PinterPolitik.com

“Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini, kita berjalan berjauh-jauhan. Kau jauhi diriku karena sesuatu” – Sind3ntosca, musisi asal Indonesia

Persahabatan kerap kali dianggap sebagai sebuah hubungan erat antara dua pihak yang saling membangun. Seperti yang pernah dinyanyikan oleh Sind3ntosca, persahabatan itu bagaikan kepompong yang mengubah ulat menjadi kupu-kupu.

Mungkin, hubungan persahabatan inilah yang selama ini mengisi kedekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya dan partainya bahkan disebut oleh John McBeth dalam tulisan opininya di Asia Times sebagai setia kepada Jokowi.

Namun, layaknya banyak hubungan persahabatan pada umumnya, sebuah batu dalam perjalanan yang terjal bisa saja menyandung langkah mereka. Rintangan ini yang boleh jadi tengah dihadapi oleh Jokowi dan Surya.

Nasdem yang sebelumnya menjadi partai terdepan dalam mendukung pencalonan Jokowi untuk Pilpres 2019 kini menjadi sasaran sindiran mantan Wali Kota Solo itu. Presiden dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-55 Partai Golkar berkomentar bahwa dirinya tidak pernah dirangkul seerat rangkulan Surya dengan Presiden PKS Sohibul Iman.

Banyak pihak menilai bahwa sindiran tersebut merupakan bentuk peringatan Jokowi kepada Partai Nasdem sebagai salah satu anggota koalisi pemerintahan. Meski begitu, Surya menilai pernyataan itu hanyalah candaan presiden.

Banyak yg menganggap manuver Surya Paloh belakangan ini sbg upaya membangun 'Poros Baru 2024' , padahal 2019 baru selesai, NasDem dapat 3 menteri, Jokowi sdah melihat manuver ini kejauhan, yg potensial bisa ganggu koalisi khususnya dlm pemerintahan… Ini sindiran keras Jokowi pic.twitter.com/ZkL53rt7Iu

— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) November 7, 2019

Terlepas dari adanya perasaan tersindir atau tidak, Surya mungkin masih berkeyakinan bahwa Jokowi adalah sahabatnya. Pasalnya, Ketum Nasdem tersebut mengatakan bahwa dirinya dan sang presiden masih terhubung secara batin walaupun belum sempat bertemu secara langsung.

Namun, pernyataan Jokowi bisa jadi merupakan tanda dari adanya perubahan dalam dinamika hubungan di antara keduanya. Apa maksud sebenarnya dari pernyataan presiden dalam perayaan HUT ke-55 Golkar tersebut? Situasi apa yang kini tengah terjadi antara Jokowi dan Surya?

Sindiran Politik

Terlepas dari adanya sangkalan dari Surya, pernyataan Jokowi bisa jadi memang merupakan bentuk sindiran politik presiden untuk Partai Nasdem. Sindiran yang semacam itu memang kerap digunakan dalam diskursus politik.

Bukan tidak mungkin bahwa sindiran Jokowi ini memang mencerminkan keinginan presiden untuk memengaruhi langkah-langkah politik Surya. David M. Bell dalam tulisannya yang berjudul Innuendo menjelaskan bahwa sindiran kerap digunakan ketika penyindir ingin memengaruhi orang lain tetapi juga sekaligus ingin menyembunyikan maksud asli penyindir agar risiko-risiko ekspresinya dapat diminimalisir.

Dalam tulisannya, Bell mendefinisikan istilah innuendo dengan menggunakan teori speech act (tindak tutur) dan mengkategorikan sindiran sebagai bentuk pragmatic act. Tindakan pragmatis ini dilakukan guna mewujudkan intensi penyindir bukan dengan mendorong pihak lain untuk mengenali maksud penyindir, melainkan dengan mengondisikan ucapannya pada konteks tertentu.

Joyojeet Pal dan tim penulisnya dari University of Michigan, Amerika Serikat, dalam tulisan mereka yang berjudul Innuendo as Outreach menjelaskan bahwa sindiran politik kerap kali disalurkan dalam bentuk ironi verbal. Ironi verbal sendiri dapat dipahami sebagai kiasan retorik yang disertai dengan substitusi atas makna sesungguhnya.

Pal dan timnya mencontohkan beberapa politisi yang menggunakan ironi verbal sebagai sindiran politik, yaitu Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden AS Donald Trump. Kedua presiden ini kerap melayangkan sindirannya melalui cuitan di Twitter karena efeknya yang lebih besar dalam menarik emosi dan perhatian dibandingkan ucapan biasa pada umumnya.

Selain itu, Pal dan timnya – dengan mengutip Wilson dan Sperber – menjelaskan bahwa penggunaan sindiran ironis ini juga memerlukan adanya kesamaan lingkungan kognitif, di mana penyindir dan yang disindir memiliki ruang pemahaman yang sama.

Dari sini, apa yang dijelaskan Bell mengenai pengondisian sindiran menjadi sesuai. Dengan sindiran yang dikondisikan berdasarkan kesamaan kognitif, penyindir berupaya agar pihak yang disindir mengarah pada konteks yang dimaksud.

Lalu, bagaimana dengan sindiran Jokowi untuk Surya?

Mungkin, Jokowi berharap agar Surya dapat kembali menjalankan perannya sebagai anggota koalisi pemerintahan. Presiden sendiri mengatakan bahwa dirinya memiliki hak untuk mempertanyakan pertemuan Surya-Sohibul karena Nasdem masih berada di dalam koalisi pemerintahan.

Dengan sindiran yang dikondisikan berdasarkan kesamaan kognitif, penyindir berupaya agar pihak yang disindir mengarah pada konteks yang dimaksud.
Share on X

Sindiran politik semacam ini juga pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjabat. Pada tahun 2013, SBY menyindir PKS – kala itu menjadi anggota koalisi pemerintahan SBY – akibat sikapnya yang kerap tidak sejalan dengan pemerintah.

Sindiran tersebut dilakukan dengan mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrat atas sikapnya yang dianggapnya selalu sedia mendukung pemerintahannya. Di lain kesempatan, SBY juga menyindir PKS dalam rapat kabinet.

Bila berkaca pada sindiran SBY pada PKS, apakah sindiran Jokowi kepada Surya serupa? Lantas, ada apa sebenarnya di balik hubungan Jokowi-Surya yanh mendasari keluarnya sindiran tersebut?

Perang Dingin?

Upaya Jokowi untuk melempar sindiran kepada Surya kurang lebih hampir sama dengan situasi Perang Dingin yang terjadi antara AS dan Uni Soviet. Kedua negara itupun sebelumnya merupakan sekutu dalam Perang Dunia II sebelum akhirnya menjadi musuh bebuyutan sepanjang paruh akhir abad ke-20.

Perang Dingin sendiri dapat didefinisikan sebagai ketegangan politik yang terjadi antara dua negara yang diwarnai dengan ancaman, propaganda, dan cara-cara lain selain pertempuran secara langsung. Sindiran – dalam bentuk innuendo dan insinuation – kerap saling dilemparkan juga dalam Perang Dingin.

Pada tahun 1984 misalnya, Uni Soviet dianggap melemparkan sindiran kepada AS terkait pembunuhan Perdana Menteri India Indira Gandhi. Sindiran itu dilontakan tanpa melemparkan tudingan secara langsung.

Di era tersebut, sindiran dan ancaman memang dilakukan sebagai bentuk upaya deterrence (menghalangi atau membuat pihak lain menghentian niatnya). Pada era kontemporer, sindiran-sindiran kerap dilontarkan oleh presiden AS dari masa ke masa pada Korea Utara untuk menghentikan pengembangan rudal nulklirnya.

Lantas, apa kaitannya Perang Dingin antarnegara dengan sindiran Jokowi terhadap Surya?

Sindiran memang menjadi salah satu instrumen untuk memengaruhi tindakan negara lain. Namun, negara juga kerap menggunakan manuver-manuver politik guna mengeluarkan efek deterrence terhadap negara lain.

Jika menilik kembali pada dinamika hubungan Jokowi dengan Surya, keduanya memang selalu berjalan bersama dalam hal politik. Namun, keputusan-keputusan politiknya mulai dianggap tidak sejalan semenjak terjadi pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto.

Ketidakpuasan Surya bisa saja mulai tampak akibat adanya kemungkinan Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan sejak pertengahan tahun 2019. Bahkan, sempat diduga terbentuk dua poros politik yang berbeda terkait jatah menteri partai politik antara poros Teuku Umar (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) dan poros Gondangdia (Surya).

Upaya deterrence boleh jadi mulai dilakukan oleh Surya dengen menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – salah satu sosok yang berseberangan secara politik dengan Presiden Jokowi. Bisa jadi, pertemuan tersebut ditujukan untuk memengaruhi keputusan Jokowi dalam menyusun kabinet periode keduanya.

Upaya ini terus dilakukan oleh Nasdem pada beberapa kesempatan selanjutnya, yakni ketika berbagai tokoh mengenakan pakaian putih dipanggil ke Istana pada Oktober lalu. Nasdem memberikan sinyal bahwa mereka siap bila menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi.

Disebut-sebut tidak puas dengan jatah menteri yang didapatkannya, Nasdem pun tetap melanjutkan upaya deterrence dengan melakukan pertemuan antara Surya dan Sohibul. Mungkin, kekecewaan Surya ini muncul akibat lepasnya posisi Jaksa Agung yang disebut-sebut menjadi sumber kekuatan Nasdem.

Boleh jadi, upaya deterrence Nasdem ini berakhir menjadi sebuah perang dingin layaknya dilakukan antarnegara. Pasalnya, sindiran Jokowi bisa jadi merupakan bentuk deterrence balasan terhadap Surya dan Nasdem.

Lantas, bagaimanakah dampak lanjutan dari deterrence Jokowi untuk Surya dan Nasdem?

Dalam hubungan antarnegara, bukan tidak mungkin upaya-upaya deterrence dapat berujung pada tindakan nyata apabila pihak lawan tidak dapat dihalangi. Korut misalnya, kerap mendapatkan sanksi dari AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan sikapnya yang ketus untuk mengembangkan senjata nuklir.

Bila ditarik pada konteks politik domestik Indonesia, deterrence balasan Jokowi ini boleh jadi berujung pada keputusan nyata. Seperti AS yang memiliki pengaruh luas untuk menentukan sanksi, presiden juga berhak menentukan kembali siapa-siapa saja yang berhak terlibat dalam kabinetnya.

Presiden SBY misalnya, memutuskan mengurangi jatah menteri PKS. Keputusan itu dinilai karena adanya gesekan sikap antara pemerintahan SBY dengan partai yang kini dipimpin oleh Sohibul tersebut.

Namun, mungkin, sindiran Jokowi mungkin belum mengarah pada ancaman semacam itu. Untuk saat ini, sindiran Jokowi ini boleh jadi merupakan pertanda akan telah dimulainya Perang Dinginnya dengan Surya.

Adanya Perang Dingin ini bisa saja menjadi tambahan batu terjal bagi persahabatan Jokowi-Surya yang selama ini telah terjalin. Seperti lirik Sind3ntosca di awal tulisan, kedua politisi ini mungkin tengah bertindak berjauh-jauhan karena sesuatu. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people” – Steve Jobs, Mantan CEO Apple

Mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan “Indonesia Emas” tampaknya semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Masih berkaitan dengan pidatonya yang bertajuk “Visi Indonesia” beberapa waktu lalu, sang presiden juga acap kali mengungkapkan keinginannya untuk meningkatkan investasi sumber daya manusia (SDM) dan penelitian-pengembangan (litbang) di bidang teknologi.

Mimpi tersebut juga sepertinya ingin diwujudkan Jokowi melalui keinginan atas menteri muda di kabinetnya. Dalam beberapa kesempatan, sang presiden mengungkapkan kepada media bahwa dirinya ingin mencari sosok anak muda dan milenial yang paham soal Revolusi Industri 4.0 yang erat kaitannya dengan ekonomi digital.

Kunjungan CEO Go-Jek Nadiem Makarim ke kantor Wapres Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu dianggap oleh publik sebagai sinyal bahwa bos start-up tersebut berkemungkinan untuk menjadi sosok yang dicari-cari oleh Jokowi. Apalagi, sosok pengusaha digital tersebut telah berhasil membawa Go-Jek menjadi decacorn.

Pak JK bertemu Nadiem Makarim, Founder dan CEO Gojek. Kantor Wapres 16/7 pic.twitter.com/0gW5lLaJWa

— Husain Abdullah (@husainabdullah1) July 16, 2019

Sebelumnya, keinginan Jokowi untuk melakukan pembangunan leapfrog ke arah ekonomi digital tersebut diiringi dengan pembahasan media di Indonesia mengenai sosok-sosok potensial menteri muda. Beberapa di antaranya adalah Nadiem dan CEO Bukalapak Achmad Zaky.

Namun, tampaknya jalan kolaborasi Jokowi dengan sosok-sosok pengusaha digital muda tersebut tengah menemui aral. Usai bertemu dengan Nadiem, JK membuat harapan berbagai pihak atas kolaborasi tersebut pupus. Sang wapres menilai bahwa sosok-sosok pengusaha muda seperti Nadiem lebih cocok menjadi pengusaha dibandingkan menjadi menteri.

Meskipun sang wapres telah mengungkapkan alasan di balik sarannya tersebut – yakni kebutuhan kewirausahaan Indonesia, pertanyaan politis tetap saja timbul.

Jika sosok-sosok seperti Nadiem dan Zaky dianggap sejalan dengan visi “Indonesia Emas” ala Jokowi, mengapa JK justru memberikan gagasan yang berbeda mengenai potensi sosok-sosok tersebut – yakni untuk tetap menjadi pengusaha digital? Apakah sang wapres tidak menginginkan menteri muda di kabinet Jokowi 2.0?

Eufemisme?

Terlepas dari mungkin atau tidaknya sosok-sosok tersebut menjadi menteri muda Jokowi, ungkapan sang wapres bisa jadi merupakan caranya untuk menghindari anggapan dan pertanyaan lanjutan dari publik. Bentuk ungkapan tersebut bisa saja merupakan eufemisme JK guna “menghibur” partai-partai politik yang memang tengah mengincar posisi-posisi strategis di kabinet Jokowi 2.0.

Elicier Crespo-Fernández dalam tulisannya yang berjudul Euphemism and Political Discourse in the British Regional Press menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan oleh para politisi juga memiliki tujuan politis di baliknya. Pemilihan kata dan bahasa yang tepat merupakan unsur yang vital bagi para politisi.

Biasanya, politisi akan menggunakan kata dan bahasa untuk menjaga dukungan dan meraih kesepakatan. Kata dan bahasa yang digunakan akan lebih “sopan” sehingga tidak ada kesan negatif yang membekas.

Boleh jadi, cara inilah yang digunakan JK dalam ungkapannya tersebut. Sang wapres mungkin tengah menjaga suasana di antara partai-partai politik yang tengah melakukan lobi-lobi politik terkait posisi-posisi strategis di pemerintahan Jokowi 2.0.

Pemilihan kata dan bahasa yang tepat merupakan unsur yang vital bagi para politisi.
Share on X

Keinginan Jokowi untuk mencari menteri muda sendiri juga ditanggapi tak terlalu antusias oleh partai tempat sang presiden berlabuh, yakni oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Presiden kelima tersebut mewanti-wanti Jokowi terkait pilihan menteri mudanya yang juga perlu memerhatikan faktor kapasitas dan kapabilitas.

Pernyataan Megawati tersebut juga selaras dengan penjelasan JK mengenai menteri muda. Ketika merespons pertanyaan awak media mengenai kemungkinan Nadiem sebagai menteri, sang wapres turut menekankan kapasitas menteri muda Jokowi, yakni kemampuan dalam mengeksekusi keputusan.

JK sendiri sempat berkomentar mengenai PDIP yang seharusnya memperoleh porsi jatah menteri terbesar di kabinet. Dilansir dari surat kabar Rakyat Merdeka, sang wapres dianggap tengah menyenangkan partai berlambang banteng tersebut di tengah-tengah proses negosiasi politik yang tengah terjadi.

Pertanyaan lain pun kemudian muncul. Mengapa JK seakan-akan tengah “menghibur” partai-partai politik ini, terutama PDIP? Ada apa di balik ungkapan sang wapres tersebut?

Bisnis dan Politik

Ungkapan-ungkapan JK boleh jadi memang cara sang wapres “menghibur” partai-partai politik tersebut. Mungkin, sang wapres memiliki kepentingan tersendiri di belakang upaya “menghiburnya” tersebut.

Ungkapan eufemistis sendiri tentu memiliki sisi lain. Dengan mengutip pendapat-pendapat ahli lainnya, Crespo-Fernández menjelaskan bahwa penggunaan bahasa yang hati-hati – seperti doublespeak – turut ditujukan untuk memproyeksikan versi realitas yang sesuai dengan kepentingan pribadi politisi.

Lalu, bagaimana dengan ungkapan eufemistis JK?

Meski JK tampaknya tak lagi memiliki karier politik ke depannya, sang wapres sebagai pengusaha bisa jadi masih memiliki kepentingan bisnis yang kerap bersinggungan dengan pemerintahan.

Charles P. Taft dalam tulisannya yang berjudul Business in Politics? menjelaskan bahwa bisnis dalam sejarahnya selalu memiliki keselarasan dengan politik. Pasalnya, kontrak-kontrak kerja sama yang dihasilkan oleh pemerintah kerap menjadi tumpuan bagi para pemangku industri.

Jika memang bisnis dan politik memiliki pertalian tersebut, pertanyaan lain pun timbul. Apakah sang wapres juga memiliki pertalian serupa?

View this post on Instagram

JK menyebut bahwa bangsa ini tetap membutuhkan anak muda untuk menjadi pengusaha Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jusufkalla #nadiemmakarim #gojek #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 17, 2019 at 12:16am PDT

Bila berkaca pada adanya keselarasan politik dan bisnis menurut Taft tersebut, tidak menutup kemungkinan bisnis dan pemerintahan di Indonesia turut memiliki pertalian tersebut. Posisi-posisi politik di Indonesia juga sebagian besar diisi oleh para pebisnis, termasuk dalam partai-partai politik.

Hubungan bisnis JK dengan program-program pemerintah juga eksis melalui kerja sama yang terjalin antara Kalla Group dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina – dalam proyek pemerintah yang ingin menyediakan tenaga listrik hingga 35 ribu megawatt.

Selain proyek pembangunan pembangkit listrik, bisnis JK turut memiliki andil dalam proyek regasifikasi pemerintah yang dilakukan melalui kerja sama antara PLN, Pertamina, dan PT Bumi Sarana Migas (BSM) – anak perusahaan Kalla Group.

Lantas, apa hubungan antara pertalian bisnis-politik tersebut dengan menteri muda Jokowi?

Dari pertalian bisnis dan politik tersebut, posisi-posisi strategis di pemerintahan pun menjadi penting bagi para pebisnis. Taft menjelaskan bahwa para pemangku bisnis selalu memperhatikan siapa-siapa saja yang duduk di kursi pemerintahan.

Boleh jadi, upaya JK untuk “menghibur” PDIP tersebut menggambarkan perhatian pemangku kepentingan bisnis yang dijelaskan oleh Taft tersebut. Mungkin, JK tengah menyelaraskan dirinya dengan partai berlambang banteng tersebut terkait pengisi jabatan-jabatan kabinet Jokowi 2.0.

Pasalnya, PDIP merupakan partai yang keluar sebagai peraih suara terbanyak dalam Pileg 2019 lalu – menjadikannya sebagai partai yang memiliki posisi tawar yang kuat, baik di legislatif maupun eksekutif melalui jatah menteri di kabinet.

Pada akhirnya, ungkapan JK bisa jadi menggambarkan keselarasan dan perhatian bisnis-politik terkait posisi-posisi strategis di pemerintahan. Selain itu, keselarasan antara JK dan PDIP bisa jadi melambangkan keengganan keduanya terhadap kemungkinan kehadiran menteri muda di kabinet Jokowi 2.0.

Namun, gambaran atas keselarasan JK dengan PDIP tersebut belum dapat sepenuhnya dipastikan. Sosok pasti menteri muda yang kerap digemborkan Jokowi juga belum terlihat. Yang jelas, bisnis dan politik akan tetap bertemu secara selaras di Indonesia, baik sekarang maupun di masa mendatang.

Mungkin, ucapan Mantan CEO Apple Steve Jobs di awal tulisan berhasil menggambarkan pentingnya kerja tim dalam suatu bisnis. Apalagi, tim tersebut terdiri atas pejabat-pejabat politik. (A43)

PinterPolitik.com

“Excuse the cursing, baby. But just know that I’m a good person, though they portray me as cold,” – Eminem, penyanyi rap AS

[dropcap]D[/dropcap]alam beberapa kegiatan kampanyenya, seperti di Jakarta dan Yogyakarta, Prabowo menggunakan kata-kata kasar, seperti “bajingan” dan “ndasmu,” untuk mengkritik kelompok elite di Jakarta dan kekuatan asing yang dianggapnya merampas kekayaan negara, sehingga membuat rakyat sengsara. Prabowo juga sempat menyebutkan bahwa ulah elite ini merupakan “pemerkosaan” terhadap Ibu Pertiwi.

Beberapa pernyataan tersebut pun dijelaskan kembali oleh pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno. Terkait kritik Prabowo terhadap pertumbuhan ekonomi yang menggunakan kata “ndasmu”, anggota BPN Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kejengkelan mantan Danjen Kopassus tersebut terhadap pemerintah karena pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen merupakan angka yang cukup rendah bagi Indonesia sejak era Orde Baru.

Kata-kata kasar yang digunakan oleh Prabowo dalam mengkritik ini pun juga dikritik oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily. Ia mengatakan bahwa kritik tersebut tidak hanya merendahkan Jokowi, melainkan juga merendahkan perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun perekonomiannya.

Selama 4,5 tahun ini, Indonesia terjebak pd pertumbuhan ekonomi 5 persen. Janji pertumbuhan ekonomi 7 persen, tak pernah kunjung datang. Roket pertumbuhan tak naik-naik. @prabowo dan @sandiuno memberikan perhatian khusus pada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yg berkualitas.

— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) April 8, 2019

Selain itu, Ace juga menyebutkan bahwa gaya kritik kemarahan dengan kata-kata kasar yang digunakan oleh Prabowo meniru gaya kampanye Presiden Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat (AS) pada tahun 2016. Menurutnya, gaya pemimpin yang marah-marah dan suka menghardik di hadapan publik bukanlah bagian dari budaya Indonesia.

Dengan konteks budaya Indonesia yang cukup sensitif terhadap kata-kata, tentu pertanyaannya adalah apakah Prabowo tidak merugi dengan gaya marah-marah dan kata-kata kasarnya itu?

Agar Publik Tak Fokus?

Kritik kubu Jokowi-Ma’ruf terhadap gaya marah-marah Prabowo bisa jadi menghasilkan dua skenario yang berbeda. Kritik terhadap Prabowo pun tidak hanya menjadi cara untuk memengaruhi pemilih, melainkan juga untuk mengalihkan publik dari isu yang diangkat paslon nomor urut 02 tersebut.

Skenario pertama dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep propaganda transfer atau false connection. Magedah E. Shabo dalam bukunya yang berjudul Techniques of Propaganda and Persuasion menjelaskan bahwa propaganda transfer merupakan upaya propaganda yang digunakan oleh seseorang untuk memberikan dan memindahkan citra, simbol, atau makna atas sesuatu terhadap pihak lawan. Citra, simbol, atau makna tersebut bisa saja tidak benar dimiliki oleh pihak lawan yang mendapatkan propaganda transfer.

Di AS, Presiden Trump juga menggunakan propaganda transfer untuk mengalahkan lawan politiknya. Dalam kampanye-kampanyenya, Trump beberapa memberikan label sosial yang berkonotasi negatif pada Barack Obama dengan label Muslim dan Hillary Clinton dengan label kriminal.

Label-label yang berkonotasi negatif di masyarakat AS tersebut tentu memengaruhi pemilih. Sebuah artikel dari Vox mengutip sebuah studi milik Tyler T. Reny, Loren Collingwood, dan Ali Valenzuela yang menunjukkan pengaruh propaganda transfer Trump terhadap pemilih. Studi tersebut menjelaskan bahwa terdapat sejumlah pemilih setia Obama yang bermigrasi memilih Trump pada Pemilu 2016.

Jika berkaca pada upaya yang dilakukan Trump di AS, kubu Jokowi-Ma’ruf bisa juga berupaya untuk memberikan citra buruk pada Prabowo dengan ungkapan kemarahannya dan kata-kata kasarnya. Hal ini juga didasarkan pada persepsi bahwa kata-kata kasar merupakan hal yang tabu digunakan dalam hubungan kekeluargaan serta dalam pembicaraan di hadapan publik.

Penggunaan kata-kata kasar sebagai alat retorika mampu membuat pesan yang disampaikan lebih efektif dengan memperkuat diskursus atas isu yang disampaikan.
Share on X

Selain sebagai upaya propaganda transfer, kubu Jokowi-Ma’ruf bisa juga berusaha mengalihkan fokus publik dari isu yang disajikan oleh Prabowo. Pengalihan isu ini dapat dijelaskan menggunakan konsep false consciousness (pengalihan kesadaran).

Vox pun juga menjelaskan konsep ini dalam video yang diunggahnya di YouTube. Konsep pengalihan kesadaran yang berasal dari teori Marxis ini menjelaskan bahwa kesadaran kelompok kelas bawah dengan sengaja didistorsikan agar tidak berfokus pada kondisi sosial dan ekonomi sebenarnya dari kelompok tersebut.

Dalam video tersebut, Produser Vox, Carlos Maza, menggunakan konsep tersebut untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh seorang komentator politik di Fox News, Tucker Carlson. Maza pun menjelaskan bahwa Carlson menggunakan media dengan membahas berbagai isu yang tidak penting untuk mengalihkan fokus masyarakat dari isu sebenarnya yang sedang terjadi di pemerintahan AS.

Cara tersebut pun dianggap ampuh karena berbagai peraturan yang menguntungkan kelompok elite di AS berhasil diberlakukan oleh pemerintahan Trump tanpa perhatian besar dari publik. Salah satu kebijakan yang dianggap merugikan publik AS adalah kebijakan yang membuat pekerja lebih mudah terjebak pada sistem pinjaman.

Berkaca dari apa yang dilakukan Carlson, kubu Jokowi-Ma’ruf bisa juga menggunakan isu kemarahan Prabowo untuk mengalihkan masyarakat dari isu yang sebenarnya disajikan oleh mantan Danjen Kopassus tersebut, seperti kekuasaan kelompok elite dan penyalahgunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terlepas dari berbagai upaya kubu Jokowi-Ma’ruf tersebut, persoalan berikutnya adalah apakah konteks kata-kata kasar ini bisa dimaknai secara berbeda jelang Pilpres yang sudah di depan mata?

Keras juga Banyak Disukai?

Penggunaan kata-kata kasar oleh Prabowo dalam kampanye bisa jadi merupakan hal yang sebenarnya menguntungkan bagi mantan suami Titiek Soeharto tersebut. Dengan begitu, publik pun dapat merasakan ekspresi yang diungkapkan Prabowo.

Nicoletta Cavazza dan Margherita Guedetti dalam tulisannya yang berjudul “Swearing in Political Discourse” menjelaskan bahwa masyarakat memang melihat penggunaan kata-kata kasar sebagai hal yang kontroversial. Beberapa studi menjelaskan bahwa orang yang menggunakan kata-kata kasar merupakan orang yang tidak dapat dipercaya, tidak kompeten, dan tidak mudah bergaul.

Namun, beberapa studi lain juga menjelaskan bahwa penggunaan kata-kata kasar membantu secara positif dalam kondisi tertentu. Dengan mengungkapkan kata-kata kasar, seseorang dapat terbantu dalam mengekspresikan suasana hati, dorongan tertentu, dominansi, dan lain-lain.

Dalam politik, penggunaan kata-kata kasar sebagai alat retorika mampu membuat pesan yang disampaikan lebih efektif dengan memperkuat diskursus atas isu yang disampaikan. Selain itu, penggunaan kata kasar oleh politisi dapat menciptakan hubungan persahabatan yang informal dengan penerima pesan, sehingga meningkatkan koneksi sosial di antaranya dan membantu pesan yang ingin disampaikan dapat tersalurkan dengan lebih baik.

Penjelasan Cavazza dan Guedetti tersebut pun senada dengan pernyataan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang juga sering berkata kasar guna menyampaikan pesan tertentu. Duterte pun meminta masyarakat Filipina mendengarkan makna di balik kata-kata kasarnya karena, menurutnya, hal itu didasarkan pada tragedi dan penderitaan dalam masyarakat Filipina sendiri.

View this post on Instagram

Tidak hanya Prabowo yang kerap ngomong kasar Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #prabowo #prabowokasar #donaldtrump #jebbush #duterte #ahok #BTP #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 9, 2019 at 1:21am PDT

Lalu, jika pesan yang disampaikan menjadi lebih efektif, apa dampak penggunaan kata-kata kasar terhadap audiens yang menerima pesan? Apakah dapat memengaruhi pemilih dalam Pemilu?

Selain Duterte, penggunaan kata-kata kasar pun pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh politik di berbagai negara, termasuk Trump. Melissa Mohr dalam artikelnya yang berjudul Why Donald Trump Is Smart to Swear di Time menjelaskan bahwa penggunaan kata-kata kasar merupakan strategi yang cukup ampuh, meskipun banyak penentang Trump melihatnya sebagai hal yang buruk.

Penggunaan kata-kata kasar dalam ungkapan kemarahan membuat pendengarnya terbawa emosi tertentu, seperti ketakutan dan agresi. Mohr pun menjelaskan bahwa ketika kita mendengar seseorang berkata kasar dalam mengungkapkan pesan tertentu, kita sering kali berasumsi bahwa kata-kata tersebut berasal dari perasaan sebenarnya dalam lubuk hati terdalam si penutur.

Berkaitan dengan penggunaan kata-kata kasar, Jennifer Jerit dalam tulisannya yang berjudul “Survival of the Fittest” menjelaskan bahwa retorika kemarahan juga memberikan pengaruh tertentu terhadap audiens. Emosi yang dihasilkan terkait pesan-pesan tertentu dalam retorika kemarahan dapat mendorong mobilisasi pemilih untuk berfokus pada isu yang penting dalam Pemilu.

Berdasarkan pada penjelasan dan contoh di atas, Prabowo bisa jadi menggunakan kata-kata kasar dalam ungkapan kemarahannya guna memperkuat efektivitas pesan yang disampaikannya. Mantan Danjen Kopassus tersebut dapat saja ingin menciptakan hubungan dan emosi tertentu dengan audiens kampanyenya.

Jika kita juga memperhatikan pesan dan emosi yang disampaikannya, Prabowo nampaknya ingin masyarakat berfokus pada permasalahan ekonomi yang telah mengakar di Indonesia, seperti pencurian kekayaan negara dan penguasaan ekonomi oleh kelompok elite. Mantan suami Titiek Soeharto tersebut bisa jadi ingin menunjukkan isu-isu utama yang sebenarnya hadir tersebut dalam Pemilu 2019.

Mungkin, benar juga perkataan Eminem di awal tulisan ini. Beberapa politisi mungkin sebenarnya orang yang peduli terhadap kondisi saat ini meskipun dianggap sebagai orang yang tidak afektif dengan berbagai kata kasarnya. Lagipula, pemimpin yang kita perlukan pada akhirnya adalah pemimpin yang benar-benar peduli. Bukan begitu? (A43)

Pinterpolitik.com

 “When two related cognitions are mutually inconsistent, one of them will change to restore consistency.”

:: Yair Neuman ;;

 

[dropcap]P[/dropcap]emberitaan terkait strategi politik pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno selalu menarik untuk diperbincangkan. Pasalnya kecurigaan tentang pihak Prabowo yang menggunakan jasa konsultan yang sama dengan Donald Trump masih menjadi diskusi hangat bagi banyak pihak penikmat berita.

Prabowo disebut menggunakan metode yang serupa dengan Trump yakni firehose of falsehood atau selang kebakaran untuk kekeliruan.

Salah satu indikator dari adanya dugaan tersebut adalah inkonsistensi. Memang pada strategi firehosing tersebut ada salah satu karakter yang disebut dengan komitmen yang lemah pada konsistensi (not commit to consistency) atau dalam kata lain inkonsisten.

Sikap inkonsisten Prabowo ini bisa terlihat ketika dirinya mendapat kunjungan dari Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian, lalu saat kunjugan Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinland, serta dalam ceramahnya pada Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Tiga rangkaian agenda yang terjadi dalam kurun waktu berdekatan ini disebut-sebut menjadi katalisator dari sikap inkonsisten yang ditempuh oleh Prabowo.

Lantas, kenapa Prabowo cenderung melakukan tindakan yang inkonsisten serta keuntungan apa yang didapat dari inkonsistensi tersebut?

Retorika yang Inkonsisten

Prabowo dikenal sebagai seorang politikus nasionalis. Hanya saja, eskpresi nasionalisme yang dipadu dengan jargon-jargon populisme membuatnya terkesan antiasing.

Kesan itu makin kuat dengan inkonsistensi retorika politik Prabowo, sehingga membingungkan orang untuk menilainya antara seorang nasionalis atau antiasing.

Hal itu bisa dilihat dari pertemuannya dengan Dubes Tiongkok dianggap bahwa dirinya telah melakukan inkonsistensi. Dalam pertemuan itu Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia perlu berhubungan baik dengan Tiongkok dengan meningkatkan kerja sama.

Namun, seperti yang diketahui, Prabowo selama ini mengambil jarak dengan Tiongkok. Sebaliknya, wacana yang selama ini ia dan pendukungnya kembangkan adalah narasi anti Tiongkok.

Kemudian, pertemuannya dengan Dubes Australia yang mana adalah representasi dari Barat merupakan inkonsistensi berikutnya. Prabowo selama ini selalu menolak konsep westernisasi atau sikap yang berkiblat pada Barat. Wacana ini juga menjadi narasi sentral Prabowo tiap kali mencalonkan menjadi presiden.

Terakhir adalah ceramah politiknya di depan forum LDII, dalam kesempatan itu Prabowo menyebut jebloknya ekonomi Indonesia saat ini karena selain disebabkan oleh salah kelola, ia juga menyebut karena sistem ekonomi Indonesia saat ini mengekor pada neoliberalisme.

Padahal, yang publik ketahui bahwa Prabowo dalam bermacam forum juga setuju dengan prinsip neoliberalisme, bahkan bisa dikatakan bahwa Prabowo adalah pelaku neoliberal. Ia adalah bagian dari kelompok elite, pengusaha dan oligarki yang notabene adalah bagian yang intrinsik dari konsepsi neolibralisme itu sendiri.

Kontradiksi dari ketiga kasus di atas menggambarkan inkonsistensi Prabowo pada gelaran Pilpres kali ini. Prabowo seolah berbicara poin A dalam satu kesempatan, namun mengungkap poin B di kesempatan yang lain.

Selama ini, dalam berkampanye Prabowo bisa dikatakan hanya melakukan retorika, yakni suatu seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis dengan menggunakan janji-janji politik dalam rangka mempengaruhi para pemilih dalam pemilihan umum.

Yair Neuman dan Iris Tabak yang berjudul Inconsistency as an Interactional Problem: A Lesson from political Rhetoric menyebut persoalan inkonsistensi ini bukan hanya masalah disonansi kognitif, namun juga menjadi masalah interaksi dari subjek.

Lebih lanjut, Neuman dan Tabak mengatakan bahwa inkonsistensi digunakan oleh seorang politisi di ruang publik untuk memanipulasi audiences dengan cara-cara yang retoris.

Dalam koteks Prabowo, ucapannya dalam berbagai forum dengan sifat paradoksal adalah sebuah inkonsistensi yang secara sadar atau tidak, telah memanipulasi banyak orang.

Kampanye Trump, Berhasil Untuk Prabowo?

Agenda diskursus politik dalam berbagai konteks politik elektoral di dunia memang cenderung kurang poisitif. Dengan perkembangan teknologi membawa arus post truth ke arah yang semakin mengkhawatirkan.

Para kandidat yang berlaga menggunakan segala macam cara untuk menarik simpati massa, termasuk dengan penyebaran berita bohong alias hoaks. Hoaks kini menjadi sebuah pergunjingan yang tidak ada habisnya. Membicarakan hoaks terkadang menjadi upaya untuk memproduksi hoaks itu sendiri.

Setidaknya itulah yang terjadi pada Pilpres di Amerika Serikat (AS) tahun 2016 lalu. Trump kala itu menggunakan fake news sebagai peluru untuk menjatuhkan Hilary Clinton.

Tentu masih lekat dalam ingatan masyarakat AS, ketika Trump mencela militer dengan kata “hancur-hancuran”. Lalu, dalam tempo yang singkat, ketika wawancara dengan Fox Business Network, Trump justru memuji militer AS sebagai kekuatan tak tertandingi di dunia. Dia memuji teknologi dan segala perlengkapannya yang disebutnya luar biasa.

The only consistent thing about Trump is his inconsistency.

— αιяgσ*мαтι¢*σρтιχ (@sacraficial) October 11, 2018

Anehnya lagi, Trump pernah ditanya soal Vladimir Putin. Lantas dirinya menjawab tidak mengenal Putin. Padahal dalam suatu debat pada November 2015, Trump mengaku kenal Putin dengan baik. Ia pernah diwawancara bareng dalam program 60 Minutes. Ia pun menyatakan bahwa pernah bertemu Putin sebelumnya. Lantas, kok bisa kemudian ia bilang tidak mengenal Putin?

Inkonsistensi semacam ini menjadi perhatian dan bahan penelitian dari berbagai kalangan pasca Pilpres AS. Inilah yang oleh Rand Corporation disebut dengan firehosing of falsehood atau selang kebakaran untuk kekeliruan – seperti yang sudah disinggung di awal.

Teknik ini digunakan oleh Trump dengan cara menyebarkan berita bohong sebanyak-banyaknya.

Dari teknik tersebut, terdapat empat karakter kunci mengapa strategi itu bisa berjalan dengan sempurna. Salah satu di antaranya adalah inkonsistensi.

Inkonsistensi merupakan poin menarik dalam penelitian-penelitian pasca Pilpres AS 2016 tersebut dan dianggap bekerja dengan efektif untuk mempengaruhi psikologi massa.

Cara kerja inkonsistensi ini akan efektif apabila publik melihat sebuah isu baru dan menganggapnya memiliki relevansi yang kuat, sehingga isu sebelumnya dapat terbantahkan. Namun menariknya, dengan begitu publik telah “termakan” dengan persuasi penyebar berita tersebut.

Dalam konteks Prabowo, sikap awalnya adalah anti asing dan seringkali disampaikan di hadapan para pendukungnya. Namun, dalam kesempatan pertemuan dengan perwakilan Tiongkok dan Australia, ia menyebut bahwa perlu menjaga hubungan baik dengan mereka.

Kemudian, pada saat memberikan ceramah dihadapan jamaah LDII, Prabowo mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini sudah masuk dalam jurang neoliberalisme, hal yang sama sekali berbeda dengan kiprahnya selama ini yang kompromistis dengan paham tersebut.

Inkonsistensi menjadi bagian intrinsik dari model kampanye politik hari ini.
Share on X

Masih menjadi teka-teki bagaimana mungkin sebuah inkonsistensi bisa mendapat panggung dalam diskursus politik dewasa ini. Namun nyatanya ia ada, dan digunakan sebagai senjata yang efektif. Dengan demikian, kebenaran bukan lagi menjadi hal yang penting.

Bagi pendukung fanatik Prabowo, apa pun yang diucapkan oleh dirinya pasti akan tetap mendapat pembenanaran. Begitu pun dengan pendukung Jokowi, apa pun yang dilakukan oleh Prabowo pasti akan salah.

Namun, yang menjadi perdebatan dalam strategi inkonsisten ini adalah preferensi dari undecided voters atau pihak yang belum menentukan pilihan. Apalagi, jumlah pemilih yang masih bimbang ini cukup tinggi jumlahnya.

Dengan pola strategi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bukan tidak mungkin jika Prabowo mendapatkan keuntungan dari inkonsistensi tersebut. Menarik untuk ditunggu. (A37)