PinterPolitik.com

Istilah perang bintang di kepolisian sebenarnya telah ramai dibicarakan, terutama ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung fenomena itu saat nama Ismail Bolong mendadak menjadi sorotan publik.

Ismail Bolong menjadi perbincangan hangat publik lantaran dirinya mengaku sempat menyetor uang hingga Rp 6 miliar yang merupakan penghasilan dari kegiatan tambang ilegal kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol. Agus Andrianto.

Pengakuan Ismail diunggah melalui rekaman video dan disebarkan di sosial media. Dia juga mengaku telah menyerahkan uang itu kepada Agus sebanyak tiga kali sepanjang bulan September hingga November 2021 di mana masing-masing bernilai Rp 2 miliar.

Ismail melakukan penyerahan uang saat dirinya masih menyandang posisi sebagai anggota dari Polresta Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Saat ini, Ismail telah pensiun dari jabatannya di Polresta sejak tanggal 1 Juli 2022.

Lebih lanjut, ketika masih menjabat di Polresta, Ismail mengaku dirinya pernah mengepul batu bara ilegal di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Keuntungannya bahkan dapat mencapai Rp 5 hingga 10 miliar.

Selain itu, Ismail juga mengakui bahwa dirinya melakukan kegiatan tersebut tanpa sepengetahuan pemimpin, kecuali koordinasi dengan Kabareskrim melalui uang yang ia berikan.

Setelah sempat menarik pernyataan, dirinya menyatakan ditekan oleh Brigjen Pol. Hendra Kurniawan yang kala itu belum dinonaktifkan karena kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat — alias Brigadir J — ketika membuat video tersebut.

Video dibuat pada bulan Februari, namun baru diunggah pada 3 November lalu. Di samping itu, Brigjen Pol Hendra dinonaktifkan pada 20 Juli lalu bersamaan dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Kombes Pol. Budhi Herdi Susianto.

Berdasarkan dinamika yang ada, mengapa para jenderal Polri seakan saling membuka kartu truf? Benarkah ada perang bintang di kepolisian?

Prolog Perang Bintang

Institusi Polri tampaknya sedang diterpa oleh berbagai hantaman kasus yang membuat institusi itu semakin mendapat sentimen negatif oleh publik.

Kasus bermula dari kematian Brigadir J yang melibatkan lima tersangka antara lain Ferdy Sambo, Richard Eliezer alias Bharada E, Ricky Rizal alias Bripka RR, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi. Tampaknya pula, kasus semakin disorot oleh publik lantaran perjalanannya yang kerap dinilai seperti menonton drama Korea.

Kasus kematian Brigadir J kemudian bersinggungan dengan isu bisnis ilegal yang dinamakan dengan “konsorsium 303” yang mencakup perjudian, prostitusi, penyelundupan suku cadang palsu, solar subsidi, minuman keras, hingga tambang ilegal.

Kasus ini disebut-sebut turut menyeret nama-nama anggota Polri seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak atau RZ Panca Putra, Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Nico Afinta, Petinggi Densus 88 Brigjen Pol Herry Heryawan, dan nama-nama lainnya.

Kasus kematian Brigadir J kemudian memberi dampak domino — suatu peristiwa memicu peristiwa lainnya — hingga merujuk kepada kasus-kasus lainnya yang ada di kepolisian dan mengungkapkan siapa benalu-benalu di baliknya.

Misalnya saja, kasus kematian Brigadir J yang merembet ke kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa di mana sebelumnya dia sempat mengungkapkan niatan untuk menjadi intensinya untuk menjadi ​​Kapolri alias jabatan tertinggi kepolisian.

Teddy sempat “spill” banyaknya oknum seperti Sambo di kepolisian via WhatsApp kepada salah satu kenalan dekatnya. Bahkan, dirinya pernah menyatakan kesiapannya untuk menyapu bersih oknum-oknum seperti Sambo.

Meskipun, sumber utama mengarah kepada eks Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawiranegara, Teddy disebut memiliki peran dalam mengendalikan pengedaran sabu. Pada akhirnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan Teddy sebagai tersangka hingga memutasi posisinya yang baru saja menjadi Kapolda Jatim menggantikan Irjen Pol. Nico Afinta selama empat hari.

Kasus pencopotan Nico Afinta juga menjadi catatan bagi kepolisian atas kasus Tragedi Kanjuruhan. Bertepatan dengan pencopotan Teddy yang baru empat hari menggantikan posisi Nico, Presiden Jokowi bahkan sampai memanggil para pejabat Polri ke Istana Negara untuk meminta Korps Bhayangkara segera berbenah diri

Kembali kepada kemunculan video pengakuan Ismail terkait kasus tambang ilegal yang diduga melibatkan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto, bagaimana perkembangan selanjutnya dari kisah — yang disebut-disebut — perang bintang di kepolisian?

Jadi Plot Twist?

Sambo sempat mengaku pernah menandatangani surat hasil penyelidikan terhadap Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto terkait kasus dugaan gratifikasi tambang ilegal di Kaltim. Dirinya bahkan mengonfirmasi surat penyelidikan yang telah beredar di publik merupakan dokumen asli.

Saat ini, Bareskrim Polri dikabarkan akan memanggil Ismail Bolong untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Di samping itu, Agus selaku oknum yang dituduh bermain di tambang ilegal itu menepis kabar yang beredar.

Para pengamat telah menilai berbagai kemungkinan. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menilai kasus ini lebih kepada rivalitas sub grup atas dasar keakraban di internal Polri sehingga dirinya tidak meyakini Teddy terlibat dalam kasus narkoba.

Selain itu, Guru Besar Ilmu Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Muradi menilai barang bukti kasus narkoba sengaja dirancang agar dapat menangkap pengedar narkoba yang lebih besar agar dapat membangun citra polri sekaligus strategi eskalasi karir.

Lantas, Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menampik pendapat tersebut lantaran berpegang teguh kepada bukti yang ada. Dirinya juga menilai karir Teddy terbilang moncer sehingga tidak mungkin menjadi upaya untuk mengeskalasi karir.

Adapun sumber dari suatu investigasi mengatakan kemungkinan isu besar perang bintang muncul akibat adanya faksi lain yang mengincar jabatan Polri sehingga dirinya merasa harus menyingkirkan Teddy dan bisa jadi merupakan upaya untuk mempermalukan Kapolri Listyo, namun justru mendapat dukungan dari presiden.

Lantas, bagaimana ujung kelanjutan dari narasi perang bintang di kepolisian?

Demokrasi, Nyawa Kepercayaan Publik?

Sejauh ini, narasi yang beredar yakni akan ada perombakan besar-besaran pejabat level perwira tinggi atau Pati. Strategi perombakan agaknya menjadi opsi yang tepat untuk mewujudkan reformasi dan good governance di kepolisian sesuai dengan makna keberhasilan kepemimpinan yang diungkapkan oleh Hersey dan Blanchard dalam buku Managing By Communication yang ditulis oleh Michele Tolela Myers dan Gail E. Myers.

Keduanya menilai pemimpin yang berhasil merupakan tokoh yang memiliki kemampuan pribadi tertentu dan mampu membaca keadaan anak buah serta lingkungannya.

Selanjutnya, menurut T. Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul Manajemen menyatakan pimpinan dapat melakukan berbagai tindakan alternatif seperti menggunakan kekuasaannya untuk menentukan siapa saja pihak yang harus dipertahankan, melakukan konfrontasi dan kompromi untuk menyatukan kepentingan bersama, “memperhalus” situasi, dan pengunduran diri.

Pada poin “memperhalus” situasi agaknya menjadi salah satu upaya yang setidaknya harus dilakukan oleh kepolisian agar dapat mempertahankan kepercayaan publik supaya tidak semakin merosot.

Kepercayaan publik itu sendiri akan berhubungan dengan kepercayaan akan demokrasi. Demokrasi dapat dianggap sebagai nyawa kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Hal itu sesuai berdasarkan makna kepercayaan dalam perspektif psikologi yang diungkapkan oleh Agus Dwiyanto dalam bukunya yang berjudul Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi dimana dirinya menilai kepercayaan lahir dari proses kognitif internal dari orang yang mempercayai dan dipercayai.

Makna itu jika dielaborasi lebih lanjut dapat memaknai bahwa terdapat dua point of view dalam menilai kepercayaan publik yakni kepercayaan publik kepada pemerintah dan sebaliknya. Keduanya perlu diwujudkan secara bersamaan agar institusi mampu mendengar keluhan masyarakat yang diperoleh dari kepercayaan pemerintah terhadap masyarakat.

Timbal balik dari kepercayaan itu yaitu adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang diperoleh juga dari keyakinan akan masih hidupnya nilai-nilai demokrasi.

Namun, kembali kepada makna konflik yang diungkapkan oleh Stephen P. Robbins dalam bukunya yang berjudul Organizational Behaviour, konflik ada karena adanya persamaan persepsi antara kedua belah pihak.

Sejalan dengan teori dramaturgi oleh Erving Goffman, fenomena politik yang ditampilkan bisa jadi merupakan kegiatan interaksi yang sama halnya dengan pertunjukkan sebuah drama. Dengan demikian, ending dari sebuah narasi perang bintang hanya dapat dijawab oleh Polri dan dilihat sebagai sebuah pertunjukan drama politik oleh masyarakat. (Z81)

PinterPolitik.com

Baru baru ini, pernyataan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyebutkan bahwa saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam proses pemurnian untuk menjadi “emas 24 karat” menjadi viral dan diapresiasi banyak pihak meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa hal ini tidak mudah. 

Langkah Sigit dalam membenahi internal Polri tak selamanya berjalan mulus. Beberapa kasus besar yang menghantam korps baju coklat juga menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sebagian pihak melihat turbulensi ini bermula ketika terkuaknya drama Irjen Ferdy Sambo atas kematian Brigadir Yosua Hutabarat. Ini kemudian berlanjut hingga Tragedi Kanjuruhan dan, terakhir, kasus narkotika yang melibatkan Jenderal Bintang Dua Teddy Minahasa. 

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai bahwa kepemimpinan Kapolri Listyo berfokus pada tantangan di internal. Rentetan peristiwa – seperti pembunuhan Brigadir J hingga perkara narkoba Teddy Minahasa – merupakan contoh-contoh tantangan dari dalam. 

Dampak dari persoalan internal Polri ini mengakibatkan merosotnya citra Korps Bhayangkara dibanding lembaga tinggi negara lainnya. Hal ini terbukti dengan munculnya kampanye dengan ‘#PercumaLaporPolisi’ yang seketika itu langsung menjadi trending topic di Twitter. 

Selain itu bermunculan juga tagar-tagar tentang stigma yang melekat pada kepolisian juga memenuhi lini masa seperti “”1 hari 1 oknum”, “no viral no justice”, hingga “viral for justice”. 

Anyway, perumpamaan Listyo tentang polri yang saat ini sedang dalam proses pemurnian untuk menjadi emas 24 karat. Merupakan ungkapan alegoris yang sarat akan makna. 

Mungkin kita sering dengar ungkapan yang bilang, “emas itu di mana pun akan tetap menjadi emas,” atau misalnya, “bongkahan untuk menjadi karya yang mahal harus ditempa sedemikian rupa.” Semua ungkapan ini mirip dengan konsep etika eudaimonia dari Filosof Aristoteles. 

Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethic memberikan gambaran bahwa kehidupan manusia diwarnai dan dihiasi oleh bermacam-macam harapan dan tujuan. Salah satu dari harapan atau tujuan tersebut ialah kebahagiaan. 

Kebahagiaan ini mengarahkan manusia untuk menjadi manusia bijak (phronesis), yang memiliki wawasan intelektual. Wawasan ini baru bisa efektif dalam mendukung hidup jika ditunjang oleh keutamaan etis. 

Kebijaksanaan yang tidak tertanam kepribadian etis lama-kelamaan akan merosot menjadi oportunisme belaka.

Nah, keutamaan etis yang dimaksud yakni eudaimonia adalah sebuah sikap etis yang melihat penderitaan sebagai bentuk latihan manusia untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Well, segudang cobaan yang saat ini menimpa institusi Polri seharusnya ditanggapi secara arif dan optimis. Bisa jadi, benar kata Pak Kapolri Listyo kalau saat ini Polri sedang dipersiapkan menjadi “emas 24 karat”. 

Menjadi emas berarti berkilau dan mempunyai nilai yang tinggi. Hmm, semoga saja setelah menjadi emas bisa benar-benar menjadikan martabat polisi semakin tinggi. Takutnya, pas sudah jadi emas, eh, harga emasnya lagi turun di pasar. Uppsss. Kalau itu, beda lagi ya. Itu emas yang diperjual-belikan. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang diduga disebabkan kepanikan penonton laga Arema FC vs Persebaya Surabaya menuai ungkapan belasungkawa dari berbagai pemimpin negara. Pengaruh persebaran informasi dari media massa luar negeri seolah menunjukkan tanda dunia sepak bola yang sedang berkabung.

Tragedi Kanjuruhan pun tak luput dari perhatian para pengamat luar negeri, salah satunya pengamat sosial politik dari Australia, Jacqui Baker yang menyoroti permasalahan dalam konteks penyalahgunaan gas air mata. Dia menilai kegagalan reformasi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu penyebab tak langsung tragedi maut ini terjadi.

Baker juga menekankan kekerasan yang digunakan oleh polisi ketika kerumunan massa semakin tidak terkendali. Menurutnya fenomena ini perlu dipahami secara luas terkait impunitas Polri terkait pertanggungjawaban yang berujung pada ketidakprofesionalan.

Lebih lanjut, dia menilai Polri tidak dapat dianggap sebagai lembaga demokrasi secara struktural sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan tidak adanya hukuman yang bisa dijatuhi, maka mekanisme penataan tidak dapat mengatur perilaku institusional.

Dia bahkan menambahkan bahwa permasalahan Polri saat ini berkaitan dengan malapraktik, inkompetensi, dan pembiaran atas masalah yang ada. Akhirnya, seakan membenarkan permasalahan itu, pencopotan kepala kepolisian dianggap sebagai solusi tepat sekaligus menanggapi desakan masyarakat atas pertanggungjawaban Polri.

Salah satu kepala kepolisian yang harus menerima imbas atas tragedi ini yaitu Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Nico Afinta yang dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur.

Lantas, apakah pencopotan Irjen Nico Afinta merupakan keputusan yang tepat untuk memperbaiki institusi Polri?

Fenomena Copot Kepala

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah resmi mencopot jabatan Irjen Nico Afinta dari posisinya sebagai Kapolda Jawa Timur melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2134/X/KEP./2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Wahyu Widada.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo ungkap bahwa mutasi merupakan hal yang alamiah di internal kepolisian. Ia kemudian menambahkan bahwa jabatan Nico saat ini diganti menjadi Staf Ahli Sosial Budaya (Sahlisosbud) Kapolri di bawah Kapolri Jenderal Listyo.

Selanjutnya, saat ini posisi Kapolda Jawa Timur ditempatkan oleh Irjen Teddy Minahasa Putra yang sebelumnya merupakan Kapolda Sumatera Barat, sebelum sosok ini sendiri tersandung kasus narkoba.

Nico sendiri diketahui memiliki banyak prestasi selama menjabat di Korps Bhayangkara. Bagi seorang lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), dia melanjutkan pendidikan di bidang hukum untuk jenjang S2 dan S3.

Selama menjadi polisi, dia pada mulanya ditugaskan di Polda Metro Jaya. Dia pernah menjabat sebagai Wadirreskrimum, Direktur Reserse Narkoba, dan Direktur Reserse Kriminal Umum  (Dir Reskrimum).

Pada saat menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum pada tahun 2017, Nico mampu mengungkap kasus kebohongan Ratna Sarumpaet yang sempat menggegerkan publik.

Setelah itu, Nico ditugaskan menjadi Karobinopsnal Bareskrim Polri pada tahun 2018. Setahun kemudian dia dipercaya menjadi Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri dan akhirnya diangkat menjadi Staf Ahli Sosial Politik Kapolri.

Nico juga sempat ditempatkan menjadi Kapolda Kalimantan Selatan sebelum akhirnya ditugaskan menjadi Kapolda Jawa Timur untuk menggantikan Irjen Fadil Imran yang dimutasi ke Polda Metro Jaya.

Saat itu, Nico pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Gabungan dan penyidikan untuk kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan serta dilibatkan dalam tim anggota Densus 88 Antiteror Polri dan tim dari KPK.

Nico juga memiliki berkiprah dalam membongkar kasus penyelundupan sabu seberat 1 ton asal Tiongkok di Serang, Banten dan menjadi Kapolda yang berhasil mengusut kasus Mas Bechi, seorang anak kiai di Jawa Timur yang terjerat kasus pencabulan di lingkungan pesantren hingga masuk ke daftar pencarian orang (DPO) di awal tahun 2022.

Jika memang Nico memiliki serangkaian prestasi dalam penegakan hukum, lantas apakah dirinya dapat disebut menjadi “oknum” di kepolisian yang mencoreng citra institusi tersebut?

Generalisasi Citra Polri?

Saat ini, kepolisian seakan diterpa dengan generalisasi citra buruk. Salah satu kasus besar pemicunya adalah terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang didalangi oleh Ferdy Sambo.

Kasus Sambo semestinya harus menjadi perhatian serius bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat membenahi institusi Polri khususnya bagi posisi strategis mulai dari markas besar hingga ke daerah.

Pasalnya, sebelum kasus Sambo mencuat ke publik, kepercayaan publik terhadap Polri dinilai rendah. Terlebih, banyak kasus-kasus viral di media sosial yang menyangkut oknum kepolisian misalnya terkait kelalaian dan lambannya dalam merespons laporan kekerasan seksual, pencurian, dan sebagainya.

Pada akhirnya, Polri kerap dilihat sebagai aparat yang memiliki sikap arogan, mau menang sendiri, selalu merasa benar dan berhak menekan serta memeras masyarakat dan masih banyak akibat perilaku lainnya.

Pada titik ini lahir fenomena generalisasi dimana suatu fenomena dilihat berdasarkan perhitungan “pada umumnya”. Artinya, ukuran tersebut ditentukan secara abstrak bukan berdasarkan case by case. Tidak heran, jika saat ini muncul istilah “one day, one oknum” yang dituju bagi institusi kepolisian dari warganet.

Fenomena generalisasi terhadap citra Polri menjadi suatu urgensi adanya reformasi di kepolisian. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya Polri menyikapi institusi tersebut? Apakah pencopotan kepala merupakan upaya yang tepat dalam melakukan reformasi di institusi kepolisian?

Refleksi Kerajaan Malaka

Fenomena pencopotan kepala ternyata mirip dengan kisah Kerajaan Malaka. Kerajaan itu dulunya sempat disebut-sebut sebagai sebuah negeri besar di sebelah Timur dimana rakyat hidup dengan makmur dan aman. Kisah kerajaan Malaka diceritakan kembali oleh Prof. Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo atau populer dengan nama penanya Hamka dalam bukunya yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama.

Pada buku itu disebutkan bahwa Kerajaan Malaka memiliki orang kedua yang sangat disegani selain Sultan Melayu Mahmud Syah yakni Bendahara Sri Maharaja. Keunggulannya yang mumpuni dalam bidang politik dalam maupun luar negeri membuatnya namanya meroket hingga ke luar negeri.

Ketika perutusan Armada Portugis datang ke Malaka, mereka tidak mengunjungi sultan, melainkan Bendahara. Terlepas dari kepopulerannya dan berbagai cerita sejarah yang tersebar, hal ini membuat sang bendahara dihujani oleh rumor akan keburukannya yang pada akhirnya menjadi buah mulut.

Ketika sultan hendak meminang putri dari bendahara yakni Tun Fathimah, dirinya menolak pinangan itu karena putrinya telah bertunangan dengan Tun Ali. Lantas, hal ini mengundang amarah sultan hingga pada akhirnya dia dituduh melakukan upaya untuk menumbangkan sultan.

Akhirnya dengan kesetiaan sumpahnya, bendahara tidak melarikan diri dan dibunuh oleh utusan sultan. Setelah kematiannya, Malaka menjadi muram. Berita duka juga sampai ke luar negeri.

Masa kelam itu juga diliputi oleh perpecahan antara sultan dengan anaknya yakni Ahmad Syah. Kerajaan itu pada akhirnya runtuh ketika diserang oleh tentara Portugis di bawah kepemimpinan Ahmad Syah dan dibendaharai oleh Bendahara Lubuk Batu.

Setelah pencopotan Bendahara Sri Maharaja, Malaka jatuh ke tangan Portugis hanya dalam beberapa bulan pada tahun 1511. Sejak itu, orang-orang yang jujur dan siap mengabdi semakin hilang dan habis layaknya fenomena “copot kepala”.

Selain Bendahara Sri Maharaja, adapun Laksamana Hang Tuah yang merupakan petarung hebat baik di lautan maupun daratan. Dia merupakan ahli perang yang dipercaya oleh kerajaan Malaka.

Namun, akibat berbagai hasutan dari pegawai istana, nasib Laksamana Hang Tuah serupa dengan Bendahara Sri Maharaja. Akibatnya, ketika serangan datang sultan tidak lagi memiliki kekuatan karena semua orang yang mumpuni di dalam pemerintahan telah dipangkas.  

Setelah runtuh, Sultan Mahmud Syah melarikan diri ke Kopak kemudian Kampar hingga Ia dijuluki “Marhum Mangkat di Kampar”. Dengan demikian, kisah kerajaan Malaka bisa saja terulang jika Polri selalu memangkas prajurit yang justru memiliki sejumlah prestasi.

Jika merujuk pada aspek good governance yang diungkapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Institusi Polri perlu memenuhi prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, bervisi strategis, efektif dan efisiensi, dan akuntabilitas.

Prinsip-prinsip ini lah yang seharusnya ditekankan ketimbang hanya melakukan upaya “copot kepala”.

Selain itu, kultur kepolisian tampaknya lebih disebabkan oleh “oknum” Polri. Pimpinan di kepolisian perlu memiliki komitmen untuk memperbaiki kultur di institusi tersebut.

Pimpinan tersebut harus dapat mempengaruhi komitmen para anggota sehingga resistensi dapat dihindari. John P. Kotter dalam bukunya yang berjudul The General Managers menyebutkan salah satu penyebab perubahan yaitu terletak pada sifat pribadi dimana seseorang ketakutan akan kehilangan sesuatu sehingga sulit untuk “move on” dalam memulai sesuatu.

Pemerintah bersama DPR kiranya perlu turut aktif melakukan reformasi Polri secara menyeluruh terutama dari aspek budaya organisasi sehingga dapat menghindari resistensi. Faktor yang paling berpengaruh yaitu berada pada kultur Polri dan tidak efektifnya upaya copot kepala. Jika Polri ingin melakukan reformasi, copot kepala tidak dapat menyelesaikan masalah, terlebih fenomena ini mirip kisah Kerajaan Malaka.

Jika Polri terus lakukan copot kepala, maka bisa jadi ketika ada permasalahan besar justru tidak ada pemimpin yang cukup mumpuni untuk memperkuat institusi tersebut. (Z81)

Pengamat sekaligus dosen Studi Asia Tenggara Murdoch University Australia, Jacqui Baker nilai reformasi Polri gagal karena tidak sesuai dengan demokrasi. Baker soroti tajam penanganan tragedi Kanjuruhan yang salah prosedur hingga lakukan tindak kekerasan. Menurutnya Polri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena bukan merupakan lembaga demokrasi.

Selain itu, Polri juga gagal lakukan reformasi dalam konteks malapraktik, inkompetensi, dan pembiaran. Gagalnya reformasi dibuktikan juga dari adanya peningkatan kasus kekerasan dalam ketertiban umum sejak empat hingga lima tahun ke belakang.