PinterPolitik.com

Bagi para penggemar seri dan film laga dengan aksi seni bela diri, sebuah film yang berjudul The Karate Kid (1984) mungkin bukanlah hal yang asing. Bagaimana tidak? Saking legendarisnya film ini, sebuah remake pun dibuat dengan judul yang sama pada tahun 2010 – meski memiliki sedikit twist yang berbeda.

Meski begitu, film versi asli pada tahun 1984 tersebut kini memiliki seri baru dengan sejumlah karakter yang sama lho, yakni Cobra Kai (2018-sekarang). Dalam seri tersebut, terdapat Johnny Lawrence yang dulu merupakan runner–up dalam turnamen karate di film versi 1984.

Di tengah hidupnya yang sudah tidak bersangkut paut dengan karate, Johnny akhirnya mulai kehilangan tujuan hidup. Akhirnya, dirinya memutuskan untuk kembali mendirikan Cobra Kai – nama dojo-nya ketika masih muda – untuk mengajarkan seni bela diri asal Okinawa, Jepang, tersebut.

Namun, seiring berjalannya waktu, guru lama Johnny – John Kreese – kembali muncul dan akhirnya diizinkan untuk ikut mengajar lho di dojo tersebut. Meski Johnny sudah bersikap baik ya, Kreese ini ternyata malah melangkahi peran Johnny di dojo Cobra Kai itu.

Nilai-nilai kehormatan, misalnya, mulai digantikan oleh Kreese dengan menanamkan nilai-nilai kekerasan pada murid-murid dojo itu. Bahkan, pada akhirnya, Kreese mengambil alih kepemilikan Johnny atas dojo Cobra Kai ini.

Wah, jangan sampai lah ya apa yang terjadi antara Johnny dan Kreese ini terjadi di dunia nyata. Pasalnya nih, persoalan langkah-melangkahi ini bisa saja terjadi di dunia politik lho – termasuk di Indonesia.

Soal rencana Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember nanti, misalnya, masih menjadi masalah yang simpang siur di publik dan media. Hal ini menjadi polemik karena hingga kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum memberikan izin terhadap kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di Monas.

Banyak orang akhirnya menunggu-nunggu sikap dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tuh. Pasalnya, meski harusnya protokol kesehatan Covid-19 diterapkan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu malah mengunjungi Habib Rizieq Shihab (HRS) yang baru pulang. Apalagi, berbagai kegiatan yang melibatkan kerumunan massa juga dilakukan oleh HRS baru-baru ini.

Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, contohnya, meminta agar Pak Anies bisa bersikap dengan bijaksana terhadap rencana HRS dan kelompoknya, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212. Di sisi lain, pihak PA 212 pun terlihat kekeuh untuk tetap menggunakan Monas bila rencana reuni tetap dilaksanakan.

Nah, di tengah jadi atau nggak-nya polemik reuni di Monas ini, Pak Anies pun belum memberikan sikap resmi. Eh, tiba-tiba, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah memberikan sikap dan mengatakan bahwa penggunaan Monas untuk kegiatan apapun tetap dilarang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hmm, apakah ini bisa menjadi drama bak Johnny dan Kreese di Cobra Kai ya? Ya, meski Pak Anies belum memberikan izin, kan beliau dikenal dekat dengan kelompok FPI dan PA 212 akhir-akhir ini.

Wah, kenapa ya Pak Riza tiba-tiba memberikan larangan untuk penggunaan Monas? Apa jangan-jangan ada motif politik tersendiri ya – mengingat Gerindra juga seakan-akan meminta Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kembali kemungkinan acara itu.

Selain itu, Pak Riza kan dulu digadang-gadang menjadi penghubung antara Pak Anies dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Pak Riza juga terlihat memuji pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin lho.

Apakah mungkin nih ada kedekatan politik yang membuat Pak Riza bersikap demikian? Ya, terlepas dari itu, bukan nggak mungkin, beliau bertujuan baik – yakni agar penularan Covid-19 semakin diminimalisir.

Lagipula, bukan nggak mungkin juga kalau Pak Anies meminta Pak Riza untuk mengeluarkan sikap demikian. Soalnya nih, sejak menjadi Wagub DKI Jakarta, beliau juga berjanji untuk siap sedia mendampingi dan melakukan tugas apapun yang diberikan oleh Pak Anies lho. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Menjadi yang pertama seringkali bermakna istimewa dalam konteks apapun. Keistimewaan itu yang kemungkinan besar ingin diimpresikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ketika pada Selasa malam lalu mengunjungi Habib Rizieq Shihab (HRS).

Bagaimana tidak, siang hari itu Habib Rizieq baru saja touchdown di tanah air pasca menetap di Arab Saudi sejak April 2017. Dan malam harinya, Anies menjadi pejabat pemerintah pertama yang gercep berkunjung ke kediaman HRS di Petamburan.

Pertemuan itu sendiri disebut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain (Tengku Zul) – yang tak sengaja kebetulan datang bersamaan dengan Anies – sama sekali tidak membicarakan politik.

Ya, dalam unggahan foto Tengku Zul di instagram, Anies yang mengenakan jas hitam memang tampak terlibat dalam interaksi hangat dalam sebuah jamuan teh oleh HRS yang didampingi menantunya, Hanif Al-Athos.

Akan tetapi pernyataan Wasekjen MUI itu tak lantas meredam reaksi beragam dari berbagai kalangan. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno misalnya, mengatakan ada kemungkinan pertemuan itu merupakan penjajakan menuju Pileg-Pilpres mendatang.

Sementara politisi kawakan PKS yang juga anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyebut langkah eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu merupakan contoh yang baik dari pemimpin yang menghormati ulama.

Mardani kemudian berspekulasi bahwa dalam pertemuan tersebut semua kemungkinan pembicaraan ada, akan tetapi jika mengenai konteks Pilpres Ia menyebut masih cukup lama dan sangat dinamis.

Kemudian hal berbeda yang juga menjadi perhatian substansial sesungguhnya datang dari anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Ima Mahdiah. Dirinya menyebut bahwa Anies sebagai Gubernur menunjukkan sikap abai terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Ima menganggap bahwa HRS yang seharusnya menjalani isolasi dan tidak dikunjungi, membuat preseden buruk seolah terpampang dari kunjungan Anies tersebut.

PDIP bahkan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi Anies karena dinilai telah melanggar Perda wilayahnya sendiri tentang penanggulangan covid plus Surat Edaran (SE) Satgas COVID-19 Nasional.

Anies tentu bukan tidak memahami sorotan dari kubu PDIP tersebut, yang secara otomatis juga menimbulkan pertanyaan tersendiri perihal mengapa dirinya tetap melakukan langkah tersebut, yang bahkan membuat torehan tersendiri sebagai pejabat pemerintah pertama yang berkunjung?

Penetrasi Simbolis Awal?

Interaksi simbolik tampaknya dapat menjadi salah satu perspektif yang tepat untuk memaknai langkah atau manuver Anies dibalik sowannya ke Petamburan. Teori interaksi simbolik sendiri merupakan perspektif interaksional dan pertama kali dikemukakan oleh sosiolog sekaligus filsuf asal Amerika Serikat, George Herbert Mead.

Elvinaro Ardianto dan Bambang Anees dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu Komunikasi, menyebut interaksi simbolik dalam perspektif interaksional menganggap bahwa setiap individu memiliki esensi kultural atau kebudayaan dalam berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya akan menghasilkan makna tertentu.

Secara aplikatif khususnya dalam konteks politik, Graeme Gill dalam Symbolism and Politics menyebut bahwa untuk dapat berhasil mencapai makna dan tujuannya, simbol-simbol yang ada harus dapat beresonansi dengan perspektif masyarakat.

Bagi penguasa, simbol itu harus dapat selaras dengan dasar intelektual dan emosional masyarakat serta diarahkan untuk mendapatkan dukungan bagi rezim, plus, menjadi elemen kunci bagi proses politik yang berkelanjutan.

Sementara bagi oposisi, keselarasan tersebut diimplementasikan dan berlaku sebaliknya, yakni sebagai upaya untuk menentang status quo politik yang ada.

Ihwal ini yang juga menjadi simpulan awal dari Refly Harun atas kunjungan gercep Anies dengan Habib Rizieq selasa lalu. Refly menyebut bahwa pembahasan dalam pertemuan awal tersebut sesungguhnya tak terlampau penting dibanding pesan simbolik yang berusaha diejawantahkan.

Signifikansinya tentu terkait ketokohan vital Habib Rizieq, yang oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, disebut merupakan keistimewaan tersendiri.

Menurutnya, ketika ada tokoh publik seperti ulama maupun habaib yang pengikutnya banyak dan menjadi idola, biasanya banyak politisi yang cenderung ingin mengidentifikasikan dirinya dekat atau menjadi bagian dari tokoh itu.

Kendatipun dikatakan Tengku Zul tak membicarakan politik dalam pertemuannya, Anies memang mungkin saja berusaha menunjukkan simbol yang signifikan bahwa secara dasar intelektual dan emosional memiliki esensi yang lebih terhadap Habib Rizieq.

Terlebih secara momentum Anies menjadi pejabat pemerintah dan tokoh politik pertama yang menyambangi kediaman Habib Rizieq.

Dan meski saat ini Anies di DKI adalah penguasa, pada konteks nasional dan secara umum tak bisa dipungkiri bahwa eks Mendikbud tersebut acapkali tercermin sebagai oposisi. Terbukti dari kritik kepadanya selama ini yang datang dari kubu politik arus utama, bahkan yang datang dari level nasional.

Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon juga pernah berujar mengapa pemerintah pusat alias Istana seperti menempatkan dirinya sebagai oposisi Anies.

Variabel lainnya tentu tak bisa dilepaskan dari dinamika politik saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Kala itu, Anies juga pernah menyambangi markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan sebagai bagian dari kampanyenya dan tampak cukup hangat dengan HRS.

Dengan kata lain, Anies bisa saja ingin menyimbolkan bahwa secara politik dirinya “tak sendiri”, mengingat HRS notabene jamak diidentifikasikan juga kerap berseberangan dengan pemerintah.

Selain itu, romansa pertemuan di Petamburan juga kemungkinan dapat bermanfaat sebagai deposit tersendiri bagi Anies andai kata dirinya akan maju pada kontestasi elektoral, baik Pilkada DKI Jakarta 2022 ataupun Pilpres 2024. Artinya, makna simbolik bernuansa politis mendalam agaknya memang tampak dari inisiatif Anies yang sowan kepada Habib Rizieq pada Selasa lalu.

Langsung Diuji

Kendati hubungan Anies-HRS tampak cukup menjanjikan, relasi keduanya tampak langsung mendapat tantangan. Ya, tak lain dari agenda reuni akbar 212 yang mengemuka sepulang Habib Rizieq dari Arab Saudi dan akan mengambil tempat di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat.

Persoalan tak lepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang belum juga membaik serta adanya penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang merupakan produk regulasi sang Gubernur.

Hal ini tentu akan menjadi ganjalan bagi Anies jika mengizinkan pelaksanaan reuni itu. Utamanya dari publik yang tak terwakili oleh segmen tersebut, hingga kubu politik yang berlawanan dengan Anies, yang dapat dipastikan akan membombardir dirinya dengan kritik tajam.

Oleh karenanya, akan menjadi pertanyaan sendiri apakah restu acara tersebut akan menjadi langkah politik dilematis bagi Anies?

Namun jawabannya mungkin saja tidak. Makna dari langkah kunjungan Anies kepada HRS yang telah dijelaskan sebelumnya, tampaknya telah dapat memberikan sedikit jawaban atas keputusan DKI-1 kelak.

Michael J. Steudeman dalam Entelechy and Irony in Political Time: The Preemptive Rhetoric menjabarkan konsep politik preemptive sebagai manuver untuk mendisrupsi situasi politik yang ada.

Politik preemptive terjadi ketika para aktor berdialektika pada momen yang lebih awal, untuk menciptakan nada yang paling bergema bagi komitmen politik dan ideologis mereka.

Mengacu pada postulat Steudeman itu, inisiatif kunjungan Anies ke Petamburan tampaknya memberikan gambaran manuver preemptive “yang menentukan” dari kemungkinan bahwa dirinya akan tetap mengizinkan acara tersebut terselenggara. Balai Kota sendiri telah mengonfirmasi bahwa acara reuni 212 itu tinggal bergantung pada Pergub Anies soal PSBB mendatang.

Jika itu terjadi, potensi efek bumerang dinilai memang akan dialami Anies, terutama atas kritik dan preseden kontraproduktif dari para lawan politiknya, maupun dari kalangan masyarakat yang tak sepenuhnya sependapat dengan tetap dilangsungkannya acara tersebut.

Belum lagi ketika mengacu pada hubungan antara pemerintah pusat dan Anies yang kadang kala dianggap fluktuatif. Jika pemberian izin itu akhirnya diberikan, bukan tidak mungkin pusat akan menganggap Anies mengabaikan persoalan pandemi demi kepentingan politik.

Bagaimanapun, pada akhirnya publik secara umum tentu menginginkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan bersama. Keputusan yang hanya relevan bagi sebagian kalangan tetapi berpotensi sebalikanya bagi kalangan yang lebih luas, dinilai akan menjadi preseden politik yang justru kurang positif.

Oleh karenanya, berbagai langkah Anies ke depannya dalam menyikapi kembalinya HRS kemungkinan akan cukup menentukan atmosfer sosial politik yang ada. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“There is no gambling like politics”.

:: Benjamin Disraeli (1804-1881), mantan Perdana Menteri Inggris ::

Publik mungkin tak ada lagi yang ingat bahwa pada awal Januari 2017 lalu, Anies Baswedan sempat melakukan ceramah a.k.a. kampanye politik di markas Front Pembela Islam (FPI) Petamburan yang membahas secara panjang lebar soal sejarah Indonesia, terutama seputar kisah tentang Partai Arab Indonesia (PAI). Kala itu, Habib Rizieq Shihab – sang Imam Besar FPI – masih ada di Indonesia dan hadir dalam acara tersebut.

Ceramah Anies di tengah musim kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 itu kemudian mendatangkan hujan kritik bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Anies dianggap “membelokkan sejarah” demi meraih simpati pemilih dari kalangan FPI.

Terlepas dari konten ceramahnya, hal yang jelas terlihat kala itu adalah penerimaan FPI terhadap Anies. Pun demikian dari sisi Anies yang dianggap mampu mengkapitalisasi latar belakang sejarahnya sebagai keturunan Arab – dengan faktor kakeknya Abdurrahman Baswedan sebagai salah satu penguatnya juga – untuk meraih dukungan kelompok ini, hal yang kemudian terbukti hasilnya pada Pilkada kala itu.

Anies pada akhirnya mampu meraih simpati lebih besar dari kelompok-kelompok seperti FPI jika dibandingkan dengan calon lain yang berlatarbelakang sama, misalnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kini, Anies tampaknya ingin tetap menjaga momentum hubungan politik tersebut terus terjadi. Adalah acara Reuni 212 yang salah satunya digerakkan oleh FPI, yang menjadi saluran politik tersebut. Hadir dalam acara yang digelar 2 Desember 2019 lalu itu, Anies mencuri perhatian masyarakat, apalagi ia datang lengkap dengan mengenakan pakaian dinasnya sebagai gubernur.

Anies duduk di panggung utama bersama para tokoh dari FPI dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama, seperti Sobri Lubis, Slamet Maarif, Yusuf Martak, dan Haikal Hassan.

Ada bendera merah putih dan bendera kalimat tauhid yang secara bersamaan dikibarkan peserta Reuni 212. Selain itu, terdapat pula bendera Palestina, identitas organisasi, dan perkumpulan 212.

Para peserta juga tak lupa berdoa agar Rizieq Shihab bisa segera pulang ke Indonesia, pun juga memohon penyertaan agar pemerintahan Presiden Jokowi dapat amanah menjalankan tugas-tugasnya.

Anies kemudian mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, ia menyebut persatuan hanya bisa ada jika ada keadilan. Tidak mungkin ada persatuan tanpa adanya keadilan, demikian kata Anies. Ia juga menyebut dirinya sebagai pemimpin di Jakarta tak hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga ingin menegakkan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta.

Menariknya, saat menyampaikan sambutannya, ada massa yang berteriak “presiden” pada Anies. Sontak, hal tersebut melahirkan perbincangan terkait apakah manuver politik Anies menjaga hubungannya dengan kelompok ini adalah demi membuka peluangnya maju pada Pilpres 2024 mendatang.

Anies sendiri mengelak ketika ditanya soal manuver politiknya. Ia menyebutkan bahwa dirinya masih fokus mengurus Jakarta dan Pilpres 2024 masih 5 tahun lagi pelaksanaannya.

Namun, Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt pernah berkata: “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way”. Artinya memang tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan dalam politik. Jika suatu hal terjadi, maka silahkan bertaruh bahwa hal tersebut sebetulnya telah direncanakan.

Lalu, apakah itu berarti bahwa Anies memang tengah membidik Pilpres 2024 sebagai ujungnya?

View this post on Instagram

Gerindra minta Mendagri tak persulit izin FPI.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 30, 2019 at 4:00pm PST

Manuver Anies di Tikungan

Sekalipun masih jauh, perbincangan tentang potensi Anies untuk maju menjadi calon presiden bukanlah hal yang muncul tiba-tiba begitu saja.

Pasalnya, jika menilik survei yang dilakukan Indo Barometer pada akhir Januari 2018 lalu, Anies bahkan disebut sebagai kandidat yang berpotensi menjadi “kuda hitam” pada Pilpres 2019.

Ia memang kemudian tidak maju pada kontestasi elektoral tersebut. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa mantan Rektor Universitas Paramadina itu punya kekuatan politik yang bahkan membuatnya bisa bersaing di level teratas, katakanlah dengan Jokowi dan Prabowo Subianto.

Survei tersebut juga menyebutkan bahwa dalam hal kompetensi mengatasi berbagai persoalan kenegaraan, Anies secara mayoritas ada di posisi 3 besar bersama Jokowi dan Prabowo. Bahkan untuk solusi isu spesifik seperti perumahan terjangkau, Anies dinilai jauh lebih baik dibandingkan Prabowo dan hanya kalah dari Jokowi.

Artinya, bisa disimpulkan bahwa sebagai calon presiden, posisi politik Anies tidak bisa dianggap remeh. Modal politik Anies salah satunya adalah kemampuan komunikasi yang dimilikinya, di mana untuk kriteria tersebut ia hanya ada di bawah Jokowi, Prabowo dan Jusuf Kalla.

Bahkan, jika proyeksi Pilpres 2024 dipakai sebagai ukuran, Anies punya alat politik yang jauh lebih banyak untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas pribadinya – hal yang mungkin juga menjadi alasan mengapa Jokowi yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta bisa mengalahkan Prabowo pada Pilpres 2014 lalu.

Peluang Anies menjadi calon RI-1 juga akan semakin besar jika Prabowo Subianto tidak mencalonkan diri lagi pada perhelatan di tahun 2024 mendatang. Konteks tersebut juga akan makin menguatkan posisinya jika Prabowo katakanlah berdiri di belakang dan memberikan dukungan politik padanya.

Selain itu, kelompok seperti alumni 212 boleh jadi sudah mulai berseberangan dengan Prabowo akibat keputusannya masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Artinya, Anies punya peluang mengkapitalisasi posisi politiknya ini dengan mendekatkan diri ke kelompok tersebut.

Selain itu, resonansi politik dari kelompok seperti alumni 212 juga tidak sedikit dan bisa berpengaruh besar pada pencalonannya nanti.

Amy Chew dalam tulisannya di South China Morning Post (SCMP) menyebutkan bahwa nama Anies begitu populer di kalangan pemilih muslim. Konteks itu juga ditambah dengan statusnya sebagai tokoh yang sebelumnya berasal dari kalangan akademisi. Majalah Foreign Policy pada tahun 2008 bahkan menempatkan Anies dalam daftar 100 orang intelektual publik di dunia.

Anies tinggal membuktikan kapasitas kepemimpinannya di Jakarta dalam beberapa waktu ke depan. Peluang pencalonan dirinya juga akan dinilai dari seberapa mampu ia menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di ibu kota, seperti kemacetan, banjir dan lain sebagainya.

View this post on Instagram

PKS dorong UU Perlindungan Ulama masuk Prolegnas.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 18, 2019 at 10:19pm PST

Merawat Kelompok 212

Jelas bahwa pasca Prabowo masuk ke pemerintahan Jokowi, nama Anies menjadi salah satu tokoh yang akan dituju oleh kelompok alumni 212. Kelompok ini jelas sedang mencari patron politik baru dan Anies masuk kriterianya.

Laurenz Ennser-Jedenastik dari University of Vienna menyebutkan bahwa patron politik adalah hubungan yang timbul akibat adanya pertautan kepentingan antara dua pihak yang umumnya melibatkan salah satu pihak dengan kekuasaan eksekutif.

Sementara Federico Quaresima dan Fabio Fiorillo secara spesifik mengarahkan istilah tersebut pada hubungan yang melibatkan sumber daya atau resources patronage. Anies sendiri memang punya kapasitas untuk menjadi patron dalam pemikiran-pemikiran tersebut.

Latar kedekatan Anies dengan FPI, pun dalam konteks sejarahnya secara personal memang membuat ia menjadi sosok yang paling mungkin diterima oleh kelompok alumni 212 pada Pilpres 2024 mendatang.

Modal kekuatan ini tentu akan memperkuatnya, mengingat Anies juga disebut sebagai catch all politician atau politisi yang menangkap semua, akibat spektrum politiknya yang dianggap bisa menjangkau semua pihak, baik yang nasionalis, maupun dari kelompok Islam.

Pada akhirnya, kehadiran Anies pada Reuni 212 harus dipandang sebagai bahasa politik yang serius, bahwa ia telah menjadi calon presiden yang diperhitungkan untuk gelaran Pilpres berikutnya. Persoalannya tinggal seperti apa Anies “berjudi” dan mengkapitalisasi dukungan tersebut. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Gubernur Indonesia.” Itulah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan jabatan Anies Baswedan di Reuni 212 beberapa waktu lalu. Wah, bukannya Pak Anies ini adalah Gubernur DKI Jakarta ya? Bukannya Indonesia itu dipimpin oleh seorang presiden dan bukan seorang gubernur?

Di gelaran tersebut, Anies sepertinya cukup diterima dan diberikan harapan setinggi langit. Salah seorang panitia misalnya, sebagaimana dikutip detikcom, menyebutkan sebelum 2024 nanti ia memimpin Indonesia, ia harus tetap memegang Jakarta.

Wow, ternyata ada pernyataan kalau Pak Anies didambakan untuk melaju di pesta demokrasi tahun 2024!

Sebenarnya, sosok Anies bukanlah satu-satunya politisi yang hadir di gelaran tersebut. Memang sih, Reuni 212 yang tak berbalut Pilpres jadi lebih sedikit hadirin yang dari kalangan politisi. Akan tetapi, masih ada sosok seperti Waketum Partai Gerindra Fadli Zon, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Nah, di antara elite-elite politik tersebut, boleh jadi sambutan kepada Anies tergolong lebih mewah ketimbang sosok-sosok lain. Iyalah, sebutan Gubernur Indonesia dan harapan untuk 2024 hanya meluncur kepada Anies dan tidak kepada elite-elite yang lain.

Hmmm, kehadiran dan sambutan kepada Anies ini bisa menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam. Apakah ini artinya Anies bisa memelihara dukungan dari kelompok 212 jika nanti berlaga kembali pada sebuah kontestasi elektoral?

Kalau ditelusuri jejaknya, Anies kan memang berhasil merengkuh posisi Gubernur DKI Jakarta salah satunya karena kelompok tersebut. Nah, kehadiran Anies di Reuni 212 tanpa Pilpres ini boleh jadi menegaskan posisinya yang masih berpihak pada mereka, di saat elite-elite politik lain mulai sibuk dengan agenda politk baru mereka.

Di luar itu, sebutan Gubernur Indonesia dan sambutan istimewa kepada Anies juga bisa saja menggambarkan bahwa kelompok 212 ini juga ingin mempunyai patron politik baru. Pas Pemilu lalu kan, banyak elite politik yang hadir di Reuni 212, eh sekarang tinggal sedikit .

Di antara elite-elite itu, Anies boleh jadi dianggap yang paling punya jabatan penting dan berpeluang untuk memenangi kontestasi yang lebih tinggi di 2024. Oleh karena itu, mungkin saja kelompok 212 ingin membangun koneksi dengan Anies karena hal-hal tersebut.

Ya semuanya hingga kini masih jadi misteri. Yang jelas, kalau kelompok 212 masih kuat, Anies bisa mengambil manfaat tidak hanya untuk keterpilihannya di Jakarta, tetapi juga untuk Pilpres 2024. Itu pun, kalau mantan Mendikbud itu bersedia maju. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

PA 212 akan kembali menggelar reuni akbar di Monumen Nasional (Monas). Reuni yang akan dilakukan disebut sebagai bentuk silaturahmi bagi para alumni aksi-aksi 212 sebelumnya.

Rencana reuni tersebut ditanggapi beragam oleh banyak pihak. Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mempersilakan diadakannya reuni pada Desember mendatang.

Di sisi lain, banyak pihak skeptis dengan adanya reuni yang akan digelar. Banyak pihak menilai, reuni yang akan diadakan justru akan membuat kegaduhan sosial dan politik Indonesia yang sudah mulai mereda pasca pemilihan presiden (Pilpres).

Pasca pilpres 2019 usai, banyak pihak mempertanyakan relevansi gerakan 212. Ibarat anak ayam yang kehilangan induknya, bergabungnya Prabowo Subianto ke dalam kubu pemerintah membuat kelompok ini seolah kehilangan tajinya.

Manuver politik Prabowo tersebut membuat PA 212 berencana untuk tidak mengundang Prabowo pada reuni bulan depan. Meski demikian, ada sosok politisi lain yang ternyata diundang hadir di gelaran tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tokoh politik utama yang menjadi tamu dalam reuni tersebut.

Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin bahkan secara tegas mewajibkan Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk datang pada reuni mendatang.

Lantas, sebenarnya seperti apa relevansi pergerakan kelompok 212 pasca Pilpres? Adakah kepentingan politik lain dari diadakannya reuni tersebut ?

Dari Gerakan Massa ke Organisasi Politik

Kasus penistaan agama yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2017 berbuntut pada lahirnya gerakan 212. Gerakan masif yang dimotori oleh berbagai organisasi massa (ormas) Islam tersebut akhirnya mampu menumbangkan Ahok dengan dikeluarkannya putusan pengadilan Ahok sebagai terdakwa.

Kelompok 212 sebagai sebuah gerakan sosial dapat dilihat muncul karena adanya collective challenge atau tantangan bersama dari berbagai kelompok Islam. Bukan hanya pada kasus Ahok, tapi lebih luas lagi tentang keterancaman identitas Islam.

Tidak heran berbagai narasi yang muncul dalam serangkaian gerakan ini ialah narasi tentang ketidaksetaraan, penindasan terhadap Islam hingga anti-pemerintah.

Narasi yang dibangun tampaknya efektif untuk menjaring massa yang besar. Pada Reuni Akbar 212 tahun 2018, peserta yang hadir diklaim mencapai 8 juta jiwa. Klaim tersebut tentu tidak mengherankan di tengah kuatnya sentimen identitas dan agama yang berkembang di Indonesia pada saat itu.

View this post on Instagram

Jadi agenda rutin tahunan, Reuni 212 diselenggarakan lagi.⠀ ⠀ Baca artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 7, 2019 at 2:00am PST

Sidney Tarrow dalam Power in Movement: Social Movement and Contentious Politics beranggapan bahwa suatu gerakan sosial pada akhirnya mementingkan adanya sustaining collective action atau keberlanjutan dari gerakan tersebut. 212 sebagai sebuah gerakan memang cukup dinamis dan bertahan lama.

Hal ini terlihat dari banyaknya serangkaian jilid dengan berbagai tema yang diusung dalam pergerakannya. Pergerakan yang ada umumnya sebagai bentuk respon dari kondisi sosial-politik yang terjadi seperti Aksi Bela Ulama, Aksi Mujahid 212 dan lain sebagainya.

Dinamika yang terjadi dalam internal kelompok tersebut melahirkan PA 212 yang pada akhirnya mentransformasikan gerakan ini menjadi komunitas yang terinstitusionalisasi.

PA 212 kemudian aktif  dalam dengan menjadi wadah bagi anggota-anggotanya yang ingin terlibat di dalam dunia politik. Pemberian wadah ini didukung dengan kedekatan PA  212 dengan beberapa partai politik (parpol) seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra.

Pada awalnya kelompok ini masih berjalan secara independen dan kolektif, sebagai sebuah wadah aspirasi bagi kelompok islam. Lambat laun di tengah konstelasi politik yang ada. Gerakan ini mulai mengarahkan sikap dan dukungan politik, yang paling terlihat ialah pada afiliasi massa PA 212 kepada Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019.

Menjaga Eksistensi ?

Kuatnya cap politis dalam gerakan ini bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, dalam setiap aksi yang dilakukan gerakan ini selalu dimotori dan ditunggangi oleh berbagai kelompok kepentingan. Dalam rangkaian Pilpres 2019, gerakan ini jelas menyatakan dukunganya kepada Prabowo-Sandi dan partai barisan koalisinya.

Kekalahan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 tampaknya bukan menjadi akhir dari pergerakan ini. Reuni dengan tajuk “Munajat untuk Keselamatan Negeri: Maulid Agung dan Reuni Alumni 212” yang akan diadakan tentu memunculkan berbagai spekulasi adanya hasrat politik yang belum tersampaikan dari kelompok ini.

Jika melihat ke belakang, besarnya massa yang terafiliasi dalam kelompok ini tentu menjadi aset politik yang sangat sayang untuk disia-siakan. Bisa jadi reuni yang akan diadakan merupakan bentuk upaya elite 212 untuk mengamankan dan menjaga basis konstituen yang telah ada.

Besarnya massa 212 ditunjukkan dengan prediksi peserta yang akan datang akan mencapai 7 juta peserta. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Tarrow, massa dalam sebuah gerakan sosial umumnya telah memiliki collective identity (identitas kolektif). Kondisi ini membuat ada atau tidaknya Prabowo bisa saja massa akan tetap membanjiri acara tersebut.

Selain itu, reuni ini sangat mungkin dimafaatkan oleh kelompok yang tidak puas dengan hasil Pilpres dan rekonsiliasi politik yang terjadi. Bisa jadi reuni ini menjadi media untuk membangun kembali narasi dan pembangunan opini menolak pemerintah yang sah.

Hal diatas didasari pada dianutnya Ijtima Ulama IV yang mengamanatkan penolakan terhadap pemerintahan baru.

Reuni 212, Panggung Politik Anies?

Perginya Prabowo dari barisan gerakan 212 pasca kekalahannya dalam Pilpres lalu tentu membuat kelompok ini sakit hati. Hal ini mengingat telah banyak dukungan yang diberikan baik berupa elektoral dan finansial. Wajar apabila dalam reuni yang akan diadakan Desember mendatang nama Prabowo tidak masuk kedalam daftar undangan.

Di sisi lain, tidak diundangnya Prabowo dibarengi dengan diundangnya tokoh sentral lain dalam kelompok ini yaitu Anies Baswedan. Kondisi tersebut bisa jadi menunjukkan bahwa kelompok 212 sedang berusaha mencari patron baru pasca ditinggal oleh Prabowo.

Aditya Perdana dalam The Politics of Civil Society Organizations (CSOs) Post-Reformation 1998 menjabarkan mengenai relasi politis antara ormas dengan politisi.

Perdana secara spesifik membahas mengenai pentingnya sebuah ormas untuk memiliki patron politik. Kondisi tersebut dikarenakan ormas memiliki keterbatasan dalam menerjemahkan basis kekuatannya ke dalam bentuk pengaruh politik formal.

View this post on Instagram

Beberapa pos RAPBD Jakarta jadi perdebatan.⠀ ⠀ Baca artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 5, 2019 at 9:00pm PST

Dari pernyataan diatas, kelompok 212 melalui PA 212 jelas merupakan sebuah organisasi masyarakat yang memiliki basis massa loyal dan sangat besar. Akan tetapi, para elite dari kelompok tersebut tidak memiliki basis elektoral dan tingkat elektabilitas yang cukup. Kondisi tersebut membuat gerakan 212 secara formal tidak dapat berkontestasi dan mempengaruhi perpolitikan secara efektif.

Perdana lebih jauh menjelaskan, ketidakmampuan ormas bergerak dalam politik formal membuat ormas harus memiliki patron politisi yang mampu menjadi jembatan atas kepentingan mereka. Dukungan kelompok 212 kepada Prabowo-Sandi pada Pilpres lalu jelas merupakan salah satu upaya kelompok 212 dalam mengagregasikan kepentingannya.

Hilangnya Prabowo kemudian memunculkan tanda tanya mengenai sosok yang akan menjadi patron baru dari kelompk ini. Anies Baswedan bisa jadi muncul dari patron baru dari gerakan ini.

Hal diatas didasari pada kuatnya afiliasi Anies pada kelompok 212. Bukan rahasia lagi, salah satu faktor kemenangan Anies dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 disokong kuat oleh kelompok ini.

Pemilihan Anies tentu bukanlah tanpa alasan. Perdana melihat ormas cenderung akan memilih patron yang bukan dari parpol. Patron dari parpol akan lebih mudah berubah preferensi politiknya karena terikat dalam konstelasi yang mengharuskan mereka untuk meraih keuntungan maksimal dalam politik.

Ditinggalnya kelompok 212 oleh Prabowo tentu menjadi pelajaran berarti bagi kelompok ini. Lain Prabowo, lain juga Anies. Anies bukanlah kader partai dan tidak terikat pada satu parpol tertentu yang mungkin dapat menyetirnya.

Pada akhirnya, masih belum pasti apakah Anies benar-benar akan jadi patron bagi kelompok 212. Yang jelas, kekuatan politik Anies akan menjadi hal yang sayang untuk dilewatkan oleh kelompok tersebut. (Y56)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Reuni tuh sepertinya jadi pertemuan yang menyenangkan buat banyak pihak ya. Kapan lagi coba bisa mengenang indahnya masa lalu, menyembung silaturahmi, sambil terkadang bergosip ria selain di momen reuni.

Nah, sepertinya indahnya nuansa reuni juga diidam-idamkan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212. Mereka sepertinya masih sangat susah move on dan terjebak nostalgia dari aksi yang mereka sebut dihadiri jutaan orang itu.

Mungkin saking berkesannya momen aksi 212 itu, acara reuni itu digelar saban tahun termasuk juga di tahun 2019 ini. Wah, kalau acaranya digelar setiap tahun, apa ya siasat dari panitia untuk membuat reuni itu tetap terasa baru?

Eits, jangan salah, tahun ini ada yang baru nih dari penyelenggara Reuni 212. Berdasarkan pernyataan Novel Bamukmin, untuk tahun ini nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto belum masuk bahasan untuk diundang. Wow, sebuah terobosan!

Kalau ada yang ingat, pada Reuni 2018, Prabowo ini kan jadi salah satu tamu yang begitu diagung-agungkan oleh gelaran reuni tersebut. Teriakan Prabowo presiden begitu menggema di gelaran yang begitu menghebohkan tersebut. Apalagi Pak Prabowo kala itu ikutan pasang badang ketika reuni 212 dianggap hadirinnya tak tembus jutaan.

Dari hal itu, kok bisa sih tamu yang dispesialkan dan begitu dibangga-banggakan justru gak diundang di Reuni 212 tahun 2019?

Kalau merujuk alasan dari PA 212, acara Reuni 212 di tahun 2019 ini akan ditujukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Selain itu, dikabarkan pula memang gelaran itu belum memasukkan agenda mengundang politisi. Eh, ada sih, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan konon diundang hadir di gelaran itu.

Hmmm, itu kan alasan dari PA 212 ke media, tapi sebenarnya ada alasan lain gak ya? Coba kita pikir-pikir ya, di momen reuni atau kumpul-kumpul teman lama, kalau ada orang yang gak diundang itu biasanya dia udah dianggap gak asik. Selain itu, terkadang orang yang gak diundang itu juga jadi sasaran pergunjingan mereka yang hadir di reuni.

Nah, apakah sekarang Pak Prabowo itu udah dianggap gak asik lagi oleh PA 212? Kalau memang iya, apakah ini ada kaitannya dengan langkah Pak Prabowo yang merapat ke Pak Jokowi?

Gak ada yang tahu pasti sih. Ya semoga aja acara reuninya tahun ini berjalan lancar dan ramai meski gak ada sosok yang sempat begitu dielu-elukan. Selamat reuni! (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah al Shuaibi, menjadi sorotan setelah cuitannya menyebut Reuni Aksi 212 adalah acara bersatunya umat Islam untuk menyuarakan aksi pembakaran bendera tauhid oleh organisasi sesat. Kaget loh aku… Kok bisa-bisanya doi bilang begitu? Dibisikin setan apa? Astagfirullah…

Hmm, aneh banget sih. Orang Reuni Aksi 212 itu acara pertemuan para pendukung Prabowo….

Kalian masih inget nggak sih gaes soal kasus pembakaran bendera tersebut? Konon bendera yang dibakar itu kan bendara HTI yang bertuliskan kalimat tauhid. Terus yang membakar juga dari GP Ansor, organisasi yang bernaung di bawah PBNU. Masa dibilang organisasi sesat? Doi nggak tahu ya kalau masyarakat kita ‘katanya’ kebanyakan orang NU? Fix, bikin bete sih ini. Hehehe.

Lagi pula yang melakukan juga sudah minta maaf, mengklarifikasi, dan sudah diberi sanksi hukum pula. Kenapa juga mesti dikaitkan dengan reuni aksi 212. Terus yang konyolnya lagi, kenapa juga mesti ikut campur dengan dapur politik dalam negeri kita? Hmm…

Ada kepentingan apa Dubes Arab Saudi ikut komentar soal Reuni Aksi 212?
Share on X

Sebelumnya, PBNU dan Banser menuntut agar Osama meminta maaf dan diusir dari Indonesia. Sekarang giliran PDIP yang maju untuk meminta agar Kerajaan Arab Saudi memulangkan dan mengganti Osama.

Ketua DPP PDIP Hamka Haq menilai Osama telah mencampuri urusan dalam negeri bangsa Indonesia, melanggar kode etik serta prinsip diplomatik.

Hamka menuturkan Osama secara implisit telah menuduh Gerakan Pemuda Ansor, selaku organisasi yang bernaung di bawah ormas Islam terbesar di Indonesia PBNU sebagai organisasi yang sesat.

Tuduhan implisit itu, kata dia, berpotensi mengganggu hubungan baik yang selama ini sudah terjalin, bukan hanya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia, tetapi juga antara bangsa Indonesia dengan bangsa Saudi Arabia.

Lebih dari itu, PDIP juga meminta agar Duber Arab Saudi yang baru lebih memahami kode etik diplomatik dan menghargai, serta tidak mencampuri urusan dan kedaulatan pemerintah Indonesia. (E36)

PinterPolitik.com

“In the end, I found out that all the smiles were just a front. They would say something to me and do another thing behind my back.”

:: Prabowo Subianto, tentang anak-anak Soeharto dalam wawancara dengan Asiaweek tahun 2000 ::

[dropcap]P[/dropcap]ecahnya kongsi Julius Caesar dengan Pompey pada tahun 49 SM dianggap sebagai sesuatu peristiwa yang tak terhindarkan – inevitable historic moment – oleh banyak sejarawan. Pasalnya, dua pemimpin di era kekuasaan Triumvirat Romawi itu memang dianggap berkoalisi hanya berdasarkan kepentingan kekuasaan semata.

Mereka tidak perlu saling suka, tidak perlu pula saling memahami. Yang terpenting adalah bersatu menghadapi musuh yang bersama.

Pertanyaan tentang konteks koalisi untuk menghadapi musuh bersama yang demikian, kini mencuat pasca kesalahan kandidat yang akan maju di Pilpres 2019 nanti, Prabowo Subianto, mengucapkan kalimat shalawat di hadapan peserta aksi Reuni 212 beberapa hari lalu.

Dari latar belakangnya, jelas sangat terlihat bahwa pandangan politik Prabowo lebih terbuka terhadap semua latar belakang – agama, suku, ras dan budaya - bertolakbelakang dengan gagasan eksklusi Rizieq Shihab.
Share on X

Setidaknya hal itulah yang tergambar dalam pernyataan politisi Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir yang menyebutkan bahwa insiden kesalahan pengucapan shalawat Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Prabowo itu adalah sebuah proses – yang ia sebut – “penelanjangan” di hadapan jutaan umat Islam yang hadir.

Menurutnya, peristiwa itu menggambarkan adanya “pemaksaan” citra Islami kepada Prabowo – hal yang oleh Inas dianggap justru bertentangan dengan jiwa sang jenderal.

Artinya, jika menggunakan logika koalisi Caesar-Pompey, konteks dukungan politik terhadap Prabowo dalam kacamata Inas memang sangat mungkin hanya berbasiskan kepentingan untuk menghadapi musuh bersama, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).

View this post on Instagram

Kepleset lidah gitu maksudnya? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #prabowosubianto #sholawatprabowo #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 6, 2018 at 2:35am PST

Sebelumnya, Prabowo memang disorot terkait kesalahan pengucapan shalawat yang seharusnya berbunyi “shallallahu alaihi wa sallam”, namun diucapkan “sallalla hulaihi wa sallam”.

Lebih lanjut, menurut Inas, salah menyebutkan shalawat menunjukkan bahwa Prabowo tidak mencintai Nabi Muhammad – bahkan tidak mencintai Islam. Pasalnya, shalawat adalah hal yang disunahkan kepada semua umat Islam untuk diucapkan ketika menyebut atau mendengar nama Nabi Muhammad.

Terkait pernyataan Inas tersebut, kubu Prabowo memberikan bantahan. Menurut jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Suhud Aliyudin, sangat mungkin kesalahan itu terjadi karena sang jenderal takjub dengan banyaknya massa yang hadir kala itu, sehingga terburu-buru mengucapkannya.

Suhud pun menyinggung peristiwa yang menimpa Presiden Jokowi ketika salah menyebutkan surat Al-Fatihah menjadi Al-Fatekah.

Terlepas siapa yang benar di antara Inas maupun Suhud, yang jelas, pertanyaan terbesarnya tentu saja adalah tentang citra Islami Prabowo. Benarkah ada konteks keterpaksaan tersebut?

Citra Islami, “Paksaan” Politik untuk Prabowo?

Seberapa kuat citra dan pemahaman Islami Prabowo dan seberapa besar pengaruh ide-ide tersebut terhadap pandangan politik sang jenderal?

Jawaban untuk pertanyaan tersebut mungkin bisa dilihat dari sambutan Prabowo saat menghadiri Ijtima Ulama pada Juli 2018 lalu. Kala itu, Prabowo mengaku grogi berbicara di depan para ulama yang hadir karena ia jarang berbicara dengan ulama.

“Saya agak grogi hari ini karena jarang saya bicara dengan ulama, biasanya saya bicara (sebagai) TNI purnawirawan, agak grogi juga. Karena memang saya akui, saya tidak berasal dari pesantren, mungkin agama Islam saya kurang bagus,” demikian kata Prabowo kala itu.

Kata-kata itu secara tidak langsung bisa dijadikan patokan untuk menilai ukuran seberapa Islami Prabowo. Artinya, ia mengakui bahwa pemahamannya tentang agama memang kurang bagus. Prabowo bahkan menyebut dirinya jarang bicara dengan ulama – konteks yang tentu saja punya dimensi sejalan dengan pengetahuannya tentang agama.

Hal ini menjadi masuk akal jika memperhatikan pidato-pidato politik Prabowo yang cukup jarang mengutip ayat-ayat Alquran, atau membicarakan hal tertentu dan menghubungkannya dengan pemahaman tentang agama.

Konteks latar belakang Prabowo ini pernah ditulis oleh Harold Crouch, salah satu peneliti terkemuka asal Australia yang karya-karyanya banyak membahas tentang politik Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Political Reform in Indonesia After Soeharto, Crouch menyebutkan bahwa saat masih aktif di militer, Prabowo memang ada di kubu “hijau” – sebutan untuk kubu Islam di dalam militer.

Walaupun demikian, latar belakang keluarga Prabowo tidaklah Islami. Crouch menggunakan istilah post-colonial Dutch-educated urban elite – elite urban pasca kolonial yang mendapatkan pendidikan Belanda – untuk menggambarkan keluarga Prabowo. Konteks tersebut cenderung membuat pendidikan dalam keluarga Prabowo menjadi sangat liberal dan membebaskan pilihan-pilihan.

Hal ini juga sempat ditegaskan Hashim Djojohadikusumo – adik Prabowo – dalam sebuah kesempatan di 2014 lalu. Kala itu, Hashim menyebut ibu mereka, Dora Sigar adalah seorang Kristen sama seperti dirinya. Sementara, Prabowo adalah seorang muslim sama seperti sang ayah Sumitro Djojohadikusumo, sedang kakak Prabowo ada yang beragama Katolik. Bahkan ada sepupu Prabowo yang menikah dengan seorang Yahudi.

Konteks latar belakang yang demikian tentu saja membuat citra Islami sedikit banyak “kurang” terlihat dari Prabowo. Keluarga Prabowo sangat pluralis dan liberal serta membebaskan pilihan-pilihan agama.

Hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi pandangan-pandangan politik Prabowo saat ini terhadap Islam, pluralisme dan perbedaan-perbedaan, mengingat banyak penelitian ilmiah yang menyebutkan bahwa apa yang seseorang alami saat masih kecil di keluarganya punya pengaruh besar terhadap persepsinya ketika dewasa.

Latar belakang keluarga yang pluralis dan dididik ala Barat, tentu saja membuat persepsi politik Prabowo terhadap konteks keberagaman dan perbedaan tidak bisa dipisahkan dari pribadinya. Maka, akan sangat sulit membayangkan Prabowo “terjebak” dalam paham ekstrem – katakanlah – yang ingin mengubah dasar negara, anti terhadap pluralisme dan yang sejenisnya.

Terkait hal tersebut, Hashim dalam sebuah kesempatan berpidato di hadapan kelompok Kristen dan Tionghoa jelang Pilpres 2014 lalu, sempat menyebutkan bahwa tidak benar jika muncul pandangan Prabowo menjadi ekstrem dan radikal karena dikelilingi kelompok-kelompok garis keras.

Menurut Hashim, alasan Prabowo menjadi dekat dengan kelompok-kelompok garis keras adalah karena saudaranya itu tidak mungkin menutup diri dari pihak-pihak yang ingin mendukung pencalonannya.

Kata-kata Hashim ini tentu saja menjadi pembenaran bahwa sangat mungkin koalisi Prabowo dan kelompok Islam – seperti yang ia tampilkan di Reuni 212 – hanya berbasis kepentingan dan bertujuan untuk melawan musuh bersama saja.

Constructed Identity, Tabrakan Jiwa Prabowo?

Jika latar belakang Prabowo tidak begitu Islami – bahkan dari keluarga yang punya latar non-muslim dan dididik secara liberal – mengapa justru ia yang dipandang sebagai pemimpin yang cocok untuk memimpin umat?

Jawabannya bisa ditemukan dalam petikan wawancara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pada 2014 lalu menjadi juru bicara tim sukses Jokowi. Kala itu Anies menyebutkan bahwa konteks identitas pemimpin umat baru disematkan ke Prabowo setelah ia menjalin koalisi dengan partai-partai Islam.

View this post on Instagram

Reuni 212 dianggap bisa berdampak lama Selengkapnya dalam tulisan indepth berjudul "Reuni 212, Revolusi Senyap?" di Pinterpolitik.com #212 #aksi212 #reuni212 #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 7, 2018 at 12:55am PST

Saat itu ada PKS, PAN, PBB dan PPP yang adalah 4 partai Islam dalam koalisi Prabowo. Konteks tersebut yang kemudian membuat konstruksi identitas pemimpin yang didukung partai Islam dimodifikasi menjadi “pemimpin umat” untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dari 88 persen penduduk Indonesia yang adalah umat muslim. Sementara, hal yang sebaliknya terjadi pada Jokowi yang mendapatkan cap pemimpin anti-Islam. (Baca: Jokowi Terjebak Ma’ruf Amin) 

Pada titik ini, konteks identitas Prabowo yang Islami adalah sebuah constructed identity atau identitas yang dikonstruksi untuk kepentingan politik. Hal ini sesuai dengan pemikiran Karen A. Cerulo dari Rutgers University, New Jersey yang menyebutkan bahwa identitas sering kali dipandang sebagai sumber untuk memobilisasi massa, ketimbang produk dari mobilisasi itu sendiri.

Artinya, identitas Islami Prabowo memang hasil konstruksi untuk kepentingan mobilisasi dukungan politik. Pertanyaannya kemudian adalah apakah benar kata-kata Inas di awal bahwa ada pertentangan dalam diri Prabowo yang terjadi dalam konteks ini?

Jawabannya bisa saja benar. Dari latar belakangnya, jelas sangat terlihat bahwa pandangan politik Prabowo lebih terbuka terhadap semua latar belakang – agama, suku, ras dan budaya. Apalagi, jika konteks ke-Islamannya memang hanya pada tataran praktis semata.

Pada titik ini, tentu saja ada kontradiksi yang mungkin terjadi dalam diri Prabowo, mengingat konsepsi yang digulirkan oleh Rizieq Shihab misalnya, adalah sebuah eksklusi yang bertujuan untuk menggeser haluan negara ke arah kepentingan satu kelompok saja. (Baca: Rizieq: Ayat Suci di Atas Konstitusi)

Maka, boleh jadi kata-kata Inas tentang pertentangan dalam jiwa Prabowo tersebut benar adanya. Boleh jadi koalisi Prabowo dan kelompok Islam hanyalah berbasis kepentingan kekuasaan semata, yakni untuk mencegah Jokowi terpilih lagi.

Sementara pada saat yang sama, masing-masing punya agendanya tersendiri. Prabowo memang mengincar kekuasaan, sementara kelompok Islam menginginkan eksklusi – mungkin juga sebuah negara Islam.

Yang jelas, mungkin Prabowo akan kembali mengalami apa yang terjadi antara dirinya dengan anak-anak Soeharto – seperti dikutip di awal tulisan. Suatu saat, sangat mungkin ia dan – katakanlah – Rizieq serta kelompok-kelompok Islam tersebut, sampai pada tingkatan hubungan yang “tersenyum di depan, mengatakan sesuatu kepada saya, namun melakukan hal lain di belakang”.

Jika hal tersebut yang terjadi, maka kisah Caesar dan Pompey sangat mungkin akan terulang suatu waktu di masa depan dalam diri Prabowo. Menarik untuk ditunggu. (S13)

Pinterpolitik.com 

[dropcap]R[/dropcap]euni 212 memang sudah selesai, namun perbincangannya tidak berkesudahan hingga hari ini. Misalnya saja perdebatan soal angka peserta yang hadir,hingga interpretasi tentang tingkat elektabilitas para kandidat Pilpres 2019 setelah reuni berlangsung.

Meskipun demikian, patut disepakati bahwa Reuni 212 adalah peristiwa penting dalam lanskap sosial politik di Indonesia. Bahkan sejumlah elite politik dari koalisi calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, juga tak kalah antusias dalam menghadiri acara ini. Sebut saja Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Ahmad Heryawan, Eddy Soeparno, hingga Anies Baswedan menjadi tamu kehormatan.

Namun, hal yang menarik justru datang dari cuitan akun Twitter Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief, yang menyebut Reuni 212 ibarat pisau bermata dua. Menurut Andi, peristiwa itu bisa dimaknai sebagai reaksi terhadap Pilpres 2019, namun juga bisa mengarah pada koreksi total – bisa diterjemahkan sebagai sebuah revolusi.

Lebih lanjut, Andi juga mengungkapkan – dengan gaya mirip ultimatum – bahwa revolusi diam (senyap) saat ini memang tidak memiliki tuntuan koreksi menyeluruh, sehingga bisa dipastikan konsentrasi massa pada Reuni 212 itu bukanlah yang terakhir. Ia meyakini bahwa akan ada momentum-momentum lain yang akan menggerakkan aksi massa serupa bisa terulang.

Lantas pertanyaannya adalah, apakah memang Reuni 212 itu hanya sekedar event tahunan, reaksi terhadap pemerintahan Jokowi, atau memiliki dimensi sosial politik yang lebih dalam, misalnya sebagai tanda sebuah konsolidasi politik dalam bentuk revolusi senyap, yang sebelumnya tidak dikenal di Indonesia?

Menembak Jokowi

Naif rasanya jika tak mengaitkan Reuni 212 dengan tujuan politis. Hal itu dapat dilihat dari sisi historis, waktu, dan wacana atau narasi yang dibuat. Dari aspek sejarah, gerakan 212 bermula dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang pada tahun 2016 sedang berkampanye politik.

Inilah titik masuk bagi lawan politik Ahok dan Jokowi untuk menyerang keduanya secara sistematis. Pada akhirnya Ahok kalah dalam pemilihan yang digelar awal 2017. Setidaknya dari aspek historis, Reuni 212 adalah gerakan politik yang bercampur gerakan moral.

Dari segi waktu, gerakan ini semakin aktif menjelang Pemilu 2019. Setidaknya dalam kurun waktu dua tahun terlihat memang gerakan tersebut telah menjadi kampanye politik yang tidak bisa lagi dianggap sebagai perjuangan moral murni.

Reuni 212 bisa jadi akan bertransformasi menjadi revolusi senyap.
Share on X

Kemudian, wacana yang dibangun oleh elite Presidium Alumni (PA) 212, yakni membangun propaganda di media sosial dan di media arus utama, merupakan narasi kekuasaan. Wacana yang diangkat pada umumnya adalah kritik dan serangan terhadap pemerintah dan institusi negara yang saat ini bekerja.

Kelompok ini telah menjadi gerakan oposisi politik yang ingin memperjuangkan kekuasaan dan menghendaki pemerintahan Jokowi berakhir pada Pilpres 2019. Dengan kata lain, Reuni 212 yang digelar Minggu lalu merupakan oposisi politik untuk melawan pemerintahan saat ini, sekaligus membawa agendanya masing-masing.

Lebih jauh, momen tersebut menjadi konsolidasi politik dari berbagai kelompok umat Islam untuk jangka yang panjang (long term period) sebagai upaya untuk mensegregasi aktor-aktor politik mapan di negeri ini. Sementara agenda terhadap pemerintahan Jokowi dan Pilpres 2019 merupakan agenda jangka pendek mereka (short term period).

Aksi PA 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menjalin kisah dengan Prabowo serta partai politik pendukungnya hanyalah kontrak politik untuk menghadapi Jokowi dan Pilres saja. Namun, sejatinya kelompok-kelompok Islam ini memiliki kepentingan sendiri. Misalnya saja mereka sempat menyebutkan bahwa tidak akan segan-segan “melawan” Prabowo jika tidak mematuhi kontrak politik yang tertuang pada hasil Ijtima Ulama II.

Sebuah Revolusi Senyap?

Lalu, apakah Reuni 212 bisa dianggap sebagai bagian dari sebuah revolusi atau koreksi total dalam kesenyapan, seperti yang disampaikan oleh Andi Arief?

Faktanya, revolusi memang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah umat manusia. Dengan kata lain, revolusi adalah sebuah keniscayaan sejarah, walau kehadiran dan kedatangannya tak bisa diprediksi. Ia datang dalam situasi yang dipilihnya sendiri. Namun, ia juga membuka segala kemungkinan untuk terus diupayakan. Setelah Perang Dunia II memang muncul sebuah lema di Eropa yang dikenal dengan revolusi senyap atau silent revolution.

Ronald Inglehart dalam bukunya beejudul The Silent Revolution: Changing Values and Political Style Among Western Countries menyebutkan bahwa ada dua aspek yang menandakan adanya revolusi diam atau silent revolution, yakni adanya perubahan dari keterbutuhan masyarakat dari nilai-nilai material dan keamanan fisik menjadi pada tataran kualitas kehidupan (quality of life), serta meningkatnya kemampuan-kemampuan politik masyakarat untuk ikut melakukan penetrasi terhadap pengambilan kebijakan.

Lebih lanjut, Ronald menunjukkan bahwa revolusi jenis ini biasanya ditandai tanpa adanya sebuah rekayasa melibatkan aktivitas fisik yang subversif, namun lebih menekankan pada organisir massa dengan jumlah tertentu sebagai kekuatan revolusi itu sendiri.

Dalam konteks Reuni 212, aksi yang disebut untuk ajang silaturahmi umat muslim itu dipercaya oleh mereka terjadi tanpa ada kepentingan politis. Namun, dengan mengerahkan massa sedemikian besar tentu saja ada motif tertentu yang ingin ditunjukkan oleh umat yang dikomandoi oleh Rizieq Shihab tersebut. Rizieq memang terkenal dengan konsepsi mendorong NKRI Bersyariah yang mendorong penerapan syariat Islam di tataran hukum nasional.

Ada penafsiran jika salah satu tujuannya adalah menunjukkan eksistensi Islam adalah dengan cara mobilisasi massa turun ke jalan.  Oleh sebab itu, sejalan dengan pendapat Ronald, keberhasilan politiknya harus diawali dengan persiapan yang matang serta strategi kampanye yang tidak bisa diremehkan.

Reuni 212 2018 adalah revolusi diam. Pisau bermata dua, bisa ke Pilpres 2019 bisa juga mengarah pada koreksi total. Karena revolusi diam yang tanpa tuntutan, maka konsentrasi massa itu bukan yang terakhir. Pasti akan muncul tuntutan sejatinya entah kapan momentumnya.

— andi arief (@AndiArief__) December 5, 2018

Dalam kadar tertentu, Reuni 212 memiliki agenda yang lebih dalam, atau dalam bahasa Andi Arief, sebuah koreksi total terhadap sistem. Bisa jadi, hal ini sejalan dengan garis politik yang dimiliki oleh Rizieq Shihab, yang sering ia dendangkan dengan kalimat “ayat suci di atas ayat konstitusi”. 

Apa yang disampaikan tentang ayat suci dan konstitusi ini boleh jadi adalah inti dari sikap politik Rizieq.

Ayat suci adalah bagian yang intrinsik dari agama, sehingga kata-kata Rizieq tersebut bisa dimaknai sebagai seruan untuk “menggeser agama ke atas ayat konstitusi”. Rizieq juga menyebutkan bahwa Reuni 212 lahir dari “pertarungan ideologi” antara akidah – atau iman – tentang ayat suci di atas konstitusi, melawan propaganda tentang konstitusi di atas ayat suci.

Kata-kata tersebut tentu saja menarik karena menjadi perwujudan keinganan untuk menggeser haluan negara. Pertanyaannya adalah mungkinkah garis ideologi atau garis politik Rizieq ini dalam kadar tertenu merupakan bagian dari revolusi senyap?

Garis perjuangan politik Rizieq memang bisa dilihat dari tesisnya yang dibukukan dengan judul Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah. Buku ini memuat intisari pemikiran-pemikiran politik Rizieq yang memang ingin agar Indonesia menjalankan syariat Islam.

Buku yang disarikan dari tesisnya yang berjudul “Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia” itu mengukuhkan bahwa Pancasila yang menjadi dasar NKRI adalah Islami. Namun, hingga saat ini rezim yang berkuasa belum melaksanakan sistem menurut interpretasi Rizieq tersebut.

Oleh karenanya, Rizieq juga pernah menyebut agar perlunya perubahan strategi perjuangan umat Islam di Indonesia. Jalan itu adalah dengan revolusi. Revolusi yang dimaksud adalah revolusi damai, dengan menyiarkan ajaran agama agar penegakan syariat Islam berjalan di Indonesia.

Dalam konteks ini, Rizieq bisa jadi ingin melakukan revolusi senyap sebagaimana garis politik yang ia anut. Kekuatan umat Islam didorong untuk melakuan aksi-aksi “damai”, namun sejatinya penuh dengan unsur politis.

Jika mengacu pada analisa Ronald, apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut lebih dari sekedar nilai-nilai materialisme. Atau dengan kata lain revolusi senyap tersebut tidak berangkat dari persoalan ekonomi sebagaimana yang lazim terjadi pada aksi-aksi revolusi, melainkan lebih pada memperjuangkan nilia-nilai ideologi, dalam hal ini adalah Islam.

Selain itu, dengan mekanisme revolusi senyap ini, mereka lebih leluasa untuk melakukan “penetrasi” terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan dalih “membela” agama Allah. Bisa jadi, eskalasi gerakan ini akan terus meningkat, siapapun yang akan terpilih di 2019 nanti, entah itu Jokowi maupun Prabowo.

Berbahaya Bagi Demokrasi?

Jika mengacu pada awal kemunculannya, revolusi senyap lebih bernuansakan citra positif sebab tidak menggunakan kegaduhan dalam aksi politiknya. Misalnya saja revolusi senyap yang terjadi di Irlandia yang menginginkan diubahnya Undang-Undang aborsi.

Dalam kacamata demokrasi, Reuni 212 dan gerakan politik yang lainnya, merupakan sebuah kewajaran sebab demokrasi mengakomodir hal tersebut. Namun, yang mungkin meresahkan adalah jika revolusi senyap yang akan terjadi menimbulkan segregasi sosial.

Sebab, sebagaimana diketahui, aksi-aksi yang dilakukan kerap kali membawa atribut politik identitas untuk menyatakan pembedaan terhadap lawan politik.

Dampaknya, polarisasi kelompok muslim ini semakin tidak teratur, namun pada saat yang sama, memiliki daya tawar yang mungkin diklaim mewakili kepentingan muslim secara luas dan memungkinkan terjadinya politik transaksional kepada elite politik.

Bahkan, jika ada “peternak” politik yang mengawinkan kepentingannya terhadap sikap politik katakanlah yang digawangi oleh Rizieq itu, bisa saja aksi-aksi yang demikian bukan sekadar unjuk massa umat Islam, tapi bisa lebih lanjut menjadi momentum untuk gerakan politik tertentu.

Dalam konteks ini, bisa saja Reuni 212 – kabarnya akan terjadi lagi di bulan Februari 2019 mendatang – akan membahayakan demokrasi, dan dengan sendirinya akan memberikan pemaknaan terhadap revolusi senyap itu sendiri.

Oleh sebab itu, bisa jadi dugaan revolusi senyap yang terjadi pada Reuni 212 bukanlah isapan jempol belaka. Pertanyaannya adalah akan seperti apa aksi-aksi selanjutnya? Menarik untuk ditunggu. (A37)