PinterPolitik.com

Semua varian, seperti RUU PKS, akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Biasanya, perubahan yang terjadi memberikan dampak sedikit atau tidak sama sekali. Namun, dalam beberapa situasi, perubahan tertentu dari varian-varian ini bisa berdampak pada sifat (properties) atas varian baru, mulai dari definisi kekerasan seksual, kategorisasi tindak kekerasaan seksual, hingga esensi pencegahan kekerasan seksual.

Warga Heran Organization (WHO) – berkolaborasi bersama para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan hak perempuan – terus mengawasi perubahan varian-varian baru ini. Dengan terus mengawasi perubahan varian-varian baru, publik akhirnya bisa tahu tingkat bahaya yang ditimbulkan dari varian-varian yang ada.

Dalam memberikan klasifikasi atas varian-varian yang ada, WHO menggolongkan mereka menjadi dua, yakni Variants of Concern (VoC) dan Variants of Interest (VoI). Masing-masing penggolongan ini pun didasarkan pada definisi yang telah ditentukan dan disepakati.

Variants of Interest (VoI)

Sebuah varian produk hukum – seperti Undang-undang (UU) – dapat digolongkan ke dalam VoI apabila memenuhi beberapa karakteristik berikut:

• Merupakan sebuah (calon) produk hukum yang belum juga disahkan oleh pihak legislatif – dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – meski (calon) produk hukum seperti ini bisa jadi sangat penting bagi masyarakat; dan
• Menimbulkan peningkatan bahaya tertentu bagi banyak individu di masyarakat dengan kekosongan hukum dan, sering kali, (calon) produk hukum seperti ini kerap menghilangkan perlindungan yang diperlukan oleh para korban dan warga yang rentan.

Baca Juga: Menanti Koreksi Mahfud soal Restorative Justice

Variants of Concern (VoC)

Sebuah varian dapat digolongkan menjadi VoC apabila telah masuk golongan VoI tetapi dinilai memiliki signifikansi lebih tinggi terhadap masyarakat:

• Merupakan (calon) produk hukum yang telah lama tidak disahkan tetapi mengalami perubahan yang lebih berbahaya terhadap kelompok rentan;
• Terjadi peningkatan kekosongan perlindungan hukum dalam kasus tertentu, seperti kekerasan gender bebasis online (KBGO);
• Hilangnya esensi pencegahan atas tindakan yang mengancam kelompok rentan, misal pencegahan kekerasan seksual; dan
• Mengalami penurunan dalam efektivitasnya untuk memberikan perlindungan bagi kelompok rentan di masyarakat, seperti perubahan definisi tindak pidana kekerasan seksual hingga pengurangan pasal tertentu yang dianggap penting.

(A43)

Baca Juga: Sulit Puan Dengar Suara Rakyat?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Berhari-hari sudah berlalu sejak Menkopolhukam Mahfud MD melontarkan pernyataan kontroversialnya tentang restorative justice kepada pelaku pemerkosaan. Berhari-hari pula sudah berlalu tanpa pernyataan maaf atau koreksi dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kala itu, Mahfud sempat mencontohkan kalau pendekatan restorative justice tidak bicara bahwa pemerkosa harus dibawa ke pengadilan untuk menjalani proses hukum. Menurutnya, restorative justice membangun harmoni agar antara keluarga korban dan pemerkosa serta masyarakat tidak gaduh.

Memang, tak banyak orang yang membicarakan isu tersebut, apalagi jika dibandingkan dengan kasus perselingkuhan penyanyi ternama yang mengisi pemberitaan beberapa waktu terakhir. Secara khusus, kalangan yang biasanya keras mengkritik pemerintahan Jokowi juga relatif senyap saat memandang hal itu. Media juga tampaknya lebih senang menyoroti perselingkuhan atau mungkin ramainya platform Clubhouse.

Padahal, pernyataan Mahfud dinilai banyak aktivis HAM sebagai contoh yang keliru. Lebih jauh, pernyataan sang menteri juga dinilai tak berpihak pada korban pemerkosaan.

Dari konteks tersebut, idealnya ada koreksi atau bahkan permintaan maaf dari sang menteri. Lalu mengapa permintaan maaf dari sang pejabat ini penting?

Menyoal Restorative Justice

Gagasan restorative justice sebenarnya bukan barang baru. Sebelum belakangan dibicarakan kepolisian dan Mahfud, ide tentang hal ini sebenarnya sudah pernah bergulir.

Secara konsep, restorative justice kerap dikaitkan dengan pendekatan peradilan pidana yang peka pada masalah korban. Umumnya, konsep ini mengedepankan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korbannya sendiri.

Menurut Hukumonline, di Indonesia gagasan ini diawali oleh sebuah penelitian kepada 300 penghuni lapas. Dari survei tersebut, 31,7 persen responden merasa bahwa sistem pemidanaan di Lapas tidaklah bermanfaat. Merujuk pada angka ini menjadi tak mengherankan jika ada napi yang kembali melakukan tindak pidana sehingga kembali mendekam di lapas.

Sistem pemenjaraan ini nampak tak sepenuhnya memberikan kejeraan bagi para pelaku. Tak hanya itu, penjara juga memberikan dampak khusus bagi keluarga napi yang ditinggalkan. Di luar itu, sistem ini tak sepenuhnya memberikan rasa lega bagi para korban.

Dalam restorative justice, pelaku boleh jadi tak perlu masuk ke penjara. Hal ini terjadi dengan syarat kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat memberi maaf, dan pelaku sudah menyatakan penyesalan.

Meski dapat menjadi alternatif sistem peradilan, konsep ini sebenarnya masih menyisakan hal yang sulit diterapkan. Salah satu bentuk utamanya adalah untuk korban perkosaan.

Jika korban pencurian dapat dengan mudah diganti kerugiannya dengan materi, tentu pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana dengan korban perkosaan yang menderita kerugian fisik dan psikis?

Pernyataan Problematik

Pertanyaan tersebut kemudian bisa diarahkan kepada Mahfud yang memberikan contoh restorative justice pada kasus perkosaan. Dengan ilustrasi yang digambarkan, bagaimana kebutuhan korban dapat dipenuhi? Banyak yang kemudian khawatir kalau diterapkan tanpa panduan jelas, konsep ini bisa menjadi celah untuk membungkam korban atas nama harmoni.

Hal inilah yang kemudian memicu kritik keras dari kalangan masyarakat sipil. Salah satu yang bersuara adalah Institute Criminal Justice for Reform (ICJR).

Dalam pernyataan bersama IJRS dan LeIP, ICJR menilai bahwa Mahfud keliru dalam memahami lahirnya restorative justice. Konsep itu seharusnya punya titik sentral menyelaraskan pemulihan korban dengan mekanisme yang memupuk pertanggungjawaban dari pelaku.

Mereka menilai bahwa restorative justice bisa saja diterapkan. Meski begitu, yang harus diperjuangkan adalah mendengarkan dan memberi ruang korban, pelaku menyadari kesalahannya, untuk kemudian menyelaraskan pertanggungjawaban pelaku untuk berdampak positif pada korban.

Yang kemudian membuat pernyataan Mahfud semakin problematik adalah fakta bahwa selama ini, pemberian ruang kepada korban perkosaan tergolong jarang terjadi. Sudah terlalu banyak kisah korban enggan melapor karena berbagai kondisi.

Korban misalnya kerap mengalami victim blaming dari masyarakat dan aparat. Tak hanya itu, mereka juga kerap harus menghadapi sikap aparat yang tak sepenuhnya sensitif pada kebutuhan korban.

Jika mau diperluas, hak korban kekerasan seksual juga sulit dipenuhi karena belum ada aturan jelas tentang bentuk kekerasan seksual.

Merujuk pada kondisi-kondisi tersebut, muncul desakan kepada Mahfud untuk mengakui kekeliruan dan meluruskan pernyataannya. Pasalnya, pernyataan tersebut membuat Mahfud sebagai seorang menteri terlihat tak memihak korban perkosaan.

Lebih jauh, banyak pula masyarakat terutama di media sosial yang menanti permintaan maaf dari Mahfud.

Mengakui Kekeliruan

Idealnya mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah hal yang penting dilakukan oleh pejabat tanah air. Terlebih, jika ia keliru dalam berucap dan kemudian menyinggung isu yang amat sensitif dan penting di masyarakat.

Sayangnya, pernyataan semacam ini tergolong jarang dilakukan oleh para petinggi negeri ini. Alih-alih mengoreksi, banyak yang malah mencari pembenaran dan rasionalisasi. Sebagian yang lain malah bungkam setelah menimbulkan kegaduhan atau kekhawatiran di masyarakat.

Kondisi ini tergolong berbeda dengan hal yang terjadi di negara lain. Salah satu yang paling anyar adalah yang dilakukan oleh Gubernur New York, Amerika Serikat, Andrew Cuomo.

Dalam beberapa waktu terakhir, banyak perempuan yang buka suara bahwa politisi Partai Demokrat AS itu melakukan pelecehan seksual.

Cuomo kemudian angkat suara terkait dengan berbagai tuduhan tersebut. Memang, ia tak mengundurkan diri layaknya banyak pemimpin lain yang terserang skandal berbau seksual. Meski begitu, ia meminta maaf secara publik atas hal yang dilakukan di masa lampau.

Di permintaan maafnya tersebut, memang ada nuansa membela diri. Meski demikian, tetap saja ada aspek mau meminta maaf dan mengakui kekeliruan.

Hal inilah yang masih absen dari Mahfud sejak pernyataan soal restorative justice-nya terlontar. Perlu diakui, apa yang dilakukan oleh Cuomo sebenarnya boleh jadi masih jauh dari ideal. Meski begitu, ia sekilas lebih menyadari betapa penting sebuah permintaan maaf di dalam dunia politik.

Pentingnya meminta maaf ini disebutkan misalnya oleh Allan Luke sebagaimana dikutip oleh Sandra Harris dan kawan-kawan dalam The Pragmatics of Political Apologies. Menurutnya, permintaan maaf adalah bentuk pernyataan politik yang memiliki kekuatan yang signifikan.

Lebih jauh, menurut Jeffrey D. Robinson, permintaan maaf dapat menjadi komponen penting untuk menjaga harmoni sosial karena ia mampu mengomunikasikan tanggung jawab moral atas tindakan yang ofensif.

Menanti Koreksi

Merujuk pada hal-hal tersebut, pernyataan dari Mahfud berpotensi menganggu harmoni sosial yang ada di masyarakat. Hal ini terutama berlaku kepada para korban kekerasan seksual yang masih sulit untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Koreksi dan permintaan maaf dari Mahfud bisa menjadi upaya untuk memberikan harapan bahwa negara masih berpihak kepada para korban.

Selama ini, mereka sudah cukup menderita secara psikis karena harus menjalani victim-blaming dan proses pelaporan yang tak mudah. Jika Mahfud mau meluruskan pernyataannya kesan negara masih ada untuk para korban bisa kembali muncul.

Lebih jauh, untuk menunjukkan maaf dan koreksi yang lebih paripurna, pelurusan pernyataan dan maaf boleh jadi perlu ditunjukkan dengan tindakan nyata. Jika diperhatikan, pemerintah saat ini tengah melakukan sejumlah perubahan di dunia hukum salah satunya lewat restorative justice.

Nah, agar perubahan hukum itu jauh lebih sempurna, pemerintah bisa lebih aktif untuk mendorong segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Seperti yang disebutkan di atas, kesulitan korban tak hanya soal victim blaming saja, tetapi juga masih minimnya aturan yang memperjelas kekerasan seksual.

Oleh karena itu, untuk menunjukkan kembali keberpihakan negara kepada korban, RUU tersebut bisa menjadi pelurusan pernyataan yang paling nyata. Pasalnya, sulit untuk menganggap negara serius menyelesaikan kekerasan seksual jika payung hukumnya tak pernah jadi prioritas.

Lalu, kapankah koreksi dan maaf itu akan terjadi?(H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kekerasan seksual terus menjadi perhatian oleh khalayak umum. Bagaimana tidak? kekerasan seksual hari demi hari hadir dalam beberapa macam tindakan yang terus berkembang hingga sekarang dan sudah cukup meresahkan keamanan masyarakat.

Dilansir oleh siaran pers yang dikemukakan oleh Komnas Perempuan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di Indonesia  cenderung meningkat dalam kurun 11 tahun terakhir, dengan catatan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 431.471 kasus pada tahun 2019, yang mana angka ini meningkat 693% dari 2008 yang hanya 54.425 kasus.

Angka ini diibaratkan seperti fenomena gunung es yang semakin menjulang tinggi tanpa bentuk antisipasi sehingga kita sebagai masyarakat patut bertanya sejauh mana perlindungan negara bagi masyarakat terhadap kekerasan seksual.

Mayoritas kekerasan seksual terjadi pada pihak perempuan selaku pihak paling terdampak  secara fisik dan batiniah terhadap tindakan yang jauh akan kebaikan tersebut, tetapi penulis tidak menampik bahwa kekerasan seksual dapat juga terjadi pada pihak laki-laki juga. Terlebih lagi, tindakan yang mengancam rasa kenyamanan seseorang perempuan kian berkembang dan muncul dari beberapa sumber tempat yang tidak di sangka-sangka, seperti pada ruang lingkup keluarga maupun ruang lingkup digital.

Berdasarkan data yang diuraikan oleh pihak Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU) pada tahun 2020, tindakan kekerasan seksual pada Anak Perempuan melonjak sebanyak 2.341 kasus dan paling banyak berasal dari kasus inses dengan total 571 kasus ataupun kekerasan seksual pada ruang lingkup digital tercatat 281 kasus atau naik sebesar 300% dengan bentuk tindakan berupa ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video tidak seronok korban. Parahnya lagi perempuan disabilitas menjadi salah satu yang terdampak dengan peningkatan kasus 47%.

Kepekaan dan kemampuan pemerintah seharusnya dapat menjawab fenomena maraknya kekerasaan seksual yang terjadi di kalangan masyarakat. Sayangnya, pemerintah ‘sebelah mata’ terhadap kondisi tersebut.

Hal tersebut dibuktikan dengan dipupuskannya harapan masyarakat dengan mencabut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Prolegnas dengan alasan yang bersifat politis, yaitu ‘pembahasannya agak sulit’ ujar oleh salah anggota DPR komisi VIII DPR.

Padahal, semangat dari RUU PKS bermaksud untuk melindungi para korban kekerasan seksual dan menghapuskan segala macam tindakan kekerasan seksual dengan memberikan kepastian hukum dan keadilan, tetapi faktanya yang terjadi di lapangan, DPR selaku wakil rakyat hanya bisa berpolemik tanpa output atau solusi yang baik.

Pembukaan UUD 1945 telah memberikan kewajiban bagi negara untuk dapat melindungi segenap bangsa. Frasa pada pembukaan tersebut harus dapat diartikan secara komprehensif dan luas, bahwa negara berkewajiban untuk dapat memberikan perlindungan bagi seluruh komponen bangsa dari ancaman apapun termasuk perlindungan atas hak bebas dari ancaman kekerasan.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 seharusnya dapat menjadi tolok ukur untuk dapat mempercepat kebijakan hukum yang baik bagi para korban kekerasan seksual, pasal tersebut menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Hingga sekarang korban seksual hanya dapat dihadapkan pada rehabilitasi dan bentuk pengobatan lainnya, dengan tidak terdapatnya suatu Undang-Undang yang bersifat khusus sebagai turunan dari perintah UUD 1945 pencegahan dalam rangka perlindungan terhadap tindakan kekerasan seksual tidak terjadi di kalangan masyarakat, seolah-olah pemerintah serta aparat penegak hukum menunggu bola panas hasil kekerasan seksual.

Rekonstruksi penegakan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sejauh ini hanya melakukan pendekatan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan ketentuan hukum positif yang ada seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP.

Padahal, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang begitu mendalam, karena tidak hanya berdampak pada fisik korban tetapi psikis dan moral korban ikut menjadi korban, sehingga perlu ada pertimbangan lebih lanjut untuk dapat membentuk undang-undang yang lebih komprehensif dan memadai terutama pada pendekatan pemulihan pada korban.

Mengingat korban memiliki hak yang sama dimata hukum (equality before the law) untuk dapat diberikan rehabilitasi atau pemulihan bagi korban. Dalam arti luas, pemulihan tidak hanya mencakup pengobatan berupa medis atau psikis korban. Secara makna dalam arti luas pemulihan dapat berorientasi pada ketiga prinsip yaitu:

• Memenuhi kebutuhan aspirasi korban yang berhubungan dengan pemulihan
• Mengupayakan hak korban atas kebenaran dan keadilan dalam proses pemulihan
• Proses pemulihan yang mencakup aspek kehidupan korban seperti ekonomi, psikologis dan penerimaan masyarakat (multidimensi)

Tidak heran apabila RUU-PKS sangatlah diperlukan pada saat ini untuk dapat menjawab permasalahan kekerasan seksual yang ada. Kekerasan seksual yang terjadi pada saat ini tidak hanya dinilai dengan penegakan hukumnya saja. Perlu payung hukum yang dapat mengakomodir permasalahan yang ada dengan mengedepankan semangat kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam membentuk norma undang-undang.

RUU PKS dalam Menjaga Martabat Hak Perempuan

Perlu diketahui, basis dari pada perempuan dalam aspek kehidupan dapat diibaratkan sebagai sebuah rumah yang patut dijaga dan dilindungi keberadaannya. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk dapat mengupayakan cara atau metode tertentu untuk dapat melindungi perempuan dari banyak ancaman.

Peran sentral pemerintah sebagai representasi negara haruslah hadir dengan memberikan langkah solutif dengan tidak melepas nilai-nilai norma sosial, agama dan Pancasila sebagai dasar negara.

Sebagai negara hukum maka diharapkan terdapat langkah konkret dengan membentuk public policy dalam menjaga martabat hak perempuan seperti dibentuknya RUU PKS. Berdasarkan materi muatan yang terdapat pada naskah akademik RUU- KS telah menyertakan tanggung jawab korporasi sebagai salah satu badan hukum untuk dapat memberikan tanggung jawab dalam penghapusan kekerasan seksual.

Menurut penulis, itu sudah merupakan langkah yang bagus dengan melibatkan korporasi sebagai salah satu pilar yang turut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam usaha penghapusan kekerasan seksual. Tidak hanya itu, apabila melihat jangkauan dari RUU PKS pada naskah akademik yang beredar adalah untuk melindungi seluruh warga negara terutama korban kekerasan seksual, yang kebanyakan adalah perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya akibat timpangnya relasi kuasa dan ketidakadilan gender, yang harus mendapat perlindungan dari negara agar terhindar dan terbebas dari setiap bentuk kekerasan seksual.

Hal ini sudah merupakan sisi positif apabila undang-undang penghapusan kekerasan seksual benar-benar dicanangkan sehingga dapat memenuhi hak martabat perempuan sebagai bagian dari komponen kemasyarakatan yang patut disetarakan dan dilindungi serta dijamin hak-hak kehidupannya.

Seharusnya sudah waktunya pemerintah tidak menutup mata terhadap kebutuhan akan suatu undang-undang yang progresif dalam menangani kekerasan seksual yang beredar sekarang ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya ‘wakil rakyat’ untuk mementingkan kepentingan hak perempuan sebagai rakyatnya daripada kebisingan politik yang terdapat di parlemen.

Tulisan milik Muhammad Alfarizzi Nur, Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Perjuangan perempuan dan anak guna mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan berlangsung begitu alot dan berliku. Belum sampai pada mendapat keadilan dalam aspek ekonomi dan politik, sekedar mendapatkan keamanan saja, nyatanya keadilan itu masih terlampau jauh untuk didapatkan.

Sedih dan pilu, bahkan mereka yang mengalami kekerasaan seksual terlampau takut untuk sekedar melapor. Betapa tidak, pada 2018 lalu Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mempublikasikan survei yang menyebutkan 93 persen korban pemerkosaan justru tidak melaporkan kejahatan yang menimpanya karena takut akan stigma negatif masyarakat yang kerap mendera korban pemerkosaan.

Menyambung hal tersebut, Sophia Hage, Direktur Kampanye Lentera Sintas menyebutkan bahwa fenomena tersebut ibarat “puncak gunung es”. Artinya, di luar data yang telah disebutkan, terdapat begitu banyak kasus serupa yang mungkin tidak akan pernah diketahui.

Benar saja, dalam catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019 ditemukan peningkatan kasus kekerasan seksual menjadi 406.178. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 348.466 kasus, atau meningkat sebesar 14 persen.

Getirnya, dalam CATAHU tersebut, angka kekerasan seksual terbanyak ternyata justru terjadi di ranah personal, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), martial rape atau pemerkosaan dalam pernikahan, inses atau hubungan seksual sedarah yang ternyata pelaku utamanya adalah ayah kandung dan paman, serta hubungan pacaran.

Terkait yang terakhir, kasus ini diakui memang cukup sulit untuk ditindaklanjuti di jalur hukum dikarenakan belum adanya produk hukum yang memayungi hubungan tersebut.

Melihat angka kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat, pilu untuk mengatakan, nampaknya negara masih merangkak dalam memberikan perlindungan seksual. Namun di sisi lain, kita kerap membanggakan nilai-nilai ketimuran yang disebut menjunjung tinggi moralitas.

View this post on Instagram

Kemenag rilis indeks Kerukanan Umat Beragama (KUB) tahun 2019.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 11, 2019 at 4:00pm PST

Pada kasus ini, boleh jadi negara telah gagal dalam manjawab kegelisahan publik, khususnya para perempuan yang mungkin tengah meringis menyadari ketidakadilan. Kegagalan tersebut terlihat jelas di tengah kepongahan negara yang justru belum mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS), kendati berbagai pihak telah menyatakan urgensinya.

Padahal, apabila kita menengok kepada para filsuf besar seperti Thomas Hobbes dan John Locke, dengan jelas mereka menyatakan bahwa entitas negara adalah konsekuensi dari kebutuhan warga negara untuk mendapatkan rasa aman.

Dengan kata lain, menjadi tanda tanya besar terkait mengapa sampai saat ini pihak-pihak terkait seperti DPR justru belum mengesahkan RUU tersebut. Bahkan, alih-alih mendukung, berbagai isu negatif seperti menyebut produk hukum tersebut menjadi bentuk dukungan atas LGBT, terlalu liberal, ataupun menyimpang dari ajaran agama justru berseliweran sebagai bentuk penolakan.

Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari fenomena ini?

Pemerkosaan adalah Politik?

Melihat fenomena aneh tersebut, nampaknya kita harus melihat pada karya seorang Feminis dan Jurnalis asal Amerika Serikat (AS), Susan Brownmiller yang berjudul Against Our Will: Men, Women, and Rape yang pertama kali dipublikasikan pada 1975.

Seperti apa yang ditulis oleh Rachel Cooke dalam The Guardian, penjelasan Brownmiller tentang pemerkosaan masih sangat relevan untuk digunakan memahami masalah akut pemerkosaan sampai saat ini.

Menariknya, dalam paparannya yang disebut “mengejutkan” oleh Majalah Time itu, Brownmiller mendefinisikan pemerkosaan sebagai suatu masalah politik alih-alih sebagai kejahatan individu.

Brownmiller bertolak dari sejarah AS yang memperlihatkan pemerkosaan telah lama mendapatkan stigma yang gelap, sehingga sebelum terjadinya gerakan perempuan pada 1970, kasus pemerkosaan diketahui jarang terjadi.

Ini bukan karena kasus pemerkosaan memang jarang terjadi, melainkan karena ketakutan dari korban pemerkosaan untuk melapor. Hal ini karena mereka akan diintrogasi dengan tendensi untuk disalahkan ataupun dicurigai, baik oleh pihak kepolisian maupun rumah sakit.

View this post on Instagram

Puluhan kasus HAM terjadi pada periode pertama pemerintahan Jokowi.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 11, 2019 at 2:00am PST

Para pembaca Brownmiller menggunakan istilah “diperkosa dua kali” untuk menjabarkan bagaimana perasaan yang dialami korban pemerkosaan ketika diintrogasi ataupun keterangan akan tubuhnya – atau visum – dijadikan alat bukti ketika di pengadilan.

Terlebih lagi dengan adanya stigma negatif terhadap korban pemerkosaan, misalnya seperti “ia diperkosa karena mengunakan pakaian yang seksi” ataupun “ia juga menikmati pemerkosaan tersebut” menjadi pukulan psikologis tersendiri ketika diintrogasi.

Tidak hanya dikorek pengalaman pahitnya ketika diperkosa, kerap kali pertanyaan-pertanyaan bertendensi disalahkan dan dicurigai semacam itu justru membuat serangan psikologis yang diterima korban menjadi lebih besar.

Apa yang digambarkan Brownmiller ini sepertinya benar-benar terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dengan menuduh perempuan diperkosa karena menggunakan pakaian yang seksi. Lalu, dengan mudahnya dikatakan itu akan membuat libido laki-laki terangsang, sehingga pemerkosaan terjadi. Dengan kata lain, seolah ingin dikatakan, pemerkosaan adalah kesalahan dari perempuan itu sendiri.

Terkait konsep libido laki-laki ini, Brownmiller telah jauh-jauh hari membantahnya, bahkan menyebutnya sebagai “mitos”. Melihat pada rasionalisasinya, bagaimana mungkin kita membenarkan tindakan pemerkosaan dengan dalih karena libido telah terangsang. Artinya, apakah itu menunjukkan kekerasan menjadi lumrah atas dalih keinginan seksual? Tentu saja jawabannya tidak.

Atas perjuangan Brownmiller dalam mendobrok stigma tentang pemerkosaan, itu berbuah dengan lahirnya produk hukum pertama yang mengatur tentang pemerkosaan dalam pernikahan di AS.

Apa yang ingin dijelaskan oleh Brownmiller adalah, pemerkosaan itu pada hakikatnya bukanlah perilaku individu semata, melainkan merupakan perilaku sosial, yang tentu melibatkan komponen yang kompleks, bahkan termasuk pemerintah itu sendiri.

Baginya, pemerkosaan memang membudaya sebagai upaya politis laki-laki untuk menundukkan perempuan. Inilah mengapa bukunya disebut mendefinisikan pemerkosaan sebagai masalah politik.

Rape Culture dan Hukum Laki-Laki

Fenomena ketika pemerkosaan justru dipandang lumrah, bahkan korbannya disalahkan oleh masyarakat adalah apa yang disebut sebagai rape culture atau budaya pemerkosaan oleh para Feminis AS pada 1970-an.

Emilie Buchwald, dalam bukunya Transforming a Rape Culture, mendefinisikan budaya pemerkosaan sebagai “seperangkat keyakinan kompleks yang mendorong agresi seksual laki-laki dan mendukung kekerasan terhadap perempuan”.

Budaya pemerkosaan lantas membenarkan teror fisik dan emosional terhadap perempuan sebagai semacam norma. Hal ini misalnya terlihat dari persoalan kasus kekerasaan seksual yang terjadi di ranah personal – seperti di keluarga – yang jarang dilaporkan karena korban yang merupakan istri dan anak merasa dirinya harus patuh terhadap ayah sebagai kepala rumah tangga.

Kemudian dalam budaya ini, baik laki-laki dan perempuan memandang kekerasan seksual sebagai suatu fakta kehidupan yang tak terhindarkan. Artinya, itu adalah fenomena yang memang lumrah terjadi, sehingga tidak perlu untuk diherankan.

Melihat fenomena budaya pemerkosaan ini, para feminis kontemporer mulai melihat penindasan terhadap perempuan dilakukan melalui medium bahasa.

View this post on Instagram

DPR dan pemerintah sepakati RKUHP masuk Prolegnas prioritas 2020.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 6, 2019 at 4:00pm PST

Filsuf Feminis AS, Judith Butler misalnya, dalam bukunya Gender Trouble menunjukkan bahwa identitas gender yang berisi seperangkat aturan dan norma, bukanlah suatu manifestasi intrinsik, atau suatu hal yang telah terinstal sejak kita lahir, melainkan itu adalah buah dari perilaku, kebiasaan, ucapan, ataupun aturan yang berasal dari konstruksi sosial. Dengan kata lain, sederet identitas itu sebenarnya adalah pemberian eksternal yang bergantung pada aspek sosial-budaya.

Apa yang dimaksud dengan medium bahasa adalah, ketika kita mempelajari norma-norma tersebut, kita menggunakan medium bahasa, seperti membaca aturan, mendengar aturan, dan sebagainya.

Tidak hanya sebagai norma di tengah masyarakat, konstruksi identitas gender nyatanya juga terejawantahkan ke dalam produk hukum. Itu kemudian menghadirkan istilah yang disebut dengan adanya hukum laki-laki atau hukum maskulin.

Bagaimana tidak, di berbagai negara – termasuk Indonesia – perwakilan perempuan di lembaga legislatif jauh lebih sedikit dari laki-laki. Artinya, produk hukum yang dihasilkan sebagian besar berdasar atas refleksi dari pengalaman laki-laki.

Pada praktiknya, penentuan produk hukum juga kerap melalui metode voting, yang tentu akan membuat suara laki-laki selalu menang karena jumlahnya lebih banyak.

Pada akhirnya, mungkin dapat dipahami mengapa produk hukum berkeadilan gender seperti RUU PKS belum disahkan. Ini berkaitan erat dengan dominasi suara laki-laki di lembaga legislatif dan masih mengakarnya budaya pemerkosaan seperti yang disebutkan oleh para feminis. Menarik untuk menantikan apakah negera ini mampu bertransformasi menjadi berkeadilan gender atau tidak. (R53)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 3, 2020 at 10:02pm PST

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Beberapa waktu yang lalu, netizen sempat dihebohkan dengan skandal berbau seksual sejumlah petinggi PT Garuda Indonesia. Gimana enggak, meski belum terbukti, skandal ini menyebutkan praktik yang mengarah kepada kekerasan seksual.

Terkait dengan hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir punya langkah yang sebenarnya cukup tegas. Sosok yang dikenal dengan grup perusahaan Mahaka itu, mengkaji akan melakukan pemecatan kepada orang yang diduga terlibat kasus tersebut .

Secara spesifik, Pak Erick ini juga menentang berbagai perbuatan pelecehan seksual di BUMN. Lebih lanjut, ia juga memastikan agar pelecehan seksual kepada pegawai perempuan di BUMN adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Meski begitu, Pak Erick seperti cukup menyadari bahwa dalam kasus semacam ini, dirinya gak punya kewenangan yang lebih luas selain melakukan tindakan secara korporasi. Padahal, kalau memang dugaan kasus pelecehan seksual itu benar-benar terjadi, harusnya ada hukuman yang jauh lebih besar ketimbang sekadar pemecatan dari perusahaan.

Hmmm, kalau dipikir-pikir, secara umum, aturan yang mengatur kekerasan seksual di Indonesia sendiri boleh jadi belum sepenuhnya komprehensif. Itulah mungkin sebenarnya yang menjadi salah satu penyebab hukuman kepada perilaku semacam itu masih belum sepenuhnya sempurna.

Nah, coba kalau kita pikirkan, beberapa waktu lalu, mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat sipil sempat mendorong agar DPR mau meloloskan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

RUU PKS ini dianggap penting seiring dengan tingginya angka kekerasan seksual di negeri. Selain itu, akan ada pula sistem pemidanaan dan penindakan kepada beberapa kekerasan seksual yang sebelumnya belum ada.

Andai RUU PKS ini sudah disahkan DPR beberapa waktu lalu dan gak harus menunggu sampai tahun 2020 ya. Kalau misalnya dugaan pelecehan seksual di Garuda itu benar, mungkin akan ada hukuman spesifik yang lebih tegas dan tak hanya bertumpu pada hukuman korporasi. Ah, sayang ya, RUU itu belum sempat disahkan.

Oh iya, tulisan ini cuma soal pengandaian kalau saja RUU PKS sudah disahkan loh, gak bilang kalau dugaan pelecehan seksual itu sudah terjadi. Kalau yang itu, ada pihak lain soalnya yang sudah punya urusan. Yang ini cukup fokus pada dorongan agar RUU PKS bisa segera disahkan. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Walaupun Jokowi adalah seorang laki-laki, namun sepertinya, pemerintahannya telah memberikan kemajuan besar terhadap kesetaraan dan pemberdayaan perempuan ya.

Dukungan Jokowi terhadap perempuan sangat jelas terlihat ketika ia mengangkat 8 menteri perempuan ke kabinet kerjanya.

Bahkan Jokowi juga mengatakan bahwa akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan dalam KTT G-20 bulan Juni 2019 lalu.

Wah, kayaknya ini adalah bukti kalau nggak semua laki-laki itu patriarki deh. Buktinya presiden kita aja udah egaliter. Mantap Pak, lanjutkan.

Melihat track record dukungan Jokowi terhadap perempuan, ya wajarlah kalau perempuan jadi semakin memiliki ekspektasi yang tinggi pada pemerintah untuk mengatasi semua masalah-masalah ketidakadilan gender.

Makanya, penolakan Mahkamah Agung (MA) terhadap peninjauan kembali (PK) kasus Baiq Nuril sepertinya menjadi kekecewaan yang mendalam bagi aktivis-aktivis perempuan yang ada di Indonesia.

Ibaratnya kayak perempuan yang lagi nunggu dijemput pacarnya, tapi tiba-tiba si laki-laki ada urusan dan kena macet di jalan, sehingga dia ngaret berjam-jam. Mungkin mirip kayak laki-laki itu juga posisi Jokowi saat ini.

Mungkin Jokowi selama ini sudah mengusahakan keadilan gender bagi seluruh perempuan Indonesia, tapi apa daya. Meskipun Jokowi menjabat sebagai presiden, dia hanya manusia biasa. Jadinya nggak bisa menyelesaikan seluruh isu-isu perempuan tepat pada waktunya deh.

Hasilnya banyak aktivis yang kesel karena Jokowi terlalu sibuk urusin Pemilu dan pamer-pamerin 8 menteri perempuannya, sementara kasus Baiq Nuril jadi skip deh dari perhatiannya. Upss.

Eh, tapi kayaknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sampai sekarang juga masih agak skip deh. Ayo dong Pak Jokowi, masa cuma banggain menteri-menteri perempuan aja. RUU PKS ini untuk melindungi para perempuan loh. Hehe.

Padahal kalau RUU PKS sudah diresmikan dari dulu oleh pemerintah, mungkin Baiq Nuril nggak akan bisa ditahan dengan UU ITE deh. Soalnya kan di RUU PKS Pasal 43 ada poin yang membahas tantang alat bukti elektronik.

Jadi, sekarang satu-satunya jalan Baiq Nuril agar bisa lepas dari kasus ini cuma amnesti dari Jokowi deh.

Hmm. Jadi kira-kira kapan ya Jokowi memberikan amnesti untuk Bu Nuril?

Kalau ujung-ujungnya Jokowi nggak mau memberikan amnesti ke Baiq Nuril, perlu dipertanyakan lagi keberpihakannya Jokowi terhadap isu-isu perempuan nih. Jangan-jangan itu semua cuma kepentingan politik aja lagi. Upss. (R50)

Panduan Tulisan

PinterPolitik.com

Masih ingatkah kalian tentang isu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual alias RUU PKS yang beberapa waktu lalu sempat heboh bahkan hingga dianggap sebagai undang-undang yang pro-zina dan pro-LGBT?

Di tengah-tengah polemik Pemilu saat ini, sepertinya pemberitaan terkait RUU PKS, sudah mulai hilang dan diabaikan oleh masyarakat.

Tapi, siapa sangka kalau diam-diam persoalan tentang RUU PKS ini sudah memiliki perkembangan. Ternyata sejak tanggal 8 Mei 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengadakan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak yang bersangkutan umtuk membahas Daftar Isian Masalah (DIM) yang ada dalam RUU PKS.

Sayangnya, tidak semudah itu Ferguso! Pertemuan-pertemuan tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Update terkahir tentang RUU PKS justru menimbulkan pertentangan yang lebih rumit lagi. 

Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), tujuan dihadirkannya RUU PKS adalah untuk membantu korban pelecehan seksual agar mendapat hukum yang adil. Soalnya, selama ini kasus-kasus pelecehan seksual sering kali mengalami kendala ketika berhadapan dengan penegakan hukum, misalnya korbannya yang disalahkan, tidak adanya saksi dan terjadinya reviktimisasi.

Nah, sayangnya dalam DIM yang dibuat oleh KPPPA malah banyak hal-hal penting dari RUU PKS yang telah dihilangkan dan diubah.

Misalnya, di dalam DIM yang telah dibuat oleh DPR ada 9 bentuk kekerasan seksual. Sedangkan DIM yang dibuat oleh KPPPA hanya memiliki 4 bentuk kekerasan seksual.

Jika ditotal, ada sekitar 17 poin yang dihilangkan oleh KPPA dari DIM RUU PKS, yaitu tentang pasal pencegahan kekerasan seksual, hak saksi, hak ahli, hak ganti rugi, hak penyidikan, hak penuntutan, dan lain sebagainya.

Hmmm. Lucu juga ya kalau nanti akhirnya DPR malah ikutan setuju dengan DIM RUU PKS yang telah direvisi KPPPA.

Apalagi, Presiden Jokowi kan ngebanggain kebinetnya yang disebut banyak diisi tokoh-tokoh perempuan. Lha ini, kementeriannya sendiri yang malah mengurangi poin-poin yang ada dalam RUU yang utamanya untuk melindungi perempuan.

Pak Jokowi sibuk sama persoalan Pemilu dan jalan-jalan sama Jan Ethes, jadinya nggak ngelihat ada hal yang sangat penting untuk masyarakat. Kan RUU PKS jadi kayak anak tirinya Pak Jokowi yang nggak diperhatikan. Walaupun nggak kayak Kaesang sih. Upppss. Hehehe.

Persoalan ini penting, soalnya kalau banyak pasal yang dihilangkan, bagiamana mungkin RUU PKS ini dapat menjadi alat untuk memberikan keadilan bagi para korban kekerasan seksual? (R50)