PinterPolitik.com

Hal tersebut dikatakan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.  “Wamen bukan anggota kabinet, tapi dia adalah setara dengan eselon IA,” kata Arya, Kamis (13/2).

Menurut Arya tak ada yang salah jika wamen merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN, pihaknya sudah mengikuti aturan yang ada.

Sebelumnya, kebaradaan wamen rangkap  jabatan dipertanyakan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyoroti posisi Wamen BUMN I, Kartika Wiroatmodjo yang menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama (Komut) di Bank Mandiri.

Selain Kartika, dua wamen lainya juga melakukan rangkap jabatan, yaitu Wamen BUMN II, Budi Gunadi Sadikin yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dan Wamen Keuangan, Suahasil Nazara yang merangkap Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero).

Keberadaan jabatan 12 wamen dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko widodo (Jokowi), juga tengah dipersoalkan kembali, setelah Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Bayu Segara mengajukan judicial review terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan sidang judicial review terkait wamen sudah digelar pada Senin (12/2) lalu.

Sementara itu, menanggapi soal adanya tiga wamen yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN,  pihak Istana, melalui juru bicara presiden, Fadjroel Rachman mengatakan hal itu menjadi kewenangan Menteri BUMN, Erick Thohir. “Kemarin kita sudah diskusikan. Tadi sudah ngomong sama Pak Erick, Pak Erick yang jawab nanti. Jangan semuanya ke Istana,” tandas Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2). (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pada sidang pertama, Hakim MK Suhartoyo mempertanyakan adanya sejumlah wakil menteri yang dibuat untuk kementerian yang tugasnya berat, justru memiliki jabatan lain di sejumlah lembaga, alias rangkap jabatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Suhartoyo setelah mendengar keterangan perwakilan pemerintah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Ardiansyah dalam sidang uji materi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyoal kedudukan wakil menteri.

“Pak Ardianysah, tadi kan message itu untuk beban kerja kementerian yang berat dipandang perlu dibantu wamen, ini ada korelasinya. Kenapa justru para wamen diperbolehkan menjabat jabatan rangkap?” kata Suhartoyo.

Suhartoyo meminta Ardiansyah untuk menjelaskan alasan penunjukkan sejumlah wamen yang rangkap jabatan di lembaga lainnya. Selain itu, ia meminta Ardiansyah menyerahkan data berisi daftar wakil menteri kabinet Jokowi yang rangkap jabatan, baik sebagai komisaris, dewan komisaris, maupun komisioner.

Suhartoyo lantas menanyakan, apakah jabatan wakil menteri termasuk sebagai pejabat negara atau tidak. Sebab, jika iya, ada aturan yang melarang mereka untuk rangkap jabatan. “Wamen ini sebagai pejabat negara atau bukan, kalau pejabat negara sebenarnya ada larangan-larangan untuk merangkap jabatan itu,” ujar Suhartoyo.

Serupa dengan Suhartoyo, Hakim MK, Saldi Isra mempertanyakan dasar hukum wakil menteri rangkap jabatan. Menurut Saldi, keadaan itu bukan tidak mungkin menggoyahkan independensi sebuah lembaga. “Kalau yang kayak-kayak begini supaya Mahkamah bisa dibantu, supaya kita bisa melihat peta kebutuhan wamen itu memang kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan atau kebutuhan-kebutuhan lain,” tandas Saldi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad juga menyoroti posisi Wakil Menteri BUMN, Kartika Wiroatmodjo yang menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama (Komut) di Bank Mandiri.

Menurut Sufmi, posisi sosok yang akrab disapa Tiko tersebut berpotensi mengalami konflik kepentingan. “Posisi Wamen BUMN, Kartika Widjoatmodjo menjadi Komisaris Utama Bank Mandiri harus dievaluasi, karena berpotensi terjadi konflik kepentingan,” kata Sufmi, belum lama ini.

Sebelum menjabat Wakil Menteri BUMN, Tiko adalah Dirut Bank Mandiri. Kemudian jabatan Dirut Bank Mandiri digantikan Royke Tumilaar pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mandiri pada  9 Desember 2019 lalu. Namun posisi Tiko bergeser sebagai  Komut di Bank pelat merah tersebut, di mana dia sudah menjadi Wamen BUMN.

Menanggapi hal terebut, Kementerian BUMN, melalui Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan main saja. “Soal rangkap jabatan itu kita mengikuti aturan main saja,” ujar Arya Sinulingga, seperti dikutip dari detik.com.

Selain Tiko, diketahui terdapat beberapa wamen lagi yang menduduki jabatan sebagai komisaris di beberapa perusahaan BUMN, diantaranya adalah  Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara yang merangkap Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero). Lau ada Wakil Menteri BUMN II, Budi Gunadi Sadikin yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]iapa yang tak suka dengan sepak bola? Sepak bola merupakan sebuah olahraga sekaligus permainan yang sangat populer di dunia. Di Indonesia sendiri, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nielsen Sport, 77% penduduk Indonesia memiliki ketertarikan pada sepak bola, terutama ketika menyaksikan Timnas Indonesia berlaga.

Namun, ketertarikan masyarakat terhadap sepak bola tidak berbanding lurus dengan prestasi olahraga si kulit bundar tersebut. Beberapa pihak menganggap jika sepak bola ingin berprestasi, kelembagaan Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia (PSSI) harus dibenahi. Maka dari itu, bongkar pasang kepengurusan PSSI terus dilakukan sebagai upaya memperbaiki kualitas sepak bola tanah air.

Saat ini, posisi Ketua Umum PSSI dipegang oleh Edy Rahmayadi sejak 2016. Edy telah mengalahkan pesaing dalam perebutan kursi PSSI seperti Moeldoko dan Walikota Batu Edy Rumpoko. Dari fakta itu terlihat bahwa PSSI telah menjadi rebutan para politisi.

Kini harapan pecinta sepak bola terhadap perbaikan sepak bola dibawah pengelolaan Edy mulai menurun. Pasalnya telah maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan memenangkan pemilihan itu ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

Sialnya ketika dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara oleh Jokowi di Istana, Edy Rahmayadi menegaskan tidak akan melepaskan jabatan Ketua Umum PSSI kepada orang lain. Ia katakan bahwa dirinya akan tetap memegang kendali PSSI sekalipun telah menjadi Gubernur.

Terimakasih sambutannya warga Sumatera Utara. Hari ini saya bersiap memulai pekerjaan.
.
.#edyrahmayadi #musarajekshah #sumutbermartabat #pemprovsumut #kabarpemprovsu pic.twitter.com/BsArLhZGEo

— Edy Rahmayadi (@RahmayadiEdy) September 6, 2018

Edy mengatakan bahwa statusnya sebagai Ketua Umum PSSI tidak akan mengganggu pekerjaannya sebagai seorang Gubernur. Dia menambahkan, PSSI di bawah kepengurusan Edy telah memiliki rencana program hingga tahun 2034.

Sejumlah masyarakat merasa geram. Dalam petisi online pada laman change.org mereka meminta Gubernur Sumatera Utara itu mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI.

Pertanyaanya adalah apa yang membuat para politisi seperti Edy Rahmayadi ngotot ingin pegang kendali PSSI? Apakah Edy mendapat untung? Lantas apa saja dampak yang akan terjadi terhadap sepak bola nasional ketika PSSI masih dipegang oleh seseorang yang rangkap jabatan sebagai kepala daerah?

Politisi Untung, Sepak Bola Buntung

Penelitian Nielsen Sport mengatakan bahwa 77% penduduk Indonesia memiliki ketertarikan pada sepak bola. Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Nigeria sebagai negara penggemar bola terbesar di dunia. Mungkin karena itulah stadion Gelora Bung Karno yang berkapasitas puluhan ribu penonton dalam sekejap bisa dipenuhi lautan manusia ketika Timnas Indonesia berlaga.

Jumlah peminat sepak bola yang cukup banyak tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak-pihak yang ingin mendongkrak popularitas.

Prabowo Subianto pernah menggunakan cara ini ketika berkontestasi pada Pilpres 2014. Di depan awak media ia berjanji kepada masyarakat akan membawa Indonesia ke Piala Dunia jika Prabowo terpilih sebagai presiden. Benar saja, pada saat bersamaan janji Prabowo itu langsung menjadi viral di jagat dunia maya.

Kerinduan masyarakat terhadap kejayaan sepak bola Indonesia bisa jadi dilihat sebagai sasaran empuk oleh para politisi. Maka PSSI sebagai lembaga pengelola sepak bola tanah air pun sering kali jadi rebutan dari masa ke masa.

Tidak hanya PSSI,  kepemilikan klub sepak bola tanah air saat ini masih didominasi oleh politisi. Hal itu bisa dipahami sebagai sebuah strategi para politisi untuk mendongkrak popularitas mereka di hadapan para penggemar.

Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali berpendapat olahraga seperti sepakbola masih menjadi salah satu kendaraan politik paling seksi karena melibatkan massa dalam jumlah besar, yang merupakan swing voter. Pada titik inilah sepak bola dilihat sebagai pasar oleh para pemilik kepentingan.

Sepakbola masih menjadi salah satu kendaraan politik paling seksi karena melibatkan massa dalam jumlah besar
Share on X

Selain popularitas, para politisi juga akan diuntungkan dari segi finansial ketika mengurus PSSI. PSSI merupakan organisasi induk sepak bola di Indonesia. Pengelolaan PSSI tidak terlepas dari intervensi FIFA sebagai organisasi induk sepak bola dunia.

Sejak tahun 1990-an, FIFA berusaha mengubah organisasi persepakbolaan di berbagai belahan dunia menjadi gurita besar yang dikendalikan secara sentralistik dari markas FIFA di Zurich, Swis. Di bawah aturan FIFA, PSSI sudah mengubah orientasi menjadi sebuah industri sepak bola.

Pada tahun 2017 Komite Keuangan PSSI Dirk Soplanit mengatakan bahwa PSSI mendapatkan keuntungan sebesar tiga miliar rupiah. Keuntungan ini sebagian besar didapat dari Liga Sepak Bola Nasional, sponsorship, hingga pendanaan FIFA.

FIFA mengucurkan dana sekitar enam belas miliar per tahun untuk mendukung pembangunan sepak bola Indonesia. Jumlah itu terbilang fantastis, tetapi berbanding terbalik dengan sepak bola Indonesia yang tak kunjung membaik.

Jumlah anggaran sebesar itu bisa jadi sebab mengapa PSSI diperebutkan oleh sejumlah politisi. Steve Jones dalam jurnal kolumnis sosialis mengatakan pencapaian organisasi induk sepak bola seperti FIFA adalah berorientasi pada uang dan bukan pada cita-cita murni keolahragaan. Hal serupa boleh jadi terjadi juga di PSSI.

Untuk maju dalam kontestasi politik tentu para politisi membutuhkan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mereka akan berupaya mencari sumber pendanaan dari berbagai tempat, mungkin termasuk dari PSSI salah satunya.

Para politisi itu seperti memanfaatkan celah hukum di dalam kepengurusan PSSI dan kebanyakan induk organisasi olahraga lainnya. PSSI bukanlah lembaga pemerintahan dan menganggap diri bukan lembaga publik. Hal ini membuat mereka tidak perlu membuat laporan keuangan kepada negara.

Oleh karena itu, sulit untuk meminta kejelasan dari mana uang PSSI dan ke mana perginya. Boleh jadi memang betul ada dana yang mengalir ke kocek pribadi pengurus PSSI. Akan tetapi, lembaga seperti KPK dan Polri akan kesulitan membongkar kasus ini karena praktik pengaturan skor, monopoli hak siar dan lainnya tidak termasuk ranah UU Tipikor. Di titik ini, sangat rasional jika ada orang yang menjadikan PSSI sebagai lahan basah memperkaya diri.

Edy Harus Mundur?

Save Our Soccer dan sejumlah masyarakat telah mengkritik sikap Edy yang tidak mau mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Bagi mereka, PSSI perlu diperbaiki dengan penanganan khusus, bukan justru dianggap organisasi sambilan.

Apalagi saat ini Edy adalah pemegang saham sekaligus Dewan Pembina PSMS Medan. Bukan tidak mungkin pula fokus Edy terhadap pembangunan sepak bola akan berat sebelah kepada salah satu klub saja.

Dear @FIFAcom, for your information, the head of @PSSI, Mr. Edy Rahmayadi is now become a Governor in North Sumatra, Indonesia. Please tell him to leave his position as head of @PSSI before you ban us again from International football.

— Rully Octaviano (@octavianorully) September 6, 2018

Untuk mendukung peletakan jabatan itu, terdapat regulasi yang melarang kepala daerah rangkap jabatan sebagai pengurus PSSI. Larangan itu diatur dalam Surat Edaran Mendagri No.800 tahun 2012 tentang larangan perangkapan jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah pada kepengurusan KONI, PSSI, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta jabatan publik dan jabatan struktural.

Rangkap jabatan tentu saja akan menimbulkan fokus menjadi bercabang dan umumnya hasilnya tidak memuaskan. Bukan tidak mungkin karena Edy masih mengurus PSSI, daerah Sumatera Utara menjadi tidak terurus atau bahkan sebaliknya karena fokus menjadi kepala daerah, lembaga PSSI menjadi terbengkalai.

Permasalahan sepak bola Indonesia begitu banyak. Akan sangat sulit bagi Edy membenahi permasalahan sepak bola tanah air jika ia masih berstatus sebagai gubernur. Jabatan Ketua Umum PSSI harus diletakkan oleh Edy untuk dipegang oleh pihak yang jauh lebih siap dan matang untuk membenahi sepak bola Indonesia.

Apakah mungkin alasan Edy tak mau melepas PSSI setelah ditetapkan sebagai Gubernur Sumatera Utara karena dia mendapatkan keuntungan-keuntungan dari organisasi sepak bola tersebut, yakni keuntungan popularitas dan finansial?

Jika dugaan itu benar, maka harapan masyarakat untuk melihat sepak bola nasional berprestasi di level internasional akan semakin sulit untuk diwujudkan. (D38)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]etua Umum Partai Hanura yang juga menjabat sebagai Ketua DPD RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi sasaran empuk untuk dilengserkan dari jabatannya.

OSO, politikus yang menyenangi rangkap jabatan ini tak hanya memiliki dua jabatan, tapi OSO rangkap tiga jabatan, weleeeeh weleeeeh. Satu jabatan Ketua Umum partai dan dua lagi jabatan strategis lembaga tinggi negara, wedeeewww.

Awalnya sih, sempat dipuji Presiden Jokowi karena Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO ini adem ayem, eetttt tak berlangsung lama. Goyangan awal menghampiri Partai Hanura.

Goyangan awal ini diprakarsai Sekretaris Jenderal Partai Hanura yang membelot hingga membuat Kongres Luar Biasa untuk menggulingkan OSO. Untung saja OSO tak kalah strategi dari Sekjennya. Posisinya akhirnya tetap aman terkendali, weleeeeh weleeeeh.

Tapi sayang sekali OSO banyak kehilangan orang kepercayaannya akibat peristiwa dualisme itu. Hmmm, apa Hanura ingin meniru PPP yang sempat dualisme? Lagi tren kali ya begitu weleeeh weleeeeh.

Karena konflik terus berkepanjangan, akhirnya, Menkopolhukan Wiranto ‘turun gunung’ juga menyelesaikan konflik di Partainya itu, weleeeh weleeeeh.

Namun, sepertinya islah yang diinisiasi Wiranto antara OSO dan Sudding itu berbuah hasil, kayaknya. Hmmm, goyangan pertama untuk OSO di Partai Hanura bisa diselamatkan, uhhuuuyyy, berhasil juga ya, weleeeh weleeeh.

Belakangan ini, tak ada angin tak ada hujan, OSO mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI. Weleeeeh weleeeh, hayoooo OSO digoyang siapa lagi tuh, hmmmm.

Mengingat adanya revisi UU MD3 yang akan menambah kursi pimpinan DPR dan MPR pun dimungkinkan jadi penyebab mundurnya OSO. Tapi kan aturan barunya itu mau menambah kursi pimpinan, bukan mengganti.

Jadi seharusnya tak ada keharusan OSO harus mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR, kecuali memang ada yang mendesaknya. OSO mau digoyang lagi, ettt tapi ga usah digoyang, OSO sudah mundur dari jabatannya.

Memangnya OSO tak mau lagi rangkap tiga jabatan? Atau OSO sedang membidik jabatan strategis lain, misalkan menjadi Menteri gitu? Ahhh syudahhhlah. Weleeeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com 

[dropcap]J[/dropcap]ika penambahan kursi Menteri adalah sebuah kisah cinta, apa yang dilakukan Presiden Jokowi tentu menghasilkan rasa sakit. Bayangkan saja, sudah didukung, didongkrak, dan diangkat dari hanya Walikota Solo, lalu jadi Gubernur Jakarta, sampai namanya meroket ke tingkat nasional sebagai Presiden RI oleh PDIP. Kini, malah mengistimewakan partai yang datang belakangan.

Gampang ditebak, dialah Partai Golkar. Kini, posisi menteri di Kabinet Kerja Jokowi dari Partai Golkar diisi oleh Airlangga Hartarto di Kementerian Perindustrian, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) di Kementerian Kelautan dan Kemaritiman, serta yang terbaru, Idrus Marham sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Khofifah. Selain mereka bertiga, ada pula Nusron Wahid yang saat ini duduk sebagai Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Posisi baru yang diberikan kepada Idrus Marham sebagai Mensos tentu saja membuat senewen partai pendukung lain yang sudah berada di belakang Jokowi sejak awal. Sebut saja Nasdem, PKB, PKPI, PKP, Hanura, dan tentunya PDIP.

Sudah begitu, baik Idrus Marham, Nusron Wahid, dan Airlangga bahkan tak harus menanggalkan jabatannya di Golkar pula. Hingga saat ini, Idrus disinyalir masih menjabat sebagai Kepala Bidang Eksekutif dan Legislatif Golkar. Jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Golkar sudah digantikan oleh Lodewijk Friederick Paulus.

Nah, kalau Airlangga sudah jelas-jelas menduduki kursi Ketua Umum Golkar. Lalu Nusron Wahid, saat ini masih aktif pula menjabat sebagai Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan partai Golkar.

Yang berbeda dengan ketiga tokoh di atas, memang LBP. Sejak awal, pria Batak ini sudah menolak jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar sejak ditempatkan Jokowi di Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), sebelum akhirnya digeser Wiranto ke Menko Kelautan dan Kemaritiman.

Barangkali patut diingat pula bila di masa awal pemerintahan, Jokowi dan PDIP sepakat untuk melarang adanya rangkap jabatan pada menteri-menterinya. Jokowi kerap berseru, “Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua,” katanya. Tentu saja apa yang diucapkannya dulu tak bisa dibandingkan dengan  saat ini.

Jokowi beralasan, mempertahankan Airlangga dan Idrus Marham atas dasar efektiftas. Menurutnya pergantian kabinet malah akan membuat kabinet tak efektif, karena masa pemerintahan sudah tersisa setahun ke depan. sementara anggota kabinet baru masih perlu belajar dulu selama 6 bulan, sampai mumpuni dengan jabatannya.

Apapun dalihnya, keistimewaan itu melahirkan kritik dari beberapa pihak, salah satunya PAN. Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais, meminta agar Jokowi seharusnya terus konsisten dengan larangan rangkap jabatan menterinya. Tapi seperti halnya PAN yang dikenal sebagai partai pembelot atau partai yang ‘berselingkuh’ dengan oposisi, sikap Jokowi sendiri sebetulnya tak jauh berbeda dengannya.

Bagaimana tidak? Kursi tambahan malah diberikan kepada mantan oposisi yang ‘membelot’ menjadi pendukung pemerintah. Kadernya pun dilepaskan dari kewajiban rangkap jabatan. Bagaimana keistimewaan tersebut tak dianggap sebagai ‘main mata’ Jokowi kepada Golkar? Bukankah sudah ada PDIP yang sejak awal setia berada di sisinya?

Dari sana, wajar saja jika PDIP cemburu dan kecewa. Itu bisa tercium dari pernyataan Hendrawan Supraktikno jika Puan Maharani akan kembali aktif dalam kegiatan partai. “Ya bisa, boleh aktif. Tidak harus, tapi boleh, karena Presiden sudah memberi kelonggaran ya,” jelas Hendrawan.

Jika Puan bisa menjawab pula, barangkali jawaban yang tepat diucapkannya adalah, “jika mereka bisa, mengapa saya tidak?”  Sebagai anak kandung dari punggawa Pantai Banteng, Puan seharusnya punya keistimewaan lebih daripada ‘teman-teman baru’ dari beringin hitam. Jika PDIP tak berada di belakang Jokowi sejak awal, belum tentu pria asal Solo tersebut berhasil menjadi Presiden RI saat ini.

Lebih dari itu, Puan sendiri sebetulnya pun sudah berkorban untuk masuk ke dalam Kabinet Kerja Jokowi, sebab bersama PDIP prestasi dirinya lebih wangi dikenang, daripada saat berada di Menko PMK.

Bersama PDIP, Puan Terpuji

Saat awal menerima jabatan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan diketahui menjabat sebagai Ketua DPP bidang Politik dan Keamanan PDIP.

Awalnya, ia memang membutuhkan waktu agak lama saat memutuskan untuk melepaskan jabatan yang dipikulnya di Partai Banteng. Hingga akhirnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang juga ibunya, menitahkan untuk melepaskan jabatannya di partai dan fokus bersama Kabinet Kerja. Tak hanya Puan, elit PDIP lainnya yang memutuskan non aktif dari kegiatan partai. Ada juga Tjahjo Kumolo yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.

Ketidaktergesa-gesaan Puan untuk melepas jabatannya di PDIP, merupakan bentuk kesetiaan pada PDIP. Partai yang dibesarkan oleh Ibunya tersebut, haruslah menjadi pertimbangan utamanya, karena bersama PDIP ia bisa masuk sebagai anggota DPR RI Komisi VI yang membawahi BUMN, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) di tahun 2009 – 2014.

Berkat PDIP pula, Puan akhirnya mendapatkan perolehan terbanyak kedua nasional untuk kembali duduk di kursi DPR RI, yakni sebesar 242. 504 suara di tahun 2014. Namanya bertengger bersama dengan politisi PDIP lainnya seperti Rieke Dyah Pitaloka dan juga Karolin Margret Natasa. Bersama dengan PDIP, rakyat lebih menerima dan ‘ramah’ kepadanya.

Saat Puan menjabat sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat DPP PDIP periode 2005 – 2010, ia juga aktif memberi penyuluhan seputar KB kepada masyarakat di daerah Jawa Tengah dan menyandang gelar ‘progresif’. Lalu yang paling cemerlang, adalah kemampuannya menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Heru pada Pilkada Jateng 2013 hingga mencapai 33,2% ‘hanya’ dalam tempo tiga bulan.

Mengingat Jokowi yang saat itu sangat lantang melarang adanya rangkap jabatan, sementara posisi dan nama Puan di PDIP sedang harum-harumnya, jelas memilih bekerja bersama Kabinet Kerja Jokowi bukanlah keputusan mudah. Namun begitu, ia akhirnya melepaskan jabatan elitnya di PDIP, beserta nama ‘harumnya’ di sana.

Sementara itu, sepak terjang Puan di Menko PMK, lebih banyak mengundang cibiran ketimbang pujian. ‘Pengorbanannya’ untuk melepas segala kenyamanan di PDIP untuk bekerja bersama Jokowi, lebih banyak meninggalkan kesan “tak terdengar” di masyarakyat. Sekalinya terdengar, hal itu malah berujung kritik dan pertanyaan panjang.

Salah satu diantaranya adalah klaim soal penurunan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Walau benar adanya, tetapi hal itu tak terlalu siginifikan bahkan sangatlah tipis, seperti respon Ketua Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartarti. “Walaupun penurunannya tipis, it’s okay memang menurun,” kata Enny.

Enny melanjutkan, jika data yang dikeluarkan Puan, belum mencangkup pendapatan buruh di sektor pertanian dan pembangunan yang mengalami penurunan. Enny menganggap tingkat pengangguran yang dianggap menurun, tak bisa dibandingkan apple to apple. Belum lagi sepak terjang Puan mengetuai Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang kerap disebut gaib karena tak pernah terlihat eksekusinya.

Kontras antara pujian dan kritik yang diterima Puan, sudah tentu lebih berat dipikulnya saat bersama Kabinet Kerja, dibandingkan saat masih bersama PDIP. Justru bersama Sang Banteng, pujian-pujian kerap dilemparkan kepadanya. ‘Pengorbanan’ Puan ini, sangatlah wajar jika melahirkan kekecewaan dan kecemburuan, sebab ternyata Jokowi lebih meng-anak emas-kan Golkar dan dua elitnya, ketimbang dirinya.

Hak Prerogatif Jokowi

Namun begitu, perubahan sikap Jokowi soal rangkap jabatan, yang juga banyak mengundang cibiran dan kekecewaan, tak bisa pula dinilai sebagai bentuk ketidakadilan. Bagaimana pun, itu adalah salah hak prerogatifnya sebagai presiden. Jika Puan merasa kecewa terhadap perubahan janji politik Jokowi terkait rangkap jabatan, hal itu lebih besar didasari oleh kecemburuan politik.

Dalam The Politic of Jealousy, Rich Kalgaard berkata bahwa kecemburuan politik bukanlah hal baru. Kecemburuan politik lebih sering disebabkan karena ketidakmampuan seseorang atau kelompok mencapai atau memiliki suatu hal yang dimiliki atau dicapai oleh orang atau kelompok lain.

Saat menyingkap contohnya, Kalgaard menyisipkan kecenderungan kelompok berideologi kiri yang kerap mengkritik hal-hal yang dimiliki oleh orang berduit. Ini disebut oleh penulis Forbes tersebut sebagai bentuk dari kecemburuan politik. “Jika mereka (kelompok kiri) benar-benar peduli dengan keadilan sosial, ketimbang mengkritik di sana-sini, mengapa tak fokus saja beramal?” tulisnya.

Contoh yang dipaparkan Kalgaard memang tak bisa diterima bulat-bulat, namun teorinya soal ketidakmampuan kepemilikan, bisa dikaitkan dengan kecemburuan politis Puan. Perempuan berusia 43 tahun tersebut, cemburu dengan posisi Golkar yang lebih diistimewakan Jokowi, padahal dirinya sudah mengorbankan posisi elitnya di PDIP dan sudah membantu Jokowi sejak awal.

Bagaimana tidak panas hati Puan, terang-terangan menyaksikan aksi main mata antara Jokowi dengan Partai Golkar yang jelas baru ‘kemarin sore’ bergabung? Jika mau membawa ego previlese-nya, ia bahkan bisa ‘menuntut’ Jokowi kepada ibunya.

Barisan Sakit Hati

Jika merunut lebih panjang, pihak yang berhak cemburu dan kecewa tentu tak hanya Puan seorang. Ada Wiranto, Hanif Dhakiri, Siti Nurbaya, hingga Lukman Hakim Saifuddin. Mereka ini juga adalah ‘korban’ dari peraturan larangan rangkap jabatan sebelum masa ‘bias’ terjadi.

Wiranto tercatat mantap melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum Hanura saat diangkat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menkumham). Hanif Dhakiri yang menjabat sebagai Sekjen DPP PKB juga melepaskan jabatannya saat ditunjuk sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

Siti Nurbaya, selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga ikut mencopot jabatannya sebagai Ketua DPP NasDem. Sementara Lukman Hakim Saifuddin juga merupakan Wakil Ketua Umum PPP, melepaskan jabatannya saat ditunjuk menggantikan Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama karena kasus korupsi.

Barisan sakit hati yang panjang ini, bukan tak mungkin akan membelokkan dirinya sendiri. Jika Jokowi membiarkan menteri dari Golkar rangkap jabatan, hal tersebut bisa saja diterjemahkan oleh partai koalisi lainnya jika rangkap jabatan tak lagi berlaku. Dengan demikian, tiap kader bisa kembali aktif di ‘dua alam’, yakni di kementerian dan partai.

Nah, jika kecemburuan dan kekecewaan mengalir pelan dan senyap, bukan tak mungkin keoptimalan kerja dan komitmen akan rusak. Main mata memang mengasyikkan, namun hati-hati ketika terbawa jauh siap-siap saja bubar jalan. (Berbagai Sumber/ A27)

PinterPolitik.com

“Ya Puan bisa aktif kembali. Tidak harus, tapi boleh aktif karena presiden sudah memberi kelonggaran ya, di tahun politik sepertinya tidak realistis mengekang orang yang habitatnya politisi untuk tidak boleh berpolitik. Ya kan.” ~ Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno

[dropcap]T[/dropcap]idak dicopotnya Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan, sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Golkar dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi, pada akhirnya menimbulkan sikap ‘iri hati’  dari beberapa partai politik (parpol), yaitu PAN dan PDI Perjuangan (PDIP).

Sebagai partai “pengkhianat” di kabinet Jokowi, PAN sepertinya konsisten untuk selalu meninju keputusan Presiden. Salah satunya ya mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh Airlangga. Secara tegas, Ketua DPP PAN Yandri Susanto menuding Jokowi tidak konsisten dan sudah melanggar komitmennya yang dibuatnya sendiri.

Padahal sih, PAN sebagai partai pembelot dan jelas-jelas sering selingkuh ke oposisi harusnya bernapas lega karena kadernya tidak ditendang dari kursi empuknya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seperti yang kita tahu, Asman Abnur adalah kader PAN yang sempat ingin ditarik oleh sesepuh partainya, Amien Rais.

Tapi ya sudahlah, namanya juga pengkhianat, pembelot, duri dalam daging, atau istilah lainnya yang pantas disandang PAN karena sudah bukan lagi partai pendukung pemerintah. Sikapnya yang secara ketus enggak suka itu, masih mending dibandingkan yang dilakukan oleh partai lainnya, siapa lagi kalau bukan PDIP.

Pdhal dulu kata Presiden gimana mau kerja yg benar klu satu jabatan sj tidak beres dia kerjakan apalagi rangkap?
Lihatlah hal itu bahkan tdk digubris oleh puan yg selain menjabat Menteri juga seorang anggota DPR-RI dan juga menjabat jd Pengurus Partainya.

— Saya Pribumi (@BSPutra4) January 17, 2018

Nah partai banteng bermoncong putih ini, kalau ditanya apakah rela dan legowo dengan keputusan rangkap jabatan Airlangga, secara terbuka sih bilangnya oke-oke aja. Tapi dibaliknya, mereka ternyata enggak begitu sih.

Buktinya, menurut Hendrawan, Puan yang awalnya non aktif dari jabatannya sebagai Ketua bidang Politik dan Keamanan PDIP, kini sudah bisa kembali aktif kembali. Lho kok begitu?

Hendrawan mungkin berpikir, kalau Airlangga aja boleh jadi ketua umum dan menteri, masa Puan Maharani yang “anak Mama” dari partai pengusung utama Jokowi enggak dibolehin juga? Apalagi memasuki tahun politik, Puan sangat diperlukan banget lho di partai mereka?

Hmm, kira-kira bagaimana ya sikap Jokowi kalau tau sikap “main belakang” Partai Merah ini? Bisa jadi Jokowi enggan juga untuk menegur, lagi pula sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), kerjaannya enggak terlalu kedengaran juga kok prestasinya. Ehem. (R24)