PinterPolitik.com

“Senyum menghiasi sang malam yang berkilau bagai permata menghibur yang lelah jiwanya,” – Padi, “Sang Penghibur” (2007)

Ada salah satu jurus rahasia yang bisa digunakan untuk mendekati dia yang kita suka. Jurus rahasia ini cukup sulit kalau kita tidak terbiasa. Jurus itu adalah dengan menjadi orang yang humoris.

Hmm, memang bukan rahasia lagi sih kalau jurus ini adalah jurus yang ampuh. Bahkan, banyak yang bilang kalau cewek itu paling suka dengan cowok yang humoris. 

Sampai-sampai nih, cowok yang good-looking biasanya kalah sama cowok yang lebih humoris. Hehe, katanya lho ya. Kalau faktanya sih, belum tentu benar demikian.

Nah, meski asumsi soal cowok humoris lebih baik daripada cowok good-looking belum benar-benar teruji, ada satu hal yang tampaknya benar adanya, yakni fakta bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah seorang cowok yang humoris. 

Gimana nggak? Kalau berdasarkan ceritanya dalam wawancaranya dengan sebuah media asal Tiongkok, Pak Jokowi menyebutkan bahwa dirinya pernah membuat Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping tertawa lho dalam sebuah acara makan malam.

Waduh, Pak Jokowi ternyata bisa aja. Mungkin, Pak Presiden kita satu ini memang bisa menghibur rekan-rekan setingkatnya yang berasal dari negara-negara lain. 

Kalau kita ingat-ingat lagi, Pak Jokowi pas itu juga pernah membuat Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ketawa juga lho pas pemimpin-pemimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) berkunjung ke AS.

Wah, apakah Pak Jokowi ternyata titisannya Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur? Kan, Gus Dur juga dikenal sebagai presiden yang humoris tuh. Hehe.

Hmm, mungkin, gara-gara inilah akhirnya Xi akhirnya kesengsem sama Pak Jokowi. Selain cerita soal keberhasilannya dalam membuat Xi tertawa, Pak Jokowi juga cerita gimana hubungan kedua negara di bawah pemerintahan mereka masing-masing juga makin dekat.

Ya, diplomasi semacam ini bisa disebut sebagai diplomasi personal. Mengacu pada penjelasan Ian Ostrander dan Toby J. Rider dalam tulisan mereka yang berjudul Presidents Abroad: Politics of Personal Diplomacy, terdapat peran idiosinkrasi (karakteristik khusus) masing-masing pemimpin dunia yang turut bermain dalam diplomasi, khususnya ketika dua pemimpin bertemu langsung secara tatap muka – bentuk pertemuan yang kerap dilakukan oleh Jokowi dan Xi.

By the way, gara-gara mungkin saking dekatnya nih, sampai-sampai Pak Jokowi juga memprediksi kalau Tiongkok bakal jadi negara investor terbesar di Indonesia dalam setahun atau dua tahun lagi – which means ini bakal terjadi sekitar tahun 2023 atau tahun 2024 tuh.

Wah, apakah Pak Jokowi ini semacam menjadi “penghibur” buat Pak Xi ya? Udah bisa membuat Pak Xi tertawa, sekarang malah juga bilang demikian di media asal Tiongkok.

Kan, gimana pun juga, kalau Indonesia makin dekat sama Tiongkok, Pak Xi juga makin happy karena bisa semakin menyingkirkan kekuatan hegemon lain di Asia Tenggara, yakni AS. Waduh, hati-hati lho, Pak Jokowi, nanti ada yang cemburu. Hehe. 

Ya, tapi, gimana pun juga, dalam sebuah hubungan yang dekat, jangan sampai lah salah satu pihak menjadi dominan. Kalau gitu, seperti perkataan zaman sekarang, nanti bisa jadi hubungan yang toxic lho – malah jadi “penghibur” atau “jester” bagi pihak yang dominan. Sedih kan kalau one-sided gitu. ☹ (A43)

PinterPolitik.com

“Pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri” – Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia

Bagi mereka yang suka menonton film atau seri, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik dan permusuhan kerap mengisi cerita-cerita yang disajikan. Biasanya, konflik itu akan memuncak dan berakhir dengan kemenangan dari kelompok protagonis.

Permusuhan seperti ini mungkin juga dapat ditemui di salah satu franchise film dan novel terpopuler, yakni Harry Potter. Dalam kisah dunia sihir karangan J.K. Rowling ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa permusuhan antar-house kerap terjadi.

Rivalitas antar­­-house ini langsung terlihat di salah satu film Harry Potter yang pertama, yakni Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001). Dalam film itu, Harry bertemu dengan seorang murid lain yang bernama Draco Malfoy di Diagon Alley.

Aroma permusuhan pun terasa di antara keduanya. Rivalitas di antara keduanya mungkin bisa dibilang wajar. Pasalnya, keduanya pun ternyata masuk ke dua houses yang saling bermusuhan, yakni Gryffindor dan Slytherin.

Alhasil, rivalitas antara Potter dan Malfoy pun berkembang. Tidak hanya di antara keduanya, sejumlah teman hingga profesor juga mengambil sikap dan sisi tertentu dalam rivalitas Gryffindor dan Slytherin.

Apa yang terjadi di dunia sihir ala Harry Potter ini sepertinya juga tengah terjadi di dunia nyata, khususnya dalam panggung politik internasional. Bagaimana tidak? Persaingan kini disebut-sebut tengah memanas antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Apalagi, pemerintahan Donald Trump di AS sempat mendeklarasikan Perang Dagang pada negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut. Di tengah situasi yang panas, kondisi politik dunia juga diperburuk dengan datangnya pandemi Covid-19 yang menghantui hampir seluruh negara.

Belum lagi, situasi sengketa Laut China Selatan (LCS) turut mengisi permusuhan di antara keduanya. Bukan tidak mungkin, seperti rivalitas Gryffindor-Slytherin di Harry Potter, AS dan Tiongkok mulai menyeret teman-temannya dalam persaingan mereka.

Upaya ini disinyalir dengan kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga dan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo ke sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia ketika mereka menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tiongkok pun akhirnya mencurigai manuver AS dan Jepang ini.

Bahkan, Menlu Tiongkok Wang Yi menyebutkan bahwa AS tengah membangun jaringan aliansi Quadrilateral Security Dialogue (Quad) yang disebut-sebut bisa jadi North Atlantic Treaty Organization (NATO) versi Indo-Pasifik. Di dalamnya, terdapat sejumlah negara seperti India, Australia, Jepang, dan AS sendiri.

Melihat kepanikan Tiongkok ini, bukan tidak mungkin pertanyaan pun muncul terkait posisi Indonesia dalam persaingan AS-Tiongkok ini. Mengapa AS membangun aliansi seperti NATO di Indo-Pasifik? Lantas, mungkinkah pemerintahan Jokowi bergabung dengan “NATO” baru ini?

Offshore Balancing?

Bukan tidak mungkin, kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Pompeo dan Suga merupakan cara untuk menggandeng negara-negara Asia lainnya guna menghalau kekuatan Tiongkok. Strategi seperti ini sebenarnya telah digunakan AS sejak era Perang Dingin.

Adanya penggunaan strategi ini sempat dijelaskan oleh Stephen M. Walt dari Harvard University dalam tulisannya yang berjudul The Unites States Forgot Its Strategy for Winning Cold Was. Dalam tulisan itu, Walt menjelaskan bahwa AS kala itu menggunakan strategi besar yang biasa disebut sebagai offshore balancing.

Offshore balancing ini sebelumnya diterapkan oleh pemerintah AS pasca-Perang Dunia II guna menghalau pengaruh Uni Soviet. Ini dilakukan negara Paman Sam bersama negara-negara Eropa, yakni dengan mendirikan NATO.

Offshore balancing sendiri merupakan strategi yang digunakan suatu negara untuk mendukung negara-negara lain guna menghalau kekuatan dominan di kawasan tersebut yang berpotensi bangkit menjadi hegemon kawasan (regional hegemon). Seperti yang telah dijelaskan oleh John J. Mearsheimer dalam bukunya yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics, semua negara pasti akan mencari status hegemon kawasan agar dapat merasa aman.

Dalam era Perang Dingin, negara yang berpotensi menjadi hegemon di kawasan Eropa Barat – dan sebagian Asia – adalah Uni Soviet. Maka, untuk menghalau kemungkinan itu, AS menggunakan strategi offshore balancing. Ini dilakukan AS dengan mendukung negara-negara NATO – serta mengirimkan sejumlah kekuatan militernya sendiri.

Kecemasan Tiongkok kini bisa jadi benar. Pasalnya, strategi yang sama ditengarai juga tengah dilakukan oleh AS kini di kawasan Indo-Pasifik.

Hal ini terlihat dari bagaimana AS kini “menghidupkan” kembali Quad yang menggandeng sejumlah kekuatan Asia dan Pasifik, seperti India, Jepang, dan Australia. Negara-negara tersebut kini juga mulai melakukan latihan-latihan militer bersama.

Guna melancarkan strategi yang sebelumnya berhasil diterapkan AS pada Uni Soviet, bukan tidak mungkin negara-negara Quad akan menggandeng kekuatan-kekuatan Asia lainnya, termasuk Indonesia. Kabar bahwa AS meminta izin Indonesia untuk mendaratkan pesawat Poseidon P-8 bisa jadi merupakan salah satu taktik yang hendak diterapkan dalam strategi itu.

Dalam kunjungan Pompeo beberapa waktu lalu, AS juga menawarkan sejumlah investasi. Beberapa di antaranya dikabarkan berada di Natuna – wilayah yang disebut-sebut juga bermasalah dengan klaim Tiongkok.

Bila apa yang dicemaskan oleh Tiongkok benar, lantas, apakah mungkin Indonesia akan bergabung dengan kekuatan-kekuatan Asia lainnya yang didukung AS? Mungkinkah pemerintahan Jokowi memutuskan untuk bergabung dengan Quad?

Bebas Aktif ala Jokowi?

Kepentingan Indonesia bisa jadi sejalan dengan keinginan AS untuk menghalau Tiongkok di Asia Tenggara, khususnya di LCS. Meski begitu, pemerintahan Jokowi bisa saja terhalang untuk bergabung dengan NATO ala Indo-Pasifik tersebut – mengingat bahwa Indonesia masih memegang doktrin politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Politik bebas dan aktif sendiri merupakan doktrin yang disebut-sebut ditanamkan oleh Wakil Presiden pertama Indonesia Mohammad Hatta. Kala itu, Hatta menulis sebuah pidato yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang di tengah-tengah situasi politik dunia yang dipenuhi oleh persaingan antara dua blok, yakni blok AS dan blok Uni Soviet.

Hingga kini, doktrin politik luar negeri ini masih dipegang teguh oleh Indonesia. Hal ini tertuang juga dalam perarturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Pasal 3 dalam UU tersebut menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan Hatta dalam kutipan pidatonya di awal tulisan ini.

Namun, di tengah situasi global yang terus berubah, prinsip dari doktrin politik luar negeri ini bukan tidak mungkin mulai dipertanyakan. Pasalnya, titik panas persaingan dua negara besar kini jelas-jelas terjadi di halaman depan Indonesia sendiri, yakni di Laut Natuna Utara dan LCS.

Ini berbeda dengan sejarah politik luar negeri AS. Di negara Paman Sam tersebut, doktrin politik luar negeri kerap silih berganti – bergantung pada siapa yang tengah menjabat posisi presiden.

Pertanyaan soal doktrin ini sebenarnya juga pernah diajukan oleh Philips J. Vermonte dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Doktrin bebas aktif disebut-sebut dapat membatasi tujuan Indonesia untuk menentukan kiblat politik luar negeri.

Alhasil, Indonesia berakhir dengan sikap yang kurang jelas dalam interaksinya di panggung politik internasional. Vermonte pun menyebutkan bahwa Indonesia kerap menjadi late comer dalam sejumlah perjanjian dan kerja sama.

Salah satu kerja sama yang dicontohkan kala itu adalah Trans-Pacific Partnership (TPP) yang diusung pemerintahan Barack Obama di AS tanpa melibatkan Tiongkok. Indonesia baru menyatakan ketertarikannya untuk bergabung pada tahun 2015 meski bisa jadi menguntungkan secara ekonomi dan perdagangan.

Lagipula, doktrin politik luar negeri bebas aktif sebenarnya juga didasarkan pada pragmatisme – di mana Indonesia dapat menentukan secara bebas untuk kepentingannya sendiri. Namun, keterikatan terhadap negara lain dicemaskan bisa mengganggu independensi tersebut.

Semua ini juga kembali pada bagaimana Jokowi menentukan kebijakan luar negerinya. Seperti yang dijelaskan oleh Ben Bland dalam bukunya yang berjudul Man of Contradictions, sang presiden kerap mendasarkan politik luar negerinya pada keuntungan yang diraih, khususnya dalam hal ekonomi.

Bila benar begitu, bukan tidak mungkin AS dan Tiongkok harus memikat Jokowi dengan cara yang berbeda. Bila biasanya keamanan menjadi hal yang terpenting dalam politik luar negeri, mungkin kedua negara tersebut perlu mencari akal bagaimana kepentingan ekonomi ala Jokowi dapat terpenuhi. (A43)

PinterPolitik.com

“Pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri” – Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia

Bagi mereka yang suka menonton film atau seri, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik dan permusuhan kerap mengisi cerita-cerita yang disajikan. Biasanya, konflik itu akan memuncak dan berakhir dengan kemenangan dari kelompok protagonis.

Permusuhan seperti ini mungkin juga dapat ditemui di salah satu franchise film dan novel terpopuler, yakni Harry Potter. Dalam kisah dunia sihir karangan J.K. Rowling ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa permusuhan antar-house kerap terjadi.

Rivalitas antar­­-house ini langsung terlihat di salah satu film Harry Potter yang pertama, yakni Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001). Dalam film itu, Harry bertemu dengan seorang murid lain yang bernama Draco Malfoy di Diagon Alley.

Aroma permusuhan pun terasa di antara keduanya. Rivalitas di antara keduanya mungkin bisa dibilang wajar. Pasalnya, keduanya pun ternyata masuk ke dua houses yang saling bermusuhan, yakni Gryffindor dan Slytherin.

Alhasil, rivalitas antara Potter dan Malfoy pun berkembang. Tidak hanya di antara keduanya, sejumlah teman hingga profesor juga mengambil sikap dan sisi tertentu dalam rivalitas Gryffindor dan Slytherin.

Apa yang terjadi di dunia sihir ala Harry Potter ini sepertinya juga tengah terjadi di dunia nyata, khususnya dalam panggung politik internasional. Bagaimana tidak? Persaingan kini disebut-sebut tengah memanas antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Apalagi, pemerintahan Donald Trump di AS sempat mendeklarasikan Perang Dagang pada negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut. Di tengah situasi yang panas, kondisi politik dunia juga diperburuk dengan datangnya pandemi Covid-19 yang menghantui hampir seluruh negara.

Belum lagi, situasi sengketa Laut China Selatan (LCS) turut mengisi permusuhan di antara keduanya. Bukan tidak mungkin, seperti rivalitas Gryffindor-Slytherin di Harry Potter, AS dan Tiongkok mulai menyeret teman-temannya dalam persaingan mereka.

Upaya ini disinyalir dengan kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga dan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo ke sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia ketika mereka menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tiongkok pun akhirnya mencurigai manuver AS dan Jepang ini.

Bahkan, Menlu Tiongkok Wang Yi menyebutkan bahwa AS tengah membangun jaringan aliansi Quadrilateral Security Dialogue (Quad) yang disebut-sebut bisa jadi North Atlantic Treaty Organization (NATO) versi Indo-Pasifik. Di dalamnya, terdapat sejumlah negara seperti India, Australia, Jepang, dan AS sendiri.

Melihat kepanikan Tiongkok ini, bukan tidak mungkin pertanyaan pun muncul terkait posisi Indonesia dalam persaingan AS-Tiongkok ini. Mengapa AS membangun aliansi seperti NATO di Indo-Pasifik? Lantas, mungkinkah pemerintahan Jokowi bergabung dengan “NATO” baru ini?

Offshore Balancing?

Bukan tidak mungkin, kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Pompeo dan Suga merupakan cara untuk menggandeng negara-negara Asia lainnya guna menghalau kekuatan Tiongkok. Strategi seperti ini sebenarnya telah digunakan AS sejak era Perang Dingin.

Adanya penggunaan strategi ini sempat dijelaskan oleh Stephen M. Walt dari Harvard University dalam tulisannya yang berjudul The Unites States Forgot Its Strategy for Winning Cold Was. Dalam tulisan itu, Walt menjelaskan bahwa AS kala itu menggunakan strategi besar yang biasa disebut sebagai offshore balancing.

Offshore balancing ini sebelumnya diterapkan oleh pemerintah AS pasca-Perang Dunia II guna menghalau pengaruh Uni Soviet. Ini dilakukan negara Paman Sam bersama negara-negara Eropa, yakni dengan mendirikan NATO.

Offshore balancing sendiri merupakan strategi yang digunakan suatu negara untuk mendukung negara-negara lain guna menghalau kekuatan dominan di kawasan tersebut yang berpotensi bangkit menjadi hegemon kawasan (regional hegemon). Seperti yang telah dijelaskan oleh John J. Mearsheimer dalam bukunya yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics, semua negara pasti akan mencari status hegemon kawasan agar dapat merasa aman.

Dalam era Perang Dingin, negara yang berpotensi menjadi hegemon di kawasan Eropa Barat – dan sebagian Asia – adalah Uni Soviet. Maka, untuk menghalau kemungkinan itu, AS menggunakan strategi offshore balancing. Ini dilakukan AS dengan mendukung negara-negara NATO – serta mengirimkan sejumlah kekuatan militernya sendiri.

Kecemasan Tiongkok kini bisa jadi benar. Pasalnya, strategi yang sama ditengarai juga tengah dilakukan oleh AS kini di kawasan Indo-Pasifik.

Hal ini terlihat dari bagaimana AS kini “menghidupkan” kembali Quad yang menggandeng sejumlah kekuatan Asia dan Pasifik, seperti India, Jepang, dan Australia. Negara-negara tersebut kini juga mulai melakukan latihan-latihan militer bersama.

Guna melancarkan strategi yang sebelumnya berhasil diterapkan AS pada Uni Soviet, bukan tidak mungkin negara-negara Quad akan menggandeng kekuatan-kekuatan Asia lainnya, termasuk Indonesia. Kabar bahwa AS meminta izin Indonesia untuk mendaratkan pesawat Poseidon P-8 bisa jadi merupakan salah satu taktik yang hendak diterapkan dalam strategi itu.

Dalam kunjungan Pompeo beberapa waktu lalu, AS juga menawarkan sejumlah investasi. Beberapa di antaranya dikabarkan berada di Natuna – wilayah yang disebut-sebut juga bermasalah dengan klaim Tiongkok.

Bila apa yang dicemaskan oleh Tiongkok benar, lantas, apakah mungkin Indonesia akan bergabung dengan kekuatan-kekuatan Asia lainnya yang didukung AS? Mungkinkah pemerintahan Jokowi memutuskan untuk bergabung dengan Quad?

Bebas Aktif ala Jokowi?

Kepentingan Indonesia bisa jadi sejalan dengan keinginan AS untuk menghalau Tiongkok di Asia Tenggara, khususnya di LCS. Meski begitu, pemerintahan Jokowi bisa saja terhalang untuk bergabung dengan NATO ala Indo-Pasifik tersebut – mengingat bahwa Indonesia masih memegang doktrin politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Politik bebas dan aktif sendiri merupakan doktrin yang disebut-sebut ditanamkan oleh Wakil Presiden pertama Indonesia Mohammad Hatta. Kala itu, Hatta menulis sebuah pidato yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang di tengah-tengah situasi politik dunia yang dipenuhi oleh persaingan antara dua blok, yakni blok AS dan blok Uni Soviet.

Hingga kini, doktrin politik luar negeri ini masih dipegang teguh oleh Indonesia. Hal ini tertuang juga dalam perarturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Pasal 3 dalam UU tersebut menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan Hatta dalam kutipan pidatonya di awal tulisan ini.

Namun, di tengah situasi global yang terus berubah, prinsip dari doktrin politik luar negeri ini bukan tidak mungkin mulai dipertanyakan. Pasalnya, titik panas persaingan dua negara besar kini jelas-jelas terjadi di halaman depan Indonesia sendiri, yakni di Laut Natuna Utara dan LCS.

Ini berbeda dengan sejarah politik luar negeri AS. Di negara Paman Sam tersebut, doktrin politik luar negeri kerap silih berganti – bergantung pada siapa yang tengah menjabat posisi presiden.

Pertanyaan soal doktrin ini sebenarnya juga pernah diajukan oleh Philips J. Vermonte dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Doktrin bebas aktif disebut-sebut dapat membatasi tujuan Indonesia untuk menentukan kiblat politik luar negeri.

Alhasil, Indonesia berakhir dengan sikap yang kurang jelas dalam interaksinya di panggung politik internasional. Vermonte pun menyebutkan bahwa Indonesia kerap menjadi late comer dalam sejumlah perjanjian dan kerja sama.

Salah satu kerja sama yang dicontohkan kala itu adalah Trans-Pacific Partnership (TPP) yang diusung pemerintahan Barack Obama di AS tanpa melibatkan Tiongkok. Indonesia baru menyatakan ketertarikannya untuk bergabung pada tahun 2015 meski bisa jadi menguntungkan secara ekonomi dan perdagangan.

Lagipula, doktrin politik luar negeri bebas aktif sebenarnya juga didasarkan pada pragmatisme – di mana Indonesia dapat menentukan secara bebas untuk kepentingannya sendiri. Namun, keterikatan terhadap negara lain dicemaskan bisa mengganggu independensi tersebut.

Semua ini juga kembali pada bagaimana Jokowi menentukan kebijakan luar negerinya. Seperti yang dijelaskan oleh Ben Bland dalam bukunya yang berjudul Man of Contradictions, sang presiden kerap mendasarkan politik luar negerinya pada keuntungan yang diraih, khususnya dalam hal ekonomi.

Bila benar begitu, bukan tidak mungkin AS dan Tiongkok harus memikat Jokowi dengan cara yang berbeda. Bila biasanya keamanan menjadi hal yang terpenting dalam politik luar negeri, mungkin kedua negara tersebut perlu mencari akal bagaimana kepentingan ekonomi ala Jokowi dapat terpenuhi. (A43)

PinterPolitik.com

Para penggemar komik dan film pahlawan super pasti tidak asing dengan nama The Flash. Pahlawan super yang diciptakan oleh DC tersebut biasa disebut sebagai manusia tercepat di dunia.

Bagaimana tidak? Flash bisa berlari melebihi mobil super tercepat sekalipun. Biasanya, pahlawan super satu ini dianggap dapat berlari secepat kilat. Logo dari pahlawan super ini pun juga berbentuk petir – melambangkan kecepatan super yang dimilikinya.

Selain itu, dengan kekuatan cepatnya tersebut, Flash sampai bisa melakukan perjalanan waktu – baik ke masa lalu maupun masa depan. Kemampuannya ini digambarkan dalam sebuah seri yang didistribusikan oleh Warner Bros. Television Distribution yang berjudul The Flash (2014-sekarang).

Dalam seri tersebut, perjalanan waktu yang dilakukan oleh Barry Allen memiliki konsekuensi tertentu. Salah satunya adalah terlahirnya salah satu musuh terbesarnya yang bernama Savitar.

Savitar ini juga merupakan memiliki kecepatan super yang dapat mengarungi waktu. Namun, ia terlahir akibat adanya time loop yang terjadi antara masa depan dan masa lalu. Ini membuat Savitar selalu hadir dalam lini waktu tersebut meski telah dikalahkan di masa depan.

Maka dari itu, bagaimana pun, Flash akan selalu menghadapi Savitar – entah di masa depan atau di masa lalu. Loop tersebut akan senantiasa terjadi dalam linimasa itu.

Mungkin, situasi yang dihadapi oleh Flash tersebut mirip dengan apa yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia kini. Bagaimana tidak? Vanuatu – dan sejumlah negara Pasifik Selatan – selalu muncul sebagai negara yang mengkritik Indonesia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada tahun 2016, misalnya, Vanuatu dan sejumlah negara-negara Pasifik Selatan lainnya membawa isu Papua ke perhatian negara-negara PBB. Indonesia pun harus menghalau isu tersebut dengan kritikan yang dilontarkan balik oleh seorang diplomat muda.

Tanpa disadari, kejadian itu terus berulang pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Indonesia pun kerap tampil dengan diplomat muda yang siap sediakala. Yang terbaru, pada Sidang ke-75 lalu, pernyataan Perdana Menteri (PM) Vanuatu Bob Loughman disanggah oleh diplomat muda yang bernama Silvany Pasaribu.

Mungkin, kehadiran sosok-sosok muda secara berulang itu turut memunculkan sejumlah pertanyaan. Mengapa Indonesia selalu menempatkan diplomat-diplomat muda tersebut? Mengapa kemunculan sanggahan Vanuatu ini juga terus berulang-ulang terjadi di PBB?

Strategi ala Indonesia?

Kemunculan diplomat-diplomat muda di sidang PBB yang dilaksanakan setiap tahun tersebut bisa jadi merupakan bagian dari strategi Indonesia dalam menghalau kritik-kritik yang dilontarkan Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Bisa jadi, strategi ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu.

Bukan tidak mungkin, sanggahan dari hak balas Indonesia merupakan hal yang selalu direncanakan. Asumsi seperti ini bisa diambil dari penjelasan Lisa Bradford dan Sandra Petronio dalam tulisan mereka yang berjudul Strategic Embarrassment.  

Bradford dan Petronio setidaknya mengutip Teori Perencanaan (Planning Theory) milik Charles R. Berger. Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku komunikatif strategis selalu didasarkan pada perspektif yang didasarkan pada rencana.

Melalui teori tersebut, Bradford dan Petronio menyebutkan bahwa perencanaan dapat dilakukan guna mencapai tujuan interaksional tertentu. Tujuan itu pun dapat diaplikasikan pada upaya untuk memunculkan rasa malu secara strategis (strategic embarrassment).

Bradford dan Petronio juga menyebutkan beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui strategic embarrassment, seperti untuk menonjolkan perilaku pihak lain yang tidak disukai atau untuk mendiskreditkan rekan atau lawan. Dengan begitu, pihak lain dapat merasakan rasa malu (embarrassment) yang mampu memengaruhi pandangan penonton atau pendengar lain (observer).

Bukan tidak mungkin, dengan munculnya balasan dari diplomat-diplomat muda, Indonesia ingin pemimpin-pemimpin negara Pasifik Selatan merasakan rasa malu tersebut. Melalui rasa malu tersebut, observer – publik dan partisipan lainnya – dapat memberi perhatian pada rasa malu tersebut.  

Uniknya, observer dapat memberikan reaksi terhadap rasa malu yang timbul. Menurut Bradford dan Petronio, observer dapat melakukan intensifikasi kepada penerima rasa malu, seperti mengejek, menertawai, atau dengan menarik perhatian lebih banyak terhadap penerima rasa malu.

Bukan tidak mungkin, perhatian dari observer seperti inilah yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan menempatkan diplomat muda guna membalas pemimpin-pemimpin Pasifik Selatan. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana media dan publik Indonesia memberikan perhatian serupa.

Bahkan, tidak sedikit dari perhatian tersebut turut merendahkan Vanuatu dan Loughman. Tidak jarang dari perhatian tersebut justru memunculkan narasi yang bersifat rasis dan diskriminatif terhadap komunitas Melanesia.

Bisa jadi, dengan strategi seperti ini, pemerintah Indonesia tidak ingin kehilangan muka di depan masyarakatnya sendiri. Strategi ini bisa juga dapat mencegah Operasi Papua  Merdeka (OPM) mendapat momentum dengan memberikan rasa malu.

Namun, terlepas dari strategi yang digunakan Indonesia, mengapa kritik Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan berulang kali memberikan perhatian terhadap isu Papua?

Perlu Halau Tiongkok?

Sebenarnya, Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan sebelumnya bukan merupakan negara-negara yang menjadi perhatian besar bagi pemerintah Indonesia. Bahkan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bisa dibilang mengabaikan kawasan tersebut dengan tidak menjadikannya sebagai salah satu prioritas politik luar negeri meski telah menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah negara kepulauan itu sejak tahun 1980-an.

Namun, kehadiran negara-negara Pasifik Selatan mulai menjadi perhatian pemerintah Indonesia semenjak Melansia Spearhead Group (MSG) – organisasi kawasan Pasifik Selatan – memberikan status observer bagi United Liberation Movement for West Papua (ULWP) pada tahun 2015. Persoalannya, Kemlu sendiri kala itu dinilai masih memiliki sedikit diplomat yang memahami dinamika di kawasan itu.

Perhatian negara-negara MSG terhadap isu Papua dan Papua Barat juga semakin tumbuh dengan berkembangnya dorongan pembahasan isu di Majelis Umum PBB sejak tahun 2016. Salah satu negara yang vokal hingga kini adalah Vanuatu.

Bukan tidak mungkin, konsistensi yang dibawa oleh Vanuatu ini didasarkan pada pengaruh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terus berkembang di kawasan tersebut. Bagaimana tidak? Kawasan yang secara tradisional banyak dipengaruhi oleh Australia dan Selandia Baru tersebut dianggap mulai mendapatkan tamu besar baru.

Upaya Tiongkok untuk menggeser pengaruh Australia di kawasan Pasifik Selatan ini terlihat dari besarnya bantuan asing yang digelontorkan. Pada tahun 2011-2017, Tiongkok disebut telah memberikan bantuan sekitar Rp 81,2 triliun – mendekati pemberian Australia yang bernilai sekitar Rp 83,64 triliun dalam periode waktu yang sama.

Bahkan, Tiongkok sendiri telah menjadi pendonor terbesar di Vanuatu. Pada tahun 2017, negara Tirai Bambu tersebut telah menggelontorkan bantuan sekitar Rp 1,39 triliun untuk Vanuatu.

Alhasil, tumbuhnya pengaruh Tiongkok ini disebut memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi Vanuatu dan negara-negara kepulauan Pasifik lainnya dalam menentukan arah politik luar negerinya, termasuk soal pengakuan atas Republik Tiongkok (Taiwan). Selain itu, keleluasaan ini juga dinilai memberikan mereka kebebasan lebih dalam untuk mengkritisi isu Papua dan Papua Barat.

Uniknya lagi, isu Papua sendiri memiliki keterkaitan juga dengan dominasi Australia di pulau ujung timur Indonesia tersebut. Kabarnya, sejumlah perusahaan tambang asal Australia dan negara-negara Barat memiliki dominasi pada tingkat tertentu di Papua dan Papua Barat.

Bukan tidak mungkin, isu Papua dan Papua Barat ini juga menjadi pion penting bagi Tiongkok untuk menggeser pengaruh Australia – baik di Pasifik Selatan maupun Indonesia. Dengan begitu, dinamika geopolitik di kawasan ini dapat lebih menguntungkan negara yang dipimpin oleh Xi Jinping itu.

Menariknya lagi, besarnya pengaruh Tiongkok di kawasan ini – khususnya Vanuatu – juga memunculkan asumsi dan spekulasi liar di publik. Dalam sebuah jurnal akademik, negara Tirai Bambu tersebut bahkan sempat dianggap sebagai biang di belakang politik luar negeri Vanuatu.

Meski begitu, gambaran kemungkinan di atas belum tentu benar adanya. Lagipula, Indonesia kini mulai aktif menggandeng negara-negara Pasifik Selatan melalui kerja sama dengan MSG. Mari kita nantikan saja aksi selanjutnya dari pemerintah Indonesia untuk menghalau kekuatan dan kritik asing ini – entah kekuatan mana yang perlu dihalau. (A43)

PinterPolitik.com

“You don’t want no problem, want no problem with me” – Chance the Rapper, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Para penggemar anime asal Jepang mungkin tidak asing lagi dengan franchise anime yang berjudul Dragon Ball. Sebagian besar, franchise satu ini banyak mengisahkan tentang perjalanan seorang Saiyan yang bernama Goku – atau Kakarot.

Sebagai seorang Saiyan, Goku memang memiliki sejumlah kekuatan manusia super yang biasa ia gunakan untuk melindungi teman-temannya. Dalam perjalanannya, Goku juga menemukan sejumlah lawan tangguh – mulai dari Frieza, Cell, hingga Broly.

Meski begitu, Goku juga memiliki rival yang juga seorang Saiyan. Rival Goku yang sangat tangguh ini bernama Vegeta. Dalam banyak kesempatan, keduanya saling bersaing untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka.

Namun, hubungan Goku dan Vegeta ini tampaknya tidak selamanya berkutat pada persaingan dan pertandingan. Dalam beberapa kesempatan, keduanya bahkan menunjukkan upaya kolaboratif, saling mendukung, dan saling menghormati.

Kerja sama yang baik di antara keduanya tampak ketika mereka melawan Broly. Bahkan, dalam pertempuran tersebut, Goku dan Vegeta melakukan fusion dan bertransformasi menjadi Gogeta.

Boleh jadi, hubungan frenemies seperti ini tidak hanya terjadi di dunia Dragon Ball. Mungkin, hubungan serupa juga terjadi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Hubungan baik antara Indonesia dan negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut terlihat dari bagaimana investasi dan perdagangan di antara keduanya meningkat signifikan pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, pemerintahan Jokowi sering kali dianggap memiliki kedekatan tertentu dengan pemerintahan Xi.

Namun, meski keduanya tampak akrab, Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan yang kompleks (complicated). Hal ini terlihat dari persoalan Laut Natuna Utara (atau Laut China Selatan) di antara keduanya yang terus berulang.

Insiden pertama terjadi pada tahun 2016 – ketika kapal patroli Tiongkok berusaha mencegah penangkapan kapal ikan ilegal oleh Indonesia. Insiden juga terjadi kembali pada akhir tahun 2019 – membuat Presiden Jokowi mengunjungi Natuna untuk kedua kalinya pada tahun 2020 setelah sebelumnya upaya yang sama dilakukan pada tahun 2016.

Namun, setelah berbagai insiden itu terjadi, situasi kembali memanas akhir-akhir ini kala dunia masih disibukkan oleh pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia pun dikabarkan bersiap-siap menghadapi masuknya kapal patroli Tiongkok pada 12-14 September.

Apa yang terjadi di Natuna ini tampaknya terus berulang dan tidak akan selesai dalam waktu dekat. Lalu, mengapa Tiongkok tampak terus mengganggu kesabaran Indonesia terkait zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara? Strategi apa yang tengah diterapkan oleh pemerintahan Xi?

Hegemoni Kawasan

Boleh jadi, apa yang terjadi di Laut China Selatan (LCS) – termasuk Laut Natuna Utara – merupakan bentuk upaya Tiongkok untuk memaksimalkan kekuatannya. Pasalnya, negara ini disebut-sebut tengah berusaha untuk mencapai status hegemon di Asia – khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara.

Apa yang dilakukan oleh Tiongkok ini sejalan dengan penjelasan John Joseph Mearsheimer – seorang profesor Hubungan Internasional dari University of Chicago, Amerika Serikat (AS) – dalam bukunya yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics. Setidaknya, Mearsheimer menjelaskan bahwa setiap negara akan berusaha untuk mencapai status hegemon agar merasa aman.

Upaya untuk mencapai hegemoni ini dilakukan karena situasi politik internasional yang bersifat anarki – tidak ada otoritas  terpusat yang menjamin kepastian dan keamanan. Maka dari itu, jalan untuk merasa aman bagi negara adalah dengan menjadi dominan di antara negara-negara lain.

Guna mencapai status hegemon tersebut, negara akan melakukan peningkatan terhadap kekuatan yang dimilikinya. Salah satu kekuatan yang bisa jadi tengah diinginkan oleh Tiongkok kali ini adalah kekuatan laut (sea power).

Keinginan ini juga digambarkan oleh Mearsheimer dalam tulisan lainnya yang berjudul The Gathering Storm. Dalam tulisan itu, Mearsheimer menyebutkan bahwa Tiongkok tengah berusaha menerapkan filosofi sea power yang dicetus oleh seorang ahli strategi asal AS yang bernama Alfred Tayer Mahan.

Bukan tidak mungkin, inilah mengapa Tiongkok berupaya mengklaim sebagian besar LCS sebagai traditional fishing grounds. Selain itu, aktivitas militer negara tersebut juga meningkat signifikan di wilayah LCS – seperti dengan membangun sebuah pulau dengan fasilitas militer.

Namun, seperti yang dijelaskan oleh Mearsheimer, dengan meningkatnya upaya Tiongkok untuk mencapai status hegemon melalui upaya peningkatan kekuatan, kompetisi dan kemungkinan untuk terjadinya perang turut meningkat. Maka dari itu, negara-negara lain – seperti Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya – semakin merasa terancam dengan kehadiran Tiongkok.

Selain Indonesia dan kawan-kawan Asia Tenggara lainnya, reaksi juga muncul dari hegemon lain di belahan barat Bumi, yakni AS. Mearsheimer dalam tulisannya yang berjudul China’s Unpeaceful Rise menjelaskan bahwa negara Paman Sam tersebut akan memperlakukan Tiongkok layaknya lawan kala Perang Dingin, yakni Uni Soviet.

Namun, di samping Tiongkok berupaya untuk mencapai status hegemon dengan memaksimalkan kekuatan militernya, apa yang terjadi di Laut Natuna Utara bisa saja memiliki arti lain. Kira-kira, apa arti sebenarnya dari manuver Tiongkok di wilayah tersebut? Apakah negara pemerintahan Xi menginginkan tujuan lain di balik manuver-manuvernya di Laut Natuna Utara?

Gertak-isme ala Tiongkok?

Selain menginginkan dominasi di Asia Timur dan Asia Tenggara, Tiongkok bisa jadi ingin mencapai upaya tertentu melalui diplomasi. Tentunya, upaya diplomatik ini tidak selalu berakhir sebatas dialog dan negosasi saja – seperti dengan gertakan dan paksaan.

Sebenarnya, diplomasi antarnegara juga dapat dilakukan dengan cara-cara koersif. Salah satunya adalah gunboat diplomacy (diplomasi kapal perang) dengan menunjukkan kekuatan militer yang dimilikinya.

James Cable dalam bukunya yang berjudul Gunboat Diplomacy menjelaskan bahwa diplomasi jenis ini adalah upaya pencapaian tujuan politik luar negeri dengan menunjukkan kekuatan angkatan laut (naval power) – atau kekuatan militer lainnya – dengan secara tidak langsung menerapkan ancaman kepada negara lain.

Diplomasi semacam ini pernah dilakukan oleh AS kepada Jepang pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1853. Kala itu, Jepang yang masih berada di bawah kekuasaan ke-shogun-an Tokugawa masih memiliki tendensi untuk menutup diri dari kekuatan-kekuatan Barat.

AS yang kala itu dipimpin oleh Presiden Millard Fillmore mengirim Komodor Matthew C. Perry untuk menekan Jepang agar mau membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk pedagangan. Alhasil, Perry pun muncul dengan armada laut yang kuat di Teluk Edo dan membuat Jepang ketakutan.

Apa yang dilakukan AS kala itu juga dikenal dengan istilah “deterrence” yang berarti upaya untuk mencegah atau membuat negara lain melakukan sesuatu. Dengan deterrence, negara yang lebih kuat membuat negara lain melakukan apa yang diinginkan negara tersebut.

Bisa jadi, apa yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara selama ini adalah upaya gunboat diplomacy terhadap Indonesia. Pasalnya, meski pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Xi menjalin hubungan ekonomi yang erat, beberapa kerja sama justru menghadapi sejumlah aral.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, belum juga sepenuh terbangun dengan berbagai persoalan yang ada. Bahkan, pemerintah Indonesia berencana menggabungkan jalur dalam proyek tersebut dengan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang kerja samanya dilakukan dengan Jepang – sesuatu yang tidak diinginkan baik oleh Jepang maupun Tiongkok.

Di sisi lain, Tiongkok kini tengah bermanuver untuk mendapatkan landasan hukum akan kehadirannya di LCS, yakni dengan mengajak negara-negara Asia Tenggara untuk duduk bersama guna membahas code of conduct atas sengketa di laut tersebut. Dengan begitu, kekuatan AS dapat dihalau dari situasi LCS yang semakin memanas.

Keinginan Tiongkok ini juga pernah disebutkan oleh peneliti senior di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan A. Laksmana. Kala Wei Fenghe berkunjung menemui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, negara Tirai Bambu tersebut dianggap tengah berusaha mengajak Indonesia untuk mendukung posisinya di LCS.

Bisa jadi, munculnya kembali kapal Tiongkok di Laut Natuna Utara ini merupakan cara Tiongkok untuk menekan Indonesia agar dapat duduk di sisi meja yang sama dalam negosiasi lanjutan perihal LCS. Mungkin, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Xi ini dapat disebut gertak-isme ala Tiongkok yang telah dilakukan sejak 2016 silam.

Namun, tentunya, kemungkinan strategi dan manuver taktis seperti ini belum tentu benar-benar terjadi. Yang jelas, apa yang dilakukan oleh Tiongkok ini memiliki konsekuensi diplomatis lanjutan.

Mungkin, seperti kutipan lirik penyanyi rap Chance the Rapper di awal tulisan, Tiongkok secara implisit menyampaikan pesan kepada Indonesia bahwa negara kepulauan terbesar ini tidak ingin memiliki masalah dengannya. Mari kita nantikan saja bagaimana gertak-isme ala Tiongkok ini mengarah ke mana. (A43)

PinterPolitik.com

Sobat, kalian tahu dong bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi bonus demografi. Nah, dengan kondisi ini, Indonesia dan para elite ini harus sadar dan tahu ya bagaimana memanfaatkan peluang yang ada. Lebih-lebih, tidak banyak loh negara yang memiliki kesempatan emas ini.

Kenapa mimin mengatakan ini kesempatan emas? Ya, jelas ada banyak contohnya ya, gengs. Misal nih, Jepang yang terbukti berhasil memanfaatkan bonus demografi sehingga menikmati hasilnya saat ini. Bisa kalian lihat sendiri ya, bagaimana industri otomotif dan teknologi yang semakin kuat dan mengakar banget.

Jangan sampai deh seperti Brasil yang gagal memanfaatkan bonus demografi pada 1970-an yang mempengaruhi sektor formal sehingga mengakibatkan defisit anggaran yang sangat besar. Akibatnya, Brasil tidak mampu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk penyediaan akses pendidikan yang berkualitas. Ngeri banget kan?

Makanya, ketika mimin mendengar informasi bahwa ada elite yang concern pada sektor pendidikan, beh, senangnya minta ampun. Soalnya, mimin nih sempat nonton film Mengejar Embun di Eropa dan film tersebut tuh inspiratif banget, cuy. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda yang bernama Puro yang ingin membangun pendidikan di kampung halamannya.

Dengan perjuangannya yang gigih dan mencapai cita-citanya, doi berhasil sampai ke Eropa untuk melakukan pendidikan, sob. Singkatnya, ketika dia kembali ke kampung halaman dia mengajar di Universitas Delapan Penjuru Angin (UDPA).

Dengan berbagai upaya dan kerja kerasnya, dia akhirnya berhasil memperbaiki dan membawa atmosfer pendidikan di sana. Behh, keren banget kan.

Nah, ketika mimin mendengar informasi bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan terdapat 21 anak muda Indonesia dikirim ke Tiongkok untuk sekolah, langsung gembira banget, gengs.

Dalam hati, “Akhirnya, ada pejabat berhati mulia yang sadar dan mau memperbaiki sektor pendidikan. Apa lagi, ini memang untuk investasi jangka panjang.” Yaa, nggak masalah, meski saat ini 21 orang yang akan dikirim masih terfokus dalam bidang teknik dan tambang.

Bahkan, Pak Luhut ini sampai mengatakan bahwa kehadiran tenaga kerja asing (TKA) di tanah air ini ya karena kekurangan ahli teknik.

Berdasarkan data Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kebutuhan sarjana teknik di Indonesia mencapai 117.982 orang pada 2019. Sementara, yang tersedia hanya 20.635 orang. Untuk lulusan D3 teknik, kebutuhannya mencapai 194.183 orang dan yang tersedia hanya 5.242 orang.

Duhh, sedih banget kan dengarnya. Kurangnya banyak banget, sob, soalnya.

Tapi by the way, kita tahu lah bahwa Pak Luhut ini sektor utama yang dikelola ya di pertambangan. Namun, kalau bisa jangan hanya sektor itu saja ya pak. Hehehe.

Bapak pasti mengetahui dengan baik dong bahwa di negara kita ini kebutuhan di sektor lain juga masih banyak banget. Kita juga tahu bahwa relasi Pak Luhut ini ada di berbagai negara dan di berbagai sektor.

Terlebih, setahu mimin, jika terkait pendidikan, Pak Luhut ini sangat memberikan support. Jadi, kalau ada beasiswa lain, boleh banget ya pak. Kita pasti berterima kasih loh ke Opung. Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

Seperti diketahui, hingga November 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 368 triliun alias menembus 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan periode sebelumnya yang hanya Rp 287,9 triliun atau sekitar 1,95 persen terhadap PDB.

Pemerintah sejauh ini selalu beralasan bahwa defisit APBN dipicu oleh realisasi penerimaan negara yang meleset dari target yang salah satunya dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Alasan tersebut tidak sepenuhnya salah sebab faktanya pertumbuhan ekonomi global hingga saat ini terus mengalami tekanan hebat. Bahkan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diproyeksikan hanya tumbuh di bawah 2 persen pada 2020.

Melihat kondisi tersebut sebagian memprediksi akan terjadi resesi global ekonomi global. Institut for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi senadainya itu terjadi akan berdampak ke Indonesia.

Tanpa bermaksud mengenyampingkan persoalan tersebut, otokritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah terutama kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga terbilang penting. Hal ini menimbang beberapa kebijakan Kemenkeu merespons situasi internal maupun eksternal yang masih kurang tepat.

Ambil contoh, kebijakan cukai yang dinilai masih salah kaprah hingga kebijakan iuran BPJS yang justru memberatkan peserta BPJS, alih-alih memberikan solusi.

Harapan munculnya inovasi kebijakan dari Kemenkeu nyaris belum terlihat. Alih-alih melakukan teorbosan, Sri Mulyani justru menuai kritikan lantaran kebijakan-kebijakannya yang dianggap kontroversial.

Ketidakmampuan menciptakan inovasi kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan, berdampak pada stagnasi ekonomi sepanjang 5 tahun terakhir. Ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang rata-rata hanya mampu menembus angka 5 persen.

Pada sisi lain, lemahnya pengawasan di pos-pos strategis yang menjadi sumber pemasukan negara juga menyumbang masalah lainnya. Sebut saja sektor bea cukai yang sejauh ini berkontribusi terhadap penerimaan negara belum mampu dioptimalkan dengan baik.

Beranjak dari sengkarut persoalan tersebut, pemerintah kembali dituntut agar lebih serius dalam mengambil langkah ke depan. Terutama soal perpajakan dan bea cukai, pemerintah atau dalam hal ini Kemenkeu diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tepat, tidak asal gegabah.

Karenanya, penting untuk mempertanyakan apa yang menjadi kendala utama di balik upaya mendorong penerimaan negara, terutama di sektor kepabeanan? Mengapa tidak ada inovasi kebijakan?

View this post on Instagram

Capaian Kepabeanan dan Cukai 2019.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 23, 2019 at 12:05am PST

Tantangan Besar Sektor Kepabeanan

Usai terjadi rentetan aksi penyelundupan mobil dan motor mewah belakangan, banyak pasang mata tertuju ke sektor kepabeanan yang selama ini nyaris tak pernah disorot publik. Selain itu, dampak dari kejadian itu publik mulai menyadari betapa bobrok manajemen di internal lembaga tersebut.

Apabila dirunut, sejumlah kasus pernah melanda lembaga tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menangani sejumlah kasus yang melibatkan lembaga kepabeanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu kasus yang paling dingat publik adalah korupsi pengadaan 20 kapal yang diduga merugikan negara hingga Rp 100 miliar lebih.

Diduga, kurangnya pengawasan membuat lembaga kepabeanan menjadi ladang empuk para mafia impor-ekspor mengeruk keuntungan. Walhasil, akibat pengawasan yang kurang optimal negara terus kecolongan untuk mendongkrak pemasukan di sektor strategis ini.

Kasus penyelundupan mobil dan motor mewah yang merugikan negara hingga miliaran rupiah belakangan juga membuktikan kalau maksimalisasi penerimaan negara di sektor bea cukai masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.

Menurut keterangan Menkeu Sri Mulyani, untuk kasus penyelundupan mobil dan motor mewah sepanjang tahun 2019 secara nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap 57 kasus penyelundupan mobil mewah dan 10 kasus untuk motor.

Dari kasus tersebut, terdapat 84 mobil dan 2.693 motor mewah yang diselundupkan. Angka tersebut melonjak tajam jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya terjadi penyelundupan mobil mewah sebanyak 7 unit dan motor mewah sebanyak 127 unit.

Adapun potensi kerugian negara akibat penyelundupan sepanjang 2019 tersebut diperkirakan mencapai Rp 647,5 miliar. Sementara itu, Bea Cukai mencatat keseluruhan nilai barang yang diselundupkan mencapai Rp 312,92 miliar untuk mobil, dan Rp 10,83 miliar untuk motor.

Itu baru kasus penyelundupan mobil dan motor, belum jenis penyelundupan lainnya. Sebut saja sejumlah kasus penyelundupan lainnya yang tak kalah besar menyumbang kerugian negara seperti penyelundupan pakaian bekas dari luar negeri dalam bentuk karung padat atau ball press dengan nilai mencapai Rp 42,1 miliar sepanjang 2019.

Sementara, pada 2018 DJBC juga mencatat telah menindak 394 kasus penyelundupan pakaian bekas ke tanah air dengan nilai mencapai Rp48,96 miliar. Penyelundupan tersebut seluruhnya dilakukan melalui pelabuhan tidak resmi atau lazim disebut pelabuhan tikus.

Akibat kurangnya pengawasan di sektor kepabeanan, sumber-sumber pemasukan negara yang semestinya dikelola dengan baik dan maksimal guna menopang penerimaan negara menjadi tidak optimal. Hal itu dapat disaksikan melalui pemasukan negara di sektor kepabeanan yang belum konsisten menyumbang pendapatan negara.

Jika dilihat capaian penerimaan bea dan cukai sepanjang 5 tahun terakhir memang menunjukkan tren positif, teristimewa pada 2017 dan 2018 yang melampaui target. Sementara untuk 2015 dan 2016 realisasinya masih di bawah target.

Pada 2015 realisasi penerimaan bea dan cukai hanya mencapai 179,58 triliun (92,09%) dari target Rp 194,99 triliun. Tren serupa juga dialami pada 2016 yang hanya mampu menyumbang Rp178,72 triliun (97,15%) dari target APBN-P Rp 183,96 triliun.

Namun, realisasi penerimaan bea cukai mengalami peningkatan drastis pada 2017, yakni Rp 189,36 triliun (100,12%) dari target APBN-P Rp 189,14 triliun. Tren serupa terulang pada 2018 yang menyentuh Rp 205,35 triliun (105,8%) dari target Rp 194,10 triliun.

Sedangkan, di 2019, tercatat hingga November, realisasi penerimaan bea cukai baru mencapai 84,39% atau menyentuh Rp 176,23 triliun dari target Rp 208,82 triliun. Adapun masing-masing disumbang oleh Bea Masuk senilai Rp 33,59 triliun (86,35%) dari target Rp 38,90 triliun, Bea Keluar Rp 3,18 triliun (71,9%) dari target Rp 4,42 triliun, dan Cukai Rp 139,46 triliun (84,26%) dari target Rp 165,50 triliun.

Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengaku penerimaan di sektor bea masuk dan bea keluar pertumbuhannya sedang mengalami penurunan. Dia menyebut hal itu salah satunya dipengaruhi oleh kondisi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu RI), Sri Mulyani saat menanggapi tren kelesuan realisasi penerimaan pajak menyebut kondisi ekonomi global yang belum membaik memeberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dampak tersebut, juga kata dia, menimbulkan kontraksi pada bea masuk dan bea keluar.

View this post on Instagram

Penyelundupan mobil dan motor mewah lewat Tanjung Priok makin marak.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 18, 2019 at 2:00am PST

Mengurai Benang Kusut Kebijakan

Pertanyaannya, jika pemerintah sudah bisa mengidentifikasi akar penyebabnya dengan baik, mengapa masih belum sepenuhnya mampu mendorong kebijakan yang tepat?

Juma & Onkware dalam The Challenges of Public Policy Formulation and Evaluation through the Questions “What, Who, How, and When? menyebut kebijakan publik berkaitan erat dengan parktik kekuasaan yang berlaku di sebuah negara, sebagai dampak dinamika internal maupun eksternal.

Karena itu, mencermati pengaruh dinamika politik yang sedang berlangsung sangat membantu dalam memahami konstruk sebuah kebijakan.

Apabila alasan Menkeu selama ini selalu menyebut kebijakannya tidak bisa dipisahkan dari dinamika ekonomi dan politik global, maka apa yang dikemukakan Juma & Onkware dalam tulisannya cukup masuk akal.

Sri Mulyani kerap mengatakan kondisi ekonomi global yang labil, bahkan cenderung memburuk akibat perang dagang mendorong lahirnya sejumlah kebijakan internal, sebagai respons atas kondisi yang ada.

Namun, yang disayangkan, di antaranya sejumlah kebijakan yang diambil Menkeu belum berhasil menjawab sederet persoalan yang saat ini tengah melanda kondisi ekonomi dan keuangan negara.

Untuk itu, mempertanyakan sederet kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran memang penting. Alasannya karena apapun bentuk kebijakan (publik) yang diambil pemerintah selalu memiliki dampak terhadap masyarakat.

Terkait kurangnya inovasi kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemenkeu merespons situasi saat ini penting untuk dievaluasi.

Anders Hanberger dalam What is the Policy Problem? Methodological Challenges in Policy Evaluation mengemukakan bahwa persoalan paling sering terjadi dalam perumusan kebijakan ialah ketidakmampuan mengidentifikasi duduk sebuah persoalan.

Hanberger menambahkan, para pembuat kebijakan harus jeli dalam mengenali siapa stakeholder yang dimaksudkan dalam kebijakan tersebut dan untuk tujuan apa kebijakan itu dibuat.

Jika ditarik lebih jauh, apa yang disampaikan Hanberger relevan dengan perumusan sejumlah kebijakan yang belakangan diambil Kemenkeu.

Sebagai contoh, mengacu pada data-data yang telah dipaparkan di depan, bahwa serentetan kasus yang terus terjadi di sektor kepabeanan seperti kasus penyelundupan yang berdampak buruk terhadap penerimaan negara, semestinya segera direspons sejak awal. Dari fakta-fakta yang ada, kasus penyelundupan bukan baru terjadi di 2019, melainkan telah sering terjadi jauh sebelum itu.

Pertanyaannya, mengapa kejadian serupa kembali terulang di 2019, bahkan terlihat cukup masif? Atau, dapat dikatakan terjadi peningkatan luar biasa yang mana hal itu juga diakui oleh Menkeu Sri Mulyani.

Dengan demikian, bisa disimpulkan pemerintah sejauh ini belum mampu mencegah parktik penyelundupan yang menguras pemasukan negara.

Walhasil, ketika pemerintah berteriak tentang pentingnya menyelamatkan uang negara dari parktik-praktik (bisnis) ilegal, ketidakpatuhan membayar pajak, justru pada saat yang sama pemerintah membiarkan sumber-sumber pemasukan terus-menerus kecolongan yang membuat pendapatan negara menjadi tidak maksimal. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Last week you was hectic, this week I ain’t stressin’. I know I’m on a winning streak” – DeJ Loaf, penyanyi rap asal AS

Koalisi Hugpong ng Pagbabago (HNP) milik putri Duterte, Sara Duterte, disebut-sebut telah memenangkan sembilan dari 12 kursi Senat yang diperebutkan. Dengan hasil Pemilu tersebut, jumlah anggota oposisi yang tersisa dalam Senat menjadi hanya empat kursi.

Kandidat-kandidat Senat yang didukung Duterte di antaranya adalah orang-orang yang memiliki koneksi dekat dengannya, seperti Christopher Go yang merupakan mantan asisten personal Duterte dan mantan Kepala Kepolisian Ronald dela Rosa. Selain Go dan dela Rosa, terdapat juga Imee Marcos yang merupakan putri dari mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos – presiden yang dijatuhkan dalam Revolusi People Power 1986 – dan Cynthia Villar, istri dari taipan Filipina, Manny Villar.

Kemenangan kandidat-kandidat ini nantinya dapat semakin mengamankan posisi Duterte yang beberapa kebijakannya sering kali dihalangi oleh oposisi. Bahkan, kemenangan ini akan membawa keadaan super-mayoritas Senat di bawah Presiden Filipina tersebut.

Tentunya, dengan penguasaan Senat oleh koalisi Duterte ini, perjalanan agenda-agenda legislatif Duterte dipredikisi juga akan semakin lancar, seperti pemberlakuan hukuman mati, menurunkan batas usia kriminal, serta amandemen konstitusi 1987 yang menggeser sistem pemerintahan menjadi federal.

Dengan kemenangan ini pula, Duterte diprediksi akan semakin melanggengkan kebijakan-kebijakannya yang pro-Tiongkok yang sebelumnya banyak dikritik oleh oposisi yang merupakan buntut dari ketegangan hubungan Filipina-Tiongkok akibat sengketa di Laut China Selatan.

Lalu, bagaimana kemenangan koalisi Duterte di Pemilu Sela 2019 dapat menjadi kemenangan bagi Tiongkok juga? Apa hubungannya dengan Indonesia?

Duterte Berkonsolidasi?

Dominasi legislatif oleh kekuasaan eksekutif seperti Duterte bukan merupakan hal yang baru. Bahkan, dominasi semacam ini dapat mengarah pada pemerintahan yang semakin otoriter.

Dominasi kekuasaan seperti ini disebut sebagai konsolidasi kekuasaan. Dengan mengkonsolidasikan kekuasaan, bentuk pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif) semakin minim. Hal ini membuat pemerintah semakin lenggang dalam mengambil keputusan.

Menurut Profesor Kacung Marijan dari Universitas Airlangga (UNAIR), konsolidasi kekuasaan merupakan upaya dari pemerintah untuk mempermudah proses pengambilan keputusan politik. Salah satunya adalah dengan meningkatkan soliditas di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Konsolidasi kekuasaan yang bersejarah pernah terjadi di Jerman pada abad ke-20. Pada tahun awal tahun 1930-an, Jerman merupakan negara di Eropa yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang hampir sama dengan Inggris.

Konsolidasi kekuasaan merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah proses pengambilan keputusan politik, seperti dengan meningkatkan soliditas.
Share on X

Dengan Pemilu tersebut, koalisi Hitler yang berisikan Partai Nazi dan Partai Nasional Rakyat Jerman mendominasi Pemilu dengan total suara 51,9 persen – masing-masing memperoleh 43,9 persen dan 8 persen. Dengan dominasi koalisi tersebut, Reichstag mengeluarkan undang-undang Ermächtigungsgesetz – UU Pemberian Kuasa – yang mengizinkan Hitler untuk mengeluarkan peraturan sendiri tanpa persetujuan parlemen.

Hitler pun mulai menghabisi lawan-lawan politiknya dengan berlakunya UU tersebut, seperti anggota-anggota Partai Komunis Jerman. Selain itu, peraturan ini juga menghilangkan posisi Reichstag sebagai oposisi bagi kanselir.

Penghabisan oposisi oleh Hitler ini dilakukan dengan membubarkan serikat-serikat buruh dan melarang partai-partai politik lain. Manuver tersebut akhirnya menghilangkan sistem demokratis di Jerman dengan hanya menyisakan satu partai politik, yaitu Partai Nazi.

Langkahnya untuk menjadi Führer semakin melenggang dengan pembentukan Schutzstaffel (SS) – organisasi paramiliter milik Hitler secara personal – yang membunuh oposisi-oposisinya, seperti 400 anggota Sturmabteilung (SA) – organisasi paramiliter Nazi sendiri – dan kanselir sebelumnya, Kurt von Schleicher.

Konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Hitler ini dapat dijelaskan menggunakan game theory. Rodolfo Coelho Prates dari Universidade Federal do Paraná mencoba menghubungkan konsep kekuatan dengan teori tersebut dalam tulisannya yang berjudul “Power in Game Theory.”

Dalam game theory, dijelaskan bahwa terdapat persaingan di antara dua pihak dalam suatu permainan. Menurut Prates, konsep kekuasaan di sini memainkan peran dalam upaya peraihan keuntungan di antara dua belah pihak dalam permainan tersebut. Kekuatan menjamin pemenuhan kepentingan di antara dua belah pemain.

Jika kita aplikasikan dalam situasi konsolidasi kekuasaan, pelaku politik tentunya berusaha memperoleh keuntungan dengan mendapatkan kekuasaan dan otoritas lebih. Dalam kasus Hitler misalnya, sang Führer berusaha meniadakan lawannya dengan kekuasaan dan otoritasnya.

Semakin besar kekuasaan yang dimiliki oleh Hitler, semakin kecil pula kesempatan oposisi untuk melawan sang Führer. Dalam puncaknya, Hitler dapat mendapatkan kekuasaan absolut dan memenangkan zero-sum game.

Lalu, bagaimana dengan Duterte yang semakin berkuasa di Filipina?

Dengan melihat penjelasan teori tersebut, Duterte bisa jadi memiliki kesempatan untuk melakukan konsolidasi atas kekuasaannya. Dengan kekuatan politiknya yang meningkat, bukan tidak mungkin Duterte akan memengaruhi game politik di Filipina.

Meskipun belum diketahui seberapa jauh kekuatan tersebut akan digunakan oleh Duterte, kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh sang presiden diprediksi akan dapat dilanggengkan, seperti yang Hitler lakukan dengan Ermächtigungsgesetz-nya.

Dari sini, kemenangan Tiongkok dapat terwujudkan secara langgeng. Richard Heydarian dalam tulisannya di South China Morning Post menjelaskan bahwa peningkatan kekuatan ini membuat Duterte semakin berkemampuan untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakannya yang berporos pada Tiongkok.

Sebelumnya, Tiongkok dan Filipina memiliki beberapa perjanjian terkait Belt and Road Initiative (BRI), yaitu bantuan pembangunan senilai Rp 2.129 triliun dan paket investasi senilai Rp 172 triliun. Heydarian menilai pengaruh Tiongkok nantinya akan meningkat dan berujung pada kerja sama ekonomi lainnya, bahkan, hingga kerja sama pertahanan yang selama ini lebih banyak dilakukan dengan Amerika Serikat (AS).

Tiongkok On A Streak?

Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 juga turut disertai dengan kemenangan koalisi partai-partai politik pendukungnya dalam Pileg 2019. Koalisi tersebut total memperoleh suara sebesar 56,96 persen (PDIP 20,23 persen; Golkar 12,94 persen; PKB 9,94 persen; Nasdem 9,39 persen; dan PPP 4,46 persen).

Dengan kemenangan mayoritas atas kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jokowi bisa jadi lebih mudah dalam melakukan konsolidasi kekuatan guna mendukung program dan kebijakannya. Belum lagi, beberapa partai politik lainnya yang dikabarkan akan bergabung bersama koalisi Jokowi, seperti Partai Demokrat yang memperoleh suara sebesar 7,72 persen dan PAN yang memperoleh 6,69 persen.

Jika kemenangan koalisi Duterte dalam Pemilu Sela Filipina 2019 menjamin kemenangan Tiongkok di Manila, bagaimana dengan Pemilu 2019 bagi posisi negara panda tersebut di Jakarta?

Tidak menutup kemungkinan juga, konsolidasi kekuasaan tersebut dapat digunakan oleh Jokowi untuk memenuhi kebijakan-kebijakan infrastrukturnya yang selama ini dapat mendulang perolehan suara bagi Jokowi. Tentunya, beberapa proyek infrastuktur tersebut dikabarkan akan menggunakan pinjaman dari Tiongkok.

Dalam arti lain, melalui kebijakan-kebijakan tersebut menjadi kepanjangan dari inisatif BRI yang digembar-gemborkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Dikanaya Tarahita dalam tulisannya di South China Morning Post, periode kedua Jokowi dapat menjadi pertanda bagi semakin dekatnya hubungan Indonesia-Tiongkok di masa mendatang terkait inisiatif BRI.

April lalu misalnya, KTT BRI yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berujung pada penekenan nota kesepahaman terkait 9 proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan di beberapa wilayah Indonesia, seperti Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara.

Jokowi sendiri sepertinya juga memiliki kekaguman tersendiri pada Presiden Xi dan pembangunan Tiongkok yang pesat. Bahkan, beberapa tips pembangunan yang diberikan oleh Xi tampaknya telah diwujudkan oleh Jokowi dalam kebijakan-kebijakannya.

Jika ditarik pada skala kontestasi politik yang lebih besar, kemenangan Jokowi dan koalisi Duterte di masing-masing negara dapat membawa dampak besar bagi Tiongkok. Bisa jadi, hal ini merupakan kemenangan yang berturut-turut (winning streak) bagi Tiongkok dalam upaya penguatan pengaruhnya yang dicegat oleh negara-negara Barat, seperti AS dan Australia.

Hal ini menjadi pertanda baik bagi Tiongkok di tengah-tengah tumbuhnya gelombang anti-Tiongkok di beberapa negara Asia, termasuk kawasan Asia Tenggara. Pemilu Malaysia 2018 misalnya, menjadikan narasi-narasi anti-Tiongkok sebagai salah satu isu dan faktor yang memenangkan Mahathir Mohammad sebagai Perdana Menteri – sekalipun pada akhirnya pria 93 tahun itu belakangan juga terlihat kembali mengarah pada negara panda tersebut.

Pada akhirnya, lirik rapper DeJ Loaf di awal tulisan pun menjadi relevan. Tiongkok tampaknya tetap memperoleh winning streak tanpa perlu berat-berat memikirkan gelombang anti-Tiongkok di beberapa negara. Mungkin, pesta demokrasi tahun ini di Indonesia adalah perayaannya. Semoga masyarakat tetap diundang untuk menikmati hasilnya secara terstruktur, sistematis, dan masif. (A43)

PinterPolitik.com

“I know you sense the doublespeak on my tongue” – Miguel, penyanyi R&B asal AS

Menjelang pengumuman hasil pemungutan suara nanti, berbagai kapal perang dan pesawat tempur dari beberapa negara tampaknya berdatangan ke Indonesia. Kedatangan kapal dan pesawat tersebut didasarkan pada alasan kerja sama dan alasan teknis lainnya.

Salah satu kapal perang yang datang ke Indonesia berasal dari negara adidaya Amerika Serikat (AS). Kapal perang yang bernama USS Blue Ridge yang memiliki landasan helikopter dan panjang total sekitar 193 meter dikabarkan bersandar di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada awal Mei 2019 lalu dalam rangka peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS serta dialog kerja sama pertahanan di antara keduanya.

Setelah AS, terdapat kapal perang dari salah satu negara Asia Timur, Jepang. Bersandarnya kapal destroyer JS Samidare kelas Murasame yang memiliki panjang 151 meter di Tanjung Priok, Jakarta Utara juga disertai dengan upaya untuk mempererat kemitraannya dengan TNI Angkatan Laut (AL).

Menyusul AS dan Jepang, Tiongkok juga mengirimkan kapal aggregates carrier-nya, Hai Yang 26, untuk merapat ke Tanjung Perak, Surabaya. Kapal yang digunakan untuk survei laut tersebut bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis di pelabuhan.

Seminggu setelah Tiongkok, giliran Australia yang berlabuh ke Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan dua kapal perangnya, yaitu kapal HMAS Canberra yang memiliki landasan helikopter dan panjang total sekitar 231 meter, serta kapal frigate HMAS Newcastle. Kedatangan kapal-kapal perang Australia tersebut juga disebut terkait dengan kerja sama keamanan dengan negara-negara di Asia.

Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Sambut Kedatangan Dua Kapal Perang Australia HMAS Canberra (FFG02) Dan HMAS Newcastle (FFG06) di JICT II Tj. Priok

Bertempat di dermaga Jakarta International Container… https://t.co/x0drmkJDe6

— TNI Angkatan Laut (@_TNIAL_) May 19, 2019

Di luar kapal-kapal perang, terdapat juga tujuh pesawat tempur Dessault Rafale milik Prancis yang mendarat darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Pendaratan tersebut disebabkan oleh buruknya cuaca di sekitar kapal induk Charles de Gaulle yang berada di Samudera Hindia – 185 km dari zona ekonomi ekslusif (ZEE) Sumatera.

Dengan banyaknya gelombang kedatangan kapal perang tersebut, tidak heran apabila warganet mulai bertanya-tanya mengenai kaitan antara hal tersebut dengan Pemilu 2019. Apakah memang kapal-kapal perang tersebut datang dengan tujuan penguatan kerja sama? Ataukah ada maksud lain di baliknya?

Diplomasi Pertahanan

Kedatangan kapal asing ke suatu negara sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan sebagai bagian dari diplomasi antar-negara, terutama di bidang pertahanan dan keamanan.

Diplomasi semacam ini disebut sebagai diplomasi pertahanan atau diplomasi militer. Diplomasi semacam ini biasanya lebih banyak dilakukan oleh kementerian atau departemen pertahanan.

Erik Patjinka dalam tulisannya yang berjudul “Military Diplomacy and Its Present Functions” menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan memiliki beberapa fungsi khusus, yaitu memperoleh informasi mengenai pertahanan negara lain, penguatan hubungan dan kerja sama pertahanan, pengorganisasian kunjungan kerja militer secara damai, kontrak bisnis di bidang pertahanan, dan perwakilan militer suatu negara di negara lain.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Peter Leahy – dosen di University of Canberra, yang sebelumnya merupakan panglima militer Australia – dalam tulisannya yang berjudul “Military Diplomacy.” Leahy menekankan bahwa jenis diplomasi yang dilakukan oleh diplomat-diplomat berseragam militer ini dapat meningkatkan hubungan antar-negara melalui beberapa hal, seperti investasi kerja sama, hubungan personal, dan perekat hubungan antar-negara.

Sebagai perekat hubungan antar-negara, diplomasi pertahanan memang memberikan kontribusi yang signifikan, berupa program-program kerja sama pengembangan dan pelatihan militer, serta misi bersama dalam merespons bencana-bencana alam.

Leahy mencontohkan misi militer Australia di Aceh yang merespons terjadinya bencana tsunami pada tahun 2004. Ia menilai misi tersebut juga mampu memperbaiki hubungan Indonesia-Australia yang sempat memburuk akibat polemik Timor Leste beberapa tahun sebelumnya.

Tidak jarang juga, hubungan personal di antara pejabat militer terbangun melalui dialog-dialog formal dan informal dalam jenis diplomasi ini. Leahy menjelaskan bahwa terbangunnya hubungan personal dan kesuksesan diplomasi ini juga akibat adanya kesamaan nilai dan budaya yang dimiliki antar-diplomat militer.

Diplomasi pertahanan atau diplomasi militer merupakan diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan dan biasanya lebih banyak dilakukan oleh kementerian pertahanan.
Share on X

Leahy juga kembali mencontohkan peran hubungan personal dalam mengatasi ketegangan politik. Dirinya menyebutkan bahwa kontak-kontak personalnya yang membantunya dalam mengurangi ketegangan yang terjadi akibat pengiriman personel militer Australia ke Timor Leste pada tahun 2006.

Selain kontribusi jenis diplomasi bagi insentif dan hubungan personal antar-negara, Leahy juga melihat diplomasi pertahanan sebagai investasi jangka panjang bagi hubungan antar-negara. Leahy pun mencontohkan kedekatan hubungan antara Jenderal David Hurley dan Moeldoko yang berujung pada kunjungan kadet-kadet muda Indonesia ke Australia.

Lalu, apakah kunjungan-kunjungan kapal perang asing ke Indonesia mendasarkan kerja sama sebagai kepentingannya?

Melihat penjelasan Leahy mengenai diplomasi pertahanan, kunjungan-kunjungan kapal dalam sebulan ini bisa jadi bermaksud baik guna meningkatkan kerja sama beberapa negara tersebut dengan Indonesia. Dalam berbagai berita, dikabarkan juga bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kapal-kapal asing tersebut berkaitan dengan dialog dan penguatan kerja sama pertahanan.

Dukung People Power?

Namun, kunjungan kapal-kapal asing tersebut bisa saja memiliki maksud lain di baliknya. Bisa jadi, negara-negara yang mengirimkan kapal-kapal perangnya ingin menyampaikan pesan politik tertentu.

Jika sebelumnya terdapat konsep diplomasi pertahanan, terdapat juga konsep gunboat diplomacy yang lebih menekankan pada upaya menunjukkan kekuatan perang. Diplomasi kapal perang ini biasanya dilakukan untuk mencapai kepentingan luar negeri tertentu.

James Cable dalam bukunya yang berjudul Gunboat Diplomacy menjelaskan bahwa diplomasi kapal perang memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai kekuatan definitif, sebagai kekuatan yang bertujuan, sebagai kekuatan katalis, dan sebagai kekuatan ekspresif.

Sebagai kekuatan yang memiliki maksud tertentu, diplomasi ini sering kali digunakan oleh suatu negara untuk memengaruhi atau mengubah keputusan atau karakter negara lain. Selain itu, sebagai kekuatan ekspresif, diplomasi ini juga dapat memberikan pesan politik pada pihak-pihak lain secara tersirat.

Meskipun lebih sering digunakan pada era Perang Dingin, diplomasi ini masih digunakan oleh AS dan beberapa negara lain dalam merespons sengketa yang terjadi di Laut China Selatan yang diklaim oleh Tiongkok. Koresponden Gedung Putih AS, Mark Landler menjelaskan bahwa cara ini telah dilakukan sejak pemerintahan Barack Obama dengan mengirimkan kapal-kapal perang AS untuk melewati jalur laut tersebut.

Insiden diplomasi kapal perang pada Januari 2019 lalu di Laut China Selatan misalnya, membuat Tiongkok kecewa terhadap AS di tengah-tengah negosiasi perdagangan di antara keduanya. Bisa jadi, penggunaan jenis diplomasi ini oleh AS ditujukan untuk menunjukkan kekuatannya sebagai daya tawar dan memberikan pesan tertentu terkait arah kebijakan perdagangannya – yang kini memang tengah memanas dengan Tiongkok.

Dengan melihat apa yang terjadi antara AS dan Tiongkok, apakah konteks yang sama juga terjadi terkait kedatangan kapal-kapal asing di Indonesia?

Kedatangan kapal-kapal ini bisa menjadi sinyalir bagi persaingan geopolitik antara AS dan negara-negara Barat dengan Tiongkok – seperti Perang Dagang. Bisa jadi, negara-negara ini berusaha memberikan pesan tertentu terkait posisi strategis Indonesia dan Asia Tenggara dalam ketegangan geopolitik kali ini.

View this post on Instagram

Beberapa kapal dan pesawat perang asing ke Indonesia Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #kapalperangasing #pesawatperangasing #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 20, 2019 at 12:40am PDT

Jika kita perhatikan kembali, kapal AS dan Jepang merupakan kapal asing yang datang terlebih dahulu dibandingkan negara-negara lain. Bisa jadi, kedatangan kapal dari negara-negara tersebut berusaha memberikan pesan tertentu terhadap pemerintah Indonesia dan negara-negara lain, termasuk dalam hal hasil Pilpres 2019.

Usai negara tersebut, giliran Tiongkok yang berlabuh ke Indonesia dengan kapal perang aggregates carrier Hai Yang 26. Kedatangan Tiongkok bisa jadi merupakan bantuan untuk merespons AS dan Jepang.

Guna merespons Tiongkok, Australia bisa saja memberikan ketegasan yang lebih dengan dua kapal besar yang dikirimkannya. Selain itu, pesawat-pesawat tempur Prancis yang mendarat darurat di Aceh juga sebelumnya terlibat dalam kerangka latihan bersama guna merespons ketegangan geopolitik antara negara-negara Barat dan Tiongkok di kawasan.

Namun, terlepas dari persaingan geopolitik di antara negara-negara tersebut, kontestasi pasca-Pemilu 2019 juga dapat menjadi momen tertentu bagi negara-negara tersebut dalam menyampaikan pesan politiknya bagi Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Global Future Institute Hendrajit, Pemilu 2019 dapat menjadi pemantik bagi negara-negara tersebut.

Bisa jadi, kunjungan-kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pada kubu-kubu tertentu. Mungkin juga, kunjungan kapal-kapal tersebut juga menjadi bentuk dukungan negara lain pada aksi people power seusai pengumuman hasil Pemilu nanti, katakanlah AS.

Sebelumnya, wartawan investigatif Allan Nairn pernah menduga dalam tulisannya di The Interpreter bahwa Jokowi akan menjadi sasaran makar oleh berbagai pihak. Beberapa di antaranya merupakan koneksi Presiden AS Donald Trump di Indonesia. Selain itu, negara Paman Sam itu ditengarai kurang suka dengan kebijakan Jokowi yang terlalu dekat ke Tiongkok.

Namun, dugaan itu masih terlalu dangkal untuk disimpulkan karena belum dapat terbukti kebenarannya. Yang jelas, kunjungan kapal-kapal perang ini bisa saja memiliki maksud lain di balik upaya peningkatan kemitraan dan kerja sama.

Pada akhirnya, misteri di balik keterkaitan kunjungan kapal-kapal perang ini dengan Pemilu 2019 tetaplah buram. Sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh Cable, diplomasi kapal perang sebagai pesan ekspresif memang selalu menimbulkan kebingungan dan ambiguitas.

Jika memang benar kunjungan kapal-kapal tersebut memiliki kaitan dengan Pemilu 2019, seperti lirik Miguel di awal tulisan, warganet mulai bisa merasakan pesan ambigu yang tersirat di baliknya. Akankah ada hal-hal besar yang terjadi beberapa hari ke depan? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]etua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie baru saja menggelar pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Pertemuan tersebut digelar di kediaman Aburizal dan dihadiri oleh para politisi Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Aburizal menuturkan, pertemuan itu digelar untuk silaturahmi dan membahas kemenangan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Menurut Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir, pertemuan antara Aburizal dan TKN semakin memperjelas posisi politik Aburizal pada Pilpres kali ini. Hal itu diperkuat oleh pendapat para politisi seperti Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto bahwa pada pertemuan itu, Aburizal memberi masukan dan kritik kepada TKN Jokowi-Ma’ruf dalam menghadapi Pilpres.

Pertemuan antara Aburizal dengan tim pemenangan Jokowi tentu saja terbilang langka, karena selama ini Aburizal sering diisukan berseberangan dengan Jokowi. Apalagi pada Pilpres 2014, politisi Golkar tersebut merupakan pendukung Prabowo.

Malam ini, saya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar menerima kunjungan silaturahmi Tim Kampanye Nasional @jokowi – KH Ma'ruf Amin yang dipimpin langsung Ketua TKN @erickthohir . Rombongan yang hadir terdiri dari seluruh Sekjen Partai Pendukung (atau yang mewakili). pic.twitter.com/VORqmicJXc

— Aburizal Bakrie (@aburizalbakrie) October 8, 2018

Belakangan ketika Golkar sudah memutuskan untuk mendukung Jokowi, Aburizal masih terkesan setengah hati untuk mengakui hal itu. Ia pun sempat mengkritik pemerintah ketika terjadi pelarangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah wilayah. Maka tak heran jika Aburizal dinilai berseberangan dengan Jokowi.

Perubahan sikap politik Aburizal patut menjadi tanda tanya, mengapa akhirnya Aburizal memilih berlabuh ke kubu Jokowi? Mungkinkah karena ada alasan tertentu?

Aburizal setara Hary Tanoe?

Jokowi mungkin bisa sedikit bernafas lega. Perlahan, satu-persatu lawan politiknya berhasil ia rangkul untuk menjadi kawan politik. Sebelum Aburizal, Hary Tanoesodibjo sudah lebih dulu merapat ke kubu Jokowi. Tanoe merupakan tim pemenangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014, bahkan setelah Pilpres selesai,  Tanoe masih aktif mengkritik Jokowi melalui media-media miliknya.

Akan tetapi, sejak pertengahan tahun 2017, sikap politik Tanoe mulai berubah. Bos MNC Group itu secara mendadak memberi sinyal dukungan kepada Jokowi untuk maju kedua kalinya pada Pilpres 2019.

Dukungan terhadap Jokowi muncul ketika Hary Tanoe mengurungkan niatnya untuk maju pada Pilpres 2019. Bloomberg menulis dukungan itu mungkin saja dilatarbelakangi oleh serangkaian skandal Hary Tanoe, seperti pada kasus penipuan pajak hingga SMS bernada ancaman ke jaksa.

Dugaan itu bisa saja benar. Dikarenakan setelah Hary Tanoe mendukung Jokowi, kasus hukum itu menghilang. Publik bisa saja sulit menerima tenggelamnya kasus Hary Tanoe sebagai tersangka kasus hukum sebagai sebuah kebetulan.

Saya ucapkan terima kasih kepada Presiden RI untuk pembekalan yang sangat berharga dari seseorang yang memang terbukti telah berhasil.

–Pembukaan Pembekalan Caleg Perindo oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, 17 September 2018— pic.twitter.com/y5Ue5kQYVx

— Hary Tanoesoedibjo (@Hary_Tanoe) September 18, 2018

Saat ini, sikap serupa ditunjukkan oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie. Ical, sapaan akrab Aburizal, dulu sangat kontra terhadap Jokowi, namun tiba-tiba saja politisi Golkar itu berbelok arah untuk mendukung Jokowi. Maka wajar ketika hal itu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Adakah alasan lain di balik perubahan sikap politik itu?

John McBeth, dalam Asia Times sempat menulis kemungkinan hengkangnya Golkar dari barisan pendukung Jokowi, dikarenakan Jokowi dianggap tak ada ketika para politisi Golkar digerogoti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun politik.

McBeth menggambarkan para petinggi Golkar merasa ketika Jokowi ingin Golkar bertahan dalam koalisi, ia seharusnya bisa melakukan sesuatu terhadap kondisi Golkar yang sedang diincar oleh KPK. Golkar memang sedang disorot oleh kasus korupsi PLTU Riau. Politisi Golkar Idrus Marham sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga bermain dalam kasus suap tersebut.

Selain Idrus, Aburizal Bakrie adalah politisi Golkar lain yang sedang disorot oleh publik. Perusahaan Bakrie Group milik Aburizal diduga telah terlibat dalam skandal kasus Newmont. Recapital Asset Management, perusahaan pengelola investasi Bakrie Group diduga mengalirkan uang ke Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB). KPK menduga uang itu berkaitan dengan gratifikasi terkait pembelian saham hasil divestasi Newmont.

Di tengah pemeriksaan kasus tersebut oleh KPK, tiba-tiba Ical mendaratkan dukungannya kepada Jokowi. Pola perubahan sikap politik tentu mirip dengan pola Hary Tanoe, dimana Ical dan Tanoe berusuan dengan kasus hukum terlebih dahulu, lalu mulai berbalik arah, mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Jokowi Meniru Xi Jinping?

Politik itu seperti perang. Setiap kubu berusaha menalukkan kubu lain dengan perencanaan dan strategi. Dalam konteks politik Indonesia, diduga kuat strategi “perang” Jokowi adalah berusaha menaklukan musuh dengan cara merangkul lawan untuk menjadi kawan. Fenomena Hary Tanoe, Aburizal, sampai Ali Mochtar Ngabalin mencerminkan pola strategi “merangkul” ala Jokowi.

Jika diperhatikan, Jokowi memiliki kemiripan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam strategi perangnya. Perlu diakui, strategi antara kedua pemimpin ini tidak benar-benar sama persis, tetapi tidak berarti keduanya sepenuhnya tidak dapat diperbandingkan.

Jika diperhatikan, Jokowi memiliki kemiripan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam strategi perangnya.
Share on X

Dalam sebuah tulisan di vox.com professor hukum Fordham Law School New York Carl Minzner berpendapat Xi Jinping membangun kekuatan di Tiongkok secara bertahap dengan menyingkirkan satu per satu lawan politiknya.

Ketika Xi Jinping berkuasa, lawan politik Xi di Partai Komunis Tiongkok (PKT), Bo Xilai, terkena skandal terkait pembunuhan warga Inggris. Setelah dijerat oleh kasus tersebut, Bo Xilai kehilangan posisi di partai, parlemen, sampai menghadapi tuntutan hukum.

Selain itu, kampanye anti-korupsi Xi Jinping di Tiongkok juga menjadi alat politik untuk menyingkirkan musuh-musuh politik sang presiden. Berangsur-angsur lawan politik Xi tersingkir dalam kursi pemerintahan dan militer karena dihantam oleh kasus hukum.

Sekilas memang terdapat kesamaan antara Jokowi dengan Xi Jinping, di mana lawan-lawan politik Jokowi secara tiba-tiba dihantam kasus hukum tertentu, seperti yang terjadi pada Hary Tanoe dan Aburizal Bakrie.

Namun, Xi Jinping dan Jokowi memiliki perbedaan, dimana Xi menggunakan hukum untuk menyingkirkan lawan-lawan politik, sedangkan Jokowi menggunakan hukum bukan untuk memukul, melainkan untuk merangkul lawan.

Jika dianalogikan dengan perang, strategi Xi Jinping dalam menakulan lawan mungkin lebih mirip dengan Genghis Khan. Genghis Khan dikenal karena sering “menghantam habis” musuh di medan perang.

Genghis Khan mengunakan teknologi pengepungan seperti ketapel dan trebuset dengan teknik pertempuran tradisional padang rumput yang didasarkan pada kecepatan dan kejutan. Hasilnya adalah serangkaian kemenangan tak terputus dari Baghdad sampai Bukhara.

Xi Jinping seperti ingin meniru Genghis Khan, di mana pemimpin Tiongkok tersebut berusaha memukul lawan dengan “kejutan” kasus hukum dan menghantam mereka sampai habis. Satu di antara contoh strategi hantam habis itu bisa dilihat pada kasus Bo Xilai, dimana politisi PKT itu terjerat kasus hukum sehingga ia harus kehilangan posisi penting dalam partai dan pemerintahan.

Seperti Genghis Khan yang menguasai teknologi perang, Xi Jinping pun menguasai seluruh bidang di Tiongkok, mulai dari pemerintahan, bisnis hingga militer. Maka tak heran ketika Xi Jinping berani memukul lawan-lawan politiknya hingga mereka menghilang dari kursi kekuasaan.

Jokowi tidak seperti Xi Jinping. Presiden Indonesia tersebut belum menguasai militer, ekonomi bahkan pemerintahan. Jeffrey Winters menilai justru Jokowi tersandera dalam pemerintahannya sendiri karena tak kuasa menahan arus kepentingan para oligarki.

Maka tak heran ketika Jokowi tidak menghantam lawan seperti Xi Jinping di Tiongkok. Bisa saja Jokowi sadar bahwa ia belum menguasai semua bidang, karena itu Jokowi berusaha merangkul lawan-lawan politik untuk menjadi kawan. Bukan justru memukul mereka.

Jika Xi Jinping seperti sedang menjalankan strategi Genghis Khan, mungkin saja Jokowi sedang berstrategi ala Sun Tzu. Dalam buku The Art of War Sun Tzu menekankan bahwa menangkap musuh lebih penting ketimbang menghancurkan atau meluluhlantakkan musuh secara keseluruhan. Sekilas, terlihat bahwa, Jokowi menjalankan seni perang ala Sun Tzu ini dengan merangkul lawannya alih-alih menghancurkan hidup mereka dengan jeratan hukum.

Jika benar Jokowi mengadopsi strategi perang ala Sun Tzu, maka bukan tidak mungkin strategi jerat-rangkul ini akan berlanjut. Menarik untuk dilihat bagaimana Jokowi akan memainkan strategi perangnya di masa depan. (D38)