Menurut kalian menteri mana yang layak di-reshuffle? Share di kolom komentar ya!

#reshuffle #prabowo #pinterpolitik #jaganegeri #kabinet

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dari beberapa nama yang menyambangi kantor Sekretariat Kabinet, Emil Dardak dan Susi Pudjiastuti adalah dua nama yang secara positif memiliki ekspektasi tinggi di tengah isu reshuffle beberapa waktu belakangan.

PinterPolitik.com

Dalam politik pemerintahan modern, reshuffle kabinet kerap dipahami secara dangkal sebagai pergantian individu: siapa diganti, siapa naik, siapa tersingkir.

Padahal, dalam perspektif yang lebih dalam, penyegaran kabinet adalah mekanisme adaptasi rezim terhadap tuntutan waktu, beban kerja, dan ekspektasi publik. Ia bukan sekadar respons terhadap kinerja personal, melainkan koreksi struktural terhadap komposisi kekuasaan.

Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto tampaknya memasuki fase krusial, dari fase konsolidasi politik menuju fase pembuktian kinerja.

Pada titik ini, stabilitas koalisi agaknya tak lagi cukup; yang dibutuhkan adalah efektivitas pemerintahan dan legitimasi publik yang berkelanjutan. Di sinilah penyegaran menjadi rasional, bahkan niscaya.

Pertemuan sejumlah tokoh dengan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, yang dalam politik-pememrintahan Indonesia kerap dianggap berfungsi sebagai King’s Hand, menjadi menarik bukan karena sifatnya yang semi-formal atau bahkan informal, tetapi karena fungsi selektifnya.

Tidak semua tokoh diundang untuk “masuk kabinet” karena konteksnya, tetapi sebagian diundang mungkin saja untuk dibaca, diuji, dan dipetakan.

Dari sekian nama, dua figur menonjol bukan karena kedekatan politik, melainkan karena relevansi struktural dengan kebutuhan pemerintahan saat ini, yakni Wakil Gubernur Jawa Timur petahana Emil Dardak dan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti.

Keduanya merepresentasikan dua jenis modal kekuasaan yang berbeda, namun sama-sama krusial: kompetensi teknokratik dan legitimasi simbolik menjaga stabilitas serta membentuk pola politik menuju 2029. Mengapa demikian?

Stabilitas Teknis yang Cair

Pertama, tokoh yang ditemui pada Kamis pekan lalu, Emil Dardak, adalah contoh langka politisi generasi baru yang tidak lahir dari hiruk-pikuk populisme, tetapi dari akumulasi kompetensi teknis dan pengalaman birokratis.

Sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil beroperasi di salah satu provinsi paling kompleks secara politik dan ekonomi.

Pengalaman ini menjadikannya figur yang tidak asing dengan tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan manajemen kebijakan.

Dalam kerangka Max Weber, Emil merepresentasikan rational-legal authority, yaitu legitimasi yang lahir dari keahlian, prosedur, dan kapasitas administratif.

Di tengah pemerintahan yang berpotensi sarat simbol dan retorika, figur seperti Emil berfungsi sebagai penjaga rasionalitas kebijakan.

Lebih jauh, Emil juga relevan dibaca melalui konsep “bridge leadership”—pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan teknokrasi dan politik.

Ia tidak hadir sebagai teknokrat steril yang cenderung tak banyak kabar manuver politik di Partai Demokrat sejak kepindahannya dari PDIP, juga bukan politisi murni yang mengabaikan detail kebijakan. Justru di sinilah nilai strategisnya, mudah beradaptasi tanpa kehilangan substansi.

Dalam konteks penyegaran kabinet, Emil bukan opsi darurat, melainkan opsi stabilisasi. Ia dapat masuk ke kementerian strategis tanpa menciptakan kegaduhan politik, tanpa perlu adaptasi panjang, dan tanpa mengganggu keseimbangan koalisi.

Dalam bahasa sirkulasi elite, Emil adalah elite yang masih segar, belum aus, dan karenanya layak masuk dalam sirkulasi kekuasaan.

Andai benar terjadi reshuffle dan Emil terpilih, selain menambah “jatah” kursi Partai Demokrat, pos menteri yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan birokrasi kiranya tepat diisi olehnya.

Lantas, bagaimana dengan Susi?

Susi Legitimasi Moral?

Jika Emil menawarkan stabilitas teknis, maka Susi Pudjiastuti agaknya menawarkan sesuatu yang lebih langka, legitimasi moral yang langsung dikenali publik.

Sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi bukan hanya dikenang karena kebijakan, tetapi karena narasi ketegasan negara yang berhasil ia personifikasikan.

Susi seakan memiliki symbolic capital yang sangat kuat. Modal ini tidak lahir dari struktur partai atau birokrasi, melainkan dari kepercayaan publik yang terbangun melalui tindakan nyata dan konsistensi sikap. Dalam politik era media sosial, modal simbolik semacam ini menjadi aset strategis.

Hannah Arendt menekankan pentingnya action dan visibility dalam politik. Susi unggul dalam keduanya. Ia adalah figur yang terlihat bekerja, dan dalam konteks pemerintahan, visibilitas semacam ini bukan kosmetik, melainkan instrumen legitimasi. Ketika publik melihat negara hadir secara tegas, kepercayaan pun terbangun.

Masuknya Susi ke kabinet, jika itu terjadi, tidak hanya akan berdampak pada sektor kebijakan tertentu, tetapi juga pada moral politik pemerintahan secara keseluruhan.

Ia berfungsi sebagai pengingat bahwa negara bisa tegas, sederhana, dan berpihak pada kepentingan nasional tanpa perlu retorika berlebihan.

Dalam kerangka Fred Greenstein tentang kepemimpinan eksekutif efektif, Susi tampaknya memenuhi tiga elemen penting, yakni kejelasan nilai, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan membangun kepercayaan.

Itulah sebabnya ia selalu relevan setiap kali publik membicarakan penyegaran kabinet, bukan karena ambisi politik, tetapi karena rekam jejak yang sulit dibantah. Terlebih dalam aspek kelautan dan perikanan.

Relasi dengan Seskab Teddy pun telah terjalin sejak 2016 saat dirinya menjabat Menteri KKP dan Teddy menjadi Asisten Ajudan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

Pun dengan momen satu kapal kayu bersama Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2024 lalu. Membuat keduanya tampak tak sulit berada dalam satu frekuensi birokrasi dalam konteks kontruktif.

Membaca Emil Dardak dan Susi Pudjiastuti dalam konteks penyegaran Kabinet Merah Putih bukan soal meramal siapa masuk dan siapa keluar.

Ini soal membaca kebutuhan rezim. Pemerintahan Prabowo membutuhkan kombinasi antara efisiensi teknokratik dan legitimasi publik. Emil dan Susi menawarkan keduanya, dari arah yang berbeda.

Penyegaran kabinet, pada akhirnya, bukan tentang mengganti orang, melainkan mengganti energi. Dan dalam lanskap politik yang makin kompleks, energi terbaik sering kali datang bukan dari figur paling vokal, melainkan dari mereka yang paling siap bekerja.

Jika politik adalah seni memilih pada saat yang tepat, maka Emil Dardak dan Susi Pudjiastuti adalah dua opsi yang, secara struktural, simbolik, dan fungsional mungkin masuk akal untuk dipertimbangkan. Bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai koreksi elegan atas kebutuhan pemerintahan yang terus bergerak. (J61)

Makin menarik 

#teddy #susipudjiastuti #reshuffle #prabowo #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Isu reshuffle kabinet Prabowo bukan sekadar penafsiran dangkal untuk menyingkirkan “orang Jokowi”, melainkan seleksi alam kekuasaan. Pratikno, cendekiawan senyap era Jokowi, jadi simbol elite yang diuji daya adaptasinya oleh isu tersebut. Siapa bertahan, siapa tersingkir, ditentukan ekosistem politik baru.

PinterPolitik.com

Isu reshuffle kabinet di awal tahun 2026 pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agaknya tidak dapat dibaca secara dangkal sebagai sekadar bongkar-pasang jabatan atau pembersihan sisa-sisa loyalis Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Ia lebih tepat dipahami sebagai bahasa kekuasaan, yakni sebuah mekanisme simbolik dan praktis untuk mendefinisikan ulang pusat gravitasi politik pasca-transisi.

Dalam konteks ini, isu mengenai potensi tersingkirnya Pratikno, sosok akademisi, teknokrat, dan “otak senyap” di balik banyak desain kebijakan era Jokowi—menjadi sinyal penting.

Pratikno bukan figur sembarangan. Ia bukan sekadar menteri, melainkan representasi dari satu tipe elite: cendekiawan kebijakan yang bekerja melalui rasionalitas, desain institusional, dan kepercayaan personal presiden.

Sosoknya disebut kaya modal simbolik dan modal kultural, namun relatif terbatas pada modal politik praktis berupa lobi, patronase, dan kelenturan jejaring.

Maka, jika benar ia menjadi salah satu figur paling rentan dalam reshuffle, peristiwa itu tidak bisa dibaca sebagai munculnya power struggle Prabowo–Jokowi, melainkan sebagai proses “seleksi alam” elite yang alami.

Di sinilah istilah “Geng Solo” seolah bukan lagi sebagai klik monolitik yang solid, tetapi sebagai kategori politik yang sedang menyempit.

Jika pada era Jokowi jaringan ini adalah arus utama kekuasaan, maka di era Prabowo ia bertransformasi menjadi minoritas yang harus membuktikan daya adaptasi.

Reshuffle, dengan demikian, andai terjadi kepada Pratikno, agaknya berfungsi sebagai alat penyaringan, yaitu siapa yang mampu hidup di ekosistem kekuasaan baru, dan siapa yang tertinggal oleh perubahan lingkungan politik.

Daya Adaptasi Kekuasaan?

Kerangka paling relevan untuk membaca dinamika ini adalah teori elite circulation (Vilfredo Pareto) yang dipadukan dengan konsep adaptasi institusional.

Kekuasaan tidak runtuh secara revolusioner, ia beredar, bergeser, dan menyaring. Elite lama tidak serta-merta disingkirkan, tetapi diuji tentang apakah mereka mampu menyesuaikan diri dengan logika kekuasaan baru.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, seleksi ini tidak tunggal. Prosesnya seakan bekerja melalui tiga variabel utama: kinerja, jejaring, dan kelenturan politik.

Figur seperti Bahlil Lahadalia menjadi contoh ideal elite adaptif. Meski sering diasosiasikan sebagai orang Jokowi, Bahlil bertahan, bahkan menguat, karena kombinasi kinerja teknokratik, keluwesan lobi, dan kemampuan membaca kepentingan kekuasaan baru, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang strategis.

Sebaliknya, kasus Noel Ebenezer, eks relawan Jokowi yang dicopot dari posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan akibat kasus korupsi pemerasan sertifikasi K3, menunjukkan sisi lain seleksi alam: mereka yang gagal menjaga legitimasi moral dan institusional akan tereliminasi tanpa perlu narasi politik yang rumit.

Begitu pula dengan dicopotnya Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan, digantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ini kiranya bukan sekadar soal personal, melainkan sinyal bahwa bahkan figur dengan reputasi global dan kepercayaan tinggi di era Jokowi tetap harus relevan dengan orientasi ekonomi-politik Prabowo.

Di tengah itu, posisi Kapolri Listyo Sigit Prabowo menghadirkan impresi tersendiri. Secara politik, ia sukar diganti. Dukungan proaktifnya terhadap program prioritas Presiden Prabowo menunjukkan strategi bertahan hidup elite, yakni menunjukkan loyalitas fungsional tanpa harus sepenuhnya melepaskan identitas masa lalu. Ia berada di zona abu-abu seleksi alam, tidak sepenuhnya tersingkir, namun terus diuji.

Di sinilah Pratikno tampak paling rentan. Sebagai cendekiawan, ia kuat dalam desain kebijakan, namun kurang lihai dalam politik lobi.

Dalam ekosistem kekuasaan yang menuntut kecepatan, fleksibilitas, dan negosiasi intens, tipe elite seperti ini sering kali menjadi korban perubahan iklim. Bukan karena gagal, tetapi karena mungkin tidak cukup adaptif dan tak lagi relevan.

Ekosistem Baru Kabinet Merah Putih?

Jika hipotesis “Geng Solo” benar-benar ada, maka yang terjadi hari ini bukan penghapusannya, melainkan redefinisinya.

Dari jaringan kuat yang mendominasi, ia menyusut menjadi kelompok terkurasi, hanya mereka yang mampu bertransformasi yang bertahan.

Tito Karnavian adalah contoh lain elite yang lolos seleksi. Meski kerap diasosiasikan dengan Jokowi, kemampuannya menjaga stabilitas dan kohesivitas daerah membuatnya tetap relevan bagi Presiden Prabowo, yang membutuhkan kontrol teritorial dan ketertiban administratif.

Rosan Roeslani juga menunjukkan pola serupa. Eks tim sukses Jokowi–Ma’ruf, ia tetap dipercaya di bidang investasi dan Danantara karena membawa modal jaringan global dan kredibilitas bisnis yang dibutuhkan rezim baru.

Dalam kerangka teori state capacity, Presiden Prabowo tampak tidak alergi pada elite lama selama mereka meningkatkan kapasitas negara dan tidak mengganggu konsolidasi kekuasaan.

Maka, reshuffle di era Prabowo seharusnya dibaca sebagai sinyal kekuasaan, bukan drama personal. Ia menggeser narasi dari “orang Jokowi vs orang Prabowo” menjadi pertanyaan yang lebih struktural, siapa yang mampu hidup di ekosistem kekuasaan baru? Kekuasaan tidak hanya soal asal-usul loyalitas, tetapi soal fungsi dan adaptasi.

Dalam kerangka ini, jika Pratikno benar-benar tersingkir, itu menandai pergeseran penting dari rezim yang memberi ruang besar pada otak kebijakan ke rezim yang lebih menekankan politik eksekusi dan kontrol.

Bukan berarti intelektualisme ditolak, tetapi ia tidak lagi menjadi pusat gravitasi. Seleksi alam bekerja tanpa sentimen, ia hanya mengenali siapa yang mampu bernafas di udara baru kekuasaan.

Pada akhirnya, transisi Prabowo bukan tentang intrik politik, melainkan tentang penyaringan elite.

Sejarah politik Indonesia berulang kali menunjukkan bahwa yang bertahan bukan selalu yang paling cerdas atau paling setia, melainkan yang paling adaptif. Dalam logika itu, “Geng Solo” bukan dilenyapkan, ia sedang diuji oleh hukum alam kekuasaan. (J61)

True-kah? 

#reshuffle #pratikno #jokowi #gengsolo #prabowo #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa kiranya bukan sekadar reshuffle, melainkan simbol pergeseran gaya kepemimpinan fiskal Indonesia. Dari “Dewi Sri” sang penjaga kesuburan ke “Pangeran Purbaya” pembawa bara keberanian, transisi ini menguji legitimasi politik, komunikasi publik, dan arah fiskal era Presiden Prabowo.

PinterPolitik.com

Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa oleh Presiden Prabowo Subianto menandai salah satu momen politik-ekonomi paling penting di tahun pertama pemerintahannya.

Reshuffle kabinet kerap dipahami sekadar sebagai rotasi kursi karena musabab tertentu, namun dalam kasus ini, dimensi simbolik dan politis begitu kental. Sri Mulyani selama hampir dua dekade telah menjelma menjadi ikon teknokrasi Indonesia.

Latar belakangnya sebagai ekonom global, rekam jejak di Bank Dunia, dan reputasi sebagai penjaga disiplin fiskal membuatnya dipersepsi publik sebagai figur guardian of credibility.

Tak heran, “Dewi Sri”—sebuah analogi yang tidak hanya merujuk pada kesuburan dan kemakmuran dalam kosmologi Jawa, tetapi juga pada kemampuannya menjaga kelestarian fiskal agaknya tak berlebihan melekat ke sosoknya.

Di bawah kendalinya, APBN dipersepsikan relatif aman, meski diwarnai kritik soal ruang fiskal yang sempit dan ketergantungan pada utang.

Kini, tongkat estafet itu berpindah kepada sosok Purbaya Yudhi Sadewa. Figur yang lebih lama dikenal di ranah lembaga riset ekonomi, Bank Indonesia, dan LPS, bukan di panggung politik terbuka

 Publik awam mungkin masih asing dengan kiprahnya, namun dalam dunia ekonomi, ia dianggap sosok serius, berhitung, dan berani.

Analogi “Pangeran Purbaya”—salah satu tokoh legendaris Mataram yang melambangkan keberanian sekaligus api perlawanan—dapat menjadi bingkai simbolik yang agaknya relevan.

Pergantian dari Dewi Sri ke Pangeran Purbaya boleh jadi bukanlah pergeseran sepele, melainkan refleksi atas perubahan gaya kepemimpinan fiskal, dari stabilitas teknokratis menuju dinamika politis yang lebih terbuka pada risiko konstruktif.

Namun, transisi ini terjadi di tengah suasana publik yang rapuh. Gelombang demonstrasi, penjarahan, serta aksi vandalistik yang menyasar sejumlah anggota DPR membuat sensitivitas sosial meningkat tajam terhadap manuver kecil serta komunikasi yang canggung.

Di tengah situasi ini, komunikasi pejabat publik menjadi sangat krusial. Pernyataan awal Purbaya—bahwa “178 tuntutan rakyat hanyalah suara sebagian kecil masyarakat” dan kelanjutannya menuai respons beragam.

Sebagian menganggapnya dingin dan elit-sentris, sebagian lain membacanya sebagai upaya menenangkan pasar dan menjaga wibawa fiskal.

Lantas, apakah “api” semangat baru Pangeran Purbaya mampu melanjutkan kemakmuran Dewi Sri, atau justru memantik ketegangan baru?

Menakar Legitimasi Sri dan Purbaya

Jürgen Habermas menekankan bahwa legitimasi pemerintah tidak hanya lahir dari output kebijakan, tetapi juga dari input berupa komunikasi yang rasional, transparan, dan inklusif.

Dalam konteks ini, pergantian Menkeu membawa tantangan ganda. Pertama, Purbaya harus menjaga kesinambungan kebijakan fiskal di tengah tekanan defisit, subsidi, dan ketidakpastian global. Kedua, mau tidak mau, ia harus memenangkan hati publik yang kini amat sensitif terhadap gestur dan diksi pejabat.

Sri Mulyani relatif berhasil menjaga dua aspek tersebut kendati di aksi massa terakhir properti pribadinya jadi sasaran. Meski sering dikritik karena kerasnya kebijakan pajak, ia tetap dipandang memiliki kredibilitas moral dan integritas komunikasi.

Sebaliknya, Purbaya, dengan gaya lugas di debut pernyataan door-stopnya dengan wartawan, berisiko kehilangan simpati publik bila tidak segera menyesuaikan diri.

Legitimasi politik hari ini jauh lebih rapuh dibanding satu dekade lalu. Komunikasi publik bukan sekadar ornamen, melainkan sumber utama legitimasi.

Lalu, Murray Edelman dalam The Symbolic Uses of Politics menyatakan bahwa masyarakat kerap memahami politik bukan melalui detail kebijakan, tetapi melalui simbol dan narasi.

Sri Mulyani sebagai “Dewi Sri” adalah simbol kesuburan, ketekunan, dan stabilitas. Publik tidak selalu memahami rumus fiskal yang ia buat, namun mereka melihat sosok yang konsisten dan dipercaya.

Purbaya, dalam bingkai simbolik, diasosiasikan atau diharapkan setara dengan “Pangeran Purbaya”, tokoh legendaris yang gagah berani dan dikenal karena loyalitasnya pada Mataram.

Api keberanian ini bisa menjadi kekuatan simbolik baru, menghadirkan Menkeu yang bukan sekadar teknokrat dingin, tetapi juga pejuang yang siap membela negara dari gempuran global dan tuntutan dalam negeri

Namun, “api” tersebut juga berisiko membakar bila tidak dikelola, salah ucapan, salah gestur, bisa segera dimaknai sebagai arogansi atau ketidakpekaan.

James MacGregor Burns membedakan antara kepemimpinan transaksional dan transformasional. Sri Mulyani adalah figur transaksional, mengelola fiskal dengan disiplin, menjaga kredibilitas agar pasar tenang.

Purbaya, sebaliknya, punya peluang menjadi figur transformasional bila ia mampu membumikan bahasa ekonomi ke dalam narasi politik yang dekat dengan rakyat.

Joseph Nye menambahkan dimensi soft power di mana bertitik tumpu pada kekuatan persuasi dan legitimasi moral. Di era penuh ketidakpastian ini, soft power seorang Menkeu tidak kalah penting dari hard power instrumen fiskal.

Purbaya kiranya harus belajar bagaimana membangun trust capital, modal kepercayaan yang dulu dimiliki Sri Mulyani.

Misi Sangat Berat Purbaya?

Pergantian Menkeu  bukanlah sekadar soal teknis fiskal. Ia adalah peristiwa simbolik yang menandai pergeseran orientasi kepemimpinan nasional.

Dari era Dewi Sri yang menjamin kesuburan, kita kini memasuki era Pangeran Purbaya Mataram yang membawa bara api keberanian. Pertanyaannya, apakah bara ini akan menjadi api penerang atau api pembakar?

Ada tiga prospek sekaligus tantangan yang perlu dicermati. Pertama, legitimasi fiskal dan politik. Purbaya harus segera menunjukkan kapasitas teknis untuk menenangkan pasar sekaligus kemampuan komunikasi untuk merangkul rakyat. Kegagalan pada salah satunya bisa berakibat fatal, yakni krisis kepercayaan.

Kedua, gestur simbolik. Publik kini membaca bukan hanya isi kebijakan, tetapi juga bahasa tubuh dan narasi yang menyertainya.

Setelah sejumlah pejabat lain dicerca dan “dihakimi” karena gestur negatif, dari Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio dan termasuk Sri Mulyani sendiri, Menteri Keuangan harus menjadi simbol kebijaksanaan dan kerendahhatian. Figur ekonom yang tidak hanya berhitung angka, tetapi juga mendengar suara rakyat.

Ketiga, arah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menunjuk Purbaya adalah sinyal bahwa RI-1 agaknya ingin membangun Menkeu yang tidak sekadar teknokrat global, tetapi juga abdi politik nasional.

Artinya, kebijakan fiskal ke depan akan lebih lekat dengan orientasi politik dalam negeri, bukan hanya disiplin pasar global.

Dengan demikian, transisi ini perlu dipahami bukan sebagai “akhir” dari stabilitas, melainkan sebagai “awal” dari gaya kepemimpinan baru.

Api Purbaya bisa memperkuat legitimasi Prabowo bila dikelola bijak, atau justru menjadi bara yang menyulut ketidakpuasan bila komunikasi publik gagal.

Akhir era Sri Mulyani sebagai “Dewi Sri” bukanlah tamatnya stabilitas fiskal, melainkan simbol perubahan zaman. Kini, Purbaya Yudhi Sadewa hadir sebagai “Pangeran Purbaya”, sosok yang membawa bara keberanian di tengah gejolak sosial dan politik.

Peralihan ini mencerminkan logika politik Jawa, dari kesuburan yang menenteramkan ke api yang melindungi.

Kebaruan dari pergantian ini terletak pada dimensi simboliknya, Menkeu tidak lagi hanya teknokrat yang menjaga angka, tetapi juga aktor politik yang dituntut menjaga hati rakyat. Di sinilah legitimasi fiskal dan legitimasi politik bertemu.

Apabila Purbaya mampu menggabungkan disiplin teknokratis dengan kepekaan simbolik, maka ia dapat menjadi abdi yang menyalakan api penerang, bukan api pembakar. Dan bila demikian, maka era baru fiskal Indonesia bukanlah “akhir Dewi Sri”, melainkan kelahiran abdi baru: Pangeran Purbaya, penjaga bara kepercayaan rakyat. (J61)

Semoga bisa bener-bener membawa dampak positif bagi keuangan negara dan kesejahteraan rakyat ya 

#srimulyani #purbaya #menkeu #reshuffle #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Big reshuffle? 

#reshuffle #breakingnews #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Kata orang bijak “setiap orang ada masanya”. Nah, suatu saat nanti, adakah penerus Bu Sri Mulyani yang lebih tangguh beliau? 

Berikan pendapatmu ya! 

#srimulyani #menkeu #prabowo #reshuffle #fiskal #apbn #pajak #beacukai #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Pak Airlangga bakal terpental dari pusat pusaran Prabowo kah? 

#Airlangga #AirlanggaHartarto #MenkoPerekonomian #reshuffle #dubes #DubesAS  #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini