Rest in peace, Pak Doni Monardo. Terima kasih atas semuanya. 

Mantan Kepala BNPB, Doni Monardo dikabarkan meninggal pada tanggal 3 Desember 2023. Kepergiannya dikenang sebagai salah satu momen di mana Indonesia kehilangan salah satu anak bangsanya yang paling berjasa untuk negara.

Deretan penghargaan dan pencapaian yang diperoleh Doni Monardo bahkan membuatnya kerap diidolakan oleh sebagian masyarakat untuk menjadi KSAD atau Panglima TNI selanjutnya.

PinterPolitik.com

Alangkah indahnya kedatangan bulan Ramadan yang senantiasa dinanti banyak orang ini. Selain karena ibadahnya, tak sedikit orang menjadikan bulan suci ini untuk bersilaturahmi dengan sesama – misalnya dengan mengadakan buka bersama (bukber).

Siapa yang tidak menanti-nanti momen-momen bukber? Selain – biasanya – hanya menjadi wacana yang tidak terwujud, bukber ternyata juga jadi momen untuk unjuk diri – misal dengan bercerita kepada teman-teman lama soal pencapaian apa saja yang telah diraih.

Tentunya, diharapkan agar tidak terjadi obrolan-obrolan yang bersifat takabur alias sombong ya. Bagaimana pun, sifat rendah hati lebih disukai oleh banyak orang.

Mungkin, inilah mengapa Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyarankan agar bukber tidak disertai dengan acara ngobrol-ngobrol. Barang kali, selain bisa menularkan Covid-19, bisa juga muncul pembicaraan-pembicaraan yang berisi penuh gaya.

Namun, apakah benar bukber hanya membahas soal sejauh mana kehidupan masing-masing berjalan – maksudnya siapa yang sudah paling maju duluan? Boleh jadi, tidak. 

Pasalnya, kita hanya bercengkerama sambil menertawakan kebodohan-kebodohan yang terjadi di masa lampau. Ya, bisa dibilang ini merupakan reuni kecil-kecilan. 

Mungkin, kita harus tetap bersiap-siap untuk belajar bagaimana caranya melakukan telepati. Siapa tahu ternyata ngobrol adalah hal yang benar-benar dilarang saat bukber nanti?

Namun, berbahagialah kalian yang merupakan warga Jawa Barat (Jabar) karena Gubernur Ridwan Kamil (RK) alias Kang Emil telah bertitah. Kata salah satu calon potensial dalam bursa calon presiden (capres) 2024 tersebut, bukber tetap dipersilakan dengan satu syarat.

Apa syaratnya? Syaratnya adalah 1M, yakni tetap mengenakan masker selama kegiatan bukber berjalan. Sebenarnya, inipun agak sulit karena tidak ada orang yang tidak melepas masker saat makan.

Mungkin, Kang Emil paham bahwa masyarakat sudah muak dan bosan dengan berbagai pembatasan sosial yang diterapkan kala Covid-19. Terlebih, ini sudah menjadi bulan Ramadan ketiga semenjak pandemi menghantam negeri kita tercinta ini.

Lagipula, seperti yang dibilang oleh Barbra Teater dan teman-temannya dalam tulisan Meeting Social Needs and Loneliness in a Time of Social Distancing under COVID-19, kebutuhan untuk bersosial dan pemenuhan rasa kesepian (loneliness) merupakan hal yang bisa berpengaruh pada kesehatan seseorang. Barang kali, bukber yang tidak hanya sekadar wacana merupakan hal yang bisa memulihkan kesehatan masyarakat dalam menyambut bualn Ramadan ini. (A43)

PinterPolitik.com

“Statistics are like a bikini. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital”-Aaron Levenstein, Profesor Administrasi Bisnis di Baruch College

Akhir Agustus lalu, penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia berada di titik yang mengkhawatirkan. Laju penambahan tersebut bahkan sampai memaksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat seperti sebelum masa transisi.

Kuat diduga, peningkatan kasus yang terjadi kala itu disebabkan oleh libur panjang di bulan sebelumnya. Pada akhir Agustus lalu, pemerintah memang menetapkan tanggal merah dan cuti bersama menyambut HUT Kemerdekaan ke-75 RI dan peringatan tahun baru Islam.

Rangkaian libur panjang tersebut kemudian mendorong tingkat mobilisasi masyarakat menjadi lebih tinggi. Akibatnya penularan Covid-19 menjadi tak terkendali.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, cuti bersama menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW akhir pekan lalu juga dikhawatirkan menimbulkan efek serupa. Sejumlah ahli kesehatan seperti epidemiolog bahkan sempat meminta pemerintah menghapus cuti bersama yang berpotensi kontraproduktif terhadap penanganan pandemi.

Kendati begitu, dua hari pasca berakhirnya cuti bersama, tren penambahan kasus positif Covid-19 seperti yang dikhawatirkan belum terlihat. Sebaliknya, tren penambahan kasus dalam dua hari terakhir justru mengalami penurunan.

Pada 1 November lalu, kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 2.969 kasus. Tak jauh berbeda, kemarin pemerintah juga kembali mencatatkan penambahan 2.618 kasus baru.

Meski masih mencatatkan penambahan, akan tetapi angka-angka tersebut bisa dibilang cukup menggembirakan. Sebab jumlah itu mengalami penurunan cukup signifikan dari rata-rata penambahan kasus di bulan sebelumnya yang bisa mencapai 3-4 ribu kasus baru perharinya.

Di saat yang sama, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19, Doni Monardo menyebut bahwa jumlah kasus aktif di Indonesia turun 7,32 persen dari bulan sebelumnya. Pernyataan Doni itu kemudian diafirmasi oleh data okupansi Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 di Wisma Atlet, Jakarta yang tak sampai 40 persen.

Kendati begitu, kabar-kabar gembira tersebut nyatanya tak berhasil meyakinkan para pakar kesehatan. Mereka yakin kenyataan sebenarnya tidaklah secantik data-data statistik yang disampaikan pemerintah.

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko menilai penurunan jumlah penambahan kasus positif nyatanya dibarengi oleh penurunan testing yang dilakukan pemerintah. Ia pun mengkritisi pola testing rendah tersebut di tengah klaim angka penularan kasus Covid-19 menurun. 

Jika memang pernyataan Tri Yunis itu benar, lantas pertanyaannya apakah penurunan jumlah kasus positif Covid-19 awal bulan ini merupakan strategi pemerintah untuk ‘mempercantik’ data statistik penanganan pandemi? Jika iya, apa kira-kira tujuannya?

Statistik dan Krisis

Semenjak pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, publik agaknya semakin akrab dengan data-data statistik. Data penambahan jumlah kasus posiitif, jumlah suspek, hingga jumlah testing yang dilakukan pemerintah menjadi makanan pemberitaan sehari-hari.

Kendati begitu, nyatanya bukan baru kali ini saja data-data tersebut menuai sorotan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah menyatakan keraguannya terhadap data-data yang diapaparkan pemerintah sejak April lalu.

Getirnya, keraguan tersebut tak hanya datang dari IDI. Sebuah survei yang dilakukan Tiga Roda Institute bahkan menyatakan lebih dari separuh responden mereka mengaku ragu dengan data Covid-19 yang dipublikasikan pemangku kebijakan terkait.

Meski merupakan salah satu metode yang dapat diandalkan untuk memetakan situasi krisis, namun di saat yang sama, statistik, baik disengaja maupun tidak, juga dapat memberikan pemahaman yang keliru terhadap situasi yang sebenarnya.  

Darrel Huff dalam bukunya yang berjudul How to Lie with Statistic memaparkan beberapa hal yang membuat statistik bisa digunakan untuk berbohong, atau setidak-tidaknya memberikan pemahaman yang keliru kepada pembaca.

Salah satu caranya dengan mengambil sampel yang bias. Artinya statistik bisa digunakan untuk berbohong dengan mengutak-atik sampel. Singkatnya, seseorang bisa salah memahami angka statistik yang sedari awal memang berasal dari sampel yang bias.

Sampel yang bias bisa berasal dari dua hal, yakni jumlah sampel yang kurang, atau pemilihan sampel yang tidak representatif.

Melengkapi pemikiran Darrel, Handi Rita Li dalam tulisannya yang berjudul Political Effect of Economic Data Manipulation mengatakan bahwa data statistik dan data ekonomi memang dapat dimanfaatkan untuk tujuan politik tertentu. Ia menilai membentuk persepsi melalui data statistik merupakan skema yang ideal bagi pemerintah untuk menunjukkan kekuatannya dan untuk memperbaiki keluhan warga, sehingga menstabilkan masyarakat tanpa biaya tinggi.

Krisis kepercayaan terhadap data-data pemerintah nyatanya tak hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat (AS), data-data pandemi yang diterbitkan otoritas setempat juga kerap menuai sorotan.

Michelle R. Smith, Colleen Long dan Jeff Amy dalam tulisan mereka yang berjudul States Accused of Manipulating COVID-19 Statistics to Make Situation Look Better mengatakan sejumlah Negara Bagian di AS, seperti Virginia, Texas, Vermont, hingga Florida disebut-sebut ‘mempercantik’ data testing Covid-19 mereka sebagai dasar untuk melonggarkan pembatasan sosial.

Pemolesan data statistik itu dilakukan dengan cara menggabungkan hasil tes virus, yang menunjukkan infeksi aktif, dengan tes antibodi, yang menunjukkan infeksi masa lalu. Pakar kesehatan masyarakat mengatakan hal itu dapat menghasilkan total pengujian yang tampak mengesankan tetapi tidak memberikan gambaran sebenarnya tentang bagaimana virus menyebar.

Berangkat dari sini, maka dapat dikatakan statistik penambahan kasus positif Covid-19 yang cenderung mengalami penurunan saat ini bisa saja memiliki tujuan politis tertentu sebagaimana yang dilakukan di AS.

Akan tetapi, data tersebut tak bisa serta merta digolongkan sebagai manipulasi, melainkan hanyalah konsekuensi logis dari perubahan teknis dalam proses penghimpunan data statistik. Dalam konteks Indonesia, perubahan teknis yang terjadi adalah berkurangnya jumlah testing yang dilakukan pemerintah.

Kendati dapat bersifat ambigu, tergantung dari apa yang ingin dipersepsikan oleh pembuat, namun Joel Best dalam bukunya yang berjudul Damned Lies and Statistics, mengatakan bahwa solusi dari persoalan ini bukanlah sepenuhnya mengabaikan data-data statistik, melainkan meningkatkan literasi kita terhadap data-data tersebut.

Lalu sekarang pertanyaannya, mengapa pemerintah justru mengurangi kapasitas testing saat tengah terjadi potensi kerumunan massa seperti demonstrasi yang semakin marak dan libur panjang beberapa waktu lalu?

Bendung Dampak Ekonomi?

Gelombang aksi demonstrasi yang semakin marak pasca pengesahan rancangan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) beberapa waktu lalu memang berpotesi kontraproduktif terhadap penanganan pandemi.

Di tengah situasi ini, pemerintah sebenarnya bisa saja menaikan grafik penambahan kasus positif dengan cara meningkatkan kapasitas testing. Kenaikan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk menjadi dasar pelarangan aksi-aksi massa.

Akan tetapi kenyataannya pemerintah tak melakukan hal tersebut. Sebaliknya, pemerintah justru menurunkan kapasitas testing untuk mendapatkan angka penambahan kasus positif yang terlihat lebih terkendali.

Setidaknya, ada sejumlah hal yang kiranya dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk menampilkan data Covid-19 yang lebih terkendali, yakni resesi ekonomi dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang semakin dekat.

Penambahan jumlah kasus positif yang meningkat terlalu tajam bisa saja mendorong kepala daerah untuk kembali menerapkan PSBB ketat, yang berpotensi memperburuk resesi ekonomi. Sementara penyelenggaraan Pilkada, jumlah kasus yang terus meningkat bisa saja membuat para pemilih enggan untuk menggunakan hak suaranya di ajang pesta demokrasi.

Berangkat dari sini, maka bisa saja dikatakan bahwa tren penambahan kasus positif Covid-19 akibat rendahnya testing merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menanggulangi dampak krisis lain, yakni resesi ekonomi. Ini tentu masuk akal jika kita mengingat bahwa Pemerintahan Jokowi memang kerap terjebak dalam diskursus antara memprioritaskan kesehatan atau ekonomi.

Pada akhirnya, meski disandarkan pada teori-teori logis, namun yang tahu alasan di balik terjadinya penurunan kapasitas testing hanyalah pemerintah sendiri. Namun yang jelas, penurunan grafik penambahan kasus positif bukanlah akhir dari pandemi. Apalagi, pemerintah sendiri terlihat ragu apakah tren penurunan itu terjadi secara riil atau tidak. Untuk itu, kewaspadaan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan tetaplah dibutuhkan. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sejak pertama kali diidentifikasi pada awal Maret lalu, kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan setiap harinya. Bahkan baru-baru ini, 3.000 kasus per hari menjadi rekor tersendiri. Tentu saja, statistika ini menjadi catatan minor yang dipersepsikan oleh publik.

Kritik datang bertubi-tubi. Mulai dari epidemiolog, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hingga dari ekonom. Semuanya kompak menyebut pemerintah “salah resep” dalam menangani pandemi Covid-19.

Berbagai kritik tersebut memang cukup beralasan. Dalam keterangan Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, disebutkan bahwa rasio jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 atau positivity rate  di Indonesia mencapai 14 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan data 29 Juli lalu yang sebesar 13,3 persen.

Mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menetapkan standar positivity rate sebesar 5 persen dan ambang batas berbahaya di atas 10 persen, jelas sekali penularan Covid-19 di Indonesia dapat disebut dalam kondisi mengkhawatirkan. 

Situasi ini tentu akan membuat publik semakin menyorot kinerja pemerintah, khususnya Satgas Covid-19. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah dapat dinilai bahwa Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo telah gagal dalam menjalankan tugasnya?

Vitalnya Peran Pemimpin

Para penikmat olahraga sepakbola, tentu tidak asing dengan nama-nama pelatih beken seperti Zinedine Zidane, Jose Mourinho, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, hingga Antonio Conte. Tidak hanya harus memboyong pemain-pemain top, sosok pelatih juga dinilai sangat penting untuk menunjang kesuksesan tim memenangkan gelar.

Kesuksesan Real Madrid dalam meraih gelar Liga Champions tiga kali berturut-turut misalnya, sosok Zidane selaku pelatih dinilai sebagai faktor kunci. Ini terlihat jelas ketika Zidane dipanggil kembali untuk melatih Los Blancos ketika tengah terpuruk pada Maret 2019 lalu. Dan sepertinya terbukti, pada tahun ini, si Putih berhasil mengalahkan Barcelona dalam perebutan gelar La Liga.

Tidak hanya pada kasus Zidane, menitikberatkan kesuksesan suatu tim sepakbola juga dialami oleh berbagai pelatih lainnya. Sebut saja contoh kasus Jose Mourinho yang dipecat dari Manchester United. Kendati terdapat faktor seperti stagnan hingga memburuknya performa pemain, kegagalan si Setan Merah meraih gelar justru dialamatkan kepada sang pelatih.

Tidak hanya pada kasus pelatih sepakbola, salah satu pemikir politik ternama, Niccolo Machiavelli dalam bukunya Discourses juga menyinggung bagaimana pentingnya kualitas suatu pemimpin berperan vital dalam keberhasilan dalam mempertahankan kekuasaan.

Machiavelli, misalnya, mencontohkan kasus David (Daud), putranya Solomon (Sulaiman), dan cucunya Rehoboam. David adalah seorang pemimpin yang luar biasa dalam perang, belajar, dan semua penilaian unggul. Karena kemampuannya yang hebat di bidang militer, Ia dapat mempertahankan kerajaan dan menaklukkan musuh-musuhnya.

Begitu pula dengan putranya Solomon, Ia mampu menjaga kerajaan peninggalan sang ayah karena mewarisi kemampuan militer dan kebijaksanaannya. Akan tetapi, ketika kerajaan diwariskan ke putra Solomon, Rehoboam, yang tidak memiliki kecakapan militer dan kebijaksaan, Rehoboam terlihat bersusah payah mempertahankan enam bagian kerajaannya. 

Sama halnya dengan sorotan kepada pelatih sepakbola dan pemimpin kerajaan seperti dalam tulisan Machiavelli, sosok Doni Monardo selaku Ketua Satgas Covid-19 tentu menjadi pusat perhatian di masa pandemi ini.  Akan tetapi, perlu untuk dipertanyakan dengan serius, tepatkah berhasil dan gagalnya suatu organisasi harus diasosiasikan kepada pemimpin/ketua/kepala organisasi terkait?

Fundamental Attribution Error

Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly turut mengulas hal ini. Pada tahun 1967 di Duke University, diadakan sebuah eksperimen, di mana partisipan diminta untuk menyampaikan argumentasi antara memuji atau menyudutkan Fidel Castro. 

Yang menarik adalah, kendati para peserta diberitahu bahwa pihak yang mengeluarkan argumentasi ditentukan berdasarkan lemparan koin, hampir sebagian besar menilai bahwa argumentasi yang dikeluarkan memang merupakan pendapat asli pihak terkait.

Temuan dalam eksperimen ini kemudian melahirkan bias kognitif yang disebut sebagai fundamental attribution error, yakni adanya kesalahan fundamental dalam melakukan atribusi atas suatu peristiwa.

Pada eksperimen tersebut terlihat jelas telah terjadi kesalahan atribusi, di mana argumentasi yang dikeluarkan dikaitkan dengan pandangan pribadi penutur. Padahal, sebagaimana diketahui, argumentasi ditentukan berdasarkan lemparan koin.

Menurut Dobelli, fundamental attribution error kerap kali terjadi pada level individu. Artinya, terdapat tendensi kuat untuk menaksir terlalu tinggi peran individu pada suatu peristiwa. Kasus pelatih sepakbola seperti Zidane dan Mourinho, ataupun kisah putra Solomon, Rehoboam dari Machiavelli adalah contoh dalam hal ini.

Padahal, jika dianalisis secara menyeluruh, terdapat faktor kompleks yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi. Akan tetapi, karena kognisi manusia sulit menangkap informasi yang begitu kompleks dan bertentangan, informasi yang ada kemudian disederhanakan agar penarikan kesimpulan dimungkinkan untuk dilakukan. Tidak hanya sekedar disederhanakan, informasi yang dikumpulkan juga yang dinilai paling menonjol.

Oleh karenanya, pada kasus meningkatnya pandemi Covid-19, adalah suatu atribusi yang keliru untuk mengatakan bahwa Doni Monardo telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya, terdapat faktor-faktor kompleks yang sejatinya sulit dikontrol oleh Doni.

Ini misalnya dapat dilihat dari pernyataan epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman ketika mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan kebijakan testing, tracing, dan treatment (3T) guna mengendalikan pandemi Covid-19. Menurut Dicky, pemda yang tidak optimal melakukan 3T, seperti menyimpan “bom waktu” yang dapat mengakibatkan ledakan kasus Covid-19.

Sekarang pertanyaannya, mungkinkah Doni memiliki kewenangan memberikan sanksi atau mengintervensi langsung kebijakan pemda? Tentu saja tidak. Bahkan, sekalipun memiliki kewenangan tersebut, aktualisasi kebijakan tetap di tangan pemda terkait.

Pada Mei lalu, Doni juga menyinggung persoalan ego sektoral sejumlah instansi saat menangani pandemi. Salah satunya adalah proses pemeriksaan spesimen di laboratorium yang belum terintegrasi. Ungkapnya, ternyata terdapat hasil pemeriksaan yang tidak dilaporkan kepada gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, melainkan hanya dilaporkan kepada instansi terkait yang berwenang.

Konsekuensi Metodis?

Di luar persoalan fundamental attribution error, terdapat satu hal penting yang juga keliru dimaknai jika menyebut meningkatnya kasus positif Covid-19 adalah kesalahan Doni. Dalam keterangannya pada 30 Agustus lalu, jenderal bintang tiga ini mengungkapkan bahwa peningkatan kasus Covid-19 diakibatkan karena semakin tingginya pemeriksaan spesimen harian. Pada awalnya, pemeriksaan spesimen hanya di kisaran angka 2-3 ribu, namun dalam beberapa hari terakhir, jumlahnya meningkat drastis menjadi 30 ribu.

Artinya, meningkatnya kasus Covid-19 belakangan ini adalah konsekuensi dari peningkatan drastis pemeriksaan spesimen harian yang dilakukan. Kasus ini juga dapat kita temukan dalam laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah pimpinan Susi Pudjiastuti ketika menyebut stok ikan mencapai 12,54 juta ton dari estimasi awal 6,5 juta ton pada 2019 lalu.

Ketua Asosiasi Marikultur Nasional, Muhibudin menyebutkan bahwa pertambahan tersebut terjadi karena adanya perbaikan dalam metode penghitungan stok ikan, seperti menambah sampling dan item pengamatan. KKP sendiri juga mengafirmasi hal ini dengan menyebutkan penilaian stok ikan dengan beragam metodologi terus dikembangkan untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

Dengan kata lain, tanpa bermaksud menyepelekan peristiwa, statistik peningkatan jumlah kasus Covid-19 memang merupakan konsekuensi logis dari perbaikan metodis. Oleh karenanya, dalam kacamata metode, ini sebenarnya adalah hal yang positif.

Pada akhirnya, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa adalah sebuah pemikiran yang prematur dan tidak tepat apabila menitikberatkan tingginya kasus Covid-19 kepada Doni Monardo selaku Ketua Satgas Covid-19. Di luar itu semua, tentu kita berharap agar Doni bersama dengan pihak-pihak lainnya dapat membawa Indonesia keluar dari pandemi Covid-19. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)