PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]ejahatan kemanusiaan yang terangkum dalam aksi terorisme dibeberapa lokasi, membuat masyarakat bangkit membangun narasi #KamiTidakTakut dan #BersatuLawanTeroris.

Posisi teroris kali ini sudah tak mendapat tempat sedikitpun di bumi pertiwi. Karena aksi terorisme itu jelas bukan karena didasarkan pada dogma agama, tapi bersumber dari kebiadaban yang berujung pada kejahatan kemanusiaan.

Maka di saat masyarakat bersatu melawan teroris, ada salah satu bakal calon Presiden, Sam Aliano yang justru mengajak secara nyata masyarakat untuk berburu teroris dengan imbalan Rp 1 miliar.

Walau terkesan seperti sayembara dengan embel – embel uang, setidaknya ini merupakan langkah baik untuk menyelamatkan persepsi masyarakat agar tidak gentar dengan pergerakan terorisme.

Sepertinya, Sam Aliano juga menerjemahkan keinginan Polri, BIN, dan BNPT untuk melibatkan partisipasi masyarakat menangkal radikalisme sebagai anak kandung dari munculnya terorisme.

Kalau masyarakat sudah bersatu dan berhimpun untuk melawan teroris, tentunya bisa menjadi senjata ampuh melakukan pendeteksian secara dini. Hayoo, teroris mau kemana lagi kalau sudah dikepung masyarakat? Weleeeh weleeeh.

Daripada nunggu evaluasi kinerja BIN atau BNPT yang kecolongan karena tak melakukan upaya preventif, nanti pasti berpotensi kecolongan lagi kan?

Makanya daripada begitu, mendingan masyarakat ikut berpartisipasi dalam menangkal terorisme di lingkungan sekitar.

Kalau bisa ditangkap sama masyarakat, kan bisa ngebantu Kepolisian, BIN, dan BNPT kan? Uppss, jangan lupa, dapet uang lagi dari Sam Aliano, uhuuukk uhuukkk.

Upss, tapi inget juga, jangan karena masyarakat pro aktif, Kepolisian, BIN, dan BNPT malah tenang – tenang aja, justru harusnya lebih giat melakukan upaya preventif, membaca gerak atau mencari tahu pola terbaru pergerakan terorisme.

Tapi sayembara ini membuat banyak pihak risih ga sih, masa peristiwa terorisme dijadikan komoditas politik.

Kan kalau dilihat dari sisi yang lain, upaya sayembara yang dilakukan Sam Aliano itu bermuatan politis, bener ga? Harusnya sih iya, apalagi udah banyak terpampang namanya sebagai calon Presiden.

Weeeiittss, tapi jangan terlalu khawatir, kan Sam Aliano ga masuk hitungan, jadi para partai politik dan calon Presiden lain jangan kebakaran jenggot duluan ya, weleeeh weleeeh.

Ya setidaknya apa yang dilakukan Sam Aliano itu mungkin memaknai apa yang dikatakan Barack Obama, bahwa sebenarnya uang bukan satu-satunya jawaban, tapi itu membuat perbedaan.

Nah di sini konteksnya, uang bisa membuat perbedaan persepsi kala mendengar kata teroris. Waduh, siapkah untuk berburu? Weleeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ari berbagai aksi terorisme yang terjadi di Mako Brimob, Surabaya dan Sidoarjo, ternyata menumbuhkan keberanian kolektif masyarakat untuk bersama – sama memerangi terorisme. Maka dari itu muncullah tagar #KamiTidakTakut.

Bahkan sempat ada narasi, “tak ada sejengkalpun tempat untuk teroris di bumi pertiwi”. Artinya, terorisme sudah menjadi musuh bersama bagi seluruh masyarakat, karena telah melakukan kejahatan kemanusiaan.

Namun ternyata, aksi terorisme itu malah memunculkan narasi baru untuk menggulingkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal ini bukanlah hasil isapan jempol belaka, tapi diakibatkan kinerja DPR yang lamban melakukan pembahasan revisi Undang – Undang Anti Terorisme.

Sudah lamban, malah diperpanjang lagi masa pembahasannya. Sebenernya kemaren kemana aja sih? Hadeuuuh, ini kan hal serius, jadi DPR sebaiknya jangan malah menunjukkan ketidakseriusannya melakukan pembahasn revisi UU Anti Terorisme.

Sudah hampir dua tahun pembahasan tak selesai – selesai. Kali ini peristiwa terorisme sudah terjadi, dan aparat penegak hukum masih terbentur UU. Nah loh gimana itu?

Alhasil, Presiden Jokowi mengancam kalau pembahasan revisi UU Anti Terorisme ini ga selesai maksimal Juni, maka Presiden akan mengeluarkan Perppu.

Kinerja DPR jadi sorotan karena “melambai” begini dan ditambah dengan peristiwa terorisme yang terjadi berulang – ulang belakangan ini, mau tak mau DPR kena narasi penggulingan, namun bukan penggulingan paksa, tapi penggulingan konstitusional.

Jadi, DPR ga usah ngambek dan jadi sumbu pendek kalau mau digulingkan, kan digulingkan secara konstitusional. Weeeiitts, emang gimana deh? DPR harus siap – siap lengser ya, weleeeh weleeeh.

Karena nasib revisi UU Anti Terorisme masih belum disahkan, akhirnya Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menegaskan akan melakukan penggulingan konstitusional DPR melalui tagar #GantiDPR2019.

Kenapa penggulingan konstitusional, kan 2019 emang mau diganti? Dan tagar ini tak ada masalah juga kan? Samalah seperti #2019GantiPresiden, ehmmm.

Makanya, seorang Negarawan Amerika Serikat Alexander Hamilton pernah mengatakan, kekuasaan atas kebutuhan seseorang adalah kekuasaan atas kehendaknya.

Jadi kalau para wakil rakyat melihat UU Anti Terorisme seperti UU MD3 yang bisa menguatkannya, mungkin baru akan cepat dibahasnya. DPR butuh, baru DPR berkehendak, weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]inerja Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi sorotan, karena gagal mendeteksi secara diri adanya pergerakan terorisme.

Makanya, banyak pihak yang menyerukan agar BIN dan BNPT berbenah dan mengevaluasi apa yang salah atau keliru dari kinerja pada dua lembaga tersebut.

Tak aneh juga ketika BIN dan BNPT disebut kecolongan, karena tak ada upaya preventif menangkal terorisme. Sudah pecah duluan baru ada penindakan, bahkan kejadian berturut – turut terjadi di Surabaya dan Sidoarjo.

Ada pertanyaan sederhana yang ingin disampaikan. Kemana intelijen kita? Kok malah kecolongan begini sih. Masa tak bisa membaca arah pergerakan teroris, apalagi kata Kapolri ada 500 orang yang baru pulang dari Suriah.

Kepentok RUU Anti Terorisme lagi? Ah masa sih? Kan gerakan intelijen masih boleh dilakukan, yang kesulitan itu bukannya penindakannya? Nah loh, makanya kemanakah intelijen?

Pertanyaan sederhana itu, layaknya dijawab dengan kinerja BIN dan BNPT yang lebih optimal lagi untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Pasalnya, musuh negara itu sudah membuat bising negeri.

Karena BIN dan BNPT kecolongan begini, sempat muncul narasi ganti dan copot sajalah Kepala BIN, Budi Gunawan dan Kepala BNPT, Suhardi Alius.

Weeeiitss, jangan reaksional begitu dong. Berikan kesempatan BIN dan BNPT memperbaiki kinerjanya, siapa tahu masih ada harapan.

Sebenernya sih yang jadi permasalahan, rakyat tidak takut dengan terorisme dan siap melawan. Tapi badan – badan khusus yang berkaitan dengan penegakan hukum malah kecolongan, alhasil wajar muncul reaksi yang ingin mengganti pucuk pimpinan dua lembaga tersebut.

Tapi, hipotesa bahwa pergerakan teroris itu disebut sebagai kecolongan BIN dan BNPT dibantah oleh Surya Paloh. Ketua Umum Partai NasDem itu malah tegas mengatakan, kalau aksi terorisme itu adalah kelalaian BIN dan BNPT.

Nah loh untuk urusan kemanusiaan begini, Partai pendukung Pemerintah sekalipun ikut ‘menghajar’ kinerja badan – badan khusus itu. Kaget juga ya, Surya Paloh bisa mengkritik begitu, jarang banget soalnya.

Tapi tak mengapalah, ini baru potret Partai NasDem yang mendukung Pemerintah. Tapi dukungnya itu kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah, jangan malah ada pembenaran sesuatu yang salah.

Makanya kalau kata pejuang Belanda, Corrie ten Boom, orang-orang yang melontarkan kritik pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran.

Makanya, Pemerintah jangan baper sama Partai NasDem ya, jangan lihat kritik pedasnya tapi lihat pesannya untuk kebaikan negeri, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

M[dropcap size=big]M[/dropcap]asyarakat Indonesia dihebohkan dengan aksi bom bunuh diri yang dilakukan di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Bom bunuh diri yang terjadi pada Rabu (24/5) malam itu menyebabkan korban jiwa dan luka-luka sejumlah anggota Polri dan warga sipil. Pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian memerintahkan anggotanya untuk mengusut jaringan teror tersebut.

Presiden Joko Widodo yang sedang berada di Solo pun langsung cepat tanggap setelah mendengar kabar aksi bom bunuh diri tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan ditemani Wapres Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Kalla menjenguk korban tragedi bom Kampung Melayu di RS Polri, Jakarta Timur (25/5).

“Kita sudah membesuk dan melihat langsung korban ledakan bom di Kampung Melayu. Dan betul-betul kita sangat menyayangkan hal ini. Kalau kita lihat tadi korbannya dari mahasiswa juga, sopir Kopaja ada, kemudian juga ada anggota Polri juga ada,” kata Jokowi di RS Polri.

Selepas menjenguk korban di RS Polri, rombongan kepresidenan tersebut langsung meninjau lokasi kejadian ditemani Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan, Pangdam Jaya, Mayjen TNI Jaswandi, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Wakapolri Komjen Syafruddin. Presiden Jokowi beserta rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 21.30 WIB.

Presiden Jokowi langsung memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi aksi bom di Kampung Melayu. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi meminta RUU Terorisme segera diselesaikan. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut akan memudahkan aparat atau penegak hukum dalam bertindak dan lebih mampu melakukan upaya pencegahan sebelum kejadian itu terjadi karena memiliki sebuah landasan yang kuat.

“Kita ingin pemerintah segera menyelesaikan UU Antiterorisme, sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum agar memiliki landasan yang kuat dalam bertindak dan lebih mampu melakukan upaya pencegahan sebelum kejadian itu terjadi. Ini yang paling penting,” ujar Presiden Jokowi di lokasi ledakan Terminal Kampung Melayu.

Presiden Jokowi menilai bahwa terorisme telah menjadi sebuah permasalahan global. Perbedaannya di luar negeri regulasi untuk mencegah aksi teror tersebut telah dibuat, sehingga memudahkan pihak yang berwenang di sana untuk segera menangani dengan cepat sebelum aksi teror terjadi. Ia pun langsung memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto untuk segera menyelesaikan RUU Antiterorisme ini.

Revisi UU Antiterorisme dan Potensi Ancaman Hak Asasi

Menanggapi instruksi Presiden Jokowi untuk merevisi UU Antiterorisme tersebut, Menko Polhukam, Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan menteri dan kepala lembaga terkait‎. UU yang direvisi adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pada Rakortas yang diadakan di Kementerian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Jumat (26/5), terlihat beberapa pihak yang hadir, di antaranya adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius. Hadir juga Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksda Didit Herdiawan.

Usulan revisi UU Antiterorisme sebenarnya sudah dilontarkan pada saat serangan teror di Sarinah, pada Januari tahun 2016 lalu oleh Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam. Saat itu, Luhut ingin keleluasaan untuk para aparat agar bisa melakukan pencegahan dini terhadap orang yang diduga pelaku terorisme.

Tindakan pencegahan yang dimaksud adalah penangkapan sementara terhadap terduga teroris untuk dimintai keterangan. Revisi tersebut dianggap penting karena ternyata aturan yang ada belum cukup bagi para penegak hukum untuk mencegah terjadinya teror.

Sebelumnya, pada tanggal 22-23 Maret 2017, rapat mengenai revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut sudah diselenggarakan oleh Panitia Khusus (Pansus) di DPR. Namun, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, pembahasan selama dua hari itu berlangsung cukup krusial dan alot.

Supriyadi juga menjabarkan sejumlah pasal yang dibahas oleh Pansus, yakni pasal 6, pasal 10A, pasal 12A dan pasal 12B. Dalam perubahan Pasal 6 RUU Terorisme, pemerintah mengusulkan rumusan baru yang memperbaiki rumusan lama.

Sedangkan Pasal 10A dan 12A dan B merupakan pasal-pasal tindak pidana baru. Pasal 10A mengkriminalkan perbuatan yang terkait dengan bahan peledak, senjata kimia dan lain-lain untuk tindak pidana terorisme.

Pasal 12A mengkriminalkan perbuatan mengadakan hubungan dengan setiap orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing yang akan melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia atau di negara lain.

Sementara, Pasal 12B mengkriminalkan perbuatan terkait menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan.

Namun, usulan revisi UU Antiterorisme tersebut ternyata menimbulkan permasalahan dan kekhawatiran. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), beberapa kali ditemukan  ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait penanganan aksi terorisme karena selama ini, perang melawan terorisme tidak memiliki akuntabilitas yang jelas.

Kontras mencontohkan adanya kasus salah tangkap yang dilakukan aparat yang berwenang kepada masyarakat yang diduga seorang teroris. Orang tersebut adalah Ayom Penggalih dan Nur Syawaludin. Ayom misalnya ditangkap saat akan hendak berangkat ke masjid untuk menunaikan salat Zuhur. Tiba-tiba, sepeda motor yang dikendarainya dipepet oleh beberapa mobil Innova.

Sementara Nur Syawaludin juga mengalami pengalaman serupa, yaitu saat Nur hendak menunaikan salat Zuhur, anggota Densus 88 menghadang, kemudian keluar dari mobil dan menodongkan pistol padanya. Ia dimasukkan ke mobil dengan kondisi tangan diborgol serta wajahnya ditutupi dengan kaos.

Ketua Islamic Study and Action Centre (ISAC), Muhammad Kurniawan yang menjadi kuasa hukum Ayom dan Nur Syawaludin menyebutkan bahwa penangkapan keduanya tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Terkait aksi salah tangkap tersebut, keduanya menuntut pihak kepolisian untuk merehabilitasi nama mereka yang telah dituduh dan diperlakukan sebagai teroris.

Untuk itu, revisi UU Terorisme yang masuk dalam prolegnas kelak semestinya disusun dengan seksama. Jangan sampai UU ini memberi celah bagi terjadinya pelanggaran HAM. Terkait kekhawatiran ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan perubahan dan perbaikan UU Terorisme tetap akan memperhatikan hak asasi manusia karena Indonesia negara demokrasi, jadi tidak sepantasnya warga Indonesia mengalami rezim yang otoriter, apalagi menjadi korban salah tangkap.

Respon Dunia Terkait Bom Kampung Melayu

Aksi bom bunuh diri yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur tidak hanya menjadi kekhawatiran warga Indonesia, khususnya warga Jakarta, akan tetapi sudah menjadi kekhawatiran dunia.

Bahkan kejadian tersebut berdekatan jarak waktunya dengan bom yang terjadi di Manchester, Inggris yang menewaskan 22 orang dan aksi teror lainnya di Filipina yang menyebabkan setidaknya tujuh orang terluka akibat dua ledakan dari bom rakitan di stasiun pengisi bahan bakar umum (SPBU) di selatan Filipina, yang merupakan lokasi persembunyian pemberontak. Seluruhnya kejadian teror tersebut terjadi dalam waktu tiga hari berturut-turut.

Aksi teror bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia ternyata juga menghiasi laman sejumlah media Internasional. Tercatat ada beberapa berita Internasional yang memberitakan kejadian tersebut, misalnya BBC News yang menurunkan artikel berjudul Police Officers Die in Jakarta Suicide Bombing. CNN juga menurunkan berita dengan judul Suicide Bombings Kill 3 Officers at Jakarta Bus Station, Police Say. Berita yang serupa juga diturunkan oleh Asian Correspondent.

Police officer dies in Jakarta suicide bombing https://t.co/r7DSgJPZ0o

— BBC News (World) (@BBCWorld) May 24, 2017

Selain berita dari media Internasional, beberapa negara pun merespon dengan memberikan imbauan kepada warga negaranya masing-masing untuk mengantisipasi dan mengambil langkah demi keselamatan pribadi. Bahkan ada dua negara yang memberikan travel advice. Walaupun demikian, travel advice ini masih berada di bawah tingkatan travel warning karena hanya mengimbau warga negaranya agar berhati-hati, dan bukan menyarankan agar tak berkunjung ke Indonesia.

Negara-negara yang mengeluarkan travel advice tersebut antara lain:

Inggris

Inggris memberikan travel advice bagi warganya yang ingin melakukan perjalana ke luar negeri, khususnya ke Indonesia.

“FCO (Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris) mempertimbangkan bahwa ancaman terorisme tetap tinggi di Indonesia. Anda harus waspada, hati-hati setiap saat, dan ikuti saran dari pihak berwenang setempat,” demikian travel advice yang dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris dalam situs resminya.

Australia

Selain Inggris, Australia pun memberikan travel advice untuk warganya. Kemenlu Australia memperingatkan warga Negeri Kanguru di Indonesia tentang ancaman serangan teroris yang sedang berlangsung.

“Waspadalah terhadap lingkungan sekitar Anda. Kami menyarankan Anda untuk waspada tingkat tinggi di Indonesia, termasuk Bali,” sebut Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Amerika Serikat

Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia mengeluarkan imbauan keamanan kepada warga negaranya menyusul peristiwa bom Kampung Melayu.

“Seluruh pengunjung atau warga negara AS yang bermukim di Indonesia harus meninjau rencana keamanan pribadi, mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan keamanan pribadi, dan berhati-hati dalam pertemuan besar,” ujar Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat dalam situs resminya.

Singapura

Serupa dengan AS, Kedutaan Besar Singapura di Jakarta mengeluarkan imbauan keamanan pasca-ledakan Kampung Melayu.

“Sejumlah media melaporkan telah terjadi ledakan yang menimbulkan korban di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Warga Singapura di Jakarta dihimbau untuk menghindari area tersebut, terus memantau media lokal untuk perkembangan terbaru, dan melakukan segala pencegahan yang dianggap perlu untuk keamanan masing-masing,” imbau Kedutaan Besar Singapura di Jakarta melalui media sosial Facebook.

Tentu pertanyaannya adalah sanggupkah Indonesia mempercepat revisi UU Antiteror agar pihak antiteror di Indonesia mampu dengan cepat mengantisipasi terjadi aksi teror yang kemungkinan akan terjadi lagi? Atau jangan-jangan tarik ulur akan terus terjadi? (A15)