PinterPolitik.com

“Swag on ‘em even when you dress casual” – Robin Thicke, musisi asal Amerika Serikat

Kecintaan Ma’ruf Amin pada sarung tampaknya menemui beberapa jalan terjal. Terpilihnya sang kiai sebagai wapres yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat publik mempertanyakan kecintaan Ma’ruf dengan sarungnya.

Pertanyaan itu muncul karena Ma’ruf dinilai akan menjadi wapres pertama yang selalu tampil dengan sarung. Sebagian masyarakat menilai sarung bukanlah pakaian formal yang pantas digunakan pada berbagai kegiatan kenegaraan.

Menanggapi hal tersebut, Ma’ruf sepertinya siap akan berbagai konsekuensi yang ada, termasuk bila harus melepas kecintaannya pada sarung. Pelarian sang kiai pun tertuju pada celana.

Pagi tadi saya bertemu dengan Wakil Presiden @Pak_JK di kantor Wapres. Kami berbincang seputar tugas, tanggung jawab, wewenang dan kerja yang mesti dilanjutkan sebagai wakil presiden nanti, serta banyak memberikan masukkan mengenai permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pic.twitter.com/YyTJavNc0N

— KH. Ma'ruf Amin (@Kiyai_MarufAmin) July 4, 2019

Namun, layaknya kisah-kisah yang mengharukan, secercah harapan mulai terlihat bagi sarung Ma’ruf. Kepala Biro Protokol Sekretariat Wakil Presiden, Sapto Harjono, menjelaskan bahwa Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Resmi mengizinkan sarung untuk tetap dikenakan oleh sang kiai ketika menjabat.

Secercah harapan ini tentunya membuka peluang bagi Ma’ruf untuk tetap mengenakan sarung dalam kesehariannya sebagai wapres nanti. Pertanyaannya, apa sebenarnya makna pakaian – seperti sarung – yang dikenakan para politisi? Kepentingan apa yang diperoleh politisi dari gaya berpakaiannya?

Gaya Berpakaian

Gaya dan cara berpakaian sebenarnya telah lama menjadi bagian dari politik. Biasanya, para politisi menggunakan pakaian-pakaian tertentu untuk memberikan pesan-pesan politik yang diinginkan.

Seorang editor fashion di The Telegraph, Charlie Gowans-Eglinton, menjelaskan bahwa gaya berpakaian para politisi memiliki makna di baliknya. Sebagai sebuah instrumen politis, cara berpakaian politisi menunjukkan kontrol, kesiapan, serta mengkomunikasikan status penggunanya – seperti usia, kekayaan, dan pendidikan.

Perdana Menteri Inggris Theresa May misalnya, lebih memilih mengenakan jas, rok, dan sepatu dengan warna yang mencolok dalam sebuah pidatonya. Pilihan pakaian May bisa jadi merupakan hal yang tepat guna menunjukkan sosoknya yang kuat setelah mengalami kekalahan dalam voting soal Brexit di parlemen Inggris.

Selain May, pemimpin-pemimpin negara lainnya juga kerap menggunakan pakaian sebagai sebuah cara untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Setidaknya, hal inilah yang disampaikan oleh Anne Peirson-Smith dari City University of Hong Kong dalam artikel milik Jing Zhang di South China Morning Post.

Salah satu pemimpin dunia yang selalu tampil dengan gaya berpakaian yang unik adalah pemimpin Libya Muammar Khadafi. Dalam banyak kesempatan, Khadafi selalu mengenakan pakaian yang berbeda-beda – melambangkan pesan-pesan yang berbeda pula.

Gaya berpakaian militer Khadafi misalnya, menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh sang strongman. Cara berpakaian militer tersebut menunjukkan kehadiran kontrol yang dimiliki sang pemimpin.

Cara berpakaian politisi menunjukkan kontrol, kesiapan, serta mengkomunikasikan statusnya.
Share on X

Selain pakaian militer, Khadafi juga beberapa kali mengenakan pakaian khas Afrika. Gaya berpakaian tersebut bisa jadi menandakan kedekatannya dengan negara-negara Afrika lainnya serta nilai-nilai pan-Afrikanisme.

Permainan politik di balik gaya berpakaian Khadafi pun tidak hanya sebatas pakaian khas Afrika. Pemimpin Libya yang tewas dibunuh oleh pemberontak tersebut juga pernah mengenakan sebuah kemeja dengan gambar pemimpin-pemimpin nasionalis Arab dari berbagai negara. Boleh jadi, pakaian tersebut menunjukkan cara Khadafi yang sempat mendukung nilai-nilai pan-Arabisme.

Lalu, bagaimana dengan sarung yang digunakan oleh Ma’ruf?

Jika berkaca pada penjelasan Gowans-Eglinton dan Peirson-Smith serta gaya-gaya berpakaian May dan Khadafi, penggunaan sarung oleh sang kiai bisa jadi turut menyampaikan pesan-pesan politik tertentu. Terlebih lagi, statusnya sebagai ulama sering kali ditonjolkan dalam kontestasi Pilpres 2019 lalu.

Dalam sejarahnya, sarung sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan kelompok Muslim. Dengan mengutip buku Mattiebelle Gittinger, Heide Boehlke dari University of Minnesota menjelaskan bahwa sarung diprediksi berasal dari pedagang-pedagang Muslim dari India dan Arab yang menyebar ke pesisir-pesisir nusantara.

Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana penggunaan sarung tersebut turut merefleksikan dinamika politik di Indonesia?

Politik Sarung

Penggunaan sarung oleh sang kiai bisa jadi bertujuan untuk melambangkan kedekatan dirinya dengan kelompok Muslim tertentu. Boleh jadi, politik sarung ala Ma’ruf turut mencerminkan kontestasi politik di Indonesia.

Joshua I. Miller dari Lafayette College dalam tulisannya yang berjudul Fashion and Democratic Relationships menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakan oleh politisi memiliki signifikansi politik bagi masyarakat. Bahkan, pakaian turut memainkan peran penting dalam sebuah demokrasi.

Dalam negara yang demokratis, individu biasanya akan mengevaluasi dorongan politiknya berdasarkan hubungan-hubungan yang terbangun dalam masyarakat. Gaya berpakaian menjadi penting dalam memengaruhi hubungan-hubungan politik di antara anggota-anggota masyarakat.

Menurut Miller, pakaian turut memanifestasi kesetiaan, keanggotaan, dan kehormatan bagi suatu kelompok karena gaya berpakaian merupakan bentuk ekspresi di balik konflik dan afiliasi yang hadir di masyarakat. Oleh sebab itu, pakaian turut menguatkan ikatan dalam suatu kelompok masyarakat.

Penjelasan Miller tersebut pun dapat menjelaskan penggunaan politik sarung oleh Ma’ruf. Pasalnya, sarung sendiri identik dengan kelompok Muslim yang beraliran tradisionalis di Indonesia, yaitu kelompok santri dan Nahdlatul Ulama (NU).

Sarung telah menjadi identik bagi kelompok Muslim di Indonesia, terutama santri, sejak masa kolonial Belanda. Kain tersebut diperkirakan menjadi simbol perlawanan kelompok pesantren tarekat Islam sejak sekitar tahun 1800-an.

Penggunaan sarung sebagai simbol kelompok Muslim tradisionalis semakin diperkuat dengan fatwa tasyabbuh yang dikeluarkan oleh Muktamar NU kedua pada tahun 1927 di Surabaya. Fatwa tersebut mendorong anggapan bahwa pakaian ala Barat akan menjadikan individu tersebut sebagai bagian dari kelompok Belanda.

Penggunaan sarung oleh kelompok santri ini tetap bertahan setelah masa kolonial Belanda berakhir di Indonesia. Bahkan, sarung menjadi busana wajib bagi sebagian besar pesantren.

Oleh sebab itu, secara tidak langsung, dengan menggunakan sarung, Ma’ruf ingin mengatakan bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok Muslim tradisionalis. Sarung tersebut diandalkannya untuk menguatkan ikatannya dengan kelompok tersebut.

Dari ikatan politik yang kuat tersebut, Ma’ruf bisa jadi mendapatkan keuntungan politik. Apalagi, kontestasi politik yang terjadi di Indonesia juga santer melibatkan kelompok-kelompok Muslim yang saling berseberangan.

Sebagaimana diketahui, sarung kerap menjadi busana yang menjadi ciri dari kelompok Muslim  tradisional seperti NU. Sementara itu, di sisi seberang, kelompok yang lebih puritan cenderung memakai pakaian yang tampilannya sesuai dengan riwayat religius secara tekstual.

Lantas, bila diperbolehkan oleh protokol, apakah Ma’ruf tetap akan mengenakan sarung ketika menjabat?

Jika mengacu pada penjelasan Miller sebelumnya, tidak menutup kemungkinan bahwa Ma’ruf tetap akan memanfaatkan sarung sebagai bagian dari identitas dirinya. Kemungkinan untuk mempertahankan sarung tersebut bisa jadi memberikan keuntungan untuk menjaga ikatan dan hubungan politiknya dengan kelompok Muslim tradisionalis – mengingat kelompok-kelompok lainnya bisa saja tetap menjadi ancaman bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di masa mendatang.

Jika benar begitu, lirik penyanyi Robin Thicke pun menjadi relevan. Meskipun tanpa mengenakan pakaian jas lengkap, Ma’ruf akan tetap tampak bersinar dengan kain sarung yang sudah biasa menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. (A43)

PinterPolitik.com

“Somewhere in the world there is an epigram for every dilemma”.

:: Hendrik Willem Van Loon (1882-1944), jurnalis dan sejarawan ::

Ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh, banyak pertanyaan yang mengemuka di kalangan sejarawan terkait apakah ada sumbangsih dari politik identitas yang menjadi ujung salah satu fenomena penting dalam sejarah peradaban dunia Barat tersebut.

Pertanyaan tersebut wajar muncul mengingat Romawi mampu disatukan di bawah Konstantin Agung (227-337 M) disebut-sebut karena menggunakan politik identitas, seiring makin kuatnya pengaruh agama Kristen kala itu. Konstantin menggunakan panji Kristen untuk menyatukan seluruh Kekaisaran Romawi di bawah kekuasaannya.

Akibatnya, ketika imperium kekuasaan tersebut terbagi menjadi Kekaisaran Romawi Timur dan Kekaisaran Romawi Barat, konteks pertarungan antara agama pagan – agama Romawi sebelumnya – dengan Kristen sebagai identitas baru sering kali dipertanyakan sebagai salah satu hulu dari keruntuhan salah satu entitas kekuasaan paling besar dalam sejarah itu. Yang jelas, catatan sejarah ini menjadi saksi bahwa agama telah ditarik ke dalam politik sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Walaupun perdebatan tentang politik identitas kontemporer baru mengemuka di tahun 1960-an, namun kisah yang terjadi di Romawi tersebut menjadi gambaran tak terpisahkan terkait hubungan antara kekuasaan dan politik identitas di belakangnya, setidaknya seperti yang digunakan oleh Konstantin Agung.

Hal inilah yang mungkin relevan untuk dilihat dalam konteks kondisi politik Indonesia saat ini. Pilpres 2019 memang menjadi saksi dan panggung utama politik identitas.

Walaupun tidak setajam apa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, namun gesekan politik yang ada pada Pilpres kali ini punya makna yang jauh lebih dalam dan tajam, terutama karena terjadi di komunitas pemilih muslim sendiri. Akibatnya, polarisasi politik yang terjadi memang berpotensi melahirkan gesekan di masyarakat.

Hal ini disorot secara khusus dalam tulisan Adri Wanto dan Leonard C. Sebastian dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura. Keduanya menyebutkan bahwa politik identitas di tubuh agama Islam sendiri menjadi bingkai utama kontestasi politik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut keduanya, konteks politik identitas di Indonesia dengan isu agama di dalamnya tidak bisa lagi dihindari. Bahkan, keduanya berargumentasi bahwa hal ini sesungguhnya lahir dari perbedaan yang sudah lebih jauh mendasar, terutama dalam konteks basis teologis dalam agama Islam sendiri.

Keduanya menggunakan istilah sarungan – untuk menyebut kekuatan kelompok tradisionalis – dan kelompok cingkrangan – untuk menyebut kekuatan kelompok Islam konservatif. Pertanyaannya adalah seperti apa dimensi persinggungan politik itu akan berdampak di kemudian hari?

View this post on Instagram

Isu Prabowo jadi Wantimpres Jokowi perkuat wacana cohabitation Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #prabowo #jokowi #cohabitation #wantimpres #prabowosandi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 25, 2019 at 6:03pm PDT

Bingkai Politik Cingkrangan vs Sarungan

Kalau diperhatikan secara seksama, dukungan berbasis identitas Islam yang ada dalam Pilpres 2019 bisa dipetakan dengan sangat jelas di tiap kubu yang bertarung. Sejak diserang dengan isu agama selama 5 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang coba merapat ke kubu Islam tradisionalis, dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU).

NU memang terkenal sebagai kelompok dengan identitas sarungan dan ideologi Islam Nusantara-nya. Terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi adalah contoh nyata bagaimana dasar teologis kultural dari komunitas Islam yang besar ini mempengaruhi pertimbangan politik para politisi.

Sementara di kubu sebelah, Prabowo Subianto cenderung ada di kubu cingkrangan, sebutan untuk kelompok Islam konservatif. Kata cingkrangan itu sendiri berasal dari celana cingkrang yang merupakan sebutan untuk celana yang ujung bawahnya umumnya ada di atas mata kaki.

Adapun penggunaan celana cingkrang itu sendiri memang identik dengan konservatisme Islam karena berakar dari kehidupan yang terjadi di era Nabi Muhammad SAW.

Keberadaan kelompok-kelompok konservatif seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dalam barisan pendukung Prabowo adalah contoh nyata bagaimana identitas tersebut dianggap melekat dengan kandidat calon nomor urut 02 tersebut.

Konteks inilah yang membuat Adri Wanto dan Leonard C. Sebastian menyebutkan bahwa benturan dua kelompok ini – sarungan dan cingkrangan – dalam konteks politik sebetulnya menjadi muara dari benturan teologis dan kultural.

Keduanya menyebutkan bahwa konteks ini terjadi karena perbedaan pandangan terkait interpretasi Wahabi-Salafi – paham yang mengusung gerakan pemurnian dalam Islam.

Kaum tradisionalis memang cenderung beranggapan bahwa Islam di Indonesia sudah sinkretis atau menyatu dengan budaya lokal. Sementara kaum konservatif ingin mengembalikannya ke Islam yang lebih murni.

Bukan rahasia lagi bahwa konteks puritanisme – pemurnian ajaran – Islam telah menjadi muara perbedaan pandangan di Indonesia sejak waktu yang lama, bahkan yang melandasi lahirnya ormas-ormas seperti NU dan Muhammadiyah.

Dalam konteks NU misalnya, sejak pertama kali didirikan pada 31 Januari 1926, ormas ini telah menjadi wadah gerakan Islam tradisional di tengah menguatnya gerakan reformasi Islam. Saat itu, para ulama memang tengah berdebat tentang akankah Islam di Indonesia harus direformasi dan kembali ke kemurniannya, atau mempertahankan sinkretisme dengan budaya lokal.

Hal ini ditulis salah satunya oleh Faisal Ismail dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyebutkan bahwa pertentangan antara kubu ulama yang ingin mereformasi Islam dengan yang ingin mempertahankan  sinkretisme Islam Nusantara berlangsung tajam dan cenderung “pahit”. Tak heran jika dampaknya kemudian terasa pula pada pandangan-pandangan politiknya.

Demikianpun yang dikemukakan oleh ahli antropologi asal Amerika Serikat (AS) Clifford Geertz dalam bukunya yang  berjudul The Religion of Java, bahwasanya konflik itu melahirkan hubungan yang tidak harmonis, penuh pertentangan dan tensi yang tinggi. Maka, memang bisa dipastikan bahwa keluaran politik dari dua identitas yang berbeda ini pun akan sering berbenturan.

Kelompok sarungan yang melekat dengan NU memang cenderung punya massa yang lebih besar. NU adalah ormas Islam independen terbesar di dunia dan di Indonesia menjadi ormas dengan anggota terbanyak.

Namun, kaum sarungan belakangan mendapat tantangan yang besar dari kelompok cingkrangan yang semakin kuat mengemuka pasca reformasi 1998, terutama pasca keran-keran kebebasan menjadi lebih terbuka.

View this post on Instagram

Sebut sudah tak ada lagi beban, Jokowi akan pilih menteri yang full power Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #jokowi #jokowidodo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 10, 2019 at 8:38pm PDT

Bahkan kini, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kelompok konservatif bisa dibilang lebih berjaya karena mampu memanfaatkan ruang-ruang tersebut dengan lebih baik. Penceramah-penceramah konservatif cenderung punya massa pendengar yang lebih banyak karena mampu memanfaatkan ruang-ruang di media sosial tersebut.

Bahkan Adri Wanto dan Leonard C. Sebastian menyebutkan bahwa ruang-ruang di media sosial dan dunia maya secara keseluruhan ini cenderung “dibajak” oleh kelompok cingkrangan dan membuat popularitas tokoh-tokohnya mulai merebut hati banyak kelompok tradisional.

Potensi Isu di 2024

Konteks benturan ini diprediksi masih akan terus berlanjut dalam waktu-waktu selanjutnya. Apalagi, berbagai kebijakan dan terminologi yang dipakai di kehidupan umat Islam sendiri juga menempatkan keterpecahan politik berbasis pendasaran teologis kultural tersebut di dalamnya.

Istilah Islam Nusantara misalnya, dianggap oleh beberapa pihak, dirumuskan sebagai wacana tandingan terhadap Islam arus utama yang berpusat di Timur Tengah. Istilah tersebut kemudian melahirkan pro dan kontra.

Kelompok yang kontra beranggapan bahwa Islam adalah Islam, sehingga tidak perlu dikotak-kotakkan termasuk dengan penambahan embel-embel lain di belakangnya.

Sedangkan bagi kelompok yang mendukung gagasan ini, predikat nusantara dianggap penting sebab sistem doktrin Islam secara empiris seringkali berbeda pada tingkatan praksis maupun corak karakteristiknya di berbagai wilayah dunia.

Tentu pertanyaan terbesarnya adalah akan seperti apa benturan kelompok cingkrangan dan sarungan ini pada waktu-waktu ke depannya?

Jika menggunakan tolok ukur model pendekatan agama saat ini yang mayoritas memang sudah memanfaatkan media sosial dan internet, maka kaum cingkrangan sangat mungkin akan menjadi lebih kuat. Hal ini pun bisa berdampak dalam konteks tekanan politik pada pemerintahan berkuasa.

Jokowi sebetulnya berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, dirinya dekat dengan kelompok sarungan dan “memanfaatkannya” untuk menguatkan citra ke-Islamannya. Namun, di sisi lain, jika tak mampu merangkul dua kelompok ini secara bersama-sama, maka benturan akan terus terjadi.

Hal ini pun akan sangat mungkin terjadi lagi di Pilpres 2024. Tokoh-tokoh yang akan bersaing pada kontestasi elektoral tersebut kemungkinan akan terpecah lagi ke dalam dua kelompok besar aliran politik berbasis identitas agama ini.

Yang perlu menjadi catatan adalah jangan sampai pembedaan ini sebaliknya sengaja diciptakan untuk kepentingan politik semata. Pasalnya, jika itu yang terjadi, perpecahan yang makin besar dan menentukan nasib bangsa dan negara bisa saja terjadi. (S13)