PinterPolitik.com

Proses penegakan hukum yang melibatkan Rizieq Shihab memasuki babak baru. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memiliki kewenangan relatif, menggelar persidangan perdana secara virtual.

Rizieq Shihab menghadapi tiga tuntutan kasus sekaligus. Yang pertama adalah kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan, Jakarta dengan nomor perkara 221/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim.

Kasus kedua adalah kerumunan di Megamendung, Bogor dengan nomor perkara 226/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim. Sedangkan kasus yang ketiga terkait swab tes palsu di RS UMMI dengan nomor perkara 225/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim.

Untuk mengurangi potensi penyebaran virus Covid-19, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Hal ini dibuat agar proses persidangan tetap berjalan walaupun di masa pandemi.

Pada sidang perdana, Rizieq Shihab meminta agar dirinya dihadirkan di dalam persidangan secara langsung dan tidak mau menjalankan persidangan virtual. Rizieq menganggap persidangan secara virtual akan merugikan dirinya.

Terkait hal tersebut, Asfinawati selaku Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan terdapat sejumlah kelemahan dalam menjalankan peradilan virtual, misalnya komunikasi pernyataan keberatan yang tidak direspons. Selain itu ada juga permasalahan infrastruktur dan fasilitas yang tidak setara di berbagai wilayah di Indonesia.

Kemudian pada sidang kedua, persidangan tetap dilaksanakan secara virtual. Dalam proses persidangan tersebut Rizieq Shihab bersama kuasa hukumnya tetap menolak persidangan virtual dan melakukan walkout dari ruang sidang. Ia meminta dirinya untuk dihadirkan di PN Jakarta Timur.

Namun, permintaan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Hal ini dikarenakan apabila terdakwa dihadirkan di pengadilan, maka akan ada potensi memancing kerumunan massa, mengingat Rizieq Shihab memiliki banyaknya simpatisan.

Lalu, pada persidangan ketiga dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi, pihak Rizieq Shihab kembali mengajukan keberatan atas sidang virtual. Pada akhirnya di kesempatan berikutnya hakim mengabulkan permohonan Rizieq Shihab untuk dihadirkan di persidangan.

Atas walkout Rizieq Shihab dan kuasa hukumnya pada saat persidangan, apakah akan ada dampak positif atau negatif bagi Rizieq Shihab?

Walkout Rizieq Shihab, Contempt of Court?

Aksi Walkout dan protes yang dilakukan oleh Rizieq Shihab bersama dengan kuasa hukumnya pada saat persidangan, dinilai oleh Luhut Pangaribuan selaku Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia, sebagai perbuatan Contempt of Court (penghinaan terhadap lembaga peradilan) selama unsurnya terpenuhi.

Menurut Black’s Law Dictionary, Contempt of Court adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya.

Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.

Dalam sejarahnya, terminologi Contempt of Court diperkenalkan pada common law system di abad pertengahan yang berkorelasi dengan bentuk kerajaan Inggris, di mana raja-raja memerintah dengan hak seperti Tuhan.

Di Indonesia sendiri, Contempt of Court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan pertama kali diatur di dalam butir keempat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Advokat Adnan Buyung Nasution merupakan kasus pertama di Indonesia yang dianggap melakukan perbuatan merendahkan martabat pengadilan pada tahun 1986.

Di negara lain, kasus penghinaan terhadap peradilan juga pernah terjadi di dalam kasus yang dikenal dengan persidangan Chicago 7, di mana pengacara William Kunstler didakwa atas 24 perilaku menghina pengadilan. Dan kisahnya tersebut dijadikan film dengan judul “The Trial of The Chicago 7”.

Dengan perilaku yang dilakukan oleh Rizieq Shihab dan kuasa hukumnya, tidak menutup kemungkinan akan memenuhi unsur tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan dan nantinya akan berdampak buruk bagi Rizieq Shihab sendiri.

Hak Kebebasan Hakim Dalam Membuat Putusan

Dikabulkannya persidangan offline kasus yang melibatkan Rizieq Shihab, hal ini dikhawatirkan timbulnya kerumunan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang akan dilakukan oleh simpatisan Rizieq Shihab.

Selain akan menimbulkan kluster baru penyebaran Covid-19, aksi demonstrasi juga akan mempengaruhi independensi jalannya proses persidangan Rizieq Shihab.

Tekanan publik terhadap suatu kasus juga pernah terjadi pada kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Kala itu, tekanan masyarakat yang hadir di sekitar Pengadilan dinilai mempengaruhi hasil putusan hakim.

Direktur Eksekutif Lembaga Analisi Politik Indonesia Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan di sekitar pengadilan selama berjalannya suatu proses peradilan merupakan bentuk intervensi politik terhadap independensi lembaga hukum.

Pasalnya, aksi unjuk rasa yang berulang-ulang di wilayah pengadilan berpotensi mempengaruhi pengadilan secara psikologis, sehingga menjadi gerakan politik untuk menekan pengadilan mengikuti keinginan pedemo.

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas telah diatur di dalam pasal 24 UUD 1945. Maka dari itu, hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi berkewajiban menjaga independesi peradilan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Lalu Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Pengawasan dan kewenangan debagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”.

Dalam kasus Ahok misalnya, hakim memutuskan vonis Ultra Petita terhadap Ahok. Jaksa Penuntut Umum menuntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Sementara Hakim memvonis Ahok 2 tahun penjara. Beberapa praktisi hukum menganggap putusan yang lebih berat dari tuntutan itu terjadi karena adanya tekanan psikologis dari masyarakat.

Walaupun dapat mempengaruhi independensi peradilan dalam proses penegakan hukum, aksi demonstrasi di lingkungan pengadilan juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Jadi hal ini akan digunakan oleh pihak Rizieq Shihab sebagai strategi untuk memenangi persidangan yang saat ini. Dengan status Rizieq sebagai pentolan Front Pembela Islam (FPI), pada persidangan berikutnya dapat dipastikan lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan dipadati oleh massa simpatisan dari Rizieq Shihab

Lalu akan seperti apakah kelanjutan persidangan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Akankah strategi tersebut menguntungkan Rizieq Shihab atau justru sebaliknya? Menarik kita tunggu kelanjutannya.

Tulisan milik Falis Aga Triatama, Praktisi Hukum di Winrow Veritas Law Firm.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Tinggal menghitung pekan bagi Amerika Serikat (AS) untuk secara resmi memiliki kepala negara baru. Pada 20 Januari 2021 mendatang atau saat pelantikannya, Joe Biden akan ditasbihkan menjadi presiden tertua dalam sejarah AS.

Meski begitu, selama kampanyenya Biden dinilai masih memperagakan performa fisik dan kemampuan narasi politik yang cukup baik meski secara usia mulai memasuki periode senja.

Dalam sebuah kesempatan wawancara bersama The New York Times, Biden menyebut bahwa dirinya masih memiliki kapabilitas kognitif dan energi yang mumpuni untuk memimpin rakyat AS.

Di tanah air, determinasi yang ditunjukkan Biden itu tampaknya mengilhami sosok yang juga telah cukup senior di kancah politik nasional, Amien Rais. Sebagai salah satu tokoh prominen dan legenda hidup reformasi, Amien masih kerap menunjukkan eksistensinya dalam isu-isu politik kekinian.

Setelah terkesan terdepak secara halus dari PAN – partai yang notabene didirikannya sendiri – Amien tak lantas redup dan bahkan mendirikan kendaraan politik baru bernama Partai Ummat.

Tak cukup dengan langkah itu, Amien juga masih aktif bersuara dan bahkan turut bermanuver dalam dinamika politik dan pemerintahan saat ini. Yang teranyar, dalam satu hari kemarin, dirinya bahkan melakukan dua manuver sekaligus.

Pada sebuah pernyataan pers di salah satu bilangan Jakarta Pusat, Amien meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak lagi melakukan politik yang memecah belah bangsa.

Amien pun lantas mengajukan tawaran yang agaknya cukup tendensius kepada eks Gubernur DKI Jakarta itu, yakni untuk mundur dari jabatannya atau melakukan rekonstruksi ulang negara.

Sebelumnya, di hari yang sama, politisi kawakan tanah air itu menyambangi Bareskrim Mabes Polri. Amien datang untuk menyerahkan surat kepada Kapolri Jenderal Idham Azis yang berisi pernyataan kesiapan dirinya menjadi penjamin penangguhan penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Baca juga: Tanpa Amien Rais, Kuatkah PAN?

Menariknya, langkah maupun manuver politik Amien itu secara kasat mata tampak kurang memiliki signifikansi yang begitu besar.

Kecenderungan tersebut agaknya tepat jika merefleksikan pernyataan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, yang menyebut bahwa karier politik Amien cenderung meredup beberapa tahun terakhir.

Lantas pertanyaannya, mengapa Amien Rais masih kerap berinisiatif atau bersikukuh untuk terus aktif bermanuver secara politik saat ini?

Pertarungan Pamungkas Amien?

Untuk melihat latar belakang manuver Amien Rais pada sejumlah isu politik belakangan ini, menganalisa ambisi apa yang kiranya dimiliki generasi pertama cendekiawan Muslim Indonesia dari Universitas Chicago itu dapat menjadi pintu masuk yang tepat.

Dalam A Theory of Political Ambition: Career Choices and the Role of Structural Incentives, Gordon S. Black menjabarkan teori ambisi politik dengan mengutip seorang profesor ilmu politik di Michigan State University, Joseph A. Schlesinger. Menurutnya, asumsi utama teori ambisi politik adalah bahwa perilaku seorang politisi merupakan respons atas tujuan politik yang ingin dicapainya.

Pada konteks ini, motif dan hasrat seorang politisi dibentuk oleh opportunity structure atau ketersediaan peluang politik struktural. Yang mana ihwal itu terdiri dari relevansi atas situasi politik yang sedang terjadi serta kalkulasi politik yang diestimasi.

Bagi Amien Rais, ketersediaan peluang politik struktural untuknya saat ini agaknya sedikit banyak membentuk ambisi politik pribadinya. Pertama jika dilihat dari segi situasi politik yang terjadi saat ini, Amien yang kerap terlihat melantunkan kritik kepada Presiden Jokowi tampak berbanding lurus dengan sikapnya saat bermanuver di saat Orde Baru (Orba).

Karakteristik pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sendiri memang acapkali disebut identik dengan era Soeharto, persis seperti apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti.

Presiden Jokowi dinilai mengakumulasi kekuasaan pada satu tangan, yang tercermin dari dukungan mayoritas di DPR.  Selain itu, Ray melihat similaritas tipikal yaitu dari aspek stabilitas politik dalam penegakan hukum yang disebut terlalu mudah melakukan penangkapan dan kriminalisasi.

Hal yang serupa mungkin saja dilihat Amien Rais sebagai kesamaan struktural yang kemudian berkontribusi membentuk ambisi politiknya kini.

Baca juga: Menguak Logo Ummat ala Amien Rais

“Melawan” Soeharto sendiri adalah manuver yang membuat kiprah politik Amien berkibar. Sepak terjangnya dimulai saat dirinya beranjak dari kampus sepulang dari AS dan berkelana untuk bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Muhammadiyah, serta beberapa organisasi lainnya.

Pemikiran kritisnya kemudian semakin terlihat memasuki dekade 90-an jelang berakhirnya rezim Orba. Dan dapat ditebak, sikapnya itu kemudian membuatnya terpental dari jabatan ketua Dewan Pakar ICMI.

Sebagai sosok yang juga erat dengan nilai Islamis, paradigma politik Amien juga tak dapat dilepaskan dari aspek religiusitas. Melihat betapa kuatnya Orba dengan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme)-nya, perjuangan politik Amien kala itu disebut menekankan pada desakralisasi lembaga kepresidenan, dengan mengedepankan pendekatan nasionalis-Islamis yang demokratis.

Hasilnya cukup positif bagi Amien. Manuvernya dinilai berkontribusi menumbangkan Soeharto sekaligus membuat karier politiknya melejit saat mulai masuk ke dalam sistem.

Gagasan Amien dinilai juga memberikan pengaruh yang besar di blantika politik nasional dan stabilitas negara. Salah satunya dengan membentuk Poros Tengah saat persaingan politik nasional memanas untuk memperebutkan kursi kepresidenan setelah BJ Habibie.

Julukan King Maker juga sempat direngkuh ketika merujuk pada besarnya peran Amien dalam menentukan jabatan presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan Sidang Istimewa tahun 2001, sebelum kemudian kiprahnya meredup pasca Pilpres 2004.

Oleh karena ketersediaan politik struktural berdasarkan aspek historis itulah yang mungkin membuat Amien Rais saat ini kembali berambisi dalam tahap mencari relevansi bagi dirinya di kancah politik nasional.

Entah sebagai seorang King Maker, konseptor, atau kembali ke dalam sistem, yang jelas perjuangan dan manuvuer Amien bukan tidak mungkin merupakan sebuah one last fight atau pertarungan pamungkas, sebagaimana Toru Takahashi menggambarkan manuver politisi senior Malaysia, Mahathir Mohamad di kancah persaingan politik negeri Jiran.

Namun demikian, dengan manuver yang telah terlihat sejauh ini, apakah Amien Rais dapat mengulangi kesuksesannya di masa lalu?

Moderasi, Tantangan Berat Amien?

Biden, Mahathir, dan Amien Rais, merupakan deretan politisi yang memiliki kesamaan dalam hal senioritas. Ihwal yang di satu sisi dapat menjadi keuntungan, namun di saat yang sama dapat menjadi bumerang bagi yang tak dapat mengelolanya dengan baik.

Hal itu disoroti Jeffrey Beneker dalam Should an old man engage in politics?. Diskursus tentang usia politisi memang sensitif dan bersifat personal, namun bukanlah hal baru. Plutarch atau Plutrkhos seorang filsuf Yunani yang hidup pada masa puncak kekaisaran Romawi, bergulat dengan masalah yang sama hampir dua ribu tahun yang lalu.

Pada intinya Plutarch tetap melihat politisi yang lebih tua tetap pantas terlibat dalam politik karena dinilai memiliki pengalaman dan urgensi moral yang lebih baik.

Kendati begitu, Beneker melihat ada situasi yang menjadikan old politician menjadi tak relevan di ranah politik kontemporer. Pertama, terkait dengan campur tangan yang terlalu intensif yang seolah ingin mendominasi. Kedua, mengenai kurangnya sensibilitas untuk memoderasi perspektif dan sikap terhadap isu politik yang tengah berkembang.

Fokus dari Beneker inilah yang kiranya menjadi tantangan besar bagi Amien Rais dalam upaya mencari ruang dan relevansi politik bagi dirinya sendiri.

Saat bergabung dengan tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu, Amien tampak mencerminkan peningkatan level konservatisme. Ihwal yang ternyata bertahan hingga kini dan terlihat dari bagaimana reaksinya mulai dari pendirian Partai Ummat hingga sokongan moral terhadap HRS.

Perkara yang mungkin dapat membuat ketokohan dan karismanya stagnan, atau bahkan kontraproduktif, jika dibandingkan tokoh-tokoh beraliran serupa yang lebih segar dan tampak lebih cekatan bermanuver dibandingkan Amien.

Padahal, jika memang ambisinya ialah satu tempat di hati publik secara politik, akan lebih menguntungkan kiranya jika Amien eksis dengan strategi yang lebih inklusif dan moderat. Apalagi track record Amien juga identik dengan hal itu saat reformasi.

Namun demikian, ambisi di balik manuver Amien Rais di atas masih sebatas analisa semata. Tak ada yang keliru dari langkah Amien selama tetap bertujuan membawa perubahan lebih baik bagi bangsa tanpa bertendensi eksklusivitas aliran tertentu.

Oleh karenanya, akan sangat menarik melihat dinamika politik yang terjadi dari manuver politik Amien Rais ke depannya. (J61)

Baca juga: Amien Rais Sudah Selesai?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Khalayak tampak tersentak hebat saat sebuah kabar yang cukup mengejutkan hadir pasca konferensi pers di Polda Metro Jaya kemarin. Disebutkan bahwa aparat keamanan terlibat insiden bersenjata dengan orang-orang yang disebut merupakan pengawal atau simpatisan Habib Rizieq Shihab (HRS) di ruas tol Jakarta-Cikampek.

Hal yang membuatnya menjadi buah bibir dan perdebatan hingga detik ini ialah, terdapat enam orang tewas sebagai hasil dari insiden itu, yang semuanya merupakan pengawal atau simpatisan sang Imam Besar Front Pembela Islam (FPI).

Peristiwa ini bahkan secepat kilat dan serempak menghiasi pemberitaan media mancanegara terkemuka.

Walaupun pihak kepolisian telah menyampaikan latar belakang dan kronologi kejadian, perdebatan di publik tak dapat terbendung ketika sejumlah pihak cukup menyayangkan timbulnya korban jiwa dari peristiwa tersebut.

Indonesian Police Watch (IPW) misalnya, menyatakan bahwa ada tujuh kejanggalan pada insiden itu, mulai dari dipertanyakannya peran intel atas eksistensi senjata hingga SOP yang digunakan aparat.

Selain itu, dikarenakan terdapat sejumlah versi yang berbeda dari kedua pihak yang terlibat insiden, IPW, Komnas HAM, Komisi III DPR, hingga Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), ramai-ramai bersuara dan mendesak dibentuknya sebuah tim independen untuk mengusut peristiwa tersebut.

Di luar itu, terdapat pula sejumlah pihak yang berdiri di salah satu versi atau pun menentukan sikap dalam kasus ini. Seperti yang ditunjukkan oleh politisi kawakan Gerindra, Fadli Zon. Melalui media sosial pribadinya, Fadli dengan tegas bersikap bahwa keenam orang yang tewas tersebut diperlakukan dengan keji.

Sebelumnya, Fadli sendiri memang telah menunjukkan arah sikapnya dengan cuitan awal yang menyebut bahwa keenam orang yang meregang nyawa itu sebagai mereka yang berjuang di jalan kebenaran.

Namun, tendensi keberpihakan Fadli seolah sangat berani ketika mengacu pada rilis resmi aparat yang berwenang, maupun investigasi lanjutan yang masih dalam tahap “desakan”.

Lantas, mengapa Fadli Zon mengambil sikap yang begitu tegas dan berani pada persoalan yang cukup sensitif ini?

Upaya Rekonsiliasi?

Dalam konteks politik, sikap Fadli Zon dalam merespons kasus terbaru FPI dan aparat, tidak menutup kemungkinan merupakan sebuah manuver tersendiri. Akan tetapi manuver tersebut agaknya bukan manuver biasa, ketika isu yang mengemuka memang cukup sensitif dengan tensi ketegangan yang berkembang sesungguhnya cukup tinggi.

Setelah muncul versi berbeda dari dua kutub yang terlibat dalam kasus ini, salah satu pihak – yakni kubu HRS, FPI, dan mereka yang bersimpati kepadanya – tampaknya juga merasakan diperlakukan kurang adil.

Dari sudut pandang yang diambil Fadli, bisa jadi Anggota Komisi I DPR RI itu mengadopsi signifikansi keadilan atau justice yang dikemukakan oleh Socrates. Justice sendiri dibahas Socrates dalam hal dimensi politik maupun dimensi individu atau jiwa individu.

Berangkat dari signifikansi yang esensial bahwa eksistensinya berada di level tertinggi pemenuhan kebutuhan alamiah manusia, justice atau keadilan dikatakan menjelma menjadi tujuan politik yang worth atau pantas untuk diperjuangkan dan memiliki nilainya sendiri.

Ini terbukti dari begitu aktifnya Fadli di beranda Twitter-nya dalam menyikapi kasus ini, serta juga dalam hal membangun narasi yang cenderung “membela” kubu FPI yang dinilai kehilangan simpatisannya.

Mengedepankan tuntutan keadilan maupun sikap empati serta afeksi sendiri sepertinya memang menjadi penting untuk dikedepankan dalam bereaksi atas kasus sensitif ini.

Meskipun tentu tetap harus diiringi dengan kehati-hatian atas potensi keberpihakan yang kurang tepat, di satu sisi sikap tersebut dinilai vital demi tetap menjaga ketegangan yang ada tak meledak menjadi tendensi konfliktual yang terbuka.

Dan pada dimensi berbeda, sekali lagi, Fadli Zon mungkin saja juga ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang contrarian sejati. Contrarianism atau kontrarianisme sendiri merupakan salah satu bentuk ekspresi dalam menghadapi hegemoni yang “mencekik”, di mana narasinya dapat terus memelihara visi dan membuka cakrawala baru.

Praktik-praktik kontrarian dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya sikap oposisi, perlawanan, perbedaan pendapat, non-kooperatif, kontestasi, subversi, hingga sabotase. Selain itu, dapat dipraktikkan dari dalam sistem, dari marginnya, atau dari posisi eksternal. Saat ini, kontrarianisme juga dipersenjatai sebagai strategi retoris oleh gerakan politik yang berusaha untuk mengkonsolidasikan atau meradikalisasi struktur politik maupun kekuasaan yang ada.

Kendati memang mustahil untuk berada dalam tahap seperti sabotase atau subversi, karakteristik tersebut tampaknya memang relevan untuk menggambarkan berbagai sikap Fadli Zon selama ini yang dengan kontrarianismenya, tak jarang dikatakan menjadi aktor utama dalam tendensi politik dua kaki Gerindra sebagai koalisi pemerintah.

Ketika berbicara politik, sikap Fadli atas kasus tersebut agaknya tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai politisi, di mana kemungkinan adanya kepentingan politik tertentu juga patut diperhitungkan.

Setelah bergabung dengan pemerintah, Gerindra dan Prabowo Subianto tampak memiliki kesenjangan yang cukup lebar dengan kalangan konservatif Islam. Bahkan sampai sekarang masih ada kesan bahwa kelompok seperti FPI dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 kecewa berat dengan keputusan Prabowo dan Gerindra yang bergabung dengan pemerintah.

Hal ini tercermin misalnya dari pernyataan Ketua PA 212 Slamet Ma’arif yang di tengah ramainya proyeksi Prabowo dalam bursa Capres 2024, yang justru menyebut eks Pangkostrad itu sudah “selesai”.

John McBeth dalam The Shape of Things to Come in Indonesia, melihat bahwa gelagat kekecewaan koalisi konservatif Islam, yakni PA 212, bahkan sudah hadir ketika Prabowo dan Presiden Jokowi melangsungkan pertemuan di MRT.

Dan sikap berani Fadli Zon bisa jadi merupakan salah satu upaya secara gradual untuk kembali merangkul kelompok itu secara politik, setelah sebelumnya juga sowan dengan HRS di Petamburan sepulangnya dari Arab Saudi.

Kendati begitu, sikap dan manuver Fadli Zon sepertinya memiliki risiko tersendiri yang cukup besar dan mungkin tak disadari sepenuhnya. Benarkah demikian?

Dibayangi Blunder Ratna Sarumpaet?

Dalam insiden berdarah kemarin, tampak ada satu celah tersendiri dari sikap yang cenderung menunjukkan keberpihakan Fadli Zon. Celah tersebut ialah mengenai probabilitas yang ada ke depannya terkait investigasi kasus ini.

Menurut Ketua Setara Institute, Hendardi, jika benar terbukti bahwa senjata-senjata yang ditunjukkan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya dalam konferensi pers kemarin adalah senjata milik anggota FPI, maka pembelaan Polri atas jiwa anggotanya yang terancam, bisa diterima.

Apalagi jika di kemudian hari bukti-bukti dari investigasi independen yang lebih dalam, maupun investigasi lanjutan Polri, menjadi cukup kuat dan kemudian dapat diterima menjadi sebuah fakta yang utuh.

Artinya, sikap berani Fadli Zon tampaknya bak perjudian tersendiri karena masih memiliki peluang untuk keliru jika berkaca pada skala faktualitas kasus yang masih berdinamika.

Sebuah kekeliruan yang mungkin saja jadi bumerang dan menjadi preseden negatif bagi dirinya secara personal, atau pun kemungkinan impresi yang berusaha ditampilkan, termasuk yang secara tidak langsung tertuju pada Gerindra maupun Prabowo.

Terlebih lagi efek bumerang serupa sebenarnya pernah Fadli alami dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet pada Oktober 2018 lalu. Ketika itu, dirinya juga tegas bersikap bahwa Ratna mendapatkan perlakuan keji sebelum akhirnya terbukti hanya narasi dusta semata dari aktivis sosial senior itu.

Ihwal itu pula yang kemungkinan punya dampak politik dengan derajat tertentu pada Gerindra serta Prabowo yang akhirnya harus menyerah di ajang Pilpres 2019.

Bagaimanapun, preferensi dan sikap kontrarian yang ditempuh Fadli Zon dinilai tetap harus dihormati. Akan tetapi, tendensi keberpihakan tersebut mungkin akan lebih elok jika dibarengi dengan narasi yang benar-benar berlandaskan justifikasi faktual, serta dapat menenangkan semua pihak dalam ketegangan situasi yang terjadi saat ini. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]C[/dropcap]awapres nomor urut 02 Prabowo Subianto melakukan audioconference dengan Rizieq Shihab dalam acara deklarasi Relawan Koppasandi. Pada saat audioconference tersebut, posisi Rizieq masih berada di Arab Saudi.

Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan alasannya mengapa sampai saat ini dirinya masih terus setia bersahabat dengan Rizieq.

Prabowo mengaku setia sama imam besar  FPI itu karena Rizieq setia pada NKRI. Alhamdulillah, gengs ternyata Rizieq pro sama NKRI. Kirain eyke, Rizieq pro sama pembentukan negara khilafah. Hehehe.

Tapi gengs kenapa ya kalau eyke mendengar nama Rizieq, kok yang terbesit dikepala eyke itu malah kasus-kasus yang cenderung ingin memecah belah NKRI. Bukannya eyke enggak mau mengamini ungkapan Prabowo nih gengs. Pokoknya tuh otak eyke kalau denger nama doi, berasa kayak notifikasi di group WhatsApp yang munculnya enggak pernah slow gengs. Terus isinya kasus-kasusnya gini:

“Skandal chat, penistaan Rizieq terhadap Pancasila, penistaan Rizieq terhadap umat Hindu, penistaan Rizieq terhadap umat Kristen dan berbagai jenis ceramahnya yang cukup memprovokasi.” Weleh-weleh, apa otak eyke udah korslet kali ya?

Eh, tapi nggak apa-apa kali ya kalau masalah memprovokasi yang sering dilakukan Rizieq. Namanya juga kan sedang mengingatkan dan menasehati. Wajar aja dong kalau memprovokasi kayak gini:

“Kalian seharusnya murka sama pikiran jahat di kepala kalian. Mengapa? Sebab di saat terlintas perbuatan jahat, kalian itu sedang dibisikkan sama setan! Maka dari itu, bunuh setan dalam pikiran kalian dengan cara tidak mengikuti hawa nafsu tersebut!”

Nah, kalau gitu oke kan gengs? Namanya juga memprovokasi untuk membunuh setan, jadi halal-halal aja kan ya? Tapi kalau memprovokasi yang ujungnya malah timbul kontroversi, apa juga oke tuh gengs? Ahahaha, kalau menurut eyke mah oke-oke aja gengs, namanya juga Rizieq. Kalau namanya Mario Teguh, baru aneh. Wkwkwk, bercanda cuy!

Intinya mah kalau kata Prabowo, dirinya akan menjemput Rizieq di Saudi apabila terpilih menjadi presiden. Hal ini menjadi salah satu nazar Prabowo yang wajib ditepati.

Dalam sambutannya, Prabowo juga mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan sakit. Ekonomi, lanjut dia, dikuasai hanya oleh segelintir orang. Prabowo menambahkan bahwa semua harus bekerja keras agar Indonesia kembali berjaya dan kuat secara ekonomi.

Mantap gengs, intinya mah Prabowo bilang kalau mau ekonomi enggak sakit, kita harus kerja kerja kerja! Hmm, kok mirip kayak jargonya Jokowi ya? Jangan bilang Prabowo dan Jokowi sama aja lagi gengs! Ahahahay.
Share on X