Di tengah derasnya sorotan publik dan media kepada nilai dan budaya Nahdliyin di pesantren, posisi sosial dan politik Nahdlatul Ulama (NU) mendapatkan tekanan. Mungkinkah NU butuh sosok “Gus Dur” baru?

PinterPolitik.com

“Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi, jangan terlalu diambil pusing. Terus saja jalan.” – K,H, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 

Cupin duduk di sebuah warung kopi kecil di sekitar Tebuireng. Ia menatap layar ponselnya, membaca deretan berita tentang ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo dengan wajah yang tak bisa disembunyikan kecewanya. 

“Kok bisa pesantren yang seharusnya jadi tempat paling aman malah makan korban?” gumamnya pelan. Di luar, azan dzuhur baru saja berkumandang, seolah mengingatkan bahwa sorotan terhadap dunia pesantren kini bukan hanya soal agama, tapi juga soal kemanusiaan.

Beberapa minggu terakhir, nama Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, ramai diperbincangkan. NU seperti sedang disorot dengan lampu paling terang, dan sayangnya banyak yang melihat retak di balik kilaunya. 

Tragedi Sidoarjo membuat publik bertanya tentang tanggung jawab, tata kelola, dan transparansi pesantren yang selama ini dianggap simbol kebaikan dan ketulusan. Tapi kini, semua jadi bahan debat publik, di mana letak kesalahan, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab?

Cupin mengingat perdebatan di Xbeberapa hari lalu. Sebuah video viral memperlihatkan santri Lirboyo bekerja mengangkat batu bata di proyek pembangunan pesantren. Sebagian bilang itu bentuk pendidikan karakter dan gotong royong. Tapi sebagian lagi menuduhnya sebagai eksploitasi terselubung terhadap tenaga santri. 

Cupin mengernyit, baginya perdebatan ini seperti cermin. Pesantren kini dihadapkan pada ujian baru antara nilai tradisi dan tuntutan zaman modern.

Belum selesai publik mencerna peristiwa itu, sebuah stasiun TV menayangkan liputan investigatif tentang dugaan penyalahgunaan dana di lembaga-lembaga pesantren. Tayangan itu menimbulkan gelombang kemarahan, terutama di kalangan Nahdliyin yang menilai media telah membangun stigma negatif terhadap kiai. 

Di sisi lain, sejumlah pihak justru melihat kritik itu sebagai alarm penting. “Kalau nggak mau dikritik, ya jangan tutup diri,” kata seorang warganet yang Cupin baca komentarnya di kolom diskusi daring.

Bagi Cupin, pemandangan ini seperti deja vu. Ia teringat cerita ayahnya tentang masa ketika NU juga pernah goyah, tapi selalu ada sosok yang bisa menenangkan badai. Sosok itu adalah K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang tak hanya ulama, tapi juga pemimpin yang berani berbeda. 

Gus Dur punya cara khas, mengkritik tanpa menghancurkan, membenahi tanpa merusak akar tradisi. Pertanyaannya, pikir Cupin sambil menyeruput kopinya, apakah NU hari ini masih punya sosok seperti itu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Gus Dur dan Seni Mengelola Krisis

Untuk menjawab pertanyaan itu, Cupin menelusuri kisah lama. Ia membuka kembali buku biografi Gus Dur karya Greg Barton yang dulu ia baca di perpustakaan kampus. Di situ. ia menemukan cerita tentang tahun 1984 saat Gus Dur memimpin NU di tengah situasi pelik. 

NU baru saja memutuskan keluar dari politik praktis, melepaskan diri dari PPP dan kembali ke Khittah 1926, sebuah langkah yang kala itu dianggap gila. Tapi bagi Gus Dur, NU harus kembali ke jati dirinya, menjadi gerakan sosial, bukan sekadar mesin politik.

Gus Dur, tulis Barton, paham bahwa kekuatan NU bukan di parlemen, melainkan di masyarakat. Ia membangun ulang citra NU sebagai penjaga moral dan budaya, bukan sekadar pengikut partai. 

Ia mengajak para kiai untuk bicara tentang kemanusiaan, tentang pluralisme, dan tentang Indonesia yang majemuk. Cupin membayangkan, kalau Gus Dur masih hidup, mungkin ia sudah membuat cuitan panjang tentang bagaimana NU harus lebih sibuk mendidik daripada membela diri dari kritik.

Tapi jalan Gus Dur tidak selalu mulus. Martin van Bruinessen, seorang antropolog asal Belanda, pernah menulis dalam tulisannya yang berjudul “Traditionalist and Islamist Pesantren in Contemporary Indonesia” bahwa Gus Dur sering dianggap terlalu liberal. Pandangannya tentang demokrasi dan kebebasan beragama membuat sebagian kiai konservatif gerah. 

Namun, Gus Dur tidak peduli. Ia tahu bahwa masa depan NU tidak akan hidup hanya dengan mempertahankan dogma, tapi dengan membuka ruang berpikir dan berdialog.

Cupin teringat sebuah kisah yang sering diceritakan ulang di forum-forum Gusdurian. Suatu kali, ketika seorang kiai menuduhnya kebarat-baratan, Gus Dur hanya tersenyum dan menjawab, “Barat itu arah, bukan musuh.” 

Jawaban itu sederhana tapi dalam, ia mengingatkan bahwa belajar dari siapa pun bukan dosa. Di situlah letak kekuatan Gus Dur, mengubah perbedaan menjadi bahan percakapan, bukan permusuhan. “Mungkin itu yang sekarang hilang dari NU,” gumam Cupin.

Robin Bush dalam bukunya Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia menggambarkan strategi komunikasi Gus Dur yang cerdas. Ia seperti penari yang bisa menyesuaikan langkah dengan musik yang berubah-ubah, antara kalangan santri dan abangan, konservatif dan modernis, lokal dan nasional. 

Gus Dur bukan hanya pemimpin, tapi juga jembatan. Ia bisa keras di satu forum, lalu jenaka di forum lain, tapi selalu konsisten menjaga NU sebagai kekuatan moral yang independen. Cupin menutup bukunya dan berpikir, mungkinkah model kepemimpinan seperti itu masih bisa tumbuh di era digital ini?

Di tengah semua perpecahan opini, Gus Dur dulu memilih dialog. Ia tidak alergi kritik, bahkan menganggapnya vitamin organisasi. Ia percaya, keberanian sejati bukan menolak kritik, tapi menghadapinya dengan kepala dingin. 

Kini, ketika NU sering tampak sibuk menepis isu daripada mengurai akar masalah, Cupin jadi ragu, apakah warisan intelektual Gus Dur masih benar-benar dihidupi? Atau hanya disimpan dalam kutipan nostalgia di spanduk dan seminar?

Pertanyaan itu terus mengganggu Cupin. Kalau Gus Dur masih hidup, apa yang akan ia lakukan menghadapi krisis kepercayaan yang membelit NU hari ini? Akankah ia marah, diam, atau justru tertawa seperti biasa sebelum memberi nasihat yang menampar tapi menenangkan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Andai Gus Dur Hidup di Zaman Kini

Cupin membayangkan Gus Dur duduk di depan laptop, membaca berita tentang pesantren yang ambruk. Ia pasti akan langsung memerintahkan audit menyeluruh, bukan karena tekanan publik, tapi karena tanggung jawab moral. 

Baginya, menjaga nyawa santri jauh lebih penting daripada menjaga nama baik lembaga. Gus Dur mungkin akan bilang, “Pesantren harus jadi rumah ilmu dan kasih sayang, bukan proyek bangunan yang rapuh.”

Kalau melihat video santri yang ikut membangun pondok, Gus Dur barangkali akan tersenyum dulu. Ia akan memahami nilai gotong royong dan kemandirian di baliknya, tapi juga memastikan tidak ada eksploitasi. 

Ia tidak akan buru-buru menyalahkan atau membela, melainkan membuka dialog agar semua pihak belajar. Cupin membayangkan Gus Dur berkata, “Santri boleh kerja, tapi bukan karena disuruh, melainkan karena belajar tanggung jawab.”

Dan jika melihat tayangan televisi yang dianggap menyudutkan kiai, Gus Dur mungkin tidak akan marah besar. Ia justru akan mengundang pihak media ke pesantren, berdiskusi di bawah pohon mangga sambil ngopi. Kritik baginya bukan musuh, tapi jendela untuk bercermin. “NU itu besar,” mungkin begitu katanya, “tapi kalau tidak mau dikritik, ya tidak akan pernah dewasa.”

Cupin tahu, Gus Dur bukan manusia tanpa cela. Tapi yang membuatnya berbeda adalah keberanian untuk berubah tanpa kehilangan akar. Ia reformis yang tetap santri, pembaharu yang tetap tawadhu. Dan dalam diri Gus Dur, NU menemukan keseimbangan antara dunia pesantren dan dunia modern. “Sekarang,” kata Cupin lirih, “keseimbangan itu terasa hilang.”

Bagi Cupin, absennya figur seperti Gus Dur bukan cuma masalah individu, tapi sistem. NU memang punya banyak tokoh alim dan berpengaruh, tapi sedikit yang berani berpikir melampaui tembok tradisi. 

Kultur organisasi yang cenderung hierarkis sering membuat gagasan segar terhenti di tengah jalan. Dan tanpa keberanian untuk mendobrak status quo, NU berisiko jadi raksasa yang berjalan di tempat.

Namun, di sela keprihatinannya, Cupin juga melihat secercah cahaya. Di berbagai forum daring dan kegiatan sosial, muncul generasi muda Nahdliyin yang kritis dan terbuka. 

Mereka menulis, berdebat, dan mengaitkan nilai-nilai pesantren dengan isu-isu kekinian seperti lingkungan, teknologi, hak perempuan, dan kebebasan berekspresi. Mereka tidak menolak tradisi, tapi juga tidak mau dibatasi oleh masa lalu. “Barangkali,” pikir Cupin, “di antara mereka ada calon Gus Dur baru.”

Tapi pertanyaannya, apakah NU siap memberi ruang bagi mereka? Apakah para senior bersedia mendengar suara yang lebih muda, lebih berisik, dan kadang lebih nyeleneh? 

Sejarah mencatat, Gus Dur juga dulu dianggap nyeleneh sampai akhirnya waktu membuktikan, nyelenehnya itulah yang menyelamatkan NU dari stagnasi. Cupin menatap langit senja di Tebuireng. Ia sadar, pertarungan terbesar NU bukan melawan kritik, tapi melawan ketakutan untuk berubah.

Cupin memejamkan mata, membayangkan Gus Dur tertawa kecil sambil berkata, “NU itu ibarat kapal besar. Kalau cuma ikut arus, ya tidak akan ke mana-mana.” 

Mungkin benar, pikir Cupin, NU tidak butuh satu “Gus Dur” baru dalam arti literal. Yang dibutuhkan adalah semangat Gus Dur dalam setiap pemimpin, guru, santri, dan warga Nahdliyin, semangat untuk berpikir kritis tanpa kehilangan kasih sayang.

Cupin tahu, perjalanan NU masih panjang dan berliku. Tapi selama masih ada yang berani bertanya, berdialog, dan bercermin, mungkin di sanalah “Gus Dur baru” sedang tumbuh.

Sebelum pulang, Cupin-pun menulis di buku catatannya satu kalimat kecil, “NU tidak perlu menunggu juru selamat, NU cuma perlu berani jadi dirinya sendiri, seperti dulu Gus Dur mengajarkannya.” (A43)

Di tengah sorotan terhadap kiai dan pondok pesantren, ketegangan antara nilai tradisional di daerah dan modernitas urban makin terasa. Apakah ini soal ketidaklayakan atau persoalan Jakarta-sentrisme di Indonesia?

PinterPolitik.com

“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi pusat pembentukan moral, karakter, dan kemanusiaan. Mari bersama menjaga marwahnya” – Nasaruddin Umar, Menteri Agama (15/10/2025)

Cupin menatap layar ponselnya sambil mengerutkan dahi. Di beranda media sosialnya, video tentang santri-santri di Kediri yang sedang membantu pembangunan gedung pesantren sedang viral. Kolom komentarnya ramai, ada yang memuji dan ada pula yang menuduh eksploitasi. “Lucu juga,” gumamnya, “orang-orang kota sibuk berdebat soal tradisi yang mungkin tidak pernah mereka alami.”

Beberapa bulan terakhir, dunia pesantren memang menjadi sorotan publik. Mulai dari tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo hingga perdebatan tentang penghormatan terhadap kiai. Insiden di Sidoarjo memicu keprihatinan besar. Banyak yang mempertanyakan bagaimana lembaga pendidikan yang sudah berdiri puluhan tahun masih menghadapi masalah keamanan dasar. Tragedi itu menjadi simbol rapuhnya sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan tradisional di Indonesia.

Cupin membaca komentar salah satu netizen yang berkata, “Kalau saja pesantren dikelola seperti sekolah modern di Jakarta, pasti aman.” Kalimat itu membuatnya berpikir. Mengapa ukuran modern selalu diambil dari Jakarta? Tidak lama setelah itu, muncul video viral dari Lirboyo yang menampilkan santri membantu membangun gedung pesantren. Sebagian warganet menuduh hal itu sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja anak, sementara yang lain membelanya sebagai bagian dari pendidikan karakter. Dua pandangan nilai yang sama-sama baik akhirnya bertemu dalam ketegangan yang sulit dijembatani.

Bagi masyarakat pesantren, kerja seperti itu bukan hal baru. Sejak lama, para santri memang dididik untuk hidup sederhana, mandiri, dan berkontribusi langsung pada lingkungan mereka. Namun bagi masyarakat urban yang terbiasa dengan regulasi ketat soal hak anak dan tenaga kerja, hal itu tampak janggal. Dua sistem nilai yang berbeda akhirnya saling berbenturan di ruang digital.

Kontroversi lain muncul ketika beberapa video memperlihatkan santri mencium tangan dan berjalan membungkuk di hadapan kiai. Sebagian warganet menilai tindakan itu feodal dan tidak sesuai dengan semangat kesetaraan zaman modern. Tetapi bagi masyarakat pesantren, itu adalah bentuk adab. Cupin tersenyum melihat komentar-komentar yang menyebut tindakan itu sebagai kultus individu. “Mereka tidak tahu,” katanya pelan, “bahwa mencium tangan bukan bentuk tunduk, melainkan simbol cinta dan keberkahan.”

Kritik dari publik urban membuka pertanyaan yang lebih besar. Apakah kritik-kritik itu lahir dari kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, atau justru merupakan cerminan bias kultural yang Jakarta-sentris? Dan mungkinkah tradisi pesantren bisa dilihat secara adil tanpa kacamata nilai-nilai kota besar?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kiai dan Pesantren dalam Sorot?

Cupin mulai mencari jawabannya. Ia membuka beberapa buku antropologi dan teori budaya yang membahas perbedaan antara masyarakat rural dan urban. Salah satu istilah yang menarik perhatiannya adalah power distance atau jarak kekuasaan sosial. Konsep ini dikembangkan oleh Geert Hofstede dalam bukunya Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. Menurut Hofstede, masyarakat dengan power distance tinggi cenderung menerima hierarki sosial sebagai sesuatu yang wajar. Indonesia termasuk di dalamnya.

Di desa-desa Jawa Timur, tempat banyak pesantren besar berdiri, struktur sosial hierarkis masih kuat. Kiai bukan hanya guru agama, tetapi juga tokoh moral, spiritual, bahkan sosial-politik. Hubungan antara kiai dan santri tidak dibangun di atas kontrak formal, melainkan pada adab dan keyakinan akan keberkahan ilmu. Dalam budaya Jawa klasik, ada konsep “guru, ratu, wong tua” yang menempatkan guru sejajar dengan orang tua dan raja. Dalam tatanan nilai seperti ini, mencium tangan guru adalah simbol penghormatan terhadap sumber pengetahuan.

Cupin teringat kisah ayahnya yang dulu mondok di Jombang. “Kalau dulu kami mencium tangan kiai,” kata ayahnya, “itu bukan karena takut, tapi karena ingin membawa pulang berkah dari ilmu.” Dari cerita itu, Cupin menyadari bahwa tradisi penghormatan di pesantren punya dimensi spiritual yang dalam. Nilai-nilai itu tidak bisa dinilai dengan kacamata rasional modern yang menuntut kesetaraan mutlak.

Sebaliknya, masyarakat urban seperti Jakarta hidup dengan nilai yang lebih egaliter. Modernisasi, pendidikan tinggi, dan paparan budaya global membentuk cara pandang yang rasional dan meritokratis. Di kota, otoritas seseorang diukur dari kemampuan dan prestasi, bukan dari posisi spiritual. Dalam dunia seperti ini, gestur fisik penghormatan terasa tidak relevan. Cupin tersenyum membayangkan reaksi seorang eksekutif muda Jakarta jika diminta mencium tangan atasannya.

Fons Trompenaars dan Charles Hampden-Turner dalam Riding the Waves of Culture membedakan masyarakat universalis dan partikularis. Masyarakat universalis, yang biasanya berkembang di kota, berpegang pada standar moral seragam untuk semua. Sementara masyarakat partikularis, seperti di pesantren, menyesuaikan nilai dengan konteks hubungan sosial. Dalam sistem partikularis, memperlakukan kiai secara istimewa tidak dianggap salah, melainkan bentuk pengakuan terhadap posisi dan tanggung jawabnya dalam komunitas.

Edward T. Hall dalam Beyond Culture menambahkan kerangka yang menarik. Ia membedakan budaya high-context dan low-context. Budaya high-context, seperti di pesantren, mengandalkan simbol dan sejarah bersama dalam komunikasi. Sementara budaya low-context di kota menuntut kejelasan dan logika eksplisit. Ketika ritual pesantren dilihat dari kacamata low-context, makna simboliknya hilang dan tampak tidak rasional.

Cupin menutup bukunya sambil berkata, “Mungkin yang salah bukan tradisinya, tapi cara kita memahaminya.” Ia mulai memahami bahwa konflik nilai sering muncul bukan karena niat buruk, melainkan karena tabrakan antara dua cara pandang yang sama-sama sah. Maka ia pun bertanya-tanya, apakah Jakarta benar-benar memahami konteks budaya di luar dirinya? Dan bagaimana peran media, yang sebagian besar berbasis di ibu kota, dalam memperkuat kesenjangan persepsi ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jakarta-sentrisme dan Kuasa Representasi

Cupin kemudian menelusuri bagaimana media memproduksi narasi tentang pesantren. Ia membaca beberapa laporan dan menyadari bahwa banyak berita ditulis dari sudut pandang yang menilai, bukan memahami. Hampir semua media besar di Indonesia berkantor pusat di Jakarta. Wajar jika nilai-nilai urban menjadi standar dalam setiap liputan. “Jakarta seperti cermin besar,” gumamnya, “yang memantulkan wajah Indonesia tapi dengan biasnya sendiri.”

John B. Thompson dalam bukunya The Media and Modernity menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan simbolik untuk membentuk persepsi publik. Melalui kontrol atas produksi simbol, media menentukan nilai-nilai mana yang dianggap penting. Dalam konteks Indonesia, media yang berpusat di Jakarta sering menampilkan nilai-nilai urban sebagai tolok ukur kemajuan nasional. Sementara nilai daerah diposisikan sebagai tradisi yang perlu diperbaiki atau dimodernisasi.

Cupin teringat sinetron yang dulu sering ia tonton. Tokoh dari desa selalu digambarkan lugu, logatnya kental, dan sering menjadi bahan lelucon. Sementara tokoh dari Jakarta tampak modern dan berpendidikan. Kini ia sadar bahwa representasi itu bukan kebetulan, melainkan cerminan bias kultural yang menempatkan Jakarta di posisi puncak. Dalam imajinasi kolektif bangsa, Jakarta menjadi simbol kemajuan, sementara daerah dianggap tertinggal.

Stuart Hall dalam Representation: Cultural Representations and Signifying Practices menyebut bahwa media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk makna. Dengan dominasi Jakarta, makna tentang modernitas pun dikonstruksi agar sesuai dengan nilai-nilai kota besar. Tradisi daerah sering digambarkan sebagai kuno dan butuh modernisasi. Representasi ini membuat masyarakat urban merasa lebih rasional, bahkan lebih benar, tanpa menyadari bahwa nilai mereka pun lahir dari konteks tertentu.

Fenomena ini juga dibahas oleh Arjun Appadurai dalam Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Ia menjelaskan bagaimana globalisasi menciptakan ketegangan antara homogenisasi dan heterogenisasi. Di Indonesia, homogenisasi itu hadir dalam bentuk Jakartanisasi, yaitu penyebaran nilai-nilai Jakarta sebagai standar nasional. Nilai-nilai daerah yang berbeda sering dianggap penghalang modernisasi, bukan sebagai bagian sah dari keragaman budaya. Cupin menggeleng pelan. “Padahal justru di situlah kekayaan Indonesia berada,” katanya.

Meski begitu, Cupin juga tidak menutup mata terhadap kritik yang muncul. Ia tahu bahwa beberapa kasus di pesantren, seperti kekerasan atau kurangnya standar keselamatan, memang nyata dan perlu dibenahi. Namun ia merasa perlu membedakan antara kritik yang tulus dan kritik yang berangkat dari superioritas kultural. Ketika media lebih senang menyoroti sisi sensasional pesantren tanpa memahami konteksnya, mereka sebenarnya memperkuat jurang pemahaman antara masyarakat urban dan rural.

Akhirnya, Cupin menulis dalam catatannya, “Masalahnya bukan antara modernitas melawan tradisi, tetapi cara kita mendefinisikan keduanya.” Indonesia selama ini terlalu sering didefinisikan dari pusat. Jakarta menjadi cermin bagi seluruh negeri, padahal banyak nilai luhur tumbuh di luar sorotan kamera. Cupin menatap langit sore Jakarta yang mulai oranye dan berbisik pelan, “Mungkinkah suatu hari nanti narasi tentang Indonesia lahir dari luar Jakarta tanpa harus kehilangan rasa hormat pada perbedaan?” (A43)

Prabowo bertemu Cak Nun Pada acara ‘Sinau Bareng Mbah Nun dan Kyai Kanjeng’ di Ponpes Segoro Agung, Mojokerto. 

Pada kesempatan itu, Cak Nun menyebut Prabowo sulit dipahami, meski demikian mereka sahabat sejak lama.

Sedikit informasi, Cak Nun dikenal sebagai penyair idola kaum santri. Cak Nun sering membuat pentas diberbagai daerah di Indonesia.

PinterPolitik.com

Batasan merupakan sebuah kata yang masuk dalam daftar kata terlarang bagi Amin. Bagaimana tidak? Bagi Amin yang hidup di Negara Indonesia dalam alternate universe Bumi-45 itu, kreativitas adalah sebuah ruang tak berbatas di mana setiap creator bisa berkelana ke mana pun.

Salah satu ruang kreativitas yang disukai Amin adalah bagaimana dirinya memodifikasi outfit kain sarungnya. Hampir setiap hari, Amin berkreasi dengan sarung-sarungnya. Misal, di hari Senin, Amin mengenakan sarung berwarna hijau. Terkadang, pada hari Rabu, dia lebih memilih menggunakan sarung berwarna putih.

Melihat kebiasaan Amin ini, teman-temannya di Perkumpulan Kawan Bersarung (PKB) akhirnya juga mengikuti kebiasaan Amin. Bahkan, mirip dengan dresscode ala geng di Grand Theft Auto: San Andreas, PKB secara kompak mengenakan kain sarung berwarna hijau dalam sejumlah acara penting.

Tentunya, tren yang dimulai satu orang pada ujungnya juga menarik perhatian khalayak umum. Salah satunya adalah pengusaha sarung yang Bernama Tretan Dibik. Tretan Dibik ini juga kebetulan tengah mencari brand ambassador (BA) yang dinilai bisa meng-endorse produk sarungnya.

Alhasil, Amin pun dihubungi oleh Tretan Dibik. Pengusaha sarung itu berencana untuk menggandeng Amin dan teman-temannya di PKB.

Baca Juga: Ma’ruf Amin Mulai Unjuk Gigi?

Tretan Dibik: Assalamualaikum, Pak Kiai Amin. Saya Tretan Dibik. Pasti, Kiai Amin tahu lah ya siapa engko’. Engko’ sering kok muncul di platform video yang namanya YuTup.

Amin: Waalaikumsalam, Tretan. Wah, iya, saya beberapa kali nonton videonya Tretan Dibik. Sarung-sarung yang dibikin Tretan juga kece-kece.

Tretan Dibik: Iya, benar. Benar sekali. Jadi gini, Kiai Amin dan rekan-rekan PKB ini saya lihat sering pakai sarung dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan, teman saya itu kalau ngelihat engko’ pakai sarung ingatnya selalu Kiai Amin. Nah, gimana kalau Kiai Amin jadi BA sarung saya?

Amin: Hmm. Keren juga sih. Boleh tuh nanti ada seri sarung Tretan X Amin. Apalagi, kan, sekarang lagi nge-hype tuh kolaborasi fashion. Kemarin, saya pengen tuh beli collab Adidas X Yeezy.

Tretan Dibik: Wah, hahahaha. Iya, benar itu. Saya pengen cerita nih sama Kiai Amin. Sebenarnya, saya kepengen banget ngajak figur-figur terkenal buat jadi BA saya. Kemarin itu, saya kepikiran buat ngakal collab artis-artis seperti Travis Scott, Drake, Kanye West, dan kawan-kawan. Tapi ya, apa boleh buat? Yang pakai sarung biasanya bukan rapper atau artis muda zaman sekarang. Hehe.

Amin: Oh, jadi, begitu ya? Kan, sarung keren, bro. Banyak kok anak muda yang pakai sarung juga.

Tretan Dibik: Hah? Siapa emangnya?

Amin: Santri-santri. Hehe.

(A43)

Baca Juga: Politik Sarung ala Ma’ruf Amin

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Swag on ‘em even when you dress casual” – Robin Thicke, musisi asal Amerika Serikat

Kecintaan Ma’ruf Amin pada sarung tampaknya menemui beberapa jalan terjal. Terpilihnya sang kiai sebagai wapres yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat publik mempertanyakan kecintaan Ma’ruf dengan sarungnya.

Pertanyaan itu muncul karena Ma’ruf dinilai akan menjadi wapres pertama yang selalu tampil dengan sarung. Sebagian masyarakat menilai sarung bukanlah pakaian formal yang pantas digunakan pada berbagai kegiatan kenegaraan.

Menanggapi hal tersebut, Ma’ruf sepertinya siap akan berbagai konsekuensi yang ada, termasuk bila harus melepas kecintaannya pada sarung. Pelarian sang kiai pun tertuju pada celana.

Pagi tadi saya bertemu dengan Wakil Presiden @Pak_JK di kantor Wapres. Kami berbincang seputar tugas, tanggung jawab, wewenang dan kerja yang mesti dilanjutkan sebagai wakil presiden nanti, serta banyak memberikan masukkan mengenai permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pic.twitter.com/YyTJavNc0N

— KH. Ma'ruf Amin (@Kiyai_MarufAmin) July 4, 2019

Namun, layaknya kisah-kisah yang mengharukan, secercah harapan mulai terlihat bagi sarung Ma’ruf. Kepala Biro Protokol Sekretariat Wakil Presiden, Sapto Harjono, menjelaskan bahwa Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Resmi mengizinkan sarung untuk tetap dikenakan oleh sang kiai ketika menjabat.

Secercah harapan ini tentunya membuka peluang bagi Ma’ruf untuk tetap mengenakan sarung dalam kesehariannya sebagai wapres nanti. Pertanyaannya, apa sebenarnya makna pakaian – seperti sarung – yang dikenakan para politisi? Kepentingan apa yang diperoleh politisi dari gaya berpakaiannya?

Gaya Berpakaian

Gaya dan cara berpakaian sebenarnya telah lama menjadi bagian dari politik. Biasanya, para politisi menggunakan pakaian-pakaian tertentu untuk memberikan pesan-pesan politik yang diinginkan.

Seorang editor fashion di The Telegraph, Charlie Gowans-Eglinton, menjelaskan bahwa gaya berpakaian para politisi memiliki makna di baliknya. Sebagai sebuah instrumen politis, cara berpakaian politisi menunjukkan kontrol, kesiapan, serta mengkomunikasikan status penggunanya – seperti usia, kekayaan, dan pendidikan.

Perdana Menteri Inggris Theresa May misalnya, lebih memilih mengenakan jas, rok, dan sepatu dengan warna yang mencolok dalam sebuah pidatonya. Pilihan pakaian May bisa jadi merupakan hal yang tepat guna menunjukkan sosoknya yang kuat setelah mengalami kekalahan dalam voting soal Brexit di parlemen Inggris.

Selain May, pemimpin-pemimpin negara lainnya juga kerap menggunakan pakaian sebagai sebuah cara untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Setidaknya, hal inilah yang disampaikan oleh Anne Peirson-Smith dari City University of Hong Kong dalam artikel milik Jing Zhang di South China Morning Post.

Salah satu pemimpin dunia yang selalu tampil dengan gaya berpakaian yang unik adalah pemimpin Libya Muammar Khadafi. Dalam banyak kesempatan, Khadafi selalu mengenakan pakaian yang berbeda-beda – melambangkan pesan-pesan yang berbeda pula.

Gaya berpakaian militer Khadafi misalnya, menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh sang strongman. Cara berpakaian militer tersebut menunjukkan kehadiran kontrol yang dimiliki sang pemimpin.

Cara berpakaian politisi menunjukkan kontrol, kesiapan, serta mengkomunikasikan statusnya.
Share on X

Selain pakaian militer, Khadafi juga beberapa kali mengenakan pakaian khas Afrika. Gaya berpakaian tersebut bisa jadi menandakan kedekatannya dengan negara-negara Afrika lainnya serta nilai-nilai pan-Afrikanisme.

Permainan politik di balik gaya berpakaian Khadafi pun tidak hanya sebatas pakaian khas Afrika. Pemimpin Libya yang tewas dibunuh oleh pemberontak tersebut juga pernah mengenakan sebuah kemeja dengan gambar pemimpin-pemimpin nasionalis Arab dari berbagai negara. Boleh jadi, pakaian tersebut menunjukkan cara Khadafi yang sempat mendukung nilai-nilai pan-Arabisme.

Lalu, bagaimana dengan sarung yang digunakan oleh Ma’ruf?

Jika berkaca pada penjelasan Gowans-Eglinton dan Peirson-Smith serta gaya-gaya berpakaian May dan Khadafi, penggunaan sarung oleh sang kiai bisa jadi turut menyampaikan pesan-pesan politik tertentu. Terlebih lagi, statusnya sebagai ulama sering kali ditonjolkan dalam kontestasi Pilpres 2019 lalu.

Dalam sejarahnya, sarung sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan kelompok Muslim. Dengan mengutip buku Mattiebelle Gittinger, Heide Boehlke dari University of Minnesota menjelaskan bahwa sarung diprediksi berasal dari pedagang-pedagang Muslim dari India dan Arab yang menyebar ke pesisir-pesisir nusantara.

Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana penggunaan sarung tersebut turut merefleksikan dinamika politik di Indonesia?

Politik Sarung

Penggunaan sarung oleh sang kiai bisa jadi bertujuan untuk melambangkan kedekatan dirinya dengan kelompok Muslim tertentu. Boleh jadi, politik sarung ala Ma’ruf turut mencerminkan kontestasi politik di Indonesia.

Joshua I. Miller dari Lafayette College dalam tulisannya yang berjudul Fashion and Democratic Relationships menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakan oleh politisi memiliki signifikansi politik bagi masyarakat. Bahkan, pakaian turut memainkan peran penting dalam sebuah demokrasi.

Dalam negara yang demokratis, individu biasanya akan mengevaluasi dorongan politiknya berdasarkan hubungan-hubungan yang terbangun dalam masyarakat. Gaya berpakaian menjadi penting dalam memengaruhi hubungan-hubungan politik di antara anggota-anggota masyarakat.

Menurut Miller, pakaian turut memanifestasi kesetiaan, keanggotaan, dan kehormatan bagi suatu kelompok karena gaya berpakaian merupakan bentuk ekspresi di balik konflik dan afiliasi yang hadir di masyarakat. Oleh sebab itu, pakaian turut menguatkan ikatan dalam suatu kelompok masyarakat.

Penjelasan Miller tersebut pun dapat menjelaskan penggunaan politik sarung oleh Ma’ruf. Pasalnya, sarung sendiri identik dengan kelompok Muslim yang beraliran tradisionalis di Indonesia, yaitu kelompok santri dan Nahdlatul Ulama (NU).

Sarung telah menjadi identik bagi kelompok Muslim di Indonesia, terutama santri, sejak masa kolonial Belanda. Kain tersebut diperkirakan menjadi simbol perlawanan kelompok pesantren tarekat Islam sejak sekitar tahun 1800-an.

Penggunaan sarung sebagai simbol kelompok Muslim tradisionalis semakin diperkuat dengan fatwa tasyabbuh yang dikeluarkan oleh Muktamar NU kedua pada tahun 1927 di Surabaya. Fatwa tersebut mendorong anggapan bahwa pakaian ala Barat akan menjadikan individu tersebut sebagai bagian dari kelompok Belanda.

Penggunaan sarung oleh kelompok santri ini tetap bertahan setelah masa kolonial Belanda berakhir di Indonesia. Bahkan, sarung menjadi busana wajib bagi sebagian besar pesantren.

Oleh sebab itu, secara tidak langsung, dengan menggunakan sarung, Ma’ruf ingin mengatakan bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok Muslim tradisionalis. Sarung tersebut diandalkannya untuk menguatkan ikatannya dengan kelompok tersebut.

Dari ikatan politik yang kuat tersebut, Ma’ruf bisa jadi mendapatkan keuntungan politik. Apalagi, kontestasi politik yang terjadi di Indonesia juga santer melibatkan kelompok-kelompok Muslim yang saling berseberangan.

Sebagaimana diketahui, sarung kerap menjadi busana yang menjadi ciri dari kelompok Muslim  tradisional seperti NU. Sementara itu, di sisi seberang, kelompok yang lebih puritan cenderung memakai pakaian yang tampilannya sesuai dengan riwayat religius secara tekstual.

Lantas, bila diperbolehkan oleh protokol, apakah Ma’ruf tetap akan mengenakan sarung ketika menjabat?

Jika mengacu pada penjelasan Miller sebelumnya, tidak menutup kemungkinan bahwa Ma’ruf tetap akan memanfaatkan sarung sebagai bagian dari identitas dirinya. Kemungkinan untuk mempertahankan sarung tersebut bisa jadi memberikan keuntungan untuk menjaga ikatan dan hubungan politiknya dengan kelompok Muslim tradisionalis – mengingat kelompok-kelompok lainnya bisa saja tetap menjadi ancaman bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di masa mendatang.

Jika benar begitu, lirik penyanyi Robin Thicke pun menjadi relevan. Meskipun tanpa mengenakan pakaian jas lengkap, Ma’ruf akan tetap tampak bersinar dengan kain sarung yang sudah biasa menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. (A43)

PinterPolitik.com

Mahasiswa dan Politik

Mahasiswa memiliki sejarah panjang dalam keterlibatannya dalam perpolitikan Indonesia. Terhitung jauh sebelum proklamasi, mahasiswa yang pada masanya lebih akrab dikenal dengan nomenklatur Pemuda telah muncul ke permukaan dalam gerakan-gerakannya di kancah perpolitikan.

Dimulai dari munculnya Boedi Oetomo yang berdiri pada tahun 1908 digadang-gadang sebagai kelompok yang dimotori oleh mahasiswa bersama “kaum tua”. Dua puluh tahun setelah itu, mahasiswa semakin menunjukkan taringnya dengan deklarasi Sumpah Pemuda sebagai tonggak awal semangat kebangsaan dan persatuan.

Seiring berjalannya waktu, mahasiswa semakin berkembang dengan jumlah yang juga bertambah, terlebih setelah proklamasi dan memasuki masa Orde Lama (Orla) – di mana kebebasan politik serta partai politik mencapai masa keemasannya seperti yang dijelaskan oleh Kacung Marijan dalam bukunya yang berjudul Sistem Politik Indonesia.

Puncaknya terjadi pada tahun 1955 ketika Pemilu pertama dilaksanakan. Setiap partai politik melakukan manuver-manuver untuk merangkul mahasiswa untuk menjadi bagian dalam kekuatan politik mereka serta guna memudahkan akses para penguasa pada masyarakat.

Manuver-manuver partai politik itu kemudian menciptakan polarisasi pada mahasiswa. Kelompok-kelompok mahasiswa mulai terkotak-kotak berdasarkan ideologi, suku, ras, hingga agama.

Hal ini bukan menjadi kemunduran mahasiswa, tetapi sebaliknya, gerakan-gerakan mahasiswa semakin bersifat masif dengan backup partai pada organisasi mahasiswa yang mulai menjamur di tahun 1965. Perkembangan organisasi mahasiswa ini bisa ditilik dengan munculnya organisasi-organisasi mahasiswa yang bergerak dalam ranah sosial-politik, seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang terafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Setelah Orla runtuh, lingkup gerak mahasiswa dalam perpolitikan mahasiswa masih dapat dibilang “sakti.” Hal ini terbukti dengan munculnya gerakan demonstrasi pada Orde Baru (Orba) tepat setelah 2 tahun rezim Soeharto ini bertengger di Istana Merdeka.

Meski lambat laun kebebasan semakin dikebiri beriringan dengan munculnya sistem kapitalisasi negara (Robinson & Hill), “taring” mahasiswa dapat muncul kembali beriringan dengan melemahnya kekuasaan Orba. Gerakan ini diwarnai dengan membuminya Murba dan PRD pada awal tahun 1990.

Perjuangan mahasiswa dalam mengembalikan marwah demokrasi dalam perpolitikan Orba hingga keberhasilannya dalam meruntuhkan Soeharto dari takhta istana pada tahun 1998 menjadi tanda sejarah bagaimana kuatnya kekuatan politik mahasiswa.

Santri dan Politik

Jika mengusut sejarah panjang santri dengan politik, terdapat kaitan erat antara kelompok ini dengan gerakan-gerakan politik Islam dan pesantren di kancah perpolitikan Indonesia. Kaum agamawan sendiri tak bisa ddikotomi dalam peranannya dalam kemerdekaan.

Sebagaimana yang ditulis oleh George McTurnan Kahin dalam bukunya yang berjudul Nationalism and Revolution in Indonesia, merupakan prasasti ilmiah bahwa kesamaan nasib yang dialami oleh kelompok agama menuntunnya dalam upaya menentang penjajah asing.

Sejarah mencatat bahwa gerakan politik kalangan agamawan ditandai dengan munculnya Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911. Organisasi yang pada mulanya hanya berlingkup pada hal-ihwal perdagangan lambat laun berkembang pesat dan menjadi organisasi politik pertama di Indonesia.

Perkembangan gerakan politik bernuansa Islami terus berkembang beriringan dengan proses kemerdekaan Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, kaum santri juga ikut andil dalam kompromi politik pembentukan dasar Pancasila pada 22 Juni 1945. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya KH. Wahid Hasyim sebagai perwakilan Nahdlatul Ulama kala penentuan Pancasila tersebut.

Melangkah pada tahun 1955, NU yang dikenal sebagai organisasi yang identik dengan kaum sarung mulai berevolusi menjadi partai politik dan mampu memenangi Pemilu di urutan ketiga. Hal itu membuktikan besarnya kekuatan kaum santri dalam perpolitikan bangsa.

Dari tahun ke tahun kalangan Pesantren semakin membangun kekuatan politiknya hingga melahirkan tokoh-tokoh politik yang dianggap sebagai wajah politik kaum sarungan, seperti Gus Dur. Terlebih, setelah reformasi muncul lah PKB yang digadang-gadang sebagai evolusi partai kaum santri.

Mahasiswa vs Santri

Pemilu 2019 menjadi pemilu paling bersejarah. Pasalnya, Pemilu kali ini menjadi pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak legislatif dan eksekutif dalam sehari. Banyak plus dan minus dalam pelaksanaannya, mulai dari simpang siurnya dugaan kecurangan Pemilu hingga korban meninggal yang mencapai angka 554 di kalangan KPPS, Panwas, hingga Polisi.

Selain berbagai problematika tersebut, hal lain yang menarik dari Pemilu kali ini adalah sentralnya posisi kaum santri dalam perbincangan politik. Dengan posisi santri yang semakin diperhitungkan, benarkah mahasiswa mulai kehilangan kekuatan politik dan santri yang mulai menunjukkan taringnya?

Berawal dari pembahasan milenial sebagai sasaran gerakan politik, kedua paslon mulai membumikan tendensinya untuk mendekat pada kalangan santri yang dianggap sebagai milenial agamis. Hal ini terlihat dengan beberapa dukungan ulama yang diberikan pada masing masing Paslon.

Seperti dilansir oleh Tribunnews, kubu Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mendapat dukungan dari 300 kiai yang tergabung dalam Forum Kiai Bersatu se-Jatim, di mana para kiai ini juga menjadi pengasuh pesantren-pesantren yang tersebar di provinsi tersebut.

Tidak hanya berhenti di situ, K.H. Ahmad Fahrur Rozi juga menjelaskan bahwa alasannya untuk mendukung paslon nomor urut 01 adalah kehadiran Ma’ruf sebagai cawapres. Ia bahkan mengatakan bahwa warga NU harus memilih paslon tersebut. Dukungan ini diikuti dengan kehadiran ulama-ulama kaliber Jawa Tengah, seperti K.H. Maimoen, K.H. Muwafiq, dan Habib Luthfi yang semakin mengukuhkan suara NU pada paslon 01.

Di lain pihak, kubu 02 juga tak mau kalah. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memulai gerakan milenial relijiusnya dengan menerapkan self-branding “santri milenial” pada Sandi selaku cawapres dari paslon nomor urut 02.

Disusul dengan dukungan oleh kaum agamawan yang tergabung dalam PA 212, FPI, dan juga dukungan oleh Forum Habaib Jatim, serta pengukuhan dukungan Ijtima Ulama Jilid II yang melahirkan 17 Praktat Integritas, dukungan politis pada pasangan Prabowo-Sandi turut menguat.

Bukan hanya menerima dukungan, kedua paslon juga rajin mengunjungi banyak pesantren, seperti Pesantren Sarang di Jateng, Pesantren Sidogiri di Jatim, hingga beberapa pesantren lainnya di Jember dan Banyuwangi.

Beda santri, beda mahasiswa. Mahasiswa seakan-akan kurang diperhatikan dan semakin tak terlihat dalam Pemilu kali ini. Terlebih, muncul juga gerakan-gerakan pernyataan golput yang dilakukan beberapa kelompok mahasiswa, seperti di Banyuwangi.

Selain itu, kunjungan-kunjungan pada kalangan mahasiswa oleh tokoh politik kurang dilakukan dan pendekatan yang ala kadarnya juga tampak jelas. Akan tetapi, partisipasi mahasiswa masih terbilang tinggi di pemilu kali ini.

Kartu kuning yang diberikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI pada Jokowi misalnya, bisa dibilang masih membekas. Survei Founding Fathers House (FHH) menunjukkan partisipasi mahasiswa dalam Pemilu yang cukup tinggi dengan angka 80% memutuskan untuk menggunakan hak pilihnya.

Namun, mahasiswa dan santri memang memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal sikap politik. Mahasiswa cenderung independen dalam menentukan hak pilihnya dan sikap politisnya, sedangkan kaum santri cenderung memasrahkan sikap politiknya pada kiai atau guru agamanya.

Sebagaimana yang  dijelaskan oleh Huub De Jonge, masyarakat santri dan Madura Pendalungan menempati posisi kedua dalam kepatuhannya terhadap kiai. Senada dengan pernyataan De Jonge, Clifford Geertz juga memberikan pandangan bahwa santri menjadi kekuatan politis yang penting dan dominan selain kelompok Abangan dan Priyayi dalam masyarakat Indonesia.

Maka, menjadi terang mengapa gerakan politik parpol cenderung menggait ulama yang jelas memiliki prospek kekuatan politik yang besar. Di samping itu, citra mahasiswa yang cenderung oposan juga menjadi salah satu pertimbangan semakin sedikitnya upaya kampanye yang dilakukan di kalangan mahasiswa.

Tulisan milik M. Robi’al Muhasibi, mahasiswa di Universitas Yudharta Pasuruan, Jawa Timur.

“Disclaimer: Opini ini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]etua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifah Amaliyah yakin pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa menarik banyak suara dari kalangan santri. Hayo gaes, menurut kalian mungkin nggak?

Di kubu sebelah punya calon dari kalangan ulama. Terus yang ada di sekelilingnya juga banyak ulama-ulama NU, di mana biasanya menjadi panutan para santri-santri NU yang menyebar di tanah air.

Ehh iya, kalau di kubu oposisi kan juga ada Sandiaga, ulama modern. Hohoho.

Tapi optimis mah boleh aja ya. Kan ada pepatah mengatakan, buatlah mimpi sebanyak bintang di langit. Biar kalau satu nggak kesampean, masih ada ribuan mimpi lagi yang bisa dikejar. Ntap…

Santri menjadi golong istimewa yang selalu dilimpahi kasih sayang para politikus menjelang pemilu...
Share on X

Ledia berujar, santri, pelajar dan mahasiswa merupakan kalangan pemilih muda. Sebanyak 60 persen potensi pemilih pada Pilpres 2019 menurutnya dari kalangan muda. Total 60 persen suara itu disebut harus jadi milih Prabowo-Sandiaga.

Nah, kalau targetnya setinggi itu, berarti Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga harus kreatif menyiapkan konten kampanye yang kreatif dan kekinian.

Ya, selama ini kalau lihat, materi kampanye Sandiaga sih seger ya. Doi bikin video-video parodi yang menghibur di sosial media. Belum lagi isi retorikanya yang penuh sensasi dan menggelitik. Tapi kalau Pak Prabowo apa kabar nih? The New Prabowo gimana kelanjutannya? Ehhh… mau tetap jadi otentik aja ya? Wkwkwk.

Menurut Ledia, Prabowo lebih banyak melakukan silaturahmi ke pesantren-pesantren untuk meraih suara anak muda dari kalangan santri. Hmm, kenapa santri yang diutamakan?

Ternyata Prabowo melihat bagaimana sesungguhnya para santri memiliki kemampuan dan bakat, sehingga bila didukung dengan tepat akan dapat bersaing dalam dunia global.

Ledia menyebutkan, Prabowo berjanji akan meningkatkan kualitas sistem pendidikan di pesantren-pesantren sehingga dapat mencetak generasi unggul yang mandiri dan berjiwakewirausahaan.

Yaa, emang sekarang santri nggak dapat perhatian dari kubu ono? Malah kalau sepengetahuan aku ya, pesantren menjadi ladang kebaikan bagi mereka-mereka yang sedang berebut kursi kekuasaan. Santri jadi banjir perhatian, seperti anak emas gitulah, disamper, disapa, digombalin. Ehhh… (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]ama-nama calon pendamping Jokowi di 2019 nanti telah bertebaran. Beragam kalangan dari berbagai kategori mulai mengemuka untuk jadi calon orang nomor dua. Variannya cukup luas, mulai dari petinggi partai, militer, polisi, hingga pengusaha.

Semua nama-nama yang beredar disebut-sebut mampu melengkapi kekurangan Jokowi selama ini. Pasangan yang ideal tentu adalah figur yang dapat menambal sisi lemah kandidat petahana tersebut. Salah satu kriteria yang disarankan adalah figur yang dapat menahan Jokowi dari terpaan isu SARA.

Bagi beberapa pihak, isu tersebut dapat dibendung dengan cawapres dari kalangan santri. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi kerap dihajar dengan isu-isu berbau identitas agama Islam. Cawapres santri disebut-sebut dapat meredam serangan isu tersebut pada Jokowi.

Lalu siapa sosok santri yang paling layak mendampingi mantan Wali Kota Solo tersebut? Berdasarkan survei yang beredar belakangan ini, muncul tiga nama utama yaitu Muhaimin Iskandar (Cak Imin), M. Romahurmuziy (Romy), dan M. Zainul Majdi  atau yang dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB).

Menambal Lemah Jokowi

Jokowi merupakan tokoh yang kerap dianggap lemah dalam sisi identitas agama Islam. Beragam cara telah dilakukan mantan Gubernur Jakarta tersebut, namun masih belum berhasil memunculkan citra Jokowi yang benar-benar Islami.

Hal ini membuatnya kerap diserang oleh kelompok yang memakai identitas Islam. Jokowi seringkali disebut sebagai pemimpin yang anti-Islam. Beragam kebijakannya acapkali dianggap merugikan bagi kelompok Islam, terutama yang berhaluan radikal.

Pria asal Solo ini memang lebih kerap digolongkan sebagai kalangan nasionalis. Hal ini dikarenakan ia dibesarkan oleh partai dengan haluan nasionalis yaitu PDIP. Selain itu, ia juga dianggap mewakili unsur insan bisnis karena memiliki latar belakang sebagai pengusaha mebel.

Beberapa pesantren yg pernah dikunjungi Pak @jokowi adakah pesantrenmu pernah disambangi beliau? pic.twitter.com/0Pw4iTFfK3

— SantriKeren (@SantriKeren) March 1, 2018

Memiliki unsur nasionalis dan bisnis dipandang tidak cukup bagi Jokowi. Unsur Islam harus dipenuhi orang nomor satu tersebut agar kursi RI-1 dapat kembali direngkuh. Ketiga unsur tersebut harus dipadukan dalam satu pasangan agar kursi istana dapat direbut. Di sinilah cawapres santri dapat membantu menambal kelemahan Jokowi.

Jika Jokowi melirik kalangan santri sebagai cawapres, maka lengkap sudah formula yang diperlukan untuk menjadi orang nomor satu. Unsur agama Islam dapat melengkapi dua unsur yang telah dimiliki Jokowi yaitu nasionalis dan insan bisnis.

Selain itu, citra anti-Islam dapat dikikis secara perlahan melalui cawapres dari kalangan santri. Sulit untuk menyerang petahana tersebut dari sisi identitas agama jika calon wakilnya berasal dari kalangan dengan tradisi agama yang kuat.

Santri Sebagai Kekuatan Politik

Kalangan santri atau pesantren secara umum memang memiliki kekuatan politik tersendiri. Sejak bertahun-tahun, unsur ini kerap terlibat dalam kancah perpolitikan negeri ini. Puncaknya terjadi saat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden keempat negeri ini.

Santri dapat memenuhi unsur Islam yang menjadi salah satu prasyarat agar kursi istana dapat diraih. Gemblengan pendidikan Islam selama berada di pesantren membuat santri tidak memiliki masalah dalam pemahaman dan identitas agama tersebut.

Menurut Douglas Ramage, golongan santri memang dianggap sebagai kalangan Muslim yang taat. Kecenderungan politik golongan ini umumnya terkait pada partai-partai seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi. Berdasarkan hal tersebut, golongan santri dapat memiliki pengaruh pada kelompok Islam dengan cita rasa lokal seperti NU atau yang lebih puritan seperti Masyumi.

Jika merujuk pada identifikasi tersebut, maka memilih wapres dari kalangan santri dapat bermanfaat bagi Jokowi agar dapat meraup suara dari kalangan Islam tradisional dan puritan sekaligus. Hal ini lebih bermanfaat ketimbang memilih wakil dari kalangan nasionalis yang menurut Ramage adalah kalangan abangan.

Mencari Santri Ideal

Jika melihat survei belakangan, nama Cak Imin, Romy, dan TGB merupakan sosok santri teratas yang dijagokan untuk menjadi cawapres di 2019. Hal ini dikarenakan ketiga orang ini memiliki modal politik khusus yang dapat menarik massa pemilih di Pilpres kelak.

Cak Imin merupakan sosok yang sudah cukup lama malang-melintang di dunia politik. Saat ini, ia berada di pucuk pimpinan partai kebanggaan kaum Nahdliyin, PKB. Sosoknya saat ini memang tengah dibicarakan menjadi calon orang nomor dua di negeri ini seiring dengan gencarnya promosi yang ia lakukan.

Cak Imin tumbuh di lingkungan Nahdliyin yang amat kuat. Ia masih memiliki keturunan dari tokoh ulama NU terkemuka, yaitu KH. Bisri Syansuri. Selain itu, juga masih memiliki ikatan kekerabatan dengan Gus Dur.

Nama Cak Imin dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum Muslim moderat terutama kaum Nahdliyin. Hampir dipastikan suara dari kalangan ini di sepanjang Pulau Jawa akan tersapu bersih jika mengambil Cak Imin sebagai wakil.

Meskipun demikian, nama Cak Imin bisa saja kurang menjual bagi orang-orang dengan identitas Islam yang lebih puritan atau radikal. NU kerapkali berbeda pendapat dengan ormas Islam berbau radikal seperti FPI atau HTI. Hal ini dapat membuatnya tidak mendapat banyak dukungan dari golongan tersebut.

Ada pula sosok Romy yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PPP. Nama Romy awalnya memang tidak banyak diperhitungkan sebagai capres atau cawapres. Meski begitu, dalam beberapa rilis survei belakangan, namanya perlahan mulai merangsek masuk.

Sebagaimana Cak Imin, darah NU juga mengalir di tubuh Romy. Ia adalah putra dari KH. Tolchah Mansoer pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Ia juga tergolong santri intelek karena menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB). Hal ini dapat memudahkan ia menarik suara dari kalangan Islam moderat seperti NU.

Dibanding Cak Imin, perolehan suara Romy di berbagai survei masih jauh tertinggal. Berarti, ia masih belum cukup diperhitungkan dalam politik tanah air. Padahal, ia adalah Ketua Umum PPP, partai yang cukup kaya sejarah di negeri ini. Selain itu, ia juga tidak akan banyak membantu perolehan suara kaum Muslim radikal seperti juga Cak Imin.

Santri dan Intelektual Jadi Kriteria Cawapres Pendamping Jokowi#RomahurmuziyPPP#PPP10Sempurna#PartaiPersatuanPembangunan#BergerakBersamaRakyat https://t.co/RXEpLCuK8R

— DPP PPP (@DPP_PPP) February 24, 2018

Alternatif lainnya muncul dalam sosok TGB. Gubernur NTB ini belakangan hangat dibicarakan sebagai salah satu figur potensial untuk menjadi cawapres. Sosoknya diprediksi akan melahirkan keuntungan tersendiri bagi siapapun yang menggandengnya di Pilpres nanti.

Nama TGB disinyalir akan lebih mudah disukai, baik oleh kalangan Muslim radikal maupun moderat. Bagi kalangan Muslim radikal, namanya dikenang sebagai orang yang bersikap santun ketika mendapat cacian bernada rasis.. Selain itu, ia juga dikenal sebagai hafizh atau penghapal ayat-ayat suci Alquran. Kedua hal tersebut membuat ia sangat dicintai kalangan Islam fundamentalis, terutama di media sosial.

Bagi kalangan Islam moderat seperti NU, nama TGB juga tidak akan sulit dijual. TGB dibesarkan oleh ormas Islam terbesar di NTB, yaitu Nahdlatul Wathan (NW). Beberapa pihak kerap menyamakan NU dengan NW. Secara genealogi, NU dan NW memang memiliki keterkaitan melalui KH Wahab Hasbullah. Mantan rais aam NU ini adalah salah satu pendiri NW yang menjadi cikal bakal NU di Jawa.

TGB juga tidak akan sulit dijual kepada golongan nasionalis. Ia berasal dari Partai Demokrat, partai yang memadukan citra nasionalis dan relijius sekaligus. Hal ini berarti TGB dapat menjangkau pemillih dari kalangan nasionalis dan Islam sekaligus. Ia juga berasal dari luar Jawa, sehingga dapat membentuk pasangan Jawa-luar Jawa bersama Jokowi.

Meskipun demikian, nama TGB masih belum cukup dikenal banyak orang. Dibanding Cak Imin misalnya, namanya masih kalah mentereng. Kiprahnya yang masih di tingkat lokal tampak masih belum menjual di tingkat nasional.

Masing-masing nama santri tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pilihan tentu ada di tangan Jokowi, santri mana yang akan ia pinang, atau justru mencari wakil dari golongan lain? (H33)