Ada hubungan menarik lain lagi gak nih ya di kabinet baru? 

#menteriprabowo #kabinetmerahputih #yusrilihzamahendra #ottohasibuan #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ejabat negara merupakan posisi yang sekiranya diperuntukkan bagi mereka yang memang berdedikasi mencurahkan segenap tenaga untuk berkontribusi dan melayani rakyat. Jabatan Gubernur dan wakilnya dalam hal ini juga menjadi bagian dari pejabat negara. Artinya para politisi yang kini sedang berlomba memperebutkan kursi nomor satu dan dua seprovinsi itu harus berjiwa negarawan.

Pertanyaannya, kalau politisi yang hobinya keluar masuk partai demi bisa meraih jabatan yang lebih tinggi itu namanya apa ayo? Ya udah pasti bukan sosok negarawan lah. Itu namanya politisi caur yang memang hanya mengincar jabatan dan kekuasaan semata. Mengenai amanat rakyat? Ya nomor kesekian lah. Wew.

Jadi wajar aja kalau Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Sukarnoputri belakangan KZL dengan salah satu mantan kadernya yang membelot ke partai lain dan kini mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Siapapun pasti geram dengan model politisi kutu loncat kek begini.

Ayo ada yang tau siapa orangnya? Ya Emil Dardak lah orangnya. Dulu politisi muda ini kan mengawali karir politiknya melalui PDIP. Anak muda berpotensi kayak Emil pasti akan didukung penuh dung oleh partainya. Dan pada 2015 PDIP berhasil membawa Emil menjadi Bupati Trenggalek ke-16. Mantap jiwa.

Tapi yang bikin keki, ternyata Mas Emil ini tipikal politisi muda yang gampang kepincut kekuasaan. Mas Emil pada akhirnya memutuskan membelot ke partai Golkar dan kini maju mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang berseberangan dengan PDIP yang mengusung Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.

Dalam politik semua hal memang berjalan secara dinamis. Tapi, kalau ada yang membelot di tengah jalan, bisa aja dia bukan berpolitik atas dasar ideologi kepartaian. Politikus macam gini bisa jadi lebih ke arah nafsu kekuasaan semata. Jadi, kalau ada iming-iming yang lebih menjanjikan, ya politisi model begini udah pasti jadi kutu loncat.

Pemimpin yang kayak gini biasanya janjinya gak akan bisa dipegang. Janji hanya dianggap sebagai pelengkap keharusan masa lalu aja dan mengenai bisa gaknya ditunaikan ya ngikutin kebutuhan masa kini aja sih. Seperti halnya yang dikatakan filsuf Niccolo Machiavelli (1469-1527): “The promise given was a necessity of the past: the word broken is a necessity of the present.” (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]encari pemimpin daerah memang gampang-gampang sulit. Kalau salah pilih, bisa-bisa amsyong selama lima tahun. Untuk itu masyarakat sebaiknya jeli dan mewanti-wanti untuk memilih calon pemimpin yang terbaik untuk daerahnya. Tapi masalahnya, calon pemimpin kita belakangan keseringan pake topeng loh dalam mempromosikan diri mereka pada masyarakat.

Meminjam istilah Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, biasanya calon pemimpin daerah yang bermuka dua itu mempunyai ciri keminter. Artinya dia suka sok pinter gitu loh. Mmm, kalau dipimpin sama pemimpin yang sok pinter gitu kan bakalan gak asik ya. Eike mah ogah milih pemimpin model begini. Jijay.

Kayaknya nih ya, fenomena munculnya calon pemimpin daerah yang keminter ini gegara mereka menganggap warga daerah gampang ditipu daya, karena gak sepinter orang kota. Ya simpelnya, mereka gampang dikadalin gitu deh. Entah pake janji manis, atau politik uang atau mungkin modal tamvan doang?

Saran eike nih ya, dalam menilai bagus gaknya calon pemimpin daerah, ya bisa dengan melihat track record-nya selama menjabat. Coba kita intip Paslon Gubernur Jawa Timur: Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno (Gus Ipul-Puti) serta Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak (Khofifah-Emil).

Kira-kira track record siapa yang relatif memiliki kinerja yang bagus saat menjabat di jabatan sebelumnya? Emang sih agak susah ngeliatnya. Tapi menurut eike, indikator sederhananya adalah mereka gak tercyduck oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya so far sih ok semua lah ya. Eike jadi bingung milih siapa nih. Wew.

Tapi kalau merujuk pada calon pemimpin daerah yang keminter, bisa lah kita ngeliatnya dari cara berkampanye mereka. Ayo tebak, siapa di antara Paslon ini yang menggunakan cara culas dengan memanfaatkan ulama mengeluarkan fatwa Fardhu ‘Ain untuk pilih pemimpin tertentu? Ada yang tau?

Ya Paslon Khofifah-Emil lah orangnya. Belum menjabat aja cara kampanyenya udah gak banget. Pake mempolitisasi agama untuk kepentingan segolongan. Apa itu bukan yang namanya menjual ayat Tuhan demi jabatan dan kekuasaan? Sampe di sini ngerti lah ya apa yang eike maksud? Ya yang kayak gini nih yang disebut pemimpin keminter. Masyarakat udah cerdas keles, mereka akan teteap memilih berdasarkan hasil kinerja nyata yang udah ditunjukan, bukan berdasarkan intimidasi atas nama agama. Hadeuh.

Ingin memperdaya pemilih dari kalangan umat Islam dengan fatwa? Kok sungguh culas ya caranya kampanyenya. Harusnya sesama Paslon itu memberikan ruang toleransi untuk saling intropeksi diri akan kekurangan. Dan marilah saling memaafkan atas kebodohan masing-masing agar kedepan lebih baik. Bukan lantas mengancam pemilihnya dengan dosa kalau gak memilih Paslon tertentu. Tuh, camkan kata-kata filsuf Voltaire (1694-1778): “What is tolerance? It is the consequence of humanity. We are all formed of frailty and error; let us pardon reciprocally each other’s folly – that is the first law of nature.” (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]barat garam, hidangan sayur tak akan terasa sedap untuk dinikmati. Begitu juga dengan politik di Indonesia yang sudah lekat dengan isu sentimen keagamaan. Tanpa adanya bumbu isu agama, rasanya politik Indonesia cuma terasa hambar. Kayak kurang nendang gitu rasanya. Biar lebih greget, boleh lah ada sedikit isu agama.

Jika melihat Pilkada, umumnya isu sentimen agama muncul di kala ada salah satu Pasangan Calon kepala daerah yang memeluk agama yang berbeda dengan Paslon yang lain. Eits, jangan salah, gak selamanya kayak gitu loh. Karena isu ini juga terkadang bisa muncul meskipun semua Paslon beragama yang sama.

Ya seperti pada Pilkada Jawa Timur (Jatim) yang mempertemukan pasangan Cagub dan Cawagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Khofifah-Emil) dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno (Gus Ipul-Puti). Pemilih muslim di Jatim pasti lagi bingung nih mau pilih pemimpin yang mana. Ea ea ea.

Meski sama-sama muslim, bukan berarti isu sentimen agama gak berlaku loh ya. Nih buktinya, Tim Pemenangan Khofifah-Emil mengeluarkan surat sakti, yang tidak lain adalah fatwa fardhu’ain dari para masyayikh Madura dan 300 ulama Jatim dari 38 kabupaten/kota. Fatwa di Pilkada itu sesuatu banget ya.

Surat sakti ini bertujuan untuk menyerukan dan menfatwakan fardhu’ain bagi seluruh masyarakat Jatim untuk memilih pasangan Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim mendatang. Dan yang namanya fardhu’ain, artinya kalau nanti gak melakukan atau memilih Paslon yang lain, maka hukumnya adalah auto dosa tuh.

Fatwa model kayak gini mah sifatnya subyektif. Aya aya wae ah. Lagian nih ya, emangnya kurang Islami apa coba Gus Ipul-Puti? Gus Ipul sendiri adalah cicit dari KH Bisri Syansuri, pendiri Nahdlatul Ulama. Dan Puti adalah cucu Soekarno sang proklamator pendiri bangsa yang terkenal akan keislamannya di dunia.

Kok rasanya surat sakti Khofifah-Emil ini lebih mirip kayak respon reaktif tim sukses mereka yang mulai gerah dengan berbagai hasil survei karena lebih banyak mengunggulkan Gus Ipul-Puti. Hadeuh, fatwa kok dijadikan alat politisasi sih. Masyarakat pemilih udah pada cerdas keles, gak bisa digiring dengan fatwa ala-ala model gini! (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]asih terawat dalam ingatan bahwa hanya Arjuna kecil yang dapat mengalahkan raksasa Nirwatakawaca atau sosok Toh Don Quichote yang gagal menumbangkan sebuah kincir angin, meskipun memakai baju besi dan pedang jenawi.

Bila direfleksikan dalam sebuah pertarungan politik, menang kalah memanglah sudah menjadi konsekuensi logis dari sebuah pertandingan.

Sekuat apapun lawan, tentu ada peluang bisa terkalahkan juga. Modal awalnya hanya berani atau tidak menghadapinya? Weleeeh weleeeh.

Intinya, para politikus harus berani terjun bertarung dulu dan memaksimalkan kekuatan politiknya, baru nantinya akan dapat terlihat, siapa yang kalah dan pemenangnya.

Jangan justru punya kekhawatiran berlebih karena satu dan lain hal, ujung-ujungnya ga jadi deh bertarungnya. Ah, penakut kalau begitu sih, weleeeh weleeeh.

Kalau dalam istilah lain, kalah sebelum bertanding. Tak elok potret politik diwarnai sikap mbalelo seperti itu.

Harusnya, politikus menunjukkan sikap pantang menyerah. Sehingga pertarungan menjadi lebih menarik. Hmmm, kalau mundur duluan sih jadi ga asik.

Di perhelatan Pilgub Jawa Timur kan memang tak ada nama calon gubernur yang baru, kedua Cagub pun namanya tak asing lagi untuk didengar. Bahkan Pilgub sebelumnya juga sudah dipertemukan.

Hmmm, ga ada calon alternatif lain nih? Warga Jatim pada bosen ga calonnya ini terus? weleeeh weleeeh.

Calon Gubernurnya itu Saifullah Yusuf dan Khofifah. Nama lama yang kembali bertarung. Siapa yang bisa menang ya? Lah, ga menarik dong kalau ini lagi, ini lagi. Tapi tenang, kan sekarang nama Cawagubnya baru semua nih. Asyik asyik.

Saifullah Yusuf ditemani Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Sementara, Khofifah Indar Parawansa menggaet Emil Dardak, Bupati Trenggalek. Wedeeeww, Cawagubnya sama – sama Bupati ya di Jatim. Hmmm, pasti jadi pertarungan menarik.

Tapi kok santer terdengar, ada salah satu Cawagub yang mengurungkan niatnya maju di Pilgub Jatim? Siapa tuh? Anas atau Emil?

Cawagub yang mundur itu adalah Azwar Anas. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba – tiba Anas mundur dari pencalonan. Takut kalah atau takut menang? Weleeeh weeleeeeh.

Kasak – kusuk santer terdengar kalau ada alasan menohok dibalik pengunduran dirinya, tapi apapun alasannya, Anas pasti takut dan khawatir tentang sesuatu hal, jadi akhirnya ia mundur.

Awalnya kan pede banget tuh mau maju, eh ujung – ujungnya mundur juga. Takut kalah atau takut apa nih? Huffft. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]ada tahun 2008, prahara muncul di dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang identik dengan kaum Nahdliyin tersebut tergoncang bahteranya tatkala Ketua Umum Dewan Syuro PKB saat itu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memecat Muhaimin Iskandar dari posisi Ketua Umum Dewan Tanfidz. Seketika partai dengan warna khas hijau tersebut berada di ambang perpecahan. Gejolak ini terbilang menarik dikarenakan Muhaimin merupakan keponakan dari Gus Dur.

Gonjang-ganjing dalam tubuh PKB rupanya jauh dari kata usai. Putri Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau akrab dipanggil Yenny Wahid ingin menjaga marwah ayahnya dan menolak memberi pintu damai bagi Muhaimin. Aksi saling klaim dan gugat dilancarkan oleh keduanya. Suhu di antara keduanya terus memanas terutama jika mendekati Pemilu. Hingga kini rasanya sulit melihat Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid mengakhiri sejarah kelam di antara keduanya.

Rivalitas di antara pewaris darah biru Nahdlatul Ulama (NU) ini menarik jika dikaitkan dengan Pemilihan Gubernur  Jawa Timur (Pilgub Jatim) yang kian dekat. Sebagai kandang NU dan PKB, idealnya kader dari kedua organisasi tersebutlah yang memimpin provinsi tersebut. Dengan sejarah perpecahan yang panjang, apakah perseteruan keduanya berlanjut di Pilgub Jatim?

Sejarah Perseteruan Penerus Klan Wahid

Gejolak dalam hubungan antara Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid memang jelas berakar dari perpecahan di dalam tubuh PKB. Saat Muhaimin dikukuhkan takhtanya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB, ia menyingkirkan Yenny dari keanggotaan PKB. Sedari awal Muhaimin menganggap Yenny sebagai dalang pemecatan dirinya oleh Gus Dur. Tak terima dengan langkah Muhaimin tersebut, Yenny melakukan perlawanan. Gugatan demi gugatan dilakukan oleh putri Gus Dur tersebut. Meski begitu, langkah-langkah Yenny tidak kunjung membuahkan hasil optimal.

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, konflik di antara keduanya mencapai titik yang menarik. Merasa masing-masing adalah pengurus PKB yang sah, keduanya hadir dalam acara pengambilan nomor urut partai peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keduanya sempat berebut kertas nomor urut meski kemudian mengangkatnya bersama-sama.

Meski PKB kubu Muhaimin dengan Sekretaris Jenderal Lukman Edy telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, rupanya hal tersebut tidak menyurutkan langkah Yenny untuk mengambil yang ia anggap sebagai haknya.  Pada tahun 2010 namanya didaulat sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB kubu Gus Dur. Meski begitu, Muhaimin tetap dianggap sebagai pemilik kepengurusan PKB yang sah. Hal ini membuat Yenny Wahid harus beberapa kali meninggalkan nama PKB untuk partai yang dibesutnya. Nama terakhir yang diusungnya adalah Partai Kedaultan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB).

Yenny kemudian harus menelan pil pahit. Jelang Pemilu 2014, PKBIB dinyatakan tidak lolos verifikasi partai sehingga tidak dapat mengikuti kontestasi tersebut. Kondisi ini jelas membuat Yenny beserta kader PKBIB kocar-kacir. Jika mereka ingin mengikuti Pemilu 2014, mereka harus mencari perahu baru agar tetap dapat melenggang ke Senayan. Beragam partai politik dapat menjadi opsi mereka, termasuk sang musuh bebuyutan, PKB di bawah kendali Muhaimin Iskandar. Pintu masuk pun telah dibuka oleh kubu Muhaimin bagi kader PKBIB yang hendak bergabung.

Secara jelas dan terang, Yenny Wahid menolak segala kemungkinan untuk bergabung kembali dengan PKB. Baginya ia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kehormatan sang ayah. Ia menyebut sudah menjadi kesepakatan di antara loyalis Gus Dur untuk tidak melabuhkan diri di PKB dalam komando Muhaimin. Bagi Yenny, kader PKBIB boleh menjadi kader partai apapun kecuali menjadi kader PKB dan PKS. Penolakan Yenny terhadap PKB sepertinya baru akan berubah jika partai tersebut mengakui kembali posisi Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.

Posisi Kedua Kubu Jelang Pilgub Jatim

Jelang Pilgub Jatim 2018 bursa nama kandidat mulai mengemuka. Salah satu yang terkuat adalah Wakil Gubernur petahana, Saifullah Yusuf atau akrab dipanggil Gus Ipul. Di sisi lain terdapat pula nama Khofifah Indar Parawansa yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja. Kedua bakal kandidat tersebut sejatinya memiliki latar belakang ormas yang sama yaitu NU.

Muhaimin beserta PKB menyatakan telah final memberikan dukungan pada Saifullah Yusuf. Langkah ini tentu rasional mengingat Saifullah Yusuf merupakan salah satu bakal kandidat dengan proyeksi suara tertinggi. Selain itu, Saifullah juga mengantongi restu dari banyak Kiai sesepuh NU. Bagi Muhaimin, perintah ulama merupakan hal yang penting dan harus diikuti.

Di mata Muhaimin, ia dan PKB tidak lagi perlu menjatuhkan pilihan kandidat yang diusung kepada Khofifah. Ia menganggap nama Khofifah tidak lagi mentereng untuk bersaing dalam Pilgub Jatim. Hal ini cukup beralasan dikarenakan Khofifah sudah dua kali bertanding dalam Pilgub Jatim dengan catatan kekalahan dua kali pula. Ia meminta Khofifah untuk mengakhiri upayanya untuk merebut kursi Jatim-1 agar suara kaum Nahdliyin tidak terpecah. Secara khusus, Muhaimin juga meminta Presiden Jokowi untuk tidak merestui Khofifah jika ingin melaju dalam Pilgub Jatim.

Di sisi lain, Khofifah memiliki kedekatan dengan Yenny Wahid. Keduanya saling menunjukkan dukungan di media. Yenny Wahid misalnya melontarkan dukungan agar Khofifah tetap berada di puncak pimpinan Muslimah NU. Membalas dukungan tersebut, Khofifah lantas memberikan kedudukan bagi Yenny dalam struktur Muslimah NU. Di organisasi sayap perempuan NU tersebut Yenny didapuk sebagai salah satu ketua. Kedekatan di antara keduanya seolah menunjukkan bahwa Yenny Wahid bisa saja memberikan dukungan kepada Khofifah jika ia kembali maju dalam Pilgub Jatim.

Kepengurusan PP Muslimat NU 2016-2021, Yenny Wahid Masuk Jajaran Ketua MNU Online | JAKARTA – Tim formatur berkerja cepat. Dari batas waktu maksimal sepuluh hari yang ditetapkan untuk memilih delapan ketua, sekretaris umum (Sekum) dan bendahara umum (Bendum) terhitung sejak Minggu (26/11) dinihari bisa diselesaikan Senin (27/11) malam. http://www.muslimat-nu.com/kepengurusan-2016-2021-yenny-wahid-masuk-jajaran-ketua/

A post shared by MNU Online I Muslimat NU (@mnu_online) on Nov 28, 2016 at 8:55pm PST

Mengemukanya nama Khofifah dan Saifullah Yusuf tidak hanya menunjukkan terbelahnya suara kaum Nahdliyin di Pilgub Jatim kelak, tetapi juga seolah membuka kembali lembaran perseteruan antara Yenny Wahid dan Muhaimin Iskandar. Akankah Pilgub Jatim 2018 menjadi babak baru dalam perseteruan Yenny Wahid dan Muhaimin Iskandar? (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]J[/dropcap]awa Timur adalah tanah kelahiran dan wilayah basis massa NU. Dalam tubuh NU sendiri, para kyai selain berperan sebagai juru dakwah, kata-kata mereka juga dapat mempengaruhi kondisi sosial-politik Jawa Timur, bahkan nasional. Gus Dur misalnya mengakui bahwa dirinya maju menjadi kandidat Presiden di tahun 1999 atas dasar titah para kyai sepuh NU.

“Saya diperintah oleh lima orang sesepuh saya. Itu saja. Kalau mereka memerintahkan apa saja, (bahkan) masuk api, (saya akan) masuk api,” ungkap Gus Dur dalam acara Kick Andy edisi 5 November 2007 yang disiarkan Metro TV.

Meski berpengaruh, NU adalah sebuah ‘kapal besar’ yang penuh ragam. Dalam pilihan politik, suara NU tidak selalu bulat. Hal ini mulai terlihat selepas Gus Dur dilengserkan melalui Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Ancol pada 2008 silam. Beberapa pendukungnya urung lagi menjadi simpatisan bahkan keluar dari PKB. Tahun 2013, putri Gus Dur, Yenny Wahid, seperti terlansir dari tribunnews.com, bahkan menyatakan bahwa pengikut Gus Dur mempunyai aturan main tidak tertulis, yakni pantang bergabung ke PKB pimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berkaca pada Pilkada DKI Jakarta silam, dukungan para tokoh berlatar belakang NU juga pecah. Misalnya, mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta sekaligus Ketua Umum PPP, Djan Faridz, mendukung pasangan calon (paslon) Ahok-Djarot. Begitu juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil, dia cenderung mendukung Ahok-Djarot. Namun, Ketua NU Jakarta Utara, KH Ali Mahfudz, mendukung pasangan calon Anies-Sandi. (Lihat juga: Ahok, King in The North)

Memimpikan Penyatuan Suara

Setelah meramaikan Pilkada Ibukota, memasuki Mei 2017 manuver tokoh NU mulai tertuju ke kampung halaman NU, Jawa Timur. Hal tersebut ditandai dengan beredarnya surat pernyataan 21 kyai sepuh NU yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar. Surat yang mulai tersebar di beberapa jejaring sosial, Senin (21/5), berisi lima poin hasil musyawarah para kyai. Pada poin pertama, mereka bersepakat menjaga keutuhan dan menyatukan suara pada Pilkada Jawa Timur mendatang. Mereka bersuara bulat mendukung calon berlatar belakang NU.

Beberapa kyai pondok pesantren (PP) yang turut menandatangani surat tersebut antara lain, KH Agus Ali Mashuri (PP Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo), KH Anwar Iskandar (PP Al Amien Ngasinan Kediri), KH Mutawakkil Alallah (PP Zainul Hasan Genggong Probolinggo), dan KH Fuad Nur Hasan (PP Sidogiri Pasuruan).

Awalnya, pada Selasa (23/5), Cak Imin menanggapi surat tersebut dengan nada diplomatis. Pada hari itu, masih ada dua nama calon gubernur, yakni Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.

“Untuk Pilkada Jatim, kita mendapatkan surat dari para kyai dan para ulama yang intinya semua warga NU Jatim harus satu suara. Sudah dua hari saya keliling Jatim. Dua hari ke depan juga akan keliling Jatim untuk menemui para kyai. Saya setuju, pokoknya harus satu,” ujar Cak Imin.

Sehari kemudian, saat Silaturahim Masyayekh se-Tapal Kuda Jawa Timur, Rabu (24/5) siang, Cak Imin memastikan, PKB akan mengusung Gus Ipul.

“Sebagai Ketua Umum DPP PKB tentu saya akan taat, mendengarkan dan tunduk terhadap para ulama yang tentu sangat sangat kita muliakan, seperti Kyai Nawawiyah, Kyai Saiful Islam, Kyai Mutawakkil, Kyai Anwar sepakat Syaifullah Yusuf dan masih banyak lagi,” ucap Cak Imin.

Cak Imin bergerak cepat. Kala menghadiri Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat, Kamis (25/5), ia mengatakan bahwa pihaknya akan mendeklarasikan Gus Ipul sebagai calon gubernur Jawa Timur usungan PKB dalam waktu dekat. Dia juga mengingatkan Abdul Halim Iskandar, yang juga kakak kandungnya sendiri, untuk mengikuti amanat yang telah diberikan para kyai.

“Pak Halim harus legowo menerima amanat kyai, karena PKB adalah partai yang harus taat kepada kyai-kyai dan pesantren,” ujar Cak Imin.

Para kyai sepuh menyambut positif sikap PKB tersebut. “PKB harus kembali ke asal, yakni sebagai partai yang mendengarkan dan taat kepada kiai dan ulama sebagai panutan. Ini buktinya PKB sekarang sami’na wa ato’na kepada sesepuh NU,” ujar KH Agus Ali Mashuri.

Muhaimin Iskandar Pastikan PKB Dukung Gus Ipul Jadi Gubernur Jatim https://t.co/tMgphKwzeu

— Kompas.com (@kompascom) May 24, 2017

Gayung bersambut, pada Jumat (26/5), Gus Ipul yang mengawali karir politiknya dengan bergabung dengan organisasi Gerakan Pemuda (GP) Ansor – organisasi sayap pemuda NU – menanggapi dukungan PKB dan para kyai sepuh itu dengan tekad membentuk koalisi Jawa Timur.

“Saya terima kasih diberikan kesempatan. Spiritnya adalah kebersamaan. Oleh karena itu, saya akan membawa spirit kebersamaan ini dan mengajak bersama-sama kekuatan lain, untuk membentuk Koalisi Jawa Timur,” kata Gus Ipul, seperti terlansir detik.com.

Di tempat lain, kandidat calon gubernur Jawa Timur lainnya, Khofifah Indar Parwansa, mengaku bahwa dirinya sangat menghormati sikap PKB dan para kyai tersebut.

“Saya hanya meminta, siapa pun yang mencalonkan diri, dan siapa pun yang mencalonkan, harus siap menghormati keputusan masing-masing,” tegasnya.

Pada Peringatan Hari Lahir ke-71 Muslimat NU, Senin (24/4), Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU, Lilik Fadhilah, menyebutkan bahwa para anggota Muslimat NU wajib mendoakan Khofifah untuk menang di Pilkada Jatim 2018 mendatang.

Khofifah sendiri merupakan pimpinan organisasi Muslimat NU. Tahun lalu, Khofifah dilantik menjadi Ketua Muslimat NU periode 2016-2021. Periode ini merupakan keempat kalinya Khofifah menduduki posisi tersebut. Di Pilkada Jawa Timur 2008 dan 2013 silam, Khofifah mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Dia diusung PKB beserta koalisinya, tetapi di kedua Pilkada tersebut Khofifah kalah. Saat ini Khofifah diangkat menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi. Terkait Pilkada Jawa Timur 2018, saat ini Khofifah mengakui dirinya masih ‘checksound’. (Lihat juga: Khofifah Maju Pilgub Jatim?)

Berdoa agar Rieka dan Khofifah menang, eh malah Aher dan Soekarwo yg diijinin TUHAN jadi gubernur.

— Martin Setiabudhi (@mr_setiabudhi) February 13, 2014

Suara Dari Kampung

Mimpi para kyai sepuh NU untuk bulat satu suara di Pilkada Jawa Timur mendatang tersebut bukannya tanpa badai. ‘Kyai kampung’ memprotes surat yang dibuat para kyai sepuh tersebut. Tidak hanya berbau intervensi politik, Forum Komunikasi Kiai Kampung Jatim (FK3JT) mengatakan, sikap kyai sepuh itu bisa berpotensi membuat masalah terhadap partai lain.

“Seolah-olah parpol di Jatim yang merepresentasikan suara nahdliyin atau mewakili NU itu hanya PKB saja. Saya katakan itu bentuk intervensi, kalau soal pilkada kurang pantaslah, kalau intervensi soal syariat agama nggak masalah,” kata Ketua FK3JT, Fahrur Rozie, Selasa (23/5).

Lebih lanjut, Jumat (26/5), pria yang akrab disapa Gus Fahrur tersebut menegaskan, FK3JT hanya bisa mengimbau kepada para kyai agar tidak terbawa arus politik praktis dan lebih mengutamakan pendidikan di pesantren serta pengajian-pengajian.

“Saya yakin, itu para kyai tidak menyadari. Menurut saya, itu keluguan para kyai-kyai yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Kita harapkan PBNU mengeluarkan himbauan kepada struktural di NU. Kalau atas nama pribadi (dukung-mendukung di Pilgub Jatim) tidak masalah. Tapi kalau sudah menyangkut NU, sebagai organisasi yang sangat mulia dan menjauhi politik praktis, sesuai dengan Khittah NU,” pungkas Gus Fahrur.

Namun demikian, pernyataan FK3JT soal ‘kyai yang berpolitik’ tersebut bukannya tidak problematis. Akhir Maret lalu, FK3JT menyatakan bahwa mereka mendukung Gus Ipul dan Khofifah utuk maju di Pilkada Jawa Timur mendatang.

“Baik bapak Saifullah Yusuf maupun Ibu Khofifah telah memenuhi syarat sebagai kader sekaligus fungsionaris dari NU. Karena itulah, kami sepakat untuk mendorong mereka menjadi bakal calon Gubernur Jatim periode 2018-2023,” ujar Gus Fahrur, Selasa (28/3), seperti terlansir dalam TribunJatim.com.

Dalam hal ini, kyai kampung dan kyai sepuh sama-sama mendorong pencalonan kader-kader NU, namun terlihat bahwa FK3JT tidak terlalu cocok dengan sikap kyai sepuh yang mencalonkan Gus Ipul melalui PKB.

Menurut Alina N. Marzuqoh, dalam Peran Sosial Kyai Kampung di Desa Salamrejo Kecamatan Selompang Kabupaten Temanggung, kyai kampung adalah pemuka agama Islam yang tidak memimpin ataupun mengelola pesantren (besar). Biasanya mereka menyalurkan ilmunya kepada masyarakat desa dengan menjadi guru mengaji, pengasuh sebuah mushala, dan kalau pun mengelola pesantren, mereka mengelola pesantren kecil. FK3JT mengklaim memiliki 12 ribu anggota yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.

Dengan adanya protes dari kalangan kyai kampung tersebut, kemudian juga dengan adanya potensi pencalonan kader-kader NU lainnya, seperti Khofifah, suara nahdliyin niscaya masih berpotensi pecah di Pilkada Jawa Timur mendatang.

Fenomena tersebut berkaitan erat dengan sistem pemilihan kepala daerah yang saat ini dilaksanakan secara langsung. Karena itu, pemilih tidak lagi memilih partai, tetapi pasangan calon kepala daerah. Akibatnya, faktor ketokohan calon kepala daerah pun menjadi kunci penting pemenangan.

Menurut Syamsuddin Haris dalam bukunya Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, sebagai akibat dari menguatnya faktor ketokohan sebagai preferensi pilihan konstituen, maka fenomena ‘politik aliran’ pun secara berangsur-angsur memudar. Artinya, identifikasi pemilih terhadap suatu partai politik dalam Pemilihan Umum tidak lagi didasarkan pada sentimen sosio-kultural antara partai politik dan pemilih, melainkan lebih didasarkan pada “nilai jual” figur atau tokoh yang ditawarkan oleh partai politik.

Meskipun PKB dilahirkan sebagai partai politik dari rahim kalangan nahdliyin tetapi belum tentu kalangan NU menjadikan partai tersebut sebagai piihan mereka. Pada Pemilihan Umum 1999 dan 2004, perolehan suara PKB masih unggul dibandingkan partai politik lainnya seperti PDIP dan Golkar. Namun, peta politik Jawa Timur berubah drastis pada 2009. Saat itu Demokrat, yang notabene sebagai partai baru bentukan SBY, menang pada Pemilu 2009.

Bagaimanakah nasib para kandidat di Pilkada Jawa Timur nanti, dan kepada siapa akhirnya restu para kyai NU diberikan? Hari ini kita masih berandai-andai menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi, politik bukan bicara kandidat mana yang mesti menang dan dukungan para elit semata, melainkan kebiijakan apa yang akan dibuat demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan di saat seperti ini, suara mendiang KH Muhith Muzadi, perlu diingat kembali. Dalam sajak-sajak sederhana ini, pesan kyai perumus khittah jam’iyyah NU – kembalinya NU ke kancah perjuangan, meninggalkan dunia politik praktis – seolah kembali menggema.

NU Rumahku,
yang baik dikembangkan,
yang kurang baik diperbaiki,
yang berbahaya dicegah,
aku ingin selamanya di sini

Bukan kendaraanku,
yang sewaktu-waktu bisa ditinggalkan,
pindah ke kendaraan lain,
tak ada orang selamanya di kendaraan

Kalau toh kendaraan, NU adalah kereta api. Jelas trayek dan relnya.
Bukan taksi yang bisa dibawa ke mana saja oleh penyewanya.

(Berbagai Sumber/H31)