PinterPolitik.com

“I’m the man. Don’t you forget it. The way you walk, that’s me. The way you talk, that’s me” – Drake, penyanyi rap asal Kanada

Bagi mereka yang suka mengikuti cerita yang ada dalam seri-seri yang disiarkan di layanan streaming, seri yang berjudul Stranger Things (2016-sekarang) tentu bukanlah judul yang asing lagi. Bagaimana tidak? Seri yang dibuat oleh Netflix ini merupakan salah satu judul favorit para penggemar.

Seri satu ini – meski bertemakan horor dan monster – bisa dibilang mengisahkan petualangan sekelompok anak-anak yang berusaha menyelamatkan temannya yang bernama Will Byers yang hilang secara misterius. Alhasil, Lucas Sinclair, Dustin Henderson, dan Mike Wheeler pergi menyingkap misteri ini – dengan bantuan Eleven (El) yang memiliki kekuatan layaknya manusia super.

Namun, uniknya, terdapat tokoh pendukung yang justru menjadi favorit para penonton meskipun tidak memainkan peran utama dan hanya muncul di sejumlah episode, yakni Steve Harrington – mantan pacar dari Nancy Wheeler (kakak dari Mike).

Harrington ini pada mulanya hanya membantu Dustin dalam beberapa hal – seperti dengan mengajari bagaimana caranya mendapatkan pacar. Meski begitu, tingkah laku Steve justru berhasil menarik perhatian penonton sehingga pihak produksi menjadikannya sebagai pemeran utama di musim-musim berikutnya.

Mungkin, peran pendukung yang digemari publik ini kini juga tengah dilakukan oleh seorang politikus yang sebelumnya populer ketika memegang jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 silam. Beliau adalah Sandiaga Uno.

Bagaimana tidak? Sandiaga – meskipun tidak menduduki kursi di pemerintahan dan lembaga mana pun – kini secara aktif kembali menonjolkan diri di kancah perpolitikan. Setelah sebelumnya gagal dalam berkompetisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sebagai calon wakil presiden (cawapres), Sandi justru sekarang muncul sebagai juru kampanye (jurkam) bagi calon-calon kepala daerah (cakada) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel), misalnya, Sandiaga menjadi jurkam bagi pasangan calon (paslon) Muhammad dan Rahayu Saraswati yang sekaligus keponakan dari Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Sandiaga juga dikabarkan menjadi jurkam bagi sejumlah kerabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) – seperti Bobby Nasution-Aulia Rahman di Medan, Sumatera Utara, dan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa di Solo, Jawa Tengah.

Tidak hanya mereka yang memiliki kekerabatan dengan Prabowo dan Jokowi, Sandiaga baru-baru ini juga menyatakan dukungan kepada beberapa paslon di daerah lain. Di Pilkada Surabaya, misalnya, mantan cawapres tersebut menyatakan dukungan pada paslon Machfud Arifin-Mujiaman.

Bukan tidak mungkin, munculnya nama Sandiaga sebagai sosok pendukung di dalam berbagai Pilkada ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut menonjolkan dukungannya bagi sejumlah cakada? Lantas, manuver apa yang ingin diterapkan oleh Sandiaga?

Costly Signaling?

Upaya Sandiaga ini bisa saja membantu karier politiknya ke depan dengan memperkenalkan dirinya di tingkat daerah. Pasalnya, mantan cawapres 2019 tersebut sebelumnya pernah mengakui bahwa dirinya masih kurang dikenal warga di daerah.

Selain itu, apa yang dilakukan Sandiaga ini bisa saja merupakan cara untuk menyampaikan pesan atau sinyal (signaling) tertentu. Bukan tidak mungkin, pemberian dukungan politik di Pilkada 2020 ini merupakan manuver untuk menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang politikus.

Pemberian dukungan politik bagi para cakada ini biasa dikenal dengan konsep political endorsement. Upaya ini banyak dilakukan oleh berbagai jenis individu dan kelompok – mulai dari selebriti, partai politik, mantan pejabat, kantor berita, kelompok kepentingan, hingga para politisi sendiri.

Cheryl Boudreau dari University of California, Davis, dalam tulisannya yang berjudul The Persuasion Effects of Political Endorsements menjelaskan bahwa dukungan politik (political endorsement) seperti ini kerap memiliki pengaruh dalam sebuah pemilihan umum (Pemilu). Salah satu manfaatnya adalah dapat memberikan petunjuk (cue) bagi para pemilih.

Dukungan politik – seperti rekomendasi – ini dapat menjadi upaya persuasif untuk menarik pemilih. Pasalnya, pemilih dapat saja langsung bergantung pada pilihan yang diajukan rekomendasi tersebut tanpa harus meluangkan waktu dan tenaga untuk mencari sendiri calon yang dianggap sesuai.

Dalam Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016 lalu, misalnya, sejumlah politisi menyatakan dukungan politik kepada Donald Trump. Salah satunya adalah Chris Christie yang menjabat sebagai Gubernur New Jersey pada tahun 2010-2018.

Kala itu, Trump dianggap sebagai sosok kandidat yang penuh kontroversi – bahkan bagi Partai Republik sendiri. Sontak, dukungan Christie untuk Trump itu menimbulkan pertanyaan. Mengapa Christie bersedia mendukung capres bermasalah dan mempertaruhkan reputasinya di panggung politik AS?

Andrew McGill dalam tulisannya yang berjudul The Anti-Trump Endorsement Game menjelaskan bahwa terdapat alasan tertentu mengapa Christie akhirnya memberikan endorsement tersebut. Salah satunya adalah upaya untuk melakukan costly signaling.

Upaya costly signaling ini biasa didefinisikan sebagai sebuah pengorbanan (concession) yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan kekuatan dan kapabilitasnya. Dengan pengorbanan tersebut, publik dapat mengetahui bahwa pemberi costly signaling sebagai sosok yang pantas dalam situasi tertentu.

Banyak kajian menganalogikan costly signaling theory dengan kesediaan para pemburu atau pengumpul makanan (hunter-gatherer) yang membagikan makanan pada komunitasnya. Teori ini justru tidak melihat kesediaan mereka sebagai tindakan altruistis, melainkan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka.

Berkaca dari teori ini, bukan tidak mungkin Sandiaga juga ingin melakukan costly signaling meskipun dukungannya pada para cakada belum tentu berakhir resiprokal. Dengan begitu, publik – baik di daerah maupun nasional – mengetahui bagaimana Sandiaga masih memiliki pengaruh yang luas.

Bila benar begitu, lantas, mengapa Sandiaga melakukan costly signaling tersebut? Apakah ini berkaitan dengan dinamika politik di masa mendatang?

Menjaga Momentum?

Apa yang dilakukan oleh Sandiaga dengan memberi dukungan ke sejumlah cakada ini bisa saja memiliki dampak lanjutan dalam dinamika politik di masa mendatang. Pasalnya, mantan cawapres 2019 itu tidak dipungkiri masih memiliki kesempatan dalam bertarung di panggung politik pada tahun 2024 nanti.

Bukan tidak mungkin, dengan melakukan costly signaling melalui Pilkada 2020, Sandiaga dapat menjaga modal politiknya. Asumsi ini bisa saja benar dengan adanya persaingan yang cukup ketat dengan calon-calon presiden (capres) potensial lainnya.

Sahabat Sandiaga sendiri yang sekarang menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya, juga disebut-sebut dapat menjadi capres potensial untuk tahun 2024. Selain Erick Thohir, capres potensial lainnya juga merujuk pada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Belum lagi, beberapa pihak menilai bahwa Presiden Jokowi tengah menyiapkan sejumlah nama yang dapat didukung pada Pilpres 2024. Selain Erick, asumsi tersebut juga merujuk pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sekaligus merupakan Ketum Partai Golkar – sebuah partai politik yang kini disebut sangat dekat dengan Jokowi.

Kehadiran sosok-sosok tersebut bukan tidak mungkin menjadi alasan masuk akal bagi Sandiaga untuk terus menjaga momentum politiknya setelah sebelumnya gagal memenangkan Pilpres 2019. Apalagi, dengan posisinya yang kini berada di luar pemerintahan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut tidak mendapatkan eksposur kepada publik sebanyak nama-nama tersebut.

Costly signaling yang dilakukan oleh Sandiaga ini bisa saja berguna untuk menjaga atau meningkatkan modal politik (political capital) dirinya. Kimberly L. Casey dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital menjelaskan bahwa modal politik merupakan salah satu elemen yang memengaruhi karier politik seseorang.

Salah satu jenis modal yang dapat ditransformasikan menjadi modal politik adalah modal sosial – di mana asosiasi dan relasi sosial memengaruhi modal politik seseorang. Salah satu cara untuk mengukur modal jenis ini adalah dengan melihat seberapa jauh politikus tersebut dikenal (name recognition).

Dengan melakukan costly signaling di Pilkada 2020, bukan tidak mungkin Sandiaga akan mendapatkan modal sosial melalui name recognition. Dengan begitu, publik dapat mengetahui dan mengenal bagaimana Sandiaga merupakan politikus yang memiliki pengaruh pada tingkat tertentu untuk maju sebagai capres pada tahun 2020.

Meski begitu, gambaran kemungkinan yang telah dijelaskan di atas belum tentu menjadi alasan sepenuhnya bagi Sandiaga untuk aktif mendukung cakada di Pilkada 2020. Yang jelas, upaya ini bisa saja membantunya untuk menjaga modal dan momentum politik – entah kapan momentum itu akan bermanfaat. (A43)

PinterPolitik.com

Berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung Sandi sebagai sosok yang bakal menggantikan posisinya kelak, seketika itu nama mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tiba-tiba terangkat dan menjadi perbincangan publik.

Beragam spekulasi pun mulai berseliweran merespons pernyataan Jokowi tersebut. Ada yang menganggapnya hanya sebatas candaan, namun tak sedikit pihak yang mengaitkannya sebagai sinyal dukungan Jokowi terhadap mantan calon wakil presiden itu.

Namun, sampai sekarang publik masih diselimuti rasa penasaran, mengapa tiba-tiba Jokowi melontarkan wacana tersebut?

Apalagi Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden masih sangat lama. Tak hanya itu, yang membuat wacana ini menjadi serius, tak lain, lantaran yang mengungkapkan pernyataan tersebut adalah presiden sendiri – figur yang hampir setiap tarikan nafasnya pasti jadi perhatian publik.

Memang betul, bahwa dalam politik tak satu pun yang bisa menebak hasil akhir dengan tepat. Tapi, seperti kata Franklin Delano Roosevelt, hampir tak ada yang terjadi secara kebetulan dalam politik. Jika sesuatu terjadi, maka pastilah ia direncanakan sejak awal.

Merujuk pada pernyataan Roosevelt, boleh jadi apa yang diucapkan Jokowi merupakan bagian dari skenario politik itu sendiri dalam kaitannya dengan kalkulasi politik pada Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian, pernyataan Jokowi yang terkesan “dadakan” itu boleh jadi mengandung sejumlah makna yang perlu ditafsirkan lebih jauh.

Melihat banyak yang masih penasaran akan hal itu, penting untuk mempertanyakan, ada apa dengan Sandi sehingga Jokowi tiba-tiba memunculkan namanya sebagai sosok pengganti dirinya?­

Mengapa Sandi Dimunculkan?

Banyak pertanyaan yang bermunculan usai menyeruak wacana pasca nama Sandi disebut oleh Jokowi. Di antara ceceran pertanyaan itu, ada yang sampai sekarang masih penasaran, mengapa Sandi dan bukan figur lain yang di­-endorse Jokowi?

Padahal, kalau dilihat, masih banyak figur yang namanya tak kalah populer. Sebut saja ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartaro, Ketua DPR RI Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo, bahkan termasuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Menariknya, selain Jokowi, beberapa figur penting lainnya juga memandang Sandi memiliki kans cukup besar untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan misalnya, melihat sosok Sandi sangat berpeluang mengambil kursi RI-1 pada gelaran Pilpres mendatang.

Budi mengaku Sandi merupakan sosok yang paling digandrungi “emak-emak” dan generasi milenial saat ini. Fakta tersebut tidak bisa dinafikan, setelah menyaksikan besarnya dukungan kedua kelompok terhadap pasangan Prabowo-Sandiaga pada perhelatan Pilpres 2019.

Sosoknya yang masih muda dan tampan juga menjadi alasan di balik besarnya dukungan para ibu-ibu  atau emak-emak terhadap pengusaha sukses yang namanya sempat tercatat sebagai salah satu di antara 40 orang terkaya versi majalah Forbes itu.

Komentar atas peluang Sandi juga datang dari politisi Gerindra, Fadli Zon. Ia menyebut Sandi sebagai sosok yang cukup berpengalaman, baik di bidang bisnis maupun politik. Terlebih, pengalamannya pada Pilpres 2019, diakui memberikan banyak bekal dan pengalaman untuk menyingkirkan rivalnya di kontestasi elektoral mendatang.

Barangkali atas alasan itu pula, peneliti dari Lowy Institute Australia, Ben Bland sampai menyebut modal sosial dan politik yang didapatkan Sandi atas pengalamannya di Pilpres 2019 silam, memberikannya peluang cukup besar untuk meraih kursi presiden pada Pemilu 2024.

Pertanyaannya, benarkah Sandi memiliki peluang besar untuk menggeser para pesaingnya di pergelaran Pilpres 2024? Adakah pesan lain yang mesti diinterpretasi di balik pemunculan namanya?

Sandi Jadi Presiden 2024?

Max Walden dalam Even if Prabowo loses, Sandiaga Uno will win in Indonesia’s election menggambarkan Sandi sebagai sosok pendatang baru yang kharismatik dalam kancah politik nasional. Berpasangan dengan Prabowo Subianto, tak disangkal Sandi banyak memberikan energi dan kontribusi selama kampanye Pilpres 2019. Kekalahannnya bersama Prabowo, tidak berarti Sandi tak punya peluang lagi.

Beberapa media bahkan sempat menuliskan langkah Sandi pada kontestasi Pilpres 2019 hanyalah batu loncatan (stepping stone). Sandi, menurut ulasan media tersebut, sebenarnya memiliki target dan fokus pada Pilpres 2024 mendatang. Namun, pengalaman tersebut tentu akan menjadi bekal yang sangat berharga.

Kesempatan emas Sandi memang bukan di Pilpres 2019, melainkan di 2024 mendatang. Sandi juga disebut sebagai sosok yang punya sejumlah keistimewaan yang membuatnya berpeluang besar merebut kursi kepresidenan.

Sandi tidak hanya seorang politisi muda yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, melainkan ia sekaligus seorang figur moderat dan progresif. Faktor lain yang tak kalah penting, Sandi adalah seorang pengusaha muda yang terbilang sukses, sehingga dari segi modalitas finansial tak ada yang meragukannya.

Mungkin saja benar, bahwa posisi Sandi yang dinilai lebih moderat, dibandingkan, misalnya, dengan Anies Baswedan, yang sejauh ini dianggap lebih dekat – berafiliasi – dengan kelompok Islam konservatif. Posisi moderat Sandi tersebut dinilai lebih berpeluang menggaet pendukung baik dari kalangan nasionalis, agamais, dan insan bisnis (NASAIN).

Lalu, apa parameter yang bisa dijadikan acuan untuk menakar peluang Sandi yang digadang-gadang bakal semakin kuat di Pilpres 2024?

Menang atau kalah dalam sebuah kontestasi bergantung pada basis modalitas yang dimiliki seorang kompetitor. Semakin banyak sumber daya yang ia miliki, semakin berpeluang ia memenangkan kompetisi. Demikian halnya dengan kontestasi Pilpres 2024, orang boleh berangan-angan akan menjagokan siapa, namun faktor sumber daya (kapital) tak bisa dipandang sebelah mata.

Pierre Bourdieu dalam The Rules of Art mengartikan kapital sebagai sekumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang benar-benar dapat digunakan. Lebih jelasnya, kapital adalah apa yang bisa digunakan para petarung politik untuk memenangkan pemilihan.

Bourdieu membagi kapital ke dalam empat kategori, yakni modal ekonomi, sosial, budaya dan simbolik. Modal ekonomi mencakup kepemilikan finansial dan beragam aset lainnya. Modal sosial meliputi jaringan sosial politik. Modal budaya melingkupi keseluruhan kualifikasi intelektual. Terakhir, modal simbolik, yakni status, prestise, dan akumulasi aneka otoritas yang dimiliki.

Lantas, di antara jenis modal yang disebutkan, adakah yang dimiliki Sandi?

Jika ditelisik, hampir semua kategori kapital ada pada sosok mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Pasalnya, Sandi memiliki semua atribut kapital tersebut, mulai dari jaringan sosial politik, finansial, pendidikan, hingga kualifikasi intelektual. Bahkan, faktor kharismanya juga menjadi kapital pelengkap Sandi.

Namun demikian, semua kalkulasi politik bisa saja berubah seiring berjalannya waktu. Variabel-variabel politik yang baru saja disebutkan boleh jadi hanya sekadar acuan sementara, menimbang jadwal Pilpres yang masih 4 tahun lagi.

Dengan demikian, peluang Sandi di 2024 berdasarkan analisis yang ada boleh jadi memang sangat besar. Walaupun demikian, seperti disinggung di awal, dalam politik semua orang boleh menebak, tapi tak bisa memastikan hasil akhir. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]edari masa kampanye Pilgub DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandi Salahuddin Uno sudah menggelontorkan wacana program rumah dengan uang muka (DP) nol rupiah.

Ya mungkin saja tawaran program itu yang menjadi salah satu indikator masyarakat memilih Anies – Sandi. Ehm, mungkin saja begitu.

Namun, pasca memenangkan kontestasi, warga DKI Jakarta masih berharap dan mempertanyakan, bagaimana program rumah dengan uang muka nol rupiah, jadi ga sih? Atau cuma janji manis saat kampanye aja? Weleeh weleeh.

Ehm, asal tahu aja, sampai saat ini Anies – Sandi terpantau belum merealisasikan program yang katanya bisa membuat warga DKI Jakarta punya hunian tersebut.

Ternyata ehh ternyata, Pemprov DKI Jakarta aja belum menetapkan aturan final skema pembiayaan program rumah dengan uang muka (DP) nol rupiah. Lah gimana dengan yang lainnya? Weleeh weleeh.

Makanya kalau kata Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, ia mengaku pesimis dengan program yang dicanangkan Anies – Sandi.

Soalnya hal – hal yang perlu dipersiapkan untuk program ini tak terpenuhi dengan baik, jadi pasti gelagapan gini deh ujung – ujungnya. Coba kalau lebih matang, ehmm, kan nantinya bisa meminimalisir risiko.

Tak aneh makanya Anies Baswedan akan dibuat pusing sama program rumah ini, ya gimana ga pusing, banyak persoalan yang muncul.

Nih contohnya aja, semisal Unit Pelaksana Teknis (UPT) gimana? SDMnya gimana? Skema pembiayaannya gimana? Ada yang berbenturan dengan kebijakan perbankan ga? Ampun deh, weleeh weleeh.

Apakah Anies – Sandi terlalu berpikir sederhana? Weeiitss, ini sih bukan sederhana tapi menggampangkan sesuatu, ehmmm. Atau yang penting program rumah uang muka nol rupiah laku dijual saat kampanye?

Tujuannya sih bagus untuk masyarakat, tapi jangan alih – alih untuk kepentingan masyarakat Pemprov DKI malah gelagapan, weleeh weleeh.

Nah makanya siapkan dulu perangkat dan segala kebutuhannya, baru bisa dikatakan sebagai pemimpin yang menepati janji.

Kalau malah mandeg atau berhenti ga jelas, berarti pemimpinnya sudah berkhianat dan ingkar dengan janjinya, ehmm, khianat.

Makanya kalau kata Najwa Shihab, kepemimpinan bukan perkara jabatan, tapi soal menjawab persoalan, seraya menebarkan harapan.

Masih sanggupkah Anies menjawab persoalan DKI Jakarta?  Anies berkhianat? Weleeeh weleeeh.(Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]i era kepemimpinan sebelumnya, kursi kekuasaan gubernur DKI Jakarta silih berganti lebih dari tiga kali.

Secara definitif saja, gubernur DKI Jakarta sudah berganti tiga kali dimulai dari Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, sampai Djarot Saiful Hidayat. Waduh, belum lagi terhitung dari Pelaksana Tugas (Plt)-nya seperti Sumarsono.

Tapi semua itu terjadi karena sebuah alasan, entah alasan sang gubernur mau mencalonkan diri jadi Presiden, terjerat kasus hukum, atau mewarisi kekosongan kepemimpinan.

Itulah yang terjadi dengan kursi gubernur DKI Jakarta di periode yang lalu dan dicatat sejarah sebagai periodisasi lima tahun kepemimpinan dengan jumlah gubernur terbanyak, weleeeh weleeeh.

Beda dulu, beda juga dengan sekarang. Kini di bawah kepemimpinan Anies Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno ada hal yang berbeda dengan pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta.

Belakangan ini, Sandiaga berulang kali menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur, karena ehh karena, Sandiaga harus rela menambal Anies yang sering jalan-jalan keluar negeri.

Akhirnya, Sandi yang kebagian kerjaan untuk menyelesaikan tugas gubernur yang terkadang tak dihiraukan gara-gara Anies sibuk di negeri orang, seperti melakukan berbagai lawatan ke luar negeri.

Kemarin aja, Anies baru melakukan lawatan ke Istanbul, Turki, hingga ke Los Angeles, AS. Ehmm, Sandiaga akhirnya perlahan – lahan menggeser posisi Anies, ehmm walaupun baru jadi Plh Gubernur, tak mengapalah bagi Sandiaga.

Nah lho, baru balik dari lawatan, Anies kini kembali harus berkunjung ke India untuk menghadiri wisuda anaknya. Weeeiittss, lagi dan lagi, yang seneng itu adalah Sandiaga Uno. Kenapa emang Sandi seneng? Ya karena Sandi jadi Plh Gubernur lagi lah, weleeeh weleeeh.

Ahh tapi kalau hanya Plh, ya hanya sifatnya sementara saja atau rentang waktunya yang hanya sebentar saja. Setidaknya, Sandi sudah belajar gimana kalau mau jadi Gubernur aslinya dan sudah membiasakan diri.

Emang seyakin itu Sandiaga bisa geser permanen kursi Anies? Kalau nasibnya baik, ya di saat ada wacana Anies yang akan menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Ehmmm, Sandiaga pasti naik pangkat dong jadi gubernur? Harapannya sih, bisa geser posisi Anies ya? Weleeeh weleeeh.

Akhirnya, Sandi bisalah dikategorikan sebagai pemimpin yang pandai memprediksi keadaan, makanya Leroy Eimes pernah mengatakan, seorang pemimpin adalah orang yang melihat lebih dari yang lain lihat.

Uppss, tapi kalau Sandi meleset memprediksi, Partai Gerindra pasti murung. Apalagi Sandi sebagai Ketua Tim Pemenangan pasti lebih terpukul, udah engga menang, kena malu juga, weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]ontestasi politik dalam memenangkan salah satu calon kandidat, kendatinya pasti dibantu oleh tokoh – tokoh dan relawan yang menjadi kreator pemenangan.

Makanya tak aneh kalau sebagai ucapan terimakasih karena sudah menang, para tokoh yang berada dibalik layar itu nantinya akan diposisikan sebagai Komisaris, Direktur, atau jabatan strategis lainnya.

Hal itu juga sangat mungkin terjadi pada kemenangan yang mengantarkan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, menuju singgasana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Relawan bersusah payah mengkampanyekan Anies – Sandi hingga kemenangan bisa direbut. Tapi apa yang Anies – Sandi berikan kepada relawan? Weleeh weleeeh.

Makanya, suatu kewajaran kalau ada yang menyebut Anies – Sandi punya utang budi dengan para relawan. Ehmm, kalau namanya utang berarti harus dibayar dong, weleeh weleeeh.

Tapi, bagaimana cara Anies – Sandi membalas budi perjuangan para relawan? Memberikan jabatan strategis? Bagi – bagi kue kekuasaan dong?

Mari kita cermati saja pergerakannya Anies – Sandi secara seksama. Sebutlah isu yang sempat kontroversial tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

TGUPP era Anies – Sandi memiliki jumlah yang fantastis sekitar 73 orang dan tidak lupa dengan gaji yang sangat besar.

Ehmm, ada suara sumbang yang mengatakan dijadikan sebagai wadah para relawan Anies – Sandi. Wedeew, inikah cara Anies – Sandi mengakomodir para relawan?

Ehm, enak juga ya jadi relawan kalau yang diusungnya menang bisa dapat jabatan strategis, tapi sebenernya gimana kapasitasnya itu mumpuni ga kalau memegang suatu jabatan tertentu? Weleeeh weleeeh.

Ternyata, pengakomodiran para relawan Anies – Sandi tak hanya berhenti di TGUPP. Kini, Anies – Sandi baru saja mengangkat Rene Suhardono Canoneo sebagai komisaris utama Ancol dan Geisz Chalifah sebagai komisaris.

Usut punya usut, dua orang ini menjadi bagian dari tim sukses Anies – Sandi. Mungkin setelah menunggu cukup lama, kini akhirnya mendapat giliran dapat jabatan strategis, weleeeh weleeeh.

Kalau dari latarbelakang, Rene itu berprofesi sebagai penulis, sedangkan Giesz berprofesi sebagai budayawan. Nyambung dengan menjadi Komisaris Ancolnya itu di mananya ya? Uhuukk uhuuuk.

Kira – kira apa yang membuat dua tokoh ini dipertimbangkan dan lolos dari seleksi? Apalagi kata Sandiaga, seleksinya oleh pihak yang independen, ehmm, jadi ini jabatan ‘titipan’ atau bukan? Kayaknya sih, ehmm.

Mungkin benar ya apa yang dikatakan Joseph Rio Jovian Haminoto, bahwa tidak ada satu pun di dunia ini yang gratis atau setidaknya tanpa pamrih.

Relawan itu rela berkawan asalkan dapat jabatan ya? Weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno masih belum menentukan ada atau tidaknya pengurangan jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat bulan Ramadhan.

Kalau pendapat Sandi pribadi sih, Sandi ingin jam kerja itu masih sama seperti hari – hari biasanya, karena yang menjadi pertimbangan kalau dikurangi jam kerja dikhawatirkan akan berdampak kepada pelayanan publik.

Sandi misalnya, menerapkan kebijakan ada pengurangan jam kerja, otomatis waktu pelayanan publik pun terpangkas. Rela dihujat gara – gara kualitas pelayanan publik jadi menurun? Weleeeh weleeeh.

Waduh, kalau udah begitu, pelayanan publik malah terganggu dan bermasalah. Gampang banget jadi komoditas politik oposisi mengkritik penguasa di Jakarta. Yahhh, kena serang lagi deh.

Bahkan, walaupun sedang dalam kondisi berpuasa, Sandi menganggap perbedaannya cuma ga makan siang doang kan? Jadi kenapa harus dikurangi deh, lanjut aja terus supaya ga ada tugas yang terbengkalai.

Tapi, kalau mau dibandingkan dengan kepemimpinan Ahok, PNS sudah pulang pukul 14.00 WIB, akankah Sandi menjiplak persis kebijakan Ahok? Ehmm, gengsi ga? Entahlah.

Sebelumnya, Ahok menerapkan kebijakan pulang lebih awal karena menghormati PNS yang beragama Islam untuk memiliki kesempatan buka puasa bersama keluarganya. Weeiiittss, tapi kok Sandi malah bertolak belakang?

Tak ada yang salah sih kalaupun kini Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menginginkan jam kerja PNS seperti biasa, karena yang diutamakan kepentingan masyarakat.

Kalau semisal Sandi menerapkan kebijakan seperti apa yang menjadi kemauannya, akan terjadi riuh ga ya dikalangan PNS? Keknya engga deh, masa mau memprotes, mau dimutasi emang?

Weleeeh weleeeh. Palingan PNS pada berbisik, lebih enak Gubernur kemaren ya, uhuuukk uhuuukkk.

Kini Sandi masih kebingungan, kebijakan apa yang hendak diambil. Tapi yang menariknya, Sandi mengakui zaman Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, PNS lebih enak karena pulang lebih awal. Nah loh, kalau enak kenapa ga diterapkan juga?

Kayaknya Sandi bukan cuma mikirin pelayanan publik, tapi khawatirnya Sandi diklaim sebagai pemimpin yang hanya bisa mencontek dari kepemimpinan Ahok saja. Repot juga kan disangka jiplak – menjiplak begitu, weleeeh weleeeh.

Makanya kalau kata salah seorang pelukis dari Spanyol, Salvador Dali, mereka yang tidak ingin meniru sesuatu, tidak akan menghasilkan apa-apa.

Sandi, tiru saja Ahok, kan siapa tahu ada hasil yang bemanfaat. Ga usah gengsi lah, biasa aja, mau kan? Weleeeh weeleeeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]ubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno memang memiliki kontrak politik untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta.

Jadi kalau terus dilakukan, berarti terbukti kan kalau reklamasi teluk Jakarta itu hanya dijadikan komoditi politik. Mau ga mau harus diakui begitu, weleeeh weleeeh. Suruh siapa janji politiknya yang susah diselesaikan begitu, hmmm.

Tapi Anies – Sandi emang sudah sadar sih, karena gesekan kalau mau ngurus reklamasi itu bukan benturan sama pengembang doang, tapi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang kayaknya akan berseberangan.

Hmmm, agak sulit memang kalau lahan basah begini, semua jadi ikut campur membuat aturan seenak jidatnya aja, uhuukkk uhuuuuukk.

Dan akhirnya benerkan, Anies –  Sandi memang berbenturan langsung dengan Pemerintah Pusat. Lalu bagaimana nasib reklamasi teluk Jakarta? Hmmm, gimana ya? Tanya Gubernur atau tanya Menko Kemaritiman? Huffttt.

Kalau nasibnya lanjut terus, ya otomatis Anies – Sandi ingkar dengan janji politiknya, tapi yang jelas Pemerintah Pusat akan tersenyum, karena kan keinginannya akhirnya terwujud juga, weleeeh weleeeh.

Tapi kayaknya kini nasib reklamasi lagi mencari kejelasan, makanya, kepolisian kini mengambil bagian dalam kasus reklamasi. Setidaknya empat Menteri sudah diperiksa mengenai reklamasi, terus hasilnya apa? Weeeittsss, sabar dulu dong ah.

Menteri Agraria sudah diperiksa, Menteri Kelautan dan Perikanan juga sudah diperiksa, Menko Kemaritiman juga sudah. Nah terakhir Menteri Lingkungan Hidup juga sudah.

Harusnya sih keputusan reklamasi tak lama lagi bisa dilihat, karena kan tinjauan dari empat Kementerian ini juga menentukan. Jadi reklamasi itu melanggar aturan atau engga?

Kok aromanya lanjut terus deh, waduhhh, jangan menuduh sembarangan, ya kan baru aromanya. Makanya tinggal ditunggu aja, ya setidaknya empat Menteri ini sudah ‘tersandera’ oleh reklamasi.

Tersanderanya itu biar semuanya bisa saling bekerjasama, masa Menteri ga mau tau urusan beginian. Semisal kalau reklamasi itu dibangun tanpa adanya AMDAL, berarti ada letak kesalahannya kan? Itu sih contoh, weleeeh weleeeh.

Nah biarin aja empat Menteri dan Pemprov DKI itu menyelesaikan urusan reklamasi, tapi jangan malah saling berseteru.

Makanya dengerin lagu Rhoma Irama biar rileks sedikit, kalau jabatan itu ada yang tinggi ada yang rendah, biar kenapa coba? biar saling membantu kalau ada urusan, jangan malah sikut – sikutan, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memang dikenal sebagai pengusaha mentereng di Jakarta dan memiliki kekayaan melimpah.

Apalagi saat masuk ke dunia politik, Sandiaga sangat disegani karena punya kantong yang tebal, weleeeeh weleeeeh. Bahkan untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta saja, Sandiaga tak perlu merogoh kocek yang terlalu dalam.

Mungkin masih receh kali ya buat Sandiaga, weleeeh weleeeh. Beda banget ya kalau sama politikus lain, biasanya kan demi kekuasaan para politikus lain itu pada jual sawah, hewan ternak, atau apapun yang berharga.

Kalau menang bisa nyari buat balik modal, cuma kalau kalah pusingnya tujuh hari tujuh malem, wkwkwk.

Tapi kayaknya sih ga berlaku buat Sandiaga, buktinya Sandiaga santai – santai aja walau uangnya sudah keluar banyak untuk pencalonannya. Wedeewww, tapi Sandiaga ngapain sih terjun ke politik? Udah jadi pengusaha aja terus, menambah pundi – pundi uang saja.

Tahu sendiri kan kalau udah masuk dunia politik, bukan malah menghasilkan uang tapi malah keluar uang yang tak sedikit. Tapi kalau ada politikus masuk ke politik terus malah jadi kaya raya, patut dipertanyakan tuh uang dari mana, weleeeeh weleeh.

Entahlah apa yang jadi motivasi Sandiaga, pas mau mencalonkan diri bahkan Sandiaga melepas saham dan jabatan di perusahaan besar. Nah loh, itu kan sumber penghasilannya, habis dong nanti duitnya lama – lama, ahhh syudahlahhh.

Wedeewww, nah loh kebukti kan? Sandiaga kini ‘bangkrut’! Hadeuuuhhh, bangkrutnya sih ga bangkrut – bangkrut banget, tapi kelihatan dari pajak yang dibayarkan Sandiaga katanya berkurang jauh sebelum jadi Wakil Gubernur.

Weleeeh weleeeh, jadi Wakil Gubernur Sandiaga malah berkurang hartanya, hmmm, tapi setimpal ya soalnya kan ada gantinya dengan tahta, bukan begitu? Uhuuukkk, uhuuukkk.

Apalagi Sandiaga sedari awal sudah sesumbar untuk menyerahkan gaji Wakil Gubernur kepada orang yang tak mampu. Nah, kalau lama – kelamaan kekayaan Sandiaga mulai menipis, gajinya bakal diterima ga ya?

Tapi setidaknya kalau kasusnya begini, lumayan lah Sandiaga bisa jadi panutan, rela ‘bangkrut’ demi mengabdi, uppsss, maksudnya demi tahta atau jabatan, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno selalu menjadi perbincangan masyarakat karena ulahnya yang kerap berseloroh dengan kata – kata yang aneh dan terkadang mengungkapkan konsep yang tak lazim.

Akibatnya, tak jarang ulah Sandiaga juga ini menjadi bahan cemoohan di media sosial, weleeeh weleeeeh, ampun dah ah.

Tapi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Gubernur, mengapa ya Sandi sering sekali mengucapkan konsep – konsep yang aneh. Seperti usulan mobil DPRD lah disewakan dan memberdayakan pegawai Hotel Alexis untuk menjadi sopirnya. Hadeuuuhhhh.

Belum lagi, Sandi yang menuduh pejalan kaki sebagai penyebab macet di Tanah Abang, weleeeeh weleeeeh. Apalagi tentang atraksi para atlet berprestasi yang akan tampil di trotoar Jalan Sudirman – Thamrin, ini sebenernya serius atau becanda, kok berasanya pola pikirnya agak ngaco gitu deh.

Apakah yang Sandi katakan dan lakukan ini merupakan sesuatu yang mencirikan Sandi sebagai pemimpin yang memiliki pemikiran out of the box? Hmmm, berbeda dengan pola pikir orang pada umumnya sih iya, tapi kok malah makin runyam aja ya, weleeeeh weleeeh.

Kalau pemikiran out of the box Sandi ini hanya untuk hiburan saja sih, sepertinya Sandi sukses. Tapi jangan lupa, Sandi itu Wakil Gubernur DKI beneran loh, jangan becanda ngurus Jakarta. Hadeuuuhhh, demen banget aneh – aneh sih.

Tapi mau tak mau, suka tak suka, harus diakui Sandi adalah Wakil Gubernur DKI. Ya walaupun pola pikirnya out of the box.

Hanya pemikiran seorang Sandi ini saja masyarakat sudah gusar, gimana kalo ada Sandi – Sandi yang lain ya? Ahhh syudahhhlah.

Kayaknya sih beneran nih bakal muncul Sandi – Sandi yang lain, soalnya Sandi menginstruksikan kepada para pegawai Pemerintah Provinsi DKI untuk memiliki pemikiran seperti dirinya itu.

Hadeuuuuhh, jangan kaget ya kalau bakal ada yang unik – unik nantinya, weleeeeh weleeeh, inget out of the box segera berlipat ganda menjadi far away from the box. Weleeeh weleeh. (Z19)