PinterPolitik.com

Gengs, jika di Game of Thrones ada sosok kontroversial bernama Madking yang suka membunuh ajudannya, maka di kehidupan juga ada Rodrigo Duterte yang paling semangat kalau memberi hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Presiden Filipina tersebut sontak mendapat penentang utama, terutama para aktivis hak asasi manusia (HAM) yang menentang hukuman mati.

Namun, namanya juga Duterte, nggak peduli dengan hal tersebut. Selama bisa memberi efek jera mah terebas saja. Pernah tuh suatu ketika Duterte berhenti mengeksekusi mati, setelah dianggap terlalu berdarah dalam menerapkan kebijakan. Namun, ujungnya ia kembali menerapkan tembak di tempat terhadap bandar narkoba dan orang-orang yang terlibat dalam perdagangan narkoba.

Nah, kayaknya di Indonesia ada yang agak-agak mau mengikuti Duterte deh, cuy, andai saja semua parlemen alias DPR menyepakati dan kemudian bergotong royong merumuskan kebijakan bersama pemerintah terkait usulan Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi.

Pasalnya, secara tegas Pak Aboe Bakar mengomentari keputusan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang menginginkan agar oknum perwira yang terlibat dalam perdagangan sabu di Riau dihukum mati. Mungkin, sejumlah pihak memang menilai  bahwa sudah sepatutnya pengedar narkoba yang dihukum mati nih jangan dipilah dan dipilih alias tebang pilih loh ya, Pak.

Tapi nih, kalau niatnya memang membersihkan Indonesia dari penyakit semacam ini, juga diperhatikan pula aturan yang sudah ada pidana mati tetapi tidak diurusi, contoh korupsi. Padahal, edisi korupsi kelas kakap sudah terjadi berkali-kali kayak telenovela aja deh, cuy.

Makanya, ayo Pak Aboe Bakar, kawal tuh hukuman sepadan juga buat para koruptor, biar bersih sekalian Indonesia ini. Lagian, manfaatnya besar toh buat PKS, pak. Siapa tahu dapat simpati massa yang muak dengan ulah para koruptor? Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

Dalam setiap kontestasi elektoral, diskursus mengenai peran lembaga survei terhadap jalannya pesta demokrasi selalu punya tempatnya sendiri. Meski survei politik merupakan praktik yang sudah sangat lumrah dilakukan, namun pertanyaan seputar akurasi dan dampaknya terhadap persepsi publik selalu menimbulkan perdebatan.

Jangankan publik, kalangan praktisi lembaga survei sendiri bahkan terbelah dalam menyikapi diskursus tersebut.

Anggota Dewan Etik Persepsi Perhimpunan Survei Opini Publik, Hamdi Muluk menilai hasil survei yang dikeluarkan lembaga-lembaga resmi mempunyai efek yang sama dengan media jurnalistik. Hasil tersebut bisa membentuk opini publik dalam konteks politik.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi justru menyebut hasil lembaga survei tidak memengaruhi persepsi publik dalam menentukan sikap atas pilihannya. Keterbatasan akses pemilih hingga keragaman hasil dari masing-masing lembaga ditengarai menjadi penyebab mengapa survei belum tentu berpengaruh terhadap persepsi atau opini publik.

Akan tetapi, terlepas dari perdebatan yang ada, hasil-hasil survei nyatanya kerap dijadikan rujukan oleh media massa dalam menangkap opini publik. Selain itu, hasil-hasil hitung cepat yang dirilis lembaga-lembaga survei juga langganan dijadikan acuan untuk ‘meramal’ siapa paslon yang akan memenangkan pemilu.

Baru-baru ini, Voxpopuli Research Center merilis hasil survei terbarunya mengenai persepsi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang satu tahun kepemimpinannya di periode kedua. Hasilnya, sebanyak 64,7 persen responden mengaku puas dengan kinerja presiden.

Angka tingkat kepuasan tersebut sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan hasil-hasil survei sebelumnya. Pada Juni lalu, Indikator Politik juga merilis survei serupa yang menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden sebesar 66,5 persen.

Meski begitu, sejumlah media massa menganggap angka yang didapat Presiden Jokowi ini masih tergolong tinggi. Apalagi saat ini pemerintah tengah dihujani kritik terkait penanganan pandemi Covid-19.

Lantas pertanyaannya, benarkah angka kepuasan 64,7 persen yang didapat Presiden Jokowi tergolong tinggi? Kira-kira apa yang bisa dimaknai dari angka tersebut?

Kepuasan Menurun?

Hasil survei atau polling, sekalipun berwujud angka pasti, tetap merupakan sesuatu yang dapat dipandang dari berbagai sisi. Meski angka 64,7 persen dipandang tinggi oleh sebagian besar media massa, namun belum tentu pandangan itu disetujui oleh semua pihak.

E.J. Dionne, Jr. dan Thomas E. Mann dalam tulisan mereka yang berjudul Polling & Public Opinion: The Good, the Bad, and the Ugly menilai opini publik merupakan komoditas yang ilusif. Upaya untuk mengukur opini publik secara tak langsung akan memunculkan ketidakonsistenan dan perubahan.

Ketidakonsistenan ini terjadi bukan karena masyarakat kurang terdidik atau terinformasi. Melainkan karena ambivalensi adalah fakta kehidupan yang tidak bisa diubah.

Mereka menyebut bahwa survei adalah alat, bukan prinsip. Namun mereka juga menegaskan bahwa tulisan itu bukan dimaksudkan untuk mendukung atau menyudutkan survei.

Sebaliknya, mereka justru hendak mengakui signifikansi peran survei politik dalam kehidupan berdemokrasi sekaligus menekankan betapa pentingnya prinsip ‘percaya, tapi verifikasi’ dalam memandang hasil survei.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, agaknya diperlukan perbandingan yang lebih mendalam sebelum bisa mengatakan apakah angka 64,7 persen yang didapat Presiden Jokowi di tengah masa pandemi masuk dalam kategori tinggi atau tidak.

Meski dipersepsikan tinggi, pada kenyataannya, tingkat kepuasan Jokowi sebenarnya mengalami penurunan cukup signifikan dari hasil survei sebelum-sebelumnya.

Jika kita mengacu pada data sebelum pandemi, kepuasan Presiden Jokowi pada Februari 2020 masih mencapai 70,1 persen, menurun menjadi 67,2 persen pada Agustus lalu.

Meski begitu, dalam konteks yang lebih luas, Presiden Jokowi bukanlah satu-satunya pemimpin yang dirugikan secara elektoral oleh pandemi Covid-19. Fenomena serupa juga dialami oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia, Muhyiddin Yassin.

Meski 90 persen responden mengaku puas dengan penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah, namun dari segi elektoral, kepuasan rata-rata masyarakat terhadap PM Yassin menurun menjadi 69 persen dari 74 persen pada Juni lalu.

Lain lubuk lain ilalang. Meski penanganan Covid-19 di Filipina, boleh dikatakan ‘sebelas duabelas’ dengan Indonesia, namun nyatanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Rodrigo Duterte justru mengalami kenaikan.

Pada survei terakhir yang dilakukan PulseAsia, approval rating Duterte bahkan mencapai angka 91 persen dari sebelum masa pandemi yang hanya bercokol di angka 87 persen.

Berkaca dari perbandingan-perbandingan tersebut, maka bisa dikatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi mulai tergerus pandemi. Berbeda dengan Duterte yang justru mengalami kenaikan meski penanganan pandemi di negaranya tidaklah lebih baik dengan Indonesia. Sementara PM Malaysia, yang tingkat penanganan pandeminya dianggap memuaskan, justru tetap mengalami kerugian elektoral.  

Lantas mengapa perbedaan-perbedaan ini bisa terjadi?

Rally Effect Untungkan Duterte?

Tingginya tingkat kepuasan terhadap Duterte di tengah buruknya penanganan pandemi agaknya mengejutkan sejumlah pihak. Hasil survei tersebut bahkan menjadi pemberitaan di media-media internasional sekaliber CNN dan The Diplomat.

The Manila Times bahkan menyebut Duterte mencetak sejarah lantaran menjadi satu-satunya pemimpin negara tersebut yang pernah mendapatkan angka kepuasan masyarakat setinggi itu.

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemimpin di tengah-tengah krisis sebenarnya bukanlah fenomena baru. Dalam bukunya yang berjudul War, Presidents, and Public Opinion, John Mueller mengistilahkan fenomena ini dengan konsep Rally Round The Flag Effect.

Sebenarnya Mueller menggunakan konsep tersebut untuk menjelaskan fenomena meningkatnya kepercayaan publik terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) pasca sejumlah peristiwa diplomatik maupun militer skala internasional, seperti Perang Dingin dan Perang Vietnam hingga peristiwa 9/11.

Alasannya, menurut Mueller, masyarakat AS tak ingin menyaksikan negaranya gagal di tingkat internasional. Selain itu, peristiwa global juga dapat menjadi ajang bagi presiden untuk mempertontonkan patriotismenya kepada khalayak.

Namun dalam konteks Pandemi Covid-19, Max Fisher dalam tulisannya di The New York Times memandang konsep Mueller tersebut dengan pendekatan yang sedikit berbeda, yakni dari segi psikologi.

Max menilai manusia adalah makhluk yang rumit. Dalam suatu krisis, manusia cenderung akan menempatkan kepercayaan mereka kepada pemimpin untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya.

Hal ini terjadi karena krisis, seperti pandemi, dapat memicu kecemasan mendalam. Kecemasan tersebut begitu kuat sehingga bisa sama mengancamnya dengan bahaya eksternal yang memicunya. 

Kemudian ketika ancaman tersebut tampaknya menargetkan suatu kelompok secara keseluruhan, hal itu membangkitkan naluri manusia untuk melihat diri sendiri sebagai bagian dari kelompok dan bersatu di bawah pemimpin yang kuat.

Daniel Odin Shaw dalam tulisannya di The International Scholar kemudian menyebut fenomena Rally Round The Flag dipengaruhi oleh beberapa faktor; di antaranya konsensus elite dan media massa.

Jika berkaca dari sini, maka dapat dikatakan meningkatnya kepuasan masyarakat Filipina terhadap Duterte sedikit banyak disebabkan oleh peran media yang jamak mencitrakan sosoknya sebagai pemimpin otoriter dan represif.  

Selain dari kebijakan-kebijakannya, citra itu mungkin saja terbentuk dari pembawaannya yang kerap berapi-api. The Manila Times bahkan menyebut saking kuatnya, Duterte bisa saja langsung menunjuk orang untuk menggantikan posisinya sebagai presiden.

Gambaran sosok pemimpin otoriter dan represif tersebut secara tak langsung membuat Duterte justru akan lebih mudah mempertontonkan ‘patriotismenya’ dalam melawan Covid-19, sekalipun penanganan pandemi yang Ia lakukan tidak memuaskan.

Hal itulah yang tampaknya tak dimiliki Presiden Jokowi. Terlepas dari pendapat minor yang menyebut presiden kerap menggunakan cara-cara represif dalam menghalau lawan-lawan politiknya sebagaimana dikemukakan oleh ilmuwan politik Australia, Greg Fealy, namun pada kenyataannya di depan publik, Presiden Jokowi bukanlah sosok yang berapi-api atau meletup-letup.

Hal ini boleh jadi menyebabkan publik tak memandang sosoknya sebagai pemimpin yang kuat sebagaimana masyarakat Filipina memandang Duterte, sehingga membuatnya sulit untuk mempertontonkan ‘patriotisme’ dalam melawan Covid-19.

Pada akhirnya, perlu dicatat bahwa angka kepuasan publik terhadap kinerja presiden dipengaruhi oleh banyak faktor. Fluktuasi dalam hasil survei juga merupakan fenomena lumrah sebagaimana telah diulas sebelumnya.

Namun yang jelas, setidaknya kita dapat menyepakati bahwa survei politik hanyalah salah satu instrumen untuk memetakan persepsi publik yang belum tentu juga sesuai kondisi aslinya. Bagaimana hasil survei tersebut dimaknai, tergantung dari cara masyarakat mempersepsikannya. (F63)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

The efforts to use the pandemic to reduce political space started early on, as the virus spread through Southeast Asia. In April, Cambodia’s regime passed a new emergency law that gave Prime Minister Hun Sen massive powers, while at the same time Hun Sen’s government has been aggressively arresting activists and journalists for criticizing the government’s pandemic response, even in the mildest ways. In Thailand, the government of Prayuth Chan-ocha, while taking effective measures to stem the spread of COVID-19 (after some initial foot-dragging), also is ramping up campaigns to arrest social media users critical of the government, particularly by using the COVID-19 emergency as a pretext for these arrests, according to a report by Amnesty International.

In Malaysia, the government has delayed parliament from sitting again for months, preventing the opposition coalition from taking action against the government, which came into office despite an election. (Malaysia’s prime minister is now under quarantine for fourteen days because another Malaysian official contracted COVID-19.) The Malaysian government also has arrested journalists who have investigated and criticized Malaysia’s sometimes-stumbling response to COVID-19. Other Southeast Asian states like Myanmar and even democratic Indonesia also have cracked down on dissent.

Now, however Philippine President Rodrigo Duterte, who already had abused the pandemic to amass even more power, has taken the COVID-19-related crackdown on rights and freedoms one major step farther. The Philippine legislature, which is heavily controlled by Duterte allies, has now passed a far-reaching Anti-Terror bill.

The bill will give the authorities massive powers to arrest people without any warrant, to conduct widespread surveillance of the population, and to label many different people as “terrorists;” the bill offers an incredibly broad definition of who might be a “terrorist.” As Alec Regino noted in the Washington Post:

In particular, it allows the warrantless arrest and detainment of those the government-appointed Anti-Terror Council deems “suspicious.” Suspicious activities could range from attempting to damage government property to simply criticizing the administration online. It also allows for the secret surveillance and wiretapping of “suspected” criminals … The bill’s loose definition of terrorism allows the government to essentially tag any and all dissenters as terrorists without any judicial oversight.

While many Filipinos, and outside observers, have become inured to the Duterte administration’s increasing undermining of rights and freedoms, as Philippine democracy crumbles and massive extrajudicial killings continue, the Anti-Terror bill could well be the biggest blow to Philippine democracy since the end of the Marcos dictatorship. (Duterte allies and supporters of the bill claim that it will not target peaceful protestors and that the bill has adequate safeguards; at the same time, Duterte has spoken positively of the Marcos regime, and sought to further rehabilitate the Marcos family.) It could easily lead to the government simply detaining any critics without charge, putting Duterte in a position not quite equal to that of Marcos—but not that far away either.

“Disclaimer: The author takes full responsibility on the content of this opinion”.

PinterPolitik.com

“Last week you was hectic, this week I ain’t stressin’. I know I’m on a winning streak” – DeJ Loaf, penyanyi rap asal AS

Koalisi Hugpong ng Pagbabago (HNP) milik putri Duterte, Sara Duterte, disebut-sebut telah memenangkan sembilan dari 12 kursi Senat yang diperebutkan. Dengan hasil Pemilu tersebut, jumlah anggota oposisi yang tersisa dalam Senat menjadi hanya empat kursi.

Kandidat-kandidat Senat yang didukung Duterte di antaranya adalah orang-orang yang memiliki koneksi dekat dengannya, seperti Christopher Go yang merupakan mantan asisten personal Duterte dan mantan Kepala Kepolisian Ronald dela Rosa. Selain Go dan dela Rosa, terdapat juga Imee Marcos yang merupakan putri dari mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos – presiden yang dijatuhkan dalam Revolusi People Power 1986 – dan Cynthia Villar, istri dari taipan Filipina, Manny Villar.

Kemenangan kandidat-kandidat ini nantinya dapat semakin mengamankan posisi Duterte yang beberapa kebijakannya sering kali dihalangi oleh oposisi. Bahkan, kemenangan ini akan membawa keadaan super-mayoritas Senat di bawah Presiden Filipina tersebut.

Tentunya, dengan penguasaan Senat oleh koalisi Duterte ini, perjalanan agenda-agenda legislatif Duterte dipredikisi juga akan semakin lancar, seperti pemberlakuan hukuman mati, menurunkan batas usia kriminal, serta amandemen konstitusi 1987 yang menggeser sistem pemerintahan menjadi federal.

Dengan kemenangan ini pula, Duterte diprediksi akan semakin melanggengkan kebijakan-kebijakannya yang pro-Tiongkok yang sebelumnya banyak dikritik oleh oposisi yang merupakan buntut dari ketegangan hubungan Filipina-Tiongkok akibat sengketa di Laut China Selatan.

Lalu, bagaimana kemenangan koalisi Duterte di Pemilu Sela 2019 dapat menjadi kemenangan bagi Tiongkok juga? Apa hubungannya dengan Indonesia?

Duterte Berkonsolidasi?

Dominasi legislatif oleh kekuasaan eksekutif seperti Duterte bukan merupakan hal yang baru. Bahkan, dominasi semacam ini dapat mengarah pada pemerintahan yang semakin otoriter.

Dominasi kekuasaan seperti ini disebut sebagai konsolidasi kekuasaan. Dengan mengkonsolidasikan kekuasaan, bentuk pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif) semakin minim. Hal ini membuat pemerintah semakin lenggang dalam mengambil keputusan.

Menurut Profesor Kacung Marijan dari Universitas Airlangga (UNAIR), konsolidasi kekuasaan merupakan upaya dari pemerintah untuk mempermudah proses pengambilan keputusan politik. Salah satunya adalah dengan meningkatkan soliditas di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Konsolidasi kekuasaan yang bersejarah pernah terjadi di Jerman pada abad ke-20. Pada tahun awal tahun 1930-an, Jerman merupakan negara di Eropa yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang hampir sama dengan Inggris.

Konsolidasi kekuasaan merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah proses pengambilan keputusan politik, seperti dengan meningkatkan soliditas.
Share on X

Dengan Pemilu tersebut, koalisi Hitler yang berisikan Partai Nazi dan Partai Nasional Rakyat Jerman mendominasi Pemilu dengan total suara 51,9 persen – masing-masing memperoleh 43,9 persen dan 8 persen. Dengan dominasi koalisi tersebut, Reichstag mengeluarkan undang-undang Ermächtigungsgesetz – UU Pemberian Kuasa – yang mengizinkan Hitler untuk mengeluarkan peraturan sendiri tanpa persetujuan parlemen.

Hitler pun mulai menghabisi lawan-lawan politiknya dengan berlakunya UU tersebut, seperti anggota-anggota Partai Komunis Jerman. Selain itu, peraturan ini juga menghilangkan posisi Reichstag sebagai oposisi bagi kanselir.

Penghabisan oposisi oleh Hitler ini dilakukan dengan membubarkan serikat-serikat buruh dan melarang partai-partai politik lain. Manuver tersebut akhirnya menghilangkan sistem demokratis di Jerman dengan hanya menyisakan satu partai politik, yaitu Partai Nazi.

Langkahnya untuk menjadi Führer semakin melenggang dengan pembentukan Schutzstaffel (SS) – organisasi paramiliter milik Hitler secara personal – yang membunuh oposisi-oposisinya, seperti 400 anggota Sturmabteilung (SA) – organisasi paramiliter Nazi sendiri – dan kanselir sebelumnya, Kurt von Schleicher.

Konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Hitler ini dapat dijelaskan menggunakan game theory. Rodolfo Coelho Prates dari Universidade Federal do Paraná mencoba menghubungkan konsep kekuatan dengan teori tersebut dalam tulisannya yang berjudul “Power in Game Theory.”

Dalam game theory, dijelaskan bahwa terdapat persaingan di antara dua pihak dalam suatu permainan. Menurut Prates, konsep kekuasaan di sini memainkan peran dalam upaya peraihan keuntungan di antara dua belah pihak dalam permainan tersebut. Kekuatan menjamin pemenuhan kepentingan di antara dua belah pemain.

Jika kita aplikasikan dalam situasi konsolidasi kekuasaan, pelaku politik tentunya berusaha memperoleh keuntungan dengan mendapatkan kekuasaan dan otoritas lebih. Dalam kasus Hitler misalnya, sang Führer berusaha meniadakan lawannya dengan kekuasaan dan otoritasnya.

Semakin besar kekuasaan yang dimiliki oleh Hitler, semakin kecil pula kesempatan oposisi untuk melawan sang Führer. Dalam puncaknya, Hitler dapat mendapatkan kekuasaan absolut dan memenangkan zero-sum game.

Lalu, bagaimana dengan Duterte yang semakin berkuasa di Filipina?

Dengan melihat penjelasan teori tersebut, Duterte bisa jadi memiliki kesempatan untuk melakukan konsolidasi atas kekuasaannya. Dengan kekuatan politiknya yang meningkat, bukan tidak mungkin Duterte akan memengaruhi game politik di Filipina.

Meskipun belum diketahui seberapa jauh kekuatan tersebut akan digunakan oleh Duterte, kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh sang presiden diprediksi akan dapat dilanggengkan, seperti yang Hitler lakukan dengan Ermächtigungsgesetz-nya.

Dari sini, kemenangan Tiongkok dapat terwujudkan secara langgeng. Richard Heydarian dalam tulisannya di South China Morning Post menjelaskan bahwa peningkatan kekuatan ini membuat Duterte semakin berkemampuan untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakannya yang berporos pada Tiongkok.

Sebelumnya, Tiongkok dan Filipina memiliki beberapa perjanjian terkait Belt and Road Initiative (BRI), yaitu bantuan pembangunan senilai Rp 2.129 triliun dan paket investasi senilai Rp 172 triliun. Heydarian menilai pengaruh Tiongkok nantinya akan meningkat dan berujung pada kerja sama ekonomi lainnya, bahkan, hingga kerja sama pertahanan yang selama ini lebih banyak dilakukan dengan Amerika Serikat (AS).

Tiongkok On A Streak?

Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 juga turut disertai dengan kemenangan koalisi partai-partai politik pendukungnya dalam Pileg 2019. Koalisi tersebut total memperoleh suara sebesar 56,96 persen (PDIP 20,23 persen; Golkar 12,94 persen; PKB 9,94 persen; Nasdem 9,39 persen; dan PPP 4,46 persen).

Dengan kemenangan mayoritas atas kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jokowi bisa jadi lebih mudah dalam melakukan konsolidasi kekuatan guna mendukung program dan kebijakannya. Belum lagi, beberapa partai politik lainnya yang dikabarkan akan bergabung bersama koalisi Jokowi, seperti Partai Demokrat yang memperoleh suara sebesar 7,72 persen dan PAN yang memperoleh 6,69 persen.

Jika kemenangan koalisi Duterte dalam Pemilu Sela Filipina 2019 menjamin kemenangan Tiongkok di Manila, bagaimana dengan Pemilu 2019 bagi posisi negara panda tersebut di Jakarta?

Tidak menutup kemungkinan juga, konsolidasi kekuasaan tersebut dapat digunakan oleh Jokowi untuk memenuhi kebijakan-kebijakan infrastrukturnya yang selama ini dapat mendulang perolehan suara bagi Jokowi. Tentunya, beberapa proyek infrastuktur tersebut dikabarkan akan menggunakan pinjaman dari Tiongkok.

Dalam arti lain, melalui kebijakan-kebijakan tersebut menjadi kepanjangan dari inisatif BRI yang digembar-gemborkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Dikanaya Tarahita dalam tulisannya di South China Morning Post, periode kedua Jokowi dapat menjadi pertanda bagi semakin dekatnya hubungan Indonesia-Tiongkok di masa mendatang terkait inisiatif BRI.

April lalu misalnya, KTT BRI yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berujung pada penekenan nota kesepahaman terkait 9 proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan di beberapa wilayah Indonesia, seperti Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara.

Jokowi sendiri sepertinya juga memiliki kekaguman tersendiri pada Presiden Xi dan pembangunan Tiongkok yang pesat. Bahkan, beberapa tips pembangunan yang diberikan oleh Xi tampaknya telah diwujudkan oleh Jokowi dalam kebijakan-kebijakannya.

Jika ditarik pada skala kontestasi politik yang lebih besar, kemenangan Jokowi dan koalisi Duterte di masing-masing negara dapat membawa dampak besar bagi Tiongkok. Bisa jadi, hal ini merupakan kemenangan yang berturut-turut (winning streak) bagi Tiongkok dalam upaya penguatan pengaruhnya yang dicegat oleh negara-negara Barat, seperti AS dan Australia.

Hal ini menjadi pertanda baik bagi Tiongkok di tengah-tengah tumbuhnya gelombang anti-Tiongkok di beberapa negara Asia, termasuk kawasan Asia Tenggara. Pemilu Malaysia 2018 misalnya, menjadikan narasi-narasi anti-Tiongkok sebagai salah satu isu dan faktor yang memenangkan Mahathir Mohammad sebagai Perdana Menteri – sekalipun pada akhirnya pria 93 tahun itu belakangan juga terlihat kembali mengarah pada negara panda tersebut.

Pada akhirnya, lirik rapper DeJ Loaf di awal tulisan pun menjadi relevan. Tiongkok tampaknya tetap memperoleh winning streak tanpa perlu berat-berat memikirkan gelombang anti-Tiongkok di beberapa negara. Mungkin, pesta demokrasi tahun ini di Indonesia adalah perayaannya. Semoga masyarakat tetap diundang untuk menikmati hasilnya secara terstruktur, sistematis, dan masif. (A43)

PinterPolitik.com

“Dengan uang, kamu bisa membeli rumah, tetapi bukan tempat tinggal; dengan uang, kamu bisa membeli jam, tetapi bukan waktu; dengan uang, kamu bisa membeli posisi, tetapi bukan rasa hormat; dengan uang, kamu bisa membeli darah, tetapi bukan hidup.”

– Sudono Salim (1916-2012) –

[dropcap]B[/dropcap]agaimana bisa tokoh utama grup bisnis Salim tersebut dikaitkan dengan pergantian kepemimpinan organisasi internal negara Filipina? Tentu saja ada alasan yang kuat persoalan tersebut menjadi topik bahasan yang menarik, salah satu di antaranya adalah terkait semakin kuatnya bisnis Salim Group di negara yang kini dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte ini.

Rigoberto D. Tiglao, diplomat dan penulis asal Filipina dalam artikelnya di Manila Times menggambarkan bagaimana konglomerasi bisnis asal Indonesia itu melebarkan kekuasaannya di Filipina.

Mantan Duta Besar Filipina untuk Siprus dan Yunani pada era pemerintahan Presiden Gloria Macapagal Arroyo itu menyebut kekalahan Jose Cojuangco atas Victorio Vargas dalam pemilihan Presiden POC adalah lebih dari sekedar persoalan pergantian di pucuk jabatan komite olimpiade Filipina tersebut.

Untuk diketahui, Jose Cojuangco adalah adik dari Presiden ke-11 Filipina Corazon Aquino, dan paman dari Presiden ke-15 Filipina Benigno “Noynoy” Aquino. Artinya, Jose Cojuangco berdiri mewakili keluarga Aquino yang merupakan salah satu oligarki utama di Filipina. Kemenangan Vargas menandai berakhirnya kekuasaan keluarga Aquino di komite olimpiade Filipina setelah 13 tahun lamanya berkuasa di organisasi tersebut.

Tiglao menyebut kemenangan ini juga membersitkan fakta terkait posisi Salim Group di Filipina. Jika demikian, seperti apa sebetulnya hubungannya dengan Salim Group dan seperti apa kekuasaan grup bisnis yang didirikan oleh Sudono Salim itu di Filipina?

Digdaya Salim di Filipina

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998, Salim Group memang melakukan ekspansi bisnis ke Filipina. Seiring berjalannya waktu perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah grup bisnis tersebut mengalami perkembangan dan membuatnya menjadi salah satu grup bisnis besar.

Lalu, bagaimana nama Salim bisa ada dalam persoalan pergantian presiden POC? Nyatanya, Vargas adalah orang yang bekerja untuk Manuel V. Pangilinan (MVP). MVP adalah salah satu pebisnis besar di Filipina, yang nyatanya hampir semua perusahaannya dikuasai oleh Salim Group.

Vargas awalnya bekerja sebagai eksekutif Citibank Bangkok. Namun, pada tahun 2007 ia direkrut oleh MVP menjadi salah satu eksekutif di Philippine Long Distance Telephone (PLDT) – lagi-lagi perusahaan milik Salim.

Tiglao juga menuliskan bahwa atas kemenangan Vargas ini, MVP ditengarai akan mengucurkan dana sekitar 20 juta peso (Rp 5,2 miliar) kepada POC, mengingat lembaga independen itu hidup berdasarkan sumbangan. Keberadaan MVP ini jugalah yang membuat persoalan tersebut akhirnya berkaitan dengan Salim Group.

MVP tercatat menjabat sebagai CEO First Pacific Company Limited. Perusahaan yang didirikan dengan bantuan ayah Anthoni, Sudono Salim dengan total aset mencapai US$ 8,3 miliar dollar (Rp 114,2 triliun) itu mayoritas sahamnya – sekitar 45 persen – memang dikuasai oleh Salim Group.

Adapun Vargas juga dipercaya menjadi Presiden Maynilad Water Services – salah satu perusahaan lagi-lagi di bawah holding First Pacific Company. Pada titik ini, ada garis bisnis yang sangat jelas yang memperlihatkan hubungan antara Salim dengan pergantian pucuk pimpinan POC.

Bahkan, Anthoni Salim sudah disebut sebagai salah satu oligarki kuat di Filipina, walaupun sebagian masih menganggapnya sebagai “oligarki tersembunyi” karena berdiri di belakang MVP sebagai pengusaha lokal.

Dalam tulisannya yang lain, Tiglao menyebut pemasukan Salim Group melalui First Pacific Company dari Filipina antara 2000-2014 mencapai US$ 2,7 miliar (Rp 37,1 triliun). Jumlah ini lebih besar daripada pemasukan grup perusahaan tersebut dari Indonesia yang hanya mencapai US$ 1,4 miliar (Rp 19,2 triliun) dalam kurun waktu yang sama.

Salim juga menguasai beberapa perusahaan media, mulai dari 3 koran terbesar di Filipina, yakni Philippine Star, Philippine Daily Inquirer dan BusinessWorld, hingga stasiun TV dan radio terbesar ketiga di Filipina Channel 5. Ia juga menguasai 26 persen saham PLDT yang merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Filipina.

Salim juga menguasai Metro Pacific Investments yang merupakan perusahaan infrastruktur, sanitasi dan rumah sakit besar di Filipina, tentu saja di bawah bendera First Pacific. Terdapat 13 rumah sakit besar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Salim juga menguasai perusahaan listrik Manila Electric Company (Meralco), dan beberapa perusahaan infrastruktur yang membangun jalan tol dan lainnya. Kerajaan bisnis First Pacific juga menguasai sekitar 3 lusinan perusahaan lain. Jelas tergambar bagaimana berkuasanya Salim melalui perusahaan-perusahaannya tersebut.

Dengan total kekayaannya saat ini – di tahun 2017 berjumlah US$ 6,7 miliar – Salim yang di Indonesia ada di urutan ke-4 dalam daftar orang terkaya versi majalah Forbes, akan langsung menjadi orang terkaya nomor 2 di Filipina.

Dengan posisinya tersebut, secara politik, keberadaan Salim dan grup bisnisnya nyatanya kurang disukai oleh banyak pihak di Filipina, termasuk di hadapan Presiden Rodrigo Duterte. Apalagi status Salim sebagai Warga Negara Indonesia tentu membuat banyak pihak di Filipina memandanganya sebagai bagian dari entitas asing.

Terkait hubungan dengan Presiden Duterte, MVP misalnya pernah menyebut mantan Wali Kota Davao itu sebaiknya tidak mencampuri persoalan bisnis dan fokus mengurusi kenegaraan. Pernyataan tersebut dibalas oleh Duterte dengan menyebut MVP tidak lebihnya daripada “boneka” Salim Group – kata-kata yang seolah mewakili pandangan banyak pihak di internal negara tersebut.

Oligarki Bisnis dan Politik

Dengan kondisi yang demikian, jelas Salim memiliki posisi yang sangat kuat di Filipina. Persoalannya adalah ke arah mana ia akan melabuhkan dukungan politiknya. Dengan kondisi ekonomi politik Filipina saat ini, keberadaan Salim tentu bisa menentukan arah negara tersebut.

Sebagai catatan, Filipina adalah negara yang dikuasai oleh oligarki dengan kurang lebih 100 keluarga berkuasa. Keluarga-keluarga tersebut memiliki basis bisnis masing-masing dan menempatkan dinasti politiknya dalam lingkaran kekuasaan dan politik. Akibatnya, lingkaran kekuasaan oligarki menjadi sangat kuat di negara tersebut.

Keberadaan Salim Group tentu saja akan menjadi warna baru dalam politik domestik Filipina, namun sekaligus mendatangkan tanda tanya besar, akankah perusahaan tersebut ingin mengulangi masa jayanya ketika begitu berkuasa di Indonesia selama 32 tahun pemerintahan Soeharto dengan “berpihak” pada tokoh politik tertentu?

Atau ini hanya menjadi strategi bisnis lain mengingat semakin banyaknya pesaing di dalam negeri sendiri di Indonesia?

Yang jelas melalui First Pacific miliknya, Salim telah menciptakan kerajaan bisnis besar, bukan hanya untuk berkuasa di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara Asia Tenggara lain, mulai dari Filipina, Vietnam, Thailand, dan lain sebagainya. Menarik untuk ditunggu akan seperti apa kiprah selanjutnya dari grup bisnis yang “dituakan” di Indonesia ini. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]antan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso tegas tanpa kompromi melakukan pemberantasan Narkoba di Indonesia.

Bahkan, pria yang akrab disapa Buwas ini tak segan – segan untuk memberikan hukuman mati bagi para pengedar Narkoba.

Mungkin kita masih mengingat, Buwas pernah mengusulkan untuk adanya pengadaan lapas di pulau terluar di Indonesia dan adanya penggantian sipir dengan buaya. Karena, menurut Buwas, buaya tak bisa dikompromi dibandingkan dengan manusia.

Sebelumnya, Buwas juga pernah bilang kalau ada praktik pengkhianatan dari oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berkompromi dengan para mafia Narkoba.

BNN sudah capek – capek mengintai dan menangkapnya, eh saat dimasukkan ke dalam lapas malah semakin menjadi – jadi.

Namun, sayang sekali sampai akhir masa tugasnya Buwas tak lagi melihat idenya itu diakomodir oleh Pemerintah, ahhh syudaaaahhhlah.

Semua gara – gara kenapa? Ya karena usulan Buwas tak diindahkan. Coba kalau buaya yang jagain napi Narkoba, mana bisa dikompromi, ditelen iya dah weleeeeeh weleeeeeh.

Kalau Buwas menemukan adanya oknum lapas yang bekerjasama dengan pengedar Narkoba, Buwas tak mau mempidanakan. Ia ingin langsung menembaknya saja ditempat. Tuntas sudah! Kejam ga sih kelihatannya? Ahhhh syudahhlah.

Setidaknya pengedar Narkoba dan oknum lapas lebih jahat karena berniat untuk merusak generasi bangsa melalui Narkoba, hmmm.

Di tahun 2017 aja, ada 90 persen kasus yang melibatkan lapas, makanya Buwas sebel banget gak punya wewenang untuk pengelolaan lapas Narkoba. Sudah diajukan sih, cuma mandeg mulu di Pemerintah.

Katanya Pemerintah lagi mengkampanyekan “Indonesia Darurat Narkoba”, harusnya sih dengerin usulan Buwas, kalau engga berarti Pemerintahnya aja ga serius kan?

Langkah Buwas sebagai Kepala BNN ini mengingatkan kita pada Duterte, Presiden Filipina. Duterte kan dinilai sebagai pemimpin yang memiliki keseriusan dalam memerangi Narkoba, bahkan terlihat sangat kejam saat memusuhi para pengedar Narkoba. Tiada ampunlah pokoknya.

Tapi Buwas tak mau kalah, karena dari namanya aja Buwas, ia mengaku lebih buas dari dibandingkan dengan Presiden Filipina, Duterte. Weleeeeh weleeeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]B[/dropcap]eberapa waktu yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Wiranto, mengisahkan pengalamannya berkomunikasi dengan Rodrigo Duterte terkait pemberantasan narkoba. Agak tersirat namun pasti, Wiranto menyembulkan riak kebanggaan tersendiri ketika Duterte menyebut kebijakan ‘tembak matinya’ terinspirasi oleh operasi penembakan misterius atau Petrus yang digalakkan Soeharto pada 1983 – 1985. Wiranto barangkali teringat mentornya, Leonardus Benyamin Moerdani, yang memang menjadi ‘mastermind’ operasi Petrus tersebut.

Kembali pada Duterte. Presiden Filipina ini memang sama sekali tak mengingkari janji memerangi narkoba di Filipina. Baru setahun memimpin, ia sudah menelan korban sekaligus pengedar narkoba dengan jumlah lebih dari seribu jiwa. Walaupun seringkali ‘salah sasaran’, ternyata langkahnya ampuh meredam tingkat kejahatan di Filipina secara drastis.

Dalam perjalannya sebagai sang ‘punisher’, Duterte tentu bersinggungan dengan aksi pelanggaran HAM. Baik kelompok lokal maupun internasional, mencatat Duterte tak pernah memberikan perlindungan hukum kepada para pecandu, pengedar, dan juga bandar narkoba, namun menembakinya secara brutal lewat tangan militer dan kepolisian, Davao Death Squad (DDS). Padahal perlindungan terhadap tersangka merupakan hak dasar yang harus diterima.

Namun demikian, sikap ‘koboi’ Duterte dalam memerangi narkoba, ternyata memiliki kesamaan dengan Susi Pudjiastuti. Bukannya manusia yang ditembaki Susi, tetapi kapal pencuri ikan yang melarung di Indonesia. Namun begitu, apa perbedaan keduanya selain sama-sama bersikap ‘keras’?

Susi, Menteri Tak Pandang Bulu

Susi dan Duterte memang tak bisa disamakan begitu saja. Bahkan cenderung ‘ekstrim’ bila keduanya disandingkan, sebab Duterte berhadapan dengan nyawa manusia sementara Susi dengan kapal-kapal pencuri ikan. Namun keduanya memiliki keteguhan prinsip dan tak ambil pusing dengan pihak yang mengkritik cara kerja dan sikapnya.

Seperti Duterte, Susi juga pernah disentil oleh lembaga HAM atas kebijakan peledakan kapal. Natalius Pigai contohnya, pernah menyindir Susi, jika orang bodoh sekalipun bisa meledakan kapal. Susi dengan santai membalas meledakkan kapal tidaklah semudah yang dikira kebanyakan orang. “Kapal sebelum ditenggelamkan mesti ditangkap. Tidak ada kapal yang ditenggelamkan kalau tidak ada yang ditangkap,” ujarnya.

Dari sana Susi melanjutkan, bahwa bantuan satelit, informasi data, pasukan, dan kapal, sangat dibutuhkan, sebelum melakukan penangkapan kapal pencuri ikan. “Semua itu harus menteri dulu yang perintahkan. Kriteria jadi menteri juga pasti ada. Saya tidak tahu apakah orang bodoh itu bisa jadi menteri atau tidak,” tutupnya.

Penanganan pencurian ikan yang keras dan tegas memang menerbitkan sikap kapok dan jera kepada pelaku lainnya. Susi terbukti mampu meningkatkan stok ikan menjadi 12,5 juta ton, dari hanya 6,5 juta ton selama dua dekade belakangan. Angka impor Indonesia juga menurun sebesar 80 persen karena hasil tangkapan nelayan dan pengusaha kapal Indonesia meningkat setelah Susi melibas para pencuri ikan di perairan Indonesia.

Tentu saja prestasi Susi tak selalu disambut senyum berbagai pihak. Kebijakannya ini, malah menjadi hujan batu bagi para nelayan Filipina, terutama mereka yang bermukim di Gensan. Gensan adalah kota kecil di Pulau Mindanau, Filipina Selatan. Kota ini disebut-sebut sebagai ibu kota ikan tuna di Filipina.

Namun Gensan belakangan menemui benang kusut lantaran Susi menekan kebijakan larangan transshipment (alih muatan) di tengah laut dalam. Di sisi lain, Susi juga menggalakkan perang terhadap pencurian ikan ilegal. Ia menenggelamkan beberapa kapal berbendera Filipina – di antara kapal asing lain – yang masuk perairan Indonesia. Inilah yang membuat ciut nelayan Filipina. Setahun pemberlakuan kebijakan Susi itu, hasil tangkapan tuna di Gensan menurun drastis.

Kekalutan yang terjadi sepanjang 2015 – 2016 di Gensan, sampai melahirkan sentimen terhadap sesuatu hal yang berbau Indonesia. Bahkan seorang perwira TNI dari tim pemantau perdamaian di Mindanau – pusat gerakan bersenjata dari kelompok-kelompok muslim Filipina Selatan – yang ditempatkan di Gensan, harus mencopot lencana bendera Indonesia pada seragamnya. Ia berkata risih saat pergi berkeliling kota selalu penuh sinis dan benci oleh masyarakat Gensan.

Hanya pada masa kepemimpinan Susi lah, nelayan dari negeri seberang menyimpan dendam dan rasa sakit hati karena kebijakan dan ‘keras’nya sikap sang menteri memerangi para pencuri ikan di perairan negeri.

Susi dan Duterte Tak Peduli

Menggeliatnya sentimen negatif masyarakat Gensan terhadap Indonesia, ternyata tak pula dihiraukan Susi. “Kami enggak peduli apakah Gensan lesu. Yang penting, mereka tidak nyolong ikan kita. Itu kita cari tahu, nyolong lagi enggak? Transshipment (alih muat) di tengah laut lagi enggak? Tapi kami enggak peduli di Gensan lagi terjadi apa. Bukan urusan kami,” kilah Susi saat diwawancara langsung oleh Tirto.

Bagi Susi yang terpenting mampu melumpuhkan penangkap ikan ilegal. “Hajar langsung! Pidanakan ya pidanakan. Kalau perlu pemiliknya penjarakan” gertaknya.

Hampir selaras dengan Susi, bagi Duterte HAM tidaklah penting jika dibandingkan dengan keselamatan generasi muda dari bahaya narkoba. “Saya tidak peduli apa yang orang-orang katakan soal HAM. Saya memiliki tugas untuk menyelamatkan generasi. Jika menyangkut HAM saya tidak peduli,” ujar Duterte.

Duterte dan Susi boleh saja sama-sama memiliki sikap tegas, keras, dan mantap ketika memerangi ‘musuhnya’ masing-masing. Namun, ketidakpedulian Duterte terhadap banyaknya korban meninggal akibat aksi ‘tembak di tempat’ dan salah tangkap, menutup mata bahwa yang dilakukannya bukanlah usaha melindungi generasi dari bahaya narkoba, melainkan sebuah tindak kejahatan besar yang disponsori negara.

Ironisnya, Duterte mengakui bahwa memang ada pelanggaran prosedur pemburuan pengedar dan pemakai narkoba. Sebanyak 30 persen dari 2000 korban persekusi yang dilakukan DDS, tim militer yang menembak para pengedar dan pecandu narkoba,  adalah korban salah sasaran dan mayoritas berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Menurunnya angka kejahatan di Filipina, mengiringi efek negatif akan ketakutan menjadi korban tembak brutal DDS selanjutnya yang telah menyebar ke penjuru negeri.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Hukum Internasional bahkan sudah mengutuk keras kebijakan Duterte. Menanggapi kritik PBB, Duterte malah balik mengancam Filipina keluar dari organisasi tersebut atas alasan harga diri. Tetapi tentu saja Duterte tak sanggup, karena interaksi dunia internasional sungguh diperlukan demi menjaga kondisi perekonomian Filipina.

Sebaliknya, Susi malah mendapat penghargaan dari PBB sebagai pembicara dalam World Ocean Day 2017 dan penghargaan tertinggi maritim Peter Benchley Ocean Awards dalam kategori kepemimpinan atas aksi ‘koboi’-nya meledakkan dan menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.

Dengan demikian, kesamaan Duterte dan Susi memang hanya terletak pada karakter ‘keras’ dan tanpa ampun kepada ‘musuh-musuhnya’. Namun bedanya, Susi jauh lebih mengerti seluk beluk kondisi politik, sosial, budaya, dan ekonomi perairan Indonesia.Berhadapan dengan laut serta berbagai elemen-elemennya sungguh tak sederhana. Sementara karakter ceplas-ceplos dan anti-elit Duterte tak diiringi dengan pemahaman akan kompleksitas dan kerumitan politik serta bisnis peredaran narkoba yang terjadi, sehingga kebijakan ‘tembak di tempat’ seolah menjadi jalan pintas sederhana yang dianggap mampu melenyapkan narkoba serta melindungi generasi muda Filipina. (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com

“Anda bisa katakan, ISIS sudah berada di sini.”

[dropcap size=big]P[/dropcap]residen Filipina Rodrigo Duterte menyatakannya dengan tegas, saat menetapkan darurat militer di Pulau Mindanao. Sejak Selasa (23/5) terjadi bentrokan sengit di salah satu kotanya, Marawi, antara Tentara Filipina dengan kelompok militan Maute yang terkait dengan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dalam baku tembak itu, kota berpenduduk 200 ribu jiwa dan mayoritas beragama Islam ini, ratusan tentara dan penduduk dilaporkan tewas.

Militan Maute dilaporkan mengambil alih sejumlah gedung dan membakar gereja, sekolah, serta rumah tahanan setempat. Kelompok yang melakukan pun bukan hanya pemberontak asal Filipina saja, tapi juga milisi-milisi asing yang berniat mendirikan provinsi ISIS di Mindanao. “Mereka ingin menjadikan Mindanao bagian dari kekhalifahan,” kata Jose Calida dari Biro Keadilan di Kementerian Kehakiman Filipina, Jumat (26/5).

Pak @jokowi TLG CABUT STS WNI MRK
Anggota ISIS dari Indonesia & Malaysia bikin rusuh di Filipina Selatan pic.twitter.com/arXokYI331

— Ary Prasetyo (@Aryprasetyo85) May 27, 2017

Menyikapi pertempuran di negara tetangga ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan kalau ada indikasi bahwa Marawi dijadikan lokasi konvergensi ISIS. “Mereka melakukan konvergensi, mengundang para warga negara yang ingin direkrut (baiat) menjadi anggota ISIS (di Marawi),” jelasnya di Kantor Kemenko Polhukam, di hari yang sama.

Wiranto menjelaskan, Marawi dianggap sebagai basis operasi baru yang strategis oleh ISIS sejak mereka mulai dipukul mundur di Suriah. Oleh karena itu, untuk kawasan Asia Tenggara, Mindanao dijadikan pusat penggalangan kekuatan. ISIS pun tidak membatasi perekrutan pada warga negara tertentu, tapi membuka lebar perekrutan di Marawi sehingga warga dari Indonesia, Australia, Rusia, hingga Tiongkok, yang tertarik menjadi anggota ISIS, berkumpul di sana (konvergensi).

“Semua diundang bergabung untuk dilatih bersama, perang bersama, dengan ideologi yang sama. Tatkala basis mereka dihancurkan, mereka melakukan divergensi, menyebar kombatan mereka ke negara asal untuk membangun basis baru,” terang Wiranto. Untuk mengatasinya, ia telah bekerjasama dengan Australia untuk melawan rencana tersebut. “Kami juga mengajak Selandia Baru dan Brunei untuk sama-sama fokus menanggulangi teroris yang berbasis di Filipina Selatan.”

Dukungan Bagi Filipina

“Kami mendukung sepenuhnya upaya Filipina untuk terus menggempur ISIS sebelum mereka menjadi semakin besar.”

Tekad Wiranto untuk mendukung upaya Filipina melawan ISIS, kembali disampaikan Minggu (28/5). Ia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang namun waspada menghadapi persoalan ini, “Sudah kita waspadai, jadi jangan terlalu khawatir kalau masalah itu. Kita juga sudah punya komitmen dengan pemerintah Filipina untuk masalah kerjasama,” katanya.

Kerjasama tersebut berupa patroli Maritim dan memperkuat patroli-patroli di wilayah perbatasan. “Tujuannya untuk menjaga, jangan sampai ada kelolosan dari daerah Filipina ke Indonesia,” tambah Wiranto. Selain itu, ia juga telah berkomunikasi dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Sehingga, saat ini Indonesia telah siap siaga mengantisipasi kemungkinan ISIS masuk ke Indonesia.

Panglima TNI Akan Tumpas Para Eksodus ISIS Filipina Ke Indonesia https://t.co/tA7acpckQD pic.twitter.com/HP1yL5TdiH

— METRO TV (@Metro_TV) May 29, 2017

“Saya tadi sudah menanyakan ke Panglima TNI. Mereka menyatakan bahwa mereka juga sudah memperkuat posisi itu. Sehingga tidak ada kelolosan dari Filipina ke Indonesia,” lanjutnya lagi. Wiranto juga telah melakukan berbagai upaya untuk bekerjasama dengan Arab Saudi dan Rusia dalam memperkuat pemberantasan terorisme.

“Kan saya baru pulang dari Riyadh, Arab Saudi dan Rusia ya. Di kedua negara itu, saya berbicara atas nama Indonesia. Kebetulan, kita melakukan kerjasama yang mempererat dan memperkuat dalam melawan terorisme. Sekali lagi, terorisme sudah kita anggap sebagai musuh bersama. Di semua negara mengatakan teroris musuh bersama,” jelasnya.

Oleh karena itu, Wiranto menyebut kerjasama menjadi poin yang amat penting. Karena melalui kerjasama, maka upaya tukar menukar informasi dan pemahaman menangani terorisme bisa menjadi lebih baik. “Dan tidak hanya itu, kita juga bekerjasama untuk memotong jalur-jalur distrik mereka. Bahkan, sekarang ini sudah kita sepakati bank data untuk terorisme seluruh dunia. Sehingga nanti akan ada suatu peta anatomi terorisme di dunia ini seperti apa dan mempermudah untuk membasmi mereka.”

Milisi ISIS Indonesia Bergabung

“Apa yang terjadi di Mindanao bukan lagi pemberontakan oleh warga Filipina. Peristiwa itu sudah berubah menjadi invasi orang-orang asing.”

Sekali lagi, Jase Calida menyatakan kalau perang mereka kali ini bukan hanya perang warga Filipina semata. Menurutnya, diantara militan tersebut juga terdapat warga Malaysia, Indonesia, dan Singapura, serta orang asing lainnya yang bergabung dengan kelompok Maute yang menyerang kota Marawi. Sementara itu, juru bicara militer Filipina Brigadir Jenderal Rastituto Padilla mengatakan enam anggota kelompok militan asal Indonesia tewas dalam pertempuran di Marawi, Jumat ini.

Berdasarkan informasi dari seorang petugas, militan Maute dikabarkan memang memiliki hubungan dekat dengan militan Indonesia. “Satu dari pendiri kelompok Maute, Omarkhayam, menikah dengan seorang perempuan dari Indonesia yang ia temui saat belajar di Mesir,” katanya. Menurut informasi, perempuan tersebut merupakan putri dari seorang ulama di Indonesia.

Disebutkan pula bahwa kakak beradik pendiri kelompok Maute, Omarkhayam dan Abdullah Maute, pernah memiliki hubungan dengan dua militan berbahaya dari Indonesia dan Malaysia. Keduanya adalah Ustadz Sanusi dari Indonesia dan Zulkifli bin Hir (Marwan) dari Malaysia, yang masing-masing tewas oleh pasukan keamanan Filipina pada 2012 dan 2015 lalu.

11. Sebagian Milisi ISIS di Marawi sebagian berasal dari Indonesia https://t.co/VjWI5UUlON

— Joxzin Jogja (@joxzin_jogja) May 29, 2017

Menurut Calida, para militansi tersebut membunuh orang-orang tak bersalah, bahkan perempuan dan anak-anak. “Orang yang mereka anggap sebagai kafir, entah Kristen atau Muslim, juga menjadi sasaran,” katanya. “Apa yang mengkhawatirkan adalah bahwa ISIS telah meradikalisasi sejumlah pemuda Muslim Filipina,” tambahnya lagi. Sebelumnya, Komando Mindanao Barat (Wesmincom) Filipina mengumumkan, setidaknya ada 31 milisi kelompok Maute yang terkait dengan ISIS terbunuh di Kota Marawi.

Pertempuran pecah hari Selasa (23/05) setelah militer Filipina menggerebek satu rumah yang diyakini sebagai tempat persembunyian komandan kelompok Abu Sayyaf dan pemimpin kelompok yang bersimpati dengan kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS), Isnilon Hapilon.

Pemerintah Filipina mengatakan, krisis ini sangat sulit diatasi karena milisi menempatkan bom di jalan-jalan dan menyandera beberapa orang. Milisi juga berada di bagian kota yang lebih tinggi, membuat mereka bisa memperlambat atau menghentikan serangan tentara pemerintah. Seiring semakin sengitnya pertempuran antara tentara dan kaum militan, ribuan warga Marawi berusaha menyelamatkan diri ke kota-kota lain yang terdekat.

(Berbagai sumber/R24)