PinterPolitik.com

Mata uang rupiah ditutup melemah pada perdagangan hari Jumat (18/8) ini. Pelemahan rupiah ini dibayangi kemungkinan sikap hawkish The Fed menyusul data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan penurunan angka pengangguran.

Rupiah ditutup melemah 8,5 poin atau 0,06 persen ke angka Rp15.290 per dolar AS. Sementara, indeks dolar AS itu sendiri ke angka 103,30 atau melemah 0,16 persen.

Ibrahim Assuaibi, Direktur Laba Forexindo Berjangka mengatakan data tenaga kerja AS yang dirilis kamis kemarin membuat potensi The Fed untuk menaikkan kembali suku bunga.

Data Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan permohonan tunjangan pengangguran turun 11.000 menjadi 239.000 dari 250.000 di pekan sebelumnya.

Setelah laporan itu, dolar AS berada diantara keuntungan dan kerugian sebelum dipengaruhi oleh lonjakan hasil imbalan obligasi AS.

Kenaikan suku bunga AS ini merupakan pertanda buruk bagi pasar Asia, karena kesenjangan antara imbal hasil berisiko dan berisiko rendah menyempit.

Setelah petunjuk dari Presiden Christine Lagarde, Bank Sentral Eropa kemungkinan akan menghentikan kenaikan suku bunga lebih dari setahun.

Sementara itu, Ibrahim menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024 sebesar 5,2 persen bertentangan dengan proyeksi berbagai lembaga internasional.

Berbagai lembaga internasional itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 5 persen. (S83)

Sri Mulyani sebut rupiah bisa terus melemah dan sebut skenario terburuk bisa Rp 17.500 – 20.000/dolar AS. BI bakal beli Surat Berharga Negara (SBN) dari asing

Pinterpolitik.com 

“There are powerful incentives for political leaders to choose the path of disagreement and non-cooperation, embracing “second-best” outcomes.”

:: Jonathan Sallet ::

[dropcap]P[/dropcap]emerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) semakin terdesak menghadapi situasi ekonomi yang semakin sulit. Jokowi dianggap perlu merombak atau reshuffle kabinet, khususnya tim ekonominya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelamatkan ekonomi nasional.

Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah kurs rupiah terhadap dolar AS. Saat ini rupiah terus menunjukkan kelemahannya di hadapan dolar. Rupiah saat ini melemah dan menyentuh angka Rp 15.000 per dolar AS. Bahkan performa ekonomi Indonesia disebut kalah dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina.

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi juga masih ada di kisaran lima persen, masih jauh dari target yang dipatok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar tujuh persen pada 2019.

Indikator ekonomi lainnya, seperti pengangguran, kemiskinan, dan rasio gini juga belum menunjukkan tanda-tanda mendekati target tersebut.

Di tengah cibiran suara perihal kinerja ekonominya, Jokowi dihadapkan pada pilihan untuk mengubah atau tetap mempertahankan kabinet kerjanya. Terdapat pandangan yang menyebut bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mengocok ulang pembantunya tersebut, terutama di bidang ekonomi.

Kendati demikian, sejauh ini Jokowi nampaknya memilih untuk tak mengutak-atik tim ekonominya, meski kabar perombakkan itu sudah beredar sejak awal tahun ini.

Lantas, apa signifikansi perombakan kabinet ini bagi Jokowi? Apakah ada situasi dilematis sehingga Jokowi tidak kunjung melakukannya?

Ekonomi Kian Terpuruk

Seperti yang diketahui, hingga hari ini, nilai tukar rupiah masih terdepresiasi hingga melewati angka Rp 15.000 per dolar AS. Tergerusnya rupiah ini terjadi akibat faktor eksternal dan faktor internal.

Secara eksternal, kondisi rupiah dipengaruhi oleh kebijakan penaikan suku bunga The Fed atau Bank Sentral AS, sehingga menimbulkan gejolak pada pasar modal.

Sementara faktor internalnya adalah karena sikap pemerintah yang tidak fokus pada sektor industri. Padahal industri bisa menjadi salah satu pemeran utama dalam mendorong perekonomian. Selain itu, nilai ekspor yang sering di bawah angka impor menjadi alasan internal rupiah terus melemah terhadap dolar AS.

Kemudian, fundamental ekonomi Indonesia lainnya dianggap masih rapuh, misalnya postur neraca perdagangan yang terus mengalami defisit. Sementara pada faktor lain, kondisinya juga tidak menunjukkan perbaikan.

Sejauh ini, krisis ekonomi di Indonesia menyasar pada dua dimensi, yakni moneter dan perdagangan. Kedua dimensi tersebut tidak mampu dijawab oleh pemerintah. Jokowi masih bergantung pada kebijakan impor, termasuk di bidang pangan dan energi.

Selain itu, kondisi ini diperburuk dengan sikap para menteri yang terkesan tidak mau mengevaluasi diri. Hal ini salah satunya disampaikan oleh pengajar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emerus Sihombing yang menyebut kalau para menteri ini perlu sadar diri. Jika tidak mampu mendongkrak kondisi ekonomi, lebih baik mundur.

Keterpurukan ekonomi ini terus mengudara dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan intensitas itu tidak berhenti meskipun ada pemberitaan soal bencana alam maupun kasus hoaks Ratna Sarumpaet.

Bagaimanapun kondisi ekonomi ini akan memainkan peran penting dalam situasi politik nasional. Apalagi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, isu ekonomi akan dijadikan sebagai motor kampanye bagi kubu oposisi.

Jokowi disebut seharusnya merombak tim ekonominya yang kurang moncer kerjanya. Apalagi, sejumlah persoalan ekonomi saat ini tengah menghantui pemerintah. Salah satunya, terkait pelemahan rupiah yang terus menukik yang berdampak pada pembayaran utang luar negeri, terutama yang harus dibayar menggunakan dolar AS.

Seharusnya, Jokowi bisa mengambil momen seperti ini untuk mengubah tim ekonominya di pemerintahan. Perubahan tersebut tentu dapat memberikan optimisme baru di tengah kinerja ekonomi pemerintah yang belum dapat dikatakan kinclong.

Yang diperlukan dari memperbaiki kondisi ekonomi ini salah satunya adalah mencari sosok yang memiliki strong leadership, baik itu ada pada sosok Menteri Koordinator Perekonomian atau menteri-menteri bidang ekonomi lainnya. Diperlukan seseorang yang bisa memberikan arahan yang jelas agar mengindari dampak kinerja tidak berubah banyak sekalipun kabinet dikocok ulang.

Prisoner Dilemma Jokowi

Tekanan terhadap Jokowi memang terus berdatangan. Bagaimana tidak, rupiah terus melorot, tapi tidak ada tindakan signifikan yang bisa mendorong perbaikan ekonomi.

Pertanyaan terkait mengapa Jokowi tidak segera melakukan perombakan tim ekonominya mencuat ke permukaan. Keteguhan Jokowi untuk mempertahankan menterinya tersebut patut dipertanyakan. Jokowi seperti sedang menggenggam bara, meski tangan terasa sakit akibat panas, namun tetap dipertahankan karena alasan tertentu.

Dalam sebuah tulisan, Professor Christopher Kam dari University of South California menjelaskan persoalan waktu seperti apa saat seorang kepala negara bisa mengambil keputusan untuk melakukan perombakan kabinet kerjanya, serta faktor apa yang mendorong pengambilan keputusan tersebut.

Kam menyebut bahwa kecenderung itu dilakukan bisa berkaitan dengan pengorganisasian kekuasaan di mana posisi koalisi juga turut dipertimbangkan.

Sementara Thiago Silva dalam penelitiannya terhadap kondisi perombakan kabinet di negara-negara Amerika Latin menyebut bahwa reshuffle dilakukan biasanya terkait dengan kondisi kontekstual yang terjadi di negara tersebut, misalnya terkait faktor inflasi, tingkat pengangguran, dan fragmentasi dengan partai koalisi.

Silva menyimpulkan dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, biasanya akan mendorong seorang kepala negara untuk melakukan perombakan kabinet kerjanya.

Namun, dalam konteks Indonesia, meskipun kondisi ekonomi saat ini sedang terpuruk dan sering diwanti-wanti oleh para ahli ekonomi, Jokowi cenderung cuek dan terlihat mengabaikan wacana perombakan tim ekonomi.

Ada kemungkinan Jokowi tidak kunjung mengubah format tim ekonominya karena berpikir tak banyak waktu yang dapat dilakukan untuk mengubah perekonomian di sisa waktu pemerintahannya yang tinggal setahun.

Selain itu, Jokowi mungkin khawatir, efek yang ditimbulkan dari sisi politik bakal lebih besar karena mau tidak mau, dalam model kabinet pemerintahan seperti sekarang ini, posisi menteri memiliki relasi yang kuat terhadap partai-partai koalisi Jokowi.

Sementara dalam konteks Pilpres 2019, isu ekonomi sangat besar kemungkinan akan menjadi indikator utama yang digunakan pemilih untuk menentukan calonnya. Sehingga dengan membiarkan persoalan ekonomi semakin memburuk tentu saja akan berdampak buruk bagi kepentingan elektoral Jokowi.

Berita Terkini: Dolar Kalap! Impor Beras Jadi Biang Kerok, Jokowi Diminta Rombak Tim Ekonomi, Beranikah?

— duta masyarakat (@DutaMasy) October 5, 2018

Kondisi kabinet kerja Jokowi sebenarnya lebih mencerminkan konsolidasi kekuatan politik. Padahal, Jokowi pernah menyebut bahwa dirinya tidak puas dengan kinerja ekonomi, namun tidak juga mengganti menteri ekonominya. Saat ini, sebagian menteri kabinet Jokowi di bidang perekonomian tidak dipilih karena profesionalitas. Sebagian dipilih karena partai, dan yang lainnya karena pernah ikut membantu kemenangan Jokowi.

Jokowi sepertinya tengah mengalami apa yang disebut dengan prisoner’s dilemma atau dilema tahanan. Ia dihadapkan pada dua kondisi yang sama sulitnya dan memiliki dampak yang tidak kecil. Jika ia melakukan reshuffle, maka ia akan mendapatkan konsekuensi politik karena akan berpengaruh dengan konsolidasi politik di tubuh pemerintahannya.

Sementara jika tidak melakukan perombakan, Jokowi dikhawatirkan akan membawa kondisi ekonomi ke arah yang semakin buruk apalagi jika melihat performa tim ekonomi di kabinet Jokowi masih menunjukkan kinerja yang buruk.

Berdampak Buruk

Ada yang menyebut jika Jokowi tidak mampu mengatasi masalah ekonomi, maka besar kemungkinan dirinya akan kalah pada Pilpres 2019. Hal ini bisa terjadi karena isu ekonomi akan dijadikan motor serangan kubu oposisi.

Tapi, jika Jokowi abai dengan persoalan tersebut, ia boleh jadi akan menerima dampak buruk dan menyulitkan dirinya dalam pertarungan Pilpres 2019 nanti. Hal ini dikarenakan para pemilih umumnya sudah rasional dalam menentukan pilihan. Jokowi akan dianggap tidak serius dalam menangani persoalan tersebut.

Jokowi seperti menggenggam bara, jika dipertahankan ia akan merasakan panas dari dalam, sementara jika dilepas, bara itu akan membakar situasi sekitar.
Share on X

Meskipun demikian, nampaknya Jokowi tetap akan pada posisinya dan tidak melakukan perombakan kabinet. Pertimbangan konsolidasi politik adalah yang memungkinkan tidak terjadinya reshuffle tersebut. Jokowi akan bermain aman dengan tetap mengandalkan orang-orang yang sudah ada saat ini.

Selain itu, isu reshuffle di tengah “kekacauan” politik dan negeri yang tengah dilanda bencana alam seperti saat ini justru bisa berdampak negatif bagi perimbangan kekuasaan dan posisi politik Jokowi. Besar kemungkinan isu ini justru dihembuskan oleh oposisi yang ingin mencari “celah” mengkritik sang petahana. Jika Jokowi salah langkah, justru serangan yang terjadi akan semakin masif dan pemerintahannya boleh jadi dicap gagal. (A37)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enurut anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Sundari, pemerintah sesungguhya tidak menginginkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah. Namun, yang perlu diwaspadai adalah dampak yang ditimbulkan, terutama transisinya melewati angka psikologis 15 persen. Ngerti gengs? Jangan dijawab gengs, pokoknya sama, eyke juga… Ehehehe.

Eh, tapi siapa ya yang bilang kalau pemerintah khususnya Jokowi itu pengen rupiah sampai angka Rp 15 ribu per dolar AS? Kalau sampai ada yang bilang gitu, berarti kurang piknik tuh yang bikin isunya wkwkwk. Eh atau memang pemerintahan Jokowi saja yang kebanyakan piknik jadi lupa tuh kalau dolar udah 15 ribu! Wkwkwk.

Intinya gengs, partai utama pendukung Jokowi alias PDIP sangat memahami betul kalau pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi mainan lawan menjelang Pilpres 2019. Aduh, bentar sist, jangankan dolar naik sampai Rp 15 ribu, Jokowi naik moge pake stuntman aja jadi mainan oposisi. Jadi enggak usah kaget deh kalau dolar naik jadi Rp 15 ribu udah dikilik sama oposisi. Wkwkwk.

Menurut Eva, kenaikan dolar memang menjadi alarm. Namun tidak seharusnya semua pihak harus menjadi khawatir. Sebab, para pengusaha kakao misalnya justru kaya mendadak, meski sebagian pengusaha yang mengandalkan impor mengalami kondisi agak berat.

Duh ngapa gini lagi ya gengs, boleh lah kalau petani kakao untung, tapi gimana dong buat para tukang tahu dan tempe? Kan kedelai diimpor. Belum lagi BBM dan listrik yang bakal ikutan naik kalau terus-terusan gini.  Nah, situ sih enak dapat jaminan karena anggota dewan, lah kalau kita, apa atuh cuman tetesan kecap di meja makan tamu. Hahaaha.

Nah, ini yang terakhir gengs, kalian sepakat enggak sama pernyataan Eva yang bilang pelemahan rupiah itu belum berdampak ke masyarakat?
Share on X

Jadi gimana gengs, kalian sepakat enggak? Kalau kalian sepakat, ketahuan dong kalian itu apa? Nah kalau yang enggak sepakat berarti udah jelas termasuk bagian yang mana. Ahaha, udah ah gengs, daripada pusing mikirin dolar, mending pusing mikirin ungkapannya Tere Liye, kali aja kan nanti bisa jadi peternak dolar kayak Bang Sandi wkwkwk:

“Banyak orang yang kadang lupa bertanya muasal uang kalau dia terlanjur menikmatinya. Anak lupa bertanya pada bapak. Istri lupa bertanya pada suami.” (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]osialisasi klaim keberhasilan pembangunan dan ekonomi nasional yang dicapai Jokowi, sehebat apapun itu, monggo saja. Tapi lihat nanti saat krisis ekonomi terjadi dan sistem negara benar terganti. Hmm, baru deh pada kapok, ternyata selama ini cuma dengerin sosialisasi bodong berbunyi nyaring. Weleh-weleh.

Duh, kok serem ya ancamannya, emangnya benar Indonesia akan kena krisis ekonomi seperti zaman bapaknya Ketum Partai Berkarya? Kalau sampai benar, kok bisa ya? Jangan-jangan ini semua permainannya gerakan tagar #2019gantipresiden. Uppss, bercanda gengs.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengklaim bahwa rakyat Indonesia sudah melek dan cerdas untuk mengukur kinerja keberhasilan pembangunan dan ekonomi pemerintahan yang sedang berkuasa.

Berarti rakyat pada dasarnya buta dan dungu? Ckckck. Mungkin rakyat yang waktu itu buta dan dungu kebanyakan makan isu kampanye nya Oke-Ojeh ya? Oke-Ojeh progam kampanye yang itu loh! Masa lupa sih, kalau kasus jendral pelanggar HAM atau program Ojeh Trip inget gengs? Ahahaha. Huss, segala nama jangan dipelintir-pelintir.

Hmmm, atau masyarakat yang dulunya buta dan dungu itu karena kebanyakan lihat orasi tokoh politik yang bisanya hanya kritik tentang negara Indonesia yang miskin dan gagal?
Share on X

Tapi kelihatannya kok sang tokoh itu yang miskin ya? Maksudnya miskin gagasan dan masukan kepada pemerintah. Buktinya apa kalau tokoh itu enggak miskin? Mbok sekarang Indonesia masih terancam krisis kan? Harusnya oposisi bisa kasih masukan juga kan?

Kalau gini ceritanya gengs, cuma ada dua kemungkinan nih kenapa Indonesia terancam krisis. Kemungkinan pertama sang tokoh ini omong doang tanpa masukan konkret ke pemimpin pemerintahan, dan yang kedua si pemimpin pemerintahan yang sok budek enggak mau terima masukan si tokoh. Bener apa bener nih gengs?

Eh sebentar, terkait ini semua, yang eyke maksud bukan Prabowo-Sandi, apalagi Jokowi ya gengs. Tapi kalau mirip, mungkin itu hanya kesamaan nama dan tokoh serta alur cerita, dan kalian aja yang mirip-miripin gengs! Hahaha.

Intinya gengs kita tahu kok ekonomi di masa Jokowi memang terlihat omong kosong karena nilai kurs rupiah sudah menyentuh angka Rp 15 ribu per dolar AS. Tapi yang kita tidak tahu adalah siapa sih pemimpin yang tulus bekerja untuk kepentingan rakyat? Kita juga tidak tahu kapan pemimpin Indonesia bisa bersatu tanpa harus mempedulikan kursi nomor di negeri ini.

Jadi gimana menurut kalian gengs, Indonesia krisis disebabkan oleh apa? (G35)

PinterPolitik.com

“Patriotisme adalah dukungan penuh bagi negara di setiap waktu dan pemerintahnya, apabila pantas.” ~ Mark Twain

[dropcap]R[/dropcap]angkaian kegiatan Asian Games ke-18 yang berlangsung sejak 18 Agustus lalu, telah resmi ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Minggu, 2 September. Meski begitu, euforianya masih melekat di benak masyarakat. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah keikutsertaan di Asian Games, Indonesia akhirnya berhasil duduk di posisi empat besar.

Peringkat yang hanya kalah dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan ini, diraih setelah para atlet mampu mengumpulkan 31 medali emas, 24 perak, dan 43 perunggu. Prestasi ini bisa dibilang jauh melebihi target yang ditetapkan pemerintah, sehingga tak heran bila sukacita dan rasa bangga juga ikut menular ke seluruh rakyat.

Selain penampilan para atlet yang gemilang, lancarnya penyelenggaraan Asian Games dan antusiasme penonton yang sangat tinggi, menuai pujian dari wakil presiden kehormatan Dewan Olimpiade Asia (OCA), Wei Ji Zhong. Dukungan masyarakat ini terlihat dari larisnya penjualan tiket dan kursi penonton yang nyaris selalu penuh.

Lancarnya kegiatan olahraga bergengsi tingkat Asia ini, juga mendapat perhatian dari Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC), Thomas Bach. Menurutnya, kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah yang baik, memberikan nilai tambah dan akan diperhitungkan untuk menjadi penyelenggara Olimpiade 2032.

Semua pujian tersebut, secara tak langsung tentu akan dikalungkan pada pemerintah, khususnya Jokowi sebagai Presiden. Sedangkan sebagai petahana yang akan bertarung di Pilpres tahun depan, menurut peneliti senior LIPI Syamsudin Haris, elektabilitas Jokowi juga pasti akan ikut meningkat.

Apalagi, penampilan Jokowi pada saat upacara pembukaan pun dianggap cukup spektakuler. Penampilannya yang kekinian tersebut, lanjut Syamsudin akan mampu menarik simpati massa mengambang (swing voters) dan para milenial yang sebelumnya sempat berpaling akibat terpilihnya KH. Ma’ruf Amin sebagai cawapres.

Namun pernyataan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh analis dari Eurasia Group, Peter Mumford. Menurutnya, keberhasilan Asian Games ini tidak akan mempengaruhi terpilih atau tidaknya Jokowi di tahun depan, terutama setelah euforia Asian Games di masyarakat mereda. Meski begitu, bukan berarti posisinya juga menjadi terancam.

Mumford sendiri melihat kalau Jokowi sebenarnya menyadari fenomena ini, sehingga ia berusaha menjaganya melalui harapan keikutsertaan Indonesia sebagai penyelenggara Olimpiade di 2032 nanti. Berdasarkan dua pendapat di atas, mungkinkah Asian Games memang menjadi tiket bagi kemenangan Jokowi di Pilpres nanti?

Fenomena Bradley Effect

“Siapa yang berani menantang, suatu saat pasti akan berisiko mengalami kejatuhan.” ~ Tom Bradley

Penampilan Jokowi yang mengendarai Moge pada pembukaan Asian Games, 18 Agustus lalu, memang merupakan “wow” faktor dan mengundang kebanggaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Apalagi tayangan tersebut disiarkan secara langsung ke seluruh dunia, terutama di negara peserta Asian Games.

Kebanggaan yang membangkitkan rasa patriotisme dalam diri masyarakat inilah, di mata Syamsudin, dianggap sebagai nilai tambah bagi elektabilitas Jokowi. Bisa dibilang, andai Pilpres dilakukan September ini, Jokowi mungkin akan mampu memenangkannya dengan mudah dari rivalnya, Prabowo Subianto.

Hanya saja, faktanya Pilpres baru akan diselenggarakan pada 19 April tahun depan. Pada saat itu, jika menggunakan pendapat Mumford, bisa dipastikan euforia Asian Games sudah mulai dilupakan. Masyarakat akan kembali dihadapkan pada kehidupan nyata, dengan beragam wacana yang dilemparkan kembali oleh pihak oposisi.

Kondisi inilah yang dimaksud oleh Mumford sebelumnya. Analis konsultan politik tersebut menyatakan, naiknya elektabilitas Jokowi saat ini bisa jadi tengah dipengaruhi fenomena efek Bradley (Bradley effect), yaitu elektabilitas semu yang kerap diperlihatkan dari berbagai jajak pendapat atau survei.

Fenomena ini sendiri berasal dari pengalaman Tom Bradley, walikota Los Angeles berkulit hitam yang digadang-gadang akan menjadi gubernur California kulit hitam pertama di AS, pada 1985. Keyakinan ini berasal dari berbagai jajak pendapat yang memperlihatkan suaranya lebih tinggi dibanding lawannya, George Deukmejian.

Namun saat pemilu dilakukan, Bradley ternyata kalah suara dari Deukmejian, politikus berkulit putih. Fenomena ini pada akhirnya memperlihatkan kalau jajak pendapat atau survei, belum tentu memperlihatkan fakta yang sebenarnya di lapangan. Dalam kasus ini, responden pura-pura mendukung Bradley karena takut dikatakan rasis.

Terkait dengan elektabilitas Jokowi, efek Bradley juga bisa saja tertuang dari hasil jajak pendapat lembaga-lembaga survei. Euforia dan dorongan patriotisme yang tinggi atas keberhasilan Indonesia di Asian Games, bisa saja akan mempengaruhi pilihan masyarakat saat ini, terutama bagi massa mengambang dan kaum milenial.

Seperti yang dikatakan Mumford, pilihan masyarakat bisa jadi akan kembali berubah saat euforia Asian Games mulai pudar. Meski begitu, Mumford menekankan kalau fakta ini juga bukan ancaman bagi Jokowi, sebab semua tergantung dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya.

Kepuasan Kinerja Paling Utama

“Masyarakat tidak boleh takut pada pemerintah, pemerintahlah yang harus takut pada rakyatnya.” ~ Alan Moore, V for Vendetta

Lancarnya penyelenggaraan Asian Games yang kedua kalinya di tanah air, setelah sebelumnya berlangsung pada 1962, sudah pasti akan menjadi sejarah tersendiri. Terutama karena Indonesia mampu melompat tinggi ke posisi keempat, setelah sebelumnya hanya berada di 17 pada Asian Games Korea 2014.

Dari sisi patriotisme, tentu semua rakyat akan mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan tersebut agar berjalan lancar. Hanya saja, menurut Mumford, sebenarnya ada perbedaan besar antara popularitas dan kepuasan kinerja yang menjadi landasan elektabilitas petahana untuk mendapatkan suara.

Menurut Kotler dan Keller, kepuasan ditentukan oleh ekspektasi dan persepsi. Keduanya berhasil terpenuhi melalui penyelenggaraan Asian Games yang mendapat banyak pujian dan perbincangan internasional. Namun bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan yang menurut Abraham H. Muslow lebih fokus pada kebutuhan materil dan non-materil?

Berkaca pada pengalaman, penyelenggaraan event dunia yang melibatkan ribuan bahkan jutaan orang tentu tidak mudah. Selain persiapan yang matang, tuan rumah pun harus menyiapkan dana yang tak sedikit. Pemerintah saja hanya bisa menyediakan Rp 6,2 triliun dari Rp 8,4 triliun yang diajukan Inasgoc.

Kagum(Delegasi Ioc&Oca)sukses Gelar Asian Games presiden jokowi menyatakan siap jadi…
melihat kesuksesan penyelengaraan Asian Th 2018 presiden jokowi menyatakan kesiapan Indonesia menjadi salah satu kandidat tuan rumah olimpiade Th 2023. pic.twitter.com/lDaOQVmZJK

— mei Amoy kecil  他很米兰 (@Namaku_Mei) September 3, 2018

Anggaran itu sendiri, masih belum termasuk dengan dana yang harus dikeluarkan untuk bonus para atlet yang berhasil mendapatkan medali. Apalagi jumlah medali yang diraih di luar target yang diperkirakan, yaitu 98 medali, sehingga uang bonus yang harus dikeluarkan Kemenpora pun ikut membengkak hingga mencapai Rp 210 miliar.

Dengan kondisi APBN yang defisit, nilai rupiah yang terus melemah, dan rekonstruksi pembangunan paska gempa Lombok yang harus segera ditangani, kondisi ini sebenarnya sangat memberatkan keuangan pemerintah. Fakta inilah yang harus segera dihadapi Jokowi, usai pesta olahraga yang gegap gembita tersebut.

Belajar dari pengalaman, Perdana Menteri Yunani, Kosta Karamanlis, dan Presiden Brasil, Dilma Roussef, merupakan contoh kepala negara yang kehilangan kekuasaannya setelah menyelenggarakan event olahraga internasional. Padahal, Yunani dinyatakan sukses menjadi tuan rumah olimpiade 2004, begitu juga Brasil pada Piala Dunia 2014.

Hanya saja, Kosta dan Dilma kemudian “dilengserkan” rakyatnya sendiri, akibat tak mampu menangani krisis keuangan di negaranya. Fakta ini, tentu juga memperlihatkan kalau pernyataan Mumford sangat benar, karena seberhasil apapun sebuah kegiatan, kalau rakyatnya menderita tentu akan mempengaruhi tingkat kepuasan mereka.

Menilik dari pernyataan penulis terkenal Mark Twain di awal tulisan, setiap masyarakat tentu memiliki patriotisme yang membuatnya mendukung penuh negaranya, begitu juga pemerintahnya, apabila memang pantas untuk didukung. Kini pertanyaannya, mampukah Jokowi mempertahankan kepuasan rakyatnya sehingga pantas untuk tetap didukung? (R24)

Asian Games, Tiket Kemenangan Jokowi?
Share on X