Anies Baswedan resmi jadi penasihat kota Riyadh. Siapa lagi yang ada di “koleksi” MBS?

PinterPolitik.com

“Seduction is always more effective than coercion, and many values like democracy, human rights, and individual opportunities are deeply seductive.” – Joseph S. Nye Jr., “Soft Power: The Means to Success in World Politics” (2004)

Pada pertengahan Mei 2026, sebuah berita yang nyaris tak bergelombang di media mainstream Indonesia muncul dari Riyadh. Anies Baswedan resmi menjadi anggota Dewan Penasihat Komisi Kerajaan untuk Kota Riyadh atau Royal Commission for Riyadh City (RCRC), sebuah badan yang diketuai langsung oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Bagi Cupin, berita itu awalnya terdengar seperti penghargaan biasa untuk mantan gubernur Jakarta. Ia membayangkan Anies duduk di ruang rapat mewah, membahas transportasi publik dan tata kota bersama urbanis dari seluruh dunia.

Tapi semakin Cupin menggali, semakin ia menyadari bahwa RCRC bukan dinas tata kota biasa. Badan ini mengendalikan proyek senilai ratusan miliar dolar, mulai dari Riyadh Metro hingga Green Riyadh, program reforestasi urban terbesar di dunia.

Ambisi MBS untuk Riyadh sendiri nyaris absurd: menggandakan populasi kota dari 7,5 juta menjadi 15 hingga 20 juta penduduk pada 2030. MBS pernah menyatakan bahwa “ekonomi dunia dibangun oleh kota, bukan negara.”

Cupin lalu membuka daftar nama lain yang pernah direkrut ke dalam berbagai badan penasihat Vision 2030. Ada Tony Blair, Matteo Renzi, Sam Altman, Marc Andreessen, Masayoshi Son, Neelie Kroes, dan sederet nama besar lainnya.

Daftar itu membuat Cupin terdiam sejenak. Ini bukan sekadar forum akademik tentang urban planning, melainkan jaringan yang menyatukan mantan kepala pemerintahan, raksasa teknologi, dan arsitek paling berpengaruh di dunia dalam satu orbit: orbit MBS.

Cupin mulai bertanya pada dirinya sendiri: apakah ini murni soal kompetensi urban Anies? Atau adakah pola yang lebih besar di balik kebiasaan Riyadh merekrut mantan pemimpin dari berbagai negara?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Riyadh dan Pola Koleksi Pion Global

Cupin tidak perlu mencari terlalu jauh untuk menemukan bahwa pola ini sudah didokumentasikan secara akademis. Fred Halliday, profesor hubungan internasional di London School of Economics, dalam bukunya The Middle East in International Relations mengidentifikasi bahwa negara-negara Teluk mengembangkan “jaringan patronase eksternal” yang beroperasi melalui tiga kanal: pendanaan langsung, pemberian suaka bagi pemimpin tersingkir, dan penciptaan platform institusional seperti dewan penasihat dan forum bisnis.

Peter Mandaville dan Shadi Hamid dalam riset mereka untuk Brookings Institution menyebut strategi ini sebagai transnational patronage, yaitu transfer sumber daya lintas batas negara kepada aktor politik asing demi memperoleh pengaruh. Kanal ketiga yang disebut Halliday, penciptaan platform institusional, adalah yang paling relevan untuk memahami kasus Anies di RCRC.

Kasus paling paralel adalah Matteo Renzi, mantan Perdana Menteri Italia yang direkrut sebagai anggota Board of Trustees Future Investment Initiative (FII) Institute milik Saudi. Middle East Eye melaporkan bahwa Renzi menerima gaji tahunan sekitar 80 ribu dolar AS untuk posisi itu, dan ia bahkan mewawancarai MBS di atas panggung forum “Davos di Padang Pasir” sambil masih menjadi senator aktif di Parlemen Italia.

Jurnalis investigasi Italia, Jacopo Barigazzi, menulis bahwa pekerjaan Renzi sebagai pelobi untuk Saudi “seharusnya diperlakukan sebagai masalah keamanan nasional.” The Good Lobby, organisasi transparansi Eropa, secara eksplisit mempertanyakan apakah Renzi bertindak sebagai “parlemen atau pelobi terselubung.”

Tony Blair menawarkan varian lain. Mantan Perdana Menteri Inggris ini mendirikan Tony Blair Institute for Global Change, yang menurut laporan Daily Telegraph menandatangani kesepakatan senilai 9 juta poundsterling dengan pemerintah Saudi untuk advisory Vision 2030.

Middle East Eye juga mencatat bahwa lembaga Blair terus bekerja untuk Saudi bahkan setelah pembunuhan Jamal Khashoggi pada Oktober 2018. Blair membenarkan keputusan ini dengan menyatakan bahwa “program perubahan di Saudi memiliki kepentingan positif yang sangat besar bagi kawasan dan dunia.”

Di level korporasi, Brookings Institution mendokumentasikan bahwa Vision 2030 terinspirasi langsung dari laporan McKinsey Global Institute. MBS sendiri mengakui kepada The Economist bahwa “McKinsey berpartisipasi bersama kami dalam banyak studi,” hingga para pengusaha Saudi menjuluki Kementerian Ekonomi sebagai “Kementerian McKinsey.”

Proyek NEOM, megacity senilai 500 miliar dolar, merekrut Sam Altman (OpenAI), Marc Andreessen (Andreessen Horowitz), Masayoshi Son (SoftBank), dan Norman Foster (arsitek paling berpengaruh di dunia) ke dalam dewan penasihatnya. Daftar ini membentuk apa yang oleh sosiolog Prancis Pierre Bourdieu disebut sebagai konversi modal simbolik, yaitu prestise yang diubah menjadi pengaruh.

Carnegie Endowment for International Peace dalam analisis mereka pada Desember 2024 mencatat bahwa Saudi sedang “mengganti Salafisme dalam jangkauan soft power-nya.” Instrumen pengaruh bergeser dari madrasah ke megaproject, dari ulama ke urbanis, dari kurikulum keagamaan ke konsultasi perkotaan.

Lalu bagaimana posisi Indonesia dalam peta patronase global ini? Dan apa yang membedakan kasus Anies dari Blair atau Renzi?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pion Riyadh di Jakarta?

Dalam seluruh “koleksi” MBS, dari Blair hingga Altman, dari Renzi hingga Foster, tidak ada satu pun tokoh dari Asia Tenggara sebelum Anies. Indonesia, melalui Anies, mengisi slot yang sebelumnya kosong: negara berpenduduk Muslim terbesar, ekonomi terbesar ASEAN, dan pemilik cadangan mineral kritis.

Konteks bilateral memperkuat analisis ini. Pada Juli 2025, Saudi dan Indonesia menandatangani kesepakatan senilai 27 miliar dolar AS yang mencakup energi bersih, petrokimia, pertambangan, dan infrastruktur digital.

Kedua negara juga membentuk Supreme Coordination Council, sebuah mekanisme yang sebelumnya hanya dimiliki Saudi dalam hubungannya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Pembentukan mekanisme setingkat ini adalah pernyataan geopolitik yang kuat dan tidak bisa dianggap remeh.

Penunjukan Anies di RCRC, jika dibaca bersama kesepakatan bilateral ini, menunjukkan strategi Saudi yang disebut CSIS sebagai hedging: membangun relasi tidak hanya dengan pemerintahan yang berkuasa, tetapi juga dengan tokoh yang memiliki potensi politik masa depan. Ini bukan hal baru bagi Saudi, mengingat Riyadh pernah secara simultan memelihara hubungan dengan militer Pakistan dan Nawaz Sharif yang diasingkan di Jeddah.

Fakta bahwa Anies adalah satu-satunya tokoh Asia Tenggara dalam seluruh jaringan penasihat MBS juga mengandung pesan tersendiri. Ia memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Blair, Renzi, atau Altman: legitimasi dari negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Namun, ada perbedaan penting dalam cara negara-negara merespons pola ini. Di Italia, kasus Renzi memicu investigasi jurnalistik mendalam dari Domani, Corriere della Sera, hingga Reuters, termasuk pertanyaan soal kompensasi dan konflik kepentingan.

Di Inggris, kasus Blair memicu laporan kritis dari Telegraph, Times, dan Middle East Eye. Di Indonesia, pemberitaan sejauh ini sebatas “Anies diangkat jadi penasihat Riyadh,” tanpa konteks komparatif global yang memadai.

Marcel Mauss, antropolog Prancis, dalam karyanya The Gift menunjukkan bahwa dalam setiap masyarakat, pemberian tidak pernah benar-benar gratis. Setiap hadiah mengandung kewajiban: untuk menerima, untuk membalas, dan untuk terus berada dalam relasi pertukaran.

Posisi di RCRC adalah, dalam terminologi Mauss, sebuah gift yang tampak prestisius. Pertanyaannya bukan apakah Anies layak secara kompetensi, karena pengalaman Jakarta dengan MRT dan TransJakarta memang relevan bagi Riyadh yang baru meluncurkan sistem metro enam jalurnya.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Indonesia, sebagai negara, memiliki kerangka transparansi yang memadai untuk memastikan bahwa keterlibatan warganya dalam badan yang dikendalikan langsung oleh kepala negara asing tidak menciptakan dinamika yang melampaui ranah profesional. Ini bukan soal kecurigaan terhadap individu tertentu, melainkan soal kedewasaan institusional sebuah negara yang posisi tawarnya, sesungguhnya, jauh lebih besar dari yang sering disadarinya sendiri. (A43)