PinterPolitik.com 

Setelah secara resmi masuk ke struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU), Erick Thohir tampaknya memiliki prospek karier politik yang cerah ke depan. Terutama dengan “saldo” tabungan dan investasi sosiopolitiknya. 

Pekan lalu, Erick diberikan kepercayaan sebagai Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dirinya menggantikan posisi KH Ulil Abshar Abdalla. 

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan Lakpesdam dicanangkan menjadi “Bappenas-nya” organisasi massa Islam itu di bawah kepemimpinan Erick. 

Gus Yahya menyebut frasa “teknokrasi” dalam pernyataannya terkait posisi Erick di kepengurusan PBNU dan mengatakan sang Menteri BUMN memiliki pengalaman dan track record kinerja positif yang relevan. 

Dengan resmi menjadi “anak rohis”, predikat Erick tampaknya kian lengkap. Sebelumnya, Erick menjadi “anak bola” setelah menjadi Ketum PSSI, “anak event” saat mengkoordinir pagelaran Asian Games 2018, hingga “anak basket” saat menjadi sosok di balik kesuksesan klub Satria Muda. 

Selain predikat “anak politik” berkat kepiawaiannya saat sukses menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019, dirinya juga merupakan “anak bisnis” sejati bersama Mahaka Group. 

Kembali ke predikat barunya sebagai “anak rohis”, satu pertanyaan mengganjal kiranya mengemuka, yakni mengapa PBNU mempercayakan posisi itu kepada Erick yang notabene memiliki irisan politik praktis, termasuk di Pemilu dan Pilpres 2024? Bukankah PBNU telah menegaskan ketidakberpihakan politik mereka? 

Simbiosis Baru, Erick-NU? 

Erick merupakan aktor yang pangkalnya adalah produk politik Reformasi. Saat Orde Baru (Orba), sistem patronase menempatkan konglomerat sebagai klien atau subordinat dan tak leluasa masuk ke dalam politik. 

Atas nama kebebasan politik dan demokrasi, Reformasi kemudian membuka jalan bagi para pemilik kapital besar untuk masuk ke gelanggang politik. 

Dan saat berbicara politik, terdapat irisan di antara entitas maupun aktor politik dengan entitas pemilik basis massa seperti organisasi kemasyarakatan (ormas). 

Spesifik pada case NU, mereka selalu menjadi magnet bagi para entitas maupun aktor politik tadi untuk me-relate-kan diri dengan ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Baik secara langsung, maupun klaim tertentu. 

Saat ceruk suara menjadi kepentingan para entitas maupun aktor politik, aspek suntikan yang bersifat materiil terkadang menjadi bentuk simbiosis yang diterima oleh NU maupun perpanjangan tangan mereka seperti pesantren-pesantren. 

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul Tiket Pilpres Erick Ada di NU?, disebutkan bahwa untuk mendapatkan suara NU, praktik yang kerap dilakukan adalah mendekati pondok-pondok NU di daerah. Bukan hanya sekadar menampilkan gestur sebagai bagian dari NU. 

Afirmasi atas postulat tersebut terlihat dari strategi yang sempat dilakukan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. 

Greg Fealy dalam Nahdlatul Ulama and the politics trap menyebut menjelang Pemilu 2014, Cak Imin khawatir PKB tak mampu memenuhi ambang batas parlemen 3,5 persen. Dia kemudian merancang dua strategi untuk mengamankan dukungan NU. 

Pertama, Cak Imin disebut “mengikat” NU dengan penyaluran dana dan aset. Seluruh kader PKB yang duduk di DPR maupun DPRD diinstruksikan untuk memberikan dana bulanan rutin kepada NU untuk keperluan administrasi.  

Posisi para kader di legislatif juga disebut digunakan untuk merengkuh dana bagi program sosial dan keagamaan NU. Bahkan, di bawah komando Cak Imin, PKB juga menjamin jika partai dibubarkan, maka semua asetnya akan dilimpahkan ke NU. 

Kedua, Cak Imin sukses merangkul pengusaha kaya yang dapat mendanai program pemilunya di sejumlah komunitas NU di daerah pemilihan (dapil) PKB di Jawa Timur dan Jawa Tengah.  

Secara spesifik, Fealy menyebut nama pemilik Lion Air, Rusdi Kirana, yang berhasil dibujuk masuk partai dan menjadi wakil ketua umum partai. 

Menurut Fealy, resultan dari dua strategi tersebut terlihat dari dukungan simbolis Said Aqil Siradj maupun Ma’ruf Amin kepada PKB. Tak hanya itu, di Pemilu 2014 banyak pula kiai NU yang secara terbuka mendukung PKB. 

Namun, saat ini Cak Imin dan NU diketahui tak lagi mesra seperti di masa lalu. Gus Yahya kerap terlibat ketegangan dengan Cak Imin yang kemungkinan karena perbedaan visi pribadi. 

Penjelasan di atas kiranya dapat menjadi lentera untuk melihat secara jelas masuknya Erick ke struktur PBNU, sekaligus dapat menjawab mengapa NU memberikan panggung bagi sosok yang memiliki probabilitas kepentingan politik. 

Satu hal yang menarik, predikat Erick lebih relevan disebut sebagai konglomerat, bukan warga NU “tulen”. 

Saat mencari benang merah kedekatan Erick dengan NU di bawah kepemimpinan Gus Yaqut, kemungkinannya tak lain, adalah untuk mengisi simbiosis dengan aktor seperti Cak Imin, PKB, dan sosok seperti Rusdi Kirana yang “hilang”. 

Lalu, jika interpretasi motif NU demikian, bagaimana dengan motif dan kepentingan Erick? 

Investasi Politik Erick 2029? 

Sebelum puncak kemesraan Erick dengan masuk ke struktur kepengurusan PBNU, keduanya telah menjalin pendekatan sejak Menteri BUMN itu menjadi Ketua Pengarah Panitia Peringatan Satu Abad NU pada Februari 2023 lalu. 

Erick juga menjadi aktor utama yang mengaktualisasikan ide Gus Yahya untuk membentuk Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU). 

Menurut Ketua Tanfidziyah PBNU Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Alissa Wahid, Erick berjanji BUMNU akan mendapat suntikan dana dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang meliputi BNI, BTN, Bank Mandiri, dan BRI. 

Gelagat itu setidaknya membuat interpretasi di bagian sebelumnya menemui relevansinya. 

Lalu, frasa “simbiosis” di sisi Erick sendiri agaknya tak akan jauh dari “investasi” bagi karier politiknya ke depan. 

Dengan menjadi bagian dari NU secara organisasi, predikat “anak” segalanya kiranya bisa menjadi keuntungan dan peningkatan daya tawar politik. 

Sebagaimana yang terjadi di realita politik Indonesia, restu maupun dukungan pertama dan utama bukanlah simpati rakyat, melainkan dukungan para elite. 

Dengan kapitalisasi basis massa seperti dari ceruk pengusaha, audiens sepak bola, hingga warga NU, Erick kiranya tengah membentuk impresi diri sebagai sosok yang paling potensial di kontestasi elektoral yang akan datang. 

Muaranya, mungkin saja ekspektasi Erick adalah para entitas dan aktor politik yang “mencari” dirinya, bukan sebaliknya, seperti yang tampak terjadi jelang penentuan cawapres 2024 di mana Erick sempat masuk bursa cawapres. 

Akan tetapi, jabatan Ketum PSSI dan Menteri BUMN yang menjadi instrumennya mendapat predikat “anak” apa saja tak akan digenggam selamanya. Oleh karena itu, Erick membutuhkan lobi politik lain untuk memperpanjang konsesi jabatan seksi tersebut demi keleluasaan manuvernya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

PinterPolitik.com

Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan perkiraan angka di sekitar 227 juta jiwa penduduk, menurut data dari Kementerian Agama (Kemenag). Menjadi hal yang lumrah juga kemudian jika salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia dianggap sebagai organisasi Muslim terbesar. Organisasi tersebut tidak lain adalah Nahdlatul Ulama (NU).

Sebagai wadah Muslim terbesar, tidak jarang kader unggulan NU menjadi orang yang diandalkan negara untuk urusan pemerintahan. Mulai dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjadi presiden Indonesia pertama dari kalangan NU, sampai Ma’ruf Amin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres). Kita tidak bisa mengabaikan bagaimana tokoh tersohor di NU dapat juga menjadi tokoh negara dengan daya tarik politik.

Baca Juga: MUI Kritik SKB, Manuver Tersirat Ma’ruf Amin?

Oleh karena itu, tidak heran jika masyarakat memberikan perhatian penuh pada Muktamar ke-34 Pengurus Besar NU (PBNU) yang akan digelar di Lampung, tanggal 23-25 Desember 2021 nanti. Pasalnya, dalam acara ini akan dipilih ketua umum (ketum) dan Rais Aam NU yang baru.

Berdasarkan survei yang dilakukan Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), petahana Ketum PBNU yaitu KH Said Aqil Siradj disebut sebagai salah satu calon yang memiliki dukungan besar untuk kembali memimpin, ini artinya jika ia terpilih, akan jadi ketum tiga periode.

Lalu, bagaimana publik NU, atau nahdliyin, menanggapi ini? Seperti apa “daya tawar” Said Aqil jika disandingkan dengan nama-nama lain yang ada di bursa ketum?

Tiga Periode atau Regenerasi?

Berdasarkan survei yang dilakukan Indostrategic, urutan hasil survei elektabilitas calon Ketum PBNU adalah KH Marzuki Mustamar di posisi pertama dengan 24,7 persen, kemudian KH Hasan Mutawakkil Alallah 22,2 persen, KH Said Aqil Siradj 14,8 persen, dan keempat adalah KH Bahaudin Nursalim (Gus Baha) dengan dukungan sebesar 12,4 persen.

Walaupun Said Aqil berada di posisi ketiga, ia masih memiliki kesempatan yang cukup besar, mengingat pria kelahiran tahun 1953 itu dianggap oleh beberapa pengamat memiliki daya tarik politik tersendiri dan juga memiliki kedekatan dengan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Faktor ini cukup penting karena NU tidak hanya meyakini politik keummatan, tetapi juga politik kebangsaan. Hal ini diutarakan oleh tokoh agama sekaligus pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia (BIMA), KH Imam Jazuli.

Ia mengatakan bahwa seorang Ketum PBNU haruslah seorang politisi ulung, motivasinya adalah agar NU tidak menjadi bulan-bulanan oknum politik yang hanya sekadar ingin memanfaatkan dukungan kaum Islam. Ketum yang handal politik juga mampu membawa kepentingan ummat agar tidak hanya jadi arus pinggiran.

Di internal jajaran eksekutif NU, contohnya dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Helmy Faishal Zaini, terlihat memberi dukungan kuat pada Said Aqil agar dapat jadi ketum tiga periode. Helmy menegaskan bahwa tak ada persoalan mengenai isu regenerasi di kepemimpinan Said Aqil selama ini.

Ia menilai Said Aqil sudah melakukan regenerasi yang luar biasa di tubuh PBNU. Helmy justru beranggapan dengan kepemimpinan tiga periode Said, kedepannya, kiai-kiai milenial akan lebih didorong untuk mengisi jajaran PBNU. Helmy juga mengklaim banyak kiai sepuh di PBNU yang mendukung Said Aqil.

Sementara itu, aspirasi adanya regenerasi Ketum PBNU telah diungkapkan oleh beberapa pihak, contohnya Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Muhammad Haerul Amri. Ia mengatakan bahwa meskipun tidak ada larangan, regenerasi adalah kebutuhan zaman. Amri juga mengambil contoh bagaimana dulu KH Hasyim Muzadi menolak untuk dicalonkan kembali menjadi ketum dengan alasan memberi ruang pada kader-kader muda untuk memimpin.

Ketua Ikatan Gus-gus Indonesia (IGGI), Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) juga melemparkan pendapatnya. Katanya, sudah banyak gus-gus muda berkompeten yang “mengantre”. Dengan mengambil contoh nama KH Mutawakkil dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Fahrur berharap Said bisa sadar bahwa tidak perlu ada ketum tiga periode.

Gus Yahya sendiri baru-baru ini  menyatakan maju sebagai calon ketum dan telah mendapat dukungan Pengurus Wilayah dan Cabang NU (PW/PCNU) se-Sumatera Selatan (Sumsel). Selayang pandang, Gus Yahya adalah kakak dari Menag saat ini, Yaqut Cholil Qoumas. Pada saat pemilihan Menag, nama Yahya juga sempat mencuat di katalog calon menteri Jokowi.

Baca Juga: Ahok dan NU dalam Semangat Kapitalisme Islam

Kemudian, nama besar yang sempat muncul juga adalah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini sempat digadangkan menjadi ketum PBNU yang paling tepat. Ia juga pernah menyebutkan keinginannya untuk menyalonkan diri pada Maret lalu. Tetapi sampai saat ini, Cak Imin sendiri belum memberikan pernyataan resmi tentang pencalonan dirinya di Muktamar Lampung nanti.

Jika kita merujuk ke teori faksionalisasi Francoise Boucek, sepertinya saat ini PBNU memiliki kecenderungan terbentuknya faksi-faksi dukungan calon ketum. Sesuai keadaan saat ini, tampaknya kita bisa menyebut faksionalisasi ini masuk ke kategori kompetitif, di mana akan mengarah ke fragmentasi internal NU. Namun di sisi lain faksi-faksi ini dapat menghasilkan hal yang menguntungkan karena adanya kesadaran bersama untuk terus membangun organisasi, apalagi jika tidak ada perseteruan di level ideologis.

Oleh karena ini juga, visi dan misi yang akan diutarakan oleh para calon ketum nantinya akan sangat berpengaruh, terlebih lagi dalam bagaimana calon ketum membangkitkan motivasi Islam Nusantara di tengah keadaan politik yang serba mengedepankan pragmatisme.

Lantas, terlepas dari siapa saja yang masuk bursa Ketum PBNU, apa yang bisa dipelajari dari dua periode kepemimpinan Said Aqil?

Pembelajaran Kepemimpinan Said Aqil?

Meskipun keterlibatan PBNU dalam permasalahan sosial-politik, khususnya dalam pemberantasan radikalisme saat ini cukup dikagumi, mulai muncul pandangan yang menilai kepemimpinan Said Aqil terlalu mengarah ke politik praktis. Umam menyebut NU saat ini menjadi kekuatan yang sangat menarik untuk didekati oleh beragam kepentingan politik sebagai “bemper” untuk melindungi kepentingan politik mereka dari serangan kelompok Islam konservatif.

Atas pernyataan ini, penulis teringat dengan tulisan dari Greg Fealy yang berjudul Nahdlatul Ulama and the Politics Trap. Di sini, Fealy mengatakan bahwa saat ini ada upaya dari pemerintah untuk mengunci dukungan dari NU dan ini membuat mereka terjebak secara politik.

Hal ini menurut Fealy dimulai dari kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) silam. Fealy melihat Jokowi pada saat itu mengunjungi PBNU untuk mencari tahu mengapa NU tidak begitu suportif terhadap Ahok, terutama mengingat jumlah nahdliyin di kabinet. Ketua PBNU Kiai Said Aqil Siroj dan anggota PBNU lainnya blak-blakan mengatakan kepada Presiden bahwa meski ada anggota-anggota NU di kabinet, NU sendiri hanya menerima sedikit manfaat langsung dari pemerintahan Jokowi, kata Fealy.

Lanjutnya, terkait politik praktis, Fealy juga mengungkapkan ada kekhawatiran mengenai upaya PKB mempolitisasi NU. Ia sebut ini dengan istilah “PKB-isasi NU”. Terkait Said Aqil, Fealy mengambil contoh pada pemilihan umum (pemilu) 2014 di mana pada saat kampanye, baik Kiai Said Aqil maupun Kiai Ma’ruf Amin memberikan dukungan simbolis kepada PKB dan banyak kiai NU secara terbuka mendukung PKB. PKB meraih 9 persen pada pemilihan, menjadikannya sekali lagi partai Islam dengan peringkat tertinggi.

Mungkin memang benar, ada indikasi-indikasi politik praktis dalam kepemimpinan NU, tetapi sesungguhnya hal itu tidak menjadi ancaman besar. Karena kembali ke perkataan Imam Jazuli, NU memang kental kaitannya dengan politik, terutama dari segi keummatan dan kebangsaan.

Baca Juga: Cak Imin Buat PKB Jadi Golkar?

Untuk pemilihan nanti, penulis memandang Muktamar ke-34 akan sangat menarik karena selain adanya faksionalisasi – antara pendukung gus muda dan gus sepuh, pemilihan ketum juga akan dilakukan secara voting, atau melalui suara terbesar.

Oleh karena itu, terlepas dari pendapat berbagai pengamat, ketum yang akan dipilih untuk PBNU akan benar-benar bergantung pada nahdliyin NU, khususnya dari sektor PW dan PCNU. Jika memang ke depannya semakin banyak pengurus di level tersebut yang memberi dukungan selain kepada Said Aqil, maka bukan tidak mungkin PBNU akan memiliki ketum baru. Pandangan ini sempat disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Rabithah Ma’ahid Islamiyah NU (PW RMI-NU) DKI Jakarta, Rakhmad Zailani Kiki.

Sementara itu, untuk pemilihan rais aam, disebutkan hanya akan melibatkan suara kiai sepuh. Karena hal ini, penulis melihat, jika Said Aqil kalah untuk posisi ketum, masih ada kesempatan bagi dirinya untuk maju sebagai rais aam, jika memang para sepuh menganggap pantas. (D74)

PinterPolitik.com

Relasi antara Islam dan negara di Indonesia seolah tidak pernah selesai. Meski para pendiri bangsa ini telah sepakat satu suara mengenai dasar dan bentuk negara, pada kenyataannya sampai sekarang perdebatan seputar agama dan negara masih saja mengemuka.

Pasca berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, kita menyaksikan sendiri bagaimana ruang publik kita diramaikan oleh wacana dan narasi yang ingin membuka kembali kotak pandora bernama Piagam Jakarta. Ujung dari wacana dan narasi itu bisa ditebak, yakni upaya mengubah ideologi Pancasila dan menggantinya dengan khilafah.

Wacana itu kian mendapat angin segar ketika gerakan Islam trans-nasional mulai mendominasi ruang publik dengan corak keislamannya yang politis-ideologis. Gerakan Islam trans-nasional itu lantas bermetamorfosis menjadi jaringan ekstremisme dalam Islam yang sepak terjangnya mengancam keutuhan NKRI.

Kini, keberadaan kelompok-kelompok yang secara terbuka menentang Pancasila benar-benar membuat pemerintah kewalahan. Gerakan mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi, melainkan secara terang-terangan. Bahkan, meski sejumla organisasi yang dinilai gencar mengampanyekan khilafah sudah dibubarkan, wacana tentang negara Islam tetap nyaring terdengar.

Beruntung, bangsa ini masih memiliki dua ormas Islam besar yang setia menjadi benteng bagi tegaknya NKRI, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah, sebagaimana kita tahu, selalu memegang teguh komitmen untuk setia pada Pancasila, NKRI dan UUD 1945.

Haedar Nashir, Ketua Umum Muhammadiyah dalam bukunya Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia menyebut bahwa konsep negara-bangsa (nation-state) dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 yang saat ini diterapkan di Indonesia merupakan representasi dari ajaran Islam, khususnya mengenai fiqih siyasah (fikih politik).

Sementara, NU seperti kita tahu selalu menunjukkan aksi nyata dalam menjaga NKRI dari penetrasi kelompok radikal, baik radikal kiri maupun kanan. Komitmen NU untuk menjaga NKRI agaknya tidak perlu diragukan lagi.

Sejak era awal kemerdekaan hingga sekarang di era Reformasi, NU tidak pernah lelah menjaga dan merawat nasionalisme. Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj dalam sebuah pidatonya pernah menyampaikan bahwa menjaga perdamaian dan keamanan negara merupakan bagian dari syiar Islam. Adalah mustahil untuk memperjuangkan tegaknya Islam jika negara dan masyarakat berada dalam kondisi kacau dan dilanda konflik.

Mengedepankan Kepentingan Kolektif

Argumen Muhammadiyah dan NU ihwal menjaga keutuhan negara itu sejalan dengan konsep fiqih prioritas yang dikemukakan oleh Yusuf al Qardlawi dalam kitabnya Fiqh al Awlawiyat. Dalam kitab fenomenalnya itu Syekh Qardlawi menekankan pentingnya mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan privat dan mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan individual.

Menurut Al Qardlawi, menjaga negara merupakan bagian dari urusan publik dan menjadi kewajiban kolektif. Menjaga negara, sebagaimana dikemukakan oleh Qardlawi berarti berpartisipasi dalam menegakkan kemakmuran dan kedamaian umat manusia. Hal itu merupakan ajaran pokok dalam agama Islam yang tidak boleh diabaikan.

Dalam konteks inilah, gagasan mengenai fiqih prioritas patut dikembangkan dalam konteks Indonesia yang belakangan didera krisis nasionalisme akut. Fiqih prioritas tidak membedakan atau memisahkan antara urusan agama dan negara sebagaimana paham sekulerisme.

Namun demikian, fiqih prioritas juga tidak lantas sama dengan paham teokrasi yang menganggap negara sebagai representasi dari kehendak Tuhan. Fiqih prioritas mengajarkan cara pandang yang progresif dalam melihat relasi agama dan negara.

Dalam gagasan fiqih prioritas, negara adalah induk utama kehidupan berbangsa – di mana semua entitas atau kelompok menempati posisi yang setara serta memiliki hak sekaligus tanggung jawab yang sama. Sementara, agama ialah salah satu varian yang membuka jalan menuju kerahmatan, kemaslahatan dan kesejahteraan. Agama dalam hal ini bisa menjadi salah satu variabel yang memperkuat konsolidasi kebangsaan.

Maka, ditinjau dari perspektif fiqih prioritas, menjaga negara ialah bentuk kewajiban kolektif yang harus ditunaikan oleh seluruh elemen bangsa. Jika ada kelompok masyarakat yang mengingkari kewajibannya menjaga negara, maka sejatinya ia tengah menodai identitas keislamannya.

Di dalam Islam, diajarkan bahwa kecintaaan pada tanah air adalah bagian dari iman (hubbul withan minal iman). Sebagai kaum beragama, kita wajib merawat bangsa dan negara dengan baik. Dalam konteks ini, setidaknya ada tiga langkah yang bisa kita upayakan untuk menjaga negara (hizfud daulah).

Pertama, sebagai individu kita harus berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang pluralistik. Pola pikir inklusif dalam menyikapi perbedaan agama dan budaya harus terus-menerus dikembangkan sebagai spirit dan laku hidup. Al Quran sendiri menegaskan bahwa Allah sengaja menciptakan manusia dengan beraneka macam jenis kelamin, suku, bangsa dan ras agar manusia bisa saling mengenal satu sama lain.

Kedua, sebagai kaum beragama, kita wajib menempatkan agama sebagai alat pemersatu bangsa bukan sebaliknya menjadi penyebab perpecahan dan konflik. Agama idealnya diposisikan sebagai kekuatan yang bisa memperkuat sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan keberadaan agama, diharapkan masyarakat dapat hidup sesuai dengan norma dan etika yang menjunjung tinggi sikap moderat, seimbang dan adil.

Ketiga, sebagai bagian dari bangsa kita wajib mempraktikkan perilaku beradab serta mengedepankan prinsip kewargaan multikultural dalam kehidupan. Masyarakat perlu membangun sebuah jejaring intelektualisme dan gerakan sosial yang bertujuan mewujudkan relasi sosial yang sehat dan solid. Jejaring sosial ini akan berfungsi meminimalisir potensi gesekan yang mungkin terjadi di tengah kondisi masyarakat yang plural.

Dalam konteks inilah, Pancasila yang merupakan saripati dari ajaran para leluhur Nusantara bisa dijadikan sebagai modal sosial untuk menggerakkan individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan kolektif. Tujuan kolektif inilah yang akan menyatukan kita dalam satu komitmen bersama untuk menjaga negara sekaligus agama dalam satu tarikan nafas.

Tulisan milik Rendy Merta Rahim, Penulis Lepas.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Kemarin, Mensesneg Pratikno dikabarkan menyambangi kediaman Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj untuk menyerahkan naskah UU Ciptaker. Terasa semakin istimewa karena segmen organisasi Islam seolah menjadi yang perdana menerima salinan dan sosialisasi tersebut dibanding kalangan lainnya yang resisten seperti kelompok buruh atau mahasiswa. Lantas, apakah ihwal di baliknya?

PinterPolitik.com

Setelah tensi penolakan UU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) tampaknya mulai mereda, pemerintah pusat mulai bermanuver untuk menyukseskan regulasi tersebut secara paripurna.

Yang terbaru, ahad kemarin Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno secara khusus menyambangi kediaman Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj untuk menyerahkan “eksemplar” UU Ciptaker yang telah dihaturkan DPR ke Istana pada 14 Oktober lalu.

Tak hanya NU, salinan tersebut juga diserahkan kepada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyiddin Junaidi serta Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Namun nama terakhir urung ditemui karena tengah berada di luar kota.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengonfirmasi hal tersebut dan mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan Mensesneg adalah pendelegasian langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, lawatan Pratikno juga disebut sebagai bentuk sosialisasi serta menjaring masukan atas rencana kodifikasi aturan turunan Ciptaker, baik yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Sebelumnya, PBNU dan Muhammadiyah memang telah menyatakan sikap penolakan atas substansi, proses perumusan, hingga pengesahan UU Ciptaker.

Meskipun terkesan terlambat karena baru secara aktif melakukan sosialisasi Ciptaker saat ini, langkah yang ditempuh Presiden Jokowi melalui Mensesneg tersebut tampak menampilkan gestur yang berbeda.

Seperti yang jamak publik tangkap, pemerintah – baik DPR maupun pemerintah pusat – sebelumnya dikatakan tak memberikan ruang dan nilai-nilai demokratis dalam penyusunan Omnibus Law Ciptaker.

Bahkan pemerintah disebut memanifestasikan apa yang oleh Fareed Zakaria sebut sebagai illiberal democracy atau demokrasi iliberal a.k.a. demokrasi semu.

Demokrasi iliberal sendiri terjadi saat pemerintahan suatu negara tetap melaksanakan metode-metode demokrasi seperti pemilu. Akan tetapi dalam praktiknya, kebebasan sipil terkekang dalam berbagai bentuk sehingga warga negaranya tidak mengetahui dan tidak dapat berpartisipasi dalam demokrasi positif dan tata kelola check and balance pemerintah yang seharusnya.

Kecenderungan demokrasi iliberal di Indonesia dikatakan oleh Rachael Diprose dalam tulisannya yang berjudul Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn, tumbuh di samping agenda ekonomi pemerintah, yang semakin jelas di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Ihwal tersebut juga seolah terafirmasi dalam sebuah tulisan di The Asia Pasific Journal yang berjudul The Illiberal Turn in Indonesian Democracy, di mana memberikan sampel penggubahan Omnibus Law Ciptaker sebagai bagian dari tendensi iliberal.

Plus, menjadi makin “sempurna” ketika partisipasi, nilai dasar, dan praktik demokratis tidak diakomodasi sepanjang penyusunan RUU Ciptaker yang kulminasinya adalah pengesahan regulasi sapu jagat itu pada 5 Oktober silam.

Dengan kecenderungan memanifestasikan demokrasi iliberal, termasuk dalam konteks UU Ciptaker, mengapa saat ini pemerintah justru mengupayakan praktik demokratis dengan melakukan sosialisasi “istimewa” seperti yang dilakukan Mensesneg? Dan mengapa pula keistimewaan tersebut tampak memprioritaskan segmen organisasi Islam, utamanya dengan eksistensi NU di dalamnya?

Sekali Iliberal, Tetap Iliberal?

Dalam publikasinya yang berjudul The Rise of Illiberal Democracy, Fareed Zakaria memulainya dengan sebuah kekhawatiran bahwa banyak pemerintahan demokratis seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lainnya mulai dari Eropa hingga Asia, memiliki kecenderungan mempraktikkan demokrasi iliberal.

Ini adalah praktik yang dilakukan pemerintah dengan beragam cara dalam membatasi atau menekan kebebasan sipil agar warga negara terputus dari pengetahuan situasional apapun dalam pemerintahan.

Kendati demikian, Zakaria menyebut bahwa dalam atmosfer demokrasi iliberal yang tengah berlangsung sendiri, pemerintah dapat melakukan upaya dan praktik yang seolah demokratis untuk mendapatkan legitimasi dan “kekuatan ekstra”.

Mengacu pada asumsi tersebut, jika memang kecenderungan demokrasi iliberal dalam tatanan politik dan pemerintahan Indonesia saat ini benar adanya, boleh jadi manuver Presiden Jokowi dengan mengutus seorang Mensesneg untuk menyerahkan naskah UU Ciptaker sekaligus menyosialisasikannya kepada segmen kelompok Islam merupakan upaya merengkuh legitimasi dan kekuatan jika berkaca pada resistensi regulasi sapu jagat itu sebelumnya.

Apalagi, Gustav Brown dalam Civic Islam: Muhammadiyah, NU and the Organisational Logic of Consensus-making in Indonesia mengatakan bahwa organisasi besar Islam seperti yang menjadi “misi Mensesneg” memainkan peran dan pengaruh penting dalam mereproduksi norma demokrasi atas keberpihakan atau tidaknya mereka pada komitmen dan kebijakan pemerintah.

Secara historis, sejak dekade 80 dan 90-an organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah dan NU secara progresif mengambil posisi bahwa mereka dapat dan harus bertindak sebagai pengawas institusional atas kekuasaan negara, plus sebagai sebuah platform yang efektif bagi kohesi sosial di antara masyarakat.

Transisi ke era reformasi semakin menegaskan posisi tersebut yang Brown katakan tercermin dari bagaimana prominennya peran kedua organisasi dalam sejumlah kebijakan negara yang menuai polemik masif dan luas seperti regulasi mengenai antipornografi hingga status hukum Ahmadiyah.

Artinya, relevansi dari organisasi Islam yang disebut Brown tersebut juga dinilai menjadi justifikasi tersendiri yang menambah relevansi upaya perengkuhan legitimasi dan kekuatan pemerintah, yang tampaknya telah dirumuskan sebelum Mensesneg Pratikno bertandang ke segmen organisasi Islam prominen pasca derajat resistensi UU Ciptaker sedikit mereda.

Menarik kemudian ketika secara spesifik perhatian difokuskan pada NU. Ya, kunjungan dari seorang dengan level menteri untuk melobi secara langsung sang Ketua Umum dalam konteks UU Ciptaker bukanlah yang pertama dalam dua pekan terakhir.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan hal serupa seperti Pratikno saat pekan lalu sowan ke kediaman Said Aqil untuk menjelaskan UU Ciptaker.

Lalu, apa yang dapat dimaknai dari langkah pemerintah tersebut pada konteks NU?

NU Dikhianati atau Tak Terwakilkan?

Selain dari signifikansi organisasi Islam dalam blantika politik dan pemerintahan, pemerintah yang terkesan harus repot-repot melakukan sosialisasi kepada segmen tersebut seolah menggambarkan salah satu hulu dari demokrasi iliberal itu sendiri.

Seperti sebuah hubungan kausalitas, kecenderungan demokrasi iliberal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah dalam hal ini juga pada akhirnya membutuhkan dukungan, legitimasi, dan kekuatan tersendiri dari kelompok tersebut, membuat serangkaian lobi memang harus dilakukan, wabil khusus kepada NU.

Anna Grzymala-Busse, ahli politik asal Stanford University mengatakan bahwa kegagalan partai politik (parpol) yang mana para politisinya cenderung korup, termasuk dalam hal keterwakilan, merupakan penyebab yang jelas dari kecenderungan fenomena iliberalisme dalam demokrasi saat ini.

Postulat dari Grzymala-Busse tersebut tampaknya menjadi cukup relevan selain untuk menjelaskan kecenderungan demokrasi iliberal pada konteks UU Ciptaker, juga dalam mendeskripsikan sebuah masalah keterwakilan.

Selain dinilai memang merupakan “kebutuhan” pemerintah, pendekatan kepada organisasi Islam terkait UU Ciptaker khususnya pada NU tampaknya juga dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk kegagalan parpol, terutama yang bernafaskan Islam dalam mewakili konstituennya.

Padahal jika melihat sejarahnya, NU dan konstelasi parpol di tanah air plus bagaimana hubungannya berpengaruh dalam politik dan pemerintahan, memiliki korelasi dua arah dan signifikansi yang tidak bisa dikatakan kecil.

Saifuddin Zuhri dalam Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia menyebut NU memiliki fase transformasi yang juga dapat menggambarkan bagaimana keterwakilan mereka dalam politik dan pemerintahan.

Mulai dari menjadi parpol independen, berfusi dengan Masyumi maupun PPP, hingga kembali ke cita-cita awal para pendirinya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang membatasi diri dari politik.

Meski begitu, keterkaitan serta keterwakilan NU dengan dan melalui parpol tampaknya tak lantas sirna sepenuhnya, apalagi ketika PKB terbentuk dan Gus Dur sebagai tokoh organisasi menjadi kepala negara di awal 2000-an.

Namun di era kekinian, “dukungan moral” kepada PKB dan Ma’ruf Amin pada pesta demokrasi 2019 lalu seolah bertepuk sebelah tangan saat penolakan NU terhadap UU Ciptaker tak terakomodir dan tampak menjadi titik balik bagi NU dan keterwakilannya secara politik dan pemerintahan.

Said Aqil bahkan sempat memberikan sentilan cukup telak menyikapi ketidakterwakilan dengan mengatakan bahwa suara rakyat dibutuhkan hanya saat sedang Pilkada, Pileg, ataupun Pilpres, namun ketika sudah selesai suara tersebut diabaikan.

Sebelum Mensenseg, “pendekatan” pertama yang dilakukan melalui Menaker Ida Fauziyah sendiri seolah buntu dan NU bergeming bahwa akan tetap melakukan menggugat UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK). Plus, justru mempertanyakan penjelasan yang tidak diusahakan pemerintah sebelum pengesahan regulasi tersebut.

Yang kemudian ihwal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah langkah Presiden Jokowi mengutus Mensesneg akan berhasil “meluluhkan” NU agar setidaknya membatalkan rencana judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Sejumlah pihak akan menggugat UU Omnibus Law Cipta Kerja ke MK.

PinterPolitik.com

Dalam sebuah persaingan dan perseteruan, menang dan kalah adalah dua hal yang biasa terjadi. Pemilihan umum (Pemilu) 2019 lalu misalnya, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemenangan dan kekalahan bisa datang pada siapa saja. Hehe.

Ya, hingga akhir 2019 lalu, persoalan mengenai kemenangan dan kekalahan dalam Pilpres tampaknya belum selesai juga. Kabarnya nih, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan tidak memenuhi janjinya guna memberikan dana pinjaman pada kelompok-kelompok tertentu, yakni kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Janji untuk memberikan kredit murah senilai Rp 1,5 triliun itu kabarnya telah tertuang dalam sebuah nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pengurus Besar NU (PBNU). Ketua PBNU Said Aqil Siradj kabarnya sampai-sampai harus menagih janji Bu Sri Mulyani nih.

Waduh, gimana nih, Bu Menkeu? Boleh jadi, kredit murah itu baik juga buat pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Kan, Bu Sri Mulyani juga pernah bilang kalau UMKM perlu menjadi tumpuan ekonomi Indonesia.

View this post on Instagram

Akhir laga NU VS FPI?⠀ ⠀ Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com⠀⠀ ⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 2, 2019 at 10:00pm PDT

Eits, tapi tunggu dulu. Kata Bu Menkeu nih, program kredit tersebut sudah dijalankan dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Namun, tampaknya, PBNU belum puas nih. Pasalnya, kredit tersebut dinilai tak semurah yang dijanjikan dan dianggap tidak layak bagi rakyat kecil dengan bunga kredit yang terlalu mahal.

Waduh, kekecewaan dari PBNU ini tampaknya juga tak dapat dibendung nih. Pasalnya, kalau kata Pak Kiai Said Aqil, beliau merasa suara PBNU hanya dimanfaatkan oleh pihak tertentu dalam Pilpres 2019 lalu.

Uniknya, kekecewaan dari Pak Kiai Said Aqil ini ditanggapi nih oleh Haikal Hassan Baras – seorang aktivis 212. Beliau menilai bahwa itu sudah menjadi tingkah laku pemerintah – yakni dengan memanfaatkan suara dalam Pemilu dan ditinggalkan ketika telah selesai.

Wah, kalau dilihat dari komentar Haikal Hassan, PBNU dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini seperti memiliki persamaan nasib dalam pusaran Pilpres 2019 – yakni sama-sama merasa kecewa pada pihak-pihak yang didukung. Bila satu pihak kecewa karena calonnya ternyata kini menjadi bagian dari pemerintahan, satu lagi kecewa karena merasa janjinya tak dipenuhi oleh pemerintah.

Hmm, apakah habis ini PBNU masuk barisan kecewa seperti PA 212? Mungkin nggak ya organisasi tersebut bakal seterusnya mengkritik pemerintah? Apalagi nih, Pak Wakil Presiden kan juga berasal dari NU. Hmm, kita tunggu aja deh kelanjutannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Who gives a f**k who made it? I penetrate it and innovate it” – Logic, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mungkin tengah pusing memikirkan masa depan pemerintahannya di periode kedua. Setelah berbagai partai politik melontarkan permintaannya atas jatah menteri di Kabinet Kerja 2.0, kini muncul organisasi lain yang disinyalir juga meminta jatah menteri.

Organisasi Islam yang melahirkan sosok Ma’ruf Amin, Nahdlatul Ulama (NU), disebut-sebut akan mendapatkan porsi kabinet. Bahkan, sinyal bahwa NU ingin mendapatkan posisi-posisi strategis dalam pemerintahan tersebut pernah dilontarkan oleh Ketua Pengurus Besar NU (PBNU) Said Aqil Siradj.

Pada awal 2019 lalu, Said Aqil menyatakan bahwa peran-peran penting perlu dipegang oleh NU, seperti menteri agama. Menurutnya, dengan memegang peran-peran tersebut, NU dapat menjaga kaidah Islam Nusantara di Indonesia.

Mungkin, Said Aqil melihat keinginan tersebut semakin nyata dapat terjadi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan Jokowi-Ma’ruf sebagai paslon yang terpilih dalam Pilpres 2019. Tak ingin ketinggalan dari parpol-parpol lain, Ketua PBNU tersebut turut melontarkan kemungkinan NU untuk mendapatkan posisi-posisi strategis. Bahkan, NU dinilai siap bila mendapatkan jatah di luar Menag.

Namun, teguran datang dari salah satu sosok NU lain, yaitu Yenny Wahid. Putri dari presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut mengingatkan petinggi-petinggi NU untuk kembali pada Khittah NU 1926 yang menjadi dasar organisasi tersebut agar tak terikat dengan organisasi politik dan kemasyarakatan lain.

"Saya selalu mengatakan bahwa NU bukan partai politik. Tapi NU harus ikut membangun nasionalisme, kebangsaan dengan politik nasional, bukan politik praktis, bukan politik jabatan" – Buya @saidaqil #AkalSaidAqil #OpsiMetroTV @Metro_TV @OpsiMetroTV

— Bawang Telur (@mmuzaqi_) March 25, 2019

Dengan teguran Yenny tersebut, beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Bagaimanakah sejarah NU hingga berujung pada adanya Khittah NU 1926? Lalu, mengapa NU tetap dianggap layak mendapatkan posisi-posisi strategis di kabinet kedua Jokowi meskipun ada Khittah tersebut?

Khittah NU 1926

Dalam sejarah panjang NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, politik turut memainkan peran. Namun, sejarah juga mencatat bahwa beberapa elemen internal NU tidak menghendaki organisasi ini untuk terlibat dalam politik.

NU memang pernah terlibat dalam dinamika politik Indonesia. Keterlibatannya yang paling terlihat adalah ketika organisasi tersebut memisahkan diri dari partai Islam besar Masyumi pada tahun 1952 dan terlibat dalam Pemilu 1955.

Robin Bush dalam bukunya yang berjudul Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia menjelaskan bahwa dorongan internal NU agar kembali pada fungsi sosial dan keagamaannya ini telah muncul sejak tahun 1959 dan semakin memuncak pada periode awal dekade 1980-an akibat perkembangan politik eksternal dan internal pada pertengahan dekade 1970-an.

Pasalnya, internal Partai Persatuan Pembangunan – partai fusi dari partai-partai Islam – mulai mengalami perpecahan antara NU dan Parmusi atas berbagai isu dan kebijakan pemerintahan Soeharto yang berujung pada marginalisasi NU dalam PPP. Belum lagi, perbedaan pendapat turut mewarnai tubuh internal NU antara kubu Cipete yang dipimpin oleh Idham Chalid dan kubu Situbondo yang dipimpin oleh As’ad Syamsul Arifin.

Bush pun menjelaskan bahwa konflik internal NU ini memunculkan generasi baru yang sebagian besar merupakan cucu dari pendiri-pendiri NU, seperti Gus Dur, Masdar Mas’udi, Mahbub Djunaidi, dan lain-lain.

Sosok-sosok intelek yang disebut oleh Bush sebagai Kelompok G ini lah yang menjadi cikal bakal bagi Gerakan Kembali ke Khittah 1926 yang meminta para pemimpin NU untuk menarik organisasinya dari urusan politik. Puncak dari gerakan ini terjadi pada Muktamar NU ke-27 pada tahun 1984 yang berhasil memberikan tiga keputusan. Salah satunya adalah untuk mengembalikan NU pada khittah-nya.

Namun, Bush menilai kemenangan kelompok ini di NU juga menggambarkan kompleksitas dalam tubuh organisasi tersebut. Pasalnya, partai baru yang basis suaranya sebagian besar dari NU – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – turut berdiri pada tahun 1998. Apalagi, salah satu sosok Kelompok G, Gus Dur, turut mengincar jabatan presiden.

Gagasan Khittah '26 di NU menjadi problematis dengan keterlibatan organisasi tersebut dalam politik.
Share on X

Dilema NU atas keterlibatannya dalam politik tampaknya masih berlangsung hingga sekarang. Dalam Pilpres 2019 lalu, NU sendiri turut tertarik dalam dinamika kontestasi antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno – di mana beberapa petinggi NU secara terbuka mendukung paslon nomor urut 01.

Jatah Menteri NU

Bentuk dukungan NU pada Jokowi-Ma’ruf tampaknya bukan tanpa imbalan. Pasalnya, beberapa petinggi organisasi tersebut turut memberikan sinyal pada sang presiden untuk memberikan jatah menteri kepada NU.

Pemberian jatah menteri ini lah yang dapat disebut sebagai patronase politik. Menurut Daniel Baracskay, salah satu bentuk dari patronase politik adalah pemberian posisi-posisi pemerintahan dengan dasar kesetiaan partisan. Dalam arti lain, pemberian posisi-posisi tersebut merupakan bentuk penghargaan pada pihak-pihak yang membantu kandidat terpilih dalam suatu Pemilu.

Bentuk patronase semacam ini juga dikenal dengan istilah spoils system. Dalam sistem ini, menurut Roy Gardner dalam tulisannya yang berjudul A Theory of Spoils System, pemenang akan membagikan spoils – posisi-posisi pemerintahan yang dapat dialokasikan ­­­­– pada koalisinya.

Bisa jadi, Said Aqil ingin mengingatkan Jokowi mengenai sumbangsih besar yang diberikan oleh NU terhadap kemenangannya dalam Pilpres 2019. Seperti yang dikatakan Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), dukungan NU yang menjadi faktor utama kemenangan Jokowi menjadi dasar bagi organisasi Islam tersebut untuk meminta jatah tambahan.

Apa yang dikatakan oleh Gus Ali bisa saja beralasan. Pasalnya, NU memang dinilai memiliki kontribusi besar bagi kemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Naila Shofia dari Bocconi University dan Tom Pepinsky dari Cornell University dalam tulisan mereka di New Mandala berusaha mengukur kontribusi suara NU bagi Jokowi-Ma’ruf. Apalagi, Ma’ruf sendiri merupakan figur yang berasal dari organisasi tersebut.

Shofia dan Pepinsky menjelaskan bahwa NU tidak memberikan keuntungan pada Jokowi. Namun, sumbangsih basis suara organisasi tersebut lebih pada menutup kekurangan yang dimiliki Jokowi di kalangan NU yang terlihat pada Pilpres 2014.

View this post on Instagram

Yenny Wahid menegur pengurus NU terkait langkah mereka meminta jatah menteri ke Jokowi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #yennywahid #nu #menteri #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 11, 2019 at 12:04am PDT

Hasil tersebut semakin menunjukkan bahwa Ma’ruf memberikan bantuan yang penting bagi Jokowi. Penelitian yang dilakukan Shofia dan Pepinsky tersebut menjelaskan Jokowi berhasil mengambil suara – yang sebelumnya tidak didapatkannya pada tahun 2014 – dari wilayah-wilayah yang didominasi oleh NU dan masyarakat Jawa.

Dengan peran Ma’ruf yang dianggap penting tersebut, Shofia dan Pepinsky pun mempertanyakan mengenai bagaimana NU akan membentuk dinamika politik dalam Jokowi 2.0. Mungkin, usulan jatah menteri NU ini lah yang dapat menjadi jawaban bagi pertanyaan Shofia dan Pepinsky.

Bisa jadi, dengan besarnya kontribusi tersebut, NU ingin kembali mengincar posisi Menag yang beberapa kali Said Aqil lontarkan. Seperti yang dijelaskan oleh Martin van Bruinessen dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s Ulama and Politics, NU selalu mengisi jabatan tersebut sejak tahun 1951 hingga tahun 1971.

Menariknya lagi, adanya upaya untuk mengincar posisi-posisi kabinet oleh NU ini bisa saja merupakan bentuk manuver dari PKB yang disebut-sebut tengah menggenggam organisasi tersebut. Jika kita tilik kembali tulisan Greg Fealy dari Australian National University (ANU) pada tahun 2018 di New Mandala, keterkaitan NU dan PKB semakin erat – mengingat adanya penetrasi PKB terhadap kepemimpinan NU.

Ketum PKB Muhaimain Iskandar (Cak Imin) sendiri mengakui sempat menemui Ma’ruf guna membahas jatah menteri. Selain itu, partainya bisa saja juga mendapatkan porsi lebih besar dengan adanya permintaan PKB untuk memisahkan jatah menteri partainya dengan NU. PPP sendiri tampaknya keberatan dengan adanya jatah menteri untuk NU.

Tentunya, gambaran dinamika politik ini belum dapat terlihat secara jelas. Semua penentuan jatah menteri ini tetap kembali ke keputusan Jokowi sendiri.

Namun, jika benar begitu, lirik rapper Logic pun menjadi relevan. Petinggi-petinggi di NU berinovasi dengan organisasinya melalui permintaan atas posisi-posisi politik di pemerintah tanpa memedulikan khittah-nya yang seharusnya melepaskan organisasi tersebut dari kontestasi politik. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]ndonesia merupakan negara kesatuan yang dihuni oleh berjuta manusia di dalamnya. Manusianya pun beraneka ragam, dari suku, ras, dan agama. Atas dasar itu, kedamaian dan keharmonisan masyarakat menjadi impian yang teramat mewah. Tas Hermes Syahrini mah lewat…

Ya, kedamaian di negeri ini itu sulit banget didapat. Jangankan beda golongan, satu golongan beda isi kepala aja bisa ribut. Ngeri-ngeri edan memang negeri kita ini.

Dengan kondisi yang seperti ini, harusnya para pemuka agama bisa menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat. Sebagian ada yang melakukannya, sebagian yang lain? Hmmm… sibuk ceramah yang bukan-bukan. Misalnya saja, ada ceramah yang mengharam-haramkan pilihan politik orang lain. Ckckck.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj yang sudah biasa tampil dengan retorika perdamaian antar umat beragama aja bisa kepeleset lidah, gaes. Kayak waktu di acara Harlah Muslimat NU ke-73 kemarin.

Awalnya nasihatnya sih bagus ya, menyerukan agar warga NU harus bisa berperan dalam berbagai bidang di masyarakat. Tapi kemudian dia bilang, imam masjid, khatib, KUA, harus dipegang orang NU. kalau dipegang selain NU, salah semua.

Waduhh, kalau gitu apa kabar imam-imam lain yang nggak NU ya? Salah semua? Kalau salah berarti…

Manusia diciptakan dimuka bumi untuk menjadi khalifah. Allah nggak pernah bilang harus NU...
Share on X

Mungkin Pak Kiai agak lupa kalau NKRI ini terdiri dari banyak golongan dan ormas, bukan NU saja. Ngapa jadi apa-apa harus kader NU? Mudah-mudahan pernyataan itu gak serius ya, kasian kader ormas lain soalnya.

Eh, bukan cuma kasian sih, di tahun politik seperti ini, ucapan apapun sangat bisa dipelintir dan berkonsekuensi panjang. Gimana kalau ada kader ormas atau golongan lain yang tidak terima dan responsnya berlebihan?

Sekjen PBNU Ahmad Helmy Faishal Zaini mengatakan, ungkapan Said Aqil itu hanya bermaksud menyeru kader NU agar menguasai urusan agama. Biar lebih semangat. Dan itu hal yang wajar.

Ormas Islam besar lainnya, Muhammadiyah, jelas angkat suara akibat pernyataan itu. Tokoh Muhammadiyah  Anwar Abbas bilang kalau pernyataan Said tidak mencerminkan akal sehat, bisa mengancam persatuan dan kesatuan umat.

Ya, semoga ancaman persautan dan kesatuan umat itu tidak muncul ya. Bisa berabe kalau ada ancaman itu di tahun politik kayak sekarang. (E36)