Bulan November ini PBB mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya jumlah populasi manusia seluruh dunia menyentuh angka delapan miliar. Namun, di balik itu, Tiongkok, negara yang memiliki populasi terbanyak justru sedang mengalami tren penurunan populasi.

PinterPolitik.com

Gengs, pasti kalian percaya dong bahwa, dalam kajian ilmu politik, hal paling sulit itu kalau sudah masuk babagan perbandingan. Terkait apa pun itu – mau perbandingan sistem politik, perbandingan lembaga, dan konsep-konsep yang serba ribet itu. Pokoknya, kalau sudah perbandingan, pasti mumet bin njelimet dan bikin orang geleng-geleng kepala. Hehehe

Ini juga termasuk babagan ekonomi, perbandingan neraca, dan tetek bengeknya sangat menguras tenaga dan pikiran. Mimin nggak habis membayangkan betapa pusingnya orang-orang ekonom hidup dalam perbandingan grafik dan neraca seperti itu, cuy.

Kalau kalian masih nggak percaya kerumitan babagan perbandingan, tanya saja ke Pak Fuad Bawazier, Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Soeharto-B.J. Habibie, dan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan (Menkeu) kini yang senantiasa Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagaimana pemberitaan, Pak Fuad dan Bu Sri nih terlibat adu wacana mengenai sudah atau belum Indonesia masuk ke dalam zona resesi, gengs. Awalnya, Pak Fuad ngegas berkata bahwa seharusnya Indonesia sudah masuk ke dalam resesi sejak bulan Februari tetapi, oleh pemerintah, hal tersebut dinilai ditutup-tutupi dengan memberikan data yang nggak sesuai metodologinya.

Bahkan, Pak Fuad menyoroti satu hal sih, cuy, yakni metode perbandingan antar-kuartal. Katanya, pemerintah keliru jika membandingkan kuartal kini dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya untuk mengetahui kesehatan keuangan negara.

Padahal, menurut kata Pak Fuad nih, di negara lain tuh bukan begitu cara perbandingannya. Lazimnya, pemerintah akan membandingkan kondisi kuartal dua dengan kuartal satu kemudian begitu seterusnya – bukan membandingkan dengan tahun sebelumnya.

Artinya, dari situ sudah jelas kan betapa metode perbandingan tuh penuh perdebatan. Ibarat kata, Bu Menkeu nih kayak Manchester City, sedangkan Pak Fuad seperti Manchester United. Keduanya sama-sama bertarung wacana. Bedanya, tarung Machester adalah soal identitas kota. Sementara, tarung Fuad-Sri soal metode siapa yang lebih relevan.

Ibaratnya nih, saat ini, di Indonesia sedang ada pertarungan hebat antara Menkeu-nya Pak Seoharto dengan Menkeu-nya Pak Jokowi. Keren nggak tuh? Keren lah pastinya.

Kalau memang begitu, mending mereka berdua ditemukan saja deh. Mungkin, Presiden Jokowi bisa memfasilitasinya. Karena, bagaimanapun, ini penting lho – sebab menyangkut urusan resesi atau tidaknya suatu negara.

Bayangkan saja. Apabila ternyata omongan Pak Fuad benar, berarti kan kita pada saat ini sedang ada di dalam keadaan resesi, cuy. Oleh karenanya, kita perlu segera menyesuaikan diri dengan kondisi resesi ini. Itu jika memang metode Pak Fuad yang benar.

Namun, kalau ternyata versi Bu Sri yang relevan, ya kita bisa tenang, sebab nggak perlu takut ada masalah yang melanda neraca ekonomi negara sehingga kehidupan kita bisa berjalan sebagaimana biasanya.

Nah, problem-nya kan sekarang kita nggak tahu mana yang benar. Makanya, saran mimin mending Pak Fuad dan Bu Sri harus ketemuan. Jangan lupa bawa asisten biar seru perdebatannya. Uppss. (F46)

Proporsi pendekatan ekonomi penanganan dampak multi-aspek Covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi) pelan tapi pasti tampaknya mengarah ke jalan yang lebih baik. Indikasi awalnya ialah berbagai prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikatakan akan jauh lebih baik dari negara lainnya pada paruh kedua tahun 2020 dan terus membaik pada 2021. Lalu, akankah hal tersebut berarti banyak bagi karier politik dan citra Presiden Jokowi beserta koalisi politiknya jika ekonomi Indonesia berhasil bangkit di tengah keterpurukan negara lain?

PinterPolitik.com

Pada medio Mei lalu, para pecinta film telah seharusnya dapat menyaksikan dan mengetahui bagaimana latar belakang comeback mengejutkan Han Seoul-oh dalam edisi terbaru film garapan Justin Lin, Fast & Furious 9.

Sayangnya pandemi Covid-19 membuat penggemar harus menahan rasa penasaran mereka karena bioskop-bioskop di seluruh dunia baru menunda rilisnya film yang bertajuk F9 itu hingga April 2021 mendatang.

Apakah rencana pembukaan kembali operasional bioskop yang diumumkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan disusul dukungan pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tempo hari salah satunya dikarenakan terdapat aspirasi dari hasrat penasaran akan beberapa film menarik, termasuk F9, yang tak lagi tertahankan? Mungkin saja.

Namun yang jelas, Satgas Penanganan Covid-19 melalui juru bicaranya Wiku Adisasmito tak menampik bahwa salah satu pertimbangan dari rencana pembukaan kembali bioskop ialah berlandaskan pada pertimbangan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Wiku dalam keterangan pers yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden dalam melanjutkan dan merespon pembahasan wacana pembukaan bioskop di DKI Jakarta.

Pertimbangan ekonomi memang tak lagi asing bagi langkah, keputusan serta kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama menangani pandemi beserta dampak turunannya sejauh ini.

Mulai dari memilih tak menerapkan lockdown hingga membolehkan berbagai aktivitas bergeliat dengan pra syarat penerapan protokol kesehatan, meski pada faktanya di lapangan tak selalu berjalan ideal.

Walaupun menegaskan tak mengabaikan prioritas kesehatan, tendensi tak kasat mata Presiden Jokowi yang mengedepankan prioritas ekonomi, terus mendapat kritik tajam dari para pakar kesehatan publik, epidemiolog, hingga praktisi kesehatan hingga kini.

Akan tetapi, beberapa proyeksi ekonomi dari dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa pertumbuhan Indonesia yang kian membaik menyiratkan eksistensi nuansa optimisme untuk bangkit lebih cepat dibandingkan negara-negara lain yang bahkan telah terjerembab ke jurang resesi.

Lalu, mengapa kiranya Presiden Jokowi sejak awal seolah mengedepankan kebijakan-kebijakan yang cenderung memprioritaskan ekonomi? Dan jika tren optimisme proyeksi positif kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi kenyataan, akankah berdampak pada citra dan karier politik eks Wali Kota Solo itu?

Egoisme Etis Jokowi?

Self-interest atau kepentingan pribadi selalu menjadi pivot dalam menganalisa subjektivitas ataupun objektivitas perilaku individu dalam berbagai situasi. Acapkali kepentingan pribadi sendiri bermuara pada apa yang disebut sebagai egoisme.

Ethical egoisms atau egosime etis menjadi salah satu diskursus yang pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Inggris Henry Sidgwick dalam bukunya yang berjudul The Methods of Ethics. Sidgwick membandingkan egoisme dengan utilitarianisme, dan menyebut jika utilitarianisme berusaha memaksimalkan kesenangan atau kepentingan secara keseluruhan. Sedangkan egoisme hanya berfokus pada memaksimalkan kesenangan atau kepentingan pribadi.

Ihwal tersebut juga dinilai serupa tapi tak sama dengan asumsi Adam Smith dalam The Wealth of Nations bahwa setiap orang yang mengejar kepentingannya sendiri adalah cara terbaik untuk merengkuh kebaikan bersama.

Lalu, James Rachels dalam publikasinya The Elements of Moral Philosophy mengutip pemikir egoisme etis abad 20, Ayn Rand yang menyatakan altruisme etis sebagai konteks yang destruktif karena menyangsikan pentingnya nilai-nilai individu, dan oleh karenanya egoisme etis menjadi esensial.

Rachels kemudian mengatakan bahwa berbeda dari egoisme psikologis – di mana eksistensi kepentingan pribadinya mutlak merugikan pihak lain – egoisme etis adalah implementasi kepentingan pribadi yang efeknya mungkin secara kebetulan dapat merugikan, netral, atau justru menguntungkan pihak lain.

Dalam konteks keputusan pemimpin dunia dalam penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya, faktor altruisme dan egoisme dinilai menjadi dua pilihan yang merepresentasikan hipotesa kontradiksi antara pengutamaan aspek kesehatan atau ekonomi.

Berbagai pemimpin negara di penjuru dunia berjuang keras menentukan kebijakan dan langkah terbaik masing-masing dalam mencari titik keseimbangan penanganan krisis kesehatan publik agar tidak semakin parah, dengan tetap berusaha menjaga prekonomian agar tidak ambruk di tengah ketidakpastian.

Pilihan dilematis dalam mengarungi pandemi Covid-19 tersebut nyatanya juga dihadapi “nahkoda” Indonesia, Presiden Jokowi. Ketika di awal merebaknya pandemi, pemimpin negara lain yang dinilai mengedepankan altruisme dengan tegas menerapkan lockdown, Presiden Jokowi justru tidak demikian.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kala itu dinilai menjadi keputusan yang berlandaskan egoisme etis Presiden Jokowi sebagai kepala negara, di mana tendensi mengedepankan prioritas ekonomi cukup kental terasa.

Makhluk mikroskopik dengan nama ilmiah Sars-CoV-2 seolah terus memutar balikkan asumsi awal mengenai pilihan dan keputusan pemimpin negara di dunia dalam menangani pandemi beserta dampak turunannya.

Jika di awal pandemi, keputusan lockdown dengan menghentikan seluruh aktivitas dianggap merupakan pendekatan altruistik terbaik, sementara apa yang dilakukan Presiden Jokowi kurang tepat, tidak demikian halnya dengan hari ini.

Momok resesi atau bahkan depresi telah menjadi realita kekinian di sejumlah negara akibat dampak lockdown. Dan faktanya, meski turut terpuruk dan tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang negatif, situasi saat ini dan proyeksi ekonomi Indonesia dikatakan jauh lebih baik dibanding negara lainnya.

Terbaru, Moody’s Investors Service memproyeksikan bahwa Tiongkok, India, dan Indonesia akan menjadi negara G-20 yang mencatat kenaikan PDB riil yang cukup kuat pada paruh kedua tahun 2020 dan di sepanjang tahun 2021.

Meski tidak bisa seketika dikatakan positif, ketidakpastian menjadikan Indonesia dinilai berada satu langkah di depan untuk bangkit secara keseluruhan, mengingat saat ini belum benar-benar ada negara yang 100 persen dapat mengendalikan dampak krisis kesehatan publik akibat Covid-19.

Lalu, akankah tendensi tersebut berarti positif bagi karier politik, citra, dan legitimasi Presiden Jokowi di tahun mendatang?

Jokowi Bangkit di 2021?

Beberapa negara yang memilih melakukan lockdown ketat dan dinilai sangat positif di awal pandemi, kini justru di ambang dan bahkan beberapa telah terjerembab ke jurang resesi bahkan depresi ekonomi. Inggris, Amerika Serikat (AS), Jerman, Prancis, Meksiko hingga negara tetangga seperti Singapura dan Filipina jadi contoh nyata.

Meski belakangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewanti-wanti resesi di depan mata, proyeksi berbeda justru hadir baik di dalam dan luar negeri. Selain Moody’s, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga menyebut ekonomi Indonesia bisa rebound paling lambat pada pertengahan tahun 2021.

Sementara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa composite leading indicator (CLI) atau indikator utama perekonomian Indonesia terus menunjukkan tren perbaikan ke arah positif, meski belum bisa se-prima sebelum pandemi.

Kendati pun masih sebatas analisa dan proyeksi, hal tersebut agaknya menjadi angin segar di tengah bombardir kabar kurang menyenangkan sepanjang pandemi. Dan agaknya pula, hal tersebut dapat berarti banyak bagi karir politik Presiden Jokowi yang banyak mendapat kritikan tajam sebelumnya.

Jeffrey Sonnenfeld dan Andrew Ward dalam Firing Back: How Great Leaders Rebound After Career Disaster mengatakan bahwa reputasi dan karier pemimpin sangat mungkin untuk bangkit meski telah terpuruk cukup hebat akibat berbagai faktor.

Sonnenfeld dan Ward mencontohkan eks Presiden AS Jimmy Carter yang bangkit setelah karier politiknya ambruk paska kalah sebagai inkumben dalam Pilpres 1980 dari Ronald Reagan.

Legacy “kegagalan” pada krisis sandera Iran meruntuhkan citra dan moralnya. Akan tetapi, Carter bangkit dengan mendirikan Carter Center yang aktif memediasi konflik internasional dan kemudian perjuangannya berbuah nobel perdamaian pada tahun 2002 dan sekaligus mengembalikan reputasinya.

Meski konteksnya sedikit berbeda, peluang untuk bangkit dari career disaster Presiden Jokowi pun masih tetap terbuka, mengingat periode kepresidenan yang masih panjang dan terdapat proyeksi positif di bidang ekonomi.

Dan jika situasi ekonomi Indonesia bangkit dengan pesat di tahun mendatang serta dampaknya terasa bagi publik, Presiden Jokowi dinilai akan kembali merengkuh kepercayaan. Kembalinya citra positif dan reputasi politik Presiden Jokowi juga tampaknya sekaligus akan mengubah konstelasi politik sedemikian rupa.

Lalu, akankah Presiden Jokowi bangkit dari keterpurukan karier politik seperti yang Jimmy Carter lakukan? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dekade 1930-an, adalah titik sejarah yang kelam bagi perekonomian dunia. Pada dekade ini, dunia dilanda krisis ekonomi yang disebut-sebut terbesar sepanjang abad ke-20. Krisis ini dikenal dengan istilah The Great Depression.

Para pakar ekonomi meyakini krisis itu diawali dari anjloknya bursa perdagangan saham di Amerika Serikat (AS) pada 29 Oktober 1929, yang dikenal dengan sebutan The Black Tuesday. Jatuhnya bursa saham Wall Street ini kemudian menjadi bola salju yang menghantam perekonomian negara-negara lain di dunia.

Roger Lowenstein dalam jurnalnya yang berjudul History Repeating menyebut krisis tersebut membuat nilai produk domestik bruto (PDB) dunia anjlok hingga 15 persen. Sementara bernett Sherry menyebut The Great Depression turut berkontribusi terhadap pecahnya Perang Dunia II. 

Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga kini, ancaman resesi kembali menghantui semua negara-negara di dunia. Para ekonom bahkan menyebut pandemi ini bisa saja menciptakan krisis terburuk sejak periode The Great Depression. Mereka bahkan mengistilahkan krisis ekonomi saat ini dengan sebutan The Great Lockdown. 

Sejauh ini, pandemi yang berawal dari Wuhan, Tiongkok ini, telah menjerumuskan 22 negara ke dalam jurang resesi, baik negara ekonomi maju maupun berkembang seperti AS, Inggris, Prancis, Korea Selatan, Filipina, Thailand hingga Malaysia.

Meski sejumlah negara tetangga terdekat sudah memasuki fase krisis, pemerintah, hingga kini belum menyatakan Indonesia memasuki resesi ekonomi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahkan masih berharap ekonomi Indonesia akan membaik di kuartal III sehingga dapat lolos dari ancaman resesi.

Namun begitu, sejumlah pengamat ekonomi menilai sebaliknya. Mereka bahkan menyebut Indonesia, secara teknis, sudah masuk resesi.

Sikap pemerintah, terutama Sri Mulyani, yang masih meyakinkan diri Indonesia dapat lolos dari jerat resesi nyatanya membuat gerah sejumlah pihak, terutama para oposan. Yang paling vokal siapa lagi kalau bukan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli.

Dengan lagunya yang khas, Ia menuding eks Managing Director World Bank itu berbohong karena menyebut Indonesia belum mengalami resesi.

Lantas pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya potensi Indonesia masuk dalam jurang resesi. Benarkah Sri Mulyani berbohong seperti yang dituduhkan Rizal Ramli?

Hampir Pasti Resesi?

Salah satu teori populer untuk memitigasi ancaman resesi diungkapkan oleh seorang ekonom Inggris, John Maynard Keynes. Dalam pemikirannya, Ia mengatakan resesi biasanya disebabkan oleh suatu peristiwa, termasuk bencana, yang membuat perekonomian keluar dari titik ekuilibriumnya.

Bencana ini menimbulkan ketakutan baik terhadap produsen maupun konsumen. Akibatnya, konsumen mengurangi kegiatan konsumsinya, sehingga secara otomatis, produsen meresponsnya dengan mengurangi kegiatan produksi. Pengurangan ini selanjutnya mengarah kepada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu solusi untuk permasalahan tersebut, kata Keynes, adalah melalui intervensi pemerintah. Jika konsumen dan produsen berada dalam ketakutan, maka pemerintah dapat memperbesar anggaran dan melakukan belanja lebih banyak.

Pengeluaran pemerintah yang meningkat ini akan mengimbangi pengeluaran konsumen yang berkurang, sehingga produksi tidak terus merosot dan resesi dapat dikendalikan.

Sayangnya, rapor perekonomian Indonesia khususnya di dua indikator yang disebutkan Keynes tadi kenyataannya memang tidak terlalu memuaskan. Pada Kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 5,32 persen. Nilai ini bahkan disebutterburuk sejak tahun 1999.

Selain pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja pemerintah pada periode yang sama juga tak terlalu baik. Pertumbuhan belanja pegawai pemerintah tercatatminus 11,1 persen, sementara belanja barang justru terkontraksi lebih dalam lagi di angka minus 21,1 persen.

Meski begitu, Menkeu Sri Mulyani tetap menolak menyebut Indonesia sudah memasuki resesi. Menurutnya, suatu negara dapat dikatakan resesi jika pertumbuhan ekonominya terkontraksi secara year on year atau dua kuartal berturut-turut.

Lalu bagaimana dengan Kuartal III?

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah memprediksipertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2020 akan minus 3 hingga 4 persen. Meski secara nilai jauh lebih baik dari kuartal sebelumnya, namun angka pertumbuhan yang masih bercokol di zona negatif mau tak mau membuat Indonesia secara resmi akan bergabung dengan Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia yang sudah lebih dulu terjerembap ke dalam resesi.

Selain pengamat, kalangan dunia usaha juga nyatanya pesimistisIndonesia bisa lari dari jerat resesi. Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai sulit bagi pemerintah untuk mencetak pertumbuhan ekonomi di zona positif pada kuartal III saat penanganan wabah Covid-19 belum juga membaik.

Jika memang Indonesia hampir dipastikan akan masuk jurang krisis, lalu apa yang membuat Menkeu Sri Mulyani masih berharap Indonesia dapat lari dari jerat resesi?

Manajemen Krisis?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), krisis dapat diartikan keadaan yang berbahaya, keadaan yang genting; kemelut, dan keadaan suram (tentang ekonomi, moral, dan sebagainya). Sementara upaya untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi dampak negatif dari krisis dikenal dengan istilah manajemen krisis.

W Timothy Coombs dan Sherry J Holladay dalam buku mereka yang berjudul The Handbook of Crisis Communication mengatakan manajemen krisis dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu prakrisis, respons terhadap krisis, dan pascakrisis.

Prakrisis menitikberatkan pada upaya pencegahan dan persiapan termasuk mencari cara untuk mengurangi risiko krisis. Semua upaya dalam tahapan ini dilakukan sebelum krisis benar-benar terjadi.

Pada tahap respons terhadap krisis, para pemangku kepentingan bertindak langsung untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun pada tahap sebelumnya. Sementara dalam tahap pascakrisis, perusahaan atau organisasi diharapkan tetap dapat memenuhi komitmen yang telah dibuat saat krisis terjadi.

Jika berangkat pada teori ini, maka dapat dikatakan strategi komunikasi Sri Mulyani dalam menghadapi resesi ekonomi saat ini berada di tahap prakrisis. Segala rencana dan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yang Ia sampaikan merupakan upaya untuk mengurangi risiko resesi.

Maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, apa yang disampaikan Sri Mulyani tak bisa serta merta disebut kebohongan seperti tudingan Rizal Ramli.

Optimisme yang digembar-gemborkan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu sebaliknya dapat dipandang sebagai upaya penanganan prakrisis. Meski mungkin secara teori Ia tahu bahwa Indonesia sudah berada di ambang pintu resesi, namun optimisme itu tetap Ia sampaikan untuk mempertahankan sentimen pasar agar tetap positif dan tidak membuat perekonomian semakin terpuruk.

Pertaruhan Sri Mulyani?

Sepak terjang Sri Mulyani yang berhasil menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi pada 2008-2009 turut melambungkan namanya hingga mendapatkan gelar the soft side of iron lady.

Iron lady sendiri merupakan gelar yang lekat dengan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Margaret Thatcher. Kala itu, Thatcher memimpin ketika dinamika politik dan ekonomi Inggris dalam keadaan amburadul.

Thatcher merupakan sosok yang tegas dan tak segan-segan memangkas anggaran pemerintah. Thatcher juga terkenal dengan kebijakan-kebijakannya yang memprivatisasi banyak perusahaan pemerintah, seperti British Aerospace and Cable & Wireless, British Telecom, Britoil, British Gas, dan Jaguar.

Berkat kepemimpinannya yang tegas itu, Thatcher berhasil mengeluarkan Inggris dari resesi dan menurunkan angka inflasi dari 22 persen ke 4 persen.

Agaknya tak berlebihan jika menyebut ancaman resesi akibat Covid-19  menjadi ajang pertaruhan Sri Mulyani untuk mempertahankan gelarnya yang dikait-kaitkan dengan sosok Thatcher tersebut.

Meski secara umum para pengamat ekonomi yakin Indonesia akan menghadapi jurang resesi, namun yang terpentinng saat ini adalah bagaimana memastikan kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah mampu menahan laju resesi.

Managing Director World Bank sekaligus mantan Menteri Perdagangan RI, Mari Elka Pangestu menilai kunci untuk menahan krisis adalah dengan memastikan tiga pihak, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan perbankan memiliki dana yang cukup.

Pemerintah diharapkan dapat konsisten memberikan bantuan ekonomi terhadap pelaku bisnis, terutama yang sektornya paling terdampak pandemi Covid-19 untuk terus bertahan dan beroperasi. Ia memprediksi ekonomi Indonesia baru akan sepenuhnya pulih pada akhir tahun 2021 mendatang.

Pada akhirnya, kita mungkin harus mengakui peluang Indonesia lolos dari jerat resesi memang kecil. Namun pemerintah masih memiliki waktu hinga akhir September 2020 untuk melihat realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III sebelum benar-benar memastikan Indonesia memang akan memasuki jurang resesi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I am like any other man. All I do is supply a demand” – Al Capone, pemimpin geng ternama asal Amerika Serikat

Siapa yang tidak suka dengan film-film laga khas Hollywood asal Amerika Serikat (AS)? Mungkin, hampir semua orang di masyarakat Indonesia ini pasti pernah menonton film-film action yang menonjolkan aksi-aksi yang tak jarang membuat jantung berdebar-debar karena terbawa suasana.

Salah satu tema kisah yang mudah ditemui dalam film-film laga Hollywood adalah tema gangster dan mafia. Mungkin, sebagian orang tidak asing lagi dengan film-film seperti ini.

Film yang berjudul Public Enemies (2009) misalnya mengisahkan beberapa gangsters yang terkenal pada tahun 1920-an hingga 1930-an di AS, seperti John Dillinger, Baby Face Nelson, dan Pretty Boy Floyd.

Dalam film tersebut, diceritakan bahwa Dillinger yang diperankan oleh Johnny Depp merupakan musuh masyarakat (public enemies) dan kepolisian federal karena kerap menjalankan aktivitas kriminal berupa perampokan bank.

Mungkin, film Hollywood yang mengisahkan para gangsters ini masih memiliki tempat di hati masyarakat. Pasalnya, dalam beberapa waktu ke depan, sebuah film yang mengisahkan gangster lainnya juga akan segera dirilis secara digital, yakni Capone (2020).

In November 1930, as the U.S. economy plummeted, thousands of Chicagoans waited in a long line outside a newly opened soup kitchen. The kind-hearted philanthropist who had come to their aid? Al Capone, aka "Public Enemy Number One." https://t.co/65XNZvxgsL

— HISTORY (@HISTORY) April 13, 2020

Dalam film itu, Tom Hardy mengambil peran sebagai Alphonse Gabriel Capone (alias Al Capone). Nama ini pasti sudah tidak asing di telinga banyak orang – apalagi bagi mereka yang menggemari kisah-kisah mafia AS.

Meski film-film seperti ini terlihat keren dan menegangkan ketika ditonton, terdapat latar belakang sosial, ekonomi, dan politik di baliknya. Pasalnya, kala itu, AS menghadapi salah satu resesi ekonomi terbesar dalam sejarah, yakni Great Depression (Depresi Besar) yang terjadi sekitar tahun 1929 hingga tahun 1939.

Situasi yang cukup mencekam – ditambah kebijakan tertentu dari pemerintah AS – kala itu menciptakan situasi yang memungkinkan bagi kemunculan kelompok-kelompok geng. Kriminalitas pun tercatat tinggi.

Kisah historis ala gangsters semacam ini membuat kita sedikit bertanya. Apakah mungkin situasi tersebut terjadi di Indonesia? Faktor-faktor seperti apa yang memungkinkan peningkatan kriminalitas di tengah pandemi virus Corona (Covid-19)?

Lawlessness di Depresi Besar

Ketika Depresi Besar menjadi bayang-bayang ekonomi di AS, situasi sosial turut terdampak. Pengangguran yang meningkat kala itu diikuti dengan peningkatan aktivitas kriminal – menciptakan momentum tersendiri bagi lahirnya kelompok-kelompok kejahatan yang terorganisir.

Bisa dibilang Depresi Besar adalah salah satu resesi ekonomi terburuk. Nilai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) harus menurun tajam hingga minus 15 persen pada tahun 1920-an dan 1930-an.

Harry G. Levine dari City University of New York (CUNY) dalam tulisannya yang berjudul The Birth of American Alcohol Control menggambarkan bahwa kemiskinan dan tunawisma bukanlah hal yang asing lagi pada tahun 1930-an, melainkan sudah menjadi fakta yang harus ditelan oleh jutaan orang AS. Banyak orang akhirnya mulai mempertanyakan kinerja dari sistem kapitalis yang dianut negeri Paman Sam tersebut.

Sejalan dengan Levine, Peter Vogel dalam bukunya yang berjudul Generation Jobless? menjelaskan bahwa kelompok yang sangat terdampak oleh pengangguran yang dihasilkan oleh Depresi Besar kala itu adalah kelompok muda. Bahkan, era itu menjadi krisis pengangguran yang terburuk bagi kelompok muda.

Bukan tidak mungkin, dengan resesi ekonomi seperti Depresi Besar, kelompok muda menjadi lebih rentan terekspos pada aktivitas kriminal. Brian Bell dari Centre for Economic Performance, London School of Economics (LSE), telah menjelaskan kemungkinan ini dalam tulisannya yang berjudul Do Recessions Increase Crime?.

Resesi ekonomi membuat kelompok muda menjadi lebih rentan terekspos pada aktivitas kriminal.
Share on X

Lantas, bagaimanakah dampak kondisi ekonomi ini terhadap kriminalitas di AS kala Depresi Besar? Peran apa yang diisi oleh para gangsters yang disebutkan di awal tulisan?

Kondisi-kondisi ekonomi dan masyarakat ini membawa landasan bagi kemunculan lawlessness. Istilah ini dapat didefinisikan sebagai situasi kekacauan yang mana hukum dan penegakannya banyak diabaikan.

Mengacu pada penjelasan Levine, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran kala itu membuat banyak warga AS beralih ke aktivitas-aktivitas ilegal. Beberapa di antaranya adalah penyelundupan, perampokan bank, rentenir, hingga pembunuhan.

Pergeseran ke kegiatan kriminal ini terjadi karena minimnya lowongan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah dan sektor swasta. Bahkan, peran pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pokok masyarakat kala itu malah diisi oleh para gangsters.

Al Capone misalnya membuka dapur umum (soup kitchen) di Kota Chicago, AS. Dapur umum tersebut menyediakan makanan sehari-hari bagi mereka yang terdampak oleh fenomena pengangguran besar-besaran.

Akibatnya, layaknya anarki, hilangnya keteraturan dan kemungkinan akan adanya revolusi tidak lagi hanya menjadi sekadar teori. Pembangkangan banyak pihak terhadap kebijakan prohibiton (larangan alkohol) turut menjadi bukti bahwa otoritas hukum tak lagi dihiraukan.

Jika situasi lawlessness ini dapat terjadi di AS kala Depresi Besar, mungkinkah fenomena serupa terjadi di Indonesia di tengah pandemi Covid-19? Mungkinkah resesi ekonomi ke depannya membawa landasan bagi peningkatan kriminalitas?

Mungkinkah di Indonesia?

Meski belum dapat dipastikan bahwa lawlessness dapat terjadi di Indonesia, bukan tidak mungkin resesi ekonomi akan membayangi masyarakat dengan kriminalitas. Pasalnya, angka pengangguran diproyeksikan dapat bertambah secara signifikan.

International Monetary Fund (IMF) sendiri telah memprediksi bahwa ekonomi dunia akan mengalami resesi terburuk sepanjang sejarah sejak Depresi Besar. Bila dibandingkan dengan krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008-2009 yang menurunkan pertumbuhan PDB hingga 0,1 persen, resesi berikutnya yang disebut sebagai Great Lockdown ini dapat disertai dengan penurunan hingga 3 persen.

View this post on Instagram

Siap-siap! #lockdown #greatlockdown #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 16, 2020 at 2:12am PDT

Dengan berkurangnya aktivitas ekonomi di seluruh dunia – termasuk Indonesia, banyak perusahaan bukan tidak mungkin akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri menyampaikan bahwa pandemi ini akan membawa penambahan angka pengangguran yang cukup besar, yakni 2,9 juta hingga 5,23 juta orang.

Hampir dipastikan bahwa kelompok usia produktif yang masih muda menjadi kelompok yang paling rentan. Pasalnya, bukan tidak mungkin pasar kerja akan semakin berkurang dengan menurunnya aktivitas ekonomi – khususnya bagi mereka yang baru lulus dari institusi pendidikannya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, angka pengangguran tertinggi terjadi di kelompok usia muda dengan persentase 26,67 persen di kelompok usia 15-19; 16,73 persen di kelompok usia 20-24; dan 6,99 persen di kelompok usia 25-29.

Lantas, bagaimana dampaknya terhadap kriminalitas di Indonesia? Apakah mungkin lawlessness juga bisa terjadi?

Bukan tidak mungkin resesi Great Lockdown di Indonesia yang disertai pengangguran dan PHK akan memengaruhi angka kriminalitas seperti kondisi AS kala Depresi Besar. Mengacu pada penjelasan Bell sebelumnya, kelompok muda juga semakin mungkin terekspos ke aktivitas kriminal

Meski Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengklaim bahwa terjadi penurunan kriminalitas dalam dua minggu terakhir – yakni sekitar 4,32 persen, publik juga perlu diingatkan bahwa kriminalitas juga meningkat bila mengacu pada interval per bulan. Pada bulan Februari-Maret, Polri melaporkan bahwa terdapat peningkatan – termasuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat – sekitar 19,72 persen.

Meski begitu, situasi lawlessness belum tentu dapat sepenuhnya terjadi di Indonesia kala pandemi ini. Pasalnya, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tampaknya turut memperkuat kekuatan dan penegakan hukum dengan beberapa aturan yang menyertai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemerintah mungkin telah membaca kemungkinan akan hilangnya keteraturan (order) di masyarakat. Kembali munculnya berita soal potensi penjarahan dan penangkapan terhadap kelompok Anarko misalnya, bisa jadi berhubungan dengan upaya pemerintah untuk memperkecil momentum ketidakstabilan akibat pandemi dan dampak ekonominya.

Mungkin, dengan upaya-upaya tersebut, Al Capone ala Indonesia semakin tidak memiliki kesempatan untuk muncul di masyarakat. Meski begitu, yang jelas, pengangguran tak akan segera turun dalam waktu dekat dan pemerintah bisa jadi perlu memperhatikan dampak sosialnya pula. Menarik untuk dinantikan kelanjutannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Seperti diketahui, hingga November 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 368 triliun alias menembus 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan periode sebelumnya yang hanya Rp 287,9 triliun atau sekitar 1,95 persen terhadap PDB.

Pemerintah sejauh ini selalu beralasan bahwa defisit APBN dipicu oleh realisasi penerimaan negara yang meleset dari target yang salah satunya dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Alasan tersebut tidak sepenuhnya salah sebab faktanya pertumbuhan ekonomi global hingga saat ini terus mengalami tekanan hebat. Bahkan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diproyeksikan hanya tumbuh di bawah 2 persen pada 2020.

Melihat kondisi tersebut sebagian memprediksi akan terjadi resesi global ekonomi global. Institut for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi senadainya itu terjadi akan berdampak ke Indonesia.

Tanpa bermaksud mengenyampingkan persoalan tersebut, otokritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah terutama kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga terbilang penting. Hal ini menimbang beberapa kebijakan Kemenkeu merespons situasi internal maupun eksternal yang masih kurang tepat.

Ambil contoh, kebijakan cukai yang dinilai masih salah kaprah hingga kebijakan iuran BPJS yang justru memberatkan peserta BPJS, alih-alih memberikan solusi.

Harapan munculnya inovasi kebijakan dari Kemenkeu nyaris belum terlihat. Alih-alih melakukan teorbosan, Sri Mulyani justru menuai kritikan lantaran kebijakan-kebijakannya yang dianggap kontroversial.

Ketidakmampuan menciptakan inovasi kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan, berdampak pada stagnasi ekonomi sepanjang 5 tahun terakhir. Ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang rata-rata hanya mampu menembus angka 5 persen.

Pada sisi lain, lemahnya pengawasan di pos-pos strategis yang menjadi sumber pemasukan negara juga menyumbang masalah lainnya. Sebut saja sektor bea cukai yang sejauh ini berkontribusi terhadap penerimaan negara belum mampu dioptimalkan dengan baik.

Beranjak dari sengkarut persoalan tersebut, pemerintah kembali dituntut agar lebih serius dalam mengambil langkah ke depan. Terutama soal perpajakan dan bea cukai, pemerintah atau dalam hal ini Kemenkeu diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tepat, tidak asal gegabah.

Karenanya, penting untuk mempertanyakan apa yang menjadi kendala utama di balik upaya mendorong penerimaan negara, terutama di sektor kepabeanan? Mengapa tidak ada inovasi kebijakan?

View this post on Instagram

Capaian Kepabeanan dan Cukai 2019.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 23, 2019 at 12:05am PST

Tantangan Besar Sektor Kepabeanan

Usai terjadi rentetan aksi penyelundupan mobil dan motor mewah belakangan, banyak pasang mata tertuju ke sektor kepabeanan yang selama ini nyaris tak pernah disorot publik. Selain itu, dampak dari kejadian itu publik mulai menyadari betapa bobrok manajemen di internal lembaga tersebut.

Apabila dirunut, sejumlah kasus pernah melanda lembaga tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menangani sejumlah kasus yang melibatkan lembaga kepabeanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu kasus yang paling dingat publik adalah korupsi pengadaan 20 kapal yang diduga merugikan negara hingga Rp 100 miliar lebih.

Diduga, kurangnya pengawasan membuat lembaga kepabeanan menjadi ladang empuk para mafia impor-ekspor mengeruk keuntungan. Walhasil, akibat pengawasan yang kurang optimal negara terus kecolongan untuk mendongkrak pemasukan di sektor strategis ini.

Kasus penyelundupan mobil dan motor mewah yang merugikan negara hingga miliaran rupiah belakangan juga membuktikan kalau maksimalisasi penerimaan negara di sektor bea cukai masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.

Menurut keterangan Menkeu Sri Mulyani, untuk kasus penyelundupan mobil dan motor mewah sepanjang tahun 2019 secara nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap 57 kasus penyelundupan mobil mewah dan 10 kasus untuk motor.

Dari kasus tersebut, terdapat 84 mobil dan 2.693 motor mewah yang diselundupkan. Angka tersebut melonjak tajam jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya terjadi penyelundupan mobil mewah sebanyak 7 unit dan motor mewah sebanyak 127 unit.

Adapun potensi kerugian negara akibat penyelundupan sepanjang 2019 tersebut diperkirakan mencapai Rp 647,5 miliar. Sementara itu, Bea Cukai mencatat keseluruhan nilai barang yang diselundupkan mencapai Rp 312,92 miliar untuk mobil, dan Rp 10,83 miliar untuk motor.

Itu baru kasus penyelundupan mobil dan motor, belum jenis penyelundupan lainnya. Sebut saja sejumlah kasus penyelundupan lainnya yang tak kalah besar menyumbang kerugian negara seperti penyelundupan pakaian bekas dari luar negeri dalam bentuk karung padat atau ball press dengan nilai mencapai Rp 42,1 miliar sepanjang 2019.

Sementara, pada 2018 DJBC juga mencatat telah menindak 394 kasus penyelundupan pakaian bekas ke tanah air dengan nilai mencapai Rp48,96 miliar. Penyelundupan tersebut seluruhnya dilakukan melalui pelabuhan tidak resmi atau lazim disebut pelabuhan tikus.

Akibat kurangnya pengawasan di sektor kepabeanan, sumber-sumber pemasukan negara yang semestinya dikelola dengan baik dan maksimal guna menopang penerimaan negara menjadi tidak optimal. Hal itu dapat disaksikan melalui pemasukan negara di sektor kepabeanan yang belum konsisten menyumbang pendapatan negara.

Jika dilihat capaian penerimaan bea dan cukai sepanjang 5 tahun terakhir memang menunjukkan tren positif, teristimewa pada 2017 dan 2018 yang melampaui target. Sementara untuk 2015 dan 2016 realisasinya masih di bawah target.

Pada 2015 realisasi penerimaan bea dan cukai hanya mencapai 179,58 triliun (92,09%) dari target Rp 194,99 triliun. Tren serupa juga dialami pada 2016 yang hanya mampu menyumbang Rp178,72 triliun (97,15%) dari target APBN-P Rp 183,96 triliun.

Namun, realisasi penerimaan bea cukai mengalami peningkatan drastis pada 2017, yakni Rp 189,36 triliun (100,12%) dari target APBN-P Rp 189,14 triliun. Tren serupa terulang pada 2018 yang menyentuh Rp 205,35 triliun (105,8%) dari target Rp 194,10 triliun.

Sedangkan, di 2019, tercatat hingga November, realisasi penerimaan bea cukai baru mencapai 84,39% atau menyentuh Rp 176,23 triliun dari target Rp 208,82 triliun. Adapun masing-masing disumbang oleh Bea Masuk senilai Rp 33,59 triliun (86,35%) dari target Rp 38,90 triliun, Bea Keluar Rp 3,18 triliun (71,9%) dari target Rp 4,42 triliun, dan Cukai Rp 139,46 triliun (84,26%) dari target Rp 165,50 triliun.

Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengaku penerimaan di sektor bea masuk dan bea keluar pertumbuhannya sedang mengalami penurunan. Dia menyebut hal itu salah satunya dipengaruhi oleh kondisi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu RI), Sri Mulyani saat menanggapi tren kelesuan realisasi penerimaan pajak menyebut kondisi ekonomi global yang belum membaik memeberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dampak tersebut, juga kata dia, menimbulkan kontraksi pada bea masuk dan bea keluar.

View this post on Instagram

Penyelundupan mobil dan motor mewah lewat Tanjung Priok makin marak.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 18, 2019 at 2:00am PST

Mengurai Benang Kusut Kebijakan

Pertanyaannya, jika pemerintah sudah bisa mengidentifikasi akar penyebabnya dengan baik, mengapa masih belum sepenuhnya mampu mendorong kebijakan yang tepat?

Juma & Onkware dalam The Challenges of Public Policy Formulation and Evaluation through the Questions “What, Who, How, and When? menyebut kebijakan publik berkaitan erat dengan parktik kekuasaan yang berlaku di sebuah negara, sebagai dampak dinamika internal maupun eksternal.

Karena itu, mencermati pengaruh dinamika politik yang sedang berlangsung sangat membantu dalam memahami konstruk sebuah kebijakan.

Apabila alasan Menkeu selama ini selalu menyebut kebijakannya tidak bisa dipisahkan dari dinamika ekonomi dan politik global, maka apa yang dikemukakan Juma & Onkware dalam tulisannya cukup masuk akal.

Sri Mulyani kerap mengatakan kondisi ekonomi global yang labil, bahkan cenderung memburuk akibat perang dagang mendorong lahirnya sejumlah kebijakan internal, sebagai respons atas kondisi yang ada.

Namun, yang disayangkan, di antaranya sejumlah kebijakan yang diambil Menkeu belum berhasil menjawab sederet persoalan yang saat ini tengah melanda kondisi ekonomi dan keuangan negara.

Untuk itu, mempertanyakan sederet kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran memang penting. Alasannya karena apapun bentuk kebijakan (publik) yang diambil pemerintah selalu memiliki dampak terhadap masyarakat.

Terkait kurangnya inovasi kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemenkeu merespons situasi saat ini penting untuk dievaluasi.

Anders Hanberger dalam What is the Policy Problem? Methodological Challenges in Policy Evaluation mengemukakan bahwa persoalan paling sering terjadi dalam perumusan kebijakan ialah ketidakmampuan mengidentifikasi duduk sebuah persoalan.

Hanberger menambahkan, para pembuat kebijakan harus jeli dalam mengenali siapa stakeholder yang dimaksudkan dalam kebijakan tersebut dan untuk tujuan apa kebijakan itu dibuat.

Jika ditarik lebih jauh, apa yang disampaikan Hanberger relevan dengan perumusan sejumlah kebijakan yang belakangan diambil Kemenkeu.

Sebagai contoh, mengacu pada data-data yang telah dipaparkan di depan, bahwa serentetan kasus yang terus terjadi di sektor kepabeanan seperti kasus penyelundupan yang berdampak buruk terhadap penerimaan negara, semestinya segera direspons sejak awal. Dari fakta-fakta yang ada, kasus penyelundupan bukan baru terjadi di 2019, melainkan telah sering terjadi jauh sebelum itu.

Pertanyaannya, mengapa kejadian serupa kembali terulang di 2019, bahkan terlihat cukup masif? Atau, dapat dikatakan terjadi peningkatan luar biasa yang mana hal itu juga diakui oleh Menkeu Sri Mulyani.

Dengan demikian, bisa disimpulkan pemerintah sejauh ini belum mampu mencegah parktik penyelundupan yang menguras pemasukan negara.

Walhasil, ketika pemerintah berteriak tentang pentingnya menyelamatkan uang negara dari parktik-praktik (bisnis) ilegal, ketidakpatuhan membayar pajak, justru pada saat yang sama pemerintah membiarkan sumber-sumber pemasukan terus-menerus kecolongan yang membuat pendapatan negara menjadi tidak maksimal. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.