Nitisemito bangun imperium kretek dan bantu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Masih ingat siapa sosok ‘perintis’ Nitisemito?

PinterPolitik.com

“Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua!” – Soekarno dalam Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945

Beberapa pekan terakhir, Ryu Kintaro mendadak jadi nama yang akrab di bibir warganet. Ia disorot karena gaya bicara yang meledak-ledak dan klaim sebagai pengusaha muda dengan ambisi besar.

Namun jauh sebelum ada Ryu dan sorotan media sosial, pernah hidup seorang pria dari Kudus yang benar-benar membangun kekayaan dari nol. Namanya Nitisemito, dan ia bukan cuma pengusaha, melainkan sosok penting dalam sejarah ekonomi dan politik Indonesia.

Lahir pada 1874 dengan nama Rusdi, ia berasal dari keluarga sederhana di Kudus, Jawa Tengah. Ayahnya adalah kepala desa, sementara ibunya dikenal sebagai perempuan religius yang membentuk kepribadian Rusdi sejak kecil.

Rusdi tidak tumbuh di lingkungan serba mudah, tapi sejak remaja sudah menunjukkan semangat berdagang. Pada usia 17 tahun, ia merantau ke Jawa Timur dan mencoba berbagai usaha kecil di Malang dan Mojokerto.

Kegagalan demi kegagalan ia alami, tapi semua itu menjadi bekal untuk membangun ketangguhan mental dan keterampilan dagang. Ia bukan dilahirkan sebagai pengusaha, melainkan dibentuk oleh jalan terjal kehidupan.

Setelah menikah dengan Nasilah, Rusdi mengubah namanya menjadi Nitisemito dan mulai merintis usaha rokok. Sekitar tahun 1906, ia mulai memproduksi kretek bermerek Bal Tiga.

Bal Tiga bukan sekadar rokok, melainkan wujud kreativitas lokal yang memadukan cengkeh dan tembakau menjadi aroma dan rasa yang khas. Produk ini mencerminkan identitas masyarakat Jawa yang penuh inovasi.

Bisnisnya berkembang pesat hingga mencapai puncak pada 1930-an. Saat itu, pabrik Bal Tiga memproduksi hingga 10 juta batang rokok setiap hari dan mempekerjakan lebih dari 10 ribu buruh.

Nitisemito bukan hanya pandai meracik rokok, tapi juga piawai mengelola bisnis. Ia menerapkan sistem pembukuan modern ala Eropa, sebuah langkah yang jarang ditempuh pengusaha bumiputra pada masa kolonial.

Prestasinya mendapat pengakuan dari Ratu Wilhelmina yang memberi julukan “De Kretek Konning” atau Raja Kretek. Penghormatan itu tak sekadar simbolis, melainkan mencerminkan posisi strategis Nitisemito dalam ekonomi kolonial.

Pengakuan tersebut memberi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat pribumi yang selama ini terpinggirkan dalam dunia usaha. Kretek Nitisemito menjadi simbol bahwa rakyat Indonesia mampu bersaing dan unggul dengan kekuatannya sendiri.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Kretek ke Kemerdekaan

Namun, kiprah Nitisemito tak berhenti pada urusan bisnis. Ia juga memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan Soekarno dan menjadi salah satu penyokong gerakan nasionalis. Bantuan yang ia berikan bersifat rahasia, mulai dari dana hingga penyediaan tempat berlindung bagi para pejuang.

Salah satu villa miliknya di Salatiga kerap digunakan sebagai lokasi pertemuan rahasia. Di tengah situasi genting, rumah dan pabriknya menjadi tempat strategis untuk mendukung gerakan bawah tanah.

Soekarno secara terbuka menyebut nama Nitisemito dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Ia menghargai kontribusi besar sang Raja Kretek dalam perjuangan ekonomi dan kemerdekaan.

Dengan begitu, Nitisemito bukan hanya tokoh industri tetapi juga bagian penting dari narasi nasionalisme Indonesia. Ia membuktikan bahwa kekuatan ekonomi pribumi dapat berperan dalam merebut kemerdekaan.

Di sisi lain, kretek juga memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam. Bagi masyarakat Jawa, kretek menjadi bagian dari keseharian dan simbol solidaritas di tengah tekanan kolonial.

Produksi kretek lokal seperti Bal Tiga menciptakan ekosistem kerja yang memberdayakan rakyat kecil. Dalam setiap batang kretek, tersimpan nilai perjuangan dan kemandirian.

Setelah kemerdekaan, nama Nitisemito perlahan tenggelam. Ia tidak tampil sebagai pejabat negara atau tokoh publik di panggung nasional.

Namun warisannya tetap hidup di Kudus dan dunia industri kretek Indonesia. Ia telah meletakkan dasar bagi industri yang kini menyerap jutaan pekerja dan menopang ekonomi daerah.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

The Legacy of a ‘Perintis’

Kisah Nitisemito tidak hadir di layar digital atau trending topic media sosial. Tapi ia nyata dan membangun semuanya dari bawah dengan cara yang sah dan terukur.

Ia bukan penghibur dunia maya atau pencari sensasi. Ia adalah perintis sejati yang memilih bekerja diam-diam, tapi hasilnya terasa nyata dan berdampak luas.

Dibandingkan dengan kegaduhan yang sering kita lihat hari ini, keteladanan Nitisemito justru makin relevan. Ia membuktikan bahwa membangun dari nol tidak harus dengan drama dan kontroversi.

Yang dibutuhkan adalah visi, keberanian, dan ketekunan jangka panjang. Dalam dirinya, kita bisa melihat bagaimana kekuatan ekonomi lokal dapat menjadi bagian dari perjuangan nasional.

Di tengah kebisingan debat tentang siapa yang pantas disebut perintis, kisah dari Kudus ini seakan menepuk pundak kita. Ia mengingatkan bahwa sejarah memiliki standar yang tak bisa dimanipulasi.

Nitisemito mungkin tidak lagi disebut dalam buku pelajaran secara luas. Tapi setiap kali aroma kretek tercium di warung pinggir jalan, jejaknya kembali hidup. (A43)

PinterEkbis

Industri tembakau telah menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya manusia selama berabad-abad. Perusahaan rokok, dengan produksi dan penjualan yang mencapai miliaran, memainkan peran kunci dalam industri ini.

Salah satu perusahaan rokok terbesar di dunia adalah PT. HM Sampoerna Tbk., yang memiliki sejarah panjang dalam industri tembakau hingga menjadi perusahaan rokok terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia.

Berdiri pada tahun 1913 oleh Liem Seeng Tee, perusahaan ini telah bertransformasi menjadi entitas yang kuat dalam industri tembakau. Mereka dikenal dengan merek-merek terkenal seperti Sampoerna, Dji Sam Soe, dan U Mild.

Sampoerna bukan hanya pemain besar di pasar rokok Indonesia, tetapi juga memiliki dampak global yang signifikan.

Pada tahun 2005, Philip Morris International (PMI) membeli mayoritas saham Sampoerna, menjadikan perusahaan ini bagian dari salah satu perusahaan rokok terbesar di dunia.

Sampoerna tidak hanya mengandalkan sejarahnya, tetapi juga terus berinovasi dalam produk-produknya.

Mereka telah menghadirkan berbagai varian rokok dengan cita rasa yang beragam, menjawab berbagai preferensi konsumen. Dengan fokus pada kualitas dan rasa, Sampoerna telah menciptakan pengalaman merokok yang unik.

Seperti banyak perusahaan rokok besar, Sampoerna juga telah menghadapi kontroversi. Isu-isu seputar dampak kesehatan dari merokok dan iklan rokok selalu ada.

Sampoerna, seperti perusahaan tembakau lainnya, telah berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang ketat dalam upaya mengurangi dampak negatifnya.

PT. HM Sampoerna Tbk. memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi Indonesia. Mereka menyediakan ribuan pekerjaan dan berkontribusi pada pendapatan negara melalui pajak dan pendapatan ekspor.

Selain itu, mereka juga terlibat dalam berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan, mendukung pendidikan dan pembangunan komunitas.

Industri tembakau, termasuk perusahaan rokok terbesar di dunia seperti Sampoerna, menghadapi tantangan di masa depan.

Peningkatan kesadaran akan dampak kesehatan merokok telah memaksa perusahaan untuk berinovasi dalam produk-produk alternatif seperti produk tembakau tanpa asap rokok.

PT. HM Sampoerna Tbk. juga terlibat dalam upaya ini dengan peluncuran produk-produk tembakau yang lebih rendah risiko.

Dengan sejarah yang kuat, inovasi berkelanjutan, dan kontribusi ekonomi yang besar, PT. HM Sampoerna Tbk. adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di dunia yang terus beradaptasi dan menghadapi tantangan masa depan.

Meskipun kontroversi seputar tembakau tetap ada, perusahaan ini tetap menjadi pemain utama dalam industri yang telah lama ada ini. (S83)

PinterPolitik.com

Merek rokok sering menjadi sponsor dalam berbagai acara olahraga, meskipun kontroversi yang menyertainya. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor yang saling terkait, yang memengaruhi keputusan merek rokok untuk terlibat dalam dunia olahraga.

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa olahraga memiliki daya tarik luas dan audiens yang besar. Acara olahraga, terutama yang disiarkan secara internasional, menarik perhatian jutaan orang di seluruh dunia.

Inilah alasan mengapa merek rokok sering melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan visibilitas mereka. Dengan menjadi sponsor dalam olahraga, merek rokok dapat memanfaatkan eksposur yang signifikan di hadapan khalayak yang beragam.

Kemudian, ada hubungan historis antara olahraga dan rokok. Pada masa lalu, merokok dianggap sebagai simbol gaya hidup yang glamor dan penuh semangat petualangan.

Karena itu, banyak atlet dan selebritas terlihat merokok di media, yang menciptakan asosiasi antara rokok dan citra positif. Meskipun pemahaman tentang dampak buruk rokok telah berkembang, citra ini tetap ada dalam budaya populer.

Namun, penting untuk diakui bahwa keputusan merek rokok untuk menjadi sponsor olahraga telah mendapatkan kritik tajam.

Pertama, ada keprihatinan terkait kesehatan. Rokok diketahui menyebabkan berbagai penyakit serius dan kematian. Oleh karena itu, mendukung olahraga, yang seharusnya mendorong gaya hidup sehat, terlihat kontradiktif.

Ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang pesan yang dikirimkan kepada generasi muda, bahwa merokok bisa dikaitkan dengan prestasi dan kesuksesan.

Selain itu, ada larangan dan batasan terhadap iklan rokok dalam banyak negara. Oleh karena itu, menjadi sponsor dalam olahraga mungkin menjadi cara bagi merek rokok untuk mempromosikan produk mereka tanpa melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, keputusan merek rokok untuk menjadi sponsor dalam olahraga adalah hasil dari sejumlah faktor yang saling berhubungan, termasuk dorongan untuk meningkatkan visibilitas merek, warisan historis asosiasi antara rokok dan gaya hidup positif, serta potensi untuk mencapai audiens yang besar.

Namun, kontroversi seputar dampak kesehatan dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat tetap menjadi perdebatan penting dalam hubungan antara merokok dan dunia olahraga. (S83)

Kebiasaan merokok memang merupakan sesuatu yang cukup kontroversial, saat ini bahkan sudah banyak negara yang memberikan denda fantastis bila ada seorang warga negara yang merokok di tempat umum. Tidak hanya pemerintah, saat ini pun sudah banyak kelompok-kelompok advokasi yang tiada hentinya menyuarakan dampak buruk merokok.

Tapi, tahukah kalian? Ternyata kampanye anti-merokok modern diketahui terinspirasi oleh kebijakan Adolf Hitler saat menjadi pemimpin Nazi Jerman. Dampak-dampak buruk tentang rokok yang kita ketahui banyak yang berasal dari penelitian para ilmuwan Nazi, bahkan, istilah “perkok pasif” pun dicetuskan oleh mereka.

PinterPolitik.com

Berita pekan ini tentang kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) mendapat atensi berbagai pihak. Seperti yang diketahui, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan kebijakan tarif CHT yang dimulai awal tahun 2022.

Rencananya, tarif CHT akan dinaikkan 12 persen dengan alasan bahwa kebijakan CHT merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi agenda krusial upaya peningkatan produktivitas nasional.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan cukai bertujuan sebagai upaya pengendalian konsumsi – sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Cukai. Pengambilan kebijakan cukai juga telah mempertimbangkan dampak terhadap petani tembakau, pekerja, serta industri hasil tembakau secara luas.

Dalam paparannya, Menkeu mengatakan rokok menjadi pengeluaran kedua tertinggi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan – setelah konsumsi beras. Total pengeluaran konsumsi rokok mencapai 11,9 persen di perkotaan dan 11,24 persen di pedesaan. Angka tersebut lebih rendah dari konsumsi beras dan, bahkan, lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk bahan pangan yang mengandung protein – seperti daging, telur, tempe, serta ikan – yang merupakan kebutuhan primer masyarakat.

Pengambilan kebijakan CHT bertujuan mengendalikan tingkat konsumsi rokok di masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan prevalensi, yaitu proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu dalam kasus perokok anak Indonesia usia 10 sampai 18 tahun turun minimal menjadi 8,7 persen di tahun 2024.

Secara garis besar, kenaikan tarif CHT mempertimbangkan bahwa naiknya cukai rokok akan mempunyai efek domino secara struktural yang berdampak dengan konsumsi perokok semakin berkurang. Dari sini, muncul sebuah pertanyaan. Mungkinkah efek domino ini bekerja sesuai dengan prediksi?

Ilusi Efek Domino?

Keinginan pemerintah untuk menekan konsumsi rokok dengan mempertimbangkan faktor kesehatan dan ekonomi masyarakat kecil, dilaksanakan dengan cara menaikkan tarif CHT. Jika kita lihat paradigma yang dibangun oleh pemerintah, yaitu paradigma yang mengandaikan bahwa peraturan akan memberikan efek tidak langsung tetapi berharap munculnya efek domino dari konsekuensi aturan tersebut.

Teguh Dartanto dalam tulisannya Ilusi Efek Domino Cukai Rokok mengandaikan, secara sederhana, efek domino atau reaksi berantai dapat diartikan sebagai sebuah efek kumulatif yang dihasilkan saat satu peristiwa menimbulkan serangkaian peristiwa serupa. Istilah ini biasanya lebih dikenal sebagai efek mekanis dan dipakai sebagai analogi barisan berjatuhan dari domino satu ke domino lainnya.

Baca Juga: Membedah Kenaikan Cukai Rokok

Pada konteks peraturan kenaikan tarif CHT, salah satu tujuannya yaitu mengendalikan tingkat konsumsi rokok khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Namun, pemerintah bisa jadi tidak melihat variabel lain yang mengandaikan efek sekuensial dari domino akan berhenti.

Variabel lain yang dimaksud yaitu faktor lain di luar harga, misalnya pergaulan. Fenomena pergaulan antar anak usia di bawah 15 tahun, misalnya, cenderung mempengaruhi satu dengan yang lain untuk merokok.

Maka dari itu, jika harga rokok naik, mereka punya alternatif. Salah satunya, beralih ke rokok produksi rumahan, yang harga lebih terjangkau dibanding pabrikan. Kondisi ini menjadi salah satu sebab munculnya perokok-perokok pemula di kalangan remaja.

Di sisi lain, merokok dalam masyarakat kita sudah menjadi budaya tersendiri. Dengan berbagai alasan tiap orang punya pembenaran untuk tetap memilih merokok. Bahkan, jika dilarang, pasti terdapat pengalihan lain yang digunakan untuk tetap merokok.

Salah satu pengalihan bisa kita lihat dari fenomena rokok elektrik atau e-cigarette meskipun secara kesehatan banyak yang menilai lebih membahayakan ketimbang rokok konvensional. Selain berbahaya bagi kesehatan, rokok elektrik ini juga akan mematikan industri rokok kretek nasional yang merupakan jenis rokok yang disebut khas Indonesia.

Jika demikian, yang terjadi malah sebaliknya. Alih-alih efek domino akan berujung pada pengurangan konsumsi rokok, permasalahan ini malah akan menimbulkan efek domino terhadap pekerja, industri kecil menengah pertembakauan, serta petani tembakau.

Dampak buruknya akan terjadi kenaikan harga jual roko. Dengan kenaikan itu maka konsumsi rokok dipastikan akan berkurang drastis. Bila konsumsi rokok berkurang, maka perusahaan pabrikan rokok akan mengurangi tenaga kerja dan akan mengurangi pembelian tembakau dari petani – walaupun laku harganya buruk.

Hal ini akan dinilai merugikan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Selain akan mengurangi pendapatan negara dari cukai rokok, konsumsi rokok ilegal dan murah di kalangan masyarakat justru akan meningkat. Perusahaan rokok skala kecil dan menengah diprediksi akan berguguran. Jutaan petani tembakau dan buruh industri rokok akan kehilangan pekerjaan.

Baca Juga: Rokok dan Kebakaran Gedung Kejagunghttps://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=pinterpolitik&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1472758497133535235&lang=id&origin=https%3A%2F%2Fwww.pinterpolitik.com%2Fin-depth%2Fcukai-rokok-sri-mulyani-untungkan-siapa&sessionId=6ac25f55475b4ce7fe982d9b1630b0b3bd3895a6&siteScreenName=pinterpolitik&theme=light&widgetsVersion=2582c61%3A1645036219416&width=550px

Kenyataan yang disinggung di atas memperlihatkan bahwa efek domino yang diinginkan oleh pemerintah dengan cara menaikkan tarif CHT tidak berjalan dengan semestinya. Karena ini, pemerintah bisa jadi harus melihat variabel lain yang tentunya bukan hanya harga, melainkan juga soal kebiasaan, pengalihan dan juga dampak bagi industri rokok termasuk petani tembakau.

Jika ini adalah dampak mikro dari kenaikan harga tarif CHT, maka kita perlu juga memikirkan dampak makro, yaitu dampak yang lebih besar. Sebuah dampak yang menimbulkan  kegenitan kita  untuk menganalisis permasalahan ini. Lantas, muncul pertanyaan, mungkinkah ada yang diuntungkan dari kebijakan ini?

Penumpang Gelap?

Bukan tidak mungkin, terdapat penumpang gelap yang diuntungkan dari kebijakan kenaikan CHT ini. Untuk menelusurinya, terdapat dua pendapat yang menarik untuk kita simak terkait ada yang diuntungkan pada skala besar.

Pertama adalah pendapat yang mencoba mengungkap kebijakan ini berdampak pada lahirnya pengusaha yang memproduksi rokok ilegal dan merugikan negara. Kedua, ada juga pendapat ekonom yang melihat perusahaan asing mendapat keuntungan dari kebijakan ini.

Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar, mengatakan bahwa manuver pemerintah yang hanya mengandalkan penerimaan negara dari tarif CHT sangatlah tidak tepat. Menurut Firman, kenaikan CHT berkelanjutan dan eksesif tersebut sangat berkontribusi terhadap kenaikan peredaran rokok ilegal. Ini dibuktikan dengan angka penindakan barang ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan justru meningkat.

Firman memberi contoh bahwa, pada tahun 2019 saja, terdapat 21.062 penindakan dan meningkat pada tahun 2020 dengan total 21.964 penindakan. Hampir 50 persen dari total penindakan tersebut merupakan kasus rokok ilegal. Tren peningkatan juga diyakini Firman akan terus naik pada tahun ini di mana di penghujung Juli 2021 sudah terdapat lebih dari delapan ribu kasus penindakan rokok ilegal.

Hal tersebut tidak hanya merugikan negara dan industri tembakau yang mengalami potential loss besar, melainkan juga masyarakat yang harus dihadapi dengan risiko produk hasil tembakau yang tidak terjamin dari produk ilegal. Prevalensi rokok masyarakat juga sudah terbukti tidak menurun seperti yang diharapkan pemerintah dengan meningkatkan tarif cukai yang berlebihan dalam beberapa tahun terakhir.

Fenomena ini juga akan menjadi sebuah masalah serius karena pelaku produksi dan pengedar rokok ilegal tidak bisa menjamin kandungan rokok buatannya dan tidak menyetor kewajibannya kepada negara.

Baca Juga: Jokowi Tidak Serius Lawan Rokok?

Terdapat hal lain yang lebih merugikan. Ini disampaikan oleh ekonom Faisal Basri, yang mengatakan bahwa dampak naiknya CHT berimbas pada pabrikan rokok asing berskala global.

Mereka menahan produksinya agar terhindar dari membayar tarif cukai yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan struktur tarif cukai rokok di Indonesia yang masih menganut banyak lapisan (layer) yang memiliki celah untuk dimanfaatkan.

Faisal menjelaskan bahwa sejatinya tujuan layer dalam struktur tarif cukai rokok adalah untuk mencegah pabrikan besar bersaing langsung dengan pabrikan kecil. Kenyataannya, sebagian produk buatan pabrikan besar asing memilih tetap bertahan di kelompok tarif cukai rendah dengan cara menahan batasan produksinya.

Perusahaan-perusahaan asing tersebut termasuk kategori pemain global dengan tingkat produksi sangat besar. Ironisnya, selain menciptakan berbagai praktik yang tidak adil bagi para pabrikan kecil, kebijakan struktur tarif cukai yang berlaku saat ini semakin membuat para pemain global ini leluasa memainkan strategi ilusi harga atau money illusion.

Secara sederhana, strategi ini mengandaikan para pabrikan asing melakukan modifikasi penjualan dengan cara menurunkan jumlah batang dalam sebungkus rokok atau mendorong penjualan produknya secara eceran per batang sehingga tampak lebih murah.

Padahal, jika dibandingkan cukai per batangnya, margin keuntungan yang diperoleh pabrikan asing sangat besar dan rokok dijual sangat mahal dibandingkan cukai yang mereka bayar kepada negara. Akibatnya, akses terhadap rokok semakin mudah dan pabrikan besar semakin untung.

Semakin terang bahwa kebijakan kenaikan tarif CHT harus ditinjau kembali – melihat banyak aspek yang akan berdampak bagi masyarakat. Efek domino yang diharapkan pemerintah rupanya di tengah jalan mengalami kendala.

Terdapat variabel lain yang mengandaikan efek sekuensial dari domino akan berhenti. Semoga kebijakan yang diharapkan baik ini dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak agar tidak muncul efek yang sebaliknya. (I76)

Baca Juga: Geliat Farmasi di Balik Cukai Rokok

PinterPolitik.com

Gengs, pernah dengar isu yang mengatakan cukai rokok bakalan naik tahun 2021 senilai Rp 172,8 triliun kan? Nah, kayaknya rencana Bu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan jajaran bakal tambah menguat untuk direalisasikan. Pasalnya, baru kemarin putung rokok mengakibatkan kebakaran di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), cuy.

Kalau dipandang logika serampangan, bisa aja kan Menkeu berpikir, “Ini memang rokok bikin berabe mulu deh. Selain merusak kesehatan, kok ya bikin merusak gedung kejaksaan. Kalau begitu, biar para perokok jera, fix saya naikkan saja pajaknya supaya, bila mau beli, harus berpikir ribuan kali karena kemahalan.”

Ya kan, cuy? Kalau ternyata Bu Menkeu bergumam seperti itu, ini tandanya bahaya bagi dua hal, yakni orang-orang yang terlibat dalam urusan rokok dan nalar berpikir.

Lha kok bisa nalar berpikir mimin masukkan? Ya, sebab menyalahkan putung rokok sebagai biang kerok, pun menganggap rokok sebagai sumber malapetaka sehingga harus ada cara agar peminat rokok menurun adalah sebentuk kedangkalan berpikir, cuy.

Sekarang bayangkan saja, kalau misal cukai rokok dinaikkan hanya gegara putung rokok dianggap biang kerok kebakaran (selain juga katanya merusak kesehatan), korbannya banyak, cuy. Nanti, bagaimana para petani menjual tembakaunya? Nasib pekerja pabrik rokok gimana tuh kelanjutannya?

Namun, terlepas dari kesimpulan akhir demikian, mimin perlu memberi saran. Mbok ya dijelaskan kepada publik terkait rentetan gelar perkaranya biar publik dan warganet malah menyindir dengan menyebarkan meme. Upps.

Mungkin, ini akan berdampak juga terhadap geliat dunia per-sebat-an. Selain harus bersiap dengan kondisi terburuk, bahwa pajak rokok akan dilambungkan oleh Menkeu, juga mereka harus bersiap jika kelak tiba-tiba muncul frasa tambahan dalam peringatan merokok yang berbunyi, “rokok bisa menyebabkan kanker, gangguan pernafasan, impotensi dan kehamilan, serta kebakaran gedung Kejagung.” Hmm. (F46)

PinterPolitik.com

Indonesia merupakan negara ketiga dengan konsumsi rokok terbesar di dunia dengan prevalensi 29 persen. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 memperlihatkan jumlah perokok di Indonesia terus mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Secara ekonomi, kenaikan jumlah perokok ini memiliki dampak yang buruk karena negara harus menyiapkan dana preventif terkait penyakit-penyakit kronis yang disebabkan oleh rokok.

Staf Ahli Menteri bidang Hukum Kesehatan, Tritarayati mengungkapkan bahwa beban biaya – khususnya penyakit tidak menular akibat paparan asap rokok – menyedot lebih dari 70 persen dana yang dikelola Badan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Di sisi lain, rokok juga menjadi faktor utama penyumbang kemiskinan. Hal ini karena harga rokok yang terus naik setiap tahun berkonsekuensi pada bertambahnya beban belanja para konsumennya.

Sebagai upaya untuk menurunkan konsumsi rokok, pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen pada tahun 2020. Hal ini selaras dengan laporan yang dikeluarkan Bank Dunia yang berjudul Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control, yang menyatakan bahwa kebijakan menaikkan harga rokok melalui penaikan cukai merupakan strategi utama yang harus dilakukan untuk menurunkan konsumsi tembakau.

Tidak hanya diuntungkan secara ekonomi melalui target penerimaan pajak sebesar Rp 180,5 triliun pada tahun 2020, Indonesia juga diuntungkan secara politik karena dapat mengeratkan hubungannya dengan Bank Dunia terkait implementasi strategi penurunan konsumsi tembakau.

Rekomendasi peningkatan cukai rokok tidak hanya direkomendasikan oleh Bank Dunia, melainkan juga menjadi rekomendasi dar International Monetary Fund (IMF) dan World Health Organization (WHO) memperlihatkan kebijakan ini sebenarnya sarat akan kepentingan politis.

Yang menjadi perdebatan adalah adanya dugaan bahwa di balik rekomendasi untuk menurunkan konsumsi rokok ternyata penyimpan agenda politik tersendiri dari industri farmasi guna untuk menjual obat berhenti merokok. Hal ini berkaitan dengan kampanye  anti-rokok yang terjadi di beberapa negara, yang justru menguntungkan pelaku di industri farmasi.

Pertanyaannya adalah, apakah dugaan tersebut hanya sebatas teori konspirasi, ataukah dapat dibuktikan dengan data, serta mungkinkah terjadi di Indonesia?

Intervensi Farmasi dalam Kampanye Anti-Rokok?

Setelah sebelumnya dikategorikan sebagai kebiasaan (habituating), untuk pertama kalinya pada tahun 1988, Surgeon General US dalam dokumen yang berjudul The Health Consequences of Smoking: Nicotine Addiction mengkategorikan nikotin sebagai zat adiktif.

Menariknya, di dalam dokumen tersebut, Surgeon General US merekomendasikan salah satu pengobatan untuk berhenti merokok, yaitu menggunakan nicotine polacrilex atau nicotine resin complex, yang umumnya disebut nicotine gum atau permen karet nikotin sebagai pengganti nikotin dalam rokok.

Yang lebih menarik lagi adalah pada tahun 2000, empat perusahaan farmasi besar, yaitu Glaxo Wellcome, Novartis, Pharmacia dan SmithKline Beecham, yang semuanya ternyata memproduksi dan/atau memasarkan produk-produk “pengganti nikotin” atau penghenti merokok lainnya, mendanai sebagian besar anggaran World Conference on Tobacco ke-11 di Chicago.

Seperti yang dapat ditebak, perusahaan-perusahaan farmasi di dalam konferensi tersebut mendukung penerapan Nicotine Replacement Therapy (NRT) yang merupakan terapi penggantian nikotin. Bagaimana tidak, NRT adalah barang dagangan mereka.

Rangkaian usaha untuk menurunkan konsumsi rokok benar-benar membuahkan hasil. Di Amerika Serikat misalnya, pada tahun 2000, konsumsi rokok anjlok hingga 2.092 batang per orang per tahun. Pada 2016 jumlahnya kembali telah turun menjadi 1.691 batang rokok per orang per tahun.

Tidak hanya konsumsi rokok, kampanye anti-rokok juga berdampak pada penjualan obat berhenti merokok, yang pada tahun 2000 nilainya mencapai US$ 700 juta atau Rp 9,8 triliun dalam kurs sekarang.

Bahkan pada tahun 2007, Chantix yang merupakan obat berhenti merokok yang diproduksi oleh Pfizer – perusaaan farmasi asal Amerika Serikat – terjual senilai US$ 883 juta atau sekitar Rp 12,4 triliun.

Melacak sejarah, ternyata pada akhir tahun 1990, Pfizer dan Glaxo membiayai secara penuh anggota WHO agar membentuk WHO Tobacco Free Initiative (TFI). Dan pada tahun 1998, Pharmacia Upjohn, Novartis, dan Glaxo-Wellcome – yang semuanya adalah perusahaan farmasi – menjadi sponsor terbentuknya WHO TFI tersebut.

Sponsor itu bukan tanpa alasan yang jelas ataupun hanya sebatas kedermawanan semata, melainkan karena ketiga perusahaan farmasi itu memasarkan produk produk-produk NRT. Dengan kata lain, mereka akan memiliki akses langsung untuk merekomendasikan produknya kepada TFI, bahkan dapat melakukan intervensi agar NRT menjadi rekomendasi untuk menurunkan konsumsi rokok.

Bagaimana dengan Indonesia?

Pengaturan mengenai pajak atas tembakau sebenarnya bukan barang baru. Adam Smith dalam bukunya berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) telah membahas mengenai penggunaan pajak tembakau sebagai instrumen kebijakan ekonomi.

Adam Smith mengkategorikan tembakau sebagai barang mewah, yang berarti barang yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan pokok, tapi dikonsumsi secara luas.

David Ricardo kemudian memperluas teori Adam Smith tentang perpajakan dalam bukunya Principles of Political Economy dan Taxation tahun 1817 yang menjelaskan bahwa pajak barang mewah memiliki beberapa keuntungan atas pajak barang kebutuhan pokok karena tidak meningkatkan tingkat upah dan mengurangi keuntungan produsen.

Ricardo juga berpendapat bahwa konsumen akhirnya tetap akan memiliki “batas pajak” atas pengenaan cukai pada komoditas tertentu yang terus meningkat.

Setelah batas pajak tercapai, konsumen akan berhenti atau mengurangi pembeliannya, bukan karena ia tidak bisa lagi membelinya, tapi karena ia harus membayar harga yang lebih tinggi daripada yang menurutnya layak.

Dengan demikian, Ricardo mencapai kesimpulan penting bahwa konsumen akan mencapai batas tertentu atas pengeluaran yang mereka bersedia bayarkan pada item apa pun, terlepas dari berapa banyak kenikmatan yang mereka peroleh darinya.

Dalam Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control, Bank Dunia menyimpulkan 3 strategi untuk mengurangi konsumsi tembakau sebagai berikut:

(1) Meningkatkan pajak terhadap tembakau secara komprehensif, agar konsumsi tembakau menjadi jauh berkurang;

(2) Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian tentang efek tembakau pada kesehatan, menambahkan label peringatan keras pada rokok, melarang iklan dan promosi (rokok) secara menyeluruh, dan membatasi kegiatan merokok di tempat-tempat kerja atau tempat tempat umum; dan

(3) Memperluas akses pada pengganti nikotin (NRT) dan terapi-terapi penyembuhan ketagihan yang lain.

Berdasarkan ketiga strategi tersebut, sampai saat ini pemerintah Indonesia sudah mengupayakan dua strategi, yaitu peningkatan pajak dan penyebarluasan mengenai bahaya rokok serta pembatasan iklan rokok.

View this post on Instagram

Pemerintah naikkan cukai rokok sebesar 23 persen, harga satu bungkus rokok mencapai kisaran Rp. 30.000-Rp. 35.000. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #rokok #cukairokok #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 19, 2019 at 8:00pm PDT

Tahun depan, kenaikan cukai rokok yang mencapai 23 persen akan menaikkan harga eceran rokok sebesar 35 persen, dan tidak hanya itu, kenaikan cukai ini – seperti dalam rekomendasi Bank Dunia – akan naik sebesar 10 persen tiap tahunnya. Dengan kata lain, hanya menunggu waktu sampai masyarakat tidak mampu lagi untuk membeli rokok.

Imbas dari hal tersebut, tentunya adalah akan terdapat kebutuhan untuk melakukan terapi berhenti merokok. Hal ini ditempuh agar terlepas dari pengaruh nikotin rokok yang tidak mampu lagi atau enggan dibeli konsumen.

Mengingat besarnya konsumen rokok di Indonesia, ini akan menjadi peluang pasar yang menjanjikan bagi perusahaan farmasi yang menyediakan obat berhenti merokok.

Yang lebih menarik lagi adalah PT Pfizer, yang merupakan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat ternyata telah menjual obat berhenti merokok di Indonesia sejak tahun 2007.

Sudah adanya Pfizer tentu semakin meningkatkan spekulasi bahwa Indonesia akan berlanjut ke strategi ketiga dari Bank Dunia, yakni penerapan NRT ataupun terapi-terapi pengganti nikotin lainnya.

Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah pemerintah akan mengambil risiko sengketa dengan industri rokok yang merupakan penyumbang cukai terbesar? Apalagi industri rokok merupakan penyerap banyak tenaga kerja dan merupakan tumpuan ekonomi bagi para petani tembakau.

Dengan kata lain, untuk sampai pada strategi ketiga, Indonesia harus menjawab mengenai pengganti income cukai dari rokok, menjawab nasib para pekerja industri rokok serta para petani tembakau. Tidak hanya itu, Indonesia juga akan mendapatkan tekanan dari Bank Dunia, IMF, dan WHO terkait komitmen menurunkan konsumsi rokok.

Mengenai hal tersebut, tentu merupakan hal yang menarik untuk dilihat keberlanjutannya. Sejauh ini dugaan keuntungan yang akan didapatkan oleh industri farmasi di Indonesia memang belum begitu terlihat, sekalipun hal tersebut bisa saja terjadi dalam tahun-tahun ke depan. (R53)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

Kenaikan cukai dan harga eceran ini dinilai dilakukan secara tiba-tiba mengingat cukai rokok pada tahun 2019 tidak dinaikkan oleh pemerinah. Kemudian, meskipun meningkat hampir setiap tahunnya, kenaikan cukai rokok rata-rata hanya sebesar 10,5 persen saja.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sendiri menjelaskan ada tiga alasan mengapa pemerintah kembali “menyerang” industri rokok di tahun 2020, yaitu pengurangan konsumsi, pengaturan industri, dan penerimaan negara.

Lalu, apakah tiga alasan ini benar-benar bisa tercapai dan akan berdampak positif untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok?

Menagih Keseriusan Pemerintah

World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa harga tembakau merupakan faktor utama yang mempengaruhi seseorang dalam membeli produk-produk tembakau, termasuk rokok

WHO juga menjelaskan bahwa harga rokok yang tinggi akan menekan konsumsi rokok masyarakat dalam dua bentuk, yaitu mencegah non-perokok mencoba rokok, sekaligus mengurangi konsumsi rokok bagi yang sudah merokok.

Indonesia menjadi negara Asean terbanyak dalam mengkonsumsi rokok. Akibatnya jumlah pasien karena rokok pun bertambah setiap tahunnya #rokok pic.twitter.com/ZRiw3Abha4

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) October 13, 2017

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Universitas Indonesia (UI) yang mengatakan bahwa  menaikkan harga rokok adalah satu-satunya cara untuk menekan konsumsi rokok masyarakat Indonesia.

Namun, PKEKK juga mengatakan bahwa perokok di Indonesia baru akan berhenti merokok jika harga rokok menyentuh Rp50.000 per-bungkus.

Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) UI bahkan mematok angka yang lebih tinggi bahwa perokok di Indonesia baru akan kapok jika harga rokok Rp60.000-Rp70.000 per bungkus.

Lalu, bagaimana dengan harga rokok di Indonesia pada tahun depan?

Dengan kenaikan cukai dan harga eceran rokok yang ada, pada 2020 harga per bungkus rokok hanya akan naik menjadi  Rp30.000 – Rp35.000.

Harga rokok yang masih murah inilah yang menjadi alasan jumlah perokok di Indonesia yang terus bertambah meskipun rata-rata cukai rokok setiap tahunnya naik 10 persen.

Kurangnya keseriusan pemerintah dalam menekan konsumsi rokok juga terlihat dari kenaikan cukai rokok yang tidak diikuti oleh regulasi-regulasi lain yang dibutuhkan guna menekan dampak negatif rokok.

Regulasi yang dimaksud adalah pembuatan peta kanker dan perlindungan bagi mereka yang tidak merokok tapi terkena asap rokok alias perokok pasif.

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pemerintah masih belum serius dalam melindung masyarakat dari bahaya rokok karena belum pemerintah belum membuat peta kanker.

Selain itu YLKI juga menyoroti aturan kawasan tanpa rokok di tempat kerja, tempat umum, dan transportasi umum yang belum ditegakkan.

Keseriusan pemerintah dalam memerangi rokok juga terhambat dengan adanya perbedaan pandangan antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengenai Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

FCTC merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk mengurangi permintaan, konsumsi, dan pasokan rokok. Kerangka kerja ini disusun oleh WHO dan sudah ditandatangani dan diratifikasi oleh 181 negara.

Jokowi sendiri terakhir membatalkan penandatanganan kerangka kerja ini pada Maret tahun lalu dengan alasan untuk melindungi petani tembakau domestik.

Menurut Kemenperin dan berbagai kelompok industri tembakau seperti Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Indonesia tidak perlu menandatangani FCTC.

Menurut keduanya Indonesia sudah memiliki peraturan yang mengatur dampak kesehatan rokok. Selain itu, beberapa aturan dalam FCTC juga dinilai merugikan petani dan industri tembakau lokal.

Pandangan berbeda datang dari Kemkes yang melihat bahwa Indonesia justru dirugikan karena tidak menandatangani FCTC.

Indonesia menjadi target utama pemasaran industri rokok multinasional, meningkatkan konsumsi rokok masyarakat, dan memperlihatkan negara yang tidak melindungi dan bertanggung jawab atas kesehatan masyarakatnya.

Dengan usaha pengurangan konsumsi rokok yang tidak komperhensif ini, alasan pertama yang diutarakan Sri Mulyani patut dipertanyakan. Sejauh ini, pemerintah nampaknya hanya fokus ke dampak ekonomi rokok, bukan kesehatan masyarakat itu sendiri.

Fokus pemerintah terhadap ekonomi ini sebenarnya terlihat cukup jelas karena pada tahun 2020 pemerintah sudah memutuskan akan menaikkan target penerimaan cukai sebesar 8,2 persen menjadi Rp179,3 triliun.

Penerimaan cukai ini sendiri selalu didominasi oleh cukai rokok yang porsinya rata-rata mencapai 95 persen.

Selain untuk penerimaan cukai, kuat dugaan bahwa dinaikkannya cukai dan harga eceran rokok juga dilakukan guna menutupi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosia (BPJS) yang tahun ini diprediksi akan mencapai Rp32,84 triliun.

Cukai rokok memang menjadi salah satu solusi defisit BPJS karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, 75 persen dari 50 persen total cukai rokok digunakan langsung untuk membiayai BPJS.

Rokok: Setan atau Malaikat?

Memang harus diakui juga bahwa salah satu alasan ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari rokok disebabkan oleh masih besarnya kontribusi industri rokok bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Kemenperin, industri rokok masuk ke dalam kategori industri strategis karena beberapa alasan.

Pada tahun 2018 cukai rokok menyumbang Rp153 triliun terhadap pendapatan negara. Selain itu ekspor rokok Indonesia juga terus meningkat di mana pada tahun 2018 sudah menyentuh angka Rp13 triliun rupiah.

Tidak berhenti di situ, dari hulu ke hilir industri rokok juga menyerap 5,98 juta tenaga kerja.

Walaupun demikian, nyatanya perekonomian Indonesia juga dirugikan oleh rokok.

Berdasarkan penelitian Kemkes, setiap tahunnya rokok menyebabkan 230.000 kematian di Indonesia. 

Jadi beli rokok bisa membantu biaya pengobatan nih? #infografis
Simak infografis kami lainnya di https://t.co/xcS6dR1dxG pic.twitter.com/eus2hiklCK

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) September 22, 2018

Selain itu rokok juga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp4.180 triliun. Angka fantastis ini berasal dari hilangnya produktivitas masyarakat yang terkena penyakit dan kematian dini akibat rokok.

Kemudian berdasarkan data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistk (BPS),  11,38 persen kemiskinan di pedesaan dan 12,22 persen kemiskinan di perkotaan disebabkan oleh rokok.

Angka ini menjadikan rokok sebagai komoditas kedua yang paling mempengaruhi kemiskinan di Indonesia setelah beras.

Permasalahan rokok di Indonesia memang sangat kompleks.

Di satu sisi pemerintah harus terus menekan jumlah perokok di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan, namun di sisi lain pemerintah juga harus memikirkan nasib industri rokok dengan 5,98 juta tenaga kerjanya.

Sejauh ini kritik terus datang dari pelaku industri rokok.

Mereka mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan cukai dan harga eceran rokok akan memperburuk industri rokok yang pertumbuhannya sudah stagnan bahkan menurun.

Keputusan pemerintah juga berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal yang jika gagal untuk diantisipasi justru akan membuat target penerimaan cukai rokok tidak tercapai karena masyarakat ‘lari’ ke rokok ilegal yang lebih murah.

Terakhir, ketidakseriusan pemerintah dalam memerangai rokok akan menjadi ironi lainnya dalam periode kedua pemerintahan Jokowi.

Untuk lima tahun ke depan Jokowi mengatakan akan fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sementara SDM Indonesia sendiri terus dirusak oleh rokok. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.