Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

PinterPolitik.com

Gejolak PPP menyingkap elitenya yang seolah jauh dari hingar-bingar polemik. Ya Sandiaga Uno. Menariknya, di permukaan, Sandiaga Uno dan Rusdi Kirana tampak serupa, dua pengusaha besar Indonesia yang memilih gelanggang politik dengan modal miliaran dolar, nama yang dikenal publik, dan jaringan yang luas.

Namun ketika hasilnya terbaca di papan elektoral, perbedaannya mencolok, dan perbedaan itu bukan soal siapa yang lebih kaya atau lebih populer.

Rusdi Kirana masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan sebagai tamu. Ia datang, tinggal, dan perlahan berakar.

Hadir dalam forum-forum pesantren, merawat kepercayaan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, menjadikan dirinya bagian dari ekosistem sosial yang telah tumbuh selama puluhan tahun.

Ketika PKB sedang dalam fase ekspansi, Rusdi menjadi mitra strategis—bukan sekadar penyandang dana.

Sandiaga Uno tiba di PPP dalam situasi yang berlainan secara fundamental. Partai berlambang Kabah itu sedang tersengal, ditinggalkan pemilih muda, kehilangan akar basis tradisional, dan digerogoti konflik elite yang tak berkesudahan.

Alih-alih mendapat leverage dari partai, Sandi justru diharapkan menjadi penyelamatnya. PPP gagal menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2024, kekalahan historis yang belum pernah dialami partai Islam tertua Indonesia.

Konflik internal yang menyeruak setelahnya bukan sekadar soal siapa yang harus disalahkan. Ia adalah cermin dari satu pertanyaan yang lebih dalam: bisakah sebuah figur besar menyelamatkan partai yang keropos dari dalam? Jawaban kasusnya, tidak. Mengapa demikian?

Beda Mesin Partai Islam

Simone Weil, filsuf Prancis, menulis dalam The Need for Roots bahwa kebutuhan paling mendasar manusia, dan mungkin juga aktor politik, adalah keberakarkan (rootedness).

Seseorang hanya bisa berkembang ketika ia tertanam dalam komunitas yang memberinya identitas, bukan sekadar tempat bernaung sementara.

Sebagai pengusaha Lion Air, sejak bergabungnya pada 2014 silam, Rusdi Kirana mengalami proses berakar di PKB. Ia bukan sekadar pengusaha yang datang dengan cek.

Ia menjadi bagian dari narasi besar partai, turut merawat jejaring NU, hadir dalam momentum-momentum penting, membangun kepercayaan lintas generasi kader. Ketika badai elektoral datang, akar itu menopang posisinya.

Sandiaga justru tampak seperti figur yang berlabuh—hadir, terlihat, namun belum berakar.

Ketika PPP dilanda badai internal dan kekalahan elektoral, tidak ada sistem akar sosial yang cukup kuat untuk menopang posisinya di dalam partai. Ia bisa pergi, dan kepergiannya tidak merobohkan apa pun, karena memang belum ada yang tumbuh.

Hasilnya, Rusdi duduk di kursi Wakil Ketua MPR saat ini, sementara Sandi tetap tampak nyaman dengan hobi dan aktivitasnya tanpa embel-embel PPP.

Modal Sama, Nasib Beda

Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa modal ekonomi tidak otomatis berkonversi menjadi modal politik. Proses konversi memerlukan infrastruktur sosial dan pengakuan simbolik yang tepat.

Rusdi berhasil melakukannya karena sejak awal PKB menyediakan infrastruktur itu, konsistensi jaringan pesantren aktif, mesin kaderisasi yang berjalan, dan identitas kultural yang kokoh.

PPP tidak berada dalam posisi yang sama. Konflik berkepanjangan antara faksi internal, ketidakjelasan posisi ideologis di tengah persaingan PKB dan PKS yang semakin tajam, serta kegagalan merawat konstituen Islam perkotaan, semua itu menciptakan partai yang strukturnya rapuh.

Ketika Sandi masuk, ia tidak menemukan mesin yang bisa dikendarai. Ia menemukan kendaraan yang bannya kempes.

Dalam kerangka Gramsci, Rusdi berhasil menjadi bagian dari historic bloc PKB, koalisi sosial yang menjaga kohesi kultural partai. Sandi, sebaliknya, tetap berada di luar koalisi organik PPP.

Dan Robert Michels sudah mengingatkan, saat menyebut elite lama partai tidak memiliki insentif untuk memberi ruang penuh kepada pendatang, karena itu berarti mengancam posisi mereka sendiri. PPP memperlihatkan hukum besi ini dalam wujud paling telanjang.

Machiavelli membedakan virtù, kemampuan aktif mengelola kekuasaan, dari fortuna, yakni modal awal yang dimiliki seseorang.

Sandiaga kaya fortuna, popularitas, rekam jejak, jaringan bisnis. Namun politik membutuhkan virtù yang bisa bekerja, dan virtù itu memerlukan tanah tempat ia tumbuh. PPP tidak menyediakan tanah itu.

Ada satu narasi yang perlu dipatahkan bahwa figur besar bisa menyelamatkan partai yang tenggelam. Kasus PPP dan Sandiaga Uno adalah bantahan empirisnya.

Sandiaga tidak menenggelamkan PPP, karena partai seolah sudah mulai miring karam sebelum ia datang. Yang gagal bukan figurnya, melainkan partainya yang tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengubah aset besar menjadi kekuatan elektoral.

Pelajaran terpenting dari komparasi ini, yakni kegagalan PPP adalah kegagalan institusional, bukan kegagalan personal. Dan justru karena itulah ia lebih berbahaya, karena masalah institusional tidak bisa diselesaikan dengan mengganti wajah.

Menjelang 2029, implikasinya jelas. Partai-partai Islam di Indonesia berada di persimpangan: antara terus mengandalkan figur populer tanpa kerja institusionalisasi, atau memulai rekonstruksi yang menyakitkan namun perlu.

PKB menunjukkan bahwa pengusaha bisa menjadi institusi politik, jika ia bersedia berakar, bukan sekadar berlabuh.

Kasus Rusdi dan Sandi bukan hanya tentang dua orang dengan nasib berbeda. Ia adalah peta tentang apa yang membuat demokrasi bekerja: bukan figur yang datang membawa uang, melainkan akar yang tumbuh bersama komunitas.

Politik yang kehilangan akar sosialnya tidak lagi merepresentasikan siapa pun, ia hanya mengurus dirinya sendiri. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Sandiaga Uno kian tampak sebagai floating elite, besar secara kapital, namun tak tertampung struktur partai. Di tengah rapuhnya PPP dan opsi politik yang terbatas, muncul pertanyaan lebih dalam: apakah masalahnya pada pilihan Sandi, atau justru pada sistem partai yang tak lagi mampu menampung elite modern?

PinterPolitik.com

Di tengah gejolak internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada April 2026, ditandai oleh mosi tidak percaya dari sejumlah kader daerah terhadap elite harian, satu hal justru lebih mencolok daripada konflik itu sendiri.

Tak lain, absennya Sandiaga Uno dari hiruk-pikuk tersebut. Ia tidak muncul sebagai penengah, tidak pula sebagai aktor dalam pusaran friksi. Dalam politik, diam sering kali bukan ketiadaan sikap, melainkan sinyal.

Ketidakhadiran ini menjadi menarik karena Sandiaga bukan kader biasa. Ia adalah figur dengan kapital ekonomi kuat, pengalaman elektoral nasional, dan rekam jejak pemerintahan.

Dalam logika umum, sosok seperti ini seharusnya menjadi jangkar stabilitas atau bahkan kandidat alternatif dalam situasi krisis partai. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ia tampak berada di luar orbit dinamika PPP.

Fenomena ini membuka ruang interpretasi yang lebih luas. Pertama, apakah Sandiaga memang sedang mengambil jarak dari dinamika internal PPP yang dianggap tidak produktif?

Kedua, apakah PPP sejak awal bukan kendaraan politik yang ideal baginya? Dan ketiga—yang paling penting—apakah ia sedang mempertimbangkan reposisi politik yang lebih strategis?

Dalam konteks ini, muncul apa yang bisa disebut sebagai “kisi-kisi hijrah politik”. Tidak secara eksplisit, tetapi melalui sikap dan momentum, terbuka kemungkinan bahwa Sandiaga tengah menimbang ulang afiliasi politiknya.

Opsi tersebut tidak harus tunggal, dan tidak pula harus segera. Namun, sebagai elite dengan kalkulasi rasional, kecil kemungkinan ia akan terus berada dalam struktur yang tidak memberikan ruang optimal bagi ekspansi politiknya.

Di titik inilah Sandiaga Uno mulai tampak sebagai floating elite—figur elite yang memiliki kapital besar, tetapi tidak sepenuhnya terikat atau terserap dalam satu struktur partai tertentu. Ia tidak keluar dari sistem, tetapi juga tidak sepenuhnya berada di dalamnya.

Kapital Sandiaga, Tanpa Kanal

Untuk membaca posisi ini secara lebih dalam, kita dapat merujuk pada teori sirkulasi elite dari Vilfredo Pareto.

Pareto menekankan bahwa stabilitas sistem politik sangat bergantung pada kemampuan sistem tersebut untuk menyerap dan menggantikan elite secara dinamis. Ketika proses ini tidak berjalan dengan baik, sistem akan mengalami disfungsi, baik dalam bentuk stagnasi maupun konflik.

Dalam konteks Indonesia, kita melihat adanya ketidakseimbangan dalam sirkulasi elite. Beberapa partai mengalami kelebihan elite tanpa distribusi kekuasaan yang memadai, sementara yang lain justru kekurangan kohesi untuk mengelola konflik internal.

Dalam situasi seperti ini, figur dengan kapasitas tinggi tidak selalu menemukan ruang yang sesuai.

Analisis ini dapat diperdalam melalui kerangka kapital dari Pierre Bourdieu. Sandiaga Uno memiliki kombinasi kapital yang relatif lengkap: ekonomi (sebagai pengusaha), sosial (jejaring luas), dan simbolik (citra publik dan pengalaman pemerintahan).

Namun, satu dimensi yang menjadi kunci dalam politik partai adalah kapital politik struktural—yakni keterikatan organik dengan mesin partai dan kemampuan mengendalikan atau setidaknya memengaruhi arah organisasi dari dalam.

Kapital ini tidak bisa dibeli atau dibangun secara instan. Ia membutuhkan waktu, loyalitas, dan keterlibatan dalam dinamika internal yang sering kali tidak rasional secara teknokratik. Di sinilah terjadi mismatch antara tipe elite seperti Sandiaga dengan struktur partai yang ada.

Lebih jauh, teori cartel party dari Richard Katz dan Peter Mair menjelaskan bahwa partai politik modern cenderung berfungsi sebagai kartel elite—di mana akses terhadap kekuasaan dikendalikan oleh kelompok internal yang relatif tertutup.

Partai tidak lagi sepenuhnya menjadi arena kompetisi terbuka, melainkan ruang negosiasi terbatas di antara aktor-aktor yang sudah mapan.

Dalam sistem seperti ini, kehadiran elite baru, bahkan dengan kapital besar tidak selalu disambut sebagai aset, melainkan bisa dilihat sebagai disrupsi terhadap keseimbangan internal.

Akibatnya, figur seperti Sandiaga berada dalam posisi yang ambigu, cukup kuat untuk diperhitungkan, tetapi belum tentu memiliki jalur masuk yang mulus.

Inilah yang melahirkan kondisi floating elite, bukan karena kekurangan kapasitas, tetapi karena struktur yang tidak menyediakan kanal yang sesuai.

Pindah Partai Aja?

Jika posisi Sandiaga Uno saat ini adalah hasil dari mismatch struktural, maka pertanyaan berikutnya adalah, ke mana arah rasionalnya?

Selain ambisi personal Sandiaga yang tentu menjadi variabel pamungkas, beberapa opsi secara teoritis terbuka.

Partai-partai seperti PSI menawarkan ruang bagi figur dengan citra modern dan pendekatan non-konvensional, meskipun basis elektoral dan infrastruktur politiknya masih berkembang. Pun rentan dengan predikat kontroversial karena terafiliasi Joko Widodo.

Partai NasDem, dengan karakter sebagai partai yang relatif terbuka terhadap figur eksternal, juga dapat menjadi kanal alternatif, terutama dengan tradisi mengusung tokoh non-kader dalam kontestasi nasional.

Lalu, kembali ke Partai Gerindra, partai tempat Sandiaga pernah bernaung, secara historis memberikan legitimasi awal bagi karier politiknya. Namun, opsi ini secara politik tidak sederhana.

Dinamika internal, perubahan konfigurasi kekuasaan, serta relasi personal di masa lalu menjadi variabel yang membuat jalur comeback tidak sepenuhnya terbuka.

Di sisi lain, pilihan untuk tidak sepenuhnya terikat pada partai juga semakin relevan. Dalam kerangka post-party politics dari Colin Crouch, kekuasaan tidak lagi dimonopoli oleh partai politik.

Ia menyebar melalui jaringan informal, posisi strategis dalam pemerintahan, serta relasi antara negara dan sektor bisnis.

Model ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi figur seperti Sandiaga Uno. Ia dapat tetap berada dalam orbit kekuasaan tanpa harus terikat pada satu struktur partai yang rigid.

Sampelnya ada diri sahabat Sandiaga Uno, Erick Thohir yang tak memiliki kendaraan politik namun eksis di blantika politik-pemerintahan, sejak 2019 hingga detik ini.

Namun, fleksibilitas ini datang dengan konsekuensi, legitimasi elektoral yang lebih lemah dan ketergantungan yang lebih besar pada konfigurasi kekuasaan yang dinamis.

Di titik ini, pilihan Sandiaga bukan sekadar soal “partai mana yang paling cocok”, tetapi lebih mendasar, apakah ia akan tetap bermain dalam logika politik partai, atau beradaptasi dengan bentuk kekuasaan yang lebih cair dan lintas institusi?

Sandiaga Uno tidak sedang kehilangan arah. Ia justru berada di titik reflektif yang jarang dimiliki oleh elite politik, kemampuan untuk tidak terburu-buru dalam menentukan posisi di tengah sistem yang belum sepenuhnya stabil.

Sebagai floating elite, ia merepresentasikan perubahan yang lebih luas dalam politik Indonesia di mana kapasitas individu tidak selalu sejalan dengan struktur institusional yang ada.

Partai politik, dengan segala keterbatasannya, tidak lagi menjadi satu-satunya kanal mobilitas elite.

Maka, pertanyaan yang lebih relevan bukan lagi apakah Sandiaga akan berpindah partai, melainkan apakah sistem politik Indonesia mampu beradaptasi dengan tipe elite seperti dirinya yang tampak masih potensial dan dibutuhkan dalam derajat tertentu?

Jika tidak, maka bukan hanya Sandiaga yang akan mengambang. Melainkan seluruh sistem yang perlahan kehilangan gravitasi politiknya sendiri. (J61)

Sandiaga Uno kembali mencuat dalam politik nasional lewat wacana kepemimpinan di PPP. Apakah ini bagian dari strategi jangka panjangnya menuju 2029?

PinterPolitik.com

“Last night took an L, but tonight I bounce back” – Big Sean, “Bounce Back” (2017)

Nama Sandiaga Uno kembali menjadi buah bibir di kalangan politikus dan pengamat. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo, ia tetap aktif dalam percaturan politik nasional.

Belakangan, nama Sandiaga muncul sebagai salah satu kandidat kuat untuk memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebuah partai lama yang sedang mencari arah baru, dan bagi sebagian orang, membutuhkan sosok seperti Sandi—modern dan punya rekam jejak yang jelas, baik di dunia usaha maupun pemerintahan.

Di sebuah kafe kecil di Tebet, Kenny—mahasiswa semester akhir jurusan ilmu politik—memperhatikan perkembangan ini dengan penuh rasa ingin tahu. Ia sedang menyeduh kopinya saat notifikasi berita soal Sandiaga muncul di layar ponselnya. “Menarik, ya,” gumamnya sambil membuka artikel itu.

Bagi Kenny, langkah Sandiaga tak sekadar manuver politik biasa. Ia melihat ada strategi yang sedang dijalankan. Figur pengusaha yang mendekat ke partai politik bukan hanya soal elektabilitas, tapi juga daya kontrol terhadap sumber daya dan jaringan kekuasaan.

Kenny pun mencatat bahwa Sandiaga bukan satu-satunya pengusaha yang mencoba masuk ke dalam lingkaran inti partai. Fenomena ini semakin sering muncul, seolah menjadi tren baru dalam politik Indonesia pasca-Reformasi.

Sambil menutup laptopnya dan menatap ke luar jendela, Kenny bergumam pelan, “Kenapa, ya, begitu banyak pengusaha ingin duduk di puncak pimpinan partai?” Ia berpikir sejenak. “Apa ini semua bagian dari strategi politik jangka panjang yang sedang mereka siapkan?”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Fusi Dua Modal Politik?

Di ruang baca kampus, Kenny sedang membuka jurnal akademik untuk tugas kuliahnya. Ia menemukan satu artikel menarik dari Kimberly Casey berjudul Defining Political Capital, yang membahas konsep modal politik dari sudut pandang Pierre Bourdieu.

Menurut Casey, modal politik tak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai bentuk modal lainnya. Ada modal ekonomi, sosial, budaya, bahkan simbolik, yang semuanya bisa dikonversi menjadi kekuatan politik.

Kenny menandai bagian penting dari tulisan Casey yang menjelaskan bahwa aktor politik memanfaatkan berbagai modal untuk mendapatkan kepercayaan dan pengaruh. Misalnya, kekayaan bisa menjadi sumber daya untuk mendanai kampanye, sementara jaringan sosial memperluas dukungan di akar rumput.

Modal budaya juga tak kalah penting: gelar pendidikan, citra cerdas, atau kemampuan berkomunikasi menjadi alat untuk membangun wibawa. Sementara modal simbolik—seperti reputasi, status moral, atau persepsi religiusitas—menjadi daya tarik yang bersifat emosional bagi pemilih.

Kenny membayangkan politik sebagai panggung pertarungan berbagai modal yang saling berpacu. Seorang tokoh bisa saja minim pengalaman politik, tetapi jika ia memiliki kombinasi modal lain yang kuat, tetap bisa menjadi pemain utama.

Dari pemahaman itu, Kenny teringat pada sosok Sandiaga Uno yang kini disebut-sebut akan memimpin PPP. Ia adalah figur yang memiliki modal ekonomi yang besar, jaringan sosial yang luas, serta citra religius dan profesional yang terbangun selama bertahun-tahun.

Di titik itu, Kenny mulai merenung: mengapa semua modal ini penting bagi Sandiaga? Mungkinkah ada tujuan jangka panjang yang tengah ia susun, pelan-pelan, menuju puncak kekuasaan politik yang lebih tinggi?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Penebusan Sandi 2029?

Meski sempat gagal mendampingi Ganjar di 2024, Kenny melihat Sandiaga belum kehilangan panggung. Justru, dengan tidak masuk Kabinet Merah Putih, ia kini lebih leluasa membangun jaringan dan merawat modal politiknya.

Kenny mencermati bahwa aktor politik yang mampu mempertahankan atau mengakumulasi modal, tetap punya kesempatan untuk “bounce back“. Dalam konteks Sandiaga, ia masih punya modal ekonomi yang solid, jejaring sosial yang luas, dan citra positif di mata publik.

Jika benar ia memimpin PPP, partai tersebut bisa menjadi kendaraan politik baru sekaligus alat tawar-menawar dalam konstelasi kekuasaan. Kenny membayangkan, PPP bisa menjadi pintu masuk kembali bagi Sandiaga untuk merapat ke koalisi besar, termasuk Prabowo yang kini menjabat presiden.

Modal simbolik Sandiaga—seperti kesantunan, religiusitas, dan gaya hidup bersahaja—masih kuat tertanam di benak pemilih, terutama kalangan muda dan kelas menengah urban. Bila dikelola dengan baik, itu semua bisa dikapitalisasi untuk membangun kembali elektabilitas.

Kenny mencatat, politik Indonesia kerap memberi ruang bagi comeback, terutama bagi tokoh yang pandai mengelola momentum. Ia menulis catatan kecil di buku: “Pemilu bukan hanya soal menang hari ini, tapi juga soal bertahan untuk kesempatan berikutnya.”

Dari situ, Kenny menarik kesimpulan: peluang Sandiaga untuk bangkit kembali di Pilpres 2029 bukan sekadar angan-angan. Pertanyaannya kini, seberapa besar ambisi politik Sandiaga, dan mungkinkah semua ini adalah bagian dari rencana jangka panjangnya? Hanya Sandiaga sendiri yang bisa menjawabnya. (A43)

Kondisi sektor pariwisata Indonesia kini berada di titik nadir. Di balik layar kebijakan dan pernyataan resmi pemerintah, para pelaku industri perhotelan sedang berjuang bertahan dari badai krisis. Laporan dari Kompas Bisnis beberapa hari lalu menyebutkan bahwa berdasarkan survei Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), 88 persen hotel di Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai mereka. Wih!

PinterPolitik.com

Angka 88 persen ini bukan sekadar statistik; ia adalah alarm keras tentang ancaman kolapsnya industri yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Survei tersebut menyebutkan beberapa alasan utama dari kemungkinan PHK massal ini, dengan yang paling dominan adalah lesunya permintaan akibat penurunan drastis kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, serta penurunan drastis kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) yang biasanya sangat bergantung pada anggaran pemerintah maupun BUMN.

Dalam konteks ini, muncul satu benang merah yang menjadi sumber utama tekanan: efisiensi anggaran pemerintah. Sejak awal tahun 2024, berbagai kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah memangkas belanja perjalanan dinas, kegiatan rapat di luar kantor, hingga insentif pariwisata.

Langkah ini dianggap sebagai bagian dari “pengetatan fiskal” untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Namun, keputusan ini memunculkan efek domino yang menghantam industri pariwisata, terutama hotel dan restoran yang selama ini menjadi penyedia utama jasa akomodasi bagi agenda-agenda pemerintah.

Celakanya, efisiensi itu tidak diimbangi oleh inovasi atau inisiatif baru dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengisi kekosongan pasar. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, tampak lebih banyak terlibat dalam polemiknya sendiri dan pemberitaan mengenai kekayaannya yang fantastis—Rp 5,4 triliun menurut laporan LHKPN—daripada menghadirkan narasi atau strategi baru yang segar dan relevan.

Sosok Widiyanti yang berlatar belakang pengusaha properti dan konglomerasi memang sempat digadang-gadang sebagai representasi “kinerja dan efisiensi”. Namun, justru saat efisiensi menghantam keras dunia perhotelan, sang menteri terlihat gagap. Tidak ada kampanye promosi wisata yang menonjol, tidak ada kerja sama digital dengan kreator global, tidak ada terobosan digital tourism yang menjawab kebutuhan zaman.

Padahal di era media sosial dan konten digital, promosi pariwisata tidak lagi hanya mengandalkan brosur atau pameran konvensional. Nama seperti IShowSpeed—streamer dan kreator konten asal Amerika Serikat yang dikenal dengan jutaan pengikutnya di Twitch dan YouTube—secara tidak langsung telah mempromosikan berbagai negara lewat kunjungannya.

Ia bisa viral hanya dengan mencoba makanan lokal, melihat budaya unik, atau sekadar bertemu warga lokal dengan aksen khasnya. Di sinilah Indonesia ketinggalan jauh—tidak ada upaya strategis dari pemerintah untuk menggandeng tokoh-tokoh global seperti ini demi memperkenalkan keindahan dan kekayaan budaya Nusantara.

Dalam hal ini, kita tidak sedang berbicara soal selebritas murahan. Kita bicara tentang branding pariwisata era baru, tentang ekonomi perhatian, di mana satu video TikTok viral bisa punya nilai promosi lebih besar daripada satu konferensi internasional. Maka wajar jika muncul wacana bahwa saat ini kita justru lebih butuh “IShowSpeed” daripada “show off” para menteri. Benarkah demikian?

Pariwisata dalam Pusaran Kekuasaan

Industri pariwisata bukan hanya soal destinasi dan pemandu wisata. Ia adalah instrumen penting dalam relasi ekonomi-politik sebuah negara. Ketika sektor ini tumbuh, ia menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, bahkan memperkuat identitas nasional. Ketika ia runtuh, yang terdampak bukan hanya pemilik hotel, tetapi juga tukang ojek bandara, pedagang kaki lima, hingga para pemuda desa yang menggantungkan hidupnya dari turis musiman.

Data dari Kemenpar mencatat bahwa pada 2024, sektor pariwisata menyumbang sekitar 4,01–4,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan devisa mencapai USD 16,7 miliar, meningkat 19,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut cukup signifikan, namun tetap jauh dari capaian negara-negara tetangga seperti Thailand yang kontribusinya terhadap PDB dari sektor pariwisata bisa mencapai 10–12 persen.

Menurut Richard Sharpley dalam Tourism and Development in the Developing World, industri pariwisata dalam konteks negara berkembang selalu berkaitan erat dengan peran negara dan elite ekonomi-politik. Pemerintah memiliki andil besar dalam menciptakan iklim investasi, promosi destinasi, hingga membentuk narasi budaya yang bisa dijual ke dunia. Ketika negara gagal menciptakan kerangka kebijakan yang inklusif dan responsif, maka sektor ini akan stagnan, atau malah runtuh seperti yang kita saksikan hari ini.

Selain itu, pariwisata juga memiliki fungsi sebagai alat diplomasi budaya. Menurut Joseph Nye, kekuatan lunak atau soft power sebuah negara bisa tumbuh dari sektor-sektor budaya seperti film, musik, hingga pariwisata. Negara yang mampu menarik wisatawan bukan hanya menciptakan nilai ekonomi, tapi juga membangun citra dan pengaruh global.

Kembali ke konteks Menteri Widiyanti, peran strategis ini nyaris tak terlihat. Sebagai menteri dengan latar belakang pengusaha, ia justru terkesan pragmatis dalam melihat masalah. Tak ada dorongan untuk melibatkan komunitas lokal, tak ada dialog terbuka dengan pelaku UMKM wisata, bahkan tak ada komunikasi kreatif dengan diaspora Indonesia di luar negeri. Wajar jika kemudian muncul desakan dari berbagai kalangan—termasuk asosiasi pelaku pariwisata—untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kementerian.

Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa krisis ini bisa menjadi “jendela politik” (political opportunity structure) untuk mengganti Widiyanti, terutama jika Prabowo ingin melakukan penyegaran kabinet di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti. Ketika seorang menteri tak mampu menjawab tantangan zaman, tak lagi relevan, maka waktu akan menilainya sendiri.

Misi Prabowo dan Renaisans Pariwisata Indonesia

Kini bola panas berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Di awal masa kepemimpinannya, ia berhadapan dengan banyak PR besar: menjaga stabilitas ekonomi, merespons perubahan geopolitik, hingga menyusun ulang prioritas anggaran. Namun satu hal yang tak boleh diabaikan adalah potensi strategis pariwisata sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan penguatan soft power bangsa.

Sebagai seorang pemimpin yang dikenal karismatik dan populis, Prabowo punya modal sosial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sektor ini. Namun caranya tidak bisa lagi seperti masa lalu. Kita butuh lompatan imajinasi dan kreativitas.

Bayangkan jika Indonesia menggandeng 5-10 kreator konten internasional dengan jutaan pengikut, dari berbagai negara, untuk melakukan “Indonesian Journey”. Mereka tinggal di desa adat, mencoba makanan tradisional, ikut upacara lokal, menyelam di Raja Ampat, hingga menyaksikan tarian di Nusa Tenggara. Semua ditayangkan secara real-time ke ratusan juta penonton global.

Bayangkan jika Indonesia menyusun kembali narasi pariwisata berbasis komunitas, bukan hanya pembangunan hotel bintang lima. Desa-desa adat jadi ruang hidup, bukan sekadar dekorasi budaya. Generasi muda digital diikutsertakan dalam pengelolaan konten, dalam membangun platform pariwisata berbasis web3, atau menggunakan AI untuk menerjemahkan budaya lokal ke dalam bahasa wisatawan global.

Dan yang paling penting, bayangkan jika Prabowo mengembalikan kepercayaan pelaku usaha pariwisata dengan menambah insentif, mempercepat pemulihan fiskal, dan mencopot menteri-menteri yang tidak bekerja dengan visi masa depan.

Kita tidak hanya butuh promosi; kita butuh gerakan. Kita butuh inspirasi. Dan ya, mungkin kita memang butuh “IShowSpeed”, atau siapa pun yang bisa memicu perhatian dunia bahwa Indonesia punya keindahan tak terkira—asal ada yang bersedia menunjukkannya.

Prabowo harus sadar: di era di mana atensi adalah mata uang baru, pariwisata bukan hanya soal tempat, tapi juga soal siapa yang bercerita. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Menurut kalian apakah pemerintah keliru tetapkan PIK 2 jadi PSN? Btw BSD juga jadi PSN loh bareng PIK 2.

Jika para politisi punya resolusi tahun baru 2025~ 

#Jokowi #AniesBaswedan #SandiagaUno #GanjarPranowo #TahunBaru #ResolusiTahunBaru #2025 #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Influencer sama pemerintah tumben ga akur nih 

Influencer Reza oktovian atau yang dikenal dengan Reza Arap “menyelepet” Sandiaga Uno via X setelah Menparekraf itu mengunggah video kunjungan IShowSpeed ke Indonesia dengan watermark Kemenparekraf.

Reza Arap mempertanyakan peran dan dukungan pemerintah karena dirinya menyebut harus mengorganisir kegiatan Speed di Indonesia secara mandiri bersama influencer lainnya. Padahal, Speed turut mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Indonesia.

Terdapat beberapa hal yang mendasari hal tersebut, seperti peran pro-aktif dan koordinasi Kemenparekraf, hingga birokrasi dan anggaran.

Sandi sendiri telah meminta maaf dan Reza Arap pun tampak tak mempermasalahkan lebih lanjut.

#rezaarab #sandiagauno #ishowspeed #menparekraf #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Partai Oke Oce? 

Jelang purna tugas sebagai Menparekraf dan mengomentari situasi politik terkini, Sandiaga Uno mengenang diskusi pendirian partai bersama Anies Baswedan saat keduanya dipersatukan di Pilkada Jakarta 2017.

Kendati bisa memperkuat citra dan logistik andai Sandi mendukung Anies mendirikan partai, hal itu kiranya akan sulit dilakukan eks Wagub Jakarta itu karena beberapa kalkulasi politik yang realistis.

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu yaa! 

#anies #sandi #ppp #partai #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Jadi siapa nih sosok S yang dimaksud? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Bang Sandi dan Pak Prabowo balikan lagi? 

Politisi PPP Sandiaga Uno telah menyarankan agar partainya mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029 di tengah intrik internal.

PPP di bawah M. Mardiono sendiri tampak masih setia di barisan PDIP yang terus menyuarakan tekanan dan hasrat untuk menjadi penyeimbang pemerintahan nantinya.

Menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu ya! 

#sandiagauno #ppp #prabowo #mardiono #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini