Roy Suryo laporkan Eggi Sudjana soal penistaan agama. Oposisi malah sibuk ribut sendiri, jangan-jangan ini skenario “spin-off” baru?

PinterPolitik.com

“Splitting the opposition is cheaper than crushing it.” – Dan Slater dalam Ordering Power: Contentious Politics and Authoritarian Leviathans in Southeast Asia (2010)

Sore itu, di sebuah sudut coffee shop Jakarta Selatan, Cupin duduk termenung menatap layar gawai sambil menyesap americano-nya. Suara mesin espresso dan riuh rendah pekerja kreatif di sekelilingnya tak mampu memecah fokus yang tertuju pada sebuah tajuk berita absurd.

Jempolnya berhenti menggulir laman berita online, terpaku pada drama personal yang melibatkan dua ikon perlawanan: Roy Suryo dan Eggi Sudjana. Berita itu bukan tentang kebijakan ekonomi makro yang membosankan, melainkan sebuah konflik tak terduga yang mengubah kawan menjadi lawan.

Di benaknya, dua nama ini adalah “duo dinamis” yang selama ini konsisten berada dalam semesta oposisi Indonesia. Mereka adalah kawan seiring dalam barisan yang paling vokal mempertanyakan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo.

Namun, hari ini naskah cerita seolah dirombak total oleh penulis skenario tak terlihat yang ingin mengubah alur permainan. Roy Suryo melaporkan Eggi Sudjana dengan tuduhan yang sangat “seksi” dan sensitif di telinga hukum: penistaan agama.

Pemicunya terdengar seperti dialog dalam film kolosal, di mana Eggi membuat analogi tentang Nabi Musa yang mendatangi Firaun dengan lemah lembut. Bagi Eggi, kedatangannya menemui Jokowi di Istana adalah implementasi murni dari ajaran bijak tersebut.

Sebaliknya, bagi Roy Suryo, menyamakan situasi politik kontemporer dengan kisah nabi adalah sebuah delik serius yang tak bisa ditoleransi. Cupin tersenyum kecut, teringat betapa ironisnya situasi ini mengingat rekam jejak Roy yang pernah tersandung kasus serupa.

Roy Suryo, yang pernah terjerat kasus meme stupa Borobudur, kini justru menggunakan instrumen “penistaan agama” untuk memukul rekannya sendiri. “Ini plot twist yang terlalu rapi untuk sebuah kebetulan,” gumam Cupin pelan tanpa memedulikan orang di meja sebelah.

Dalam kacamata Cupin, konflik ini bukan sekadar percekcokan dua pria paruh baya, melainkan tanda runtuhnya sebuah blok oposisi sipil. Koalisi yang dibangun atas dasar “musuh bersama” tiba-tiba saja kehilangan relevansinya dan hancur dari dalam.

Publik yang tadinya fokus menuntut pembuktian ijazah, kini terpecah konsentrasinya ke arah perdebatan teologis yang melelahkan. Kolom komentar tak lagi dipenuhi tuntutan transparansi ijazah, melainkan perdebatan sengit tentang metafora Firaun dan Musa.

Cupin membayangkan ada seseorang di balik layar yang sedang tertawa puas sambil memakan popcorn melihat kekacauan ini. Peristiwa ini sukses mengubah genre tontonan publik dari thriller politik investigasi menjadi drama courtroom yang penuh intrik personal.

Soliditas oposisi hancur lebur tanpa pemerintah perlu mengeluarkan satu pun pernyataan resmi untuk membubarkan mereka. Mereka bubar karena bertikai sendiri, menyisakan puing-puing perpecahan yang menguntungkan penguasa.

Kejadian ini mengingatkan Cupin pada fenomena spin-off dalam industri hiburan ketika serial utama sudah berjalan terlalu panjang. Ketika penonton mulai bosan, solusinya adalah membuat cerita sampingan yang fokus pada konflik antar-karakter pendukung.

Akibatnya, isu substansial menguap seketika dan digantikan oleh sensasi artifisial yang lebih menghibur namun dangkal. Sambil menutup aplikasi berita, Cupin mulai bertanya-tanya tentang nature atau sifat alami dari kejadian aneh ini.

Apakah retaknya hubungan Roy dan Eggi ini murni karena perbedaan prinsip teologis yang tiba-tiba muncul di permukaan? Ataukah ini adalah babak baru yang sengaja dirancang dalam skenario besar politik nasional untuk mengamankan sisa masa jabatan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ketika Politik Adalah Franchise Film

Cupin memejamkan mata sejenak, membiarkan imajinasinya melayang ke sebuah gedung bioskop megah yang menayangkan berbagai film. Dalam bayangannya, politik tak ubahnya sebuah industri perfilman raksasa yang dikelola oleh produser-produser cerdik.

Di dunia sinema, ada istilah populer yang dikenal sebagai spin-off, sebuah karya naratif baru yang berasal dari cerita yang sudah ada. Sederhananya, ini adalah taktik memperpanjang nafas franchise dengan berfokus pada aspek detail atau karakter lain dari cerita aslinya.

Tujuan spin-off seperti Minions atau Hobbs & Shaw biasanya untuk memperluas semesta cerita agar penonton tidak bosan. Namun, dalam “bioskop politik”, Cupin menyadari bahwa spin-off memiliki fungsi yang jauh lebih pragmatis dan Machiavellian.

Ia teringat pada buku The Third Revolution karya Elizabeth C. Economy yang pernah dibacanya di perpustakaan kampus. Economy menarasikan bagaimana Xi Jinping melakukan “pembersihan” besar-besaran dengan dalih kampanye anti-korupsi yang terlihat heroik.

Namun, jika dibaca teliti, narasi anti-korupsi itu hanyalah sebuah spin-off untuk menutupi konsolidasi kekuasaan absolut. Kasus Bo Xilai dijadikan drama hukum yang menyita perhatian publik Tiongkok, sementara Xi menyusun ulang konstitusi di layar utama.

Pikiran Cupin kemudian melompat ke Rusia, teringat sosok Vladislav Surkov yang sering disebut sebagai “dalang” teater politik Kremlin. Dalam buku Nothing Is True and Everything Is Possible karya Peter Pomerantsev, dijelaskan bagaimana Surkov menciptakan partai oposisi palsu.

Surkov mendanai kelompok neo-Nazi sekaligus kelompok anti-fasis, membiarkan mereka bertarung di jalanan sebagai tontonan rakyat. Itu semua adalah spin-off agar rakyat Rusia bingung membedakan lawan dan kawan, sehingga Putin tetap menjadi satu-satunya simbol kestabilan.

Tak jauh berbeda dengan Turki, seperti analisis Soner Cagaptay dalam bukunya The New Sultan. Erdogan sangat ahli menciptakan spin-off perpecahan di kubu lawan dengan memanfaatkan isu identitas yang sensitif.

Ketika enam partai oposisi mencoba bersatu, Erdogan membiarkan isu Kurdi memecah mereka dari dalam hingga koalisi itu goyah. Salah satu anggota koalisi keluar-masuk, membuat publik lelah menonton drama tersebut dan akhirnya kembali memilih Erdogan.

Konsep spin-off politik ini bekerja efektif dengan cara menggeser sorotan lampu panggung ke arah yang diinginkan sutradara. Ketika sorotan diarahkan ke pertengkaran Roy dan Eggi, area kebijakan krusial yang sedang diteken menjadi gelap dan luput dari pengawasan.

Sebagai penonton di bioskop ini, Cupin merasa rakyat seringkali dipaksa menonton film yang tidak pernah mereka pesan di loket. Mereka ingin menonton film “Kesejahteraan”, tapi operator bioskop justru memutar film “Drama Perpecahan Elite” yang penuh sensasi.

Di sinilah pertanyaan besar itu kembali menghantui Cupin tentang siapa sebenarnya yang memegang kendali proyektor di Indonesia. Jika Xi Jinping, Putin, dan Erdogan adalah sutradara kawakan, lantas siapa sutradara di panggung Indonesia saat ini?

Apakah pola perpecahan yang menimpa oposisi ini hanya kebetulan sejarah semata? Ataukah ini adalah sebuah orkestrasi yang disengaja untuk memecah konsentrasi publik dari isu yang lebih mendesak?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jejak Sinematik di Sekitar Jokowi

Hujan mulai turun di luar jendela, membasuh debu Jakarta namun tak bisa membasuh memori Cupin tentang politik satu dekade terakhir. Jika kasus Roy Suryo adalah episode terbaru, maka ini bukanlah spin-off pertama yang tayang dalam “Jokowi Cinematic Universe”.

Ada pola berulang yang konsisten, di mana kekuatan penyeimbang selalu berakhir dengan cerita perpecahan internal mereka sendiri. Cupin teringat masa awal pemerintahan saat PPP terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz.

Itu seperti episode pilot dari serial panjang ini, di mana konflik partai berlambang Ka’bah itu menyita energi hingga bertahun-tahun. Pada akhirnya, kubu yang merapat ke pemerintah-lah yang mendapatkan legitimasi hukum, mengubah partai oposisi menjadi mitra koalisi.

Ingatan Cupin lantas melayang ke “film aksi” paling menegangkan tahun lalu: Partai Demokrat. Upaya pengambilalihan partai oleh Moeldoko melalui KLB Deli Serdang adalah spin-off yang sangat vulgar dan terbuka.

Dan Slater dalam bukunya Ordering Power sering membahas fenomena pengelolaan oposisi di Asia Tenggara ini. Rezim di kawasan ini cenderung mengelola oposisi dengan memecah atau mengkooptasinya, bukan dengan memberangusnya secara fisik.

Meskipun upaya Moeldoko gagal secara hukum, efek spin-off-nya berhasil membuat Demokrat sibuk setengah mati. AHY dan SBY terpaksa sibuk “berperang” mempertahankan rumah sendiri, hingga absen mengkritik kebijakan publik yang krusial.

Belum lagi jika melihat KNPI yang terpecah menjadi banyak versi, atau bagaimana gerakan 212 “dinetralisir” dengan masuknya Prabowo ke kabinet. Masuknya Prabowo adalah plot twist terbesar yang melahirkan banyak spin-off kekecewaan di kalangan pendukung lamanya.

Semua peristiwa ini memiliki benang merah teoritis yang sama dengan pemikiran Machiavelli: Divide et Impera. Memecah belah lawan adalah cara paling efisien dan murah untuk mempertahankan status quo kekuasaan.

Bedanya, di era modern, perpecahan itu tidak dilakukan dengan pedang atau kekerasan fisik. Ia dilakukan lewat SK Kemenkumham, tawaran jabatan komisaris, atau sekadar undangan makan malam hangat di Istana.

Cupin tidak menuduh Jokowi secara personal mengangkat telepon dan memerintahkan Roy Suryo melaporkan Eggi. Itu adalah analisis yang terlalu dangkal dan konspiratif untuk dipercaya begitu saja.

Namun, dalam ekosistem kekuasaan yang kuat, ada gaya gravitasi yang mengatur pergerakan planet-planet politik di sekelilingnya. Partai dan tokoh politik tak ubahnya objek kecil yang bertabrakan satu sama lain karena kuatnya tarikan gravitasi sang matahari.

Secara akademis, fenomena ini bisa dijelaskan lewat teori Cartel Party yang dikemukakan oleh Richard S. Katz dan Peter Mair. Di Indonesia, biaya menjadi oposisi sangat mahal dan seringkali harus dibayar dengan risiko perpecahan internal.

Maka, konflik Roy dan Eggi bisa dibaca sebagai gejala dari sistem kartel tersebut. “Spin-off” perpecahan adalah konsekuensi logis dari sistem politik yang tidak menyediakan ruang nyaman bagi perbedaan pendapat.

Cupin menutup laptopnya saat kopi di gelasnya sudah tandas, bersiap meninggalkan coffee shop itu. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa dalam setiap era kepemimpinan, selalu ada narasi besar dan narasi kecil yang menyertainya.

Jokowi, disadari atau tidak, telah menjadi pusat dari sebuah era di mana “spin-off” perpecahan lawan menjadi pemandangan yang lazim. Apakah beliau sang “Master Spin-off” atau sekadar penerima manfaat dari kekacauan lawan, sejarah yang akan menjawabnya kelak.Yang jelas, terlalu banyak menonton spin-off drama elite hanya akan membuat rakyat lupa menagih janji pada film utamanya. Dan mungkin, membuat penonton lupa adalah tujuan sebenarnya dari semua drama ini. (A43)

Polisi tetapkan Roy Suryo sebagai tersangka

Beredar foto syur Gatot Nurmantyo yang disebut editan

PinterPolitik.com

“Information, knowledge, is power. If you can control information, you can control people”.

::Tom Clancy, novelis asal Amerika Serikat::

Pernyataan politikus Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi I DPR ini cukup menarik untuk dibaca mengingat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) saat ini dijabat oleh Rudiantara yang bukan kader partai politik (parpol) manapun atau sering diistilahkan dengan “kalangan profesional”.

Anggkota Komisi I lainnya dari Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, juga mengatakan hal yang sama.

Menurutnya Menkominfo harus berasal dari kalangan profesional untuk menghindari konflik kepentingan politik ataupun bisnis di bidang telekomunikasi dan penyiaran.

Lalu, apakah pernyataan ini dikeluarkan Roy dan Bobby hanya sebagai pengingat atau saran saja kepada Jokowi? Atau jangan-jangan keduanya melihat saat ini ada parpol spesifik yang mengincar kursi Menkominfo tersebut?

View this post on Instagram

Kursi Menkominfo jadi rebutan Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #menkominfo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 19, 2019 at 5:08am PDT

Netralitas Arus Informasi

Pemberian kursi Menkominfo ke kader parpol memang pernah terjadi sebelumnya. Menkominfo periode 2001-2004, Syamsul Mu’arif, merupakan kader Golkar. Sementara untuk periode 2009-2014 Kominfo dipimpin oleh Tifatul Sembiring yang merupakan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lalu, apa sebenarnya signifikansi atau nilai startegis yang bisa diperoleh seseorang atau suatu kelompok jika menduduki kursi Menkominfo?

Sebagai regulator, bisa dikatakan bahwa Kominfo memiliki power untuk mengendalikan arus informasi yang beredar di masyarakat.

Dalam beberapa kesempatan Kominfo memiliki hak untuk memblokir jaringan internet, media sosial, dan berbagai situs online yang dinilai melanggar aturan ataupun berbahaya bagi negara dan masyarakat.

Tidak hanya itu, Kominfo juga menjadi pihak yang memberikan ataupun mencabut izin penyiaran bagi media konvensional seperti televisi maupun radio.

Kominfo jugalah yang membentuk panitia seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang sering mengawasi konten dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi terhadap lembaga penyiaran.

Otoritas atas arus informasi ini bisa dimanfaatkan sebagai alat pengendalian informasi oleh kelompok kepentingan tertentu, salah satunya untuk membentuk persepsi publik melalui propaganda.

Menurut Herman dan Chomsky, dalam bukunya yang berjudul Manufacturing Consent, media massa dapat digunakan sebagai alat propaganda oleh kelompok kepentingan seperti korporasi, partai politik, ataupun pemerintah.

Sebagai alat propaganda, media digunakan untuk mempromosikan sudut pandang dan dukungan publik yang menguntungkan pemilik media tersebut, baik secara politik maupun ekonomi.

Jika kursi Menkominfo jatuh ke tangan yang salah, bisa saja posisi tersebut digunakan untuk mengatur arus informasi atau media apa yang boleh bersuara sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Kekhawatiran ini juga berasal dari kondisi media arus utama (mainstream) Indonesia saat ini.

Perlu diketahui bahwa saat ini sebagian besar media TV dan cetak nasional  dikuasai oleh setidaknya 8 konglomerat bisnis. Beberapa konglomerat ini juga secara jelas memiliki afiliasi ataupun kepentingan politik dengan partai tertentu.

Kondisi ini membuat beberapa pihak meragukan netralitas media arus utama di Indonesia. Dewan Pers misalnya mengatakan bahwa konglomerasi dalam beberapa kasus menjadikan media hanya sebagai alat kepentingan bisnis dan politik.

Oleh sebab itu, pandangan Roy dan Bobby bisa saja benar, bahwa Kominfo ditakutkan menjadi alat bisnis atau politik bagi kelompok tertentu.

Rudiantara saja, meskipun berasal dari kalangan profesional, tetap tidak lepas dari kontroversi seputar propaganda dan kenetralan informasi.

Pada peristiwa pembatasan akses media sosial ketika terjadi kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta misalnya, Kominfo dituding terkesan otoriter karena memonopoli arus dan akses informasi publik.

Selain itu pada akhir 2016 lalu, Kominfo juga melakukan pemblokiran terhadap situs media online Suarapapua.com tanpa alasan yang jelas. Pemblokiran ini dinilai beberapa pihak sebagai pembatasan kebebasan pers, khususnya terhadap pemberitaan alternatif mengenai Papua.

Siapa Ingin Kominfo?

Terkait bursa menteri 2019-2024, sejauh ini hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pernah secara terbuka mengincar kursi Menkominfo. Pernyataan ini dikeluarkan oleh ketua umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada November 2018 lalu.

Pada saat itu, ia mengatakan bahwa jika Jokowi menang dalam Pilpres 2019, PKB bisa mendapatkan kursi Menkominfo.

Selain PKB, tidak menutup kemungkinan partai lain juga mengincar kursi Menkominfo, terlebih ketika jatah kursi untuk parpol semakin sedikit karena Jokowi sudah menegaskan bahwa 55 persen kursi akan diberikan ke kalangan profesional.

Salah satu parpol yang juga mungkin mengincar kursi Menkominfo adalah Partai Nasdem.

Bukan tanpa alasan, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, memang memiliki ketertarikan sendiri dalam bidang media. Surya Paloh juga merupakan salah satu penguasa media di Indonesia melalui kelompok usaha Media Group miliknya.

Media Grup membawahi beberapa media, seperti Metro TV, Lampung Post, dan Media Indonesia.  

Kekuatan Kominfo dalam mengendalikan arus informasi melalui pengawasan, pemblokiran, dan pemberian izin media online maupun konvensional memang menggiurkan. Tidak menutup kemungkinan ada partai lain selain PKB dan Nasdem yang mengincar kursi tersebut.

Ada pula nama Hary Tanoesoedibjo yang juga menjadi Ketua Umum Partai Perindo sekaligus konglomerat media melalui grup Global MediaCom (MNC). Terlebih lagi putri sulungnya, Angela Herliani Tanoesoedibjo, menjadi salah satu nama yang diisukan menjadi Menkominfo.

Namun, harus diakui bahwa kemungkinan Perindo mendapatkan kursi Menkominfo lebih rendah dibanding Nasdem karena partai tersebut tidak lolos ke Senayan. Selama beberapa bulan ke belakang, Perindo juga tidak agresif meminta jatah menteri dibanding parpol lain.

Meskipun Jokowi mengatakan bahwa penyusunan kabinet menteri sudah selesai, hingga saat ini ia belum membukanya ke publik.

Menkominfo tampaknya cukup berambisi memblokir banyak situs di Indonesia. pic.twitter.com/N01r4wDREm

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) March 7, 2018

Oleh karena itu nampaknya sah-sah saja jika kita berasumsi bahwa bursa menteri, khususnya Menkominfo, masih terbuka.

Lalu, bagaimana dengan nasib Rudiantara?

Terkait hal tersebut, Roy Suryo mengatakan bahwa selama menjabat, Rudiantara menunjukkan kinerja yang cukup baik. Jokowi pun sepertinya puas dengan kinerjanya.

Selama ini Jokowi tidak pernah terdengar menegur Rudiantara secara personal ataupun Kominfo secara institusi. Hal ini diperkuat dengan Rudiantara yang selamat dari empat jilid reshuffle kabinet.

Namun, jika berkaca pada sejarah, sejak jatuhnya Orde Baru tidak ada Menkominfo yang menjabat dua periode berturut-turut.

Jabatan Menkominfo memang strategis. Bisa jadi jika selama ini kelompok-keleompok kepentingan tertentu sudah menguasai konten pemberitaan, untuk lima tahun ke depan ada kelompok yang ingin melebarkan pengaruhnya dengan langsung menguasai pusat regulator konten, yaitu Kominfo. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]ementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) curhat, katanya sudah lelah menagih Benda Milik Negera (BMN) yang dibawa mantan menpora Roy Suryo setelah menjabat. Wajar aja ya, soalnya galakan yang ditagih sih. Puk puk puk.

BPK sempat melakukan audit terhadap Kemenpora. Hasilnya ada sejumlah Barang Milik Negara yang belum dikembalikan Roy Suryo. BMN yang belum dikembalikan Roy berupa barang-barang elektronik dan lain-lain.

Hingga saat ini, Roy masih belum mau mengakui soal keberadaan sekita 3.226 barang inventaris milik negara yang dimaksud Kemenpora. Dia malah merasa difitnah dan dizalimi. Dia pun menyerahkan masalah ini kepada kuasa hukumnya, Tigor P. Simatupang.

Waduhhh, maap maap Om, coba dicek lagi deh. Siapa tahu waktu Om pindah dari rumah dinas dulu, tanpa sadar ada banyak barang negara yang ketilep. Siapa tahu loh ya, manusia kan tempatnya salah dan khilaf. Hehehe.

Pihak Kemenpora mengatakan, di tahun 2014, Roy Suryo sempat mengembalikan sejumlah barang seperti televisi, kamera, dan lensa kamera senilai Rp 500 juta. Hanya itu saja, sementara ribuan aset lainnya masih jadi tanda tanya.

Kemelut drama Kemenpora-Roy Suryo, yang ditagih siapa, yang galak siapa? Ckckckck, menarik~
Share on X

KPK masih belum bisa menyimpulkan atau mengambil tindakan apapun, sebab perlu mempelajari kronologi soal barang Kemenpora yang masih berada di tangan eks Menpora tersebut. KPK harus melihat apakah barang yang masih dipegang oleh Roy itu merupakan suvenir atau memang barang milik negara

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan kepada Roy Suryo untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.

Hayoloohh, gimana nih Om Roy, Bapake udah buka suara loh. Apa jangan-jangan Om Roy bingung membedakan mana barang milik sendiri, mana barang milik negara ya?

Hmm, ngomong-ngomong Om Roy kalau menginap di hotel suka bawa pulang handuk, sandal atau alat mandi yang disediakan hotel nggak? Termos, setrikaan, hair dryer, atau remote tv gitu? Siapa tahu kan, suka nggak sadar… Hehehe. (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua Umum Partai Demokrat, KRMT Roy Suryo akhirnya kena batunya juga. Beredar kabar kalau Roy Suryo dipaksa bungkam oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Bukan tanpa sebab SBY melarang Roy untuk cuap – cuap di media massa, karena pernyataannya menimbulkan kegaduhan. Hmmm, gaduhnya diinternal Partai Demokrat, sebenernya yang diomongin Roy itu bener atau engga sih? Sebenernya, Roy ngerti ga sih yang diomongin, uppsss, weleeh weleeeh.

Waktu Roy bilang Partai Demokrat tolak Jokowi, abis itu dukung Jokowi, ga lama dari itu katanya ada poros ketiga, hmm, Roy Suryo sebenernya dapet informasi dari mana sih?

Dapet informasi dari pengurus Partai Demokrat yang lain ga sih, kok setiap waktunya Roy malah berubah – ubah sih sikapnya.

Apa mungkin Roy kudet? Kurang update, weleeeh weleeeh. Tapi yang jelas, kini Roy Suryo dilarang bicara di depan media massa, apapun alasannya. Jadi puasa dulu ya, jangan nyari eksis mulu, hadeuuhhhh.

Roy Suryo sih terima keputusan SBY, ya sebagai pembinaan buat Roy kalau ada salah – salah kata juga di depan media. Tapi kok raut wajahnya kesel gitu sih? Ga terima disuruh diem gitu ya? Ahhh syudahhhlah.

Bukan kesel karena disuruh diem, tapi Roy ngeles kalau dia sebel karena pesan pelarangan dari SBY ke Roy tersebar kemana – mana. Lah, kalau gitu aja kenapa harus marah? Hadeuuuhhh.

Mikir positif aja sih, ya sekalian ngasih informasi buat media massa yang sering ngundang Roy supaya mengurungkan niatnya, weleeeh weleeeh. Tapi kalau kata Roy, pesan SBY yang bocor itu katanya berbahaya? Lah berbahaya darimana? Justru bagus kan biar media pada tau, weleeeh weleeh.

Justru yang lebih bahaya itu kalau Roy malah ngasih informasi yang aneh dan beda sama sikap Partai Demokrat, cepet ganti – ganti lagi. Itu baru berbahaya, bisa bingung kader Partai Demokrat di daerah. Ini Wakil Ketua maunya apa sih, hmmm.

Jadi Roy sekarang ga perlu kebakaran jenggot gitu karena informasi pelarangannya tersebar, jadi ga perlu repot – repot sebel gitu nyari pembocor informasinya.

Kalau kata Oscar Wilde, sosok seperti Roy itu harusnya dikasih topeng biar bicaranya atasnama kebenaran, kalau jadi dirinya sendiri ya ngomongnya gitu deh, melantur kemana – mana, weleeeh weleeeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]nternal Partai Demokrat saat ini tengah disibukan dengan ramainya keberadaan akun-akun pendukung Gubernur NTB dua periode, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Akun-akun ini ditengarai adalah buzzer yang dengan sengaja dikerahkan untuk memuluskan TGB sebagai capres dari Partai Demokrat. Kok udah kayak ‘peternak’ buzzer aja sih TGB ini. Warbiasa, khan maen.

Yang lebih bikin kesel lagi nih, gerakan akun-akun pendukung TGB di jejaring media sosial belakangan ini terlihat cukup agresif. Gak sedikit loh yang membandingkan TGB dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mengatakan kalau TGB lebih pantas menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, dibandingkan AHY. Udah dapet restu belum tuh dari Ketum Demokrat? Pusing pala barbie ah mikirnya.

Sebagai politisi, TGB memang gak berada di lingkaran utama Demokrat. Jadi wajar aja kalau namanya sebelum ini gak masuk perhitungan sebagai kandidat Capres dari internal partai. Ya berhubung sedari awal Demokrat sudah menggadang-gadang AHY sebagai Capres dari Demokrat. Kalau Susilo Bambang Yudhoyono udah bilang gitu, emangnya ada yang berani nentang?

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Roy Suryo sendiri sementara ini menduga kalau buzzer tersebut dari pihak eksternal. Ia gak percaya TGB memelihara buzzer jahat untuk menyerang dan memecah belah Partai Demokrat. Singkat kata nih ya, seandainya benar pun sungguh unfaedah deh, buat apa coba?

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menilai, TGB merupakan kader yang sangat faham fatsun partai. Jadi gak mungkin lah ngeriweuhin partai di mana dia berada. Tapi pertanyaannya, kalau ternyata benar gimana dung? Ya udah sih, terima aja pinangan TGB. AHY-TGB kan keliatannya cucok meong banget tuh.

Sedikit banyak, promosi diri melalui buzzer ini malah menimbulkan citra negatif bagi TGB sendiri. Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe juga bilang hal yang sama, karena kalau ternyata benar, artinya TGB bukan tipe calon pemimpin bangsa. Sayang banget ya, padahal potensinya bagus loh untuk bersanding dengan AHY. Tapi gak gini juga keles caranya.

Mau menjabat aja caranya gak etis, gimana kalau nanti sudah menjabat? Makin merajalela nantinya sifat itu. Ampun dah. Pemimpin tuh seharusnya memang berjuang dengan realitas dan fakta-fakta yang sesungguhnya, bukan menggunakan kekuatan palsu untuk menghakimi orang lain demi memuluskan rencana atau agenda politik. Tsadeest. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ari segala jenis binatang justru binatang belia ini selalu dipersalahkan. Yaaps. Tiada yang lain, dia adalah kecebong. Tapi, kenapa harus kecebong? Ada apa dengan dia?

Belakangan ini banyak para politikus yang mengeluarkan pernyataan satire dengan menggunakan kata ‘kecebong’ yang diidentikkan dengan kebohongan atau sesuatu yang tidak pasti. Masih belia saja kecebong sudah dicibir dan dicatut namanya. Kasihan. Bagaimana saat ia besar kelak?

Terlebih lagi, kemarin, Om Roy sesumbar tentang proyek kereta cepat Jakarta – Bandung yang masuk dalam kategori proyek kecebong.  Tuh kan, kenapa si kecebong harus dibawa lagi. Cukup!  Sudahi saja.

Daripada nyinyir komentari kecebong terus yang tak salah, mendingan Om Roy ikut karaokean aja yuk. Nanti pasti Om Roy dejavu – dejavu gitu. Keinget ya malunya hehe.

Saat di mana Om Roy tiba – tiba ekspresif ngambil microphone biar dikata jadi vokalis. Tapi jangan lupa lirik nyanyi kayak waktu itu ya. Bukannya apa-apa, masa lagu Indonesia Raya aja gatau, kan aneh. Apalagi Om Roy jadi Menteri lagi. Waduhhhh.

Om Roy aja yang jelas salah lirik pasti gamau disalahkan kan? Apalagi kecebong yang masih kecil dan tak tahu apa – apa tapi disalahkan. Tega.

Coba kita inget-inget lagi si kecebong yang ga punya salah apa – apa tapi dipersalahkan dan dianggap sebagai bagian dari kesalahan. Kamu justru terlalu baik kecebong. Coba bayangin kalau kecebong aja masih kecil udah dipersalahkan kaya gini, bagaimana dia kelak sudah dewasa?

Lahir dari kondisi masa kecil yang tertekan. Pasti secara psikis, kecebong mengalami batin yang tertekan dan saat beranjak dewasa kecebong akan menjadi sosok yang pemurung. Dampak lainnya, sebagai korban persekusi, kecebong perlu diselamatkan dari tuturan – tuturan satire yang hanya akan menghancurkan psikologinya.

Dalam suatu guyonan sempat terbersit setidaknya manusia khususnya para politikus tak hanya hadir sebagai sosok yang berkeprimanusiaan namun juga berkepricebongan.

Ternyata maksud Om Roy sih katanya bukan untuk mendiskreditkan kecebong. Tapi itu hanya singkatan saja. Kecebong alias Kereta Cepat Bohongan. Hoalah krik banget! (Z19)