Who’s gonna be the King of PPP? 

#SandiagaUno #Anies #AniesBaswedan #PPP #Romy #KetumPPP #Romahurmuziy #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Romahurmuziy membela Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe di Pilpres 2024. Rommy menyebut itu sebagai hak Jokowi karena faktanya pengaruh sang presiden berada di atas partai politik.

Romy menambahkan, dengan memiliki sumber informasi yang paling lengkap, Jokowi dapat melihat kondisi politik secara lebih luas. Selain itu, tingginya kepuasan publik terhadap Jokowi juga membuat dukungan politiknya sangat dicari.

Isu Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menjadi cawapres Ganjar Pranowo semakin menguat. Menanggapi kabar tersebut, Nasaruddin mengaku belum mengambil keputusan dan akan melakukan salat istikharah.

PinterPolitik.com

Setelah lama tak terdengar, eks Ketua Umum (Ketum) yang kini menjabat Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy menyiratkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bisa saja berakhir antiklimaks. 

Sosok yang akrab disapa Rommy itu menilai KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP masih dilanda kebuntuan dalam menentukan capres-cawapres. 

Aspek realistis menjadi titik tolak Rommy yang berharap KIB segera mendekat ke capres-cawapres potensial, seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, maupun Prabowo Subianto. 

Dengan realita bahwa hingga saat ini masing-masing entitas di KIB memiliki capres-cawapres jagoan masing-masing, potensi keluar masuk partai politik (parpol) koalisi itu disebutnya cukup terbuka. 

Menariknya, pernyataan Rommy itu tampaknya berangkat dari manuver tertentu. Pada 1 Maret lalu, Rommy diketahui menjalin komunikasi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP Jakarta. 

Itulah yang membuat reaksi bantahan dari parpol di KIB cukup tegas, termasuk dari Ketum PPP Muhammad Mardiono yang menegaskan partainya tetap solid di koalisi. 

Sementara itu, para elite di Partai Golkar dan PAN cukup beragam dalam merespons sang Ketua Majelis Pertimbangan PPP itu. 

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono, misalnya, menilai dinamika internal KIB bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Senada dengan Mardiono, dia mengatakan Partai Golkar yakin  KIB akan solid menuju kemenangan di 2024. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi mengaku informasi soal ajakan PDIP kepada PPP untuk berkoalisi telah didapatkannya. 

Namun, Viva seakan masih optimis jika dinamika itu dapat berujung pada masuknya PDIP ke KIB, terlepas dari capres-cawapresnya kelak. 

Di sudut lain, Hasto mengatakan pertemuannya dengan Rommy bukanlah satu-satunya yang dilakukan. Termasuk keterbukaan PDIP terhadap PAN dan Partai Golkar. 

Namun, mengapa Rommy seolah datang dengan manuver dan narasi semacam itu? Serta ke arah mana dinamika ini akan bermuara? 

Dalih Sejarah, Kepentingan Rommy? 

Dalam dokumentasi pertemuannya dengan Hasto, Rommy menyinggung aspek historis kedekatan dua parpol. 

“PPP dan PDIP adalah partai yang sama-sama sudah genap berusia setengah abad. 10 pemilu sudah sama kita lalui dengan suka dan duka, baik dalam tekanan penguasa maupun kebebasan demokrasi,” begitu deskripsi unggahan foto bersama Hasto di akun Instagram @romahurmuziy. 

Romansa itu tampaknya memang dapat menjadi justifikasi khusus bahwa manuver Rommy dapat bermakna lebih jauh jelang kontestasi elektoral 2024. 

Teori solidaritas sosial dari sosiolog Prancis Émile Durkheim kiranya tepat untuk menjelaskan hal tersebut. 

Sesuai dengan namanya, solidaritas sosial secara umum merupakan kesamaan perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu maupun kelompok. Itu selalu berlandaskan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan, dan rasa sepenanggungan. 

Esensi dari solidaritas sosial adalah pengalaman emosional bersama yang menjadi inti kekuatan hubungan di antara mereka. 

Nyatanya, solidaritas sosial seolah bertransformasi menjadi solidaritas politik saat berbicara konteks PDIP dan PPP. 

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati turut menyiratkan bahwa terawatnya sejarah di antara kedua parpol membuat PPP menjadi yang paling tepat untuk merangkul PDIP yang kini masih “sendirian”. 

Selain pengalaman emosional saat sama-sama menjadi oposisi di era Orde Baru (Orba), romansa kekuasaan ketika Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz menjadi Presiden dan Wakil Presiden (2001-2004) juga bisa saja menjadi variabel lain atas bangkitnya solidaritas politik itu. 

Terlebih, variabel, situasi, dan momentum politik saat ini cukup tepat bagi kedua parpol untuk berangkulan. Pertama, PPP yang berkultur religius seolah tepat untuk melengkapi aspek nasionalis PDIP yang kerap tak disarankan berjuang sendirian, utamanya di Pilpres 2024. 

Kedua, PPP adalah bagian dari parpol koalisi pemerintahan saat ini sehingga kemungkinan besar cukup mudah untuk berkolaborasi dengan PDIP. 

Ketiga, mengutip Wasisto, berinisiatif membentuk winning coalition untuk bisa bertahan di kekuasaan pasca 2024 menjadi logis bagi PPP. Itu mengingat, mereka berpredikat parpol terkecil di parlemen saat ini. 

Di titik ini, terdapat dua peluang yang muncul pasca manuver Rommy dan sejumlah sinyal politik yang mengemuka, yakni kemungkinan PPP meninggalkan KIB untuk berkoalisi dengan PDIP, atau PPP menjadi perantara masuknya PDIP ke KIB. 

Lantas, mana skenario yang paling mungkin terjadi? 

Angkat Derajat PPP? 

Meski menjadi parpol terkecil di parlemen, manuver dan penyataan Rommy pasca pertemuan dengan Hasto kiranya bertujuan mematahkan predikat itu. 

Bukan tidak mungkin, manuver dan pernyataan Rommy merupakan bagian dari political bluffing atau gertakan politik untuk meninggalkan impresi bahwa PPP bukan partai “sekecil itu”. 

Michael Laver dalam jurnal berjudul How to Be Sophisticated, Lie, Cheat, Bluff and Win at Politics menjelaskan terdapat hubungan antara strategi dalam berinteraksi dengan dinamika politik. 

Adapun strategi interaksinya meliputi kecurangan, kebohongan, hingga bluffing atau gertakan. 

Spesifik dalam dinamika politik jelang sebuah kontestasi elektoral di sistem multipartai, tampaknya apa yang dilakukan Rommy memang tergolong sebagai bluffing. 

Dalam analisis Laver, bluffing bertujuan untuk memanipulasi lawan dengan “nilai kartu” yang ada di tangannya. 

Dalam konteks Rommy dan PPP, dengan menginisiasi keharmonisan dengan PDIP, Rommy seolah menjadi aktor yang sedang “mengorbankan diri” untuk menambah variabel dan upaya untuk mengangkat derajat PPP. 

Sebelumnya, PPP pun menjadi buah bibir setelah santer digosipkan menjadi kendaraan politik Sandiaga Uno untuk menjadi capres di 2024 sebelum kabar itu meredup. 

Manuver Rommy hingga isu Sandi sendiri, menelurkan interpretasi PPP memang memiliki kekuatan potensial di 2024 dengan basis massa spesifik, terutama relasi patron-klien dari para ulama dan santri. 

Selain itu, dengan skenario yang mengemuka, jika seandainya PPP meninggalkan KIB, persentase presidential threshold Golkar dan PAN tak akan cukup untuk berkoalisi mengusung capres-cawapres. 

Serangkaian gosip hingga manuver yang datang dari PPP plus Rommy tersebut seolah memang menjadi gertakan politik tersendiri, baik bagi calon kawan maupun lawan mereka. 

Tentu hal itu agaknya tak dapat dilepaskan dari kepentingan eksistensi hingga daya tawar yang bisa didapatkan PPP dalam koalisi politik di 2024 kelak. 

Sementara itu, beralih ke dua kemungkinan skenario seperti yang menjadi pertanyaan sebelumnya, kemungkinan pertama mengenai PPP yang menjadi perantara PDIP untuk bergabung KIB kiranya cukup menarik. 

Jika itu terjadi, komposisi ideal nasionalis-religius dalam KIB tampaknya akan memperkuat koalisi, yakni PAN-PPP dari aspek religius dan Golkar-PDIP dengan impresi nasionalisnya. 

Selain itu, opsi capres-cawapres juga menjadi sangat variatif. Mulai dari duet Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto atau sebaliknya, Ganjar-Ridwan Kamil atau sebaliknya, bahkan masuknya opsi Sandi yang masih belum 100 persen mustahil hengkang dari Partai Gerindra. 

Akan tetapi, meski tampak begitu kuat dan potensial, masuknya PDIP dalam koalisi berpeluang memantik gesekan kepentingan yang cukup tinggi. 

Golkar yang sejak awal menjadi “pemimpin” dan pemegang konsesi terbesar KIB, bisa saja terganggu dengan kehadiran PDIP yang notabene adalah parpol penguasa saat ini dengan persentase suara yang besar di 2019. 

Selain itu, banyaknya opsi capres-cawapres juga dapat menjadi mata pisau lain kekuatan koalisi yang boleh jadi mengubah gesekan menjadi konfrontasi politik tersendiri satu sama lain. 

Namun demikian, kembali, kalkulasi logis seperti “jatah” maksimal yang didapat sebuah parpol dalam koalisi dan aturan presidential threshold akan jadi pertimbangan parpol manapun jika memilih bergabung, bertahan, atau hengkang dari KIB. Tak terkecuali manuver-manuver khusus seperti yang dilakukan Rommy. 

Di atas semua itu, dalam proses, dinamika, dan intrik politik apapun yang mengemuka, gagasan, visi, dan substansi konkret untuk terus memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara tentu diharapkan. Sesuatu yang sejauh ini seolah belum terlihat dari para parpol, aktor politik, serta kandidat yang memimpin Indonesia kelak. (J61) 

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (Romy) mengungkit cerita menarik ketika menjadi tim pemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2014. Kala itu, karena Prabowo kalah merakyat, Romy meminta Prabowo untuk tidak menggunakan mobil Lexus-nya dan diganti menggunakan Avanza. Namun, Prabowo justru menolak karena menurutnya itu menipu rakyat.

Cerita ini disampaikan Romy untuk menjelaskan bahwa politik itu soal persepsi. Politisi layaknya aktor yang harus mengikuti skenario yang paling marketable, skenario yang paling diterima publik.  

PinterPolitik.com

Beberapa hari lalu, Pelaksana tugas (Plt.) Ketua Umum (Ketum) PPP Muhammad Mardiono telah mengumumkan struktur pengurus harian terbaru.

Peristiwa yang menarik dan jadi atensi publik tertuju pada satu nama yang juga masuk dalam kepengurusan tersebut, yakni Muhammad Romahurmuziy (Romy) sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP).

Seperti yang kita tahu, Romy adalah mantan Ketum PPP. Ia juga sempat terjerat kasus suap di Kementerian Agama (Kemenag) pada 2019 dan keluar dari PPP. Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya menjatuhkan vonis satu tahun penjara.

Merespons namanya masuk dalam kepengurusan, Romy mengomentarinya dengan mengatakan, “Kuterima pinangan ini dengan bismillah. Tiada lain kecuali mengharap berkah, agar warisan ulama ini kembali merekah.”

Komentar Romy ini terdengar tidak asing di telinga kita ya. Yap, betul ini mirip dengan salah satu sinetron religi yang diproduksi Screenplay Productions berjudul Kupinang Kau dengan Bismillah (2011).

Anyway, kembalinya Romy ke PPP tentunya menjadi pertanyaan besar bagi sebagian publik. Kenapa kader yang punya persoalan korupsi dan diberhentikan masih tetap dirangkul PPP? Bukankah hal tersebut akan menjadi “bom waktu” bagi PPP?

Ini uniknya PPP, guys. Kalau kita cermati, PPP sejauh ini cenderung merangkul kader yang pernah berkonflik dibanding harus benar-benar melupakannya dan keluar partai.

Strategi PPP tetap mempertahankan kader meski ada konflik ini dibuktikan dengan kasus Mantan Ketum PPP Suharso Monoarfa yang sebelumnya sempat dilengserkan tapi  tetap dipertahankan dan masih menjadi menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini.

Strategi merangkul ini bukanlah hal yang baru dalam literatur Ilmu Politik. Bahkan, sejarah membuktikan keberhasilan seorang pemimpin untuk menjaga stabilitas kekuasaannya, yaitu dengan cara merangkul musuh-musuhnya.

Homer dalam bukunya The Iliad mengilustrasikan sejarah perang Yunani kuno dengan memperlihatkan kehebatan strategi para pemimpin Yunani yang mampu membuat “perisai politik” dengan cara merangkul musuh.

Homer mengistilahkan “perisai politik” sebagai upaya untuk mengurung musuh dalam lingkaran kekuasaannya.

Cara ini efektif untuk mengelompokkan lawan sekaligus mengawasi. Setelah diberikan “kue”, langkah berikutnya adalah membujuk mereka – tentunya di balik itu ada ancaman – untuk bergabung seutuhnya ke dalam kelompoknya.

Pihak lawan yang dirangkul tentu akan dapat dipantau secara berkala dan, dalam waktu tertentu, dapat direduksi upaya mereka untuk membuat konflik yang lebih besar.

Keuntungan strategi ini adalah pertarungan “damai” tanpa hiruk-pikuk, serta konflik lebih terlihat sunyi. Hal ini untuk menghindari diketahui oleh pihak musuh yang berada di luar kelompok.

Seorang perwira tinggi Jerman yang juga ahli strategi Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke menyebut strategi ini adalah bagian dari simulasi strategi perang yang diambil dari simulasi sains.

Dalam sains, khususnya fisika, kita mengenal gaya sentripetal yang merupakan gaya dengan arah yang menuju pusat lingkaran. Sebuah gaya yang bertolak belakang dengan gaya sentrifugal yang mengarah keluar lingkaran.

Gaya sentripetal juga disebut dengan gaya pseudo atau gaya khayal. Meski begitu, gaya ini dinilai menjadi penyeimbang gaya sentrifugal. Meski arahnya berlawanan, besar gaya keduanya sama.

Fisika seolah membuktikan bahwa strategi merangkul “mantan anggota” itu secara alamiah akan melahirkan keseimbangan dibandingkan harus menghempas orang tersebut keluar.

By the way, jika dipikir-pikir, strategi PPP ini sering jadi opsi ketika kita menghadapi persoalan asmara dalam kehidupan sehari-hari.

Sering kali, kita dihadapkan pada pilihan untuk menjauh atau tetap berkomunikasi dengan mantan kekasih. Nah, kebanyakan orang memilih menjauh untuk bisa melupakan dan percaya masalah akan cepat hilang jika menjauh.

Padahal, ada opsi lain, yaitu tetap menjaga hubungan dan komunikasi. Kan, kita tahu kalau menjaga relasi itu penting bukan hanya untuk persoalan jangka pendek, melainkan juga jangka panjang.

Nah, di sini kita bisa lihat pentingnya tetap menjaga komunikasi dan merangkul seseorang meski ia sudah jadi mantan. Oh iya, perlu dipertegas, merangkul itu bukan berarti “koleksi” mantan loh ya. Uppsss. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Peran Istana dan intelijen disebut eksis dalam proses pergantian Ketua Umum (Ketum) PPP Suharso Monoarfa kepada Muhamad Mardiono. Restu itulah yang kemungkinan membuat Suharso belakangan menerima dengan lapang dada posisinya dikudeta.

Eks Ketua Umum (Ketum) PPP Suharso Monoarfa dikabarkan telah menerima dengan lapang dada posisinya digantikan oleh Muhamad Mardiono.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi pada Selasa pekan ini dan menyebut Suharso juga telah menemui Mardiono sehari sebelumnya.

Meski telah legowo, tensi di internal PPP agaknya masih cukup terasa pasca pendongkelan Suharso.

Syaifullah Tamliha, loyalis Suharso, dicopot PPP dari jabatan strategis, yakni Wakil Ketua Komisi V DPR pada Selasa, 13 September.

Dia diketahui menyatakan ketidaksepahamannya atas Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten, pada 4 September. Mukernas itu sendiri menjadi legitimasi pencopotan Suharso.

Menariknya, hasil Mukernas Serang yang dianggap berpolemik tak membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mempertanyakannya. 

Itu terbukti dari respons kilat dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan Muhamad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP Periode 2020-2025.

Pengesahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 9 September 2022 yang ditandatangani langsung oleh Laoly.

Setelah SK tersebut terbit, Mardiono yang juga menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) kemudian bergerak cepat dengan melaporkan kepengurusan baru PPP dengan dasar SK Menkumham itu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin, 12 September.

Lantas, mengapa nama Mardiono mencuat sebagai pengganti Suharso? Benarkah kabar keterlibatan Istana serta restu intelijen seperti yang telah beredar?

Mardiono Bukan Kaleng-Kaleng?

Mencuatnya nama Muhamad Mardiono sebagai suksesor Suharso Monoarfa tentu bukan tanpa sebab. Setidaknya, itu dapat dilihat dari dua aspek krusial yakni momentum politik dan modal politik Mardiono sendiri

Timing atau momentum dalam politik dapat dipastikan memiliki signifikansi strategis. Dalam perpolitikan, timing atau momentum menjadi hal yang cukup penting untuk menganalisis mengapa sebuah aksi-reaksi para aktor politik dikemukakan, sebagaimana yang dijabarkan Luis Rubio dalam publikasinya Time in Politics.

Menurut Rubio, timing yang tepat sangat esensial dalam komunikasi dan manuver politik. Preferensi timing yang dipilih dapat menentukan perbedaan output yang cukup signifikan dari sebuah interaksi politik.

Sementara itu, dalam Political Timing: A Theory of Politicians’ Timing of Events, John Gibson menyatakan bahwa momentum tertentu dalam politik dapat digunakan untuk memaksimalkan benefit politik atau meminimalkan risiko dan biaya sang aktor politik.

Pada case kudeta PPP, pendongkelan Suharso kiranya juga dapat terjadi akibat momentum yang telah menemui titik idealnya. Variabel pendukung untuk menjadi alasan untuk mendepak Suharso agaknya menemui kulimnasinya saat bunder amplop kiai.

“Titik didih” itu kemungkinan dianggap menjadi momentum tepat bagi internal PPP setelah serangkaian tekanan, mulai dari kritik gaya kepemimpinan Suharso, dugaan gratifikasi sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas hingga demonstrasi menuntut Suharso dicopot dari dua jabatan politiknya.

Selain itu, faktor kedua yang tidak kalah penting adalah sosok pengganti Suharso, yakni Mardiono, sosok yang ternyata bukan orang sembarangan. Terlebih dari kombinasi modal yang dimilikinya.

Kimberly L. Casey dalam Defining Political Capital mengatakan modal politik merupakan metafora yang digunakan untuk menggambarkan gabungan berbagai modal yang membuat politisi memiliki daya tawar.

Mengutip teori interconvertibility dari Pierre Bourdieu, Casey memetakan berbagai jenis modal yang dapat menjadi modal politik, yakni modal institusional, modal sumber daya manusia (SDM/human capital), modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, modal simbolik, dan modal moral.

Meskipun dapat dipetakan menjadi tujuh jenis, Casey menegaskan pada dasarnya tidak ada modal politik yang murni atau baku. Artinya, besar tidaknya daya tawar suatu modal tergantung atas pasar politik atau modal apa yang tengah dibutuhkan.

Terkait konteks merebut kursi Ketum PPP, setidaknya ada tiga modal yang paling penting, yakni kekayaan personal, dukungan elite politik, dan dukungan akar rumput partai.

Dan Mardiono kiranya mengakuisisi modal-modal esensial itu. Pertama, Mardiono merupakan elite PPP yang terus konsisten berada dalam jajaran petinggi partai yang telah makan asam garam.

Pada tahun 2014, saat menjabat sebagai Ketua PPP Banten, Mardiono sempat diminta internal partai untuk menggantikan Suryadharma Ali yang tersangkut kasus korupsi dana haji.

Mardiono diketahui memiliki relasi positif dengan Suharso, Emron Pangkapi, dan Muhammad Romahurmuziy atau Romy. Dinamika PPP terus bergulir hingga Romy akhirnya menggantikan Suryadharma serta kemudian digantikan Suharso.

Namun, posisi politik Mardiono tak lekang dan terus berada di ranah strategis. Dia juga dikenal menjadi orang kepercayaan Ketua Majelis Syariah PPP yang juga ulama terkemuka tanah air Maimoen Zubair.

Saat Suharso dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke kabinet, Mardiono pun mendapat efek politik dengan dipercaya menjadi anggota Wantimpres.

Di samping modal posisi politik itu, Mardiono nyatanya juga memiliki kekayaan yang fantastis. Dia berkecimpung di dunia bisnis berbagai sektor seperti perhotelan, logistik, dan perbankan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Maret 2022, total kekayaan Mardiono mencapai Rp1,2 triliun.

Sebagai perbandingan dengan calon presiden (capres) di 2024, harta Mardiono hanya kalah dari Sandiaga Uno (Rp10,6 triliun), Erick Thohir (Rp2,31 triliun), Prabowo Subianto (Rp2,03 triliun). Bahkan, itu lebih tinggi dari Airlangga Hartarto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Andika Perkasa, dan Muhaimin Iskandar.

Dua faktor atau modal itu seolah membuat Mardiono memang menjadi orang yang tepat untuk menggantikan PPP di tengah berbagai permasalahan internal. Ditambah, restu Presiden Jokowi dan intelijen disebut turut menjadi faktor pemulus langkah Mardiono. Benarkah demikian?

Operasi Bangkitkan PPP?

Berdirinya PPP sendiri tak dapat dilepaskan dari peran intelijen di era Orde Baru. Inisiasi penyederhanaan parpol oleh Ali Moertopo kala itu membuat PPP menjadi wadah bagi entitas politik berhaluan Islam.

Menurut anggota Tim Penelitian dan Pengembangan PinterPolitik Khairul Fahmi, sebuah operasi intelijen dalam ranah turbulensi parpol memang mungkin saja terjadi.

Menurutnya, kubu yang ingin mengkudeta boleh jadi melakukan operasi penggalangan intelijen, yang meliputi tiga tahapan utama, yakni tahap infiltrasi, intensifikasi/eksploitasi, dan diakhiri tahap evaluasi/konsolidasi.

Irawan Sukarno dalam bukunya Aku “Tiada” Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen lebih merinci operasi penggalangan tersebut dengan membaginya ke dalam enam strategi, yakni penyusupan, pencerai-beraian, pengingkaran, pengarahan, penggeseran, dan penggabungan.

Dalam pendongkelan Suharso, mengacu pada investigasi Tempo, disebutkan bahwa Mardiono disokong oleh sebuah “konsolidasi bawah tanah” hingga puncaknya mendapat “restu” Presiden Jokowi.

Meskipun telah dibantah Mardiono, informasi yang telanjur beredar membuat interpretasi peran “tangan tak terlihat” kiranya menemui relevansi tertentu.

Dikabarkan, Romy mengaku bertemu Suharso setelah Mukernas Serang dan mengklaim mendapat restu sejumlah elite negeri seperti Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan sosok menarik dalam pusaran ini, yakni Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Nama terakhir kiranya menjadi sorotan menarik karena selama ini terlibat dalam konsolidasi parpol demi stabilitas politik negara. Salah satunya adalah peran dalam merangkul Prabowo Subianto ke barisan pemerintah pasca Pilpres 2019 yang diiringi polarisasi cukup tajam.

Dengan komposisi berbagai modal yang dimiliki Mardiono, plus, jika benar operasi intelijen atau bawah tanah ini terjadi, agaknya dapat dipetakan tujuan akhir dari pendongkelan Suharso dan sosok penggantinya.

Meski diganti, posisi politik PPP disebut akan tetap solid menyokong kepemimpinan saat ini. Eksistensi di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) juga kiranya akan tetap sama mengingat koalisi politik bentukan Golkar, PAN, dan PPP memiliki visi melanjutkan program Presiden Jokowi di 2024.

Namun demikian, serangkaian jabaran di atas masih sebatan interpretasi semata. Akan tetapi, probabilitas peran intelijen dalam aspek politik tanah air kiranya masih akan cukup menarik untuk dianalisis. (J61)

PinterPolitik.com

Ada yang sudah menonton The Godfather Part II (1974) dan The Godfather Part III (1990)? Bukan yang 1972 lho, gengs, tapi yang sudah masuk pada tokoh Michael Corleone – anak laki bontot Vito Corleone – sebagai pimpinan mafia Italia di Amerika.

Michael memiliki link pertemanan yang sangat banyak dan akses ke ruang publik yang sangat luas. Barang kali ini juga ditopang sama kekuatan warisan dari sang ayah yang memiliki kebiasaan mengangkat anak baptis sekaligus didistribusikan untuk menjadi penguasa di seluruh lini kehidupan publik.

Ya, keuntungannya dituai oleh Michael ini, apalagi saat ia bisa selamat meskipun sudah dalam proses diadili oleh senator tinggi dan pejabat hukum.

Nah, cerita itu coba kita bandingkan dengan di Indonesia. Ini bukan berarti saya ingin ada penjahat, bukan, tapi cuman menunjukkan di Indonesia ini penjahatnya pada ‘nanggung’ atau ‘eceran’ –kalau kata Van Bruinessen yang melabeli klientelisme antar aktor politik pusat dan daerah.

Pertama, di luar negeri, mafia ini mainnya di belakang kerumunan, tapi di Indonesia terang-terangan seperti gak punya malu. Makanya di film itu, anak-anak dan tetangga masih bisa hahahihi tanpa risih dengan keluarga Corleone. Nah bandingkan sama di Indonesia, mafia politik lewat di jalan aja anak-anak pasti ketakutan, takut ketularan.

View this post on Instagram

Bantuan Sosial saja masih dipolitisasi #bansos #bantuansosial #bansosdipolitisasi #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 30, 2020 at 3:38am PDT

Kedua, barang yang dipertukarkan oleh Corleone sangat besar, lintas negara. Kalau ini mending jangan dibandinginsama Indonesia deh, bikin nahan ketawa. Bayangkan aja, hanya di Indonesia, setingkat uang puluhan juta saja sudah membuat orang rela mempertaruhkan harga diri keluarga.

Indonesia ini punya banyak geng mafia, tapi ya semuanya sama-sama penjahat ‘nanggung’, sekaligus gak bisa ‘main cantik’ kayak kasus yang menjerat mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romy)yang terpeleset di Surabaya.

Kelihatan banget gak sih kalau dalam kasus Romy ini kayak ada lempar-lemparan. Gini lho, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kan menahan Romy di Rutan Cabang nih. Nah, setelah berjalan setahun (hasil putusan banding), kemarin KPK menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang katanya sih berpedoman pada Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa Rommy sudah kelar masa tahanannya. Selain itu juga KPK dapat surat dari Mahkamah Agung (MA) yang minta agar KPK menahan paling lama 50 hari terhitung 27 April.

Tapi, katanya salah satu jubir KPK, MA juga nyuratin PN Jakpus yang menyebut kalau beberapa waktu lalu masa tahanan terdakwa sudah sama dengan putusan PT DKI Jakarta. Kalau begitu, kan,berarti emang MA lewat PN Jakpus menghendaki Romy keluar, kan?

Nah, kalau gitu, terus buat apa coba MA ini kasih surat pakai kalimat 50 hari ke KPK? Bingung gak sih?

Jadi, terkait itu, kayak pada gak jelas gitu lho. Tapi gakpapa sudah. Lagian, ini KPK lagi ngajuin kasasi ke MA kok. Bahkan, MA meminta agar Romy tetap ditahan selama kasasi KPK. Hadeuhh, biar pada berdebat dehmereka. Capek juga mikir-nya. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Romahurmuziy di vonis bersalah 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK.
Pencabutan hak politik tidak dikabulkan.