PinterPolitik.com 

Partai NasDem dan PDIP kembali terlibat intrik panas setelah safari politik Anies Baswedan di Jawa Timur (Jatim). 

Hal itu bermula dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto menyindir safari politik yang dilakukan bakal calon presiden (capres) dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS, yakni Anies Baswedan. 

Hasto mengatakan safari politik yang dilakukan Anies di beberapa kota di Jatim tak banyak diminati masyarakat. 

Dirinya memberi sampel masyarakat Surabaya yang sudah paham pihak yang membangun Kota Pahlawan adalah kader-kader dari PDIP. 

Hasto juga mengatakan gagasan-gagasan yang ditawarkan Anies sudah tidak relevan. Menurutnya, masyarakat Surabaya kini sudah bisa menilai gagasan mana yang lebih cocok dan masuk akal. 

Mendengar hal tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali membantah apa yang dikatakan Sekjen PDIP tersebut. Menurutnya, Hasto tak perlu mengomentari safari politik Anies. 

Ali mengatakan masyarakat justru berbondong-bondong datang ke lokasi yang Anies datangi. Salah satunya masjid ketika Anies melaksanakan Salat Jumat. 

Anies juga mengunjungi sentra wisata kuliner, Jalan Tunjungan dan Kalimas, dan silaturahmi dengan ulama di Madura ketika lakukan safari di Jatim. 

Partai NasDem mengatakan jika memang safari politik Anies dinilai sepi peminat maka harusnya PDIP senang dan tak perlu mengomentari. Lebih lanjut, Partai Nasdem menilai respon Hasto tersebut mencerminkan bahwa PDIP panik dan takut dengan safari politik Anies. 

Lantas, pertanyaannya, jika memang dinilai sepi peminat, mengapa PDIP merasa perlu untuk mengomentari safari politik yang dilakukan Anies di Jatim? 

Takut Tapi Menggertak? 

Melalui tulisan karya Michael Laver berjudul How To Be Sophisticated, Lie, Cheat, Bluff and Win at Politics perilaku politik PDIP yang menyindir safari politik Anies dapat dimaknai sebagai teknik bluffing atau menggertak. 

Secara garis besar, strategi ini bertujuan untuk memancing respons dari lawan sehingga lawan bergerak. Jika upaya ini ingin berhasil, maka pihak yang melakukan bluffing sebaiknya tidak secara terang-terangan memperlihatkan niatnya pada lawan. 

Keberhasilan strategi political bluffing diukur dari munculnya pergerakan lawan yang buruk sehingga bisa menguntungkan pihak yang melakukan upaya bluffing. 

Bila dikaitkan dengan manuver politik PDIP yang menyoroti safari politik Anies yang sepi peminat di Jatim tampaknya bertujuan untuk memancing respon NasDem dan sebuah gertakan politik atau political bluffing agar Anies tidak mengusik salah satu basis suara PDIP di Pulau Jawa. 

Daerah Jatim, khususnya Surabaya memang dikenal sebagai salah satu andalan perolehan suara bagi partai berlambang banteng selain Jawa Tengah (Jateng). Banyak kader PDIP yang sukses memimpin kota tersebut agaknya menjadi alasan tingkat elektoral PDIP di Surabaya dan sekitarnya cukup tinggi. 

Hasto tampaknya mencoba mengingatkan Anies dan Partai NasDem untuk tidak mengusik “kandang banteng” dengan melakukan safari politik. 

Hal ini yang kemudian diinterpretasikan oleh Partai NasDem sebagai bentuk kepanikan dan ketakutan PDIP terhadapa Anies jelang kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti. 

Kevin Rounding dan Jill A Jacobson dalam The Psychology of Bluffing menyebut menggertak atau bluffing sebagai bentuk umum dan konsekuensial dari perilaku kompetitif di antara individu maupun kelompok. 

Menggertak bisa menjadi keterampilan yang menguntungkan dalam lingkungan yang beragam dan sangat kompetitif, termasuk politik. Kata kunci dari bluffing atau menggertak sendiri adalah demi mencapai daya tawar tertinggi. 

Rounding dan Jacobson juga menjelaskan biasanya seiring waktu, posisi serta kondisi sebenarnya sosok bluffer atau penggertak akan terungkap, seperti dalam sebuah permainan poker. 

Selain itu, orang yang digertak selalu dapat melakukan call the bluff untuk menguak gerak-gerik maupun “kekuatan palsu” si penggertak. 

Dalam konteks Anies, Partai NasDem kiranya ingin menaikkan daya tawar atau bargaining position politik Anies di level tertinggi dengan tidak tunduk akan gertakan PDIP dan kemudian melakukan call the bluff. 

Partai Nasdem seolah ingin menunjukkan kepanikan, ketakutan dan kekuatan palsu PDIP sebagai penggertak. 

Lalu, benarkah jika manuver politik Anies membuat PDIP merasa insecure jelang Pilpres 2024 nanti sebagaimana yang coba di-framming Partai NasDem? 

PDIP Yang Insecure? 

PDIP tampaknya ingin benar-benar memastikan jika pengganti Joko Widodo (Jokowi) kelak dapat melanjutkan program yang sudah dijalankan sebelumnya, terutama kepentingan politik mereka. 

Dalam hal ini, PDIP kemungkinan memang terlihat insecure jika antitesis dari sosok Jokowi akan “laku keras” dalam Pilpres 2024 kelak. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin kepentingan politik mereka tidak akan terakomodir. 

Meskipun Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menyatakan jika Anies akan tetap melanjutkan program-program Jokowi jika terpilih nantinya. 

Namun, tampaknya pernyataan itu tidak membuat PDIP puas. Mereka sepertinya masih was-was jika kepentingan politik mereka tetap tidak terakomodir andai Anies menang. Pun dengan pernyataan Paloh yang belum tentu terjamin. 

Secara teoretis, sikap PDIP tersebut agaknya dapat ditelaah dari perspektif filsafat pragmatisme, yakni pandangan mengenai indikator kebenaran apabila sesuatu memiliki manfaat bagi kehidupan nyata, sehingga dalam hal ini kebenaran bersifat relatif. Maka dari itu, aktor politik pragmatisme cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan.  

Dalam konteks ini, PDIP dan Partai NasDem seakan terperangkap dalam security dilemma politik nasional. Saling curiga dan tuduh antar keduanya setelah penunjukkan Anies sebagai bakal capres dari Partai NasDem menggambarkan bagaimana hubungan kedua partai politik (parpol) tersebut sudah tidak seperti dahulu. 

PDIP dan Partai NasDem kiranya cenderung saling berpikir pragmatis menghadapi Pilpres 2024 nanti dengan mengamankan kepentingan politik mereka terlebih dahulu. 

Kendati demikian, penjelasan diatas masih sebatas interpretasi semata. Bagaimanapun, menarik melihat langkah PDIP  selanjutnya dalam menghadapi Pilpres nanti. 

Terlebih, PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan mereka usung dalam Pilpres 2024 kelak dan akan berhadapan dengan Anies Baswedan dan Partai NasDem. (S83) 

Pada Minggu, 19 Februari 2023, digelar acara diskusi OTW 2024 ‘Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu” di Jakarta.

Dalam acara ini, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyinggung safari politik calon presiden (capres). Menurut Rahmat, capres itu doang yang keliling. Padahal, masuk masa kampanye saja belum.

Waduh, apakah ini benar yang dimaksud adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan?

PinterPolitik.com

Euforia pencapresan Anies Baswedan oleh Partai NasDem seakan-akan mengarah pada tendensi monoton dikarenakan tak mendapat respons dukungan dari partai politik (parpol) lain.

Tidak adanya kejelasan dari Partai Demokrat dan PKS untuk membangun koalisi tampak membuat Partai NasDem berjuang sendirian dalam menggagas safari politik Anies ke sejumlah daerah belakangan ini.

Menariknya, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengafirmasi narasi pencapresan Anies yang membosankan dan kurang greget.

Tetapi, Kamhar mengatakan hal itu dikarenakan partainya belum ikut turun gunung meramaikan aplaus politik bagi Anies.

“Tentu uta­manya karena belum ada deklarasi Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS,” begitu kata Kamhar merespons stagnasi kampanye dini eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

Dia tak menyanggah bahwa analogi “pengemasan” Anies adalah sebagai antitesis pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berhubung Partai NasDem masih bagian dari pemerintah, Kamhar menyiratkan bingkai politik Anies di 2024 baru akan benar-benar terlihat saat Partai Demokrat dan PKS ikut berkampanye.

Di kesempatan yang berbeda, Juru Bicara (Jubir) DPP PKS Muhammad Kholid menyiratkan partainya hingga kini belum mendeklarasikan jagoan di Pilpres 2024.

Mengutip pernyataan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf AL Jufri, Kholid mengatakan keputusan menentukan capres yang didukung PKS akan disampaikan tepat sebelum berganti tahun 2023 nanti.

Tren menurunnya euforia pencapresan Anies plus tertundanya sokongan politik dari Partai Demokrat dan PKS tentu menimbulkan tanya sederhana, yakni mengapa itu bisa terjadi?

Bukan Incar Pilpres?

Muasal jawabannya mengenai monotonnya narasi safari politik Anies agaknya dapat ditujukan kepada Partai NasDem. Sebagai entitas politik pertama yang getol mengusung Anies, Partai NasDem kiranya tentu datang dengan tujuan spesifik di kontestasi elektoral 2024.

Satu hal yang agaknya perlu dipahami disini adalah bahwa logika organisasi – dalam hal ini parpol – memiliki disimilaritas dengan logika individu. Francis Fukuyama dalam  bukunya State-Building: Governance and World Order in the 21st Century menjelaskan esensi tersebut dan kiranya dapat digunakan untuk memahami logika dan tujuan sebenarnya dari Partai NasDem mengusung Anies.

Mencuplik teori dari cendekiawan politik Amerika Serikat (AS) Herbert Simon tentang satisficing, Fukuyama menjelaskan tujuan organisasi sebenarnya tidak pernah hadir secara jelas, namun muncul sebagai hasil dari berbagai interaksi para pelaku organisasi.

Menurut Fukuyama, itu terjadi karena individu-individu dalam organisasi memiliki rasionalitas yang terbatas. Ini tidak lain disebabkan oleh individu yang cenderung memiliki penafsiran yang berbeda atas suatu peristiwa.

Ketika sampai pada perspektif tersebut, pintu masuk ke ruang interpretasi mengenai tujuan Partai NasDem tampaknya mulai terbuka. Itu dapat berangkat dari variabel berupa pernyataan kunci elite mereka sebelum mengusung Anies.

Dalam sebuah agenda di Lembang, Jawa Barat yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh, beserta Ketua Bappilu Prananda Paloh pada September lalu, Ketua DPW Jabar Saan Mustopa menggelorakan intensi partainya adalah harus mengalahkan Partai Golkar di Pemilu 2024.

Bagaimanapun, sejak era Reformasi, partai berlambang pohon beringin itu memang tak pernah absen dari dua besar perengkuh suara terbanyak di level legislatif nasional. Oleh karenanya, pantas jika gelora mengalahkan Partai Golkar dikemukakan.

Satu bulan setelah pekikan lantang Saan untuk mengalahkan Partai Golkar, Anies secara resmi dideklarasikan sebagai bakal capres 2024 oleh Surya Paloh.

Dua variabel itu tampaknya memiliki korelasi positif dalam sebuah konsep tenar dalam sebuah proses politik, yakni coattail effect atau efek ekor jas.

Dalam jurnal berjudul The Coattail Effect in Multiparty Presidential Election: Evidence from Indonesia yang ditulis oleh Djayadi Hanan dan Deni Irvani, dijelaskan coattail effect eksis dalam sistem politik multipartai di Indonesia di tiap edisi pemilu, paling tidak sejak pemilihan langsung pada 2004.

Djayadi dan Deni menegaskan parpol yang mengusung capres dengan elektabilitas mumpuni dapat merengkuh dampak elektoral positif di level legislatif.

Tak menutup kemungkinan, gerak cepat deklarasi Anies adalah demi menyelaraskan agresivitas Partai NasDem untuk mengalahkan Partai Golkar yang begitu “jumawa” di legislatif, bahkan tanpa mengusung capres maupun cawapres internal.

Safari politik Anies yang digagas “sendirian” oleh Partai NasDem ke kantong suara potensial di sejumlah daerah belakangan ini kemungkinan tak terlepas dari kepentingan elektoral mereka sendiri sebagai sebuah hal yang utama, bukan murni demi kemenangan Anies.

Ihwal yang kemudian meninggalkan gelagat “transaksi persepsi” yang hingga detik ini kiranya lebih menguntungkan bagi Partai NasDem karena menjadi entitas penabuh genderang Anies di beberapa daerah.

Karena bagi Partai NasDem, apabila perjudiannya tak berbuah hasil kemenangan Anies, mereka masih bisa bergabung dengan koalisi pemenang nantinya. Sebuah hal yang begitu lumrah dalam politik Indonesia.

Itu pula yang kemudian tampak membuat narasi safari politik Anies seolah monoton dikarenakan lebih terlihat seperti panggung perjuangan Partai NasDem di ceruk suara potensial level legislatif, baik kota/kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Akan tetapi, dengan mengincar potensi menggiurkan suara legislatif, mengapa Partai Demokrat dan PKS tak ikut “menumpang” manuver gercep Partai NasDem?

Anies Sedang Diuji?

Konteks pencapresan Anies tampaknya harus berkaca pada apa yang terjadi pada Panglima TNI ke-19 Gatot Nurmantyo jelang Pilpres 2019 lalu. Saat itu sejumlah parpol menaruh simpati politik kepada Gatot, salah satunya adalah PAN.

Pada Mei 2018, Ketum PAN Zulkifli Hasan seolah merestui Gatot sebagai capres saat bersua mantan Panglima Kostrad itu di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pemberitaan kala itu begitu deras mengabarkan gerak-gerik PAN begitu aktif untuk mempromosikan Gatot, meski tak se-gercep Partai NasDem saat mengusung Anies.

Kala itu, Gatot seolah diberikan waktu dan semacam ujian oleh PAN untuk “memainkan” isu. Sayangnya, dia hanya mampu memainkan isu dan relevan di media dalam beberapa pekan saja sebelum meredup. Alhasil, PAN pun urung mengusungnya sebagai capres.

Pemberian waktu dan ujian tersebut agaknya dilakukan PAN (dalam konteks Gatot) dan Partai Demokrat-PKS (dalam konteks Anies) dengan mengadopsi strategi marketing, apakah sang kandidat cukup menjual di hadapan konstituen. Termasuk kalkulasi kontribusi elektoral atau coattail effect-nya bagi partai.

Sederhananya, sebuah produk tentu akan menjalani tes atau uji sebelum dijual ke pasar, yakni apakah produk tersebut cukup menjual, laku, atau sebaliknya.

Bagi Partai Demokrat dan PKS, Anies pun tampaknya masih “diuji” apakah dirinya cukup menjual, paling tidak hingga beberapa waktu sampai Anies tampak relevan dan konsisten secara politik.

Hal itu yang kemungkinan membuat kedua parpol itu belum turun gunung meramaikan genderang politik Partai NasDem, selain faktor spesifik lain seperti tarik-menarik jatah serta daya tawar politik.

Akan tetapi, penjelasan di atas masih sebatas interpretasi semata. Satu hal yang pasti, konsistensi apakah Anies akan terus relevan sebagai capres masih tanda tanya setelah dirinya tak memiliki panggung politik. (J61)

PinterPolitik.com

NasDem Tower, Jakarta menjadi tempat pertemuan menarik antara pejabat teras Partai NasDem dan PDIP Senin, siang kemarin.

Itu dikarenakan, Partai NasDem yang dikomandoi Surya Paloh menjadi entitas politik pertama yang dikunjungi Puan Maharani sebagai pelaksana mandat safari politik Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri jelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Sepanjang acara yang berlangsung sekitar dua jam itu, Puan tampak mendapat sambutan sangat hangat dari Surya Paloh.

Sementara pasca pertemuan, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan lawatan Puan merupakan sebuah kehormatan bagi partainya.

Gestur pelukan Surya kepada Puan menjadi adegan paling istimewa yang dibicarakan berbagai pihak dan menjadi tajuk utama pemberitaan mengenai pertemuan kedua partai politik (parpol) itu.

Secara khusus, Puan berterima kasih atas sambutan Partai NasDem dan menganalogikan bahwa perjumpaannya dengan Surya Paloh bagaikan interaksi hangat antara seorang paman dan keponakan.

Makna pertemuan mulai sedikit terkuak saat awak media memberikan pertanyaan setelah acara usai. Satu yang menarik adalah mengenai diskursus penjajakan koalisi politik dan calon presiden (capres), di mana Surya Paloh menyiratkan bahwa Puan sebenarnya masuk dalam radar NasDem.

Namun, jawaban Paloh itu tampak terkesan diplomatis karena berada di hadapan Puan secara langsung yang notabene digadang menjadi capres PDIP.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) NasDem pada Juni lalu sendiri telah menetapkan secara bulat tiga nama sebagai capres yang potensial diusung Partai NasDem di 2024, yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, serta Ganjar Pranowo yang menariknya adalah kader PDIP. Ini yang kemudian membuat tafsir politik pasca jamuan NasDem kepada PDIP kemarin terus mengemuka.

Tapi, di balik semua respons elite dan pengamat mengenai pertemuan tersebut, implikasinya terhadap dinamika politik jelang 2024 kiranya dapat dianalisis berdasarkan satu pertanyaan sederhana.

Mengapa Puan dan PDIP menjadikan NasDem sebagai parpol pertama yang disambangi? Apa yang dapat dimaknai dari manuver perdana partai banteng menyongsong 2024?

Sopan-Santun Puan?

NasDem Tower tercatat menjadi markas parpol yang paling sibuk jelang 2024 karena telah menjadi saksi silaturahmi politik dari tiga parpol sejauh ini, yakni PKS, Partai Demokrat, dan PDIP.

Surya Paloh selaku Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, memang menjadi sosok paling senior dalam percaturan koalisi parpol jelang 2024, setelah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerahkan mandat safari politik kepada Puan.

Oleh karena itu, alasan strategis Puan dan PDIP menjadikan Partai NasDem sebagai parpol pertama yang dikunjungi kiranya masih terkait erat dengan manuver positif berupa kesopan-santunan politik atau political politeness.

Di ranah politik, politeness merupakan sebuah strategi tersendiri – terutama di wilayah Asia – sebagaimana dijelaskan M. Agus Suriadi dalam publikasi berjudul The Politeness Strategy and Its Scale.

Berakar dari aspek sosio-kultural masyarakat, penghormatan berupa sopan santun terhadap orang lain, tidak memanggil nama yang lebih senior, serta mengutamakan sosok yang lebih tua menjadi nilai-nilai yang terserap ke dalam dimensi politik.

Pun dalam hal yang lebih kompleks seperti tata cara komunikasi politik. Penggunaan bahasa serta pilihan kata yang baik, menghindari perbedaan pendapat secara terbuka, serta meminimalkan kesan pemaksaan juga menjadi ranah konkret dalam konsep political politeness.

Puan dan PDIP pun tampak melandasi lawatan pertamanya ke Partai NasDem dengan konsep tersebut. Gestur tersebut agaknya memang mau tidak mau dilakukan Puan dan PDIP sebagai pembuka rencana safari serta komunikasi dengan parpol lain ke depan.

Akan tetapi, yang tampak sejauh ini kiranya masih sebatas panggung depan semata dari sebuah dramaturgi dalam sebuah interaksi politik.

Dramaturgi (dramaturgy) sendiri merupakan konsep yang dipopulerkan oleh Erving Goffman. Konsep ini mengadopsi istilah di teater atau drama terkait adanya front stage dan back stage untuk menjelaskan hubungan sosial.

Dalam politik, dramaturgi kerap dikutip untuk menjelaskan secara komprehensif bagaimana realitas politik terjadi. Front stage atau apa ditampilkan di hadapan publik sering kali berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi (back stage).

Skenario backstage yang sedikit tersingkap kiranya patut disorot dari pernyataan Ahmad Ali, sang Waketum Partai NasDem pasca pertemuan. Ali mengatakan bahwa dibanding parpol lainnya, termasuk PDIP, komunikasi politik partainya lebih positif kepada Partai Demokrat dan PKS.

“Saya harus katakan saat ini PKS dan Demokrat komunikasinya jauh lebih maju dari pada partai lain,” ungkap Ahmad Ali

Pernyataan itu menjadi menarik karena apa yang dikatakan Ali memiliki korelasi dengan arah dan prinsip politik PDIP. Pada Juni lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa partainya cukup sulit untuk membangun kerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat karena perbedaan ideologis dan riwayat historis.

Jika mengacu pernyataan Hasto tersebut, PDIP bukan tidak mungkin akan memakai pakem “the friend of my enemy is my enemy” atau kawan dari musuhku adalah musuhku.

Dengan kata lain, political politeness kunjungan Puan dan PDIP ke Partai NasDem bisa saja hanya sebatas batu loncatan semata dan bukan ke arah jalinan koalisi politik.

Di titik ini, Puan dan PDIP sepertinya sedang kehilangan arah dalam upayanya menjalin relasi politik jelang 2024. Mengapa demikian?

Puan dan PDIP Dihindari?

Pra-syarat tak akan berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat yang kadung keluar dari lisan Hasto kiranya mempersempit ruang gerak manuver politik Puan. Karena jika secara harfiah ditafsirkan, PDIP mustahil akan masuk ke dalam koalisi di mana dua partai itu eksis.

Padahal, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP yang menjadi poros di sudut lain, kemungkinan akan berfusi dengan poros Partai NasDem-Partai Demokrat-PKS.

Skenario itu berangkat dari telaah peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro yang melihat bahwa Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS berpeluang besar melebur ke KIB sebagai wadah politik menyongsong 2024.

Ketika itu terjadi, PDIP praktis hanya akan memiliki dua opsi, yakni bergabung dengan poros Partai Gerindra-PKB atau bertarung sendirian, khususnya di ajang pemilihan presiden (pilpres).

Asmiati A. Malik dalam artikelnya di The Diplomat yang berjudul Who Will Succeed Joko Widodo as Indonesia’s President?, menyebut proses menuju pesta demokrasi 2024 akan menjadi satu ujian terbesar bagi PDIP yang belum pernah dialami sebelumnya.

Menurutnya, keberhasilan PDIP akan bergantung pada kesediaan mereka untuk mengorbankan kepentingannya sendiri sebagai partai dengan peringkat elektabilitas tertinggi dan jumlah kursi terbanyak di parlemen. Asmiati mengatakan hal itu akan menjadi keputusan yang sangat berat bagi PDIP.

Hal tersebut kiranya bisa dimaklumi. Sebab, PDIP kemungkinan akan “turun derajat” dengan menjadi pengusung cawapres jika bergabung dengan poros Gerindra yang akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

Karena faktanya, PDIP merupakan satu-satunya parpol yang tak pernah absen menyumbang nama capres di tiap edisi Pilpres sejak era Reformasi.

Pun, kalau akhirnya memilih berjuang sendirian. Opsi capres PDIP – Puan dan Ganjar Pranowo – saat ini tampak tak memiliki kekuatan yang sepadan dengan sosok capres PDIP sebelumnya.

Megawati, misalnya, yang memang merupakan ujung tombak dan simbol PDIP sejak pertama kali didirikan. Atau Joko Widodo (Jokowi) yang telah memiliki bekal populisme sejak menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Serangkaian realitas itu tampaknya yang membuat Puan dan PDIP kemudian akhirnya melakukan safari politik pertama ke Partai NasDem, yang sebelumnya diisukan menegang. Kecanggungan mungkin dialami Puan dan bisa saja memengaruhi keputusan koalisi politik PDIP ke depannya.

Akan tetapi, penjabaran di atas masih sebatas penafsiran semata. Yang jelas, hasil akhir safari politik Puan dan PDIP akan cukup menarik untuk dinantikan. (J61)

PinterPolitik.com

Siapa sih yang nggak menunggu momen-momen Hari Raya Idulfitri? Hampir semua pasti udah nggak sabar ketika momen-momen Lebaran tiba. Lha, gimana nggak? Lebaran kerap menjadi momen bagi kita untuk pulang ke kampung halaman dan bersilaturahmi dengan kerabat dan teman.

Biasanya tuh, di kampung halaman, kita akan melakukan sebuah tradisi unjung-unjung – sebuah kebiasaan untuk berkunjung ke tetangga, teman, dan sanak saudara untuk saling bermaaf-maafan. Nggak jarang, tunjangan hari raya (THR) juga kita dapatkan tuh. Hehe.

Namun, momen-momen indah Lebaran ini sepertinya harus ditunda dulu. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai ini, kita harus memikirkan kesehatan keluarga dan teman-teman kita yang ada di kampung halaman. Siapa tahu semua bakal lebih aman dan baik-baik saja ketika kita tidak mudik? Bukan begitu?

Tapi nih, sepertinya ada yang sudah melakukan tradisi unjung-unjung duluan nih. Mereka adalah sebuah partai politik (parpol) yang dikenal sebagai PKS. Hmm, gimana nggak? Wong parpol satu ini sudah melakukan silaturahmi ke banyak pihak duluan. Padahal, Hari Raya Idulfitri 1442H baru jatuh pada Kamis, 13 Mei 2021.

Baca Juga: Kisruh Demokrat, PKS Dapat Untung?

Ada banyak lho parpol yang udah ditemui. Kala bertemu PPP, misalnya, sempat memunculkan jargon “poros Islam” untuk menyongsong Pemilu 2024. Selain itu, ketika bertemu Partai Gerindra, ada yang menyebutkan bahwa PKS dan Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto melakukan silaturahmi kebangsaan sekaligus nostalgia.

Wah, tuntas dong tradisi “Lebaran” yang dilakukan PKS akhir-akhir ini. Apalagi nih, selain kita dilarang mudik, ada imbauan dari pemerintah agar tidak melakukan kumpul-kumpul dan unjung-unjung di tengah Lebaran pada tahun 2021 ini.

Hmm, kalau benar gitu, PKS udah curi start dong. Ya, sebenarnya, nggak hanya PKS kok yang curi start. Ada kabar yang bilang banyak pemudik yang curi start sebelum larangan mudik mulai berlaku pada 6 Mei 2021 kemarin.

Tapi nih, apakah benar PKS ini cuma curi start soal silaturahmi ala Lebaran ya? Apa jangan-jangan PKS ini curi start buat tampil di publik ya? Kan, secara nggak langsung, media dan sebagian publik jadi memperhatikan manuver-manuver unik ini. Bukan begitu? (A43)

Baca Juga: PDIP Tikung Anies, PKS Tenggelam?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I’m so glad we got to link up” – Miguel, penyanyi R&B asal Amerika Serikat (AS)

Siapa yang selalu sabar dan tidak pernah marah? Semua orang pasti pernah merasakan marah. Seperti banyak orang bilang, kesabaran setiap orang pun pasti ada batasnya.

Rasa marah yang memuncak inilah yang tampaknya sempat memenuhi ruang hati Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa waktu lalu, sebuah video yang berisikan kemarahan Jokowi terungkap ke publik.

Dalam video tersebut, sang presiden tampak dan terdengar tengah merasa tidak puas dengan kinerja para menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Bagaimana tidak? Menurut mantan Wali Kota Solo tersebut, kinerja bawahan-bawahannya tersebut sangat minim progress di tengah ancaman yang ditimbulkan oleh virus Corona (Covid-19).

Mungkin, saking merasa kecewanya, Presiden Jokowi sampai-sampai mengeluarkan sejumlah pertanyaan dari benak hatinya. Sang presiden bertanya-tanya mengapa para menteri ini sampai hati untuk tidak bekerja sungguh-sungguh demi masyarakat Indonesia.

Namun, mungkin terdapat sepotong pernyataan Jokowi lainnya yang tampaknya mampu membuat para menteri tergugah, yakni ancaman reshuffle. Bukan tidak mungkin, para menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut mulai kelabakan menanggapi ancaman tersebut.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang penerapan kebijakan bantuan sosial (bansos) milik kementeriannya sempat disorot oleh Jokowi, misalnya, langsung meminta tambahan anggaran guna membantu program verifikasi data warga. Pasalnya, persoalan data kerap disebut jadi biang kerok bagi lambannya penyaluran bansos terkait pandemi Covid-19.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta jajaran melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut pertemuan tertutup ini membahas kebangsaan hingga kemungkinan kerja sama Golkar dan Gerindra di Pilkada pic.twitter.com/ZnWf0fG84h

— Zuli Hendriyanto (@ZuliHendriyanto) July 7, 2020

Tak hanya Juliari, beberapa partai politik tampaknya turut menanggapi ancaman Jokowi.  Meski begitu, sejumlah partai politik sepertinya tidak ingin memberi tanggapan lebih lanjut.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, misalnya, tampak menghindar bila ditanyai oleh para pewarta terkait wacana reshuffle kabinet setelah menjalankan pertemuan di Kertanegara – kediaman Prabowo. Kabarnya, kunjungan Airlangga ke Prabowo ini hanya membahas soal situasi politik terkini dan potensi koalisi di Pilkada 2020.

Bila membahas situasi politik, bukan tidak mungkin ancaman reshuffle turut menjadi pembahasan. Pasalnya, wacana ini tengah menjadi buah bibir yang tengah panas dalam diskursus publik.

Terlepas dari semua manuver dan kebijakan yang terjadi seputar ancaman reshuffle dari Jokowi, mengapa Airlangga merasa perlu untuk berkunjung dan menemui Prabowo? Strategi politik apa yang tengah dijalankan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian tersebut?

Safari Politik

Airlangga bisa jadi tengah menjalankan safari politik di tengah pandemi Covid-19 ini. Pasalnya, Menko Perekonomian tersebut tidak hanya berkunjung dan menemui Prabowo, melainkan juga pimpinan partai politik lainnya seperti Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Istilah “safari politik” sendiri merupakan sebuah istilah yang kerap digunakan oleh media di Indonesia. Biasanya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan rangkaian kunjungan politisi atau pejabat ke satu tempat ke tempat lain dengan maksud dan tujuan politis.

Strategi berkunjung seperti ini bukanlah hal yang unik dalam perpolitikan Indonesia. Sejak dulu, tradisi safari seperti ini telah dijalankan oleh politisi-politisi Indonesia.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, misalnya, sempat menjalankan safari politik pada era Orde Baru – ketika akan menduduki kursi kepemimpinan PDI. Berdasarkan buku milik Stefan Eklof yang berjudul Power and Political Culture in Suharto’s Indonesia, Megawati kala itu melakukan safari politik dengan berkunjung menemui beberapa petinggi militer, seperti Yogie S. Memet dan A.M. Hendropriyono.

Safari poliitik adalah rangkaian kunjungan politisi atau pejabat ke satu tempat ke tempat lain dengan maksud dan tujuan politis.
Share on X

Selain Megawati, mantan Menteri Penerangan Harmoko – salah satu kader Golkar di era Orde Baru – juga pernah menjalankan tradisi safari politik sebagai upaya politik interpersonal. Harmoko – mengacu pada buku milik Rully Chairul Azwar yang berjudul Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era ­– telah melakukan tradisi safari ke banyak pesantren setiap bulan Ramadan sejak tahun 1983.

Bila safari politik kerap dilakukan oleh para politisi seperti Megawati dan Harmoko, bagaimana dengan Airlangga? Mengapa Ketum Golkar tersebut memilih menggunakan strategi safari politik?

Safari politik juga bukanlah hal yang asing bagi Airlangga. Sebagai politisi dan pejabat, Ketum Golkar tersebut telah biasa menggunakan strategi komunikasi serupa.

Ketika Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (omnibus law) menuai polemik, misalnya, Airlangga juga menggunakan strategi politik dengan menjalankan rangkaian kunjungan ke pimpinan dari sejumlah partai politik. Pada bulan Februari-Maret 2020, Menko Perekonomian telah menjalankan kunjungan ke partai-partai seperti PKS, Demokrat, Nasdem, hingga PAN.

Kegemaran Airlangga untuk menjalankan safari politik dan berkunjung langsung bisa jadi bukan tanpa alasan. Pasalnya, pertemuan tatap muka secara langsung seperti ini bukan tidak mungkin dapat membantu proses negosiasi dan pengambilan keputusan politik.

Asumsi ini sejalan dengan penjelasan Tanja Pritzlaff-Scheele dan Frank Nullmeier dalam tulisan mereka yang berjudul Relating Face to Face. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa interaksi face-to-face dapat memunculkan relatedness(keterkaitan) antara dua pihak yang ingin mengambil kesepakatan politik.

Bukan tidak mungkin, Airlangga ingin memunculkan relatedness ketika bersafari politik dengan AHY dan Prabowo. Dengan begitu, kesepakatan politik yang ingin dicapai dapat lebih memungkinkan terjadi.

Namun, pertanyaan selanjutnya pun muncul. Kira-kira, kesepakatan dan keputusan politik apa yang ingin dicapai oleh Airlangga bersama AHY dan Prabowo? Dinamika politik apa yang kini mungkin mendasari safari politik Menko Perekonomian tersebut?

Kesepakatan Politik?

Boleh jadi, safari politik yang kini dilakukan oleh Airlangga tidak terlepas dari dinamika politik yang mendasari. Pasalnya, berdasarkan safari-safari politik sebelumnya, Menko Perekonomian tersebut juga terlihat ingin mendapatkan kesepakatan politik tertentu.

View this post on Instagram

Gerindra dan Golkar akrab ya #gerindra #golkar #prabowosubianto #airlanggahartarto #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 7, 2020 at 1:29am PDT

Safari politik yang dilakukannya pada bulan Februari dan Maret lalu, misalnya, bertujuan untuk bertukar pikiran terkait omnibus law yang menimbulkan polemik di masyarakat. Kala itu, Airlangga mungkin tengah mencari dukungan politik terkait RUU yang didorong oleh pemerintahan Jokowi tersebut.

Lantas, bila berkaca pada tujuan safari politik tersebut, tujuan politik apa yang ingin dicapai Airlangga kini?

Bila mengacu pada informasi yang diberikan oleh Airlangga dan Prabowo, pertemuan politik yang dilakukan beberapa waktu lalu disebut bertujuan untuk meraba kerja sama potensial dalam membangun koalisi di Pilkada 2020. Begitu pula pada pertemuannya dengan AHY, Airlangga disebut berupaya mencari kerja sama dalam koalisi Pilkada 2020.

Namun, menariknya, dalam pertemuan Airlangga dan Prabowo, disebutkan juga bahwa situasi politik terkini juga dibahas oleh keduanya. Bahkan, Ketum Golkar tersebut menyebutkan bahwa Golkar dan Gerindra sama-sama mendukung stabilitas politik di pemerintahan.

Mungkin saja, wacana reshuffle turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Pasalnya, isu tersebut baru-baru ini tidak dapat dipungkiri telah menjadi salah satu isu politik yang tengah ramai dibahas.

Selain itu, bisa saja, Airlangga tengah memulai meraba peta politik yang akan terbentuk pada tahun 2024 nanti. Pasalnya, Jokowi bersama Golkar dirumorkan akan membangun poros ketiga sebagai pengimbang poros pertama yang terdiri dari PDIP dan Gerindra.

Meski begitu, semua gambaran kemungkinan ini belum tentu benar mendasari safari politik Airlangga. Mungkin, hanya elite-elite politik yang benar-benar tahu apa yang dibicarakan.

Bukan tidak mungkin, safari politik seperti ini mampu memengaruhi jalan perpolitikan Indonesia di masa mendatang. Mari kita nantikan sajalah episode lanjutan dari temu-temu politik ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.