PinterPolitik.com

Pada tanggal 24 Februari 2023 menjadi peringatan satu tahun negara Rusia menginvasi Ukraina. Konflik yang hingga kini rasanya sulit untuk menemukan titik penyelesaian akhir kedua negara berkonflik. Akan tetapi, pembahasan mengenai konflik daerah Eropa timur ini masih menarik untuk didiskusikan dan diperdebatkan. Perdebatan soal siapa yang salah dan negara mana yang akan memenangkan perang ini selalu digaungkan oleh siapapun itu.

Permasalahan lain seperti dampak yang bukan hanya dari korban jiwa maupun mengungsi, namun dampak ekonomi atau lebih tepatnya adalah ketahanan ekonomi.

Krisis energi dan sumber pangan terutama gandum yang merambah beberapa negara lain di Eropa menambah kompleksitas dari konflik ini. Tidak salah juga banyak pihak menyatakan bahwa ini merupakan perang energi.

Upaya penyelesaian masalah terus dilakukan, banyak negara yang sudah berkunjung ke kedua negara tersebut atau setidaknya salah satunya untuk berdiskusi maupun menawarkan solusi untuk masalah perseteruan ini.

Negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan bahkan Indonesia telah berkunjung ke Ukraina untuk membahas konflik ini. Akan tetapi, lebih pada diskusi atau bantuan perlengkapan pertahanan untuk Ukraina menghadapi Rusia.

Namun, ada satu negara yang memberikan “harapan” untuk bisa menengahi konflik bersenjata diantara kedua negara ini, yaitu Tiongkok.

Pada awalnya memang Tiongkok memberikan pernyataan keprihatinan terhadap perseteruan Rusia dan Ukraina. Terbukti, dalam beberapa forum internasional seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Tiongkok sering kali memberikan posisi abstain atau tidak memberikan jawaban pasti mengenai Rusia yang harus meninggalkan Ukraina.

Pada sisi lainnya, sebenarnya Ukraina ingin adanya partisipasi dari Tiongkok untuk membantu menyelesaikan permasalahan terhadap Rusia pada Agustus 2022 yang lalu.

Akan tetapi, baru-baru ini ada pernyataan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menyatakan kalau ia menginginkan sebuah “formula perdamaian” sendiri alih-alih mempertimbangkan penawaran resolusi dari Tiongkok.

Berarti secara tidak langsung posisi Tiongkok dianggap belum dipercaya oleh Ukraina dalam penanganan konflik berskala besar. Jadi, mengapa Ukraina yang tadinya ingin negara Tirai Bambu tersebut untuk mengupayakan perdamaian, namun bisa berubah pikiran beberapa bulan kemudian?

Ini menjadi menarik ketika tiba-tiba saja merubah pandangannya terhadap penyelesaian masalah ini. Apakah ini menunjukkan Zelensky sedang mengalami fase labil dalam usaha resolusi konflik?

Tiongkok Bermain Belakang?

Seperti yang dikatakan sebelumnya, Tiongkok sebenarnya sudah ingin melakukan inisiatif untuk menjadi penengah antar kedua negara bertikai. Posisinya pun secara formal memang dikatakan sebagai sikap netral.

Namun, apa yang dikhawatirkan Zelensky ketika memutuskan untuk “menjauh” dengan Tiongkok?

Sebelumnya, Tiongkok pada 24 Februari kemarin telah merilis poin-poin rencana yang disebut sebagai “rencana perdamaian”. Tidak eksplisit memang tentang konflik Rusia dan Ukraina, namun dari isinya mengarah ke sana.

Isinya secara umum meminta untuk gencatan senjata, menghargai setiap kedaulatan negara, dan mengisyaratkan pihak Barat untuk segera menghentikan banyaknya sanksi terhadap Rusia.

Inilah yang mungkin membuat Zelensky cukup berhati-hati menanggapi proposal dari Tiongkok. Ditambah lagi sudah mengetahui bahwa Rusia dan Tiongkok punya hubungan yang cukup lama.

Hubungan ini sudah berlangsung sejak era normalisasi hubungan Tiongkok dan Rusia pasca Perang Dingin pada tahun 1991, seperti yang ditulis dalam laporan jurnal berjudul A ‘Soft Allience?’ Russia-China After Ukraine Crisis karya Alexander Gabuef.

Dalam jurnal tersebut Tiongkok sempat melakukan normalisasi hubungan dengan Rusia hingga tahun 2002 khususnya pada saat Vladimir Putin menjabat sebagai Presiden Rusia. Setelahnya hubungan mereka terbangun oleh soft alliance di berbagai bidang.

Meskipun saat krisis Ukraina tahun 2014 Tiongkok mengemukakan prihatin terhadap situasi saat itu dan ditakutkan akan terjadi hal yang sama mengenai Taiwan serta Laut Tiongkok Selatan, namun perjalanan kerja sama Tiongkok dengan Rusia agaknya membuat Ukraina wajar untuk khawatir.

Inilah yang membuat Zelensky tidak bisa menerima sepenuhnya apa yang ditawarkan oleh Tiongkok. Terlebih lagi, Ukraina sendiri sudah meminta Xi Jinping agar sebisa mungkin tidak membiarkan Rusia menduduki wilayahnya. Sebuah permintaan yang membuat negara Tiongkok mengalami dilema.

Namun kembali lagi, apakah sebenarnya Ukraina berada dalam situasi yang benar-benar labil?

Ukraina Masih Butuh Tiongkok

Pada kenyataannya, Ukraina sebenarnya tidak menolak seratus persen juga dari apa yang Tiongkok tawarkan melalui rencana perdamaian tersebut. Terbukti dari pernyataan Zelensky pada 24 Februari 2023. “Tiongkok mulai mencoba membicarakan soal Ukraina, tidak buruk dan terlihat mereka sangat menghargai kedaulatan kami,” ungkapnya.

Ini membuktikkan bahwa Ukraina butuh negara lain untuk bisa mencari cara agar tercipta perdamaian maupun keamanan negaranya termasuk dari Tiongkok. Karena tidak selamanya Ukraina akan terus mengandalkan pasokan pertahanan dari bantuan negara-negara sekutu. Perlu ada penyelesaian secara diplomatis demi menghindari eskalasi yang lebih tinggi lagi.

Hanya saja, dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa telah dibuat sebuah “formula perdamaian” yang telah didukung oleh banyak negara terutama dari Barat. Hal tersebut kemungkinan menjadi alasan mengapa Zelensky dianggap labil.

Jadi, meskipun Ukraina tidak mungkin selabil itu untuk menolak mentah-mentah proposal perdamaian dari Tiongkok, hanya saja Ukraina melakukan upaya lainnya atau lebih tepatnya membuat sebuah “rencana b” untuk mengantisipasi mandeknya kesepakatan dengan Rusia melalui Tiongkok.

Di sisi lainnya banyak pihak mengganggap bahwa Tiongkok tidak dalam posisi bagus sebagai negara penengah konflik tersebut, karena masih ada kecenderungan kedekatan dengan Rusia.

Walaupun begitu, seperti yang dikatakan oleh direktur program China di thinktank Stimson Center, Yun Sun, Tiongkok akan selalu membantu advokasi kedua negara karena statusnya bukan advokasi Rusia namun sebagai advokasi perdamaian.

Lebih lanjut, Yu Sun menyatakan, jika advokasi dari Tiongkok bisa berhasil maka itu juga akan membahayakan politik dari Putin dan juga mempengaruhi hubungannya dengan Rusia. Hubungan Rusia dan Tiongkok dinilai dapat menjadi renggang. Dilema ini yang sedang dialami oleh Tiongkok.

Perlu ada strategi pas kalau mereka mau statusnya tetap menjadi negara penengah konflik. Sementara itu, Ukraina juga perlu membuka hatinya secara perlahan untuk bisa menyelesaikan perkara ini, alih-alih tetap waspada dengan negara lain. (A88)

PinterPolitik.com

Kita semua mengetahui bahwa G20 atau Group of Twenty adalah forum untuk membahas dan mengatasi masalah ekonomi global, seperti stabilitas keuangan internasional, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. 

Namun, keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022 telah membuat pemahaman umum kita soal G20 berubah. Alih-alih menjadi forum ekonomi, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dihelat di Bali, Indonesia, justru lebih terasa sebagai forum politik.

Berbagai pihak bahkan menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi jembatan antara Rusia dan Ukraina. Jokowi dinilai harus memanfaatkan momentum presidensi G20 untuk mengisi posisi tersebut.

“Kalau saya optimis melihatnya karena Presiden Jokowi membungkus adanya gencatan senjata dengan isu yang lebih besar, yaitu krisis pangan yang akan melanda negara berkembang,” ungkap pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, pada 11 Juli 2022.

Tidak hanya dari kalangan akademisi, pejabat tinggi negara juga menaruh optimisme serupa. Secara lugas, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahkan menyebut Bali akan menjadi tempat perdamaian.

“Karena nanti pemimpin-pemimpin dunia kumpul di sini dalam keadaan damai, Ukraina dengan Rusia bisa damai, Amerika dengan China bisa bertemu. Presiden Jokowi akan menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan itu,” ungkap Luhut pada 26 Oktober 2022.

Tentu kita memberikan dukungan penuh agar harapan tersebut dapat terpenuhi. Namun, apakah Jokowi mampu menjadikan KTT G20 sebagai panggungnya?  

Harapan yang Terlalu Besar

Ahmad Rizky M. Umar dalam tulisannya Indonesia has great hopes for the G20. Will it deliver? di Indonesia at Melbourne pada 14 November 2022 memberikan penjelasan lugas kenapa harapan itu terlalu besar bagi Indonesia, dan tentunya bagi Jokowi. 

Meskipun KTT G20 merupakan pertemuan penting bagi para pemimpin dunia, sayangnya, G20 memiliki dasar kelembagaan yang lemah untuk implementasi kebijakan. G20 lebih merupakan forum koordinasi kebijakan, khususnya antara Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Sentral.

Menurut Umar, implementasi kesepakatan yang dicapai di G20 akan sulit terjadi jika kekuatan utama, yakni Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, tidak memimpin kesepatakan.

Lanjut Umar, pada kasus perang Rusia-Ukraina, mengharapkan Bali sebagai tempat perdamaian merupakan suatu harapan yang terlalu besar. Pertama-tama, kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina beberapa waktu lalu terbukti tidak memiliki konsekuensi.  

Sekalipun jikalau Putin akhirnya memutuskan hadir, Indonesia dinilai tidak memiliki kredibilitas atau pengaruh global yang cukup untuk meyakinkan kedua belah pihak untuk berbicara, bahkan dengan dalih ketahanan pangan dan energi global.

Menurut Umar, mengharapkan Indonesia menjadi jembatan antara Rusia dan Ukraina adalah ekspektasi yang tidak menyadari batas kapasitas mediasi yang dimiliki. Indonesia harus lebih rasional dan realistis tentang apa yang dapat dicapai di G20. 

Oleh karenanya, alih-alih terjebak pada ilusi menjadi pemain utama di G20, lebih masuk akal untuk Indonesia mengambil peran di Association of South-East Asian Nations (ASEAN) terlebih dahulu. 

Mata Kamera adalah Buktinya

Bukti atas penjabaran Umar dapat kita temukan dalam sorotan mata kamera. Merangkum berbagai pemberitaan media, baik dalam maupun luar negeri, aktor utama tatanan global saat ini, yakni Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, lebih banyak mendapat sorotan.

Pada 14 November, foto Biden dan Xi yang bersalaman dengan penuh senyum terlihat menjadi headline pemberitaan berbagai media massa. Momen itu disebut bersejarah karena merupakan pertemuan langsung pertama keduanya sejak Biden terpilih menjadi Presiden AS pada 2020.

Terlebih lagi, seandainya Putin hadir, mudah menyimpulkan bahwa semua mata kamera pasti akan tertuju padanya. Mulai dari gestur, bahasa tubuh, pakaian, kendaraan, dan semua pernyataannya akan menjadi headline pemberitaan media.

Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters menjelaskan bahwa media massa menyandarkan prioritas beritanya pada isu yang lebih mengundang klik, views, dan sensasi.

Tingginya intensitas berita pada suatu isu menunjukkan betapa besar nilai berita tersebut. Ini dikenal dengan news values. 

Adhimurti Citra Amalia dalam tulisannya News Values dalam Media Relations, dengan mengutip Jane Johnston, menjelaskan bahwa nilai berita ditentukan oleh sembilan elemen. Pertama, sebesar apa dampaknya pada kehidupan. Kedua, apakah terdapat konflik di dalamnya. Ketiga, berita bersifat timeliness atau berhubungan dengan isu yang sedang hangat. 

Keempat adalah proximity, yakni pembaca menilai berita itu dekat dengannya. Kelima, berita mengangkat isu atau objek populer. Keenam, berita memuat hal yang masih beredar atau berlaku. Ketujuh, memuat kepentingan manusia. Kedelapan, mengandung unsur kebaruan. Kesembilan, berita mengandung isu kapital atau uang. 

Semakin banyak elemen yang terkandung dalam suatu berita, maka berita tersebut akan semakin bernilai di mata masyarakat.

Pada kasus derasnya pemberitan soal Biden, Xi, dan Putin, kesembilan elemen tersebut dengan jelas terlihat. Perang Rusia-Ukraina maupun ketegangan AS-Tiongkok memiliki dampak global dan menentukan hajat hidup orang banyak.

Keputusan Putin menyerang Ukraina membuat Eropa dan AS mengalami inflasi. Pun demikian jika AS akhirnya memutus hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Berbagai perusahaan AS di Tiongkok bisa saja ditarik, yang mana itu berdampak secara global.

Jokowi di Tengah Raksasa

Kembali mengutip Ahmad Rizky M Umar, harapan bahwa Bali menjadi tempat perdamaian adalah angan-angan yang terlampau besar. Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk membuat AS, Tiongkok, maupun Rusia berbicara satu sama lain.

Seperti dijelaskan Irina Minakova dalam The USA, Russia and China as a Center of Influence in Global Economy, proses politik dan ekonomi dunia saat ini ditentukan oleh hubungan AS, Rusia, dan Tiongkok. Ketiganya adalah negara yang membentuk agenda global dan memiliki tempat khusus dalam komunitas internasional. 

Kembali mengutip Umar, tanpa kepemimpinan aktor utama dunia, sulit membayangkan G20 dapat mengimplementasikan hasil kesepakatannya. Suka atau tidak, Jokowi tengah berdiri di antara para raksasa dunia. 

Karena terus ditekan AS, Indonesia sampai harus mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, meskipun Ukraina bukan anggota G20. Ini jelas membuktikan betapa besarnya pengaruh Paman Sam. 

Dengan tidak hadirnya Putin, dapat dikatakan, KTT G20 di Bali adalah panggung bagi Joe Biden dan Xi Jinping. Melansir pemberitaan terbaru, momen pertemuan G20 digunakan Xi untuk memperingati Biden agar tidak ikut campur soal Taiwan. Biden kemudian merespons dengan menyebut AS mendukung kebijakan One China Policy.

Pada akhirnya, dengan cukup meyakinkan dapat disimpulkan, meskipun Indonesia menjadi presidensi G20, itu tidak menambah daya tawar dan pengaruh Indonesia di tatanan global. Harapan bahwa Jokowi menjadi jembatan hanyalah sebuah harapan semata. 

Kekhawatiran KTT G20 menjadi forum politik sepertinya benar-benar terjadi. Hadirnya Zelensky secara daring memberikan pidato adalah bukti kuat. Tidak membahas ekonomi, Zelensky justru menyinggung serangan Rusia dan mengklaim kemenangan Ukraina. (R53)