Audio ini dibuat menggunakan AI.

Parkir liar Blok-M bukan sekadar pungli, tapi potret konflik negara, ekonomi informal, dan kekuasaan bayangan. Saat kebijakan tak tegas, “bos parkir” tetap berkuasa. Berani kah Pemprov menuntaskan ini? Inilah ujian politik sesungguhnya: sederhana di permukaan, rumit dan berisiko di dalam.

PinterPolitik.com

Fenomena parkir liar di kawasan Blok-M Square yang kembali viral bukanlah sekadar anomali administratif, melainkan gejala klasik dari relasi timpang antara negara, pasar, dan ekonomi informal di ruang kota.

Kasus “bayar dua kali”—resmi di gerbang, lalu tidak resmi di dalam—menjadi ilustrasi konkret bagaimana otoritas formal kerap berlapis dengan otoritas bayangan yang bekerja secara paralel.

Dalam literatur urban politics, situasi ini sering dijelaskan melalui konsep dual governance, di mana pemerintah lokal tidak sepenuhnya absen, tetapi juga tidak sepenuhnya dominan.

Blok-M sebagai “kiblat hits Jaksel” memiliki nilai ekonomi tinggi, mulai dari mobilitas padat, konsumsi tinggi, dan interaksi sosial yang intens. Dalam konteks seperti ini, ruang parkir bukan sekadar fasilitas teknis, melainkan sumber rente ekonomi.

Siapa yang mengatur parkir, dia mengontrol aliran uang harian yang stabil. Di sinilah praktik parkir liar menemukan logikanya, ihwal yang bukan deviasi, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi yang telah lama beroperasi.

Masalahnya, pemerintah daerah hadir secara parsial. Di satu sisi, pemerintah telah menyediakan sistem formal—karcis masuk, pengelolaan kawasan, bahkan kanal pengaduan.

Di sisi lain, kehadiran petugas resmi yang seharusnya mengatur parkir secara gratis atau sebagai bagian dari layanan tidak memadai.

Kekosongan ini diisi oleh juru parkir informal yang menawarkan “jasa, dari membantu manuver kendaraan hingga sekadar memberikan rasa aman simbolik. Relasi ini bersifat ambigu, antara bantuan dan pemaksaan.

Ketika pemerintah hanya sebatas “mendata” dan “mengimbau” tanpa penegakan yang konsisten, maka yang terjadi adalah normalisasi praktik ilegal. Viral demi viral menjadi siklus tanpa resolusi.

Dalam kerangka governance failure, ini menunjukkan bahwa kebijakan ada, tetapi kapasitas implementasi dan keberanian politik tidak cukup kuat untuk menembus struktur sosial-ekonomi yang sudah mengakar.

Lalu, di mana peran Pemprov Jakarta di bawah komando Pramono Anung?

Pramono Dibayangi Otoritas Bayangan?

Untuk memahami mengapa parkir liar sulit diberantas, kita perlu melihatnya sebagai bagian dari political economy of informality.

Parkir liar di Jakarta bukan fenomena baru, melainkan memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan premanisme, patronase, dan jaringan kekuasaan informal.

Setiap kawasan kerap memiliki “bos parkir” yang mengelola wilayahnya, membangun relasi dengan aktor lokal, dan dalam banyak kasus, terhubung dengan figur-figur di dunia politik.

Konsep shadow state relevan di sini: struktur kekuasaan informal yang berjalan berdampingan dengan negara formal.

Dalam praktiknya, negara sering kali bernegosiasi dengan aktor-aktor ini, bukan mengeliminasi mereka.

Hal ini terjadi karena dua alasan utama. Pertama, biaya sosial-politik dari penertiban bisa sangat tinggi, termasuk potensi konflik horizontal. Kedua, dalam beberapa kasus, aktor informal ini justru menjadi perpanjangan tangan kontrol sosial di tingkat lokal.

Sejarah menunjukkan bahwa upaya reformasi parkir selalu berhadapan dengan resistensi.

Pada masa lalu, di erah Ali Sadikin, ketika pemerintah daerah mencoba memformalkan pengelolaan parkir melalui institusi resmi, muncul perlawanan dari kelompok yang sebelumnya menikmati rente tersebut.

Bahkan, pendekatan yang lebih modern seperti digitalisasi parkir di era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun tidak sepenuhnya berhasil karena menghadapi hambatan serupa: bukan soal teknologi, tetapi soal redistribusi kekuasaan dan pendapatan.

Dalam konteks kekinian, pernyataan pejabat publik yang cenderung permisif, misalnya menganggap tarif parkir liar tinggi sebagai hal “wajar” dalam kondisi tertentu, secara tidak langsung memperkuat legitimasi praktik informal.

Ini menciptakan sinyal ambigu. Di satu sisi ada aturan, di sisi lain ada toleransi. Dalam teori institutional ambiguity, kondisi ini justru memperbesar ruang bagi aktor informal untuk terus beroperasi.

Blok-M menjadi contoh mikro dari masalah makro. Pengelola gedung, dinas perhubungan, aparat keamanan, hingga kelompok lokal memiliki kepentingan masing-masing.

Tanpa koordinasi yang kuat dan visi kebijakan yang tegas, hasilnya adalah fragmentasi otoritas. Setiap pihak bekerja dalam logika sendiri, sementara pengguna, dalam hal ini masyarakat, menanggung perdebatan dan biaya ganda, baik secara finansial maupun psikologis.

Uji Nyali “Uka-Uka” Pramono?

Di sinilah persoalan parkir liar bertransformasi dari isu teknis menjadi ujian politik. Kebijakan perparkiran yang telah dicanangkan. Mulai dari kanal pengaduan hingga koordinasi lintas instansi, sebenarnya menunjukkan adanya kesadaran problem. Namun, kebijakan tanpa penegakan adalah simbol tanpa substansi.

Dalam kerangka state capacity, yang diuji bukan hanya kemampuan merumuskan kebijakan, tetapi juga kemampuan menegakkan aturan di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan aktor-aktor yang memiliki kekuatan sosial.

Parkir liar adalah “politik hard level” karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang saling bertaut: ekonomi kecil harian, jaringan informal, hingga potensi keterkaitan dengan elite lokal.

Pertanyaannya: apakah pemerintah berani melakukan disruption terhadap ekosistem ini? Penertiban parkir liar bukan sekadar soal menyingkirkan juru parkir, tetapi juga menyediakan alternatif yang adil dan berkelanjutan. Tanpa itu, penertiban hanya akan bersifat sementara, hilang di satu titik, muncul di titik lain.

Ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi. Pertama, kejelasan otoritas, tentang siapa yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan parkir di suatu kawasan. Kedua, penguatan petugas resmi di lapangan, baik dari sisi jumlah maupun kewenangan.

Ketiga, penggunaan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga mampu meminimalkan interaksi tunai yang membuka celah pungutan liar. Keempat, pendekatan sosial yang mengakomodasi transisi bagi pekerja informal, agar tidak sekadar digusur tanpa solusi.

Lebih jauh, diperlukan keberanian politik untuk memutus relasi patronase yang mungkin melindungi praktik ini. Ini bukan langkah populer, tetapi justru di situlah letak kepemimpinan.

Dalam teori transformational leadership, pemimpin diuji ketika harus mengambil keputusan yang berisiko tinggi demi perubahan struktural.

Kasus Blok-M adalah momentum. Ia membuka kembali diskusi publik tentang parkir liar yang selama ini dianggap “biasa”.

Viralitasnya bisa menjadi tekanan politik yang mendorong aksi nyata, atau justru menguap seperti kasus-kasus sebelumnya. Pilihan ada pada pemerintah, menjadikannya titik balik atau sekadar episode dalam siklus panjang ketidaktuntasan.

Pada akhirnya, pertanyaan “berani atau tidak” bukan sekadar retorika. Ia mencerminkan ekspektasi publik terhadap negara untuk hadir secara utuh, bukan setengah-setengah.

Jika parkir liar—yang tampak sederhana—tidak bisa diselesaikan, maka sulit berharap pada penyelesaian masalah kota yang lebih kompleks.

Blok-M hari ini adalah cermin Jakarta, dinamis, penuh potensi, tetapi juga terjebak dalam kompromi-kompromi lama.

Menyelesaikan parkir liar berarti lebih dari sekadar menertibkan ruang, melainkan upaya merebut kembali otoritas negara dari bayang-bayang “seram” dalam sebuah acara televisi horor berjudul “Uka-Uka” yang selama ini dibiarkan tumbuh. Dan di situlah, politik benar-benar bermain di level tertingginya, bukan sekadar dalam level easy seperti renovasi taman atau mendukung klub sepak bola. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Ekspektasi terhadap Anies Baswedan tampak masih eksis, terlebih dalam konteks respons, telaah, dan positioning kebijakan pemerintah. Respons dan manuver Anies pun bukan tidak mungkin menjadi kepingan yang akan membentuk skenario menuju pencalonannya di Pilpres 2029.

PinterPolitik.com

Merespons disahkannya UU TNI versi terbaru, Anies Baswedan memberikan telaah kritis. Bahasa yang digunakan cukup alus, khas seorang Anies Baswedan.

Intinya, Anies mempertanyakan mengapa perubahan UU itu seakan buru-buru digarap di DPR dan minim partisipasi khalayak yang komprehensif.

Selain itu, Anies pun mempertanyakan sekaligus menyatakan hal ideal tentang bagaimana agar TNI tetap fokus di tugas utamanya menjaga pertahanan.

Walaupun Pilpres 2029 masih  cukup, ekspektasi, eksistensi, dan respons Anies di isu politik-pemerintahan yang krusial membuka satu proyeksi menarik, yakni mengenai positioning Anies menuju 2029. Tentu, mengingat Anies di Pilpres 2024 meraih peringkat dua.

Lalu, mengapa nama Anies bisa dikatakan tetap akan diperhitungkan di kontestasi elektoral 2029 mendatang?

“Uji Oktan Bahan Bakar” Anies

Anies tampak memiliki social fuel atau bahan bakar sosial yang cukup baik, yakni dengan tetap menjaga relasi dan dekat dengan ceruk suaranya di Pilpres 2024 lalu, terutama kelompok anak muda progresif.

Konsep social fuel yang mengadopsi social capital sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu dalam Language and Symbolic Power, mengacu pada modal sosial dan simbolik yang dapat menggerakkan seseorang dalam arena politik.

Bourdieu menekankan pentingnya habitus dan kapital simbolik dalam membangun legitimasi politik.

Dalam konteks Anies Baswedan, social fuel ini terbentuk dari kombinasi modal sosial, reputasi akademik, dan jejaring politik yang tampaknya masih kuat sejak Pilpres 2024.

Sekali lagi, salah satu elemen kunci dari social fuel Anies adalah kedekatannya dengan kelompok pemilih muda progresif.

Data dari Pilpres 2024 menunjukkan bahwa segmen pemilih ini memberikan kontribusi signifikan terhadap suara Anies. Jelas, bukan hal yang bisa dipandang sebelah mata saat melihat kemungkinan tren peningkatan jumlah pemilih muda yang kritis di 2029.

Karakter Anies yang mengedepankan narasi intelektual, santun, dan berbasis gagasan menjadikannya figur yang menarik bagi segmen ini.

Tantangan terbesar Anies adalah mempertahankan dan memperluas basis ini, terutama jika kelompok muda progresif mulai mencari figur baru dengan gagasan politik yang lebih segar.

Selain itu, relasi politik Anies masih bersifat cair. Koalisi yang mendukungnya di Pilpres 2024, seperti NasDem, PKB, dan PKS, kini merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal ini kemudian menciptakan situasi di mana Anies tampak “sendirian” dalam peta kekuatan politik nasional.

Meski demikian, ia tidak menunjukkan sikap oposisi yang frontal terhadap pemerintahan, melainkan lebih memilih jalur moderat dengan kritik yang konstruktif.

Strategi ini bisa menjadi keuntungan, yakni fleksibilitas, andai ia ingin membangun kembali jejaring politiknya tanpa harus berhadapan langsung dengan pemerintah saat ini.

Lalu, berkaca pada dinamika kontestasi elektoral terakhir di level daerah, relasi dengan PDIP bisa saja berkembang ke arah yang positif bagi Anies ke depan sejauh probabilitas Anies mendirikan partai politik sendiri masih tanda tanya.

PDIP adalah Koentji?

Pilkada Jakarta 2024 seakan membuka babak baru dalam relasi politik Anies dengan PDIP. Anies dinilai menjadi katalis dan faktor kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno.

Hal ini membuktikan bahwa meskipun Anies dan PDIP pernah berada dalam rivalitas sengit sejak Pilkada Jakarta 2017 hingga masa pemerintahannya di Jakarta, kini terdapat peluang bagi keduanya untuk menjalin simbiosis politik yang lebih cair menuju 2029.

Dalam analisis politik elektoral, keberlanjutan suatu aliansi sangat bergantung pada kepentingan pragmatis dan konstelasi kekuatan.

PDIP, sebagai partai dengan struktur organisasi yang kuat, dinilai akan sangat mempertimbangkan relasi politiknya dengan Anies jika melihat potensi elektoralnya tetap besar di 2029.

Apalagi, jika PDIP merasa bahwa kandidat internal mereka tidak cukup kompetitif, menggandeng Anies bisa menjadi strategi rasional.

Namun, ada beberapa faktor penentu yang dapat memengaruhi relasi ini. Utamanya, sikap PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran serta variabel lainnya.

Pertama, jika PDIP tetap memilih berada di luar pemerintahan dan ingin membangun kekuatan oposisi yang solid, maka peluang kerja sama dengan Anies akan semakin besar.

Namun, andai PDIP justru mulai menunjukkan gelagat merapat ke pemerintah, maka posisinya bisa saja menjadi lebih sulit bagi Anies.

Kedua, suksesi kepemimpinan pasca Megawati Soekarnoputri kiranya akan menentukan arah politik PDIP. Jika Puan Maharani atau figur lain dari faksi yang lebih pragmatis mengambil kendali, maka kerja sama dengan Anies bisa lebih terbuka atau justru sebaliknya mengacu pada dinamika variabel pertama.

Ketiga, Prabowo diprediksi akan tetap menjadi decision maker utama dalam konstelasi politik 2029. Jika Presiden ke-8 RI itu memilih untuk maju kembali atau mengorbitkan sosok lain dari lingkarannya, maka akan ada polarisasi yang jelas antara kubu pemerintahan dan kubu oposisi.

Dalam skenario ini, Anies bisa diuntungkan jika mampu membangun poros alternatif dengan PDIP.

Keempat, faktor Joko Widodo (Jokowi) agaknya masih memiliki pengaruh kuat dalam politik nasional. Jika ia tetap menjadi kingmaker dan mengendalikan arah politik pasca 2024, maka posisi Anies juga akan bergantung pada bagaimana ia menavigasi relasinya dengan Jokowi.

Bagaimanapun, dukungan dan arah politik para elite lain di luar variabel di atas pun kiranya akan turut menentukan kiprah dan eksistensi Anies di 2029.

Jalan panjang menuju 2029 kiranya masih landai di permukaan, namun cukup menantang di balik layar.

Probabliltas bahwa Anies akan tetap menjaga posisi moderat dan mencoba membangun koalisi yang lebih luas dengan mengakomodasi berbagai kepentingan politik, termasuk dengan faksi-faksi dalam pemerintahan yang bisa beralih arah menjelang 2029 boleh jadi akan menentukan.

Tetapi, jika Anies terlalu lama dalam posisi chill tanpa aksi konkret, tak menutup kemungkinan dirinya akan kehilangan momentum.

Sebaliknya, jika ia terlalu agresif tanpa basis politik yang solid, ia bisa terjebak dalam permainan politik yang lebih besar dan sulit dikendalikan.

Interpretasi di atas bisa saja relevan dalam beberapa waktu ke depan. Tentu, akan sangat bergantung pada dinamika politik-pemerintahan yang terjadi. (J61)

Efek dukungan Anies justru tak menguntungkan PDIP? 

#pilgubjakarta #anies #ahok #pdip #pramonoanung #ranokarno #amienrais #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Dibuat dengan menggunakan AI.

Keputusan Anies Baswedan meng-endorse Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 memantik interpretasi akan implikasi politiknya. Utamanya karena Anies pada akhirnya satu gerbong dengan eks rivalnya di 2017 yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan PDIP serta tendensi politik dinasti di dalamnya, termasuk yang terjadi pada Pramono.

PinterPolitik.com

Political endorsement Anies Baswedan terhadap duet Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024 agaknya menghadirkan dilema politis yang kompleks.

Sebagai figur politik yang selama ini dianggap sebagai antitesis dari PDIP dan afiliasi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), keputusan Anies berpotensi menggerus basis loyalisnya sekaligus memengaruhi arah suara swing voters serta undecided voters di Jakarta.

Efek endorse Anies kepada Pramono-Rano di Pilgub Jakarta 2024 bisa saja hanya akan menjadi mitos jika tak teraktualisasi nyata dan endorse Anies pun bisa dikatakan overrated. Mengapa demikian?

Resistensi yang “Hakiki”?

Setidaknya, terdapat tiga konteks interpretasi utama dan probabilitas di balik endorse politik Anies ke Pramono-Rano, yakni resistensi loyalis Anies terhadap “sekutu baru,” paradoks dinasti politik, dan potensi shifting swing voters yang berujung pada keuntungan Ridwan Kamil-Suswono maupun Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Dalam konteks Pilpres 2024, basis pemilih Anies kerap diasosiasikan dengan resistensi terhadap figur-figur tertentu, termasuk yang eksis di kubu PDIP.

Endorsement Anies terhadap Pramono-Rano mengimplikasikan kolaborasi dengan partai dan individu yang sebelumnya menjadi “musuh politik.” Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah loyalis Anies dapat menerima perubahan ini dan mengikuti pilihan politiknya?

Sebelumnya, satu hal yang menjadi catatan adalah tak serta merta loyalis Anies akan berpaling atas endorse tersebut, begitu pula dengan loyalis Ahok maupun PDIP.

Akan tetapi, kebalikan dari split-ticket voting, fenomena ini kiranya dapat mengarah pada apa yang disebut sebagai straight-ticket voting.

Pada fenomena tersebut, pemilih cenderung mendukung seluruh kandidat dari partai atau kubu yang sama tanpa memperhatikan individu.

Bagi sebagian loyalis Anies yang eksis di PKB, PKS, atau Partai NasDem, endorsenya terhadap Pramono-Rano dapat membangkitkan antipati karena keterkaitannya dengan Pramono, Ahok, Megawati, maupun PDIP secara umum.

Sebaliknya, pemilih yang mendukung PDIP secara historis mungkin justru skeptis terhadap kehadiran Anies sebagai pendukung baru yang tak diinginkan.

Lalu, Anies kerap membangun citra sebagai antitesis dari dinasti politik dan menggunakan politik identitas yang kental dengan nuansa Islam.

Dalam berbagai narasinya, Anies menekankan pentingnya meritokrasi dibandingkan privilese yang lahir dari garis keturunan.

Di saat yang sama, endorse terhadap Pramono Anung, yang mana sang anak Hanindhito Himawan Pramana atau Dhito Pramono menjabat sebagai Bupati Kediri, serta afiliasinya dengan Megawati Soekarnoputri—yang dinastinya melibatkan Puan Maharani dan Prananda Prabowo—akan mengikis narasi itu.

Hal ini menciptakan ironi yang tak terelakkan. Jika Anies mendukung Pramono-Rano, ia secara tidak langsung menyetujui keberlanjutan sistem dinasti politik yang sebelumnya ia kritik.

Bagi swing voters yang teguh dengan narasi antidinasti, hal ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap Anies sebagai figur yang konsisten dengan nilai-nilainya.

Sebaliknya, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari afiliasi politik dinasti melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, dapat dipandang lebih “netral” dalam isu dinasti. Pun dengan yang mungkin akhirnya bersimpati ke Dharma-Kun.

Hal ini memberikan ruang bagi mereka untuk menarik swing voters yang mencari figur dengan kredibilitas moral lebih tinggi. Belum termasuk mereka yang akhirnya mempercayakan suara ke sosok yang memang telah memiliki latar belakang dan pengalaman sebagai kepala daerah.

Dukungan Anies terhadap Pramono-Rano juga memiliki efek domino yang menarik untuk diinterpretasi.

Swing voters, yang pada Pilpres 2024 mungkin cenderung mendukung Anies, bisa saja berubah haluan setelah menyadari inkonsistensi sikap politik Anies. Hal ini berpotensi memunculkan tiga pola perilaku pemilih seperti negative voting, protest voting, dan rational-issue based voting di mana ketiganya tak kemungkinan besar kurang menguntungkan bagi Pramono-Rano.

Keputusan Anies mendukung Pramono-Rano dapat dianalogikan dengan Alcibiades, seorang politikus dan jenderal Yunani pada Perang Peloponnesia.

Alcibiades dikenal karena sering berpindah kesetiaan politik, yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi kariernya saat gagal dalam salah satu misi Ekspedisi Sisilia sebagai bagian dari kampanye Athena untuk menyerang Sparta.

Dalam konteks Pilgub Jakarta 2024, endorse Anies terhadap Pramono-Rano yang berpotensi berakhir dengan kekalahan karena tiga faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, layaknya kegagalan Ekspedisi Sisilia yang dipimpin Alcibiades.

Seperti Alcibiades, Anies mungkin berharap langkah ini akan memperluas pengaruhnya ke kelompok moderat dan sekuler. Namun, risiko yang dihadapinya sangat besar, termasuk hilangnya kepercayaan dari basis loyalis dan swing voters.

Selain itu, di sisi berbeda, RK-Suswono, yang didukung KIM Plus, belakangan menunjukkan peningkatan kinerja mesin politik meski seolah telat panas.

Momentum pertemuan Ridwan Kamil dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) semalam, semakin memperkuat narasi mereka sebagai calon yang memiliki dukungan signifikan dari pusat kekuasaan agar realisasi janji politik lebih efektif dan mudah untuk dilaksanakan.

Hal ini menjadi tantangan berat bagi Pramono-Rano, terutama jika endorsement Anies tidak menghasilkan pengaruh elektoral yang signifikan.

Bumerang Hantam Karier Anies?

Jika Pramono-Rano kalah di Pilgub Jakarta 2024, implikasi bagi karier politik Anies kemungkinan bisa sangat signifikan.

Jika terjadi, skenario kekalahan Pramono-Rano secara tidak langsung akan menegaskan bahwa pengaruh Anies semakin atau tidak lagi relevan dalam lanskap politik nasional. Hal ini berbahaya mengingat Anies tidak memiliki basis politik formal seperti partai.

Keputusan Anies untuk tidak bergabung dengan partai politik disebut-sebut telah memperparah deparpolisasi di Indonesia. Di saat yang sama, scenario kekalahan dapat menjadi bukti bahwa strategi tersebut gagal memberikan keuntungan jangka panjang.

Upaya Anies yang dikatakan untuk memperluas ceruk pemilih ke arah moderat dan sekuler mungkin tidak akan berhasil jika ia terus berpindah kesetiaan politik. Hal ini justru akan mengukuhkan narasi bahwa Anies adalah politisi oportunis yang mungkin dipandang angkuh.

Namun, penjelasan di atas merupakan interpretasi semata. Yang jelas, akan sangat menarik menantikan implikasi endoser Anies bagi Pramono-Rano bagi dinamika perpolitikan nasional dan kiprah politiknya kelak. (J61)

Harus jadi pengalaman agar bisa epic comeback ya 

Rano Karno dinilai jadi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta yang menarik dalam Pilkada. Kendati demikian, pengalamannya sebagai eks-Gubernur Provinsi Banten dinilai menyimpan sejumlah catatan yang layak dijadikan pelajaran.

Kalau menurut kalian sendiri gimana nih soal kepemimpinan Si Doel di Banten? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

Kalau menurut kamu Cawagub yang paling oke siapa nih? 

Seru banget Pilkada Jakarta kali ini 

Dengan kelemahan Ridwan Kamil (RK) yang kadung dikenal sebagai pendukung Persib Bandung, rival di Pilkada Jakarta Pramono Anung-Rano Karno dinilai akan mengeksploitasi isu Jakmania.

Beberapa janji telah diumbar, dan klaim pribadi telah dikemukakan seperti Pramono yang mengaku sudah lama mendukung Persija meski lama tinggal di Bandung hingga janji lain terkait JIS.

Di sisi lain, RK sebenarnya memiliki peluang untuk mempromosikan diri menjadi penjembatan perdamaian di antara Jakmania dan Bobotoh dengan tidak diperkeruh isu di Pilkada Jakarta ini yang bertendensi politis.

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu yaa! 

#jakmania #pramonoanung #ranokarno #ridwankamil #persija #persib #bobotoh #pilgubjakarta #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Pada Sabtu besok (24/06), PDIP akan menggelar acara perayaan akbar Bulan Bung Karno. Beberapa orang mungkin ada yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dimaksud dengan Bulan Bung Karno?

Well, istilah Bulan Bung Karno sendiri dilekatkan pada keseluruhan Bulan Juni. Ini karena dalam bulan ini terdapat beberapa momen penting terkait presiden pertama Indonesia tersebut, seperti hari wafatnya (21 Juni), hari kelahirannya (6 Juni), dan hari kelahiran Pancasila.

Nah, terkhusus perayaan besok, ternyata ada fakta menarik nih. Selain dirayakan di Gelora Bung Karno, Rano Karno juga ternyata menjadi Ketua Panitia perayaan Bulan Bung Karno PDIP. Hmm, kayaknya sengaja banget ya dicocok-cocokkin? 

pinterpolitik.com

BANTEN – Berdasarkan data KPU, Banten merupakan provinsi dengan jumlah pemilih yang terbanyak dibanding seluruh provinsi yang ikut dalam Pilkada Serentak tahun ini. Dengan jumlah warga yang mencapai 7.734.485 jiwa, provinsi ini hanya mengusung  dua pasangan calon (paslon) saja, yaitu nomor urut satu Wahidin Halim dan Andika Hazrumy serta nomor urut dua Rano Karno dan Embay Mulya Syarief.

Isu adanya dinasti politik merebak saat diketahui kalau Andika Hazrumy ternyata putra sulung dari Atut Chosiyah – mantan Gubernur Banten yang kini tengah mendekam di penjara karena terjerat kasus korupsi. Adanya dinasti politik ini, konon, karena keluarga besar Atut menguasai hampir seluruh wilayah Banten.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengingatkan dampak buruk korupsi dinasti politik di Banten yang akan merugikan warga Banten, salah satunya karena memanfaatkan kekuasaan untuk praktek pencucian uang dan korupsi. Padahal, wilayah Banten dikenal belum merata dalam pembangunan wilayahnya, sehingga banyak warga yang akan dirugikan.

Namun yang mengejutkan, ternyata isu dinasti politik ini tidak mempengaruhi elektabilitas Andika Hazrumy. Ini dibuktikan dari hasil quick count yang mana Wahidin Halim dan Andika Hazrumy menduduki peringkat pertama dari hasil pemungutan suara.

Berdasarkan hasil poling yang dikeluarkan Indo Barometer, WH-Andika mendapat suara 50,53% dan Rano-Embay 49,47%. Hasil yang sama juga diperlihatkan dari survei Indikator Politik Indonesia, yaitu paslon WH-Andika meraih suara 50,32% dan Rano-Embay 49,68%. Selisih suara kedua paslon ini sangat tipis sekali, yaitu hanya 0,64% dan 1,20%.

Melihat selisih tipis dari hasil perhitungan suara tersebut, membuat masing-masing calon mengklaim kemenangannya. Menanggapi persoalan ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memprediksi hasil Pilkada Banten nantinya berpotensi digugat ke MA untuk menentukan siapa yang berhak menyatakan diri sebagai pemenang. (Berbagai sumber/A15)