Politisi PSI Jakarta sayangkan ucapan Ade Armando yang berbau SARA. Ade sebut jika umat Kristen terbelah Anies menang. Pernyataan itu dianggap sulut perpecahan, karena umat tertentu harus bersikap sama.

Anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di beberapa gerai Holywings sepanjang Jumat dan Sabtu pekan lalu. Dalam aksinya, Banser DKI Jakarta mendesak pihak Holywings menutup tempat usahanya akibat promosi minuman beralkohol gratis bagi yang bernama Muhammad dan Maria yang dinilai terkait dengan penistaan Agama.

Aksi itu didukung oleh Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Cholil Nafis. Menurutnya, unjuk rasa perlu dilakukan karena tindakan Holywings dinilai sudah keterlaluan.

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]erebutan kursi pengganti Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta kian panas. Hal ini menguat seiring kehadiran keponakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam daftar kandidat tersebut.

Anak dari Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo itu belakangan muncul dan digadang bakal menjadi calon kuat. Asle keras coy, PKS mulai mengendus aroma pengkhianatan nih! Weleh-weleh.

Mungkinkah Prabowo sampai hati mencoreng persahabatannya dengan PKS hanya karena alasan calon pengganti Sandi di Jakarta? Atau ini adalah wujud politik yang sesunguhnya?
Share on X

Pencapaian kekuasaan adalah tujuan yang tidak dapat dinegosiasikan, meski harus kehilangan sahabat dekat. Hmmm, adakah pendapat lain di antara kalian terkait isu ini?

Berkaitan dengan hal itu, kata-kata Sara yang kini menjadi anggota Komisi VIII DPR RI makin memperkuat dugaan pengkhianatan itu. Sara mengaku sudah mengantongi dukungan untuk menjadi pendamping Gubernur DKI Jakata Anies Baswedan.

Gerakan dukungan dari masyarakat dan teman-teman kepada Sara untuk maju sebagai pengganti Sandi, semakin memantapkan dirinya untuk hijrah dari kursi legislatif yang tinggal beberapa bulan lagi diduduki munuju kursi wakil gubernur yang terhitung kurang lebih baru satu tahun berjalan.

Kalau kalian di posisi Sara apakah kalian akan menolak menjadi wakilnya Anies di Jakarta, sebab tidak nyamannya hati dengan PKS yang sudah dapat janji tiket gratis untuk kadernya? Atau kalian berpikir:

“Ah bodo amat, mbok Sandi kan dulunya dari Gerindra, jadi wajar aja dong kalau sekarang saya selaku kader Gerindra yang isi jabatan itu lagi.”

Jika kalian sependapat lebih memilih “bodo amat sama PKS”, mungkin kalian serupa dengan keluarga besar Djojohadikusumo di internal Partai Gerindra yang katanya  mendesak Sara untuk maju mengantikan posisi Sandi di Ibukota.

Meski Sara telah menepis isu soal desakan keluarga dan internal partai untuk duduk di Balai Kota Jakarta, banyak yang masih meragukan alasan yang diberikannya itu.

Ia juga bilang: “Karena saya perempuan, untuk mewakili kesetaraan gender maupun keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya di Jakarta”.

Jadi mau dan ngebet jadi wakilnya Anies nih? Hmm, apakah alasan itu logis? Ya logis sih, tapi kenapa enggak dari dulu aja ya Gerindra terjunin kader perempuan di Jakarta? Weleh-weleh, orang kaya mah bebas! Wkwkwk. (G35)

PinterPolitik.com

“Prejudice and discrimination based on our differences is an unfortunate fact of life.”

– Bonnie Hammer, Chairman NBC Universal Cable –

[dropcap]S[/dropcap]etelah beberapa waktu menjadi konsumsi pemberitaan dalam negeri, persoalan larangan kepemilikan lahan terhadap warga Tionghoa di Yogyakarta akhirnya muncul di pemberitaan media internasional.

Dalam artikel yang berjudul Why are ethnic Chinese still being denied land in Indonesia, SCMP menyoroti bagaimana Pemerintah Yogyakarta masih memberlakukan kebijakan pelarangan kepemilikan lahan bagi warga beretnis Tionghoa, sekalipun Indonesia telah mengeluarkan aturan penghapusan diskriminasi berbasis Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA).

Pemberitaan tersebut menjadi menarik perhatian karena dimuat oleh media asing, apalagi pasca Pengadilan Negeri Yogyakarta menolak gugatan atas Surat Instruksi Wakil Gubernur Yogyakarta Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Nonpribumi di Yogyakarta pada akhir Februari 2018.

Dengan embel-embel diskriminasi di belakangnya, topik ini mendapatkan momentum, apalagi pasca aksi-aksi intoleran yang juga terjadi di wilayah yang kini dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X.

ketika cadar di larang ada yang bilang itu wewenang kampus nah ini juga sama…itu wewenang gubernur…

— abinayasir (@abinayasir) March 10, 2018

Sebelumnya, memang disebutkan bahwa Pemerintah Yogyakarta tidak mengizinkan warga Tionghoa untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang dibeli. Jika ingin membeli tanah, maka SHM pemilik sebelumnya akan diturunkan statusnya sebagai Hak Guna Bangungan (HGB) saat akan diubah status kepemilikannya. Adapun kepemilikan tanah tersebut dikembalikan kepada negara.

Adanya aturan yang demikian membuat banyak pihak menilai persoalan diskriminasi berbasis SARA – dalam hal ini etnositas – masih sangat kuat terjadi di Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Padahal, kota yang dikenal sebagai tujuan wisata dan pendidikan ini dikenal karena predikatnya sebagai daerah yang menjunjung pluralisme. Jika demikian, apakah benar tuduhan SCMP bahwa Pemerintah Yogyakarta bersikap diskriminatif?

Benturan Undang-Undang?

Jika dirunut, Surat Instruksi Wakil Gubernur pada tahun 1975 yang ditandatangani Paku Alam VIII memang berisi permintaan pada bupati dan walikota di wilayah Yogyakarta untuk tidak menerbitkan SHM bagi tanah milik warga non-pribumi keturunan Tionghoa, Arab, India, dan yang lainnya. Aturan ini dikeluarkan sebagai bagian kebijakan untuk melindungi warga lokal pribumi dari pesatnya industrialisasi di era Orde Baru.

Namun, pada tahun 1983, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengumumkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5  tahun 1960 berlaku penuh di Yogyakarta. Kebijakan tersebut membuat warga non-pribumi diperbolehkan memiliki SHM atas tanah yang dibeli.

Lalu, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2012, lahirlah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasca pengesahan UU tersebut, Surat Instruksi Wakil Gubernur 1975 seperti dihidupkan kembali. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kasus pelarangan kepemilikan tanah terhadap warga non-pribumi di Yogyakarta.

Sementara itu, pemerintah nasional berlindung di balik UU Keistimewaan Yogyakarta dan menyebut bahwa persoalan ini menjadi bagian dari keistimewaan Yogyakarta. Namun, aturan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat 2 yang menjamin bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Selain itu, ada UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang juga dilanggar oleh kebijakan tersebut.

Bagi pihak-pihak yang mendukung Surat Instruksi 1975, argumentasi utamanya adalah bahwa masalah pertanahan menjadi bagian dari UU Keistimewaan Yogyakarta. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 7 ayat 2 UU Keistimewaan Yogyakarta yang memang menyebut persoalan pertanahan menjadi bagian dari keistimewaan yang dimiliki oleh Pemerintah Yogyakarta.

Artinya, dari sudut pandang UU Keistimewaan, Pemerintah Yogyakarta memang berhak membuat kebijakan yang berhubungan dengan persoalan pertanahan di Yogyakarta, termasuk memutuskan untuk kembali memberlakukan aturan tentang kepemilikan tanah bagi warga non-pribumi. Selain itu, Surat Instruksi tersebut juga dianggap sebagai kearifan lokal – semacam hukum adat yang harus dilestarikan, berkaitan dengan status cagar budaya Yogyakarta.

Jika demikian, persoalannya mengapa kebijakan tersebut mendapat penekanan ketika terjadi pada warga beretnis Tionghoa?

Benturan Masa Lalu

Faktanya, naik turunnya hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dengan komunitas Tionghoa di Yogyakarta telah terjadi sejak lama. Di zaman penjajahan Belanda, para pedagang berdarah Tionghoa dianggap lebih dekat dengan penguasa, dalam hal ini kaum penjajah. Ketika terjadi perlawanan rakyat, kelompok Tionghoa yang mayoritas saudagar akhirnya turut dimusuhi warga pribumi.

Sejarahwan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Djoko Suryo mengatakan bahwa di masa revolusi, komunitas Tionghoa kurang menunjukkan dukungan dalam perang melawan Belanda, bahkan ingin meninggalkan Yogyakarta saat pecah pertempuran.

Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberi ultimatum kepada warga Tionghoa. Jika pergi saat rakyat sedang berperang, maka selamanya mereka tidak boleh kembali ke Yogyakarta. Warga Tionghoa kemudian memilih tetap tinggal.

Hubungan kurang harmonis itu juga berlanjut di era Orde Baru, ketika Soeharto memberikan banyak fasilitas kepada para pengusaha Tionghoa. Sultan yang melihat persoalan ini kemudian mengambil langkah antisipasi, termasuk melalui Surat Instruksi larangan kepemilikan lahan yang dikeluarkan oleh Paku Alam VIII pada tahun 1975.

Tujuannya adalah agar warga lokal tidak tersingkir oleh kebijakan pembangunan Soeharto. Pada era pembangunan tersebut, terjadi pembebasan tanah dan pembangunan secara masif, sehingga warga lokal makin lama mulai tersingkir.

Sementara, komunitas Tionghoa menjadi kelompok yang mampu menduduki posisi tanah perkotaan yang diperuntukkan bagi bisnis dan perdagangan karena secara ekonomi, mereka lebih mampu dan punya modal kuat.

Artinya, aturan yang dikeluarkan tersebut bertujuan untuk melindungi warga lokal pribumi. Sultan Hamengkubuwono IX menyadari bahwa jika dibiarkan bersaing terbuka dengan warga keturunan, maka warga pribumi lokal pasti akan kalah dan tersingkir. Argumentasinya adalah tanpa aturan yang demikian, suatu saat tanah di Yogyakarta akan dikuasai oleh kelompok yang kuat secara ekonomi, dan pada akhirnya dipastikan konflik juga akan tetap terjadi.

Apa ada kaitan pelarangan mahasiswi bercadar di kampus (yg kebetulan berada di yogyakarta) dgn pelarangan china (non pribumi asli) oleh sultan utk memiliki tanah di yogyakarta ? Agar tjd kegaduhan ? Sehingga status keistimewaan yogya dicabut ???

— Rudi NazrudinRukmana (@RudiRukmana) March 6, 2018

Dengan demikian, benturan UU sebetulnya juga mewakili benturan masa lalu. Selain itu, UU Keistimewaan Yogyakarta membuat persoalan tanah di wilayah ini harus dipandang sama posisinya, katakanlah, dengan penerapan Syariat Islam di Aceh – daerah yang juga punya keistimewaan.

Pemerintah Yogyakarta memang menganggap Surat Instruksi Wakil Gubernur tahun 1975 sebagai bagian dari hukum adat lokal yang perlu dijaga, sama seperti ketika Aceh menerapkan hukuman cambuk untuk pelanggaran-pelanggaran hukum.

Kebangsaan Belum Selesai?

Lalu, apakah Pemerintah Yogyakarta diskriminatif seperti yang dituduhkan SCMP? Jawabannya tergantung dari sudut pandang mana persoalan ini dilihat.

Pada tahun 2014 dan 2015, Komnas HAM memang telah memberikan rekomendasi pada Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk mencabut atau menyatakan Surat Instruksi tahun 1975 tersebut tidak berlaku. Alasannya, sejak tahun 1998 penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi telah dilarang.

Selain itu, diskriminasi atas dasar kesukuan dan etnis juga telah dihapus lewat UU nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Artinya, dalam payung diskriminasi etnositas, kebijakan ini memang cenderung diskriminatif.

Namun, dalam konteks budaya dan keistimewaan Yogyakarta, aturan ini juga tidak bisa disalahkan karena berkaitan dengan kearifan lokal pada zamannya.

Walaupun demikian, mungkin perlu bagi Pemerintah Yogyakarta untuk kembali melihat kebijakan ini. Jika tujuannya untuk melindungi warga kecil, maka kebijakan yang dibuat mungkin lebih baik berbasis pada kelas sosial masyarakat (kemampuan ekonomi), ketimbang kebijakan yang berbasis pada SARA. Jika tetap mendasarkan pada SARA, maka cap diskriminatif mau tidak mau tetap akan melekat pada Yogyakarta.

Selain itu, Yogyakarta diprediksi masih akan menjadi salah satu daerah tujuan investasi seiring menggeliatnya sektor pariwisata di kota budaya tersebut. Artinya, akan ada pertumbuhan di sektor properti dalam beberapa tahun ke depan, termasuk terkait harga lahan. Dengan demikian, sangat mungkin ada begitu banyak kepentingan yang berseliweran di balik kebijakan ini.

Pada akhirnya, di tahun politik ini, Yogyakarta masih akan menjadi salah satu wilayah yang disorot terkait isu SARA, seiring beberapa kejadian yang belakangan terjadi di wilayah tersebut. Sangat mungkin persoalan yang berkaitan dengan isu ini akan menjadi alat politik untuk saling serang satu sama lain. Bagaimanapun juga, seperti kata Bonnie Hammer di awal tulisan ini, diskriminasi adalah fakta yang tak terhindarkan dalam hidup manusia. (S13)

PinterPolitik.com

Liputan dari Vice berjudul Facebook Fueled Violence and Hatred in Rohingya Crisis, UN Investigator Says menarik untuk diperhatikan lebih jauh. Tulisan tersebut tak hanya mengupas bagaimana genosida di Rakhine, Myanmar terus terjadi, namun juga dapat membuka cakrawala pandang baru tentang konflik sosial, khususnya yang berbasis identitas politik di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Yanghee Lee, penyidik HAM PBB yang dikutip dalam liputan itu, mengatakan bahwa Facebook menjadi medium yang sangat berkontribusi, bahkan determinan, dalam kasus Rohingya. Sangat mungkin, berkat ujaran kebencian kepada Muslim Rohingya—dual identitas minoritas di Myanmar—maka pemerintah Myanmar mendapatkan legitimasi penuh untuk melakukan pembersihan etnis.

Myanmar is now killing Rohingya through “forced starvation,” says the U.N. https://t.co/aVKHCfmSsB pic.twitter.com/tbHHw1a5vG

— VICE News (@vicenews) March 7, 2018

Senada dengan tulisan tersebut, Time menulis tentang adanya kelompok-kelompok Buddha ultranasionalis di Myanmar yang memiliki banyak akun buzzer di Facebook. Kelompok ini disebut cukup dekat dengan rezim militer Myanmar, dan tentu saja tak menutup kemungkinan keduanya saling mendukung dalam kasus Rohingya. Facebook, sebagai pihak yang berkapasitas mengontrol konten dalam mediumnya, telah memblokir salah satu akun biksu ultranasionalis Myanmar terbesar bernama Wirathu.

Sebanyak lebih dari 671 ribu penduduk Rohingya telah melarikan diri dari tanah mereka di Rakhine, sejak bulan Agustus 2017. Kejahatan sistematis yang dilakukan oleh rezim ultranasionalis dengan legitimasi kalangan religius mayoritas terus langgeng hingga saat ini.

Ujaran kebencian terus menerus menjadi minyak bagi api kebencian etno-religius di Myanmar. Mirip dengan yang terjadi di Myanmar, Indonesia juga memiliki api kebencian yang sama di tengah masyarakatnya.

Bara dalam Sekam

Peribahasa “bara dalam sekam” sangat tepat digunakan untuk masalah-masalah kebencian di Indonesia. Masyarakat Indonesia memang punya perekat nasionalisme yang kokoh, yang tertuang dalam slogan-slogan dan ikatan sejarah-geografis. Akan tetapi, ikatan tersebut nyatanya tidak cukup meredam bara kebencian yang masih terjadi hingga detik ini. (Baca juga: Khayalan Nasionalisme Jokowi)

Dalam sejarahnya, Indonesia memang telah sukses mengakomodasi banyak identitas, dengan melahirkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila yang tidak bias etnis maupun agama tertentu. Minoritas nampak dirangkul dengan baik oleh para Bapak Bangsa.

Hal ini kontras dengan Myanmar yang telah mengerdilkan hak politik Rohingya sejak memorandum di awal negara tersebut berdiri pada tahun 1948. Kondisi lebih parah terjadi setelah junta militer berkuasa di tahun 1962. Penduduk Rohingya kehilangan identitas warga negaranya, menjadikan mereka masyarakat tanpa negara (stateless society).

Fakta ini menjadikan konflik di Rakhine menjadi sesuatu yang “dapat dimaklumi” karena merupakan ekses dari masalah ketiadaan status warga negara masyarakat Rohingya. Sementara di Indonesia, masalah kebencian terhadap minoritas bagaikan bara dalam sekam, kondisi perpecahan yang terjadi di dalam persatuan.

Menyusul gelombang gerakan kelompok Islam konservatif yang semakin masif, banyak pengamat menilai Indonesia saat ini tidak lagi menjadi rumah bagi minoritas. Parahnya, pihak-pihak tertentu menggunakan “pemasaran moral” eksklusif milik mereka, guna menjawab permasalahan sosial-ekonomi yang tidak dapat diselesaikan negara. (Baca juga: Moral Marketing Menjegal Jokowi)

Politik antarkelas sosial menjadi inti dari masalah, namun yang nampak di permukaan adalah politik kebencian berbasis Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA). Kampanye-kampanye berbau kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu amat mudah digunakan, karena masyarakat lebih mudah mencerna doktrin-doktrin dan dogma-dogma ketimbang memahami kompleksitas permasalahan ekonomi.

Doktrin-doktrin anti “asing dan aseng”, atau kampanye anti calon gubernur (cagub) DKI Jakarta yang Kristen dan Tionghoa, sampai kampanye fitnah yang menyerang cagub Jawa Tengah yang disebut ”Kristen berkedok Islam” adalah beberapa contohnya. Kampanye SARA—termasuk yang berbalut fitnah—sangat mudah memancing kebencian dan menggiring suara pemilih.

Bagi politisi yang mendapatkan kampanye SARA dari produk fitnah, mereka dapat menghindar dan menyebut kampanye lawannya sebagai fitnah—bahkan menghantam balik lawannya. Tapi, bila kampanye SARA menyerang seseorang yang memang minoritas, maka amat tidak beruntung baginya. Pemahaman akan politik kebencian ini berpeluang menjadi alat politik yang efektif jika digunakan. Politisi Partai Gerindra Fadli Zon misalnya, sempat berujar mengenai diperbolehkannya kampanye SARA selama tidak menghina. Bagi sebagian pihak, klaim tersebut tentu saja aneh dan patut dipertanyakan.

Sementara pihak pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebaliknya bersikap tegas bahwa penegak hukum (polisi, Komisi Pemilihan Umum/KPU) dapat menindak segala bentuk kampanye SARA dalam Pemilu.

Penindakan ini berlandaskan pada Pasal 4 huruf a dan b serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dan bila ujaran kebencian itu dilakukan di ruang digital, maka penindakan berlandaskan Pasal 28 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hukum-hukum memang harus ditegakkan untuk menopang demokrasi. Bagi demokrasi, hal seperti ini jelas menjadi poin minus, karena pembelengguan kebebasan minoritas tentu bukan bagian dari demokrasi.

Tapi, apakah berarti demokrasi itu anti-keikutsertaan agama dalam politik? Hal ini juga masih diperdebatkan.

Michael Driessen, pengamat politik dari University of Notre Dame setidaknya meyakini bahwa agama justru dapat menjadi landasan negara yang demokratis. Driessen memberi dua syarat, bahwa kelompok agama mayoritas harus melindungi minoritas dan tidak ada elemen dalam agama tersebut yang meragukan demokrasi sebagai sistem terbaik yang mampu merangkul semua pihak.

Tapi kalau kebencian berbasis SARA yang terus dibawa, bagaimana demokrasi Indonesia bisa merangkul semua golongan? Kalau masih ada kelompok yang anti-demokrasi, bagaimana demokrasi bisa hidup?

Kampanye Bersih Tanpa SARA

Kampanye berbasis isu SARA adalah satu bentuk kampanye lain selain kampanye hoaks dan kampanye investigatif. (Baca juga: Kampanye Investigatif, No Hoax!)

Kampanye hoaks adalah fitnah dan kebohongan yang dijadikan materi kampanye. Lawan yang terkena jenis kampanye ini memang dapat membantah dan selamat dari kerugian. Namun, kasus berbeda bila masyarakat mudah termakan kampanye-kampanye bohong.

Sementara, kampanye investigatif adalah hasil dari pengulikan “borok” lawan untuk keuntungan kampanye. Berbeda dengan hoaks, di sini lawan politik tidak dapat berbuat banyak melihat dosa masa lalunya dikorek-korek.

Bila keduanya berimplikasi pada hasil Pemilu dalam jangka pendek, tidak halnya dengan kampanye SARA. Kampanye jenis ini sangat dapat semakin memperburuk demokrasi, bahkan kesatuan bangsa dalam jangka panjang.

Pelajaran penting dari kasus Rohingya dan kasus-kasus ujaran kebencian di Indonesia adalah bahwasanya kampanye kebencian bisa menjadi perusak kesatuan bangsa.

Girindra Sandino, Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyepakatinya. Menurutnya, kampanye yang sehat adalah yang sekaligus menjadi pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pengenalan dan pembentukan karakter bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki Indonesia sejak berdirinya.

Kampanye yang baik tentu saja adalah yang tidak menghasilkan politik partisan di tengah masyarakat, tapi justru dapat menumbuhkan partisipasi yang lebih produktif bagi demokrasi.

Bila kampanye kebencian yang diteruskan, tidakkah hal itu berdampak negatif bagi demokrasi?

Karenanya, di tahun politik ini penting bagi masyarakat untuk dapat membedakan ketiga jenis kampanye tersebut. Publik harus mampi memilah mana yang hanya sekedar menjadi alat penarik dukungan politik dan mana yang bisa berdampak bagi kepentingan bangsa dalam jangka panjang. (R17)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]opulasi penduduk Indonesia yang majemuk, di satu sisi dianggap sebagai salah satu kekayaan budaya nusantara. Akan tetapi, di sisi lain justru berpotensi untuk memicu munculnya fenomena politik yang berbau SARA. Mengapa begitu?

Yah, mungkin karena suku, agama, ras maupun budaya setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Hal ini yang kadang menimbulkan konflik, jika tidak disertai dengan kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati satu- sama lain.

Akan tetapi, Pak Rizal Ramli justru melihatnya dari kacamata yang berbeda. Ia mengatakan bahwa jika ingin isu SARA berkurang di Indonesia, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memberantas kemiskinan. Ahammm, mentang-mentang punya latar belakang sebagi orang ekonomi, maka persoalan kemiskinan dianggap sebagai faktor penyebab munculnya politik SARA, gitu? Apakah ini satu-satunya alasan?

Bagaimana menghubungkan antara perut yang kelaparan dengan politik yang berbau SARA? Ada yang tau? Kalau gitu, mari kita sama-sama cari tau.

Miskin kepala lo petak….

— mas paijo (@Paijo03737483) January 27, 2018

Sebenarnya pendapat mantan Menko Perekonomian di era Gus Dur ini ada benarnya kok. Hanya kalau menitikberatkan pada persoalan kemiskinan aja lalu mengabaikan faktor lainnya, itu juga kurang tepat. Bukankah masih ada sederet faktor lain yang tak kalah penting dengan kemiskinan?

Misalnya faktor pendidikan. Sebenarnya ini salah satu faktor yang nggak bisa diabaikan begitu aja. Kalau nggak sekolah, emang bisa dapat pekerjaan yang layak?

Boro-boro mau dapat kerjaan yang layak, yang ada malah bikin angka buta huruf maupun pengangguran makin tinggi, ya nggak? Justru ini yang kemudian memicu kemiskinan kian tak terbendung. Tapi, sebenarnya kemiskinan juga bisa menyebabkan seseorang terancam putus sekolah karena keterbatasan dana. Jadi sebenarnya kedua faktor ini saling tumpang tindih.

Faktor lainnya adalah soal situasi politik di negeri ini. Dinamika politik Indonesia yang cenderung masih sarat dengan politik transaksional menyebabkan korupsi merajalela. Selain itu, hal ini turut mendorong para politikus dan partai-partai politik memanfaatkan kondisi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan segala ambisi  dan kepentingan pribadinya.

Fenomena Pilkada berubah rupa menjadi Pil- nggak ada. Janji manis sewaktu kampanye, berubah   menjadi ‘pil pahit’ setelah terpilih menjadi pemimpin daerah atau menjadi wakil rakyat. Nah, kalau begitu mana yang perlu diberantas terlebih dahulu? Atau perlu diberantas secara serentak? (K-32)

PinterPolitik.com

“Lahirnya seorang gubernur yang baik, butuh rakyat yang kritis dan terdidik. Daerah yang maju tak ditentukan gubernurnya, tapi dari mutu warga pemilihnya.” ~ Catatan Najwa.

[dropcap]C[/dropcap]oretan dari Najwa Shihab di atas, seolah menjadi pengharapan bagi seluruh warga Indonesia. Terutama pada beberapa wilayah yang pada Juni mendatang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik di tingkat gubernur, kabupaten atau kota, maupun desa.

Sebagai konsekuensi dari Pilkada langsung, pemimpin daerah akan ditentukan sendiri oleh masyarakat. Sehingga mutu dari kiprah dan perbuatan kepala daerah tersebut, juga tak lepas dari mutu para pemilihnya. Jakarta misalnya, karena pemilihnya kebanyakan lebih banyak terpicu pada masalah SARA di Pilkada lalu, maka gubernur yang terpilih pun pidato sambutannya ya jadi harus bawa-bawa SARA juga. Benarkan?

Tapi untungnya, cita-cita seseorang di negeri Onta sana untuk meng-copy paste Pilkada Jakarta di Jatim enggak kesampaian. Bagaimana mau bawa SARA kalau kedua kandidat calon gubernurnya dari padepokan yang sama? Sama-sama Hijau dan berbendera Nahdlatul Ulama, belum lagi deretan kiai besar yang ada di belakang keduanya.

Yang menarik dari Pilgub jatim adalah bukan persaingan antar Cagubnya tetapi pertarungan antara Cagub gagal dan Capres gagal.
? ? ? ? ? #Salam_Watashttps://t.co/yJo22M4yy9 pic.twitter.com/5RxjCVNo2I

— makLambeTurah (@makLambeTurah) January 12, 2018

Mau membenturkan SARA di Pilgub Jatim? Hebat deh kalau bisa, sebab kedua pasangan yang maju bukan hanya memiliki kekuatan ilmu agama semata tapi juga keilmuan akademis lainnya yang meyakinkan. Daripada sibuk nyari-nyari kesalahan atau keaiban lawan, mending saling puji akan kelebihan yang dimiliki masing-masing.

Sebelum kampanye di mulai, saling memuji bukanlah larangan. Malah melalui pujian itu, masing-masing pasangan bisa saling menilai dan mengetahui kelebihan serta kelemahannya masing-masing. Gus Ipul misalnya, sebagai petahana karena sudah dua kali menjabat sebagai wakil gubernur Jatim, tentu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas dibanding Khofifah.

Begitu pun kubu Khofifah, walaupun dua kali selalu kalah oleh Gus Ipul, namun kali ini ia didampingi oleh Emil Dardak. Meski masih berusia 32 tahun, namun ia sudah menggondol sekian banyak gelar akademis, bahkan sampai doktoral. Kemampuannya dibidang pengembangan wilayah pun dianggap mumpuni.

Dengan kualitas calon gubernur yang dimiliki Jatim, kini sekarang tinggal tergantung dari masyarakatnya. Karena percuma memiliki calon pemimpin yang cerdas, bila masyarakatnya juga tidak berlaku cerdas. Jadi mungkinkah Pilkada Jatim nantinya akan menjadi Pilkada terpuji yang patut dicontoh wilayah lain? (R24)

PinterPolitik.com

“Political marketing plays to people’s emotions, not their thoughts.” – Susan Delacourt, jurnalis politik Kanada

[dropcap]B[/dropcap]ukan tanpa alasan Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh atau Alissa Wahid mencemaskan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) akan menguat di tahun 2018 dan 2019. Gelaran Pilkada serentak dan berikutnya Pemilu masih akan membuat sentimen agama menjadi penghias utama pemberitaan di media massa.

Kecemasan putri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur ) ini beralasan, mengingat pasca Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu, tensi politik berbasis identitas semakin sulit dibendung. Gerakan ini semakin menemukan ruang artikulasi ketika tajuk ‘bela agama’ digunakan sebagai bingkai perjuangan politik.

Namun, sentimen agama ini nyatanya tidak berdiri sendiri. Sejalan dengan kecemasan Alissa, Profesor Vedi Hadiz dari University of Melbourne dan Inaya Rakhmani dari Universitas Indonesia dalam tulisannya di East Asia Forum menyebut sentimen agama adalah ekspresi dari persoalan utama yang ada di belakangnya: ketimpangan sosial-ekonomi.

Menurut @AlissaWahid , sentimen agama laku dijual dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Apa penyebabnya? https://t.co/x5zj6lAeWn #2018TahunDamai pic.twitter.com/7vxjuPumeH

— Damailah Indonesiaku (@DamailahRI) January 4, 2018

Keduanya menyebut apa yang dicemaskan oleh Alissa Wahid tidak berdiri sendiri sebagai isu tunggal, tetapi menjadi bagian dari muara persoalan utama bangsa ini sejak tahun 1980-an, yakni pemerataan kesejahteraan. Keduanya menggunakan istilah ‘moral marketing’ sebagai sebutan untuk kondisi ini.

Lalu, apa sebenarnya moral marketing itu? Apakah bisa menjegal laju Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin maju lagi di 2019?

Moral Marketing dan Pemilu Rasa SARA

Dalam tulisannya, Vedi Hadiz dan Inaya mengartikan moral marketing sebagai kondisi ketika ruang-ruang ketidakadilan ekonomi dan sosial diisi oleh isu-isu yang melibatkan kepentingan mayoritas.

Jika berkaca pada kondisi Indonesia, isu agama – dalam hal ini Islam – mendapatkan porsi yang sangat kuat karena menjadi agama mayoritas masyarakat di negara ini. Pada tahun 2016, jumlah umat muslim Indonesia mencapai 85 persen dari total 250-an juta penduduk negara muslim terbesar di dunia ini.

Pada saat yang sama, kesejahteraan – secara ekonomi dan sosial – nyatanya tidak berpihak pada kelompok mayoritas ini. Hal ini dikarenakan sejak tahun 1980-an paham neoliberalisme – dengan laissez faire atau ekonomi tanpa intervensi pemerintah – telah meningkatkan persaingan ekonomi di Indonesia dan melahirkan kesenjangan sosial yang sangat lebar.

Kesenjangan sosial ini dapat terjadi karena neoliberalisme menempatkan negara (pemerintah) sebagai nachtwächterstaat atau sekedar ‘penjaga malam’ yang hanya mengurusi isu-isu politik dan keamanan (militer) tanpa campur tangan di bidang ekonomi.

Kondisi ini membuat orang kaya semakin kaya, dan orang miskin semakin miskin, sementara negara tidak punya andil apa pun untuk memperbaiki hal tersebut, bahkan penguasa yang korup justru mengambil keuntungan dari kondisi tersebut.

Jika melihat kondisi Indonesia saat ini, ketimpangan ekonomi memang cukup terasa. Bahkan, berdasarkan data dari lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, Indonesia ada di urutan 4 dalam daftar negara dengan ketimpangan ekonomi terburuk di dunia.

Credit Suisse menyebut saat ini, 1 persen orang Indonesia menguasai 49 persen total kekayaan nasional. Artinya, dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 12.536 triliun pada tahun 2016, sekitar Rp 6.200 triliun atau separuhnya dikuasai oleh hanya 2 juta penduduk negara ini – kelompok yang tentu saja minoritas. Sementara, sekitar 240-an juta lainnya berebut separuh bagian dari ‘kue’ kekayaan tersebut.

Hal ini tentu saja buruk. Namun, karena mekanisme pasar ‘terlalu abstrak’ untuk dikritik, maka isu yang digunakan adalah nilai-nilai yang diterima oleh kelompok mayoritas. Dalam hal ini, dengan sekitar 210 juta pemeluk, agama Islam menjadi saluran ‘perlawanan’ mayoritas terhadap ketimpangan ekonomi tersebut. Apalagi, Islam direpresi selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

Dengan demikian, sangat mungkin sentimen agama dan rasial lahir tidak semata-mata karena alasan doktrin ideologi agama semata, tetapi merupakan muara dari persoalan ekonomi. Pada titik inilah moral marketing mendapatkan bentuknya. Ia mengisi ceruk-ceruk protes terhadap ketimpangan ekonomi dengan isu rasial dan agama sebagai corongnya.

Maka, jangan heran jika istilah ‘asing’, ‘aseng’, dan yang lainnya menjadi bagian dari kampanye dengan tajuk ‘bela agama’ yang terjadi belakangan ini.

Sayangnya, moral marketing pada titik tertentu justru digunakan oleh kelompok-kelompok yang ingin berkuasa atau menjatuhkan kekuasaan yang ada. Oligarki politik dan konglomerasi besar ikut menunggangi aksi ‘bela mayoritas’ ini untuk menjatuhkan kekuasaan atau mengamankan kepentingan politik dan ekonominya, dan pada saat yang sama menyebabkan aksi tersebut kehilangan bentuk aslinya sebagai perlawanan terhadap kapitalisme ekonomi.

Profesor Vedi dan Inaya bahkan menunjuk kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan gelombang protes besar ‘Bela Islam’ di belakangnya sebagai salah satu contoh moral marketing. Kasus Ahok dianggap sebagai perwujudan dari moral marketing ketika penistaan agama menyerempet kepentingan bisnis dan ekonomi, serta pada akhirnya mempengaruhi kontestasi politik.

Di tahun politik ini, kemungkinan hal yang sama untuk terulang kembali sangat besar terjadi. Jika melihat Jokowi sebagai tokoh politik yang linear dengan Ahok, maka isu yang sama boleh jadi akan digunakan menghentikan langkah pria kelahiran Solo tersebut untuk berkuasa lagi.

Trend Moral Marketing dan Aksi Jegal Jokowi

Jika melihat trend yang terjadi, moral marketing selalu mengambil corong yang berbeda-beda di setiap masanya.

Pada 2005 hingga 2012, salah satu sentimen yang disebarkan adalah anti-Ahmadiyah. Lalu, pada 2010 terjadi kebencian pada kelompok Syiah. Pada 2013 hingga sekarang, sentimen yang dijalankan adalah kebencian pada kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender), komunitas Tionghoa, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tiongkok, anti-asing, dan komunis.

Isu-isu tersebut sangat manjur karena berhubungan dengan agama sebagai nilai yang diterima oleh mayoritas. Hal ini pun masih akan menjadi fokus utama politik nasional dalam beberapa tahun ke depan dan dipercaya akan mempengaruhi semua sektor, termasuk juga timbal baliknya terhadap ekonomi nasional secara makro.

Dampaknya terhadap ekonomi juga akan sangat terasa. Bukan tanpa alasan lembaga pemeringkat internasional sekelas Fitch Ratings di pertengahan 2017 mengeluarkan pernyataan bahwa isu sentimen agama akan menjadi hal yang paling dominan dalam politik domestik Indonesia beberapa tahun ke depan.

Moral marketing akan mendatangkan dampak yang sangat besar. Istilah marketing saja sudah menjadi ‘alat’ yang sangat powerful – demikian kata-kata banyak ahli pemasaran.

Maka, ketika marketing diadopsi ke dalam politik dengan moral sebagai ‘komoditas’ utamanya, bisa dipastikan bahwa sentimen agama dan SARA akan menjadi hal yang sangat vital, bahkan boleh jadi cenderung ‘berbahaya’.

‘Buih-buihnya’ sudah mulai terlihat ketika tokoh oposisi Jokowi dari Partai Gerindra macam Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menyebut menggunakan SARA untuk kampanye diperbolehkan, sejauh tidak menghina. Artinya, arah politik di tahun ini dan di 2019 sudah sangat terlihat. Moral marketing akan mengambil porsi yang sangat besar di dalamnya.

Fadli Zon Sebut Isu SARA Dibolehkan, Asal Tak Menghina – Poskota News https://t.co/MAcmLavsxw

— Fadli Zon (@fadlizon) January 8, 2018

Dengan bersumber dari isu ketimpangan ekonomi, sangat mungkin muara sentimen agama ini akan melahirkan tabrakan yang bisa berujung chaos dalam masyarakat. Jika chaos ini tidak terkontrol, maka sangat mungkin negara akan masuk dalam fase kekacauan yang tentu saja akan sangat berbahaya.

Apalagi jika menilik barisan analis, konsultan dan marketer politik di barisan lawan Jokowi yang terlihat sangat memahami moral marketing, boleh jadi pertarungan politik di 2018 dan 2019 akan menjadi kontes demokrasi terpanas sepanjang republik ini berdiri.

Walaupun Jokowi tidak melakukan kebijakan ‘seekstrim’ yang dilakukan oleh Ahok – misalnya ketika pria yang sekarang berada di balik jeruji besi itu menggusur banyak pemukiman warga, yang dalam konteks ini menggambarkan secara jelas ‘pertarungan’ antar-kelas ekonomi  – sang presiden tetap akan diserang melalui isu SARA dan agama. Apalagi jika Jokowi tidak mampu menggandeng kelompok religius dan basis ulama.

Persoalannya tinggal bagaimana Jokowi memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Bagaimanapun juga, moral marketing sangat efektif digunakan di negara dengan ketimpangan ekonomi yang cukup besar seperti Indonesia. Jika Jokowi tidak mampu membuktikan kerja pemerataan kesejahteraan yang dicita-citakannya, sangat mungkin ia juga akan ‘di-Ahok-kan’ oleh lawan politiknya.

Apakah hal ini mungkin terjadi? Hanya waktu yang bisa menjawab. (S13)