Pinterpolitik.com

Kita tuh kayaknya sering bertanya-tanya, siapa sih yang berani sama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan? Menteri yang satu ini kan memang punya reputasi cukup mumpuni, punya jejak militer dan pemerintahan, jadi terkadang bikin orang yang mau mengritik atau menentangnya bergidik ngeri.

Nah, meski punya reputasi yang demikian, ternyata ada juga tuh yang berani bersuara cukup lantang kepada jenderal bintang empat tersebut. Wah, gak ada ngeri-ngerinya ya.

Jadi, belakangan ini kan beredar kabar kalau reklamasi Teluk Benoa bisa dihentikan karena Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerbitkan Keputusan Menteri kalau kawasan itu masuk ke dalam wilayah konservasi.

Meski ada aturan tersebut, ternyata Pak Luhut punya suara berbeda. Dengan terang dan jelas Pak Luhut mengatakan kalau reklamasi Teluk Benoa tidak pernah batal. Ngeri.

Di sinilah kisah orang pemberani itu muncul. Jadi, ada sosok Gubernur Bali I Wayan Koster yang juga punya sikap terang dan jelas terkait dengan perkara tersebut. Mantan anggota DPR RI ini punya imbauan khusus untuk Pak Luhut yaitu Pak Menko jangan lagi berpolemik, diam saja.

Wow, berani juga Pak Wayan Koster ini meminta Pak Luhut diam.
Share on X

Diam saja. Wow, berani juga ya Pak Wayan Koster ini meminta Pak Luhut untuk diam saja terkait dengan reklamasi tersebut. Tapi, ada apa ya kok sang gubernur ini kok bisa meminta Pak Luhut untuk diam seperti itu?

Kalau ternyata alasannya terkait dengan lingkungan, tentu masyarakat Bali dan Indonesia secara umum patut senang. Reklamasi Teluk Benoa ini kan jadi salah satu isu lingkungan yang paling mengkhawatirkan selama beberapa tahun terkahir.

Masalahnya, mungkin aja ada alasan lain yang memicu Pak Wayan ini berani bersikap demikian kepada Pak Luhut. Pak Wayan Koster ini kan kader dari partai yang tengah moncer yaitu PDIP. Nah, apakah Pak Wayan ini jadi berani karena didukung oleh partai sekelas PDIP?

Gak ada yang tahu pasti sih, kenapa sang gubernur ini bisa bersuara seperti itu. Semoga aja alasannya memang benar ya konservasi dan gak terkait hal-hal politis seperti kiprahnya sebagai kader PDIP. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Kayaknya kita udah cukup kenyang banget ya mendengar berita tentang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kalau terkait dengan penenggelaman kapal. Selama lima tahun menjabat, Bu Susi memang jadi garda terdepan untuk melawan penangkapan ilegal.

Eits, ternyata Bu Susi ini tidak hanya tentang penenggelaman kapal atau kampanye makan ikan doang. Di penghujung masa jabatannya, ia membuat kebijakan mengagetkan sekaligus mungkin dinantikan oleh beberapa orang: Bu Susi terbitkan peraturan yang bisa membatalkan proyek reklamasi Teluk Benoa.

Jadi, Bu Susi ini baru-baru ini menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa. Intinya, akibat terbitnya keputusan menteri tersebut, proyek reklamasi di kawasan Teluk Benoa otomatis dibatalkan.

Yeah, akhirnya perjuangan masyarakat Bali selama bertahun-tahun agar tanah kelahiran dan tempat tinggal mereka tetap utuh akhirnya membuahkan hasil. Memang panjang sih dan terkadang melelahkan, tapi ternyata perjuangan itu terbayar dan jadi awal yang baik untuk konservasi kawasan Teluk Benoa.

Cie, Bu Susi, setelah sebelumnya sempat jadi sasaran kritik akibat kasus ini, akhirnya Bu Susi bisa membuat keputusan yang jadi awal baik untuk konservasi kawasan Teluk Benoa. Ya, Bu Susi ini bisa dibilang sedang memberikan kado perpisahan yang baik untuk masa jabatannya yang sudah di ujung.

secara spesifik, hadiah perpisahan dari Bu Susi ini mungkin jadi kado spesial buat Jerinx, penggebuk drum band kenamaan asal Bali Superman Is Dead. Jadi, kedua pihak ini kan sempat terlibat perdebatan panas di media sosial Twitter terkait dengan proyek reklamasi tersebut.

Nah, kado dari Bu Susi ini mungkin bisa menurunkan sedikit tensi tinggi di antara keduanya dalam kasus reklamasi Benoa ini. Memang sih, jika mengutip pernyataan aktivis ForBali, perjuangannya mungkin akan masih sangat panjang, tapi setidaknya ada awalan yang baiklah. Jadi, mau damai gak ya Bu Susi dan Jerinx?

Eh, tapi di luar itu, Bu Susi ini bisa dibilang cukup berani juga menerbitkan keputusan menteri itu. Proyek reklamasi ini kan melibatkan kelompok-kelompok usaha juga, sementara Bu Susi sendiri kerap dianggap menjadi musuh bagi para pengusaha.

Apa karena sudah di ujung masa jabatan ya Bu Susi jadi lebih berani? Ah, apapun itu, kembali lagi, ini hanya awal, masih banyak perjuangan yang harus ditempuh untuk menjaga lingkungan baik di Bali maupun di seluruh Indonesia. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]D[/dropcap]ari jauh, iring-iringan lima petani Kendeng terlihat berjalan kaki menuju kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP yang berlokasi di Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat. Masing-masing membawa bendera merah putih, memakai kebaya, kain batik, serta topi caping bertuliskan ‘Tolak Pabrik Semen’. Tujuan mereka hanya satu, yakni menemui Megawati Soekarnoputri di kantor markas utama PDIP. Semua masih terkait atas kasus pendirian pabrik Semen Indonesia di Kendeng yang membabat habis lahan pertanian warga petani.

Megawati sendiri, dapat ditemui di kantor pada Jumat (9/6) lalu. Bahkan, ia menyapa kelima srikandi asal Kendeng tersebut, “Saat itu Ibu Mega menanyakan hal-hal yang sifatnya basa-basi. Lalu saya jawab Insya Allah kami masih berpuasa. Setelah itu Ibu Mega bilang, ‘tunggu sebentar ya, saya rapat dulu’,” ungkap Gunarti. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya pihak yang mewakili Megawati dan PDIP, Bambang Dwi Hartono menyatakan jika PDIP mengambil sikap yang sama dengan Presiden Jokowi, yakni memilih tak ikut campur.

“Katanya PDIP partainya wong cilik. Lah di Pegunungan Kendheng kan rata-rata wong cilik yang mempertahankan lingkungan. Bukan untuk Jawa Tengah saja, tetapi untuk keseimbangan di Pulau Jawa,” ungkap Gunarti kepada PinterPolitik pada Sabtu (10/6) lalu.

Sikap bertele-tele PDIP, yang diwakili oleh Megawati, hanya mempertegas di sisi mana partai yang menyandang jargon ‘partai wong cilik’ ini, berlabuh. Sulit menyimpulkan jika PDIP akan membantu atau paling tidak menaruh dukungan kepada wong-wong cilik yang kerap digaungkan partai saat kampanye dan beriklan.

Sandungan-Sandungan PDIP di Berbagai Daerah

Mempertanyakan kembali ‘wong cilik’ yang menjadi jargon partai merah ini, penting. Pasalnya, PDIP tak pernah lagi benar-benar mengambil langkah dan sikap keberpihakan kepada rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah alias wong cilik, sebagaimana yang kerap mereka suarakan. Beberapa sikap, malah menunjukan hal sebaliknya.

Tak hanya dalam kasus petani Kendeng. PDIP juga bertanggungjawab atas usulan melangsungkan Reklamasi Teluk Benoa (RTB) di Bali. Proyek RTB ini, sudah dikaji oleh para pakar dan akademisi, akan merusak lingkungan serta merugikan wong cilik yang tinggal di sekitar Kabupaten Badung, Bali. Seakan tak peduli fakta yang disodorkan dan protes yang berdatangan, ratu PDIP, Megawati, malah mengingatkan wartawan untuk mencatat jika dirinya mendukung proyek RTB ini.

Lain Bali, lain Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT yang berasal dari fraksi PDIP, Frans Lebu Raya, diseret KPK atas sengekta lahan di Pantai Pede, Labuan Bajo. Sengketa ini terjadi antara pemerintah provinsi NTT dengan pengusaha Hendrik Candra. Selain sengketa lahan, kasus tak kalah berat yang dihadapi Frans Lebu adalah perdagangan manusia yang banyak menyasar perempuan dari kalangan ekonomi ke bawah. Selain menjadi buruh atau tenaga kerja murah, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT, seringkali kembali hanya tinggal nama dengan organ yang tak lengkap. Kasus ini tentu saja merupakan pekerjaan rumah dan pelanggaran HAM berat yang harus dihadapi sang gubernur. Apalagi sang gubernur belum berbuat banyak selain berkomentar atas kasus darurat itu.

Sementara itu, Agustin Teras Narang, kader PDIP, sekaligus mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005 – 2015, menolak jika kasus asap hebat yang menimpa Kalimantan Tengah terjadi atas persekongkolan izin dirinya. Tokoh yang menerima penghargaan Anti-Korupsi ini menyebut, jika pihak yang bertanggung jawab  atas pembakaran lahan gambut yang menyebabkan asap hebat adalah pemerintah pusat. Ia pernah menyurati Presiden Jokowi terkait masalah tersebut, “31 Oktober saat masih menjadi gubernur, saya kirim surat ke Presiden untuk merevitalisasi lahan sejuta hektar yang saya sebut lahan sejuta sengsara. Kenapa? Saya dapat informasi dari BMKG pada 2015 akan terjadi el nino.saya sudah antisipasi, tapi tidak ada responnya,” tukas Narang pada jumat (23/10/2015) lalu. Kini, kasus asap terus diwariskan pada pemangku jabatan selanjutnya.

Penghargaan Anti-Korupsi yang diterima Agustin Teras Narang pada 2007, pula seakan kontras bila dibandingkan dengan terbuktinya ia menerima setoran Rp. 2,1 miliar dari perusahaan tambang PT. Kapuas Prima Coal dan juga empat cek senilai Rp. 2 miliar dari PT. Sampit. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah para pengusaha beroperasi di wilayahnya.

Kader PDIP tak hanya sekali atau dua kali saja tersandung masalah korupsi, namun sudah sebanyak 84 kasus yang berhasil terekam di tahun 2016. Indonesian Corruption Watch (ICW) bahkan mendapuk partai banteng bermoncong putih ini sebagai dengan jumlah kasus korupsi terbanyak. Sedangkan nama-nama kader PDIP seperti Olly Dondokambe, Ganjar Pranowo, Yasonaa Laoly, dan Arief Wibowo, tercatat berkontribusi membawa uang negara sebanyak Rp. 2 triliun dalam kasus E-KTP.

Mulai dari kasus kerusakan lingkungan hingga korupsi dijajal oleh kader dan didukung oleh PDIP. Kerugian negara serta tak mudahnya mereka memihak kepada rakyat, semakin menjadikannya ironis dan tak sesuai jika harus menyandang nama Partai wong cilik.

Tak Lagi Militan

PDIP terkenal lekat dengan wong cilik, akibat secara historis pernah melahirkan aksi militan warga yang tumpah ruah ke jalan, memerahkan jalanan. Aksi tersebut lahir dari posko-posko PDIP yang bertitik di daerah padat penduduk yang diisi oleh masyarakat menengah ke bawah dan tak mapan. Kehadiran posko tersebut sangat mencolok dan bisa ditemui di manapun, Namun sekarang, posko tersebut tak ada lagi atau tak terlihat masif seperti dulu.

Sebaliknya, partai ini seakan tak merawat basis akar rumputnya. Gembong Warsono, salah satu kader PDIP pernah memberikan pernyataan, jika hilangya posko-posko partainya bukan karena konstituen berkurang, namun karena masifnya penertiban bangunan-bangunan liar di Jakarta. “Sejak ada penertiban, jumlahnya sudah tidak seperti dulu,” ujar Gembong.

Sejak pemilu 2012 dan 2014, hingga menghadapi Pilkada Jakarta 2017 lalu, PDIP banyak melakukan pembangunan posko di wilayah perumahan elit. Hal itu juga diakui oleh Gembong, “PDIP tidak menyasar golongan ekonomi ke atas,” ujarnya. Maka dari itu, hal tersebut berpengaruh kepada perolehan suara yang didapatkannya. PDIP sudah meninggalkan, dan tak lagi merawat basis massa partainya, yakni wong cilik. (Berbagai Sumber/A27)