PinterPolitik.com 

Di tengah panasnya proses politik jelang Pilpres 2024, pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan netralitas TNI pasca insiden pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Suhbrastha, Boyolali agaknya sangat berbahaya. 

Terlebih, Hasto langsung mengaitkannya dengan tudingan aktualisasi tindakan berdasarkan kedekatan emosional prajurit dengan capres nomor urut 2 yang berlatar belakang militer, Prabowo Subianto. 

Sontak, tudingan itu tak hanya menyudutkan kubu Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga institusi TNI, khususnya TNI AD. 

Setelahnya, insiden susulan yang serupa tapi tak sama terjadi di Manado, kemarin (5/1). Dalam video yang viral di media sosial, tampak sejumlah anggota TNI melakukan tindakan keras kepada pemotor yang menggunakan knalpot brong saat iring-iringan mengantar jenazah ricuh di depan markas Kodam XIII/Merdeka, Manado. 

Kendati sudah terkuak bahwa pemantik aksi keras itu adalah kegaduhan akibat pengguna motor ber-knalpot brong. Dan bahkan setelah terungkap bahwa warga sekitar, baik di Boyolali dan Manado juga merasa terganggu dengan perilaku subjek yang menjadi target aksi keras itu, tetap saja angkatan bersenjata dan Prabowo – secara tidak langsung maupun tidak langsung – tersudut. 

Utamanya, yang kemungkinan besar terkait komentar tendensius dan politisasi yang dilakukan Hasto sebelumnya. 

Kejadian serupa tapi tak sama berikutnya yang melibatkan framing aparat dan masyarakat pun tak menutup kemungkinan akan terjad. Dan di titik ini, efek lanjutan dan turunan dari tudingan Hasto kiranya memang sangat berbahaya. Mengapa demikian? 

Hasto Ciptakan Ilusi? 

Hasto mungkin tidak menyangka bahwa pernyataan tendensiusnya dalam merespons pengeroyokan relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum TNI di Boyolali akan diikuti kejadian yang serupa tapi tak sama di Manado. 

Sayangnya, framing mempertanyakan netralitas TNI kadung melebar dalam ruang diskursus masyarakat yang kemudian saling dikaitkan dengan tudingan kedekatan khusus di balik layar di antara serdadu dengan capres tertentu hingga eskalasi kekerasan TNI jelang Pilpres 2024. 

Penegasan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bahwa setiap anggota TNI yang telah terlibat sudah berstatus tersangka dan mengusulkan agar persidangan berjalan terbuka, tampaknya belum maksimal dalam menetralisir efek framing yang seolah diperkeruh Hasto. 

Yang kemudian muncul –  khususnya setelah insiden berikutnya di Manado – adalah, tudingan bahwa kekerasan tersebut saling terkait dan menggambarkan citra institusi TNI secara makro jelang Pilpres 2024 mendatang kepada rakyat. 

Bumbu-bumbu politik yang cenderung radikal seperti tuduhan gerakan terstruktur yang mulai “ditularkan” atas penyalahgunaan kekuatan untuk mengarahkannya ke pilihan politik tertentu bahkan telanjur eksis. 

Padahal, ini sangat keliru. “Cocoklogi” kekeliruan itu sendiri disebut sebagai illusory contagion effect atau  efek penularan ilusi. Hal ini terjadi ketika individu atau kelompok merasakan adanya korelasi, hubungan, atau “penularan” antara peristiwa atau fenomena, meskipun sebenarnya tidak ada hubungan sebab-akibat di antara peristiwa atau fenomena tersebut. 

Dengan kata lain, dampak yang dirasakan tampak menyebar seperti penularan, namun kenyataannya tidak ada pengaruh secara langsung. 

Efek penularan ilusi sering kali berasal dari bias kognitif, seperti kecenderungan untuk memahami pola atau hubungan yang sebenarnya tidak ada. 

Individu atau kelompok masyarakat tertentu mungkin mengaitkan hubungan sebab dan akibat dengan peristiwa yang tidak berhubungan karena kebetulan, terdapat kedekatan waktu atau ruang, serta faktor lain yang menciptakan persepsi keliru tentang “penularan” peristiwa. 

Ilusi semacam itu cukup sering terjadi di ruang sosial dan digital sehari-hari. Sebagai contoh, mungkin pada satu ketika, saat terdapat berita mengenai aksi kriminal pembegalan di suatu wilayah dan ditayangkan di media massa, berita-berita serupa kemudian bermunculan dengan jarak yang berdekatan. 

Ini kemudian menimbulkan efek sekunder atau “ilusi” yang kerap bias dan tak komprehensif, seperti paranoid berlebihan bahwa begal sedang merajalela dan tak terkendali, melebarnya tudingan mengenai tak becusnya kinerja kepolisian, hingga menyudutkan pemerintah karena tidak memerhatikan kesejahteraan warganya hingga aksi kriminal yang tampak masif muncul. 

Lalu, mungkin muncul pertanyaan yang mengganjal seperti bagaimana dengan kekerasan itu sendiri yang tak bisa dibenarkan begitu saja? 

Pertanyaan tersebut sebenarnya repetitif namun penting untuk dipahami jawabannya secara objektif. 

Secara alamiah, interaksi manusia tak dapat dilepaskan dari konsep aksi-reaksi. Dalam konteks aksi keras anggota TNI di Boyolali dan Manado, kronologi kejadian yang telah terkuak agaknya lebih dari cukup untuk menetralisir tudingan Hasto dan “ilusi” yang muncul setelahnya. 

Jenderal Maruli telah mengakui kesalahan anggotanya di Boyolali dan berkomitmen menindak sesuai prosedur anggota yang terlibat. Akan tetapi, kiranya cukup banyak juga yang sepakat dengan Jenderal Maruli bahwa relawan yang menggeber knalpot brong dan mengganggu ketertiban publik pun keliru dan menjadi pemantik di awal. 

Frasa “di awal” agaknya penting untuk dipahami karena sangat krusial dalam membedakan framing “hakikat” arogansi dan keberpihakan aparat, dengan kejadian sesungguhnya, yakni kegaduhan yang dibuat relawan Ganjar dengan knalpot brongnya. 

Hal serupa juga tak berbeda di insiden Manado. Bahkan, terdapat anggota TNI yang melerai warga sekitar yang geram dan memukuli pengendara knalpot brong dalam iring-iringan pengantar jenazah yang berkendara seenaknya itu. 

Tudingan dan komunikasi politik Hasto yang berbahaya karena bisa mengakumulasi ketidakpercayaan rakyat kepada institusi negara seperti TNI dan bisa saja berbuntut konflik, seolah mengingatkan kembali dengan wanti-wanti terkait atmosfer politik yang pernah dikemukakan oleh sosok jenderal aktif beberapa waktu lalu. 

Hasto Sebaiknya Diam? 

Setelah memahami pentingnya netralisir diskursus mengenai insiden Boyolali danManado, mungkin banyak yang menginginkan politisi dengan karakteristik seperti Hasto untuk tak banyak bicara “ngawur” di tengah panasnya proses politik jelang Pemilu dan Pilpres 2024. 

Pentingnya komunikasi politik para aktor yang beradab sendiri pernah diungkapkan Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo saat masih menjabat Pangdam III/Siliwangi dalam sebuah kolom tulisan berjudul Etika Menuju 2024 yang dipublikasikan Kompas.com pada 10 April 2023 lalu.  

Publikasi itu sendiri cukup mengejutkan karena setelah Reformasi, sangat jarang perwira aktif berbicara mengenai politik praktis. 

Mayjen Kunto sendiri menyoroti komunikasi politik para aktor yang belakangan kerap menjauh dari koridor etika yang baik. 

Sosok yang merupakan anak Wakil Presiden ke-6 RI yang juga Panglima ke-9 ABRI, Try Sutrisno itu menyoroti partai politik dan para aktor di dalamnya yang bertanggung jawab mendewasakan para pemilih dalam mewujudkan komunikasi politik yang beradab. 

Namun, Mayjen Kunto memberikan semacam peringatan andai para aktor politik tetap dalam ketidakpedulian, mengenai sebuah hal yang tentu tidak diinginkan oleh siapapun. 

“Akan tetapi, andai ketidakpedulian tetap terjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi. Semoga itu tidak terjadi,” begitu pungkas Mayjen Kunto. 

Walaupun tak merepresentasikan suara TNI, apa yang dikemukakan Mayjen Kunto sebenarnya cukup konstruktif bagi kondusivitas politik negara di tengah tensi berbalut bumbu politisasi atas peristiwa apapun saat ini. 

Oleh karena itu, Hasto dan para aktor politik lain semestinya dapat lebih menjaga etika dalam komunikasi politik agar tak merusak persatuan dan kesatuan bangsa, baik di antara rakyat dengan rakyat, maupun rakyat dengan institusi negara. (J61)

PinterPolitik.com

Gerakan relawan memang tidak ada habisnya. Baru-baru ini, muncul gerakan yang menamakan diri Ganjarian Spartan. Mereka menggelar deklarasi dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kelompok ini diisi oleh sejumlah pegiat media sosial (medsos) – seperti Ade Armando, Politikus PSI Guntur Romli, Eko Kuntadhi, hingga Denny Siregar.

Sedikit memberikan konteks, nama-nama di atas sudah tidak asing karena mereka populer di media sosial (medsos). Sering kali, mereka menjadi barisan terdepan membela kebijakan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kini, mereka membentuk kelompok relawan dan mengatasnamakan diri sebagai para Spartan. Kebetulan, nama Spartan ini juga pernah digunakan Presiden Jokowi ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.

Jokowi saat itu mengatakan dirinya sebagai spartan, atau sebagai orang yang gila bekerja dan tak mengenal waktu.

Anyway, semua pasti tidak asing kan dengan pasukan Spartan? Istilah itu merujuk pada orang-orang yang tinggal di kota Sparta, Yunani Kuno, sekitar tahun 400 SM.

Para Spartan mengabdikan diri untuk berperang. Mereka mempunyai semboyan yang dipegang teguh, yaitu, “datang kembali dengan perisai,” yang kira-kira bermakna bahwa pasukan Spartan tidak dibolehkan kembali kecuali dengan kemenangan.

Lantas, bagaimana jadinya jika Spartan yang merupakan “pasukan khusus” Ganjar ini merupakan para pegiat medsos? Tentu, masyarakat akan menilai ini tidak lain adalah “pasukan buzzer”.

Dalam konteks politik praktis, buzzer punya tempat yang signifikan sebagai pendengung sebuah wacana atau isu politik karena platform media populer seperti Twitter, Facebook, TikTok, dan Instagram dibanjiri oleh ribuan perbincangan politik.

Akun-akun yang aktif menyebarkan informasi seperti ini kemudian kita kenal dengan istilah ‘buzzer’, yang dimaknai sebagai pendengung isu. Biasanya, mereka mulai mendapat sorotan ketika musim kampanye tiba.

Ini kemudian dibuktikan oleh hasil riset dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang mewawancarai 78 orang buzzer pada awal Oktober 2022.

Riset tersebut membenarkan bahwa buzzer memang menjadi alat bagi para elite politik dan elite ekonomi di Indonesia untuk memanipulasi opini publik di media sosial. Bahkan, Ward Berenschot, peneliti KITLV yang terlibat dalam riset tersebut, mengatakan bahwa ada orang dari circle pemerintah yang menggunakan jasa buzzer.

Di sinilah celah kritisnya. Ketika buzzer sudah terang-terangan mengklaim dirinya sebagai relawan politik. Tentu, hal ini kontras dengan raison d’etre dari visi besar relawan politik.

Sebagai contoh, kita lihat, di Amerika Serikat (AS), aktivitas relawan sudah berlangsung begitu lama. Sampai-sampai, gerakan mereka ini diistilahkan dengan Political Action Committee (PAC).

Michael Levy dalam tulisannya Political Action Committee (PAC) menguraikan kalau PAC sejatinya bertujuan untuk memobilisasi pengumpulan dana kampanye seorang kandidat yang sedang bertarung dalam pemilihan umum (pemilu) untuk meraih sebuah jabatan politik.

Umumnya, PAC ini dibentuk untuk menyalurkan kontribusi sukarela yang mereka kumpulkan untuk mendukung seorang kandidat.

Persoalannya, apa jadinya jika relawan itu adalah seorang penyedia jasa buzzer seperti yang telah di jelaskan di atas? Apakah masih murni menjadi relawan?

By the way, “tingkah” relawan semacam ini pernah loh diramalkan oleh Meggy Z melalui lagunya yang berjudul “Sakit Gigi” seperti syairnya sebagai berikut:

Putus lagi cintaku

Putus lagi jalinan kasih

Sayangku dengannya

Cuma karena rupiah

Lalu engkau berpaling muka

Tak mau menatap lagi

…

Daripada sakit hati

Lebih baik sakit gigi ini

Biar, tak mengapa

Rela, rela, rela, aku relakan

Rela, rela, rela, aku rela

Hmm, Bang Meggy Z aja bilang, “cuma karena rupiah, lalu engkau berpaling muka.” Jadi, benar nih persoalan “rupiah” begitu sensitif. Oh, iya, pada syair terakhir, malah lebih jelas kalau ini lagu “rela, rela, rela, aku rela(wan)”. Upppsss. Hehehe. (I76)

Gerakan Rumah Ganjar digalang 18 kelompok relawan. Meski bergerak di lapangan, namun belum dipublikasi. Kelola aplikasi Ganjaran App dan Hindari benturan dengan PDIP.