PinterPolitik.com

Semua varian, seperti RUU PKS, akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Biasanya, perubahan yang terjadi memberikan dampak sedikit atau tidak sama sekali. Namun, dalam beberapa situasi, perubahan tertentu dari varian-varian ini bisa berdampak pada sifat (properties) atas varian baru, mulai dari definisi kekerasan seksual, kategorisasi tindak kekerasaan seksual, hingga esensi pencegahan kekerasan seksual.

Warga Heran Organization (WHO) – berkolaborasi bersama para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan hak perempuan – terus mengawasi perubahan varian-varian baru ini. Dengan terus mengawasi perubahan varian-varian baru, publik akhirnya bisa tahu tingkat bahaya yang ditimbulkan dari varian-varian yang ada.

Dalam memberikan klasifikasi atas varian-varian yang ada, WHO menggolongkan mereka menjadi dua, yakni Variants of Concern (VoC) dan Variants of Interest (VoI). Masing-masing penggolongan ini pun didasarkan pada definisi yang telah ditentukan dan disepakati.

Variants of Interest (VoI)

Sebuah varian produk hukum – seperti Undang-undang (UU) – dapat digolongkan ke dalam VoI apabila memenuhi beberapa karakteristik berikut:

• Merupakan sebuah (calon) produk hukum yang belum juga disahkan oleh pihak legislatif – dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – meski (calon) produk hukum seperti ini bisa jadi sangat penting bagi masyarakat; dan
• Menimbulkan peningkatan bahaya tertentu bagi banyak individu di masyarakat dengan kekosongan hukum dan, sering kali, (calon) produk hukum seperti ini kerap menghilangkan perlindungan yang diperlukan oleh para korban dan warga yang rentan.

Baca Juga: Menanti Koreksi Mahfud soal Restorative Justice

Variants of Concern (VoC)

Sebuah varian dapat digolongkan menjadi VoC apabila telah masuk golongan VoI tetapi dinilai memiliki signifikansi lebih tinggi terhadap masyarakat:

• Merupakan (calon) produk hukum yang telah lama tidak disahkan tetapi mengalami perubahan yang lebih berbahaya terhadap kelompok rentan;
• Terjadi peningkatan kekosongan perlindungan hukum dalam kasus tertentu, seperti kekerasan gender bebasis online (KBGO);
• Hilangnya esensi pencegahan atas tindakan yang mengancam kelompok rentan, misal pencegahan kekerasan seksual; dan
• Mengalami penurunan dalam efektivitasnya untuk memberikan perlindungan bagi kelompok rentan di masyarakat, seperti perubahan definisi tindak pidana kekerasan seksual hingga pengurangan pasal tertentu yang dianggap penting.

(A43)

Baca Juga: Sulit Puan Dengar Suara Rakyat?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.