Prabowo bentuk Satgas Pertumbuhan Ekonomi berisi 27 menteri. Bisakah Indonesia akhirnya lepas dari gravitasi pertumbuhan 5 persen?

PinterPolitik.com

“For middle-income countries to have high income in decades rather than centuries, it would need a miracle.” – Indermit Gill, Kepala Ekonom World Bank Group (Oktober 2024) 

Cupin sedang menghitung ulang cicilan bulanannya ketika mata tertumbuk pada notifikasi berita: Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026. Ia mengernyitkan dahi — bukan karena beritanya mengejutkan, melainkan karena angka-angka yang mengikutinya terasa seperti déjà vu abadi.

IMF baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia 2026 menjadi 5 persen, Bank Dunia lebih suram di 4,7 persen, dan OECD mematok 4,8 persen. Cupin mengingat angka yang sama muncul tahun lalu, tahun sebelumnya, dan — jika ia jujur — sepanjang hidupnya sebagai pekerja swasta di Bekasi.

Analis CRIF Asia menyebut era ini sebagai The Great Tension — konvergensi tekanan dari perang Timur Tengah, tarif perdagangan, dan perlambatan China yang datang serentak. Namun bagi Cupin, ada fenomena yang lebih mendasar dari semua badai itu: Indonesia seperti memiliki gravitasi tak kasat mata yang selalu menarik pertumbuhannya kembali ke angka 5 persen, apa pun yang terjadi.

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah memperingatkan bahwa pertumbuhan 5 persen tidak cukup bagi Indonesia untuk naik kelas. Indermit Gill, Kepala Ekonom Bank Dunia, bahkan menggunakan kata “keajaiban” — merujuk teori middle-income trap yang ia kembangkan bersama Homi Kharas pada 2007, di mana negara berkembang terjebak di tingkat pendapatan tertentu tanpa mampu naik ke orbit lebih tinggi.

Dengan PDB per kapita 5.200 dolar yang perlu melonjak ke 19.000–22.000 dolar demi visi Indonesia Emas 2045, matematikanya jelas: pertumbuhan 5 persen tidak akan mengantarkan Indonesia tepat waktu. Cupin membaca bahwa pemerintah tetap mempertahankan target 5,4 persen sesuai APBN 2026 dan kini membentuk satgas berisi 27 menteri untuk mengakselerasinya.

Satgas ini dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua I, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II, serta wakil ketua dari Menteri Keuangan, Menteri Investasi, hingga Kepala Bappenas. Cupin melihatnya sebagai semacam Space Force — pasukan khusus yang dibentuk bukan untuk menjaga orbit, melainkan untuk menembus gravitasi.

Tetapi pertanyaan menggantung di benak Cupin sebelum ia menggulir lebih jauh. Pertama, apakah ada preseden negara lain yang berhasil menembus gravitasi pertumbuhannya menggunakan instrumen serupa? Kedua, apa yang membedakan satgas yang sukses dari yang sekadar menjadi rapat koordinasi berbiaya APBN?

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jejak Para “Space Force”

Cupin memutuskan untuk menggali lebih dalam, dan apa yang ia temukan ternyata mengejutkan: hampir semua negara yang berhasil naik kelas ekonomi memiliki versi “Space Force”-nya masing-masing. Justin Yifu Lin dalam bukunya New Structural Economics berargumen bahwa negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah yang mampu mengoordinasikan transisi industri secara strategis — bukan membiarkan pasar bekerja sendiri, bukan pula mengintervensi membabi buta.

Korea Selatan di bawah Park Chung-hee membentuk Economic Planning Board (EPB) pada awal 1960-an — super-ministry yang menggabungkan perencanaan dan penganggaran. Ha-Joon Chang dalam Kicking Away the Ladder menyebut pendekatan Korea sebagai disciplined support: negara memberikan kredit murah kepada industri yang memenuhi target ekspor, dan mencabutnya dari yang gagal.

China menggunakan Leading Small Groups (LSG) — analisis CSIS menunjukkan bahwa LSG di bawah Xi Jinping mampu melewati proses kebijakan konvensional. Malaysia membentuk PEMANDU di bawah Idris Jala, yang dalam wawancaranya dengan McKinsey menekankan prinsip kunci: kejelasan absolut tentang apa yang disebut “sukses” — angka investasi dan lapangan kerja yang bisa dihitung, bukan retorika umum.

Dalam delapan bulan pertama, PEMANDU mengamankan komitmen investasi 55 miliar dolar — 12 persen dari target satu dekade. Vietnam, dengan komite reformasi Doi Moi yang lebih pragmatis, kini tumbuh 7,1 persen dan melampaui Indonesia.

Dua pertanyaan kembali muncul di kepala Cupin. Pertama, pada kecepatan berapa persisnya setiap negara itu menembus gravitasinya — dan berapa lama prosesnya? Kedua, escape velocity seperti apa yang realistis bagi Indonesia saat ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bahan Bakar Roket “Space Force” Prabowo?

Cupin mulai memetakan. Korea Selatan melompat dari PDB per kapita 87 dolar ke lebih dari 10.000 dolar dalam tiga dekade dengan pertumbuhan rata-rata 8 persen per tahun, sementara China tumbuh rata-rata 10 persen dari 1978 hingga 2010 — melampaui target Deng Xiaoping sendiri yang hanya 7,2 persen.

India menawarkan preseden paling relevan: selama tiga dekade kemerdekaannya, ekonomi India terjebak di 3,5 persen — kondisi yang ekonom Raj Krishna pada 1978 beri nama Hindu Rate of Growth. India menembus gravitasinya melalui liberalisasi 1991 dan NITI Aayog pada 2015, kini tumbuh 6,5 persen — riset LPEM Universitas Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan laju serupa sebelum bonus demografi berakhir sekitar 2035.

Daron Acemoglu dan James Robinson dalam Why Nations Fail menunjukkan bahwa critical junctures — momen di mana tekanan eksternal bertemu kehendak politik internal — sering menjadi titik balik transformasi ekonomi. Indonesia di 2026 sedang berada persis di momen semacam itu.

Albert Hirschman dalam The Strategy of Economic Development menulis bahwa kemajuan ekonomi sering dimulai dari inducement mechanisms — mekanisme yang memicu rangkaian keputusan berikutnya. Satgas Prabowo memiliki potensi untuk menjadi inducement mechanism semacam itu.

Yang menarik, Cupin melihat bahwa Prabowo tampaknya sudah menyiapkan bahan bakar roketnya sendiri — bukan satu, melainkan beberapa escape velocity potensial sekaligus. Arsitektur APBN 2026 mengungkapkan cetak biru ambisius berupa delapan agenda prioritas yang membentuk satu ekosistem akselerasi.

Yang paling menonjol adalah ketahanan energi dengan alokasi Rp402,4 triliun — sebuah angka yang menandakan bahwa Prabowo membaca transisi energi bukan sekadar sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai instrumen kedaulatan ekonomi. Pada peresmian pabrik kendaraan listrik di Magelang April 2026, Prabowo menyatakan bahwa penutupan PLTD berpotensi menghemat 200 ribu barel minyak per hari — setara 20 persen impor BBM Indonesia.

Cupin memahami logikanya: setiap dolar yang tidak keluar untuk impor minyak adalah dolar yang bisa diinvestasikan kembali ke dalam ekonomi domestik. Michael Ross dalam The Oil Curse berargumen bahwa negara yang mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil memiliki ruang fiskal lebih besar untuk investasi produktif.

Bahan bakar kedua adalah hilirisasi sumber daya alam, dengan 33 proyek senilai ratusan triliun rupiah yang sedang berjalan. Mariana Mazzucato dalam The Entrepreneurial State berargumen bahwa negara yang berhasil melompat kelas ekonomi berani memposisikan diri sebagai investor of first resort di sektor strategis.

Bahan bakar ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia — dari Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun hingga alokasi pendidikan Rp757,8 triliun. Korea Selatan dan China sama-sama menembus gravitasinya dengan investasi masif di human capital.

Bahan bakar keempat — yang sering luput dari perhatian — adalah Danantara sebagai instrumen investasi produktif dan hilirisasi senilai puluhan miliar dolar. Ha-Joon Chang dalam 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism mencatat bahwa hampir semua negara yang berhasil naik kelas memiliki semacam sovereign investment vehicle yang mengalokasikan kapital ke sektor-sektor strategis secara terkoordinasi.

Cupin menutup layar ponselnya dan menatap langit-langit kamar. Ia tahu bahwa “Space Force” sudah ditempatkan di landasan peluncuran, bahan bakarnya sudah diisi — mandat presiden, konfigurasi kekuasaan yang kuat, empat escape velocity potensial yang berjalan simultan, dan tekanan global yang menjadikan reformasi bukan lagi pilihan melainkan keharusan.

Yang akan menentukan apakah Indonesia benar-benar menembus Gravitasi 5 Persen atau sekadar berputar di orbit yang sama bukanlah desain roketnya di atas kertas — melainkan kualitas eksekusi di lapangan, dan itu adalah cerita yang baru akan ditulis oleh waktu. (A43)