Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Sejarah buktikan negara yang tak terduga kerap menjadi kekuatan yang paling diperhitungkan — dan mengapa dunia sebaiknya mulai memperhatikan Indonesia

PinterPolitik.com

Pada 13 April 2026, dua hal terjadi secara bersamaan di dua belahan dunia. Di Washington, Menhan Indonesia menandatangani Major Defense Cooperation Partnership dengan Amerika Serikat di Pentagon. Di Moskow, pada jam yang nyaris bersamaan, Presiden Prabowo Subianto duduk berhadapan dengan Vladimir Putin di Kremlin, membahas ketahanan energi di tengah krisis Hormuz. Tidak ada pihak yang merasa dikhianati. Dan dunia menyaksikan Indonesia melakukan sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah modern: dipercaya oleh pihak-pihak yang saling tidak mempercayai satu sama lain.

Namun, momen itu bukan anomali diplomatik, ini adalah cerminan dari sebuah pola yang berulang dalam sejarah kekuatan besar — negara yang “dipandang sebelah mata” oleh sistem internasional pada satu generasi kerap menjadi kekuatan dominan di sistem berikutnya. Makedonia, Roma, Athena — semuanya memulai dari pinggiran, dianggap tidak berbahaya, bahkan berguna sebagai penyangga bagi kekuatan.

Dan ketika transformasi terjadi, hampir selalu mengejutkan semua orang kecuali mereka yang bisa melihat peta dengan jujur. Para sejarawan strategi menyebut mekanisme ini dengan satu istilah: Peripheral Ascent Paradox.

Tiga Cermin Sejarah


Athena sebelum Perang Persia (490 SM) adalah kota yang dianggap Persia sebagai gangguan minor — terlalu kecil untuk diambil serius, terlalu jauh dari pusat kekaisaran untuk menjadi ancaman eksistensial. Kekuatannya terletak bukan pada ukuran, melainkan pada satu keputusan counter-intuitive: Themistocles meyakinkan rakyatnya untuk menginvestasikan windfall perak dari tambang Laurion ke dalam armada laut, bukan membagi-bagikannya sebagai populisme jangka pendek. Hasilnya adalah kemenangan di Salamis (480 SM) — dan dari satu keputusan fiskal yang awalnya tampak gila, lahirlah dominasi maritim setengah abad.

Roma adalah kasus yang lebih panjang dan lebih brutal. Kota itu dibakar habis oleh Galia (390 SM) dan nyaris tidak bertahan dari Hannibal dua abad kemudian. Yang membedakannya dari Kartago yang kaya dan polis-polis Yunani yang lebih terdidik adalah kapabilitas yang oleh Polybius disebut kunci keunggulan Roma: kemampuan menyerap kekalahan tanpa kehilangan kohesi institusional. Roma kalah 16 pertempuran melawan Hannibal dan tetap berperang, dan selalu jadi pemenang. Namun, Roma menjadi imperium bukan karena kemenangan militer semata — tapi karena bisa beradaptasi dengan taktik musuhnya.

Makedonia di bawah Filipus II (359 SM) adalah sintesis keduanya. Ketika naik takhta, Makedonia baru saja kehilangan 4.000 prajuritnya melawan Illyria, Athena mendanai pretender takhta tandingan, dan Persia memandangnya sebagai provinsi kecil yang bisa dibeli. Filipus membalik ini melalui tiga gerakan presisi: inovasi militer asimetris lewat phalanx sarissa yang mengobsoletkan doktrin lama, monetisasi tambang Amphipolis untuk membiayai tentara profesional, dan hedging diplomatik yang memainkan rivalitas Athena-Thebes dan Persia-Yunani tanpa terjebak di salah satunya. Satu benang merah menghubungkan ketiga kasus: transformasi tidak dimulai dari kekuatan yang sudah ada — melainkan dari rekonfigurasi kapabilitas yang diremehkan oleh para rival.

Peripheral Ascent Paradox

Negara pusat sibuk mempertahankan masa lalu. Negara pinggiran bebas mencuri masa depan.

Kalimat itu bukan retorika. Ia adalah mekanisme. Sosiolog Randall Collins menyebutnya keunggulan posisi marjinal: aktor di pinggiran sistem rivalitas tidak menanggung biaya langsung dari konflik di pusatnya, tapi mendapat akses ke sumber daya yang mengalir dari vacuum yang diciptakan konflik itu. Ekonom Alexander Gerschenkron menyebutnya advantages of backwardness: negara yang terlambat industrialisasi dapat melompati tahap-tahap mahal yang dilalui pelopor dan langsung mengadopsi teknologi terbukti. Sejarawan Paul Kennedy menambahkan lapisan ketiga: kekuatan besar tidak runtuh karena diserang dari luar — mereka runtuh karena overextension internal, dan vacuum yang mereka tinggalkan selalu diisi oleh aktor pinggiran yang lebih ringan bergerak.

Digabungkan, ketiganya menjelaskan fenomena yang kami sebut Peripheral Ascent Paradox: kekuatan yang mendefinisikan tatanan baru hampir tidak pernah lahir dari pusat tatanan lama. Kissinger mengobservasi dalam A World Restored bahwa kekuatan mapan selalu bersiap mengulang perang terakhir — dan karenanya selalu terlambat mengenali aktor yang bermain dengan aturan berbeda. Konsekuensinya adalah struktural: selama perhatian tercurah pada rivalitas yang sudah dikenal, aktor di pinggiran bergerak tanpa hambatan.

Indonesia, pada April 2026, berada persis di tengah paradoks ini. Washington dan Beijing menghabiskan mayoritas kapasitas strategis mereka saling mengawasi. Indonesia, meskipun berada di pusat geografis persaingan itu, tidak masuk dalam biner pengawasan utama mereka. Konsekuensinya: Jakarta mendapat akses ke sumber daya, teknologi, dan kemitraan dari kedua pihak tanpa harus membayar harga yang biasanya diminta dari negara yang sudah dikategorikan dalam satu kubu.

Indonesia dan Phalanx-nya Sendiri?


Di peta, Indonesia tampak seperti rantai pulau yang tersebar. Dalam praktik strategis, ia adalah sistem pengunci: siapa yang menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda menentukan siapa yang mengontrol pelayaran antara Samudra Hindia dan Pasifik — jalur di mana 40% perdagangan dunia bergerak setiap hari. Ini bukan geografi yang bisa diabaikan, dan ini pula mengapa setiap kekuatan besar secara bersamaan menginginkan Jakarta sebagai mitra tanpa ada yang berani menekannya terlalu keras.

Indonesia sedang mengisi keunggulan posisi itu dengan kapabilitas yang konkret. Program modernisasi militer Prabowo adalah yang paling ambisius di kawasan dalam dua dekade: 42 jet Rafale, dua kapal selam Scorpène yang dibangun di galangan PT PAL Surabaya dengan transfer teknologi penuh dari Naval Group Prancis, dan sistem artileri CAESAR. Yang penting bukan volumenya: Scorpène akan dibangun di Surabaya, menghadap Laut Jawa dan akses lane ke Pasifik Barat. Indonesia tidak hanya membeli kapabilitas — ia mulai menempa kapabilitasnya sendiri.

Di luar militer, strategi minerals-for-tech Indonesia memiliki logika yang sama. Menguasai lebih dari 40% cadangan nikel dunia, Jakarta tidak menjual mineralnya — ia menjual akses bersyarat, dengan syarat berupa transfer teknologi dan lokalisasi produksi. Dalam kunjungan ke Washington Februari 2026, Prabowo menawarkan 18 proyek hilirisasi senilai US$38 miliar kepada investor Amerika. Ini bukan angka perdagangan biasa: Indonesia sedang mendefinisikan ulang posisinya dari eksportir bahan mentah menjadi penentu syarat akses ke mineral yang dibutuhkan seluruh dunia.

Sebuah Blueprint yang Siap Diaplikasikan

Sejarah mencatat lebih banyak rencana besar yang kandas dibanding kerajaan yang lahir. Makedonia bisa saja berhenti sebagai eksperimen militer Filipus yang ambisius. Athena bisa saja memilih membagi koin Laurion dan tidak pernah membangun trireme-nya. Setiap transformasi yang kita kenang sebagai keniscayaan, pada zamannya adalah taruhan yang sama sekali tidak pasti.

Yang membuat Indonesia berbeda dari sekedar ‘negara berpotensi besar’ — sebuah kategori yang penuh penghuni tanpa pernah menghasilkan kekuatan nyata — adalah variabel-variabel kritis sudah tidak lagi dalam tahap wacana. Rafale sudah mendarat. Galangan Surabaya sedang menyiapkan diri untuk Scorpène. Nikel sudah dikondisikan sebagai leverage, bukan sekadar komoditas. Dan pada satu hari di April 2026, seorang Presiden Indonesia duduk di Kremlin dan mengirimkan orang kepercayaannya ke Pentagon dalam waktu yang bersamaan, tanpa satupun menganggapnya sebagai kontradiksi.

Makedonia tidak menjadi superpower karena beruntung berada di persimpangan. Ia menjadi superpower karena ada pemimpin yang memahami bahwa posisi geografis adalah modal awal yang bisa habis — dan bahwa konversinya ke kapabilitas nyata memerlukan urutan yang tepat, konsistensi doktrin, dan kesabaran yang melampaui satu periode kekuasaan. Indonesia sudah memiliki bahan mentah yang jarang bersatu dalam satu generasi: geografi yang mengunci, mineral yang dibutuhkan semua pihak, dan elite yang mulai memahami nilai keduanya.

Yang tidak pasti justru bukan Indonesia. Yang tidak pasti adalah dunia di sekelilingnya — apakah AS dan Tiongkok akan terus sibuk saling mengawasi cukup lama untuk memberi Jakarta ruang yang dibutuhkan, apakah kekuatan-kekuatan yang sudah mapan akan menyadari apa yang sedang tumbuh di antara dua samudra sebelum terlambat untuk meresponsnya.

Pertanyaan yang tepat, dengan demikian, bukan apakah Indonesia bisa, tapi siapa yang akan menyesuaikan diri ketika Indonesia tidak menjadi negara yang bisa diabaikan — dan apakah mereka sudah cukup siap untuk itu? (D74)

Artikel ini dibuat dengan Teknologi AI.

Konflik besar tidak pernah Meletus di Iran meski tensi geopolitik terus meningkat. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Setiap beberapa tahun—bahkan hampir setiap tahun—nama Iran kembali menjadi pusat perhatian geopolitik global. Isu nuklir menghangat, manuver militer regional meningkat, dan retorika politik antara Teheran dan Washington terdengar keras. Media internasional ramai memberitakan potensi eskalasi. Pasar energi bereaksi cepat. Analis memperingatkan risiko perang terbuka.

Namun, pola yang sama terus berulang.

Ketegangan naik drastis, tetapi konflik besar tak pernah benar-benar terjadi. Tidak ada invasi langsung. Tidak ada perang terbuka antara Iran dan kekuatan besar. Situasi seolah selalu berhenti tepat di tepi jurang—cukup dekat untuk menimbulkan kecemasan global, tetapi tidak pernah melompat ke dalam krisis total.

Mengapa Iran terus berada di ambang konflik—tetapi tidak pernah benar-benar jatuh ke dalamnya? Apakah ini sekadar kebetulan diplomatik, atau ada struktur geopolitik yang secara sistemik “menahan” perang besar agar tidak meledak?

Fenomena ini dapat kita sebut sebagai sebuah kebuntuan strategis: The Iranian Deadlock.

Iran Punya Kekuatan Tersembunyi?

Untuk memahami kebuntuan ini, Iran perlu dilihat bukan hanya sebagai negara, tetapi sebagai ruang geografis dan entitas strategis.

Secara geografis, Iran adalah benteng alami. Pegunungan Zagros dan Alborz membentuk penghalang defensif yang signifikan. Wilayahnya luas, dengan kedalaman teritorial yang menyulitkan penetrasi militer cepat. Operasi darat di kawasan ini bukan hanya soal masuk, tetapi juga soal mempertahankan kontrol atas wilayah besar dengan kondisi topografi kompleks.

Sejarah militer menunjukkan bahwa wilayah dengan kombinasi pegunungan, gurun, dan kedalaman teritorial sering kali menjadi medan yang mahal untuk dikuasai. Invasi terhadap Iran, jika terjadi, hampir pasti akan memerlukan sumber daya besar, waktu panjang, dan komitmen politik yang tidak ringan.

Di sisi lain, Iran memiliki posisi strategis terhadap Selat Hormuz—jalur vital perdagangan energi global. Sebagian besar ekspor minyak dunia melewati kawasan ini. Gangguan terhadap jalur tersebut dapat berdampak langsung pada harga minyak, inflasi global, dan stabilitas ekonomi internasional. Artinya, setiap eskalasi militer besar tidak hanya berdampak regional, tetapi juga sistemik.

Secara militer, Iran mengembangkan strategi asimetris. Alih-alih membangun kekuatan konvensional sepenuhnya setara dengan negara adidaya, Teheran berfokus pada pengembangan rudal, pertahanan udara, serta jaringan pengaruh regional sebagai bentuk deterrence. Strategi ini tidak bertujuan memenangkan perang konvensional secara frontal, tetapi meningkatkan biaya bagi siapa pun yang mencoba menyerang.

Konsep pencegahan (deterrence) inilah yang menjadi inti dari deadlock. Serangan terhadap Iran hampir pasti akan memicu respons yang luas dan sulit diprediksi. Dalam dunia yang terhubung secara ekonomi dan politik, ketidakpastian seperti itu menjadi faktor yang sangat diperhitungkan.

Faktor politik global juga tidak kalah penting. Aktor-aktor besar menyadari bahwa perang terbuka dengan Iran berpotensi mengguncang stabilitas energi, memperluas instabilitas di Timur Tengah, serta menciptakan efek domino ekonomi global. Dalam sistem internasional yang saling terhubung, konflik besar jarang benar-benar terbatas.

Deadlock pun terbentuk: eskalasi terjadi, tetapi selalu ada batas tak terlihat yang enggan dilampaui.

Iran sebagai Paradox Geopolitik

Di titik inilah teori geopolitik klasik menjadi relevan.

Nicholas Spykman melalui teori Rimland berargumen bahwa kawasan tepi Eurasia adalah pusat perebutan pengaruh global. Iran berada tepat di kawasan tersebut—di persimpangan Timur Tengah, Asia Tengah, dan jalur energi dunia. Kawasan seperti ini selalu menjadi arena kompetisi, tetapi juga terlalu penting untuk dibiarkan jatuh ke dalam kekacauan total.

Sementara itu, Halford Mackinder melalui konsep Heartland menekankan bahwa siapa pun yang menguasai daratan strategis Eurasia memiliki keunggulan besar dalam keseimbangan kekuatan global. Meski Iran bukan Heartland murni dalam definisi klasik, posisinya yang berdekatan dengan kawasan strategis tersebut membuatnya memiliki nilai geopolitik tinggi.

Dalam kerangka ini, Iran bukan sekadar negara biasa. Ia adalah simpul strategis.

Negara yang berada di simpul seperti ini sering menjadi pusat tekanan, tetapi juga relatif terlindungi oleh kepentingan banyak pihak. Paradoxically, posisi yang membuatnya tampak rentan secara politik justru membuatnya relatif aman secara strategis. Biaya untuk mengubah status quo terlalu tinggi dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh.

Karena itu, kebuntuan bukanlah kegagalan sistem, melainkan hasil kalkulasi rasional dari berbagai aktor.

Semua Pihak Rugi Jika Iran Diserang?

Fenomena ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Iran sebagai peradaban.

Iran modern adalah penerus tradisi sejak Achaemenid Empire hingga Sasanian Empire. Meski pernah mengalami penaklukan dan transformasi politik, identitas Persia tidak pernah benar-benar hilang. Bahasa, budaya, dan kesadaran historisnya menunjukkan kontinuitas yang luar biasa kuat.

Resiliensi sejarah ini membentuk mentalitas strategis yang cenderung defensif sekaligus adaptif. Bertahan, menyesuaikan diri, dan menghindari kehancuran total menjadi bagian dari memori kolektif. Dalam konteks modern, pendekatan ini tercermin pada strategi yang berhati-hati namun konsisten dalam menjaga kedaulatan.

Dengan kombinasi faktor geografis, militer, politik, dan historis seperti ini, perang besar melawan Iran hampir pasti berbiaya tinggi bagi semua pihak. Gangguan energi global, instabilitas kawasan, serta risiko eskalasi yang meluas menjadi pertimbangan rasional yang sulit diabaikan.

Karena itu, pertanyaannya mungkin bukan semata “apakah Iran akan berperang?”, melainkan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari narasi konfrontasi berkelanjutan. Dalam banyak situasi, deadlock justru menjadi pilihan paling rasional: mahal untuk dipatahkan, tetapi relatif stabil untuk dipertahankan.

The Iranian Deadlock bukan berarti tidak ada risiko. Ia berarti risiko itu terus dikelola di ambang batas. Dunia menyaksikan ketegangan, tetapi struktur geopolitik yang lebih dalam bekerja menahan ledakan.

Dan selama struktur tersebut belum berubah secara drastis—baik melalui perubahan rezim, pergeseran keseimbangan kekuatan global, atau kesalahan kalkulasi besar—kebuntuan ini kemungkinan akan terus berulang: panas, tegang, namun tetap terkendali. (D74)

Apakah dominasi laut Tiongkok cukup untuk menggoyang sebuah kekuatan AS yang sudah menguasai langit dan orbit?

PinterPolitik.com

Dalam satu dekade terakhir, kebangkitan maritim Tiongkok menjadi salah satu fenomena geopolitik paling banyak disorot. Armada Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA Navy) kini menjadi yang terbesar di dunia secara kuantitas, melampaui jumlah kapal perang Amerika Serikat.

Sejumlah laporan media arus utama, termasuk The New York Times, menempatkan ekspansi ini sebagai potensi ancaman serius bagi posisi Amerika Serikat di Indo-Pasifik—bahkan bagi hegemoni globalnya.

Namun, apakah kekuatan maritim yang besar otomatis berarti pergeseran kekuasaan global? Apakah dominasi di laut cukup untuk menggoyang negara yang telah menguasai langit dan orbit?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah kembalinya Donald Trump ke panggung politik Amerika Serikat dan konsolidasi kekuasaan Xi Jinping di Tiongkok. Keduanya sering digambarkan sebagai simbol era kompetisi adidaya baru.

Dalam analogi mitologi Yunani, rivalitas ini menyerupai duel antara Poseidon, penguasa laut, dan Zeus, penguasa langit. Keduanya sama-sama dewa. Namun dalam mitologi, Zeus selalu dipandang satu tingkat di atas—bukan karena kekuatannya semata, tetapi karena domain yang ia kuasai.

Analogi ini penting, karena persaingan AS–Tiongkok hari ini bukan lagi sekadar soal siapa memiliki lebih banyak aset militer, melainkan siapa menguasai domain yang paling menentukan struktur kekuasaan global.

The Domain Wars

Secara empiris, kebangkitan maritim Tiongkok sulit dibantah. Dengan lebih dari 370–400 kapal perang aktif, Beijing membangun keunggulan kuantitatif yang signifikan di kawasan Asia Timur. Strategi ini sejalan dengan kepentingan geografis dan politiknya: mengamankan Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, serta jalur logistik regional yang vital bagi ekonomi nasional.

Namun, keunggulan ini bersifat regional dan domain-spesifik. Ketika fokus diperluas ke udara dan angkasa, lanskap kekuatan berubah drastis. Amerika Serikat saat ini mengoperasikan lebih dari 9.500 satelit aktif, hampir dua kali lipat dibandingkan Tiongkok. Dominasi ini bukan sekadar statistik; ia menjadi fondasi sistem navigasi global (GPS), komunikasi militer, pengintaian, dan pengendalian senjata presisi. Di domain udara, AS memiliki sekitar 14.000 pesawat militer, termasuk jet tempur generasi kelima, pesawat pengintai strategis, dan armada angkut global yang memungkinkan proyeksi kekuatan lintas benua.

Perbedaan ini membawa kita pada satu hal penting: tidak semua domain memiliki bobot strategis yang sama. Dalam perang modern, kekuatan bukan hanya ditentukan oleh siapa yang paling kuat di satu medan, tetapi siapa yang menguasai lapisan komando di atas semua medan.

Di sinilah teori “Command of the Commons” dari Barry Posen menjadi relevan. Posen berargumen bahwa negara yang mampu menguasai global commons—udara, laut lepas, dan angkasa—akan memiliki keunggulan struktural yang sulit ditandingi. Dominasi ini memungkinkan negara tersebut untuk mengamati, bergerak, dan menyerang lebih cepat dibandingkan pesaingnya. Dalam konteks ini, A2/AD Tiongkok di Laut Cina Selatan justru dapat dibaca sebagai pengakuan implisit atas dominasi AS di commons global: Beijing berupaya membatasi, bukan menyaingi secara langsung.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Zbigniew Brzezinski, yang menyatakan bahwa hegemon modern tidak ditentukan oleh kontrol wilayah klasik, melainkan oleh penguasaan “geostrategic pivots”—infrastruktur dan domain yang menentukan arah masa depan sistem internasional. Di abad ke-21, pivots tersebut bukan lagi pelabuhan atau selat, melainkan orbit satelit, jaringan komunikasi, teknologi digital, dan sistem informasi global.

Di titik ini, konsep “structural power” dari Joseph Nye menjadi penguat. Nye menekankan bahwa kekuatan tertinggi adalah kemampuan menentukan kerangka kerja tempat negara lain beroperasi. Amerika Serikat, melalui dominasi udara dan angkasa, secara efektif mengendalikan infrastruktur yang dipakai hampir seluruh dunia—dari navigasi penerbangan hingga transaksi keuangan dan komunikasi strategis. Tiongkok boleh unggul di laut, tetapi ia masih beroperasi dalam sistem yang sebagian besar ditentukan oleh AS.

Sejarah juga memperkuat argumen ini. Kekaisaran Romawi mencapai puncak kejayaannya bukan semata karena legiun darat, melainkan karena penguasaan jalur laut Mediterania—new frontier pada masanya. Berabad kemudian, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan tak tertandingi pasca–Perang Dunia II karena menjadi pelopor dan penguasa teknologi udara. Superioritas udara memungkinkan AS memenangkan perang dengan biaya relatif lebih rendah dan jangkauan yang jauh lebih luas.

Polanya konsisten: negara yang satu langkah di depan dalam menguasai frontier baru hampir selalu menjadi penentu tatanan politik global. Dalam konteks hari ini, frontier itu adalah langit dan angkasa—bukan semata lautan.

Zeus, Poseidon, dan Hierarki Kekuasaan

Melihat rivalitas AS–Tiongkok melalui analogi Poseidon vs Zeus membantu kita memahami satu hal krusial: keduanya sama-sama penguasa, tetapi tidak berada pada level hierarki yang sama. Tiongkok, sebagai Poseidon, telah membangun kekuatan maritim yang mengesankan dan menjadi hegemon regional yang semakin percaya diri. Namun, kekuasaan ini masih terikat pada ruang geografis tertentu.

Amerika Serikat, sebagai Zeus, menguasai domain yang lebih tinggi—langit dan orbit—yang memberinya kemampuan untuk memengaruhi hampir semua domain lain secara simultan. Dominasi udara dan angkasa bukan hanya soal senjata, tetapi soal kontrol informasi, kecepatan, dan struktur sistem internasional. Inilah alasan mengapa, meski Tiongkok menguasai laut, hegemoni AS masih relatif tidak tersentuh.

Duel ini, pada akhirnya, bukan tentang siapa yang lebih kuat secara absolut, melainkan tentang siapa yang menguasai masa depan medan konflik. Selama langit dan angkasa tetap menjadi domain utama kekuasaan global, Zeus masih berdiri di Olympus. Poseidon mungkin mengguncang lautan, tetapi untuk saat ini, ia belum mampu mengguncang tatanan dunia secara keseluruhan.

Dan di situlah letak ironi geopolitik kontemporer: kekuatan terbesar hari ini bukan yang paling bising di permukaan laut, melainkan yang paling sunyi—mengorbit jauh di atas kepala kita. (D74)

Penguatan pertahanan di Kalimantan, Babel, dan Sulawesi diduga berkaitan dengan sejumlah SDA kritis. Langkah ini bisa jadi fondasi strategi jangka panjang penjagaan kedaulatan SDA.

PinterPolitik.com

Dalam beberapa bulan terakhir, publik menyaksikan peningkatan aktivitas pertahanan berskala besar di sejumlah titik penting Indonesia—dari Bangka Belitung hingga Kalimantan dan Sulawesi. Pembangunan pangkalan baru, rencana penempatan jet tempur generasi terbaru, hingga latihan terintegrasi puluhan ribu prajurit muncul hampir bersamaan.

Pola ini tentu dapat dibaca sebagai respons terhadap dinamika keamanan regional. Namun, ada lapisan yang lebih menarik jika kita menengok geologi Indonesia: semua lokasi tersebut berada sangat dekat dengan klaster endapan uranium, thorium, dan logam tanah jarang (LTJ)—tiga elemen yang kini menjadi rebutan global abad ke-21.

Dari Melawi yang menyimpan 24 ribu ton uranium dan berada di bawah perlindungan Lanud Supadio dan sistem balistik Khan, hingga Bangka Belitung yang menjadi “rumah mineral kritis” sekaligus zona latihan prioritas dengan lebih dari 41 ribu prajurit—pola spasialnya terlalu rapi untuk dianggap kebetulan belaka.

Apakah yang sedang dibangun ini sesungguhnya adalah sebuah Critical Resource Fortress—sebuah benteng strategis untuk melindungi aset mineral paling vital Indonesia dari perebutan global?

Pertanyaan itu semakin relevan ketika manuver pertahanan serupa terbukti lazim di negara lain, terutama Tiongkok, yang menempatkan pangkalan besar Yulin dan Longpo tepat di kawasan kaya LTJ di Pulau Hainan. Jika Tiongkok saja mengerahkan strategi “resource militarization”, mungkinkah Indonesia kini berada di jalur yang sama?

Critical Resources Fortress?

Bila dilihat dengan kacamata teori neorealisme, langkah Indonesia sangat masuk akal. Neorealisme memandang negara sebagai aktor rasional yang hidup dalam sistem internasional anarkis—tanpa otoritas tertinggi yang menjamin keamanan. Karena itu, negara dipaksa mengamankan sumber dayanya sendiri untuk mempertahankan kekuatan nasional.

Di era transisi energi dan kompetisi teknologi, mineral bukan lagi komoditas—mereka adalah power multipliers. Tanpa LTJ, industri baterai, radar, AI, dan misil presisi nyaris tidak bisa berdiri. Tanpa uranium dan thorium, kemandirian energi berbasis nuklir sulit terwujud.

Artinya, negara yang menguasai mineral kritis punya keunggulan geopolitik yang tak ternilai.

Dari sinilah strategi “Critical Resource Fortress” mendapatkan rasionalitasnya. Ketika perebutan mineral telah menjadi babak baru geopolitik dunia—dengan AS, Tiongkok, dan Eropa saling berebut akses—Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada pendekatan regulatif semata.
Penguatan militer di kawasan mineral adalah pesan halus:
“SDA kritis ini milik kami, dan kami mampu menjaganya.”

Di banyak negara, pendekatan ini bukan anomali:

(1) Tiongkok: Fortress Hainan

Tiongkok jelas memahami arti strategis mineral. Pulau Hainan, salah satu klaster LTJ terbesar mereka, juga menjadi rumah bagi pangkalan Yulin—markas kapal selam nuklir dan salah satu instalasi militer paling dijaga ketat.

Konstitusi Tiongkok (Pasal 9) menegaskan mineral strategis sebagai aset fundamental negara, dan kombinasi tandem Xi Jinping – Dong Jun kini memperkuat integrasi antara sektor pertahanan dan sumber daya alam.

(2) Amerika Serikat: Benteng Lithium Nevada

Di AS, kawasan tambang lithium Thacker Pass mendapat perlindungan armada udara dan menjadi bagian dari visi lebih besar untuk mengamankan supply chain baterai nasional. Dalam dokumen Pentagon 2022, mineral kritis ditempatkan sebagai “core strategic assets” yang harus diamankan dalam kontinjensi ancaman.

(3) Australia & Kanada: Proteksi Teritorial SDA

Australia menjaga wilayah kaya uranium di Northern Territory dengan sistem militer dan pengawasan intensif. Kanada pun menegaskan zona critical mineral sebagai area perlindungan khusus di bawah otoritas federal.

Dengan demikian, bila Indonesia bergerak ke arah serupa, itu adopsi praktik global yang rasional.

(4) Kini Juga Sedang Diterapkan Indonesia?

Mari lihat kembali pola Indonesia:

Bangka Belitung: LTJ + uranium + thorium, bersamaan dengan 41 ribu prajurit & Lanud Hanandjoeddin.

Pontianak (Melawi): dekat endapan uranium besar, rumah Rafale & sistem Khan.

Kumai & Mamuju: pangkalan AL baru.

Kalimantan Timur: markas Kopassus + rudal balistik Khan.

Morowali: latihan 26 ribu prajurit di jantung kawasan nikel & LTJ.

Konawe Selatan: rencana markas Kopassus + Kodam.

Tanjung Datuk: pangkalan tiga matra (rencana).

Penempatan ini tidak acak. Ia mengikuti pola resource defense belt yang mirip dengan resource corridor militarization ala Tiongkok.

Semakin banyak indikator bahwa pemerintah tengah membangun garis pertahanan yang menyatukan geologi dan geostrategi.

Dan yang menarik, pola itu tampak sangat konsisten sejak era Presiden Prabowo Subianto dimulai.

Misi Benteng Prabowo–Sjafrie?

Jika seluruh manuver ini memang berorientasi pada perlindungan mineral kritis, maka pemerintah sedang menjalankan sebuah proyek strategis jangka panjang yang sangat penting: memastikan sumber daya paling vital Indonesia tidak jatuh ke tangan kompetisi global atau jaringan gelap domestik.

Inilah alasan mengapa konsep Critical Resource Fortress perlu dimaknai bukan sekadar jargon geopolitik, tetapi sebagai visi negara menjaga fondasi ekonominya. Kemandirian energi, teknologi, dan pertahanan Indonesia bertumpu pada mineral-mineral ini. Tanpa perlindungan menyeluruh, rantai pasokan strategis kita mudah disabotase.

Dalam konteks ini, tandem Presiden Prabowo Subianto dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin terlihat memainkan peran kuat. Keduanya—dengan latar militer yang dalam dan pemahaman geopolitik yang matang—tampaknya memahami bahwa kekuatan masa depan tidak hanya ditentukan oleh misil dan jet tempur, tetapi oleh cadangan uranium, thorium, dan LTJ yang tersimpan di perut bumi Indonesia.

Di era ketika mineral adalah “the new oil”, benteng yang melindunginya adalah prasyarat kedaulatan.

Jika benar pemerintah tengah membangun benteng itu, maka Indonesia sedang melangkah menuju masa depan yang lebih kokoh, lebih berdaulat, dan lebih siap menghadapi perebutan global atas critical resources.

Sebuah Operasi Benteng Critical Resources yang layak diapresiasi—dan layak terus diamati. (D74)

Selain sering menjadi peringatan dari Presiden Prabowo, kutipan Thucydides juga merupakan salah satu perkataan paling terkenal bagi pemerhati geopolitik. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB, perhatian banyak pihak justru tertuju pada kutipan klasik yang ia bawa dari seorang sejarawan Yunani kuno: Thucydides. Kalimat yang kerap muncul dalam literatur hubungan internasional itu berbunyi, “The strong do what they can, the weak suffer what they must.”

Dalam sejarahnya, kutipan tersebut menjadi salah satu refleksi paling tajam mengenai realitas politik dunia. Ia menggambarkan sebuah tatanan internasional yang digerakkan oleh kekuasaan, bukan moralitas. Tidak sedikit pemimpin dunia yang pernah mengutip Thucydides untuk menekankan pahitnya logika kekuatan dalam hubungan antarnegara.

Namun menariknya, Presiden Prabowo mengambil posisi berbeda. Alih-alih menerima logika klasik itu sebagai kebenaran, ia menolaknya secara terbuka. Baginya, kekuatan dan kelemahan bukanlah alasan untuk mendominasi. Semua bangsa, besar maupun kecil, memiliki hak yang sama untuk berdiri sejajar.

Sikap ini tentu mengundang perhatian. Siapa sebenarnya Thucydides, dan mengapa Prabowo selalu menegaskan untuk menolak doktrin yang disinggungnya?

Thucydides dan Realisme

Thucydides adalah sejarawan Yunani kuno dari abad ke-5 SM. Karyanya yang monumental, History of the Peloponnesian War, bukan sekadar catatan perang antara Athena dan Sparta, melainkan juga cikal bakal lahirnya teori realisme dalam hubungan internasional.

Berbeda dari penulis-penulis zamannya yang masih kental dengan mitos dan intervensi dewa, Thucydides menekankan logika kekuasaan. Ia berusaha menjelaskan perilaku negara dengan rasionalitas: siapa yang kuat akan menentukan aturan, sementara yang lemah harus menerima konsekuensinya.

Kutipan yang paling terkenal, yang kini sering dikutip maupun diperdebatkan, muncul dalam Melian Dialogue. Dalam episode itu, Athena memaksa pulau kecil Melos untuk menyerah. Argumen Athena jelas: demi bertahan hidup, Melos tidak punya pilihan selain tunduk pada kekuatan yang lebih besar. Melos menolak, dan akhirnya mengalami kehancuran.

Dari peristiwa inilah lahir rumusan klasik realisme: politik internasional bukanlah arena moralitas, melainkan arena kekuasaan. Selama berabad-abad, pandangan ini mewarnai teori maupun praktik politik global—mulai dari keseimbangan kekuatan di Eropa abad pertengahan, politik kolonial, hingga dinamika Perang Dingin.

Dengan latar belakang demikian, menarik melihat bagaimana Presiden Prabowo merespons warisan Thucydides. Ia tidak menafikan bahwa realitas dunia diwarnai oleh ketimpangan kekuasaan. Namun ia menolak menerima kesimpulan fatalistik bahwa yang kuat selalu berhak menindas yang lemah.

Prabowo justru menekankan bahwa bangsa-bangsa harus mencari titik sejajar: saling melindungi, bukan saling menekan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, sekaligus memperlihatkan tafsir modern atas realisme klasik. Jika Thucydides adalah simbol kekerasan logika kekuasaan, maka Prabowo ingin menghadirkan wajah alternatif: realisme yang tetap berakar pada keadilan.

Secara teoretis, pendekatan ini dapat disebut sebagai realisme normatif. Ia mengakui fakta adanya perbedaan kekuatan, tetapi mendorong pembentukan norma dan institusi agar kekuatan tidak berkembang menjadi dominasi tanpa batas. Inilah yang melahirkan keberadaan hukum internasional, organisasi multilateral, dan berbagai mekanisme kolektif untuk mengurangi kesewenang-wenangan negara besar terhadap negara kecil.

Pidato Prabowo datang pada saat dunia tengah menghadapi ketegangan baru: rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok, perang Rusia–Ukraina, hingga dinamika di Timur Tengah. Dalam situasi seperti ini, logika Thucydides seakan menemukan kembali relevansinya. Banyak pihak percaya bahwa sejarah akan berulang: kekuatan besar kembali menekan yang kecil, sementara hukum internasional kerap tak berdaya.

Namun di sinilah tafsir ulang Prabowo menjadi signifikan. Dengan tegas ia menolak pesimisme sejarah. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan posisi strategis, memilih untuk menghadirkan narasi tandingan. Pesan ini jelas: kekuatan tidak boleh menjadi pembenar bagi penindasan, dan bangsa-bangsa harus terus membangun mekanisme kolektif untuk menahan godaan dominasi.

Dalam kacamata geopolitik, sikap Prabowo sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai penyeimbang (balancer). Negara ini tidak masuk dalam orbit kekuatan besar mana pun, tetapi juga tidak bersikap pasif. Ia berusaha menghadirkan alternatif bagi dunia yang cenderung terbelah. Dengan mengutip Thucydides dan menolak logikanya, Prabowo tidak hanya merefleksikan sejarah, tetapi juga menawarkan visi politik luar negeri Indonesia yang lebih progresif.

Beyond Thucydides

Mengutip Thucydides di forum internasional tentu bukan sekadar retorika. Ia adalah pernyataan politik yang sarat makna. Di satu sisi, Prabowo mengakui bahwa politik global sering berjalan mengikuti logika kekuasaan. Namun di sisi lain, ia ingin menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menyerah pada logika itu.

Dengan menolak doktrin klasik Thucydides, Prabowo menempatkan Indonesia sebagai aktor yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan global. Sikap ini konsisten dengan prinsip bebas-aktif, tetapi juga menambahkan dimensi moral baru: keberanian untuk membantah narasi yang sudah mapan.

Dalam konteks lebih luas, langkah ini memberi dua pesan. Pertama, kepada dunia internasional: Indonesia ingin berperan sebagai penyeimbang, bukan pengikut buta kekuatan besar. Kedua, kepada masyarakat domestik: Presiden memiliki kesadaran geopolitik yang dalam, dan mampu menerjemahkannya menjadi visi moral bagi bangsa.

Pada akhirnya, Thucydides memang akan selalu dikenang sebagai sejarawan yang menunjukkan wajah paling keras dari politik dunia. Tetapi Prabowo memilih jalur berbeda: menafsirkan ulang warisan itu sebagai peringatan, bukan sebagai dogma. Dari titik inilah muncul harapan bahwa Indonesia dapat menjadi contoh nyata bagaimana sebuah negara, meski tidak selalu menjadi yang terkuat, tetap mampu menegakkan martabat dan keadilan.

Jika Thucydides memberi dunia pelajaran tentang bahaya dominasi, maka Prabowo menawarkan jawaban tentang bagaimana seharusnya bangsa-bangsa bersikap: saling melindungi, saling menghargai, dan berdiri sejajar. Sebuah pesan yang sederhana, tetapi justru karena kesederhanaannya, ia punya daya gemakan yang panjang dalam geopolitik dunia. (D74)

Dunia mungkin belum menuju Perang Dunia Ketiga, tapi bukan berarti kita hidup dalam kedamaian. Di tengah ketegangan global yang makin panas namun terkendali, kita justru memasuki era hot peace—perdamaian yang rapuh dan penuh persaingan strategis.

PinterPolitik.com

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan lonjakan ketegangan geopolitik yang cukup tajam. Invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di saat bersamaan, kawasan Timur Tengah kembali memanas akibat saling serang antara Iran dan Israel—dua kekuatan regional yang memiliki sejarah panjang konflik militer dan diplomatik.

Meski berskala terbatas, konflik ini kembali menghidupkan kecemasan global. Di media sosial, ramai narasi yang menyebut bahwa dunia mungkin telah memasuki babak awal dari Perang Dunia Ketiga. Banyak yang menafsirkan meningkatnya konflik di berbagai belahan dunia sebagai pertanda akan datangnya perang berskala global.

Namun, alih-alih menerima asumsi tersebut begitu saja, penting bagi kita untuk melihat situasi ini dengan lebih hati-hati dan analitis. Apakah benar dunia berada di ujung jurang Perang Dunia Ketiga? Ataukah kita justru sedang menyaksikan babak baru dari dinamika internasional yang penuh ketegangan namun masih berada dalam batas kendali?

Untuk menjawabnya, kita perlu menengok kembali sejarah, teori hubungan internasional, dan struktur kekuatan global masa kini.

Perdamaian Panas dan Logika Strategis

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, berbagai konflik besar telah terjadi—Perang Korea, Perang Vietnam, hingga Perang Teluk. Namun, tak satu pun dari konflik tersebut berkembang menjadi perang dunia. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam struktur sistem internasional dan cara negara-negara merespons konflik.

Untuk memahami lanskap geopolitik saat ini, kita salah satunya bisa menggunakan kerangka teori hot peace yang diperkenalkan oleh Michael McFaul, mantan Duta Besar AS untuk Rusia dan akademisi Stanford. Istilah ini muncul sebagai respons atas ketidakcukupan konsep cold war dalam menggambarkan situasi geopolitik pasca-Perang Dingin.

Jika cold war mencerminkan ketegangan pasif yang stabil antara blok besar dunia (terutama AS vs Uni Soviet) tanpa keterlibatan langsung, maka hot peace menggambarkan kondisi di mana kompetisi strategis berlangsung secara aktif, dinamis, dan melintasi berbagai dimensi—namun tetap terkendali agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka berskala penuh.

Dalam logika hot peace, dunia tidak sedang damai, tetapi juga belum berperang. Negara-negara saling berkompetisi melalui konflik-konflik proksi di sejumlah wilayah, persaingan teknologi dan informasi (utamanya dalam pastikan rantai pasok komponen krusial), dan perseteruan ekonomi.

Namun, yang membedakan hot peace dari perang terbuka adalah adanya batas-batas tak kasat mata yang dijaga oleh semua pihak. Jalur komunikasi tetap dibuka, diplomasi belakang layar tetap aktif, dan terdapat kesadaran kolektif untuk tidak melampaui “threshold” tertentu. McFaul menyebut ini sebagai structured confrontation—konflik yang terkendali dalam struktur tertentu.

Konsep ini juga mengakui bahwa konflik tidak hanya terjadi di medan militer, tapi juga dalam bentuk narasi politik, pengaruh budaya, hingga dominasi teknologi. Dalam banyak hal, dunia sedang menyaksikan perang yang tidak diumumkan secara formal, tetapi berlangsung intensif dan terus-menerus.

Dengan kata lain, hot peace adalah fase ketegangan aktif yang tidak berujung pada konfrontasi total. Dunia bergerak dalam kondisi kompetitif yang terus berlangsung, namun masih diatur dalam kerangka manajemen konflik yang hati-hati. Inilah yang membedakannya dari masa-masa penuh eskalasi terbuka seperti dalam Perang Dunia I atau II.

Namun demikian, hot peace bukanlah kondisi yang sepenuhnya aman. Ia menyimpan potensi eskalasi apabila sistem kontrol gagal berfungsi. Ketegangan yang terlalu lama, kegagalan komunikasi krisis, atau tekanan domestik yang memicu kebijakan agresif dapat mengubah konflik terbatas menjadi konflik luas secara tiba-tiba.

Dalam hal ini, sejarah telah mengajarkan bahwa perang besar sering kali bukan hasil perencanaan panjang, melainkan akumulasi kesalahan-kesalahan kecil yang gagal diredam.

Bukan Pemenang, Tapi Arsitek Perdamaian?

Melihat dinamika saat ini, istilah “Perang Dunia Ketiga” tampaknya masih belum relevan untuk menggambarkan kondisi global. Namun, bukan berarti dunia berada dalam situasi yang aman dan stabil. Apa yang sedang berlangsung lebih tepat disebut sebagai hot peace—sebuah era kompetisi terbuka yang intens, namun belum melampaui ambang kehancuran. Dalam konteks ini, tidak ada jaminan bahwa eskalasi akan selalu bisa dikendalikan. Dunia seperti sedang menari di tepian jurang—dengan irama yang tidak selalu bisa ditebak, dan para penari yang memiliki ambisi berbeda-beda.

Refleksi filosofis penting untuk memahami makna dari situasi ini. Sepanjang sejarah, manusia sering kali berada dalam paradoks: kita membangun perdamaian, namun tak henti menciptakan alat untuk menghancurkan satu sama lain. Kita merumuskan piagam dan deklarasi, namun juga mengembangkan sistem senjata yang makin presisi. Dalam The Human Condition, Hannah Arendt mengingatkan bahwa tindakan politik manusia selalu berada di antara dua kutub: kehendak untuk merdeka dan godaan untuk menguasai. Dunia hari ini mencerminkan ketegangan itu—negara-negara bergerak antara dialog dan dominasi, antara diplomasi dan demonstrasi kekuatan.

Pertanyaannya bukan hanya apakah kita akan memasuki perang dunia berikutnya, melainkan apakah kita mampu mempertahankan kemanusiaan dalam iklim kompetisi yang memanas. Apakah teknologi yang kita ciptakan akan digunakan untuk memperkuat solidaritas global, atau justru mempercepat perpecahan?

Maka, hot peace bukan sekadar label geopolitik, melainkan panggilan untuk mawas diri. Dunia saat ini tidak membutuhkan pemenang baru dalam konflik, melainkan arsitek-arsitek damai yang sadar bahwa masa depan tidak ditentukan oleh senjata yang paling kuat, melainkan oleh kemampuan menahan diri, membaca zaman, dan memilih jalan yang tidak destruktif. (D74)

Tidak ada negara adidaya tanpa armada laut yang tangguh—dari Romawi hingga Amerika, lautan selalu jadi panggung kekuasaan dunia. Mengapa laut begitu menentukan?

PinterPolitik.com

Dari ribuan tahun sejarah peradaban manusia, satu pola tampak berulang: tidak ada negara adidaya yang bisa bertahan lama tanpa kekuatan armada laut yang tangguh. Kartago di Afrika Utara menyaingi Romawi bukan bukan karena kekuatan tentara daratnya, tetapi karena kekuatan maritimnya di Laut Tengah.

Kekaisaran Romawi sendiri memahami bahwa penguasaan laut adalah kunci dominasi kawasan, bahkan mereka menamakan Laut Tengah sebagai Mare Nostrum — laut kami. Berabad-abad kemudian, Inggris Raya mengukir sejarah sebagai kekaisaran tempat matahari tak pernah terbenam, berkat Royal Navy yang menguasai samudra. Dan hari ini, Amerika Serikat tetap menjadi adidaya global, didukung oleh US Navy yang memiliki kehadiran di hampir setiap lautan dunia.

Sementara itu, negara-negara dengan kekuatan darat luar biasa — seperti Jerman dalam dua perang dunia, atau Rusia dan Tiongkok saat ini — selalu mengalami keterbatasan dalam menjangkau dan mempertahankan pengaruh global karena kelemahan relatif dalam angkatan laut. Bahkan kekuatan ekonomi seperti Uni Eropa tak mampu menandingi kehadiran global AS, meski secara teknologi dan finansial mereka bersaing.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa penguasaan laut selalu menjadi prasyarat adidaya? Dan mengapa negara dengan kekuatan darat besar justru kesulitan menjangkau status yang sama?

Laut sebagai Panggung Kekuasaan Global

Teori geopolitik klasik memberikan dasar kuat untuk memahami pentingnya kekuatan laut dalam menjadikan suatu negara sebagai adidaya. Halford Mackinder, seorang geografer Inggris, mengemukakan Heartland Theory, bahwa siapa pun yang menguasai daratan Eropa Timur dapat menguasai dunia.

Namun teori ini kemudian ditantang oleh Alfred Thayer Mahan, seorang perwira angkatan laut AS, yang dalam The Influence of Sea Power upon History (1890) berargumen bahwa negara-negara yang menguasai lautlah yang justru mendominasi sejarah dunia.

Mahan menunjukkan bahwa kekuatan laut bukan hanya soal peperangan, melainkan kemampuan untuk mengontrol perdagangan global, memproyeksikan kekuatan militer lintas benua, dan menjaga stabilitas kawasan.

Laut memberi keunggulan logistik, fleksibilitas, dan jangkauan strategis yang tak bisa diberikan oleh kekuatan darat semata. Bahkan dalam konteks modern, teori Nicholas Spykman mengenai rimland menekankan pentingnya pesisir dan wilayah maritim sebagai titik strategis utama dalam pengendalian geopolitik.

Secara geostrategis, laut memungkinkan kekuatan militer hadir tanpa harus mendirikan pangkalan darat yang memicu konflik diplomatik. Kapal induk, kapal selam nuklir, dan destroyer modern menjadi simbol kekuatan yang bisa berpindah tanpa batas wilayah negara lain.

Laut juga menyimpan kekayaan alam besar — dari minyak bawah laut, jalur pelayaran, hingga akses ke benua-benua lain — yang semuanya punya nilai politik dan ekonomi tinggi.

Di ranah politik internasional, penguasaan laut juga berarti penguasaan narasi global. Negara dengan armada laut kuat bisa segera menanggapi krisis, memberikan bantuan, atau mengirim sinyal kekuatan yang sulit diabaikan oleh lawan maupun sekutu. Ini membuat mereka bukan hanya pemain, tetapi pengatur panggung geopolitik.

Namun kini kita hidup di era baru. Perang siber, kecerdasan buatan, satelit dan senjata hipersonik membuat panggung pertarungan kekuasaan semakin tak berbentuk. Pertanyaan pun muncul: di dunia yang semakin virtual dan orbital, apakah kekuatan laut masih punya signifikansi sebesar itu?

Bagaimana di Masa Depan?

Meskipun banyak analis geopolitik memprediksi bahwa masa depan akan ditentukan oleh penguasaan ruang siber dan angkasa, lautan tetap menjadi fondasi paling nyata dari dominasi global. Sekitar 90% perdagangan dunia masih berlangsung lewat jalur laut.

Bahkan kabel internet bawah laut — tulang punggung konektivitas digital global — terlindungi oleh kehadiran armada laut negara-negara besar. Laut, dalam konteks ini, menjadi penghubung antara dunia fisik dan dunia digital.

Dalam beberapa dekade ke depan, kemungkinan besar kekuatan maritim masih akan menjadi komponen utama dari status adidaya. Namun tentu saja bentuknya akan beradaptasi. Kapal induk masa depan mungkin akan dilengkapi sistem pertahanan laser, drone bawah laut otonom, atau bahkan kemampuan tempur berbasis kecerdasan buatan. Tapi esensi kekuatan laut tidak berubah: menguasai jalur ekonomi, menjangkau wilayah global, dan mengatur ritme geopolitik dunia.

Negara seperti Tiongkok menyadari hal ini dan tengah membangun kekuatan maritim yang belum pernah mereka miliki dalam sejarah, mulai dari ekspansi armada AL hingga pembangunan pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan. AS pun terus mempertahankan keunggulannya melalui modernisasi US Navy dan kehadiran globalnya. Dengan demikian, kekuatan laut bukan hanya soal kapal dan rudal, tapi tentang siapa yang bisa mengatur lalu lintas global — fisik maupun digital.

Dan selama dunia tetap bergantung pada laut untuk mengalirkan ekonomi dan teknologi, maka siapa pun yang menguasai laut, masih akan menguasai dunia. (D74)

PinterPolitik.com 

Per April 2025, jumlah korban di pihak militer Rusia dalam perang melawan Ukraina telah menembus angka 750.000 jiwa, menurut data dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Bahkan, estimasi dari Kementerian Pertahanan Inggris menyebutkan bahwa total korban bisa mencapai hingga 900.000 orang, termasuk hingga 250.000 tentara yang tewas.  

Angka ini secara mencolok melampaui populasi kota-kota besar dunia seperti Amsterdam, Marseille, San Francisco, hingga Provinsi Yogyakarta. Tak hanya itu, ribuan unit tank, kendaraan lapis baja, artileri, dan pesawat tempur milik Rusia juga telah hancur dalam konflik yang terus berlarut sejak Februari 2022. Diperkirakan lebih dari setengah dari total armada tank aktif Rusia sebelum perang kini telah musnah di medan tempur. 

Namun, yang mengejutkan dunia adalah bahwa dengan kerugian sebesar ini, Rusia belum juga runtuh. Alih-alih bangkrut atau menyerah seperti yang kerap diprediksi oleh berbagai analis Barat sejak awal perang, negara itu justru menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Perekonomiannya memang terguncang, tetapi masih berjalan.  

Logistik militer mereka masih mengalir. Bahkan, produksi persenjataan dan perekrutan personel militer tetap berlanjut dalam skala besar. Maka, pertanyaan penting pun muncul: bagaimana Rusia bisa terus bertahan dalam kondisi kehancuran seperti ini? 

Kunci Bertahannya Sumber Daya Rusia? 

Salah satu kunci utama bertahannya Rusia dalam perang berkepanjangan ini adalah transformasi strukturalnya ke dalam apa yang bisa disebut sebagai “ekonomi perang total.” Konsep ini pertama kali dirumuskan secara formal oleh ekonom Nazi Jerman, Fritz Todt dan Albert Speer, namun telah diadaptasi oleh banyak negara dalam sejarah.  

Dalam konteks Rusia, transformasi ini melibatkan alokasi besar-besaran anggaran negara untuk sektor militer, pengalihan industri sipil menjadi industri pertahanan, serta mobilisasi sumber daya manusia untuk kepentingan perang, yang salah satunya disebut mencakup kebijakan “conscripting” atau wajib militer, dan prediksi intelijen Barat yang mencurigai adanya rekrutmen tenaga manusia dari sejumlah negara sekutu Rusia.  

Kedua, faktor geopolitik juga berperan besar. Rusia telah berhasil menjaga dan bahkan memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara seperti Tiongkok, Iran, dan India. Melalui aliansi ini, Rusia tidak hanya mendapatkan dukungan politik di forum internasional, tetapi juga akses terhadap pasar dan teknologi penting yang memungkinkan mereka untuk mengakali sanksi Barat.  

Hal ini menunjukkan bahwa Rusia menerapkan prinsip realisme dalam politik internasional, di mana survival negara adalah tujuan utama, dan segala cara yang memperkuat posisi negara sah untuk dilakukan. 

Ketiga, Rusia juga memanfaatkan kekuatan propaganda domestik dan kontrol informasi yang ketat untuk memastikan stabilitas sosial internal. Dengan mengontrol narasi di dalam negeri, Kremlin mampu mengatur persepsi publik tentang perang, mengubahnya dari tragedi menjadi heroisme nasional. Ini berkaitan dengan teori hegemoni budaya Gramscian, di mana negara mengendalikan kesadaran kolektif masyarakat untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. 

Namun, ada satu faktor tambahan yang tidak boleh diremehkan: kemampuan Rusia dalam memproduksi alutsista murah dan berskala besar melalui pendekatan “makeshift warfare.” Banyak laporan menyebut bahwa Rusia kini memproduksi drone, kendaraan tempur, hingga sistem rudal dengan teknologi yang lebih sederhana namun efektif, bahkan dengan menggunakan komponen sipil.  

Meskipun kualitas tempurnya menurun, kuantitas menjadi kunci. Dalam strategi perang konvensional, seperti yang dikemukakan oleh Liddell Hart, strategi indirect approach memungkinkan kemenangan bukan lewat superioritas teknologi, melainkan melalui pengurasan sumber daya lawan—dan Rusia tampaknya bermain di arena ini dengan sangat sadar. 

Akankah Bertahan Terus? 

Melihat kenyataan di lapangan, tampaknya perang kini telah menjadi mesin ekonomi baru bagi Rusia. Hal ini bukan tanpa preseden historis. Uni Soviet, pendahulu Rusia modern, telah lama mempertahankan struktur ekonomi yang mampu bertahan dari tekanan eksternal meski berada dalam kondisi konflik panjang dan sanksi ekonomi. Kita bisa melihat pola yang serupa, di mana kekuatan industri militer dan kedisiplinan sosial-politik menjadi basis utama daya tahan negara. 

Dalam kerangka filosofis, mungkin Rusia sedang menjalani semacam realisasi dari gagasan Friedrich Nietzsche tentang “Will to Power“—kehendak untuk bertahan dan berkuasa, bahkan di tengah penderitaan ekstrem. Atau, kita bisa menilik Giorgio Agamben, yang membahas bagaimana negara dalam keadaan darurat bisa menciptakan bentuk kekuasaan baru yang justru menguatkan legitimasi, bukan melemahkannya. 

Namun, seberapa lama strategi ini bisa bertahan? Apakah ekonomi Rusia akan terus mampu menopang beban perang tanpa henti ini? Akankah masyarakat Rusia tetap bisa menerima pengorbanan besar yang mereka tanggung? Apakah makeshift warfare bisa terus melawan teknologi Barat yang semakin presisi dan canggih? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang kini perlu dijawab. 

Maka, publik global pun layak bertanya: apakah model ketahanan Rusia ini akan menginspirasi, atau justru memperingatkan kita bahwa dalam perang modern, ketangguhan bukan hanya soal teknologi, tetapi soal seberapa besar negara mampu bertahan dalam logika kehancuran yang terus berulang? (D74) 

PinterPolitik.com

Perang antara Ukraina dan Rusia yang dimulai pada tahun 2022 telah memasuki fase yang semakin kompleks. Baru-baru ini, hubungan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mengalami ketegangan signifikan. 

Trump memutus bantuan militer dan intelijen ke Ukraina, memaksa Zelensky mencari gencatan senjata parsial.
Situasi ini memicu perdebatan internal di Ukraina mengenai kepemimpinan Zelensky. Pertemuan mendatang di Arab Saudi direncanakan untuk membahas hubungan bilateral dan renegosiasi sumber daya mineral.

Sementara itu, para pemimpin pertahanan Inggris dan AS berupaya menjembatani perbedaan terkait rencana perdamaian untuk Ukraina. Keputusan Trump untuk menangguhkan bantuan militer dan intelijen ke Ukraina menuai kritik luas, dengan kekhawatiran dampaknya terhadap situasi di lapangan. 

Eropa berjanji meningkatkan belanja pertahanan dan dukungan ke Ukraina, sementara Trump memperingatkan anggota Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk memenuhi kewajiban belanja pertahanan mereka.

Perbedaan sikap antara AS dan negara-negara Eropa dalam menangani konflik ini lantas menimbulkan pertanyaan: mungkinkah ini awal dari perpecahan NATO?

Era Akhir NATO Sudah Datang?

Perang Ukraina-Rusia telah menyoroti ketegangan internal dalam NATO yang dapat memicu perpecahan aliansi tersebut.

Negara-negara Eropa, terutama yang bergantung pada energi Rusia, menghadapi dilema antara mendukung sanksi terhadap Rusia dan menjaga stabilitas ekonomi domestik mereka. Ketergantungan ini membuat beberapa negara Eropa enggan mengambil sikap keras terhadap Rusia, berbeda dengan Amerika Serikat yang mendorong sanksi lebih berat.

Dalam teori politik, konsep “interdependensi kompleks” mengacu pada hubungan saling ketergantungan antara negara-negara yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri mereka. Ketergantungan energi Eropa pada Rusia menciptakan hambatan bagi NATO untuk mengambil tindakan kolektif yang tegas, karena negara-negara anggota memiliki kepentingan nasional yang berbeda. Situasi ini mencerminkan ketegangan antara solidaritas aliansi dan kepentingan nasional, yang dapat mengarah pada disintegrasi jika tidak dikelola dengan baik.

Selain itu, artikel PinterPolitik berjudul Sudah Saatnya NATO Dimusnahkan? sempat menyoroti bahwa peran NATO dipertanyakan setelah runtuhnya Uni Soviet. Aliansi yang awalnya dibentuk untuk menghadapi ancaman Soviet kini kehilangan musuh utama, dan keberlanjutannya dianggap sebagai pemicu ketegangan baru di Eropa Timur.

Pendapat ini diperkuat oleh pandangan bahwa NATO, alih-alih menjadi penjamin keamanan, justru menjadi alat bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan hegemoni globalnya, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara-negara Eropa.

Perbedaan pandangan ini menciptakan friksi internal dalam NATO, di mana beberapa negara anggota merasa kebijakan aliansi lebih menguntungkan Amerika Serikat daripada Eropa. Jika ketegangan ini terus berlanjut tanpa solusi yang memadai, bukan tidak mungkin NATO akan menghadapi perpecahan di masa depan.

Pertanyaan lanjutannya lantas adalah, apakah masih ada alasan untuk mempertahankan eksistensi NATO?

NATO di Era Modern – Antara Relevansi dan Beban

Sejak didirikan pada tahun 1949, NATO berfungsi sebagai aliansi pertahanan kolektif untuk menghadapi ancaman Uni Soviet selama Perang Dingin. Namun, dengan berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet, relevansi NATO mulai dipertanyakan. Aliansi yang awalnya dibentuk untuk menghadapi ancaman spesifik kini beroperasi tanpa musuh yang jelas, menimbulkan pertanyaan tentang tujuan dan fungsi utamanya di era modern.

Beberapa pihak berpendapat bahwa NATO telah menjadi beban bagi Amerika Serikat. Alih-alih berfungsi sebagai penjamin keamanan transatlantik, NATO dianggap sebagai alat bagi AS untuk mempertahankan dominasinya, seringkali dengan mengorbankan kepentingan negara-negara anggota lainnya. Situasi ini menciptakan ketegangan internal, terutama ketika kebijakan aliansi tidak sejalan dengan kepentingan nasional anggota lainnya.

Selain itu, hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia telah mengalami perubahan. Meskipun ketegangan masih ada, terdapat upaya diplomasi dan negosiasi yang menunjukkan bahwa kedua negara dapat bekerja sama dalam isu-isu tertentu. Perubahan dinamika ini menambah alasan untuk mengevaluasi kembali peran NATO. Dalam konteks ini, penting bagi negara-negara anggota NATO untuk mengevaluasi kembali tujuan dan fungsi aliansi ini.

Apakah NATO masih relevan sebagai aliansi pertahanan kolektif, ataukah perlu direformasi untuk menyesuaikan diri dengan tantangan keamanan abad ke-21? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab untuk memastikan bahwa aliansi ini tidak menjadi beban, tetapi tetap menjadi penjamin keamanan dan stabilitas bagi anggotanya. (D74)

Beberapa tahun terakhir militer Tiongkok berhasil berkembang pesat, mereka bahkan bisa ciptakan kapal induk sendiri. Apa kunci kesuksesannya?

PinterPolitik.com

Beberapa waktu lalu, dunia zempat dikejutkan dengan kemajuan pesat dalam pengembangan militer Tiongkok. Pada bulan Juni 2022 khususnya, militer Tiongkok berhasil menjadi perhatian dunia setelah meluncurkan kapal induk ketiganya, Fujian.

Kapal ini menjadi sorotan karena merupakan kapal induk pertama yang sepenuhnya didesain dan diproduksi di dalam negeri.Menurut Matthew Funaiole dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fujian adalah kapal induk modern pertama Tiongkok dengan kemampuan yang sangat canggih.

Dilengkapi dengan sistem peluncuran berbantuan katapel elektromagnetik, kapal ini dapat meluncurkan jet tempur lebih cepat dan mengangkut lebih banyak amunisi, menempatkannya sebagai saingan serius bagi kapal induk Amerika Serikat Gerald R. Ford. Fujian pun memperkuat posisi Tiongkok sebagai kekuatan laut terbesar kedua di dunia.

Namun, ini hanyalah salah satu dari serangkaian perkembangan militer terbaru Tiongkok. Pada 2023, Tiongkok dikabarkan membangun pangkalan militer baru di Kamboja, yang menimbulkan kekhawatiran baru di kawasan Asia Tenggara, terutama terkait ambisi Tiongkok di Laut China Selatan. Langkah ini dipandang sebagai strategi memperluas pengaruh militer Tiongkok di wilayah yang penuh dengan sengketa.

Penguatan militer Tiongkok pun tampak semakin kuat dari aspek finansial. Data terbaru dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) menunjukkan bahwa anggaran pertahanan Tiongkok terus meningkat. Pada 2023, anggaran pertahanan Tiongkok mencapai US$ 224,8 miliar, naik 7,2% dari tahun sebelumnya.

Ini menandai tahun ke-28 berturut-turut di mana anggaran militer Tiongkok mengalami peningkatan, meski dunia tengah dilanda berbagai krisis, termasuk dampak pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

Dengan tren ini, muncul pertanyaan mengapa Tiongkok terus meningkatkan kekuatan militernya di saat banyak negara mengalami tantangan ekonomi yang signifikan. Kira-kira apa rahasia menguatnya militer Tiongkok?

Teknologi Fungsi Ganda Kuncinya?

Selain kemajuan ekonomi, pesatnya perkembangan militer Tiongkok juga menarik perhatian dunia. Sebelumnya tersembunyi di balik bayang-bayang negara besar lainnya seperti Uni Soviet dan Eropa, Tiongkok tiba-tiba muncul sebagai kekuatan militer terkuat kedua di dunia setelah berakhirnya Perang Dingin.

Bagaimana ini bisa terjadi? Setidaknya ada tiga faktor yang menjelaskannya. Pertama, pemerintah Tiongkok menerapkan strategi yang disebut *military-civil fusion* (MCF). Strategi ini bertujuan untuk melakukan reformasi di industri pertahanan Tiongkok dengan cara mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dan memproduksi peralatan yang juga dapat digunakan oleh militer.

Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif bagi perusahaan pertahanan swasta dan mendorong persaingan yang lebih kuat di industri pertahanan Tiongkok. Strategi ini sebenarnya sudah dimulai sejak era Mao Zedong, namun menurut Richard Bitzinger dari S. Rajaratnam School of International Studies, konsep Military-Civil Fusion (MCF) di bawah kepemimpinan Xi Jinping jauh lebih ambisius dibandingkan para pendahulunya.

MCF ini juga diterapkan saat pandemi Covid-19 melanda Tiongkok. Dengan alasan menjaga keamanan nasional dan memastikan distribusi vaksin yang cepat, pemerintah Tiongkok memanfaatkan situasi pandemi untuk memperkuat latihan militer.

Selanjutnya, Tiongkok memanfaatkan perkembangan teknologi. Dalam bukunya US-China Technological “Decoupling”, Jon Bateman menyatakan bahwa kunci perkembangan militer Tiongkok terletak pada kemajuan teknologi. Pemerintah Tiongkok mampu memanfaatkan kapasitas riset dari berbagai perusahaan dan universitas untuk mengembangkan teknologi militer, dengan memberikan insentif serta dukungan politik.

Menurut penelitian dari Australian Strategy Policy Institute (ASPI), Partai Komunis Tiongkok (PKT) memiliki hubungan erat dengan sejumlah perusahaan teknologi besar di Tiongkok. Ini memungkinkan semua kegiatan riset dan pengembangan diarahkan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Selain itu, Tiongkok juga dikenal karena kemampuannya dalam “meniru” teknologi militer dari negara-negara besar. Pengamat militer Kris Osborn dalam artikelnya *China Loves to Steal U.S. Military Technology. Next: The U.S. Military’s Tactics?* menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa teknologi militer Tiongkok berkembang begitu pesat adalah karena mereka meniru teknologi dari negara lain, lalu memproduksinya dengan biaya yang lebih murah dan dalam jumlah yang lebih besar.

Keunggulan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi turut memperkuat posisi ini, karena sektor industri Tiongkok mampu mendukung proses produksi dalam skala besar.
Menariknya, pesatnya perkembangan teknologi militer Tiongkok sebenarnya didorong oleh konsep yang menjadikan Amerika Serikat sebagai kekuatan militer global, yaitu military-industrial complex. Konsep ini memandang bahwa hubungan antara militer dan industri suatu negara harus dilihat sebagai satu kesatuan.

Presiden AS ke-34, Dwight D. Eisenhower, dalam pidato perpisahannya pada 17 Januari 1961, memperkenalkan istilah ini dengan harapan industri AS di masa depan dapat dimanfaatkan untuk menjaga pertahanan nasional. Di era modern, faktor politik, ekonomi, sosial, dan spiritual semuanya berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk melindungi kedaulatannya.

Dengan menerapkan konsep ini, Tiongkok berhasil bangkit sebagai pesaing utama AS, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga militer. Melihat tren saat ini, tantangan dari Tiongkok dipastikan akan terus berlanjut.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa Tiongkok bisa begitu percaya diri dalam meningkatkan kekuatan militernya? Dan mengapa Amerika Serikat tidak bertindak dengan cara yang sama, seperti yang dilakukan selama Perang Dingin melawan Uni Soviet?

Kesalahan Paman Sam?

Berbeda dengan Uni Soviet, meskipun Amerika Serikat beberapa kali tampak mengancam kemajuan militer Tiongkok, ancaman ini sebagian besar masih dianggap sebagai retorika belaka. Faktanya, Tiongkok belum termasuk dalam daftar “negara musuh” dalam Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).

Beberapa pihak berpendapat bahwa ini terjadi karena AS tidak menganggap militer Tiongkok sebagai ancaman serius. Namun, pandangan ini tampaknya kurang tepat.

Dalam tulisan mereka di Politico berjudul The U.S. Overestimated Russia’s Military Might. Is it Underestimating China’s?, Nahal Toosi dan Lara Seligman menilai bahwa ada kekeliruan AS dalam memperkirakan potensi ancaman militer Tiongkok. Menurut seorang pejabat dalam pemerintahan Biden yang tidak disebutkan namanya, saat ini AS sedang melakukan tinjauan besar-besaran terhadap data intelijen mereka. Salah satu perhatian utama dalam tinjauan ini adalah permintaan mendesak dari para pejabat AS untuk mengevaluasi kembali kemampuan militer Tiongkok.

Proses ini dipicu oleh kemampuan pemerintah Tiongkok untuk menyembunyikan kemajuan militernya, serta fakta bahwa fokus spionase AS dalam beberapa tahun terakhir lebih terpusat pada konflik di Eropa dan Rusia.

Selain itu, Toosi dan Seligman juga menemukan bahwa kurangnya kepastian intelijen tentang potensi militer Tiongkok dipengaruhi oleh upaya Xi Jinping untuk memberantas mata-mata asing di Tiongkok. Dalam laporan New York Times pada tahun 2017 berjudul Killing C.I.A Informants, China Crippled US Spying Operations, dilaporkan bahwa sejak tahun 2010, pemerintah Tiongkok secara sistematis telah membunuh atau memenjarakan banyak informan CIA, sehingga melumpuhkan operasi intelijen AS selama bertahun-tahun.

Jika informasi ini benar, maka bisa disimpulkan bahwa Tiongkok telah menggunakan taktik pengelabuan untuk meningkatkan kekuatan militernya tanpa terdeteksi oleh lawan. Selain itu, di tengah pandemi Covid-19 dan konflik Ukraina yang menarik perhatian global, Tiongkok berhasil memperkuat posisinya di arena geopolitik tanpa menghadapi intervensi besar dari AS.

Strategi ini mengingatkan pada ajaran filsuf Tiongkok, Sun Tzu, dalam Thirty-Six Stratagems, yang menyebutkan strategi “deceive the heavens to cross the sea”—sebuah upaya untuk menyembunyikan gerakan agar lawan tidak bisa memprediksi langkah selanjutnya. Mungkin saja, Xi Jinping berhasil menerapkan strategi ini dengan sukses.

Meskipun bangkitnya Tiongkok sebagai kekuatan geopolitik di Asia Pasifik patut diakui, Indonesia sebagai tetangga dekat juga perlu waspada terhadap dampaknya pada pertahanan dan keamanan negara. Selain ancaman militer konvensional, kita juga harus memperhatikan potensi pertempuran di dunia perang asimetris di masa depan. (D74)