Demo DPR 25 Agustus 2025 berakhir ricuh dengan motor dibakar dan gas air mata memenuhi jalanan. Apakah ini murni luapan suara rakyat atau ada “penunggang gelap” yang menunggangi aksi?

PinterPolitik.com

“Per jam 5 area Senayan mulai banyak massa yang nggak jelas afiliasinya” – Ferry Irwandi, influencer (25/8/2025)

Cupin, yang sore itu lagi nongkrong di warung kopi pinggir Senayan, ikut melongok saat suara teriakan massa semakin keras. Dari kejauhan, ia bisa melihat lautan manusia membawa spanduk menolak kenaikan tunjangan DPR yang bikin banyak orang garuk kepala.

“Bayangin, bro,” katanya sambil nyeruput kopi, “tunjangan rumah dinas Rp 50 juta per bulan, beras Rp 12 juta per bulan. Padahal, rakyat masih sibuk mikirin harga-harga naik.” Ia menepuk meja, menegaskan betapa jomplangnya realitas di gedung parlemen dengan kehidupan sehari-hari.

Demo pada 25 Agustus 2025 itu memang mengguncang Jakarta. Ribuan orang datang, dari pelajar, mahasiswa, sampai driver ojek online yang merasa ikut menanggung beban keputusan elite politik.

Awalnya aksi ini berjalan damai. Orasi menggelegar, poster dan mural penuh satire, bahkan ada yang membawa replika karung beras raksasa bertuliskan “12 juta buat siapa?”. Semua terasa sebagai cermin kemarahan rakyat yang rasional.

Tapi Cupin tahu, demo di negeri ini sering berubah arah. Sore menjelang malam, suara letupan terdengar, motor terbakar, pos polisi dirusak, dan gas air mata pun memenuhi jalan Gatot Subroto.

Kericuhan membuat aksi yang sejatinya jadi simbol aspirasi berubah wajah. Cupin, sambil menutup hidung dengan kain basah, bertanya dalam hati: “Kenapa setiap demo besar selalu ada yang ‘numpang’ bikin rusuh?”

Pertanyaan itu bukan sekadar curiga. Di media sosial, ramai beredar kabar ada massa misterius yang baru muncul sore hari. Mereka bukan mahasiswa, bukan buruh, apalagi ojek online—melainkan kelompok “penunggang gelap” yang diduga punya agenda tersembunyi.

Ada yang menuding ini ulah geng politik tertentu. Ada pula yang menyebut oligarki ikut bermain, mengincar kesempatan menjatuhkan lawan melalui kekacauan. Cupin hanya mendesah, “Demo jadi kayak kuda putih yang gagah, tapi tiba-tiba ditunggangi orang asing yang bawa alat pukul.”

Lalu, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan penunggang gelap ini? Bagaimana fenomena ini dipahami dalam teori gerakan sosial di berbagai negara?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal “Penunggang Gelap”

Cupin kemudian membuka-buka buku lawas di raknya malam itu. Ia ingat pernah membaca Charles Tilly, Ernesto Castaneda, dan Lesley J. Wood dalam Social Movements, 1768–2018. Di situ disebutkan, aksi kolektif selalu punya risiko “free riders” atau penumpang gelap yang ikut tanpa kontribusi, bahkan bisa merusak.

Tilly menekankan, free riders itu mirip orang yang naik bus gratisan. Mereka tak bayar tiket, tapi bikin penuh kursi, bahkan kadang bikin ribut, sehingga tujuan perjalanan jadi kacau. Begitu pula dalam demo: ada yang menunggangi momentum, bukan menambah kekuatan, melainkan menodai pesan utama.

Sidney Tarrow dalam Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics menambahkan, gerakan sosial tanpa kontrol jelas ibarat kapal layar tanpa nakhoda. Elemen liar bisa masuk, memicu konflik internal maupun eksternal, lalu solidaritas massa hancur berkeping-keping.

Cupin membayangkan betapa sulitnya mengendalikan ribuan kepala dengan emosi beragam. Ia menghela napas, “Kalau organisasi lemah, penumpang gelap tinggal masuk, bawa bendera sendiri, lalu bikin panggung tambahan.”

Lalu ia teringat pada Umbrella Movement di Hong Kong tahun 2014. Selama 79 hari, para demonstran menuntut demokrasi langsung dengan disiplin yang mengagumkan.

“Lihat mereka,” gumam Cupin sambil menonton dokumenter, “payung kuning jadi simbol ketenangan, bukan batu lemparan.” Mereka menjaga kebersihan jalan, berbagi makanan, bahkan membuat perpustakaan kecil di tengah jalan.

Minim sekali kerusuhan, meski tekanan aparat begitu keras. Strategi komunikasi mereka solid, tujuan jelas, dan kepemimpinan kolektif terjaga. Hasilnya, gerakan itu dikenang bukan sebagai kerusuhan, tapi sebagai simbol damai yang elegan.

Bagi Cupin, perbandingan ini jelas. Indonesia seringkali gagal menjaga fokus aksi, sehingga mudah disusupi. Sementara di Hong Kong, kedisiplinan menjadi tameng dari penunggang gelap.

“Kalau saja demo di Senayan punya kesolidan macam itu,” pikirnya, “mungkin tuntutan rakyat tak akan terkubur oleh asap motor terbakar.”

Tapi siapa yang benar-benar diuntungkan dari kericuhan di Senayan? Apakah penunggang gelap ini hanya sekadar teori, atau ada aktor politik nyata di baliknya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Kuda Putih” Jadi “Kuda Liar”?

Malam usai demo, Cupin kembali duduk di warung kopi, kali ini ditemani berita di layar ponsel. Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, di X menyebut adanya kemungkinan penunggang gelap yang terkait dengan kelompok politik tertentu.

“Katanya ada Geng Solo, ada oligarki yang mau jatuhkan Prabowo,” Cupin mengulang isi berita. Ia geleng-geleng kepala, heran bagaimana demo rakyat bisa dipelintir jadi arena perang elite.

Bila dilihat dari teori anarki, Cupin teringat Robert Nozick dalam Anarchy, State and Utopia. Nozick menulis, ruang publik tanpa aturan jelas bisa berubah jadi panggung liar, tempat semua kepentingan masuk tanpa filter.

David Graeber dalam Fragments of an Anarchist Anthropology bahkan lebih tajam. Ia menilai, anarki bukan sekadar kekacauan, melainkan ruang kosong dari kontrol, yang bisa jadi ladang subur bagi siapa saja—entah rakyat murni, entah penyusup berkepentingan.

Cupin menghela napas. “Jadi, bukan selalu soal rakyat marah,” gumamnya. “Kadang ada tangan-tangan yang sengaja mengarahkan kemarahan agar menguntungkan mereka.”

Kerusuhan seperti pembakaran motor atau penyerangan pos polisi bisa jadi bukan spontanitas, melainkan strategi. Tujuannya sederhana: menciptakan kekacauan agar aparat punya alasan membubarkan aksi dengan keras.

Dengan begitu, tuntutan rakyat tenggelam, sementara narasi yang muncul adalah “demo anarkis”. Cupin tersenyum miris, “Kuda putih perubahan dipaksa jadi kuda liar yang menakutkan.”

Menurutnya, inilah problem klasik di banyak demo Indonesia. Aspirasi murni bercampur dengan infiltrasi politik, hasilnya jadi kacau-balau.

Cupin menutup catatannya dengan satu kalimat: “Aspirasi rakyat adalah kuda putih yang gagah. Sayang, selama masih ada penunggang gelap, ia selalu berisiko diseret ke jurang.” (A43)

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu melempar kritik terhadap utang negara di era pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, utang negara saat ini sama seperti utang pinjaman online atau pinjol, karena jumlahnya yang terus meroket dan pelunasannya yang seperti gali lubang namun tutupi jurang. Pernyataan ini langsung direspons Kemenkeu, dengan mengatakan bahwa analogi pinjol tidak tepat. Utang pinjol adalah untuk kepentingan produktif dan konsumtif, sementara utang negara adalah untuk pembangunan.

Pemerintah tepis kabar penjualan Bandara Kualanamu

Pemerintah tepis kabar penjualan Bandara Kualanamu

PinterPolitik.com

Pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, posisi politik yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah DKI Jakarta emang sering kali saling berseberangan.

Contohnya, pemerintah pusat cenderung ingin agar ekonomi tetap jalan dan tidak ada lock down dan yang sejenisnya dalam penanganan Covid-19. Sebaliknya, pemda DKI Jakarta terlihat sangat keras soal isu kesehatan ini bahkan ngebet soal lock down – sekalipun pada akhirnya memang tidak diambil kebijakannya – dan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB.

Nggak heran, Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta selalu diposisikan oleh banyak orang sebagai semacam oposisi bagi Presiden Jokowi. Hal ini kemudian merembet ke berbagai kebijakan lainnya.

Beberapa hari lalu kan pemda DKI Jakarta juga baru diumumkan akan mendapatkan penghargaan Sustainable Transport Award (STA) yang merupakan sebuah pencapaian besar untuk Pak Anies. Namun, masih ada aja yang mengkritik doi, dan menyebutkan bahwa pencapaian ini bukan sepenuhnya punya Anies, tetapi juga gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk Pak Jokowi.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu bahkan menyebutkan bahwa mereka-mereka yang mengkritik Anies ini rata-rata terafiliasi dengan pemerintah pusat atau dengan Presiden Jokowi. Makanya, keduanya emang berasa dibenturin.

Tapi, menurut doi, persoalan yang terjadi sebetulnya bukanlah antara Anies dan Jokowi, melainkan antara Anies dengan oligarki kekuasaan yang saat ini mendukung Jokowi. Beh, sadis nih kalau udah ngomongin orang-orang di belakang layar.

Orang-orang inilah yang dianggap nggak ingin Pak Anies nanti muncul sebagai penantang serius di Pilpres 2024. Soalnya, saat ini Pak Anies udah masuk 3 besar tokoh nasional dengan elektabilitas tertinggi – setidaknya berdasarkan hasil survei beberapa lembaga yang dipublikasikan baru-baru ini.

Hmmm, jadi “musuh” Pak Anies ini sebenarnya bukan langsung Pak Jokowi. Berasa kayak film The Dark Knight Rises nggak sih? Itu loh dari trilogi Batman karya sutradara Christopher Nolan.

Soalnya di film itu, semua orang awalnya melihat bahwa musuh Batman itu adalah Bane. Eh, tau-tau di akhir cerita, musuh utamanya ternyata adalah Miranda Tate yang bernama asli Talia al Ghul. Padahal si Talia ini sempat dekat sama jagoan kita si Batman alias Bruce Wane. Sungguh musuh yang tidak disangka-sangka.

Wih, jadi siapa nih musuh yang tidak disangka-sangka yang jadi penghalangnya Pak Anies? Pak Said Didu sih nggak bilang. Tapi kita bisa nebak-nebak lah ya. Yang itu tuh. Uppps. Hehehe. (S13)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pembubaran lembaga Negara ala Jokowi tuai kritik. Lingkar Mardani nilai tak perlu didahului marah-marah. Said didu anggap hanya lembaga kosong. Dianggap tidak berarti banyak.

PinterPolitik.com

Memang ya, gengs, penyebaran virus Corona (Covid-19) ini menguji mental para pemimpin kita. Bukan hanya menguji keterampilan analisis, cuy, tapi juga emosi dan jiwa kepemimpinan juga.

Bagaimana ya, gengs? Di tengah pandemi ini, para pemimpin Indonesia dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang pelik. Mungkin, itu memang berat banget sih, tapi ya bagaimana lagi, cuy? Namanya juga pemimpin. Kalau mau kerjaan mudah ya jadi staf saja. Hehehe.

By the way, pasti kalian udah dengar dong hal pelik dan menarik yang terjadi antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.

Kasus itu lagi trending banget nih, gengs. Pasalnya, Said Didu memberikan kritik pedas kepada Opung Luhut. Bahkan, doi sampai upload video di saluran YouTube pribadinya dengan judul “Luhut hanya pikirkan uang, uang, dan uang”. Buset dah.

Lebih-lebih nih, cuy, doi menilai bahwa, menurut Luhut, legacy itu lebih penting dari pada menyelamatkan nyawa masyarakat. Hal ini dikarenakan Luhut tetap ngotot agar Pemerintah Indonesia tidak mengganggu dana untuk pembangunan ibu kota baru, cuy. Weleh-weleh, kalau ini sih emang pedes banget ya, gengs – kayak omongan tetangga. Hehehe.

Akibat dari perkatannya itu, cuy, mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini diancam akan dipolisikan oleh Opung Luhut kalau tidak meminta maaf. Wadadaww, Pak Said Didu apa gak takut sama Opung? Doi kan “lord” yang mempunyai power besar di Indonesia. Kalau masyarakat biasa mungkin sudah keder ya, cuy.

View this post on Instagram

Mudik #lebaran2020 Keluar Jakarta, #Covid_19 Kemana-Mana.. #politikindonesia #pinterpolitik #indonesialawancorona #indonesialawancovid19 #waspadacorona

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 31, 2020 at 5:15pm PDT

Tapi, ngomong-ngomong nih, gengs, ketika wabah Covid-19 ini melanda Indonesia memang Opung Luhut dapat kritik pedas cukup sering ya. Bahkan, sebelumnya juga doi mendapatkan kritik pedas dari ekonom senior Universitas Indonesia (UI), yaitu Faisal Basri. Dalam cuitan Twitter-nya, doi menilai bahwa Luhut Panjaitan lebih berbahaya dari Covid-19.

Busettt, kalau ini sih gak kalah pedes cuy dengan kritik yang dilontarkan oleh Said Didu. Kalau jaman sekarang sih nyebutnya “julit banget” – gak kalah sama ibu-ibu kalau lagi nongkrong bareng. Hehehe.

Pasca-cuitan Faisal Basri ini trending, Jubir Menko Maritim dan Investasi langsung memberikan respon singkat. Jodi Mahardi mengatakan bahwa manusia mempunyai batas kesabaran. Ini sih namanya tanggapan minimalis tapi menggigit cuy. Hehehe.

Kira-kira nih, kalau Faisal Basri dan Said Didu bergabung melawan Opung Luhut, siapa ya yang akan menang? Upsss, mungkin hanya waktu yang dapat menjawab. Hehehe,

Lebih jauh dari itu, kalau para pakar dan pejabat saling serang dan gak ada yang mau ngalah seperti ini, terus nasib kita sebagai masyarakat biasa gimana ya gengs?

Padahal, yang kita harapkan sih sebenarnya simpel, cuy, dalam kondisi seperti sekarang, yaitu solusi dari berbagai kalangan. Bukan malah tontonan perkelahian seperti ini. Hadeuuhh. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]emua hal di dunia ini memang berpasang-pasangan ya gengs. Ada kanan-kiri, atas-bawah, baik-buruk, juga pria-wanita. Tapi kalau sampai saat ini masih jomblo, berarti nasib baik memang belum berpihak sama kamu ya gengs. Hehehe.

Dalam membuat kebijakan sebuah negara juga tidak jauh berbeda dari itu semua loh. Pasti ada yang setuju, tapi juga ada yang menolak. Namanya juga ngurus orang banyak, memang gak gampang cuy.

Nah ini terjadi pada Menko Polhukam Wiranto yang berinisiatif untuk membentuk tim hukum nasional. Niatnya sih mungkin ingin memberikan kado terindah sebelum berahirnya masa jabatan. Eh ternyata malah banyak kekurangannya dan dikritik oleh banyak pihak. Seperti diberitakan, Wiranto ingin membentuk tim nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, dan pemikiran para tokoh yang melanggar hukum pasca Pemilu. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga berisi aturan untuk menangkap siapa saja yang memunculkan ujaran kebencian dan cacian kepada presiden yang secara sah masih menjabat.

Waduh, kalau ceritanya seperti ini, dapat dipastikan akan memunculkan polemik yang bikin gaduh. Tapi, kalau sudah gaduh dan banyak yang protes, nanti malah dibilang makar. Hadeh.

Kebijakan yang masih dalam gagasan ini memang mendapat tanggapan dari berbagai pihak loh gengs. Mereka menganggap bahwa kebijakan ini akan mencederai, bahkan mengebiri sistem demokrasi di Indonesia. Bahkan, praktiknya mirip-mirip dengan yang terjadi di era Orde Baru. Hmm, kangen Soeharto nih pak? Upppss.

Menko Polhukam Wiranto berinisiatif membentuk tim hukum nasional. Niatnya sih ingin memberikan kado terindah sebelum berahirnya masa jabatan. Eh malah banyak kekurangan dan dikritik oleh banyak pihak.
Share on X

Protes keberatan ini salah satunya dikeluarkan oleh Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR. Doi mengatakan bahwa sejak awal, pemerintah mengalami kegagalan dalam memahami narasi demokrasi, sehingga muncul kesesatan berfikir dalam merumuskan sebuah kebijakan.

Bahkan nih gengs, Fahri juga mengusulkan agar dibentuk tim rakyat agar bisa berimbang. Ada tim hukum nasional, juga ada tim rakyat yang berfungsi sebagai penilai ucapan pejabat pemerintah yang melanggar hukum dan merongrong dari dalam. Waduh, ibaratnya membentuk tim tandingan ya cuy.

Tidak jauh berbeda dengan Fahri, mantan pejabat di Kementerian ESDM, Said Didu juga memberikan respon keras terhadap rencana Wiranto tersebut loh gengs. Doi menganggap bahwa apa yang dicanangkan oleh Wiranto merupakan sebuah bentuk ancaman nyata terhadap para tokoh dan media.

Tuh kan, jadinya banyak yang menolak dan protes. Lagian nih, seharusnya sebagai Menko Polhukam, Wiranto sadar bahwa kebijakan yang akan dibuat itu bertentangan dengan prinsip kebabasan dan demokrasi. Lha kalau pengen kembali ke era Orde Baru mah nggak gini-gini juga kali caranya pak. Ini namanya pengingkaran reformasi 1998. (F46)

PinterPolitik.com

“Nationalism is power hunger tempered by self-deception.”

:: George Orwell (1903-1950), novelis dan penulis esay ::

[dropcap]T[/dropcap]anggal 21 Desember 2018 lalu mungkin bukan Jumat biasa untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain karena angkanya yang cantik – 2112 (tanggal 21 bulan 12) – hari itu adalah saat ketika sang presiden mengumumkan secara resmi “kembalinya” PT Freeport Indonesia (PTFI) ke pangkuan ibu pertiwi. Demikianlah bahasa yang digunakan Jokowi di akun-akun media sosialnya saat itu.

Pencapian tersebut merupakan lanjutan dari penandatanganan pengambilalihan saham PTFI – lewat pembelian hak partisipasi milik perusahaan tambang asal Inggris-Australia, Rio Tinto – oleh perusahaan pelat merah, PT Inalum pada September 2018 lalu. Dan akhir tahun ini memang kesepakatan tersebut telah difinalisasi.

Sebab, ketika unsur politik telah masuk dan isu nasionalisme ekonomi menjadi jualannya, maka selalu ada “lapar kekuasaan” yang mengintip dari balik terowongan-terowongan bawah tanah di bukit Grasberg.
Share on X

Menariknya, proses tersebut kemudian mendatangkan perdebatan dan pro kontra. Isu yang mencuat adalah terakait harga yang cukup mahal yang harus dibayarkan oleh Inalum untuk saham tersebut, yang totalnya mencapai Rp 56 triliun. Pembayarannya pun didapat dari pinjaman luar negeri (global bond).

Argumentasi yang muncul – utamanya dari kubu yang berseberangan dengan Jokowi – umumnya mempertanyakan mengapa pemerintah harus membeli saham tersebut karena jika kontrak tersebut berakhir pada 2021, menurut kelompok tersebut, kepemilikan akan otomatis jatuh ke tangan Indonesia. Yang lain mempertanyakan secara spesifik tentang mengapa Inalum harus berutang dari luar negeri untuk membayar saham tersebut.

Terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Said Didu membuat sebuah Kuliah Twitter (kultwit) dalam tajuk “Simalakama” untuk meluruskan pertanyaan-pertanyaan yang ada, sekaligus membeberkan beberapa fakta menarik di baliknya.

Secara khusus, pria yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai salah satu komisaris PT Bukit Asam ini menyinggung muatan politik yang ada di dalamnya, termasuk potensi pelanggaran kewajiban terkait dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat operasi PTFI, serta kemungkinan masalah pajak di masa mendatang.

47. #simalakama. Fakta butir 46 menunjukkan bhw siapapun presidennya saat ini proses thdp freeport akan terjadi krn dlm rangka pelaksanaan UU Minerba dan akan berakhirnya Kontrak Karya generasi II. Justru kalau terjadi overdosis pernyataan prestasi politik maka timbul pro-kontra

— Muhammad Said Didu (@saididu) December 27, 2018

Dengan isu nasionalisme ekonomi yang kini “dijual” jelang Pilpres 2019, pertanyaannya adalah apakah hal tersebut sepadan dengan berbagai persoalan yang ada di belakangnya?

Kembalinya Nasionalisme Ekonomi

Dalam kultwit sepanjang 100 postingan tersebut, Said Didu membeberkan secara komprehensif persoalan yang terjadi di seputaran divestasi saham PTFI tersebut.

Misalnya, alasan pemerintah harus membelinya adalah karena sesuai dengan ketentuan korporasi dan kontrak karya yang telah ditandatangani di masa lalu, serta demi menjamin kelangsungan operasi tambang tersebut. Pasalnya, jika menggunakan logika nasionalisme yang menunggu hingga kontrak tersebut berakhir pada 2021, akan ada dampak teknis dan non-teknis terkait operasi tambang tersebut yang justru merugikan negara.

Lalu, terkait isu harga yang dianggap terlalu mahal, Said Didu menyebutkan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena perhitungan yang digunakan adalah menggunakan standar korporasi internasional.

Sementara, persoalan mengapa harus dibiayai oleh utang luar negeri adalah karena persoalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kala itu sedang dalam kondisi lemah. Jika menggunakan pinjaman dolar AS dari dalam negeri, maka justru akan berdampak pada makin lemahnya nilai mata uang garuda.

Hal menarik lain yang juga disinggung oleh Said Didu adalah terkait unsur politik yang kuat di sekitaran proses divestasi saham tersebut. Unsur politik tersebut – yang menurutnya “overdosis” – terlihat dalam klaim-klaim pasca kesuksesan pengambilalihan saham itu.

View this post on Instagram

Isu Freeport menjadi obrolan jelang tahun politik Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #freeport #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 31, 2018 at 2:13am PST

Beberapa klaim termasuk yang mendiskreditkan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dianggap tidak melakukan apa pun. Secara gamblang, Said Didu menyebut era SBY punya andil lewat Memorandum of Understanding (MoU) yang menjadi jalan masuk untuk proses divestasi di era Jokowi ini, sehingga tidak pantas jika ada yang menilai sebaliknya.

Selain itu, meskipun tidak menunjuk secara langsung, namun bisa dipastikan bahwa unsur politik yang dimaksud oleh staf ahli Menteri ESDM di era Sudirman Said itu juga berhubungan dengan tahun politik yang sudah di depan mata. Presiden Jokowi memang menggunakan divestasi saham PTFI ini sebagai salah satu “jualan” kampanye politiknya untuk kembali meraih kursi kekuasaan di periode kedua.

Bagaimanapun juga, isu divestasi saham PTFI ini punya nilai jual yang besar di hadapan publik karena menggambarkan persoalan nasionalisme ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan ulasan banyak pihak yang menyebut bahwa isu nasionalisme ekonomi berpotensi menjadi isu sentral dan utama dalam kampanye politik di 2019. Apalagi, pasca Jokowi memilih Ma’ruf Amin yang adalah seorang ulama sebagai cawapresnya, potensi surutnya isu politik identitas semakin besar terjadi.

Hal ini sejalan dengan artikel yang diturunkan oleh Bloomberg pada pertengahan September 2018 lalu. Portal tersebut memang menyorot kembalinya isu nasionalisme ekonomi ke panggung politik Indonesia jelang kontestasi Pilpres 2019, dan sekalipun menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, dampaknya terhadap pemenangan Pilpres tetap saja sangat besar.

Peran kunci isu nasionalisme ekonomi juga sempat digambarkan oleh mantan diplomat Australia dan pengamat isu intelijen, Ken Ward. Dalam tulisannya di Nikkei Asian Review, ia menyebutkan bahwa isu-isu pengambilalihan asset-aset tambang dengan PTFI salah satu di dalamnya, akan menjadi sentral perdebatan di masa kampanye dan akan menentukan hasil akhir pemilihan.

Sebagai catatan, baik Jokowi maupun Prabowo Subianto sama-sama menggunakan isu nasionalisme ekonomi untuk menjaring sebanyak-banyaknya pemilih.

Jokowi menggunakan wacana nasionalisasi – termasuk misalnya mewajibkan perusahaan-perusahaan minyak asing untuk menjual produksinya ke Pertamina – sementara Prabowo menggunakan narasi “kebocoran kekayaan nasional” dan pengambilalihan aset yang dikuasai asing.

Strategi Kampanye, Sebuah Ilusi

Persoalan nasionalisme ekonomi ini juga digunakan oleh Presiden AS Donald Trump pada Pilpres negara tersebut tahun 2016 lalu. Kala itu, wacana nasionalisme dibangun Trump yang menganggap warga negaranya tidak mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakan ekonomi dan perdagangan bebas.

Isu proteksi ekonomi pun mengemuka ke hadapan publik dan efektif menaikkan tingkat keterpilihannya, sekalipun kemudian meluber menjadi nasionalisme di bidang lain, katakanlah macam xenophobia.

Analis kebijakan imigrasi dari Cato Institute, Alex Nowrasteh dalam tulisannya untuk Foundation for Economic Education (FEE) menyebutkan bahwa isu nasionalisme memang selalu punya kekuatan untuk menggerakkan pemilih karena kemampuannya beradaptasi dan membuat justifikasi terhadap peningkatan kekuatan politik faksi-faksi tertentu, atau bahkan pemerintah yang ingin melanggengkan kekuasaannya.

View this post on Instagram

Freeport Indonesia kembali ke pangkuan ibu pertiwi! Hari ini, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya menyampaikan bahwa saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51,2 persen sudah beralih ke Indonesia melalui PT Inalum. Momen di penghujung tahun ini sungguh bersejarah, Freeport yang beroperasi di Indonesia sejak 1973, baru hari ini kita kuasai dengan kepemilikan saham mayoritas. Segala pendapatan dari Freeport nantinya, baik berupa pajak, non-pajak, royalti, dan lain-lain akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara khusus saya sampaikan selamat kepada masyarakat di Papua, yang akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada, selain tentu saja mendapatkan pajak daerahnya.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Dec 21, 2018 at 4:48am PST

Hal tersebut menjadi semakin kuat ketika dipadankan dengan persoalan ekonomi yang memang menjadi konsen utama masyarakat pada umumnya.

Dalam konteks PTFI, tentu saja Jokowi mendapatkan momentumnya menggunakan isu nasionalisme tersebut. Namun, persoalannya adalah divestasi saham PTFI ini masih meninggalkan masalah.

Said Didu misalnya menyebutkan bahwa sekalipun 51 persen saham PTFI sudah dikuasai oleh Indonesia, namun Freeport McMoran sebagai induk perusahaan masih memegang kendali menunjuk dewan direksi dan komisaris.

Selain itu, muncul pula persoalan terkait kemungkinan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas harus menanggung risiko kerugian akibat kerusakan lingkungan.

Sebelumya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang menyebutkan adanya indikasi kerugian di sektor lingkungan yang total mencapai Rp 185 triliun. Produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PTFI jumlahnya antara 150-200 ribu ton per hari. Belum lagi masalah pajak yang juga disebut-sebut berpotensi menjadi kendala di masa depan.

Artinya memang ada banyak masalah yang harus ditangani dengan baik pasca pengambilalihan saham ini. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi bunga kampanye bertajuk nasionalisme ekonomi yang sekedari dijual jelang Pilpres saja.

Pada akhirnya memang tidak dapat dipungkiri pernyataan-pernyataan Said Didu sangat mungkin punya bias politik. Jika diperhatikan dari aktivitas akun media sosialnya memang ada kecenderung pria penggemar klub sepak bola Manchester City ini “mendukung” kubu yang berseberangan dengan Jokowi. Mungkin karena persoalan yang terjadi di Bukit Asam, atau karena kedekatannya dengan Sudirman Said yang kini telah ada di kubu Prabowo, tidak ada yang tahu pasti.

Walaupun demikian, intisari pernyataannya untuk tidak mencampuradukkan politik dan persoalan PTFI memang penting untuk diperhartikan. Sebab, ketika unsur politik telah masuk dan isu nasionalisme ekonomi menjadi jualannya, maka seperti kata George Orwell di awal tulisan ini, selalu ada “lapar kekuasaan” yang mengintip dari balik terowongan-terowongan bawah tanah tambang di bukit Grasberg. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]pa salahnya sih kita bermimpi bisa punya mobil nasional? Apa salahnya kita bermimpi bisa memproduksi mobil yang 90 persen buatan lokal? Kenapa sih banyak sekali orang di negeri ini yang sukanya nyinyir dan tidak percaya diri dengan kemampuan anak bangsa sendiri? Weleh-weleh.

Hmmm, mungkin salah kita terlalu banyak bermimpi, jadi saking enaknya bermimpi jadi malas bangun dan bekerja melawan kenyataan. Ckckck.

Zaman dahulu kala, negeri ini pernah memiliki mobil nasional yang diberi nama Timor.

Walaupun sayang berjuta sayang nasib Timor harus berujung dengan tragis. Industri mobil nasional itu terpaksa harus gulung tikar sebab krisis ekonomi yang terjadi di Asia – walaupun sih mobilnya cuma ganti merek doang dan aslinya bikinan Korea Selatan.

Nah, mengapa sampai hari ini Indonesia yang sudah terbebas dari krisis dan dengan pertumbuhan ekoknomi yang cukup baik, belum juga memiliki mobil nasional?

Mengapa pemerintahan Jokowi yang katanya punya niat bikin mobil nasional malah memberi izin industri mobil Tiongkok berdiri di Indonesia dengan pabrik berukuran jutaan hektar?

Apakah ini pertanda pemerintah tidak ada niatan baik untuk memiliki industri mobil nasional? Benarkan mitos bahwa kita akan selalu menjadi budak di negeri sendiri ternyata suatu hal yang nyata? Weleh-weleh.

Pada tahun 2012, presiden kita yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, memang berhasil menarik perhatian berjut pasang mata bersamaan juga dengan jutaan imajinasi masyarakat Indonesia yang menginginkan  mobil Esemka menjadi mobil nasional.

Sebenarnya rakyat Indonesia termasuk eyke sangat berharap, negeri ini bisa berdikari dalam bidang teknologi otomotif. Mengapa? Jelas gengs, coba saja kalian hitung ada berapa banyak jumlah sepeda motor dan mobil yang melintas didepan mata kalian. Setelah itu coba hitung berapa sekiranya keuntungan yang akan didapat negara jika berhasil memonopoli itu.

Tidak hanya negara yang untung, keuntungan mobil nasional pun bisa diputar untuk keperluan lainnya yang pasti demi mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bangsa.
Share on X

Tetapi sayang gengs, harapan yang sempat digaungkan Jokowi itu harus terus menjadi polemik. Menurut mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu, pada tahun 2012 mobil Esemka pernah ditolak karena tidak masuk akal.

Mengapa mobil nasional dikatakan tidak masuk akal? Hmm, bagaimana tidak masuk akal, bisnis otomotif di negeri ini bagaikan tambang emas yang bergelimpangan di jalan raya.

Hmm, intinya gengs percaya lah mengapa barang itu tidak masuk akal karena produsen mobil dari Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok pasti menekan. Mereka takut pemerintah kita memonopoli pasar, jadi mau tidak mau pemerintah pun harus tunduk dengan bandit-bandit internasional itu. Dan bodohnya mengapa pejabat kita mudah sekali ditekan-tekan. Itu orang atau squishy sih? Wkwwkwk. (G35)