat. (A43)