PinterPolitik.com

Dalam sebuah persaingan dan perseteruan, menang dan kalah adalah dua hal yang biasa terjadi. Pemilihan umum (Pemilu) 2019 lalu misalnya, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemenangan dan kekalahan bisa datang pada siapa saja. Hehe.

Ya, hingga akhir 2019 lalu, persoalan mengenai kemenangan dan kekalahan dalam Pilpres tampaknya belum selesai juga. Kabarnya nih, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan tidak memenuhi janjinya guna memberikan dana pinjaman pada kelompok-kelompok tertentu, yakni kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Janji untuk memberikan kredit murah senilai Rp 1,5 triliun itu kabarnya telah tertuang dalam sebuah nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pengurus Besar NU (PBNU). Ketua PBNU Said Aqil Siradj kabarnya sampai-sampai harus menagih janji Bu Sri Mulyani nih.

Waduh, gimana nih, Bu Menkeu? Boleh jadi, kredit murah itu baik juga buat pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Kan, Bu Sri Mulyani juga pernah bilang kalau UMKM perlu menjadi tumpuan ekonomi Indonesia.

View this post on Instagram

Akhir laga NU VS FPI?⠀ ⠀ Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com⠀⠀ ⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 2, 2019 at 10:00pm PDT

Eits, tapi tunggu dulu. Kata Bu Menkeu nih, program kredit tersebut sudah dijalankan dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Namun, tampaknya, PBNU belum puas nih. Pasalnya, kredit tersebut dinilai tak semurah yang dijanjikan dan dianggap tidak layak bagi rakyat kecil dengan bunga kredit yang terlalu mahal.

Waduh, kekecewaan dari PBNU ini tampaknya juga tak dapat dibendung nih. Pasalnya, kalau kata Pak Kiai Said Aqil, beliau merasa suara PBNU hanya dimanfaatkan oleh pihak tertentu dalam Pilpres 2019 lalu.

Uniknya, kekecewaan dari Pak Kiai Said Aqil ini ditanggapi nih oleh Haikal Hassan Baras – seorang aktivis 212. Beliau menilai bahwa itu sudah menjadi tingkah laku pemerintah – yakni dengan memanfaatkan suara dalam Pemilu dan ditinggalkan ketika telah selesai.

Wah, kalau dilihat dari komentar Haikal Hassan, PBNU dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini seperti memiliki persamaan nasib dalam pusaran Pilpres 2019 – yakni sama-sama merasa kecewa pada pihak-pihak yang didukung. Bila satu pihak kecewa karena calonnya ternyata kini menjadi bagian dari pemerintahan, satu lagi kecewa karena merasa janjinya tak dipenuhi oleh pemerintah.

Hmm, apakah habis ini PBNU masuk barisan kecewa seperti PA 212? Mungkin nggak ya organisasi tersebut bakal seterusnya mengkritik pemerintah? Apalagi nih, Pak Wakil Presiden kan juga berasal dari NU. Hmm, kita tunggu aja deh kelanjutannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Who gives a f**k who made it? I penetrate it and innovate it” – Logic, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mungkin tengah pusing memikirkan masa depan pemerintahannya di periode kedua. Setelah berbagai partai politik melontarkan permintaannya atas jatah menteri di Kabinet Kerja 2.0, kini muncul organisasi lain yang disinyalir juga meminta jatah menteri.

Organisasi Islam yang melahirkan sosok Ma’ruf Amin, Nahdlatul Ulama (NU), disebut-sebut akan mendapatkan porsi kabinet. Bahkan, sinyal bahwa NU ingin mendapatkan posisi-posisi strategis dalam pemerintahan tersebut pernah dilontarkan oleh Ketua Pengurus Besar NU (PBNU) Said Aqil Siradj.

Pada awal 2019 lalu, Said Aqil menyatakan bahwa peran-peran penting perlu dipegang oleh NU, seperti menteri agama. Menurutnya, dengan memegang peran-peran tersebut, NU dapat menjaga kaidah Islam Nusantara di Indonesia.

Mungkin, Said Aqil melihat keinginan tersebut semakin nyata dapat terjadi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan Jokowi-Ma’ruf sebagai paslon yang terpilih dalam Pilpres 2019. Tak ingin ketinggalan dari parpol-parpol lain, Ketua PBNU tersebut turut melontarkan kemungkinan NU untuk mendapatkan posisi-posisi strategis. Bahkan, NU dinilai siap bila mendapatkan jatah di luar Menag.

Namun, teguran datang dari salah satu sosok NU lain, yaitu Yenny Wahid. Putri dari presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut mengingatkan petinggi-petinggi NU untuk kembali pada Khittah NU 1926 yang menjadi dasar organisasi tersebut agar tak terikat dengan organisasi politik dan kemasyarakatan lain.

"Saya selalu mengatakan bahwa NU bukan partai politik. Tapi NU harus ikut membangun nasionalisme, kebangsaan dengan politik nasional, bukan politik praktis, bukan politik jabatan" – Buya @saidaqil #AkalSaidAqil #OpsiMetroTV @Metro_TV @OpsiMetroTV

— Bawang Telur (@mmuzaqi_) March 25, 2019

Dengan teguran Yenny tersebut, beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Bagaimanakah sejarah NU hingga berujung pada adanya Khittah NU 1926? Lalu, mengapa NU tetap dianggap layak mendapatkan posisi-posisi strategis di kabinet kedua Jokowi meskipun ada Khittah tersebut?

Khittah NU 1926

Dalam sejarah panjang NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, politik turut memainkan peran. Namun, sejarah juga mencatat bahwa beberapa elemen internal NU tidak menghendaki organisasi ini untuk terlibat dalam politik.

NU memang pernah terlibat dalam dinamika politik Indonesia. Keterlibatannya yang paling terlihat adalah ketika organisasi tersebut memisahkan diri dari partai Islam besar Masyumi pada tahun 1952 dan terlibat dalam Pemilu 1955.

Robin Bush dalam bukunya yang berjudul Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia menjelaskan bahwa dorongan internal NU agar kembali pada fungsi sosial dan keagamaannya ini telah muncul sejak tahun 1959 dan semakin memuncak pada periode awal dekade 1980-an akibat perkembangan politik eksternal dan internal pada pertengahan dekade 1970-an.

Pasalnya, internal Partai Persatuan Pembangunan – partai fusi dari partai-partai Islam – mulai mengalami perpecahan antara NU dan Parmusi atas berbagai isu dan kebijakan pemerintahan Soeharto yang berujung pada marginalisasi NU dalam PPP. Belum lagi, perbedaan pendapat turut mewarnai tubuh internal NU antara kubu Cipete yang dipimpin oleh Idham Chalid dan kubu Situbondo yang dipimpin oleh As’ad Syamsul Arifin.

Bush pun menjelaskan bahwa konflik internal NU ini memunculkan generasi baru yang sebagian besar merupakan cucu dari pendiri-pendiri NU, seperti Gus Dur, Masdar Mas’udi, Mahbub Djunaidi, dan lain-lain.

Sosok-sosok intelek yang disebut oleh Bush sebagai Kelompok G ini lah yang menjadi cikal bakal bagi Gerakan Kembali ke Khittah 1926 yang meminta para pemimpin NU untuk menarik organisasinya dari urusan politik. Puncak dari gerakan ini terjadi pada Muktamar NU ke-27 pada tahun 1984 yang berhasil memberikan tiga keputusan. Salah satunya adalah untuk mengembalikan NU pada khittah-nya.

Namun, Bush menilai kemenangan kelompok ini di NU juga menggambarkan kompleksitas dalam tubuh organisasi tersebut. Pasalnya, partai baru yang basis suaranya sebagian besar dari NU – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – turut berdiri pada tahun 1998. Apalagi, salah satu sosok Kelompok G, Gus Dur, turut mengincar jabatan presiden.

Gagasan Khittah '26 di NU menjadi problematis dengan keterlibatan organisasi tersebut dalam politik.
Share on X

Dilema NU atas keterlibatannya dalam politik tampaknya masih berlangsung hingga sekarang. Dalam Pilpres 2019 lalu, NU sendiri turut tertarik dalam dinamika kontestasi antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno – di mana beberapa petinggi NU secara terbuka mendukung paslon nomor urut 01.

Jatah Menteri NU

Bentuk dukungan NU pada Jokowi-Ma’ruf tampaknya bukan tanpa imbalan. Pasalnya, beberapa petinggi organisasi tersebut turut memberikan sinyal pada sang presiden untuk memberikan jatah menteri kepada NU.

Pemberian jatah menteri ini lah yang dapat disebut sebagai patronase politik. Menurut Daniel Baracskay, salah satu bentuk dari patronase politik adalah pemberian posisi-posisi pemerintahan dengan dasar kesetiaan partisan. Dalam arti lain, pemberian posisi-posisi tersebut merupakan bentuk penghargaan pada pihak-pihak yang membantu kandidat terpilih dalam suatu Pemilu.

Bentuk patronase semacam ini juga dikenal dengan istilah spoils system. Dalam sistem ini, menurut Roy Gardner dalam tulisannya yang berjudul A Theory of Spoils System, pemenang akan membagikan spoils – posisi-posisi pemerintahan yang dapat dialokasikan ­­­­– pada koalisinya.

Bisa jadi, Said Aqil ingin mengingatkan Jokowi mengenai sumbangsih besar yang diberikan oleh NU terhadap kemenangannya dalam Pilpres 2019. Seperti yang dikatakan Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), dukungan NU yang menjadi faktor utama kemenangan Jokowi menjadi dasar bagi organisasi Islam tersebut untuk meminta jatah tambahan.

Apa yang dikatakan oleh Gus Ali bisa saja beralasan. Pasalnya, NU memang dinilai memiliki kontribusi besar bagi kemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Naila Shofia dari Bocconi University dan Tom Pepinsky dari Cornell University dalam tulisan mereka di New Mandala berusaha mengukur kontribusi suara NU bagi Jokowi-Ma’ruf. Apalagi, Ma’ruf sendiri merupakan figur yang berasal dari organisasi tersebut.

Shofia dan Pepinsky menjelaskan bahwa NU tidak memberikan keuntungan pada Jokowi. Namun, sumbangsih basis suara organisasi tersebut lebih pada menutup kekurangan yang dimiliki Jokowi di kalangan NU yang terlihat pada Pilpres 2014.

View this post on Instagram

Yenny Wahid menegur pengurus NU terkait langkah mereka meminta jatah menteri ke Jokowi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #yennywahid #nu #menteri #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 11, 2019 at 12:04am PDT

Hasil tersebut semakin menunjukkan bahwa Ma’ruf memberikan bantuan yang penting bagi Jokowi. Penelitian yang dilakukan Shofia dan Pepinsky tersebut menjelaskan Jokowi berhasil mengambil suara – yang sebelumnya tidak didapatkannya pada tahun 2014 – dari wilayah-wilayah yang didominasi oleh NU dan masyarakat Jawa.

Dengan peran Ma’ruf yang dianggap penting tersebut, Shofia dan Pepinsky pun mempertanyakan mengenai bagaimana NU akan membentuk dinamika politik dalam Jokowi 2.0. Mungkin, usulan jatah menteri NU ini lah yang dapat menjadi jawaban bagi pertanyaan Shofia dan Pepinsky.

Bisa jadi, dengan besarnya kontribusi tersebut, NU ingin kembali mengincar posisi Menag yang beberapa kali Said Aqil lontarkan. Seperti yang dijelaskan oleh Martin van Bruinessen dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s Ulama and Politics, NU selalu mengisi jabatan tersebut sejak tahun 1951 hingga tahun 1971.

Menariknya lagi, adanya upaya untuk mengincar posisi-posisi kabinet oleh NU ini bisa saja merupakan bentuk manuver dari PKB yang disebut-sebut tengah menggenggam organisasi tersebut. Jika kita tilik kembali tulisan Greg Fealy dari Australian National University (ANU) pada tahun 2018 di New Mandala, keterkaitan NU dan PKB semakin erat – mengingat adanya penetrasi PKB terhadap kepemimpinan NU.

Ketum PKB Muhaimain Iskandar (Cak Imin) sendiri mengakui sempat menemui Ma’ruf guna membahas jatah menteri. Selain itu, partainya bisa saja juga mendapatkan porsi lebih besar dengan adanya permintaan PKB untuk memisahkan jatah menteri partainya dengan NU. PPP sendiri tampaknya keberatan dengan adanya jatah menteri untuk NU.

Tentunya, gambaran dinamika politik ini belum dapat terlihat secara jelas. Semua penentuan jatah menteri ini tetap kembali ke keputusan Jokowi sendiri.

Namun, jika benar begitu, lirik rapper Logic pun menjadi relevan. Petinggi-petinggi di NU berinovasi dengan organisasinya melalui permintaan atas posisi-posisi politik di pemerintah tanpa memedulikan khittah-nya yang seharusnya melepaskan organisasi tersebut dari kontestasi politik. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]su radikalisme dan konservatisme Islam di Indonesia rasa-rasanya kian memanas jelang Pilpres kali ini. Hal ini salah satunya terlihat dalam pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Haji Said Aqil Siraj  yang melanyangkan tuduhan serius kepada paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam video wawancaranya dengan Najwa Shihab, kiai asal Cirebon ini menyebut bahwa kubu 02 merupakan tempat berkumpulnya pendukung ekstremis, radikalis, hingga teroris.

Namun, pernyataan sang kiai tersebut seolah menyulut kemarahan bagi sebagian pihak yang merasa tersindir dengan ucapannya.

Kiai Said Aqil kembali menuai kontroversi dengan statementnya
Share on X

Atas aksinya itu, Said Aqil Siraj kini tengah menghadapi laporan hukum yang dilayangkan oleh Koordinator Laporan Bela Islam (Korlabi) kepada polisi dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian dan negative campaign atau kampanye negatif. Penyebutan istilah terakhir cukup aneh karena model kampanye ini tidak dilarang dan berbeda dengan black campaign alias kampanye hitam.

Bahkan Ketum PBNU tersebut  diharuskan meminta maaf kepada Habib Rizieq Shihab ke Mekkah dan mendapat surat pernyataan bahwa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu memberi maaf.

Pasalnya, selama ini Rizieq dianggap sebagai pihak yang secara nyata berjuang untuk mendukung pencapresan Prabowo lewat Ijtima Ulama 1 dan 2. Sehingga, ucapan Said Aqil dianggap juga menyerang sosok sang habib.

Pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga tak terima dengan ujaran sang kiai. BPN menyebutkan bahwa Said Aqil tengah melakukan kampanye hitam. Mereka juga membantah seluruh tuduhan bahwa kelompok radikalis berada di kubu Prabowo-Sandi.

Perdebatan ini tentu menarik di tengah panasnya suhu politik jelang Pilpres di mana narasi agama masih kuat mempengaruhi wacana publik.

Adanya pernyataan Said Aqil ini seolah memantik kembali perdebatan tentang politik identitas dan gesekan antara kelompok-kelompok Islam sendiri .

Lalu bagaimana sebaiknya memandang sikap Said Aqil tersebut?

Radikalisme, Hantu Pilpres 2019?

Wacana tentang ekstremisme dan radikalisme seolah tak bisa terlepaskan dalam konteks politik di Indonesia, terutama sejak Aksi Bela Islam 212 mencuri perhatian publik secara luas jelang Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

Memang, gerakan 212 ini oleh banyak pihak disebut-sebut digerakkan oleh kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok Islam konservatif.

Sejak saat itu, isu berkembangnya kekuatan politik Islam konservatif disinyalir menyebabkan kelompok Islam yang lain – terutama kelompok tradisionalis dan moderat – menjadi khawatir, bahkan calon petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga disebut-sebut ikut kebakaran jenggot saat aksi massa yang memutihkan ibu kota itu terjadi.

Kini, menjelang Pilpres 2019, kekuatan Islam konservatif ini disinyalir melabuhkan dukungan untuk mendukung Prabowo-Sandi – setidaknya demikian yang diungkapkan Said Aqil.

Dugaan tersebut sesungguhnya tak sepenuhnya salah. Dalam konteks dukungan politik, Prabowo memang sempat menandatangani Pakta Integritas dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang disebut-sebut sebagai organisasi representasi dari kelompok Islam konservatif.

Menebar HOAX dengan mengatakan 'Prabowo didukung kelompok radikal', ketua umum PBNU Said Aqil dilaporkan ke Polisi.

"Enggak pantas ulama NU adu domba. Apa bedanya Said Aqil dengan unsur pembakar bendera tauhid kemarin"https://t.co/XjupeSqPQU#IndonesiaTanpaJIL

— Muslim Cyber Army (@MCAOps) March 19, 2019

Dalam pakta tersebut, memang terdapat poin-poin wacana tentang menegakkan nilai-nilai agama Islam, memperhatikan “kepentingan umat beragama”, melindungi masyarakat dan sumber daya bangsa, serta menjamin kembalinya Habib Rizieq Shihab yang kini tengah berada di Arab Saudi.

Lalu benarkah pernyataan Said Aqil Siraj bahwa kelompok radikal dan konservatif ini merupakan ancaman bagi NKRI?

Dalam praktiknya, ancaman yang disebutkan oleh Said Aqil tersebut tak sepenuhnya tepat karena batasan-batasan tentang ancaman kelompok radikal ini juga tak jelas pengertiannya.

Dalam konteks ancaman negara khilafah misalnya, dengan tingkat ragam keyakinan yang cukup tinggi di Indonesia, tak mungkin gagasan tersebut akan terwujud, meskipun Islam adalah agama mayoritas di negara ini.

Kiai Maruf Amin dihina, Said Aqil dilaporkan polisi dan dipaksa minta maaf. Tapi yg dituduh penistaan Ahok, dan Kriminalisasi pak Jokowi. Melihat semua kemunafikan yg terang benderang, yg kmd ditunggangi para oportunis, apakah kita akan berdiam diri?#02vsNU #01EkstrapolasiUnggul

— Hanny Setiawan (@hannysetiawan) March 22, 2019

Namun, perdebatan kemungkinan kelompok-kelompok ekstrem ini merebut ruang-ruang politik dan menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah tetap muncul sebagai momok yang semakin besar diperbincangkan di masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan perasaan insecurity yang terus dikonstruksi dan direproduksi. Sehingga, narasi bahwa kelompok ekstremis dan radikalis menjadi pendukung kandidat 02 tak ubahnya sebagai bentuk persuasi politik semata di mana kelompok ini dicitrakan menjadi ancaman bagi NKRI pada Pilpres kali ini.

Terlebih lagi, pendekatan-pendekatan yang salah – lewat represi maupun kekerasan – dalam menghadapi kelompok-kelompok ini memang kerap kali ditunjukkan baik oleh penguasa maupun oleh NU sendiri sebagai entitas komunitas Islam tradisionalis.

Tentu realitas tersebut justru akan menyulut kemarahan dari kelompok-kelompok konservatif ini dan secara psikologis justru berpotensi memicu konflik.

Terlebih, kini NU disebut-sebut sedang nyaman berada di lingkaran kekuasaan. Setidaknya itulah yang dikatakan Greg Fealy dari Australian National University dalam sebuah tulisan berjudul Nahdlatul Ulama and the Politics Trap.

Sehingga, sikap Said Aqil ini rentan membawa NU kepada apa yang disebut sebagai social exclusion atau eksklusi sosial, di mana berpotensi memperlebar jurang keterbelahan antara warga muslim NU versus non-NU.

Hal ini juga selaras dengan pendapat Alexander Kuo, Neil Malhotra dan Cecilia Hyunjung Mo dalam tulisannya yang berjudul Social Exclusion and Political Identity: The Case of Asian American Partisanship, yang menyebutkan bahwa kelompok kepentingan atau partai politik yang mengekslusi diri mereka sendiri cenderung tak akan dipilih oleh pemilih di luar kelompok mereka. Artinya, pernyataan Said Aqil sangat mungkin melahirkan gesekan-gesekan antara sesama kelompok muslim.

Menggugat Said Aqil Siraj

Kiai Said Aqil Siraj bisa dibilang merupakan ulama senior yang berpengaruh baik secara pengetahuan agama, pengetahuan keilmuan, bahkan dalam tataran politik di tubuh NU sendiri.

Ia merupakan alumni University of Umm Al-qura dengan jurusan Aqidah dan Perbandingan Agama untuk pendidikan S2 dan S3. Sementara pendidikan S1 ditempuhnya di Universitas King Abdul Aziz.

Selain itu, kiai Said merupakan ulama darah biru yang mewarisi ketokohan dari sang ayah yang merupakan ulama terkemuka di Cirebon. Pengaruh politiknya juga semakin dikukuhkan ketika ia berhasil menjadi Ketua Umum PBNU untuk dua periode.

Wah, kl seperti ini caranya justru makin memperjelas posisi head to head #02vsNU pic.twitter.com/d4O1FvW76P

— #99 (@PartaiSocmed) March 21, 2019

Namun, jelang Pilpres kali ini, justru sikap sang kiai sering kali berpotensi memunculkan turbulensi politik yang membahayakan keutuhan bangsa sendiri.

Tak hanya ujaran tentang ekstremis yang berpotensi menyulut kemarahan kelompok islam konservatif, beberapa waktu lalu sang kiai juga menarik perhatian ketika menyebut bahwa imam masjid, khatib, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan menteri agama harus dipimpin oleh orang-orang NU.

Kala itu, ucapan sang kiai juga menuai kontroversi di antara banyak ormas-ormas lain layaknya Muhammadiyah yang menyayangkan hal tersebut.

Kini, statement Said Aqil tentang kelompok ekstrimis yang menjadi pendukung kubu 02 justru mencerminkan apa yang disebut sebagai bentuk negative partisanship atau keberpihakan negatif. Terlebih pada Pilpres 2014 sang kiai juga mendukung kandidat Prabowo Subianto dan kini ia berbalik berada di kubu petahana Jokowi. Tentu sulit untuk melepaskan stigma bahwa statement sang kiai cukup berbau politis.

Menurut Thomas B. Edsall, pengajar jurnalisme politik di Columbia University , negative partisanship  atau keberpihakan negatif ini telah mengubah politik secara radikal di mana kemarahan telah menjadi alat utama untuk memotivasi dan memprovokasi pemilih.

Ujaran yang dilontarkan sang kiai bisa saja ditangkap dan diinterpretasikan oleh kelompok di luar NU sebagai bentuk sentimen politik yang berlebihan.

Selain itu, dengan posisinya sebagai Ketua Umum PBNU, bukan tidak mungkin sikap kiai Said ini juga akan membawa NU menuju negative partisanship karena sebagai tokoh berpengaruh, bisa dibilang ia berkontribusi terhadap konstruksi citra negatif Islam ekstrimis bagi kaum nahdliyin.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Shanto Iyengar dan Masha Krupenkin, ahli politik dari Stanford University dalam tulisannya yang berjudul The Strengthening of Partisan Affect. Keduanya menemukan bahwa ketika permusuhan terhadap lawan politik kian meningkat, hal ini justru memunculkan adanya kelompok kebencian (animus out-group) terhadap kelompok pendukung (favoritism in-group) yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku politik mereka.

Ketika dukungan untuk seorang kandidat didasarkan pada perasaan ketidaksukaan yang kuat, konsekuensinya adalah matinya logika akuntabilitas. Sehingga, kepuasan batin dari negative partisanship ini akan diperoleh dengan jalan mengalahkan dan mempermalukan kelompok di luar mereka. Hal tersebut pada akhirnya membuat negative partisanship ini berkontribusi dalam memperkuat polarisasi dalam masyarakat.

Meskipun sikap kiai Said Aqil tak sepenuhnya salah sebagai strategi politik, namun cukup berbahaya bagi kondisi sekarang ini di mana polarisasi politik cukup tajam terjadi di antara masyarakat.

Pada akhirnya, pendekatan Said Aqil Siraj maupun NU dalam merespon berkembangnya kelompok-kelompok ekstrimis dalam percaturan politik Indonesia perlu dipertanyakan kembali relevansinya dan efektivitasnya.

Lalu mungkinkah pernyataan sang kiai tersebut justru mengindikasikan bahwa telah terjadi rivalitas pengaruh di antara kelompok-kelompok Islam di Indonesia dalam konteks politik kekuasaan di tanah air? Menarik untuk dilihat kelanjutannya. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ada hari Minggu lalu, di hadapan ribuan ibu-ibu yang tergabung dalam jaringan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Said Aqil Siraj menyampaikan pidatonya selaku pimpinan utama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam pidato tersebut, sang kiai menyampaikan beberapa gagasan kebangsaan layaknya pidato-pidato pada umumnya. Namun, orasinya di beberapa bagian akhirnya harus menyulut respons kontroversial bagi sebagian orang.

Ia mengatakan bahwa NU harus berperan di semua bidang agama, dan mesti mendominasi. Imam masjid, khatib, pejabat KUA, hingga Menteri Agama, harus yang berasal dari tradisi NU.

Seperti dikutip dari laman NU Online, Said Aqil berujar, “Peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khatib-khatib, KUA-KUA (kantor urusan agama), menteri agama, harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, (nanti dianggap) salah semua: nanti banyak (tuduhan) bid’ah kalau selain NU. Ini bid’ah nanti. Tari-tari sufi (dituduh) bid’ah nanti”, begitu pekiknya.

Apa iya NU anak emasnya Jokowi?
Share on X

Sayangnya, ujaran tersebut direspon sinis oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah datang dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, yang mengatakan bahwa ucapan  ketua umum PBNU tersebut tidak mencerminkan akal sehat.

Ia bahkan menuduh, apa yang disampaikan oleh Said Aqil adalah upaya untuk mengambil dan meraup semua jabatan dan posisi yang ada di negeri ini untuk NU. Ia juga menuduh apa yang dia katakan itu sudah beliau kerjakan dan itu terlihat dari komposisi pejabat yang ada di Kementerian Agama.

Menurutnya, pejabat eselon satu dan dua di Kemenag saat ini tak ada yang berasal dari tradisi Muhammadiyah, begitu juga posisi-posisi rektor-rektor di UIN dan IAIN.

Di tengah perdebatan kedua ormas islam terbesar di Indonesia ini, muncul kritik serupa dari sang wakil Presiden, Jusuf Kalla. JK tidak setuju dengan pernyataan Said Aqil tersebut dan menyarankannya untuk memberikan klarifikasi secara luas.

Sebagai seorang tokoh publik, wajar jika pernyataan sang Kiai akan memunculkan tensi sebesar ini, bahkan berpotensi memicu timbulnya konflik sosial baru.

Lalu benarkah tuduhan yang diutarakan oleh tokoh Muhammadiyah tersebut? Bagaimana konsekuensi pernyataan sang ketua umum PBNU terhadap potensi terjadinya kecemburuan sosial-politik?

View this post on Instagram

Pernyataan Said Aqil menimbulkan polemik Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #saidaqil #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 28, 2019 at 6:03pm PST

NU, Si Anak Emas

Sebagai salah satu ormas islam terbesar di Indonesia, wajar jika NU memang dekat dengan kekuasaan. Terlebih, pada saat naiknya Jokowi ke tampuk kekuasaan, NU disebut-sebut merupakan mesin politik utama sang mantan gubernur DKI.

Hal ini sempat diungkapkan oleh Greg Fealy dalam sebuah tulisan berjudul Nahdlatul Ulama and the Politics Trap yang menyebut bahwa NU terlalu menikmati kedekatannya dengan kekuasaan. Ormas ini memiliki akses istimewa ke koridor kekuasaan dan merupakan penerima manfaat terbesar dari negara, di mana NU menikmati layanan dan peluang yang dapat diberikannya kepada keanggotaannya secara luas.

Memang selama ini Jokowi memberikan banyak keistimewaan-keistimewaan bagi NU dan PKB –sebagai partai terafiliasi NU– dibandingkan ormas-ormas yang lain.

Hal tersebut dapat dilihat dari komposisi jajaran menteri misalnya. Posisi yang diisi oleh kader-kader NU memang terlihat cukup banyak. Sebut saja Muhammad Nasir menduduki jabatan sebagai Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, Hanif Dhakiri sebagai Menteri Ketenagakerjaan, Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Marwan Ja’far menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ada juga Lukman Hakim Saifuddin yang dipertahankan menjadi Menteri Agama sejak era SBY. Selain itu, ada pula Khofifah Indar Parawansa yang kini menjadi Gubernur Jawa Timur terpilih sempat menduduki jabatan sebagai Menteri Sosial. Di luar menteri Kabinet Kerja, ada nama politisi Golkar, Nusron Wahid sebagai kepala BNP2TKI. Banyak kader NU di lingkar kekuasaan membuat wajar jika publik menganggap kini eranya rezim NU.

Jika dikaitkan dengan sikap sang ketua umum PBNU dalam pidatonya, maka wajar jika ormas-ormas Islam lain merasa bahwa pernyataan tersebut merupakan representasi superioritas.

Pesan wanti-wanti Ketum PBNU, Said Aqil Siraj, dlm pidato Harlah Muslimat itu sbnrnya sngt jelas: Hai warga Nahdliyyin, rebutlah posisi kunci dlm bidang keagamaan. Klau tdk, kalian akn menyesal nanti kalau posisi itu dpegang orang lain yg akn menyalah2kan semua dari amaliah kita.

— Generasi Muda NU (@Generasi_MudaNU) January 29, 2019

Namun, dengan adanya sikap Said Aqil ini, akan rentan membawa NU kepada apa yang disebut sebagai social exclusion atau eksklusi sosial dimana berpotensi memperlebar jurang keterbelahan antara NU versus Non-NU.

Sebuah artikel yang diterbitkan oleh The Electoral Commission Inggris menyebutkan bahwa eksklusi sosial ini berbahaya karena dapat menyebabkan political disengagement atau ketercerabutan hubungan politik antara pihak yang dikucilkan dan yang mengucilkan.

Dalam konteks pidato Said Aqil, tentu NU yang akan dirugikan karena pernyataanya semakin menegaskan eksklusivitas di mana ia menempatkan identitas NU mereka di atas golongan di luar NU, terlebih menyoal kekuasaan. Tentu hal tersebut kemudian menjadi sensitif dan berpotensi memperlebar potensi konflik sosial-politik.

Selaras dengan pendapat Alexander Kuo, Neil Malhotra, dan Cecilia Hyunjung Mo dalam papernya yang berjudul Social Exclusion and Political Identity: The Case of Asian American Partisanship, bahwa kelompok kepentingan atau partai politik yang mengekslusi diri mereka sendiri cenderung tak akan dipilih oleh pemilih di luar kelompok mereka.

Hati-Hati Jokowi

Menjelang Pilpres 2019, apakah cukup bagi Jokowi untuk mengandalkan mesin politik dari NU saja? Tentu saja tidak.

Sayangnya, Jokowi nampak tidak terlalu memberikan perhatian lebih pada ormas-ormas non-NU. Pendekatan Jokowi kepada kelompok-kelompok islam non-NU, utamanya kelompok islam konservatif tak cukup baik seperti yang ia lakukan ke NU.

Padahal, Fealy juga mengingatkan bahwa  terjadinya fluktuasi politik juga dapat merugikan NU di mana menguatnya sentimen konservatif juga akan mempengaruhi kepemimpinan dan doktrin NU di masa depan.

Nampaknya apa yang di peringatkan Fealy tak begitu diperhatikan oleh sang Presiden. Beberapa indikator terlihat ketika ia memutuskan untuk menyetujui pembubaran HTI sebagai ormas terlarang. Juga tudingan kriminalisasi ulama yang akhir-akhir ini banyak menyerang dirinya, utamanya ulama yang dekat dengan kelompok islam konservatif. Kasus Habib Rizieq dan Habib Bahar Bin Smith misalnya.

JK tidak Setuju dengan Said Agil soal Imam harus NU https://t.co/i2z2wPD4oD Terima kasih pak @Pak_JK yg selalu tampil sebagai negarawan dan pemersatu. Rakyat selalu berharap tampil dg jatidiri yg asli

— Muhammad Said Didu (@saididu) January 29, 2019

Memang mantan walikota Solo tersebut telah menunjukkan political engagement-nya dengan kelompok-kelompok islam konservatif misalnya dengan mengakomodir sosok layaknya Kapitra Ampera, Ali Mochtar Ngabalin, hingga keputusannya untuk menggandeng Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya yang kerap kali diasosiasikan dengan golongan Islam konservatif.

Namun nyatanya langkah tersebut juga tak menjamin bahwa dirinya akan didukung sepenuhnya oleh kelompok Islam tersebut.

Meskipun menurut Vedi Hadiz, hubungan ormas Islam konservatif dengan politisi ini tak bisa lepas dari kepentingan ekonomi politik dan memang sengaja dikapitalisasi untuk kepentingan kekuasaan, namun sebagai kekuatan politik, nampaknya mengakomodir kekuatan Islam konservatif masih menjadi pilihan rasional bagi siapapun yang ingin berkuasa di negeri ini.

Maka dengan pendekatan Jokowi yang terlampau memanjakan NU ini akan menjadi bom waktu bagi Jokowi baik dalam menghadapi Pilpres ini maupun di periode pemerintahan kedua jika ia memang kembali terpilih. Apalagi, hal itu seperti tengah diperparah oleh sikap eksklusif NU yang ingin memonopoli posisi mulai dari imam hingga menteri.

Terlebih, kecemburuan sosial politik kini diperlihatkan kembali oleh rival utamanya, Muhammadiyah. Dengan menelaah pernyataan Anwar Abas bahwa Said Aqil hanya haus akan jabatan politis, bisa saja hal tersebut mengindikasikan bahwa Muhammadiyah selama ini juga kecewa dengan sikap Jokowi yang telalu menganakemaskan NU.

Memang, dari segi komposisi pembagian kekuasaan, Muhammadiyah tak terlalu banyak mendapatkan porsi. Tokoh Muhammadiyah yang berada di lingkaran kekuasaan hanya Muhadjir Efendi selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Padahal, menurut Christine Bell di papernya Political Power-Sharing and Inclusion: Peace and Transition Processes, dalam politik, sharing power menjadi hal yang penting demi mencegah konflik politik dalam sebuah tatanan masyarakat yang terdiri dari banyak golongan dan elite politik.

Pada akhirnya, sikap yang ditunjukkan oleh Said Aqil Siraj dalam pidatonya tersebut selain menunjukkan adanya sikap superiority NU di antara golongan-golongan Islam lainnya bukan sebuah pidato yang menyenangkan bagi kelompok non-NU. Secara spesifik, superioritas itu bisa merugikan Jokowi yang terkesan hanya dekat dengan NU dan berjarak dengan kelompok-kelompok lain.

Hal tersebut tentu saja bukan sebuah kabar baik bagi petahana di hari-hari mendekati pencoblosan. Bisa saja ia yang akan merugi akibat ulah pendukungnya yang tak bisa menempatkan posisi. Mungkinkah Jokowi akan termakan jebakan politik NU? (M39)