PinterPolitik.com

Akhirnya, PLN punya dirut definitif juga. Maklum, setelah dirut lama mereka Sofyan Basir harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perusahaan listrik pelat merah ini dipimpin oleh seorang Plt yaitu Sripeni Inten Cahyani.

Nama mantan Dirut Bank Mandiri Zulkifli Zaini akhirnya diumumkan jadi nama dirut baru PLN.  Sepintas, pemilihan nama ini tak terlalu membingungkan. Alumnus ITB itu banyak malang melintang di BUMN, bahkan sempat menjabat sebagai Komisaris PLN.

Itu kan cuma sepintas, coba kalau dirunut ke berita terdahulu tentang PLN, ada nama lain yang sempat dikabarkan jadi orang nomor satu di PLN. Nama itu adalah mantan Menkominfo Rudiantara. Setelah sebelumnya difaforitkan, ternyata Pak Rudiantara disalip di menit-menit akhir oleh Zulkifli Zaini.

Sebenarnya, disalip atau tidak, mungkin gak jadi masalah besar kalau pemicunya perkara kepantasan dan kompetensi. Yang jadi masalah adalah, kabar Pak Rudiantara akan jadi Dirut PLN sudah terlanjur disebarkan ke mana-mana oleh pejabat-pejabat pemerintahan.

Kementerian BUMN misalnya pernah menyebutkan kalau Pak Rudiantara ini adalah calon kuat Dirut PLN. Senada dengan hal itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga pernah bilang kalau Pak Rudiantara masuk tiga nama terakhir yang diajukan ke Tim Penilai Akhir (TPA).

Duh, kalau seperti ini, bisa dibilang gak ya kalau Pak Rudiantara ini jadi korban spoiler pemerintah? Ibarat film, pemerintah ini mungkin sempat membuat trailer saat menyebut nama Rudiantara sebagai calon Dirut PLN. Nah, pas filmnya tayang, yaitu penunjukan Dirut PLN, nama Pak Rudiantara tak disebut atau kalau dalam film bagiannya dipotong, meski sempat muncul di trailer.

Wah, ini gimana ya? Kok pemerintah jadi mengumbar-umbar spoiler semacam ini? Memang sih, hal ini terlihat tidak berdampak apa-apa sekarang, tapi kan masyarakat sudah terlanjur terpatri dengan nama Pak Rudiantara. Untung ini baru pemilihan dirut, kalau pembuatan kan bisa lebih berdampak karena masyarakat sudah terlanjur gaduh.

Yang juga penting, gimana ya nasib Pak Rudiantara? Namanya udah kadung dibicarakan media dan masyarakat bakal jadi dirut. Gak tahu juga, mungkin ada rasa geer di dalam dirinya, eh tahunya namanya gak diumumkan jadi dirut.

Semoga aja Pak Rudiantara gak kecil hati ya dengan kebijakan pemerintah ini. Oh yang juga penting, semoga pemerintah juga bisa memilah informasi apa saja yang bisa diumbar kepada publik biar gak spoiler terus. Kan kalau tiba-tiba berubah, dampaknya bisa menimbulkan kegaduhan. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Kalau disetop semua, kasihan desa yang gak siluman dong Bu?

Pinterpolitik.com

Sampai hari ini, sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan masih tertutupi oleh kabut kelam akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang begitu masif. Saking parahnya bencana ini, sampai ada yang harus kehilangan nyawa. Sedih.

Sayangnya, di tengah derita masyarakat itu, malah ada sebuah kampanye yang sebenarnya cukup menyayat hati. Beberapa waktu lalu, sempat ada kampanye #sawitbaik yang melibatkan banyak influencer untuk mempromosikan baiknya tanaman sawit.

Yang membuatnya tambah miris adalah ada pemerintah di balik kampanye ironis tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diketahui jadi salah satu pihak yang terlibat dalam tagar yang bikin bingung netizen itu. Kok bisa?

Anehnya, reaksi kaget itu gak Cuma hadir dari masyarakat yang heran dengan keberadaan tagar tersebut. Menkominfo sendiri, Rudiantara, mengaku baru tahu adanya kampanye #sawitbaik. Eh, ayam, ayam, masyarakat juga kaget lagi dong kalau gitu, kok bisa menterinya gak tahu?

Kalau kata Pak Rudiantara, Kominfo itu banyak, masak semua sama menterinya? Eh, ayam, ayam, kalau bukan menterinya yang tahu terus siapa dong yang harus tahu?

Kalau sekarang masyarakat lagi kesulitan bernapas karena terdampak kabut asap Pak Menteri kira-kita tahu gak ya? Terus, kalau industri sawit adalah salah satu penyebab karhutla Pak Menteri tahu gak ya?

Menkominfo mengaku tak tahu kampanye #sawitbaik milik kementeriannya sendiri. Kok bisa gitu ya?
Share on X

Nah, kalau kira-kira segenap jajaran Kemenkominfo sampai menterinya tahu soal hal-hal itu harusnya bisa lebih sensitif dong kalau mau meluncurkan kampanye semacam ini. Masak lembaga pemerintah ikut-ikutan kampanye yang berkontribusi pada derita rakyat?

Lagian ya, kan kemungkinan besar sekali kampanye ini menelan anggaran dari negara. Kan sebenarnya bisa aja anggaran itu, ketimbang buat bayar buzzer, dialihkan dan dipakai untuk pencegahan dan penanggulangan Karhutla. BMKG udah memperingatkan lama loh kemarau panjang akan datang.

Sedih sih kalau pemerintah gak berpihak sama isu-isu rakyat dan malah mempromosikan tagar yang sensitif. Mbok ya kalau misalnya (misalnya loh) udah terlanjur janjian sama korporasi sawit, bisa ditunda dulu gitu loh tagarnya, jangan pas masyarakat lagi sesak napas akibat asap gini.

Ya udah deh Pak Menteri, mungkin lain kali bisa lebih dicari tahu lagi tentang kerja-kerja kementeriannya. Kan, nanti kalau misalnya ditanyain sama wartawan bisa gampang jawabnya. Yang lebih penting, supaya Pak Menteri gak kaget kalau ada kampanye gak sensitif semacam #sawitbaik ini. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Information, knowledge, is power. If you can control information, you can control people”.

::Tom Clancy, novelis asal Amerika Serikat::

Pernyataan politikus Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi I DPR ini cukup menarik untuk dibaca mengingat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) saat ini dijabat oleh Rudiantara yang bukan kader partai politik (parpol) manapun atau sering diistilahkan dengan “kalangan profesional”.

Anggkota Komisi I lainnya dari Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, juga mengatakan hal yang sama.

Menurutnya Menkominfo harus berasal dari kalangan profesional untuk menghindari konflik kepentingan politik ataupun bisnis di bidang telekomunikasi dan penyiaran.

Lalu, apakah pernyataan ini dikeluarkan Roy dan Bobby hanya sebagai pengingat atau saran saja kepada Jokowi? Atau jangan-jangan keduanya melihat saat ini ada parpol spesifik yang mengincar kursi Menkominfo tersebut?

View this post on Instagram

Kursi Menkominfo jadi rebutan Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #menkominfo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 19, 2019 at 5:08am PDT

Netralitas Arus Informasi

Pemberian kursi Menkominfo ke kader parpol memang pernah terjadi sebelumnya. Menkominfo periode 2001-2004, Syamsul Mu’arif, merupakan kader Golkar. Sementara untuk periode 2009-2014 Kominfo dipimpin oleh Tifatul Sembiring yang merupakan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lalu, apa sebenarnya signifikansi atau nilai startegis yang bisa diperoleh seseorang atau suatu kelompok jika menduduki kursi Menkominfo?

Sebagai regulator, bisa dikatakan bahwa Kominfo memiliki power untuk mengendalikan arus informasi yang beredar di masyarakat.

Dalam beberapa kesempatan Kominfo memiliki hak untuk memblokir jaringan internet, media sosial, dan berbagai situs online yang dinilai melanggar aturan ataupun berbahaya bagi negara dan masyarakat.

Tidak hanya itu, Kominfo juga menjadi pihak yang memberikan ataupun mencabut izin penyiaran bagi media konvensional seperti televisi maupun radio.

Kominfo jugalah yang membentuk panitia seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang sering mengawasi konten dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi terhadap lembaga penyiaran.

Otoritas atas arus informasi ini bisa dimanfaatkan sebagai alat pengendalian informasi oleh kelompok kepentingan tertentu, salah satunya untuk membentuk persepsi publik melalui propaganda.

Menurut Herman dan Chomsky, dalam bukunya yang berjudul Manufacturing Consent, media massa dapat digunakan sebagai alat propaganda oleh kelompok kepentingan seperti korporasi, partai politik, ataupun pemerintah.

Sebagai alat propaganda, media digunakan untuk mempromosikan sudut pandang dan dukungan publik yang menguntungkan pemilik media tersebut, baik secara politik maupun ekonomi.

Jika kursi Menkominfo jatuh ke tangan yang salah, bisa saja posisi tersebut digunakan untuk mengatur arus informasi atau media apa yang boleh bersuara sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Kekhawatiran ini juga berasal dari kondisi media arus utama (mainstream) Indonesia saat ini.

Perlu diketahui bahwa saat ini sebagian besar media TV dan cetak nasional  dikuasai oleh setidaknya 8 konglomerat bisnis. Beberapa konglomerat ini juga secara jelas memiliki afiliasi ataupun kepentingan politik dengan partai tertentu.

Kondisi ini membuat beberapa pihak meragukan netralitas media arus utama di Indonesia. Dewan Pers misalnya mengatakan bahwa konglomerasi dalam beberapa kasus menjadikan media hanya sebagai alat kepentingan bisnis dan politik.

Oleh sebab itu, pandangan Roy dan Bobby bisa saja benar, bahwa Kominfo ditakutkan menjadi alat bisnis atau politik bagi kelompok tertentu.

Rudiantara saja, meskipun berasal dari kalangan profesional, tetap tidak lepas dari kontroversi seputar propaganda dan kenetralan informasi.

Pada peristiwa pembatasan akses media sosial ketika terjadi kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta misalnya, Kominfo dituding terkesan otoriter karena memonopoli arus dan akses informasi publik.

Selain itu pada akhir 2016 lalu, Kominfo juga melakukan pemblokiran terhadap situs media online Suarapapua.com tanpa alasan yang jelas. Pemblokiran ini dinilai beberapa pihak sebagai pembatasan kebebasan pers, khususnya terhadap pemberitaan alternatif mengenai Papua.

Siapa Ingin Kominfo?

Terkait bursa menteri 2019-2024, sejauh ini hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pernah secara terbuka mengincar kursi Menkominfo. Pernyataan ini dikeluarkan oleh ketua umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada November 2018 lalu.

Pada saat itu, ia mengatakan bahwa jika Jokowi menang dalam Pilpres 2019, PKB bisa mendapatkan kursi Menkominfo.

Selain PKB, tidak menutup kemungkinan partai lain juga mengincar kursi Menkominfo, terlebih ketika jatah kursi untuk parpol semakin sedikit karena Jokowi sudah menegaskan bahwa 55 persen kursi akan diberikan ke kalangan profesional.

Salah satu parpol yang juga mungkin mengincar kursi Menkominfo adalah Partai Nasdem.

Bukan tanpa alasan, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, memang memiliki ketertarikan sendiri dalam bidang media. Surya Paloh juga merupakan salah satu penguasa media di Indonesia melalui kelompok usaha Media Group miliknya.

Media Grup membawahi beberapa media, seperti Metro TV, Lampung Post, dan Media Indonesia.  

Kekuatan Kominfo dalam mengendalikan arus informasi melalui pengawasan, pemblokiran, dan pemberian izin media online maupun konvensional memang menggiurkan. Tidak menutup kemungkinan ada partai lain selain PKB dan Nasdem yang mengincar kursi tersebut.

Ada pula nama Hary Tanoesoedibjo yang juga menjadi Ketua Umum Partai Perindo sekaligus konglomerat media melalui grup Global MediaCom (MNC). Terlebih lagi putri sulungnya, Angela Herliani Tanoesoedibjo, menjadi salah satu nama yang diisukan menjadi Menkominfo.

Namun, harus diakui bahwa kemungkinan Perindo mendapatkan kursi Menkominfo lebih rendah dibanding Nasdem karena partai tersebut tidak lolos ke Senayan. Selama beberapa bulan ke belakang, Perindo juga tidak agresif meminta jatah menteri dibanding parpol lain.

Meskipun Jokowi mengatakan bahwa penyusunan kabinet menteri sudah selesai, hingga saat ini ia belum membukanya ke publik.

Menkominfo tampaknya cukup berambisi memblokir banyak situs di Indonesia. pic.twitter.com/N01r4wDREm

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) March 7, 2018

Oleh karena itu nampaknya sah-sah saja jika kita berasumsi bahwa bursa menteri, khususnya Menkominfo, masih terbuka.

Lalu, bagaimana dengan nasib Rudiantara?

Terkait hal tersebut, Roy Suryo mengatakan bahwa selama menjabat, Rudiantara menunjukkan kinerja yang cukup baik. Jokowi pun sepertinya puas dengan kinerjanya.

Selama ini Jokowi tidak pernah terdengar menegur Rudiantara secara personal ataupun Kominfo secara institusi. Hal ini diperkuat dengan Rudiantara yang selamat dari empat jilid reshuffle kabinet.

Namun, jika berkaca pada sejarah, sejak jatuhnya Orde Baru tidak ada Menkominfo yang menjabat dua periode berturut-turut.

Jabatan Menkominfo memang strategis. Bisa jadi jika selama ini kelompok-keleompok kepentingan tertentu sudah menguasai konten pemberitaan, untuk lima tahun ke depan ada kelompok yang ingin melebarkan pengaruhnya dengan langsung menguasai pusat regulator konten, yaitu Kominfo. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Dampak demonstrasi dan kericuhan 21-22 Mei 2019 kemarin tidak hanya terasa di sektor keamanan dan akses transportasi di sekitar Jakarta saja, tapi juga memberi dampak yang begitu kompleks loh.

Pasalnya, berawal dari kerusuhan dan demonstrasi ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat kebijakan pembatasan akses media sosial hingga waktu yang belum ditentukan.

Beh, pasti merana, galau dan gundah gulana nih para milenial dan artis sosmed. Soalnya kegiatan yang mereka cintai tersendat dan terbatasi. Hehehe.

Sebenarnya sih kebijakan yang dibuat oleh Menkominfo Rudiantara ini untuk membatasi penyebaran informasi yang tidak benar alias hoaks. Selain itu, juga bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran konten negatif pemicu gerakan yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara.

Niatnya sih bagus ya, tapi apa pemerintah nggak mikirin dampak yang akan dirasakan sektor lain? Tidak sedikit loh masyarakat di luar Jakarta yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan ini.

Kalau Pasar Tanah Abang aja dalam sehari bisa merugi Rp 100 miliar, tidak menutup kemungkinan kerugian tersebut juga dirasakan oleh pejuang rupiah melalui jalan online ya. Terlebih untuk mereka yang hanya mengandalkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan yang lain untuk mempromosikan barang dagangannya.

kebijakan yang dibuat Menkominfo Rudiantara ini untuk membatasi penyebaran informasi yang tidak benar alias hoaks. Sebenarnya itu bagus, tapi apa nggak mikirin dampaknya di sektor lain?
Share on X

Belum lagi para content creator yang harus meringis karena postingannya semakin sedikit angka like-nya. Upppss, malah jadi curhat. Hehehe.

Emang sih, sampai saat ini masih belum ada angka yang pasti berapa kerugian yang dihasilkan dalam satu hari. Tetapi, melihat posisi online shop di Indonesia yang adalah terbesar di ASEAN, pasti dampaknya nggak kecil ya. Tahun 2018 lalu aja total transaksinya aja mencapai Rp 77 triliun.

Hal ini, membuat Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung angkat bicara. Doi mengatakan bahwa pembatasan sosial media ini memang tidak memberikan pengaruh terlalu besar kepada pelapak online resmi yang menggunakan jalur aplikasi. Tapi bagi pelapak online yang mengandalkan akun sosial media pribadi, atau sosial media toko, hal ini tentu memberikan dampak yang sangat serius.

Kebijakan ini juga mendapat kritik dari Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida. Doi mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini hanya berdasarkan kepanikan saja. Sehingga, memberikan kerugian kepada masyarakat  terkait akses mendapatkan informasi dan berpotensi mematikan sumber kehidupan sebagian masyarakat yang bergantung pada bisnis online.

Kalau dipikir-pikir emang bener sih. Coba deh bayangin, kalau seperti ini, kan secara tidak langsung pemerintah mematikan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat dengan sengaja ya. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga melanggar hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

Terus, kapan nih akan dinormalin lagi sosial medianya? Kita generasi milenial yang nomophobia alias no phone phobia – fobia jika tak bawa hape – kan membutuhkannya pak. Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]epertinya bagi Warganet yang gencar bermain media sosial, kayaknya perlu berpikir kembali bila ingin menggunakan media sosial.

Pasalnya, ada kebocoran data pribadi yang mungkin disalahgunakan pihak yang tak bertanggungjawab.

Hmmm, ini sih ga akan jauh dari Facebook ya? Tahu aja sih. Yaiyalaaah, tahu sendiri kan Facebook malah buat onar begini, kan kalau dilihat dari dugaannya yaitu ada indikasi kuat kebocoran data pengguna kepada pihak lainnya.

Langkah Indonesia gimana? Jumlahnya kan lebih dari satu juta pengguna asal Indonesia dibocorin kan? Lalu Menkominfo muncul bak pahlawan, tapi pahlawannya kesiangan atau bahasa lainnya “polisi India”, telat mulu. Abis kejadian baru deh muncul, itu juga belum jelas mau ngapain.

Rasanya tuh gimana gitu ya, hmmmm, datang telat begini solusinya itu punya daya tawar yang kuat, yaaahhh ujung – ujungnya ini sih lebih kepada cuci tangan aja. Biar kelihatan kerja aja kali ya, weleeeh weleeeeh.

Lah yang lebih kocaknya, masa iya solusi Menkominfo itu hanya menyuruh masyarakat berhenti sejenak main Facebook? Bukan solusi lah! Emang datanya bakal balik gitu?

Dapet untung berapa sih Facebook jual akun pengguna setianya? Weleeeh weleeeh. Jangan cuma bisanya tinggal minta maaf aja, kelar. Wedeeew, enak banget hidupnya, weleeeh weleeeh.

Upaya Pemerintah sendiri dibawah naungan Kemenkominfo ya mau gimana lagi, udah mentok kali ya, kayaknya sih memang tak berdaya ya, weleeeh weleeh. Data sedari awal kan sudah diberikan, kalau disuruh berhenti main Facebook sama aja ga ada gunanya juga kan? Hadeuuuh.

Waduh, data kita dicuri – curi, buat apaan tuh ya? Hmmm, katanya ada sih yang buat membaca kepribadian, ada yang buat inilah itulah, pokoknya pada intinya dijual  – jual deh, weleeeh weleeeeh. Tapi jangan – jangan, ahhh syudahlah.

Intinya sekarang warga mendingan ga usah main Facebook, daripada tercyduukkkk data yang hilang atau malah dipantau aktivitasnya oleh orang tak dikenal. Ga mungkin kan kalau ga ada motifnya.

Makanya lain kali, Menkominfo harus melakukan pencegahan sebelum kebobolan dan telat sebentar sih gapapa keluarin kebijakannya, tapi harus ada solusi jelas ya.

Kalau kayak gini kan Menkominfo seperti menyebarkan kebencian sama Facebook aja kan? Hadeuuuh, tau gitu biarin ga pakai aja ya sekalian, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]B[/dropcap]elakangan ini, perbincangan mengenai persekusi begitu ramai di dunia maya. Apalagi, sejumlah korban sudah mulai berjatuhan. Salah satu yang disesalkan, aksi persekusi juga terjadi pada remaja berinisial PMA (15). Terutama setelah video yang memperlihatkan ia tengah dipersekusi oleh gerombolan anggota Organisasi Massa (Ormas) Islam di Jakarta Timur menjadi viral.

Video tersebut juga memperlihatkan bagaimana korban dikelilingi dan mendapatkan tindakan kekerasan oleh sekelompok pria dewasa. Sebelumnya, kekerasan psikologis juga diterima oleh seorang dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok, Sumatera Barat, Fiera Lovita. Fiera atau yang akrab disapa Dokter Lola, mengalami tindakan persekusi setelah menulis status di akun Facebook  (FB) yang menyindir ulama Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab. “Saya hanya mengemukakan pendapat saya seperti yang dilakukan oleh netizen lain,” jelasnya.

Semakin banyaknya korban yang berjatuhan akibat aksi persekusi Ormas ini, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati melihat adanya indikasi persekusi sebagai perbuatan yang sistematis atau meluas. Ini terlihat dari meluasnya persekusi di beberapa wilayah dalam jangka waktu yang bersamaan.

Oleh karena itu, Asfinawati mendesak Kepolisian dan Komnas HAM untuk segera meredam aksi tersebut, agar tindakan semacam ini tidak semakin meluas dan mengancam demokrasi.

Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan, jumlah korban tindakan persekusi di media sosial terus meningkat. Mulai dari 27 Januari hingga 31 Mei 2017. Sejauh ini, korban persekusi digital sudah mencapai 59 orang.

“Sejak 27 Januari 2017 hingga saat ini ada 59  kasus persekusi dan jika dilihat dari data yang kami dapat, kasus persekusi cenderung meningkat tiap bulannya,” kata Damar.

Pengamat media sosial dan ITE Heru Sutadi mengatakan, munculnya persekusi tak lepas dari cara pengguna memanfaatkan media sosial. Ia mengakui, agak sulit mengatur perilaku di media sosial. Untuk menghindari persekusi, dia mengimbau agar para pengguna bijak memanfaatkan media sosial serta menahan diri untuk hal-hal yang sensitif.

“Saya pikir semua harus menahan diri untuk tidak membuat sesuatu yang makin memperkeruh suasana. Kalaupun memang harus menulis seseorang, misalnya hal yang baik. Tapi kalau misalnya harus mengkritik, kritiklah secara positif,” kata Heru, Jumat (2/6).

Safe House, Rumah Bagi Korban Persekusi

Trauma, itulah yang saat ini sedang dialami para korban persekusi digital, termasuk juga PMA. Setelah mendapat intimidasi, kini remaja 15 tahun ini merasa ketakutan dan tertekan jiwanya. Terlebih keluarganya pun ikut terkena imbasnya, sebab usai dipersekusi, esok paginya pemilik kontrakan tempat mereka tinggal, mengusir dengan alasan tidak mau kontrakannya dijadikan tempat ribut-ribut.

Begitupun yang dialami dokter Lola. Akibat teror dan intimidasi yang mereka terima, kedua anaknya yang berumur 8 dan 9,5 tahun menjadi trauma. Sebab setelah memposting statusnya di FB, beberapa hari kemudian sejumlah orang datang mengetuk-etuk kaca mobilnya. Padahal, saat itu ia tengah bersama kedua putranya tersebut. Begitu juga ketika sekelompok orang tak dikenal datang ke rumah dan memaksa untuk bertemu.

Untuk membantu mengurangi efek traumatis dan melindungi para korban persekusi, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membuat sebuah koalisi bernama “Koalisi Anti Persekusi”. Mereka juga berinisiatif mendirikan safe house atau rumah aman bagi para korban persekusi. Koalisi ini terdiri dari sejumlah lembaga bantuan hukum, meliputi LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, Institute for Criminal Justice Reform, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Demi membantu para korban persekusi, Koalisi Anti-Persekusi juga membuka Crisis Center. Masyarakat yang merasa mendapatkan tindakan persekusi, ancaman, serangan, atau teror, dapat menghubungi Hotline Koalisi Anti-Persekusi melalui telepon atau SMS ke 0812-8693-8292 serta email: antipersekusi@gmail.com.

Saat mengumumkan pembuatan lembaga ini, Asfinawati berharap negara dan aparat hukum ikut terlibat dalam menyelidiki lebih dalam dalang penggerak aksi persekusi. Aksi tersebut, menurutnya, lebih buruk dari pada pola main hakim sendiri. Sebab lebih sistematis dan terorganisasi dalam melakukan pembingkaian “pelaku” pada orang yang menjadi korban.

“Negara harus mewaspadai persekusi ini dan melakukan investigasi mendalam terhadap aktornya, bukan pada akun-akun yang bergerak di lapangan, melainkan siapa mesin penggeraknya. Karena terbukti ada gerakan masif di mana-mana dalam waktu singkat,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam konferensi pers di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).

Persekusi Digital Ancam Demokrasi

Aksi persekusi di dunia maya ini dinilai dapat mengancam demokrasi, sebab sekelompok orang menetapkan orang lain bersalah dan melakukan penghukuman, tanpa melalui proses hukum. Advokat senior Todung Mulya Lubis meminta Kepolisian mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap siapapun yang melakukan persekusi.

“Bahwa seseorang setuju atau tidak itu soal lain. Tapi, menurut saya, tidak boleh di negara demokrasi, negara yang menganut HAM ada intimidasi, ada teror, ada persekusi terhadap mereka-mereka yang berseberangan pendapat,” kata Todung, usai acara Deklarasi Advokat Pancasila di Hotel Sheraton Media, Jakarta Pusat.

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, aksi ormas melakukan persekusi adalah sebuah pelanggaran hukum. Beberapa butir di Pasal 59 ayat 2 undang – undang nomor No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan, ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, termasuk melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.

Jadi bagi Ormas yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut, patut untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 60 sampai dengan pasal 78 UU no 17 tahun 2013.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara, para pelaku persekusi bisa terkena hukuman pidana karena melanggar UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sesuai dengan UU No 19/2016 tentang Perubahan atas UU ITE no 11/2008, yaitu melakukan tindakan mengancam dan menakut-nakuti pada pribadi. Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah.

“Ada perburuan buat daftar disebarkan ini orang-orang dicari, nggak boleh negara kita itu negara hukum, artinya itu bisa menjadi main hakim sendiri. Kalau di dunia maya itu juga tidak bolehlah karena di UU ITE itu melakukan ancaman, menakut-nakuti ditujukan kepada pribadi-pribadi tertentu itu ada aturannya,” katanya di Jakarta, Jumat (2/6).

Meredam Kebencian Di Dunia Maya

Menanggapi kasus persekusi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) langsung bereaksi. Menurut MUI yang berhak melakukan penertiban ujaran kebencian di media sosial hanyalah petugas berwenang, bukan oleh massa.

“MUI berpendapat, tindakan persekusi yang dilakukan dengan cara tidak manusiawi, menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis terhadap orang lain, bertentangan dengan hukum dan tidak dibenarkan oleh agama,” kata Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid, Jumat (2/6).

MUI mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya untuk umat Islam Indonesia, agar dapat memanfaatkan media sosial dengan lebih bertanggung jawab, menghindarkan diri dari ujaran kebencian, fitnah, dan merendahkan pihak lain.

“Bermuamalah di media sosial sebagai bagian dari pelaksanaan hak berekspresi warga negara harus dilandasi dengan nilai-nilai etika, akhlak mulia, norma susila dan agama. Sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan pihak lain yang dapat memicu konflik dan disintegrasi sosial,” tuturnya.

Jika setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, kenapa harus dengan kekerasan? Bukankah setiap agama mengajarkan umatnya tentang kebaikan dan cinta damai? Jika tetap melakukan kekerasan atas nama agama, masih pantaskah manusia disebut makhluk yang beragama? (A15)

Peredaran berita bohong (hoax) di media sosial semakin tak terbendung. Berita-berita ini memuat berita yang dapat memicu perpecahan serta kebencian dalam masyarakat.  Bukan Indonesia saja yang kewalahan menghadapi hoax, negara-negara lain pun belakangan ikut menyatakan perang dengan “wabah” dunia maya ini.

pinterpolitik.com – Rabu, 1 Februari 2017.

JAKARTA – Di Indonesia, seruan untuk memerangi hoax sudah dideklarasikan dan berulang-ulang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Berbagai upaya dilakukan, seperti merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan membuka kanal-kanal informasi untuk memudahkan masyarakat melakukan pelaporan akan adanya media-media palsu dan penyebar hoax.

Tindakan sama juga dilakukan Singapura yang baru-baru ini memblokir sebuah situs palsu keimigrasian. Selasa (31/1) lalu, The Immigration and Checkpoints Authority (ICA) mengeluarkan peringatan bagi penggunanya, setelah ditemukan adanya website ICA.  Hanya dalam beberapa hari, website tersebut langsung diblokir pemerintah.

Sementara Jerman jauh lebih keras dan ketat dalam memerangi hoax. Pemerintah Jerman tak hanya memblokir situs penyebar berita hoax namun juga memberikan denda pada pembuat situs tersebut. Peraturan yang kemungkinan besar akan diadaptasi pula di Indonesia.

Tak bisa dipungkiri, media massa digital dan media sosial (medsos) adalah wadah paling besar penyebaran hoax. Untuk mengawasi dan membatasinya juga tidak mudah karena kedua media ini bersifat maya.

Dalam hal ini, Facebook dan Google  mau tak mau harus ikut bertanggung jawab dalam mengatasinya. Mark Zackerberg sendiri sudah menyatakan keikutsertaannya dalam memerangi hoax. Google juga mengatakan bahwa pihaknya sudah dan sedang mengembangkan algoritma khusus untuk mengatasi penyebaran hoax di internet.

Saat ini, setiap orang bebas dan dapat membuat website sendiri atau memiliki akun medsos lebih dari dua dengan identitas palsu. Sehingga banyak yang menganggap pemblokiran bukan cara yang efektif dalam penyebaran hoax.

“Masalah hoax tidak akan selesai dengan pemblokiran. Saya mengajak semua untuk tidak meramaikan hoax,” terang Menteri Komunikasi dan Informasi Ruadiantara, beberapa waktu lalu.

Menkoinfo mengajak masyarakat untuk memeriksa apakah informasi yang dibaca hoax atau bukan, dengan memeriksanya di kanal turn back hoax. Melalui kanal ini, masyarakat akan mampu memilah dengan hanya membaca berita dari website-website yang sudah diklarifikasi Menkoinfo. (Berbagai sumber/R24)