PinterPolitik.com

Beberapa saat yang lalu, Indonesia kedatangan tamu besar yaitu Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda. Kedatangan rombongan Kerajaan Belanda tersebut menuai berbagai reaksi dikalangan masyarakat Indonesia, termasuk reaksi negatif.

Reaksi negatif tersebut kebanyakan bernada kekecewaan karena beberapa orang menganggap, bisa-bisanya negara dan aparatur pemerintahan menyambut pemimpin “negara penjajah” tersebut dengan meriah. Apalagi, salah satu agenda yang dilakukan adalah pengembalian pusaka Pangeran Diponegoro – sesuatu yang penjajah “curi” ketika memerangi rakyat Indonesia.

Padahal, tanpa kita sadari, sebenarnya negara penjajah telah memberikan warisan bagi negara ini. Sebagai sebuah proses yang berlangsung lama, penjajahan sebenarnya akan selalu meninggalkan warisan yang tidak dapat ditolak oleh sebuah wilayah jajahan.

Dalam tulisan ini, saya akan melihat identitas dan wilayah sebagai warisan kolonial. Identitas dan wilayah negara modern sebenarnya tidak terlepas dari adanya peranan negara penjajah.

Identitas dalam hal ini diluaskan dalam lingkup identitas kebangsaan, yang mana pemerintahan kolonial dibantu oleh para orientalis, melakukan dua pilihan terhadap identitas-identitas di wilayah koloni mereka, yakni menyatukan identitas-identitas yang berbeda, dan memisahkan identitas yang sama.

Identitas kebangsaan Indonesia tentunya merupakan contoh warisan penyatuan identitas karena penjajahan. Kita tahu bahwa konsep persatuan bangsa Indonesia yang muncul pada tahun 1920an, tidak terlepas dari adanya pengaruh politik etis Belanda yang menghasilkan kalangan intelektual dari berbagai tempat di Hindia Belanda.

Kalangan intelektual di dalamnya ini meliputi para pelajar Hindia Belanda yang sedang menuntut ilmu di Belanda. Para pelajar tersebut kemudian membentuk Indische Vereeniging yang kemudian berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpunan Indonesia.

Selain itu, pemerintahan kolonial Hindia Belanda juga berperan karena memperkenalkan bahasa “dienstmaleisch” atau Melayu Kedinasan dalam urusan publik sehingga kemudian berkembang bahasa Indonesia sebagai lingua franca dari masyarakat Hindia Belanda. Haruskah kita berterima kasih atas warisan ini? Mari kita lihat, warisan selanjutnya.

Warisan selanjutnya adalah wilayah. Dapat dilihat wilayah Indonesia saat ini merupakan wilayah yang dulu disebut sebagai Hindia Belanda.

Ketika adanya persengketaan seperti yang terjadi pada kasus Sipadan dan Ligitan (dengan Malaysia), argumen yang digunakan adalah apakah ketika masa kolonial kedua pulau tersebut bagian dari British Borneo atau Hindia Belanda.

Begitu pula yang terjadi ketika banyak negara tidak mengakui Timor Timur merupakan bagian dari Indonesia dikarenkan faktor wilayah tersebut merupakan koloni Portugal (Timor Portugis) berbeda dengan Pulau Timor bagian barat yang dikuasai Hindia Belanda.

Masalah batas wilayah dan identitas sering kali menghadirkan permasalahan yang lebih pelik lagi. Sebut saja konflik Kashmir yang penyebab utamanya adalah sengketa wilayah Kashmir antara Pakistan dan India yang semakin rumit ketika rakyat Jammu & Kashmir juga ingin merdeka menjadi negara sendiri.

Tanggung jawab terbesar sebenarnya ada di Inggris sebagai negara yang menjajah anak benua India selama berabad-abad. Terkhususnya ada di Sir Cyril Radcliffe yang diberikan tugas oleh pemerintahan Inggris untuk memetakan partition of India sebagai dasar pembagian kekuasaan India dan Pakistan.

Yang menjadi masalah adalah Sir Radcliffe tidak sama sekali memiliki pengalaman untuk melakukan pemetaan atau pembagian batas wilayah. Bahkan, dia sendiri terkejut ketika tahu hanya diberikan waktu selama lima minggu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dengan kurangnya pengalaman dan waktu yang sempit tersebut, akhirnya Sir Radcliffe membuat batas-batas yang disebut Radcliffe line untuk pemisahan tersebut.

Ternyata Radcliffe line dianggap sangat mengecewakan bagi rakyat British India (yang akan merdeka menjadi negara Pakistan & India) karena tidak mempertimbangkan ikatan-ikatan identitas etnis dan agama di wilayah-wilayah yang “dipisahkan” maupun “disatukan.” Termasuk diantaranya adalah Kashmir yang mayoritas penduduknya muslim tetapi dimasukan menjadi bagian India karena mempertimbangkan penguasa (Maharaja) wilayah yang dulu disebut Jammu & Kashmir tersebut merupakan seorang Hindu.

Kolonialisme juga lah yang menyebabkan sebuah wilayah yang sebenarnya satu dan memiliki persamaan budaya, dipisahkan dalam proses yang mungkin tidak disadari oleh penduduk wilayah itu sendiri. Sebut saja bagaiamana Pulau Timor, yang dibagi menjadi dua hanya karena ketika masa penjajahan, mereka dijajah dua negara yang berbeda.

Usaha mengintegrasikan Timor Barat dengan Timor Timur dalam naungan bangsa Indonesia pun gagal. Perbedaan masyarakat dan budaya yang terlanjur diwarisi pemerintahan kolonial Timor Portugis dan Hindia Belanda menyebabkan konflik.

Timor Timur kemudian merdeka menjadi negara Timor Leste. Begitu pula yang terjadi di Pulau Kalimantan (Malaysia dan Indonesia), Pulau Papua (Papua Nugini dan Indonesia), atau Pulau Hispaniola (Repulik Dominika dan Haiti.)

Hal inilah yang dapat dijadikan kritik konsep “Imagined Community” oleh Anderson. Salah satunya, disampaikan Chatterjee. Imajinasi bangsa-bangsa tidak sepenuhnya murni berasal dari internal suatu komunitas atau masyarakatnya. Akan tetapi, secara tidak disadari mendapatkan pengaruh besar dari negara-negara Barat, khususnya yang menjajah bangsa tersebut.

Chatterje menjelaskan dalam proses nation-building, pendiri bangsa sebenarnya tidak memiliki pilihan selain memilih bentuk dan landasan negara dari “galeri model” yang ditawarkan oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Harapan pendiri bangsa yang menginginkan bentuk awal dari entitas politik negara yang khas justru sebenarnya sedari awal menggunakan identitas, wilayah, institusi, bahkan tradisi warisan pemerintahan kolonial.

Harus diakui bahwa penjajahan masih terjadi secara tidak langsung karena adanya warisan-warisan tadi. Barang kali, hal tersebut menjadi penyadar bagi kita.

Sebagaimana yang dikatakan Edward Said, kolonialisme hanya akan mewarisi pemisahan dan kerusakan bahkan pemusnahan dari identitas dan budaya masyarakat wilayah koloni. Pada akhirnya, dengan alasan apapun, memberikan dampak baik sekalipun, penjajahan tidak bisa dibenarkan untuk dilakukan.

Tulisan milik Yudo Rahmadiyansyah, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pada tanggal 9-10 Maret kemarin, Raja & Ratu Belanda melakukan kunjungan diplomatik ke Indonesia. Tujuan mereka bisa bermaksud untuk memperbaiki relasi Belanda-Indonesia dari sejak sejarah kolonialisme sudah cukup kelam dari pihak pertama.

Bukti utama adalah ketika pada hari kedua Raja & Ratu Belanda mengeluarkan statement permohonan maaf atas tindakan “kekerasan berlebihan pada tahun-tahun itu.” Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah keadaan Indonesia saat dulu dikolonisasi oleh pemerintah Belanda memang kelam – mengingat berbagai tragedi seperti penggunaan kerja rodi Pantura oleh Daendels, Agresi Militer I dan II terhadap pemerintah Indonesia, terutama tragedi pembantaian Rawagede oleh angkatan bersenjata Belanda pada tahun 1947.

Sudah seharusnya Belanda bertanggung jawab atas hal-hal tersebut tetapi keadilan penuh untuk keluarga korban terdampak tidak dapat diraih hanya dengan permintaan maaf dari pihak pemimpin saja. Lantas, sebuah proses hukum harus dilakukan dalam standar pelanggaran HAM agar seluruh pihak terkait mengetahui secara komprehensif kompensasi yang dapat diberikan oleh pemerintah Belanda ke Indonesia.

Salah satu cara untuk mengusut polemik cara pemerintah Belanda dapat memberikan permintaan maaf ke pemerintah Indonesia adalah dengan menggunakan persepsi hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Terdapat sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh negara yang melakukan/mengakui adanya situasi pelanggaran HAM berat.

Adanya, hal tersebut memungkinkan proses kompensasi yang dapat bersifat bantuan yang dapat diukur secara moneter dengan memperhitungkan kerusakan yang dilakukan secara proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan dengan memperhitungkan seluk-beluk dibalik hal tersebut dalam segi ekonomi finansial, maupun terapan. Hal yang diperhitungkan dalam kasus Indonesia adalah kerusakan moral dan ekonomi dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terdahulu.

Daftar tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah Belanda agar dapat memberikan permintaan maaf yang berbobot dan signifikan adalah dengan memenuhi hak atas kebenaran dari kejadian yang terjadi saat momen pelanggaran; hak atas keadilan seperti dalam proses investigasi kasus pelanggaran HAM dan penuntutan/penjatuhan hukuman pihak terdakwa; jaminan atas tidak berulangnya aksi pelanggaran HAM tersebut; dan, terakhir, proses penyembuhan, repatriasi, rehabilitasi, dan pemberian kompensasi atas Indonesia.

Hak atas kebenaran adalah suatu hal yang dapat dilakukan lebih oleh pemerintah Belanda saat ini terlepas dari statement Raja & Ratu Belanda lalu itu. Hal yang dapat dipenuhi oleh pemerintah Belanda untuk memenuhi hak tersebut adalah untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menemukan keluarga pihak korban (dalam kasus seperti Rawagede, melacak keturunan keluarga korban terdampak) sesuai dengan panduan yang tertera pada Konferensi Internasional Palang dan Salib Merah ke-28 Tahun 2003, yaitu Agenda untuk Aksi Humanitarian yang berbunyi,

“Dalam semangat yang baik, keluarga harus diberitahukan atas nasib, termasuk keberadaan, dan jika wafat, penyebab kematian atas anggota keluarga mereka yang hilang/wafat atas hasil dari konflik bersenjata atau situasi lain yang menghasilkan kekerasan (bersenjata). Keluarga dan lingkungan sekitar mendapat pengakuan dari perihal bermulanya anggota keluarga mereka menghilang, beserta dengan pelaku dari pelanggaran tersebut harus diadili secara bertanggung jawab.” (Red Cross and Red Crescent Organization, 2003)

Hal tersebut dengan andil untuk memahami faktor keadilan yang membahas tentang hak atas investigasi dan proses hukum seterusnya. Hak atas keadilan memiliki beberapa klausa yang harus dipahami atas penyelesaiannya.

Pertama adalah pelaksanaan investigasi yang bersifat transparansi dan info-info selama proses tersebut pada akhirnya harus diungkapkan ke masyarakat luas untuk menjaga faktor kejujuran dan ketidakberpihakan dari staf yang melukakan investigasi tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan kasus seperti Pembantaian Rawagede seperti dokumentasi dari pihak Belanda maupun Indonesia harus diberitahukan dan dikeluarkan secara menyeluruh seperti inter alia saksi mata dari kejadian tersebut, bukti forensik, dan jika diperlukan, autopsi yang akan memberikan bukti akurat untuk catatan luka dan analisis objektif dari temuan klinis, termasuk penyebab kematian korban.” (European Courts of Human Rights, 2003).

Prinsip-prinsip yang diberlakukan PBB pun harus memerlukan proses investigasi yang menyeluruh, tidak berpihak, mendalam, dan independen dari keterikatan apapun dari kedua belah pihak yang berseteru, dan hal tersebut merupakan hak yang didapat pihak korban (keluarga pihak Indonesia) – khususnya untuk pelanggaran yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Belanda, investigasi harus dilakukan oleh pihak aparat sipil negara (ASN) Indonesia.

Jaminan atas ketidakberulangan sendiri bersifat untuk memberikan perjanjian yang mengikat, substansial, dan bertahan lama. Salah satu hal yang sudah dilakukan pada jaman dahulu adalah pengakuan pemerintah Belanda di Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat dan bebas dari pengaruh kolonial Belanda.

Pernyataan publik tersebut telah menjadi salah satu cara legislatif dalam memenuhi jaminan atas ketidakberulangan dalam bentuk pencegahan ke depannya. Efek dari tekanan internasional dan domestik pun yang dirasakan oleh jajaran pemerintah Belanda terdahulu, dapat dipastikan bahwa, hingga saat ini, pelanggaran tersebut tidak akan diulangi kembali.

Hak atas kompensasi adalah hak terakhir dan – menurut faktor substansi yang perlu dipentingkan oleh pemerintah Indonesia – tanda bahwa pemerintah Belanda serius akan permintaan maaf mereka. Perwakilan permintaan maaf dari Raja Willem Alexander dan pengembalian Keris Pangeran Diponegoro adalah kelanjutan sempurna tetapi belum cukup berbobot.

Kompensasi sendiri bersifat untuk mengembalikan hak yang bersifat berharga bagi pihak terkait dan memiliki added value yang telah hilang/diambil, khususnya ketika kejadian Agresi Militer I & II pada periode akhir kolonisasi Belanda – dikarenakan bukti yang dapat dikumpulkan dan dianalisis dengan memadai dapat menuntun kedua belah pihak untuk menyusun perjanjian yang menguntungkan dan memenuhi kepentingan bersama.

“Sudah merupakan sebuah prinsip hukum internasional bahwa, pelanggaran dari sebuah perjanjian harus terlibat darinya obligasi untuk membuat reparasi dengan ketentuan yang memumpuni. Reparasi maka dari itu, adalah sebuah hak yang harus ada dari sebuah kegagalan perjanjian untuk menaati konvensi dan tidak perlu disebutkan kembali pada konvensi tersebut” (Permanent Court of International Justice, 1927)

Pernyataan di atas menyebutkan, dalam kondisi hukum internasional, bahwa reparasi/kompensasi harus dilakukan oleh bangsa yang melanggar hukum nnternasional. Seperti halnya ketika Belanda melanggar kedaulatan Indonesia pada Agresi Militer yang mereka laksanakan periode 1947-1949. Satu logika yang harus diikuti adalah: suatu kejadian yang melanggar dan mencabut hak hukum internasional, harus dikembalikan kembali sesuai dengan keadaan sebelum pelanggaran.

Pendekatan terbaik dalam memberikan kompensasi adalah melalui pemberian reparasi kepada pihak yang terdampak secara langsung oleh pelanggaran tersebut. Belanda pun memiliki obligasi untuk “membayar kembali” pihak keluarga yang terkena dampaknya, dan perkiraan tentang reparasi yang harus dilakukan tergantung oleh hak-hak yang terlanggar, kegawatan dari situasi tersebut, dan kerugian personal yang dialami oleh pihak/keluarga terdampak.

Analisis dari sisi keturunan pihak yang terdampak saat ini dapat mengindikasikan seberapa besar efek dari agresi militer pertama dan kedua Belanda berpengaruh secara sosial dan ekonomi. Klaim yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah meminta reparasi dan memulai prosedur hukum dari pelanggaran Hukum & HAM Internasional yang dilakukan pemerintah Belanda dahulu atas nama keluarga yang tertindas ketika kejadian tersebut, dan mengamati seberapa jauh efek yang dialami oleh pihak terdampak. Reparasi menyeluruh sendiri dapat dilakukan dalam bentuk pemulihan, kompensasi, dan pelunasan “secara sendiri maupun dikombinasikan.” (International Law Commission, 2001)

Prosedur pemulihan sendiri atas hak-hak yang terlanggar dapat terjadi dengan adanya: Pemulihan investigasi proses pidana pelaku pelanggar Hukum & HAM terkait. Pengembalian hak atas tempat tinggal dan Properti seperti dalam bentuk barang rampasan, untuk dikembalikan pada pihak terkait. Terakhir, pengembalian hak atas kebebasan, atau dalam kasus pembantaian Rawagede, pengakuan atas nama-nama terdampak dan pelaku-pelaku yang bertanggung jawab.

Bentuk kompensasi yang dapat diangkat oleh pemerintah Indonesia terkait “hak atas kompensasi” dan “pelunasan adil” di pengadilan Internasional adalah dalam penuntasan nilai uang yang mana pihak terdampak dapat terima dari pengukuran kerusakan yang telah terjadi. Pengukuran tersebut dapat dilakukan melalui faktor seperti: bagaimana korban dapat membantu keluarga korban jikalau masih hidup, faktor yang terhambat dari hilangnya kontribusi korban untuk keluarganya (edukasi, kesejahteraan, dan tanggung jawab), dan kerusakan mental yang terjadi pada keluarga korban dari meninggalnya korban terkait.

Semua estimasi dari efek tersebut, jika ditambahkan dan dikonversi menjadi nilai uang, dapat menjadi acuan umum untuk menghitung kompensasi yang dapat diberikan oleh pemerintah Belanda berdasarkan nilai uang saat ini. Basis rekomendasi bahwa pemerintah Belanda harus memberikan kompensasi dan restitusi tersebut secara langsung berada di Pasal 2 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) – di mana negara terkait harus memberikan hak atas penyembuhan (Right to a remedy) dari pihak terdampak, yaitu keluarga keturunan di Indonesia selama kejadian Agresi Militer I dan II.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Belanda masih berutang banyak pada Indonesia dalam taraf legal, material, dan moral. Metode dan prosedur bimbingan yang ditunjukkan di sini dapat dimulai dengan proses pengembalian tanggung jawab yang hilang dari pelanggaran yang dilakukan pihak Belanda.

Alhasil, upaya-upaya tersebut benar-benar memulai proses pengembalian hak-hak yang telah dirampas dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terdahulu. Langkah yang prosedural dan tertata menurut panduan internasional dapat menuntaskan masalah Indonesia terdahulu dengan sigap dan efisien.

Tulisan milik Muhammad Fawwaz Nuruddin, mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Di tengah maraknya pemberitaan tentang virus corona, beberapa hari lalu publik Indonesia disuguhi pemberitaan terkait kunjungan pemimpin Belanda, Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima ke Indonesia.

Keduanya diterima oleh Presiden Jokowi. Kunjungan ini cukup bersejarah karena menjadi kunjungan ketiga penguasa Belanda ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan negara ini pada 17 Agustus 1945.

Penguasa Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia pasca proklamasi adalah Ratu Juliana yang menginjakkan kaki ke Indonesia pada 26 Agustus 1971. Kunjungan tersebut merupakan balasan setelah Presiden Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke negara yang menjajah Indonesia selama hampir 350 tahun tersebut.

Nah, kedatangan Raja Willem Alexander kali ini membawa oleh-oleh loh. Adalah Keris Diponegoro yang merupakan pusaka milik Pangeran Diponegoro yang dikembalikan ke Indonesia dari museum di Belanda.

Tapi, keberadaan keris tersebut menjadi perdebatan lanjutan. Soalnya, beberapa pengamat menyebut keris tersebut bukanlah Nogo Siluman – nama keris utama milik Diponegoro. Salah satu yang mengomentarinya adalah politikus Partai Gerindra Fadli Zon.

Dalam cuitannya di Twitter, Fadli menyebutkan bahwa keris yg dibawa kembali itu “dhapurnya” – sebutan untuk bentuk keris – bukanlah Nogo Siluman. Menurut Fadli, dhapurnya adalah Nogo Rojo tangguh dari era Sultan Agung Mataram. Doi juga menyebutkan bahwa ada 3 keris Diponegoro, kemungkinan yang 2 Nogo Siluman masih ada di Belanda.

View this post on Instagram

Menorehkan luka di masa lalu, akhirnya Belanda minta maaf?⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 10, 2020 at 7:00am PDT

Hmmm, Bang Fadli, tapi tetap benar kan kalau yang dibawa oleh Raja Belanda itu Keris Diponegoro? Soalnya, gara-gara Bang Fadli ngomong gitu, banyak media yang memberitakan bahwa keaslian dari keris itu diragukan. Padahal kan masalahnya adalah namanya saja yang nggak sesuai dengan ciri-cirinya.

Kan bisa jadi ribut antara dua negara loh kalau hasil cuap-cuap Bang Fadli berbuntut panjang. Apalagi kalau berdampak ke investasi, Bang. Ssssttt. Upppss.

Lha iya, kedatangan Raja Belanda ternyata membawa investasi yang diklaim jumlahnya mencapai US$ 1 miliar alias sekitar Rp 14 triliun. Beh, jumlah yang nggak sedikit lah itu.

Beberapa proyek yang disebut dalam kunjungan itu adalah pengembangan terminal di Pelabuhan Tanjung Priok, pembangunan pabrik susu Frisian Flag, dan investasi Shell di sektor hilir migas.

Nah kan, makanya perdebatan mengenai keris ini memang rada-rada sensitif secara ekonomi. Apalagi kalau sampai narasinya berbunyi “keris palsu”. Beh, bisa perang kemerdekaan lagi kita, bang. Uppps.

Apa pun itu, semoga hubungan Indonesia dan Belanda bisa terjalin dengan baik ke depannya. Bahkan, semoga bisa mendatangkan kemajuan untuk negara kita. Minimal susu yang iklannya “hingga tetes terakhir” itu bisa bikin kuat anak-anak Indonesia untuk menangkal virus corona. Sementara investasi Shell nggak bikin ribut terus kayak kasus yang di Masela. Uppps. (S13)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 13, 2020 at 4:57am PDT

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.