Audio ini dibuat menggunakan AI.

Diskursus efisiensi anggaran negara turut mengarah pada peringkasan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gaungnya telah lama terdengar. Ihwal yang tak kunjung terealisasi dan berubah menjadi semacam “mitos”. Beberapa sampel di negara lain seperti Argentina, Amerika Serikat, hingga Singapura kiranya dapat menjadi refleksi. Lalu, mampukah Presiden Prabowo mendobrak mitos tersebut?

PinterPolitik.com

Salah satu opsi utama yang muncul demi efisiensi anggaran negara bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah memangkas jumlah PNS. Di linimasa, diskurus semacam ini cenderung “sepi”, karena cenderung menyajikan realita di balik gemerlap profesi PNS.

Dengan tidak bermaksud menggeneralisir, mengingat tak semua berstatus “sultan” dan “makan gaji buta”, PNS kerap disebut beban anggaran dalam dimensi tertentu.

Yang paling kasat mata,karena kebijakan perampingan jumlah PNS dalam bingkai Reformasi Birokrasi cenderung menjadi mitos karena tak pernah sekalipun zero-growth PNS terjadi sejak Reformasi, justru sebaliknya.

Pasca Reformasi, PNS tidak hanya menjadi bagian dari mesin birokrasi negara, tetapi juga memiliki hak politik yang menjadikan mereka segmen elektoral yang penting.

Keistimewaan yang melekat pada profesi ini, seperti kenaikan gaji berkala, tunjangan hari raya (THR), dan status pekerjaan yang stabil dengan dana pensiun, memperkuat daya tariknya di mata pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai sebuah “simbiosis”.

Kini, sekali lagi, dengan jumlah PNS yang terus bertambah, wacana perampingan birokrasi kembali mencuat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara. Namun, resistensi yang muncul dari berbagai pihak membuat wacana ini lebih menyerupai mitos daripada kebijakan konkret.

Dalam perspektif patronase, birokrasi sering dijadikan alat distribusi kekuasaan, di mana jabatan PNS dapat menjadi bentuk kompensasi politik bagi kelompok tertentu. Hal ini berlawanan dengan konsep birokrasi Weberian yang menekankan rasionalitas, hierarki, dan meritokrasi.

Di sisi lain, muncul fenomena yang terbingkai dalam perspektif birokrasi predatori yang cenderung lebih dekat dengan realita. Dalam hal ini, aparatur negara lebih terlibat dalam praktik rent-seeking, paralel dengan pelayanan publik serta urusan negara sesuai dengan tupoksi mereka.

Hal ini praktis menimbulkan dilema antara mempertahankan status quo atau melakukan reformasi radikal.

Lantas, saat direfleksikan pada kebutuhan Presiden Prabowo dan prioritas kebijakannya, sejauh mana realisasi pemangkasan jumlah PNS secara konkret dapat dilakukan?

Dilema Pelik Efisiensi?

Data yang dirangkum oleh Almizan Ulfa, Peneliti Utama Kemenkeu RI yang telah purna tugas menguak korelasi politik dan sejumlah variabel terkait eksistensi PNS.

Dalam sebuah publikasi, tercatat rekam jejak pola kebijakan rekrutmen CPNS sejak tahun 2000 hingga tahun 2016 yang mencerminkan hiptesa simbiosis di antara pemerintah dan para aparatur negara.

Jumlah PNS pusat dan daerah meningkat dari 3,9 juta di tahun 2000 menjadi 4,4 juta orang di tahun 2016.  Di tahun 2024, total PNS tercatat 3.655.685 orang yang menjadi bagian dari ASN sebesar 4.758.730 orang.

Secara lonjakan, peningkatan jumlah PNS terjadi di tahun politik 2009, menjadi 4,5 juta orang, diikuti di tahun 2010 dan 2011 masing-masing 4,6 juta orang.

Satu-satunya anomali terjadi pada tahun 2003 saat rekrutmen CPNS dengan kebutuhan yang lebih kecil dibanding jumlah pensiun. Namun, fenomena itu terjadi lebih disebabkan keterpaksaan demi pengurangan tekanan fiskal, bukan murni kebijakan efisiensi komprehensif penataan para birokrat.

Pada tahun 2012 dan 2013 terjadi penurunan jumlah PNS tetapi meningkat kembali di tahun politik 2014. Pun dengan rekrutmen di tahun-tahun setelahnya yang secara umum justru mengalami tren kenaikan.

Almizan sendiri sampai pada salah satu konklusi bahwa di era Reformasi, kebijakan zero growth PNS tidak pernah dilaksanakan. Justru, yang terjadi adalah kebijakan negative dan positive growth silih berganti dengan ayunan (magnitude) positive growth yang lebih kuat.

Secara teoretis, pengurangan jumlah PNS dapat menekan beban belanja negara, terutama dalam hal gaji dan pensiun. Namun, kebijakan ini tidak dapat diterapkan secara parsial tanpa reformasi birokrasi yang menyeluruh.

Efisiensi birokrasi tidak sekadar berarti mengurangi jumlah pegawai, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan publik tetap berkualitas.

Negara-negara seperti Argentina dan Singapura, plus rencananya, Amerika Serikat, menerapkan kebijakan rasionalisasi pegawai negeri dengan beragam hasil yang bisa dijadikan refleksi bagi Indonesia.

Salah satu tantangan utama dalam pemangkasan jumlah PNS adalah potensi penurunan kualitas pelayanan publik. Pengurangan yang drastis tanpa strategi penggantian yang tepat, seperti digitalisasi dan optimalisasi teknologi, dapat menyebabkan layanan yang lamban dan tidak efektif.

Kehilangan tenaga ahli berpengalaman juga menjadi risiko yang harus diperhitungkan, terutama dalam sektor-sektor teknis yang memerlukan keahlian spesifik.

Studi psikologi organisasi menunjukkan bahwa kebijakan pemangkasan PNS dapat memengaruhi moral dan kinerja pegawai yang bertahan. Ketidakpastian akan masa depan karier mereka dapat menurunkan motivasi dan meningkatkan resistensi terhadap perubahan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial dari reformasi ini.

Juga, variabel-variabel di atas seolah menambah kompleksitas kebijakan yang lebih berani terhadap PNS dan upaya efisiensi dan reformasinya.

Kata kunci “integritas” dan “meritokrasi” pun kiranya tak begitu saja bisa berjalan mulus dalam implementasinya jika benar-benar dijadikan landasan ideal Reformasi Birokrasi.

Lantas, harus bagaimana?

Prabowo Harus Berani?

Jika Presiden Prabowo benar-benar ingin mendobrak mitos perampingan PNS, kebijakan ini harus dibarengi dengan reformasi birokrasi yang nyata.

Salah satunya adalah melalui digitalisasi, yang semestinya bukan sekadar menjadi gimik atau buzzword, tetapi benar-benar diterapkan untuk meningkatkan efisiensi layanan.

Perubahan status kepegawaian, seperti penguatan sistem kontrak dan mekanisme evaluasi berbasis kinerja, juga dapat menjadi solusi yang lebih realistis dibandingkan sekadar memangkas jumlah pegawai.

Namun, kebijakan semacam ini sering kali tidak populer. Pemangkasan PNS berarti menghadapi perlawanan dari berbagai kelompok, termasuk serikat pekerja dan elemen-elemen politik yang berkepentingan dalam status quo birokrasi.

Jika Prabowo ingin menciptakan birokrasi yang lebih ramping dan efisien, ia harus memiliki keberanian politik untuk menghadapi resistensi tersebut.

Reformasi birokrasi bukan sekadar retorika, tetapi membutuhkan strategi yang matang dan implementasi yang tegas. Apakah Prabowo mampu mendobrak mitos ini ataukah perampingan PNS hanya akan menjadi wacana yang kembali tenggelam dalam politik patronase?

Jawabannya tergantung pada sejauh mana keberanian dan konsistensi pemerintah dalam merealisasikan reformasi ini. (J61)

Presiden Jokowi meminta agar tak ada lagi sekat antara ASN junior dan senior, serta menekankan pentingnya pemberian kesempatan kepada para aparatur muda dengan kualitas mumpuni untuk “tampil”. Lantas mengapa Presiden Jokowi menyampaikan konteks tersebut saat ini? Adakah urgensi politis tersendiri yang meliputinya?

PinterPolitik.com

Impresi yang tak sepenuhnya positif tampaknya cukup sulit dilepaskan ketika menyebutkan atau mendengar frasa “birokrasi” di Indonesia. Tak hanya sesederhana frasa, perbaikan birokrasi dalam pemerintahan secara masif nyatanya masih menemui sejumlah tantangan.

Ketika kembali terpilih sebagai kepala negara pada tahun lalu, Presiden Jokowi langsung menekankan pentingnya implementasi reformasi birokrasi. Mantan Wali Kota Solo itu bahkan segera memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, agar agenda tersebut dilakukan hingga ke “jantungnya”.

Persoalan reformasi birokrasi sendiri sesungguhnya cukup kompleks, mulai dari perkara rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tenaga pendukung lainnya, jenjang eselon para abdi negara, hingga manajemen kinerja yang kerap saling tumpang tindih.

Sepanjang periode keduanya ini, setidaknya Presiden Jokowi sendiri tercatat telah membubarkan 33 lembaga, tim kerja, badan, hingga komite sebagai aktualisasi prioritas reformasi birokrasi.

Agenda tersebut kemudian kembali disinggung Sang RI-1 dalam HUT Korpri ke-49 kemarin. Terdapat tiga ihwal yang terlontar dari Presiden Jokowi, yakni integrasi kelembagaan pemerintahan yang tumpang tindih dan tidak efisien, pemangkasan jenjang eselonisasi (PNS) untuk mempercepat pengambilan keputusan, dan meringkas SOP yang panjang dan kaku harus agar fleksibel dan berorientasi pada hasil.

Di samping itu, terdapat satu hal menarik lainnya saat Presiden Jokowi meminta tak ada lagi sekat-sekat antara PNS junior dan senior, dan dirinya menginginkan agar mereka yang lebih muda dan memiliki kualitas diberikan kesempatan untuk bisa tampil di depan.

Upaya untuk mempromosikan segmen muda dalam pemerintahan itu seolah mengingatkan publik atas bagaimana Presiden mulai memberdayakan staf khusus (stafsus) milenial di Istana di periode keduanya.

Namun pertanyaannya, mengapa Presiden Jokowi menekankan secara spesifik pentingnya peran mereka yang lebih muda atau junior dalam urgensi dari reformasi birokrasi saat ini?

Diilhami Singapura?

Dalam sebuah publikasi teranyarnya yang berjudul Ten Lessons for a Post-Pandemic World, Fareed Zakaria menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 menyingkap segala persoalan yang dihadapi setiap negara dan pemerintah, termasuk bagaimana birokrasinya bekerja.

Dampak multi aspek pandemi yang tak hanya menguji aspek kesehatan publik suatu negara, tetapi pada saat yang sama juga menghantam sektor lainnya seperti sosial dan ekonomi, dikatakan Fareed menguak realita bahwa pemerintah yang fokus pada kualitas lebih sangat dibutuhkan, termasuk dalam hal sumber daya manusia yang menjalankan tata kelola pemerintahan.

Di tengah terpaan krisis dampak pandemi Covid-19, Fareed menyoroti negara-negara yang berhasil unggul dibandingkan dengan negara lainnya seperti Taiwan, Korea Selatan, hingga Singapura.

Khusus pada penanganan pandemi di negara terakhir, Singapura memang menorehkan kegemilangan tersendiri karena kompleksitas sistem kesehatan dan kedaruratan yang berfungsi begitu apik. Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, bahkan mengatakan pemerintah Indonesia perlu mempelajari hal esensial dari Singapura dalam penanganan pandemi.

Sementara pada konteks yang lebih luas, aspek perekonomian Singapura juga dapat bertahan dan terus bangkit secara gradual meskipun pembatasan aktivitas masih diberlakukan di negara tersebut.

Berkaca pada tren itu, Fareed Zakaria mencatat bahwa birokrasi yang kompeten dan efektif telah menjadi faktor kunci bagi keberhasilan Singapura sampai sejauh ini. Secara lebih spesifik, Singapura juga dinilai menunjukkan sebuah representasi dari pentingnya eksistensi badan pemerintahan yang independen, hingga keberadaan para teknokrat muda yang cerdas dan ahli di bidangnya masing-masing, serta diberikan otonomi penuh untuk berkontribusi bagi negara dalam pemerintahan.

Jika ditelusuri, mendiang Lee Kuan Yew adalah sosok yang menjadi peletak dasar kekuatan Singapura itu, yang hari ini kita bisa lihat begitu tangguh dalam menghadapi pandemi dan dampak turunannya.

Dalam sebuah kesempatan diskusi bersama Lee pada tahun 2008 silam, Fareed mendapatkan sudut pandang penting tentang bagaimana mengelola tata pemerintahan dan birokrasi di Singapura. Kuncinya, Lee menciptakan masyarakat yang sehat di mana memberi setiap orang, utamanya para kaum muda, kesempatan untuk mencapai hasil maksimalnya.

Hasilnya, semua sektor bekerja dan bersinergi dengan sangat baik. Pengadilannya dikatakan sangat independen, administrasinya sangat efektif dan dianggap sangat bersih oleh sebagian besar pengamat internasional.

Selain itu, sistem ekonominya tak hanya mendukung pasar dan perdagangan bebas, tetapi pada saat yang sama, pemerintahnya tetap memainkan peran besar dalam “memandu”, berinvestasi, dan mendorong pada semua tingkatan.

Berbagai pencapaian Singapura itu yang mungkin saja mengilhami Presiden Jokowi saat kembali menggaungkan agenda reformasi birokrasi di HUT Korpri kemarin. Utamanya pada konteks mendorong pentingya memberikan kesempatan bagi para aparatur yang lebih muda atau junior untuk dapat tampil dan mengambil peran lebih dalam birokrasi.

Terlebih sebelumnya Presiden Jokowi juga sempat mengutarakan hal yang serupa saat pelantikan para Praja Muda Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada akhir Juli lalu. Eks Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan agar para praja tak ragu untuk memacu birokrasi menempuh smart shortcut agar menjadi efisien dan hasilnya langsung dirasakan rakyat, terutama di tengah krisis seperti ini.

Momentum pandemi Covid-19 juga dinilai menjadi latar belakang lain mengapa urgensi peran para kaum muda progresif dalam pemerintahan dikemukakan Presiden Jokowi.

Hal ini dikarenakan, di era yang baru ini, lembaga pemerintahan semakin dituntut untuk terbiasa dengan teknologi untuk transformasi digital, yang mana para kaum muda dinilai lebih memiliki pengetahuan, kepekaan, dan fleksibilitas tersendiri dalam aspek tersebut.

Namun demikian, jika berkaca pada isu stafsus milenial sebelumnya yang terkesan hanya sekadar simbol di pemerintahan, apakah hal serupa akan terjadi dalam seruan Presiden Jokowi pada konteks kaum muda aparatur negara?

Hanya Sebatas Retorika?

Terdapat tren di dunia saat ini, ketika para kaum muda menghindari untuk terjun ke dalam politik maupun pemerintahan. Tren ini diungkapkan Fareed Zakaria dalam sebuah podcast The Bunker Daily beberapa waktu lalu.

Perspektif para kaum muda saat ini disebut skeptis terhadap politik dan pemerintahan, dan lebih memilih berkontribusi dalam organisasi non-pemerintah atau non-profit yang mereka anggap lebih memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Tanpa mengecilkan peran organisasi semacam itu, Fareed menyebut bahwa paradigma tersebut tak sepenuhnya benar. Bahkan, satu-satunya jalan untuk mengubah negara dan masyarakat menjadi lebih baik dengan dampak yang bertahan lama, Ia sebut hanya dapat dilakukan melalui kontribusi aktif di dalam sistem, baik politik maupun pemerintahan.

Masalahnya, kompleksitas isu kaum muda, baik yang ada di luar maupun di dalam pemerintahan masih cukup pelik, khususnya di Indonesia. Kultur birokrasi masa lalu yang mengakar, hingga pengaruh “politik” dalam birokrasi itu sendiri agaknya tak dapat begitu saja dapat dilangkahi oleh para aparatur muda.

Kasus stafsus milenial yang impresinya saat ini jamak dinilai hanya sebatas simbol di Istana, juga jadi variabel lain, yang sayangnya, sedikit “mencemari” optimisme atas presumsi Fareed sebelumnya.

Dari situ pula, kemungkinan menjadi terbuka bahwa endorsement yang disampaikan Presiden Jokowi pada para aparatur muda dan junior hanya sebatas lip service (basa-basi) untuk mengimpresikan ihwal tertentu.

Pasalnya, seperti yang telah diketahui, sentimen kaum muda kepada Presiden Jokowi agaknya berada di titik terendahnya saat ini. Hal ini paling tidak mulai terlacak sejak tahun lalu saat demonstrasi kaum muda atas sejumlah isu dan regulasi tak didengar oleh pemerintah.

Belakangan, penanganan pandemi dan Omnibus Law menjadi variabel akumulatif yang menambah sentimen itu. Karenanya, bukan tidak mungkin tujuan lain dari Presiden Jokowi mempromosikan aparatur muda dalam pemerintahan dan reformasi birokrasi juga merupakan bagian dari upaya pembenahan citra kepada segmen muda.

Kendati begitu, probabilitas yang lebih konstruktif tentu masih terbuka jika berkaca pada konsep reformasi birokrasi yang menurut pengamat politik LIPI Siti Zuhro akan sangat baik, dengan catatan tercipta persepsi yang selaras di semua tingkatan, plus adanya political will dari para pemangku kepentingan.

Political will inilah yang kiranya akan menjadi faktor penentu yang menjadi definisi pamungkas atas bagaimana kontribusi para aparatur muda dalam reformasi birokrasi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“The system is a slab, corruption is the swinger” – Lupe Fiasco, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Baru-baru ini, berbagai polemik menghantui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – dari pemilihan calon pimpinan (capim) KPK hingga revisi Undang-Undang (UU) KPK. Polemik ini bahkan melebar hingga ke dimensi lain, seperti dugaan penghinaan presiden oleh majalah Tempo.

Pemilihan pimpinan KPK dan pengesahan Revisi UU KPK juga berlangsung dalam waktu yang pendek. Meski menuai banyak protes, kedua upaya yang diduga dapat melemahkan kekuatan KPK ini tetap dilakukan.Salah satu dari beberapa alasan atas revisi UU KPK ini adalah tidak diperlukannya institusi super dalam ketatanegaraan Indonesia.

Uniknya, beberapa ekonom menilai tindakan koruptif malah menciptakan hambatan bagi pertumbuhan investasi. Salah satu anggapan ini pernah diungkapkan oleh Bhima Yudhistira – ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) – yang mengatakan bahwa revisi UU KPK akan menurunkan kepercayaan investor.

Ada anggapan bahwa gerakan anti korupsi KPK menghambat bisnis& investasi, anggapan tsb betul2 ngawur. Justru investor akan sangat senang dgn pemerintahan yg bersih & anti korupsi. Apalagi selama ini tidak ada PMA yg diadili KPK. KPK itu ditakuti pejabat2, itulah kenapa digergaji.

— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) September 15, 2019

Gagasan serupa juga diungkapkan oleh Dadang Trisasongko – Sekjen Transparency Internasional Indonesia (TII). Revisi UU KPK ini dianggap dapat membuat para investor – baik nasional maupun global – menjadi ragu dengan iklim usaha Indonesia.

Di sisi lain, dilaksanakannya berbagai operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK justru dianggap dapat menghambat investasi. Setidaknya, anggapan inilah yang diungkapkan oleh Nawawi Pomolango – salah satu capim KPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Beberapa pertanyaan pun timbul. Bagaimana upaya pemberantasan korupsi dapat memiliki korelasi pada iklim investasi? Lalu, bagaimanakah implikasi lanjutannya terhadap visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan lebih banyak investasi?

Bisnis Korupsi

Maraknya tindak korupsi dinilai dapat berpengaruh pada iklim bisnis dan investasi di suatu negara. Ada beberapa studi yang menggambarkan hubungan antara investasi dan korupsi.

Korupsi sebenarnya merupakan persoalan yang telah lama menghantui Indonesia. Edward Aspinall dan Gerry van Klinken dalam bukunya yang berjudul The State and Illegality in Indonesia menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat pendekatan dalam menjelaskan maraknya korupsi di Indonesia, yaitu pendekatan berbasis pasar, pendekatan kebudayaan, pendekatan statis, dan pendekatan hubungan strategis.

Dalam kaitannya dengan bisnis dan investasi, pendekatan berbasis pasar lebih berfokus pada bagaimana korupsi dapat menjadi “jasa” yang diperjualbelikan antara pejabat pemerintahan dengan sektor swasta. Adrian Blundell-Wignall dan Caroline Roulet dalam tulisan mereka yang berjudul Foreign Direct Investment, Corruption and the OECD Anti-Bribery Convention dengan mengutip Macrae – menjelaskan bahwa sistem pasar korupsi bekerja berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan.

Dalam hal ini, bisnis akan membeli “jasa” yang dijual oleh pejabat pemerintahan guna mendapatkan keuntungan tertentu. Korupsi semacam ini terjadi ketika pebisnis atau investor ingin mengurangi birokrasi (red tape) yang panjang dalam menjalankan bisnisnya.

Nikita Zakharov dalam tulisannya yang berjudul Does Corruption Hinder Investment? misalnya, menjelaskan bahwa korupsi semacam ini terjadi di berbagai daerah Rusia. Zakharov juga menjelaskan bahwa ukuran birokrasi – seperti banyaknya pejabat pemerintahan – dapat menciptakan kompetisi dalam pasar korupsi itu sendiri.

Pertanyaannya adalah bagaimanakah dampak pasar korupsi tersebut terhadap laju investasi?

Sistem pasar korupsi bekerja berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan.
Share on X

Korupsi dan Investasi

Sebagian besar studi berfokus pada bagaimana korupsi berdampak pada investasi langsung (direct investment). Setidaknya, dalam tulisan Blundell-Wignall dan Roulet, disebutkan terdapat dua korelasi berbeda di antara korupsi dan laju investasi, yakni hipotesis grabbing hand – investor menghindari negara korup karena memunculkan tambahan biaya – dan hipotesis helping hand – korupsi membantu pebisnis dalam menghindari birokrasi yang panjang.

Skenario grabbing hand ini bisa saja terjadi akibatnya ketidakpastian keuntungan yang dihasilkan oleh investasi akibat korupsi yang marak. Stephen S. Everheart dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul Corruption, Investment, and Growth in Developing Countries menjelaskan bahwa maraknya korupsi menyebabkan pengurangan ekspektasi keuntungan investasi dan dipersepsikan dengan peningkatan biaya yang dibutuhkan dalam berbisnis.

Dalam skenario helping hand, korupsi justru dinilai dapat membantu proses yang dibutuhkan untuk investasi langsung. Dengan mengutip Al-Sadig, Blundell-Wignall dan Roulet menjelaskan bahwa skenario ini lebih menekankan pada kontrol atas kualitas institusi-institusi negara dibandingkan pemberantasan korupsi guna menarik investasi.

Edgardo Campos dan timnya dalam tulisan mereka yang berjudul Corruption and Its Implication for Investment menjelaskan bahwa pandangan bahwa korupsi akan menghambat laju investasi tidak sejalan dengan situasi yang terjadi di negara-negara emerging – seperti Tiongkok.

Campos dan timnya menjelaskan bahwa setidaknya prediktabilitas berperan dalam menjaga laju investasi di tengah-tengah prevalensi korupsi. Situasi yang dapat diprediksi ini didasarkan pada sentralitas pejabat-pejabat pemerintah yang menyuplai “jasa” tersebut kepada para investor.

Hongying Wang dalam tulisannya yang berjudul Informal Institutions and Foreign Investment in China menjelaskan bahwa sentralitas institusi-institusi negara berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan kerja sama internasional. Wang menyebutkan bahwa Tiongkok memiliki jaringan personal – disebut sebagai guanxi – serta suap (bribery) yang berkontribusi besar dalam mewadahi investasi di tengah-tengah sistem hukum yang lemah.

Jika prediktabilitas mampu membantu Tiongkok dalam menarik investasi di tengah-tengah maraknya korupsi, bagaimana dengan Indonesia di bawah kepresidenan Jokowi yang dihantui oleh revisi UU KPK?

Visi Jokowi?

Adanya pelemahan KPK disebut-sebut akan menghambat laju investasi di Indonesia. Boleh jadi, pemilihan capim dan revisi UU KPK yang baru saja disahkan dapat berdampak pada visi kepresidenan Jokowi pada periode keduanya yang ingin menarik lebih banyak investasi.

Keinginan Jokowi untuk menarik lebih banyak investasi langsung ini kerap diungkapkan dalam banyak kesempatan. Dalam wawancaranya dengan Nikkei Asian Review misalnya, presiden mengungkapkan ingin Indonesia mendapatkan lebih banyak investasi, khususnya dalam sektor teknologi dan pendidikan.

View this post on Instagram

Isu pelemahan dan revisi UU KPK dianggap mempengaruhi investasi. Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #jokowi #KPK #revisiuukpk #uu #uutipikor #savekpk #pelemahanKPK #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 18, 2019 at 2:09am PDT

Meski begitu, visi ini bisa saja menjadi terhambat dengan adanya pelemahan mekanisme hukum KPK dalam memberantas korupsi. Pasalnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maraknya korupsi dapat membuat para investor ragu dengan adanya tambahan biaya dan ketidakpastian keuntungan investasi.

Korupsi sendiri masih dipersepsikan sebagai persoalan utama bagi para pebisnis di Indonesia. Dalam laporan Global Competitiveness Report 2017-2018 milik World Economic Forum, korupsi masih menempati urutan pertama sebagai penghambat untuk berbisnis di Indonesia.

Bisa jadi, skenario grabbing hand menghambat laju investasi yang diinginkan Jokowi di masa mendatang akibat pelemahan KPK. Belum lagi, persoalan birokrasi selalu menghantui investasi di Indonesia.

Tidak adanya sentralitas dalam birokrasi investasi mungkin saja dapat memberikan dampak tambahan bagi dampak buruk pelemahan KPK. Berbeda dengan Tiongkok, proses pemberian izin investasi yang panjang di Indonesia bukan tidak mungkin membuat para investor semakin ragu untuk menanamkan modalnya.

Pasalnya, panjangnya proses birokrasi dapat saja diwarnai oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda. Selain perilaku koruptif, pejabat-pejabat publik yang memiliki kepentingan politik yang berbeda dengan presiden dapat menghambat proses pemberian izin investasi.

Campos dan timnya dalam tulisan mereka menjelaskan bahwa situasi seperti ini dapat memengaruhi derajat prediktabilitas investasi di tengah-tengah korupsi yang marak. Dalam situasi ini, masing-masing pejabat publik memiliki kewenangan dalam menentukan izin atas perusahaan yang ingin berinvestasi – menyebabkan prediktabilitas yang rendah.

Dengan begitu, sikap Jokowi terkait polemik pelemahan KPK justru dapat merugikan mantan Wali Kota Solo itu sendiri. Pada akhirnya, sikap presiden yang meloloskan nama-nama capim KPK serta mendukung revisi UU KPK bisa jadi malah menghambat program dan visinya yang mendorong investasi.

Meski begitu, kondisi tersebut belum dapat dipastikan akan terjadi. Kemungkinan terhambatnya laju investasi tersebut tetap bergantung lagi pada kemampuan pemerintahan Jokowi dalam membangun prediktabilitas tersebut. Yang jelas, korupsi bisa saja tetap ada guna menjalankan pasar investasi di Indonesia.

Mungkin, situasi seperti ini dapat tergambarkan dalam lirik rapper Lupe Fiasco di awal tulisan. Sistem birokrasi investasi hanyalah menjadi papan ayunan. Pengayunnya sendiri adalah korupsi dan suap. Menarik untuk diamati bagaimana dampak pengayun tersebut di masa mendatang. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.