Usai viral penganiayaan sang anak kepada temannya, AKBP Achiruddin Hasibuan jadi sorotan setelah harta kekayaannya dicurigai terkait pencucian uang. PPATK diketahui telah memblokir rekening sang oknum polisi dan pihak terkait.

Sebelumnya, viral kasus anak AKBP Achiruddin, yakni Aditya Hasibuan yang menganiaya teman di rumah. Ironisnya, sang oknum polisi justru terekam dalam video menyemangati kekerasan yang dilakukan sang anak.

PinterPolitik.com 

Beberapa waktu lalu, publik tanah air sempat dihebohkan dengan viralnya penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio, anak dari seorang pegawai eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo. 

Menariknya, kasus penganiayaan Mario justru menyeret banyak sekali permasalahan yang melibatkan lembaga keuangan negara. Diketahui. Mario memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial sehingga menimbulkan kecurigaan publik atas harta kekayaan yang dimiliki pejabat Kemenkeu. 

Sebagai buntut atas permasalahan ini, Rafael Alun kemudian menjadi sorotan publik setelah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya kepemilikan harta kekayaan milik Rafael mencapai Rp56 miliar.  

Padahal, sebagai pejabat eselon III, bisa mengumpulkan uang sebanyak itu cukup sulit untuk terjadi tanpa faktor lain. 

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menyampaikan pejabat eselon III memiliki gaji hanya Rp4,7 juta dan tunjangan Rp46,4 juta per bulannya.  

Artinya, butuh waktu nyaris 100 tahun bagi Rafael sebagai pegawai pajak eselon III untuk mengumpulkan harta mencapai Rp50-an miliar.  

Bak efek domino, harta fantastis Rafael turut memantik rasa keingintahuan publik untuk membongkar kondisi rekening para pejabat di jajaran Kemenkeu lainnya. 

Isu minor terkait Kemenkeu nyaris selalu masuk dalam daftar topik terbanyak dibicarakan di linimasa setiap harinya. Atensi publik yang tinggi itu jelas bukan tanpa alasan. Sebab, sejumlah pegawai Kemenkeu lain juga kedapatan memamerkan gaya hidup mewah. 

Kecurigaan khalayak luas semakin menjadi-jadi setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut sebanyak 13.885 pegawai (43,13 persen) di lingkungan Kemenkeu belum menyetor Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). 

Salah satu diskursus yang muncul adalah presumsi bahwa Menkeu Sri Mulyani seharusnya sudah mengetahui persoalan ini sebelumnya. 

Apalagi, Rafael Alun disebut sebagai anggota “Geng Lama” Ditjen Pajak yang masih beraksi, sebagaimana diungkapkan oleh Mantan Kepala PPATK Yunus Husein. Frasa “geng” sendiri digunakan Yunus karena kelompok tersebut diduga beranggotakan sekitar 30 orang.  

Yunus menambahkan, jika keberadaan kelompok tersebut sudah dilacak oleh Satuan Tugas Antimafia Pajak sejak tahun 2010. Tetapi ironisnya, mereka ditengarai masih beraksi selama satu dekade lebih. 

Selain itu, Yunus mengaku sudah menyerahkan informasi keberadaan kelompok tersebut kepada pihak Kejaksaan, tetapi belum ditindaklanjuti hingga tuntas. 

Fenomena ini tentu memancing pertanyaan menggelitik, mengapa upaya penanganan kasus transaksi janggal Kemenkeu ini terlihat baru digalakkan setelah serangkaian kasus yang viral dan ramai dibicakan publik? 

Terbiasa Menunggu Viral? 

Warganet telah membongkar harta kekayaan dan gaya hidup hedon sejumlah pegawai di lingkungan Kemenkeu. Satu per satu pejabat-pejabat negara lain terus “dikuliti” oleh para penghuni dunia maya.  

Setelah Rafael Alun, muncul nama Eko Darmanto, sosok yang menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta yang akhirnya dicopot jabatannya. Ia menjadi sorotan karena kerap mengunggah gaya hidup mewahnya berupa koleksi mobil antik di Instagram.  

Diketahui, ia memiliki mobil produksi 1950-an dan dua unit rumah. Meskipun Eko memiliki hutang sebesar Rp9 juta, tetapi penghasilan Eko per tahun hanya Rp500 juta.  

Kasus serupa kemudian berlanjut ke Andhi Pramono yang merupakan Kepala Bea dan Cukai Makassar. Mirip seperti kasus Rafael Alun, Andhi juga menjadi sorotan lantaran gaya hidup mewah sang anak.  

Di akun media sosialnya, anak Andhi kerap mengunggah foto dengan pakaian branded seharga puluhan juta rupiah. Tetapi, PPATK sejauh ini belum mengungkap temuannya terkait jumlah kekayaan Andhi Pramono.  

Kasus–kasus tersebut memang booming dan berawal dari viral di media sosial. Tak heran, muncul istilah no viral no justice, yang berarti pelanggaran hukum baru ditangani setelah viral dan menjadi pembicaraan.  

Agus Trino dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul The “No Viral No Justice” Paradigm In Getting Access To Justice In Indonesian Community menjelaskan terminologi no viral no justice menjadi pandangan baru dalam menanggapi permasalahan keadilan di Tanah Air.  

Akibat perkembangan teknologi informasi, masyarakat dapat mencari informasi terkait pelanggaran atau peristiwa yang terjadi. 

Oleh karena itu ungkapan no viral no justice dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengungkap berbagai permasalahan-permasalahan di dalam politik dan pemerintahan. 

Utamanya, istilah tersebut muncul sebagai bentuk ungkapan serta sindiran masyarakat untuk memperoleh keadilan atas penegakan hukum di Tanah Air. Selain itu, istilah tersebut juga disebut sebagai refleksi dari pola penegakan hukum selama ini. 

Keresahan masyarakat atas keadilan itu tampaknya turut tertuju kepada pemerintah, khususnya Kemenkeu, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pengaturan keuangan negara sehingga menimbulkan ketimpangan di dalam hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan asas equality before the law.  

Equality before the law menekankan bahwa semua manusia sama dan setara dihadapan hukum, tanpa terkecuali.  

Prof. Ramly Hutabarat dalam bukunya Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia menjelaskan bahwa asas ini hampir ditemukan di semua konstitusi negara.  

Logisnya, jika di dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka penguasa dan aparat pemerintah sebagai penegak hukum harus melaksanakan serta merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. 

Hukum juga harus bersifat adil di antara pemerintah dan masyarakat, keduanya sangat terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik penegakan hukum. 

Dalam konteks Rafael Alun dan serangkaian isu minor Kemenkeu, dugaan kasus penyalahgunaan wewenang tersebut membuat masyarakat merasakan ketidakadilan. 

Salah satunya terkait pembayaran pajak yang menjadi kewajiban warga negara dan semestinya digunakan untuk pembangunan nasional.  

Lantas, setelah munculnya permasalahan Rafael Alun dan kasus lainnya, apakah negara dapat dikatakan kurang cakap dalam menjamin keadilan hukum?  

Justifikasi Negara Dipertanyakan? 

Terdapat sebuah postulat, ketika suatu negara gagal dalam mengimplementasikan hukum, maka justifikasi suatu negara patut dipertanyakan.  

Jonathan Wolff dalam bukunya Political Philosophy Introduction menjelaskan tugas menjustifikasi negara adalah untuk membuktikan adanya kewajiban politik universal.  

Kewajiban politik universal berarti setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum universal yang berlaku di negara tersebut, termasuk dalam mengimplementasikan nilai–nilai hukum yang berlaku. 

Menurut Wolff, bentuk kepatuhan warga negara kepada hukum mendasarkan diri pada moralitas.  

Misalnya dalam hukum lalu lintas, pengendara wajib berhenti pada saat lampu merah menyala di persimpangan jalan yang sepi, ketika ditanya terkait alasannya, tentu akan menjawab bahwa ini adalah bentuk kepatuhan kepada hukum yang berlaku.  

Namun, tentu adakalanya apa yang diperintahkan oleh hukum terkadang justru dibuat keliru atau disalahgunakan secara moral, seperti dalam dugaan kasus Rafael Alun.  

Sebagian dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat diduga dialokasikan untuk kekayaan pribadi. Lantas, masyarakat sebagai pembayar pajak agaknya berpikir bahwa kebijakan seperti itu secara moral tidak dapat dibenarkan dan patut untuk dicela. 

“Merusak hukum” pun hanya patut dilakukan ketika berada dalam keadaan paling genting dan dalam kasus yang paling serius. 

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena no viral no justice yang turut tercermin dalam merespons publik atas kasus Rafael Alun, peran pemerintah kiranya masih terlihat tak maksimal dalam mengimplementasikan hukum secara di waktu-waktu sebelumnya. 

Kabar dibentuknya satuan tugas (satgas) untuk mengawasi pengungkapan transaksi janggal di Kemenkeu oleh Ketua Komite TPPU Mahfud MD diharapkan dapat menjadi salah satu upaya konstruktif untuk mengungkap kasus secara tuntas dan menyeluruh. (R86) 

KPK resmi menahan tersangka dugaan gratifikasi pegawai Pajak Kementerian Keuangan sebesar Rp1,3 miliar, Rafael Alun Trisambodo (RAT). Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan penanganan kasus masih belum selesai dan akan melakukan pemeriksaan kepada setiap pihak yang memiliki hubungan dengan RAT.

Kasus RAT sendiri berawal dari viralnya kasus penganiayaan yang dilakukan sang anak. Terkuak bahwa sang anak kerap memamerkan kendaraan mewah yang berujung pada pertanyaan publik akan sosok orang tua dan sumber kekayaannya. Persoalan berbuntut panjang setelah sorotan negatif hadir setelah dugaan transaksi mencurigakan ratusan triliun di Kemenkeu.

PinterPolitik.com 

Rapat Kerja (Raker) antara Komisi XI DPR RI dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dibanjiri kritik kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Salah satu anggota DPR yang mengkritik adalah Masinton Pasaribuf 

Masinton mempertanyakan cara Sri Mulyani yang justru melakukan pertemuan dengan beberapa buzzer dan influencer media sosial (medsos) di kantor Kemenkeu saat kementrian tersebut menjadi sorotan masyarakat karena ulah beberapa pegawainya. 

Sorotan publik kepada Kemenkeu bermula dari kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo. Kemudian disusul pula gaya hidup mewah sejumlah pegawai lain yang terkuak hingga temuan transaksi janggal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Dalam gelaran Raker dengan DPR tersebut, bendahara negara berkesempatan memberikan penjelasan terkait reformasi birokrasi yang telah dilakukan Kemenkeu hingga memberikan klarifikasi secara rinci terkait temuan transaksi janggal yang menghebohkan publik.  

Beberapa “so called” buzzer dan influencer yang hadir pada pertemuan dengan Sri Mulyani tersebut diantaranya Rudi Valinka (@kurawa), Guntur Romli, Bintang Emon, Babe Cabita, dr. Tirta, dll. 

Masinton mengatakan sikap tersebut sebagai cara amatir pemerintah dalam menangani kritik di medsos. 

Beberapa diantara mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut memang sebelumnya sempat melemparkan kritik kepada Kemenkeu yang dianggap tidak bisa mengelola keuangan negara dan perilaku pegawai di bawahnya. 

Menanggapi kritik Masinton tersebut, juru bicara (Jubir) Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan pertemuan tersebut justru bertujuan untuk mendapat masukan hingga kritik dari publik yang diwakilkan oleh para buzzer dan influencer. 

Menurutnya, pertemuan itu hanya awal dari rangkaian pertemuan dengan sejumlah pegiat antikorupsi lainnya. 

Namun, sebuah pertanyaan masih tertinggal, utamanya di tengah sorotan tajam kepada kementriannya. Mengapa Sri Mulyani lebih memilih untuk mengadakan pertemuan dengan para pegiat medsos tersebut? 

Kuatnya Pengaruh Dunia Siber? 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat di abad ke-21 ini tidak dapat dipungkiri ibarat pisau bermata dua. 

Di satu sisi, perkembangan tersebut dapat memberikan manfaat yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah kehidupan manusia, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya karena belum ada pihak yang dapat benar-benar mengatur aktivitas di dunia siber. 

Richard A. Clarke dalam bukunya yang berjudul The Fifth Domain, memperingatkan bahwa dunia siber adalah zona kelima setelah laut, udara, darat, dan antariksa. Zona siber bisa menjadi wilayah paling rentan konflik. 

Richard menilai kita sudah memasuki era di mana ancaman online dapat membawa konsekuensi yang sangat signifikanrdi dunia nyata. 

Joseph S. Nye dalam bukunya yang berjudul Cyber Power juga menjelaskan pengaruh dan kekuatan di ranah siber akan menjadi hal yang sangat diincar pada abad ke-21. 

Hal ini terjadi karena masalah di dunia siber lebih banyak terjadi di luar kendali dan pemahaman, bahkan di negara kuat sekalipun. 

Berkaca pada penjelasan-penjelasan di atas dan dikaitkan dengan konteks kasus Kemenkeu, kekuatan dunia siber kemudian pada akhirnya membawa konsekuensi yang riil bagi Kemenkeu. 

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menkeu dan jajarannya sempat dipuji karena berhasil memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak negara. 

Namun, semua itu berubah 180 derajat saat satu masalah membuat Menkeu dan kementeriannya menjadi bulan-bulanan masyarakat di medsos. 

Sorotan yang terjadi kepada Kemenkeu jelas diluar kendali kementrian tersebut. Gelombang sentimen yang hadir juga mengejutkan pihak Kemenkeu terutama Sri Mulyani yang selama ini jarang menuai kontroversi, terutama di dunia siber. 

Dengan track record Sri Mulyani yang selama ini dipandang sebagai menteri yang berprestasi dan bahkan sudah diakui dunia internasional, kejadian ini kemungkinan besar “menampar” integritasnya. 

Hal ini terjadi karena sejauh ini memang belum ada aktor mana pun yang mampu mengendalikan dunia siber sepenuhnya. Ini yang kemudian akhirnya menjadikan pengaruh dunia siber sangat kuat bagi kehidupan nyata. 

Selain itu, karena semua pihak dapat menjadi aktor penting di dunia siber, aktor non-negara seperti individu atau kelompok akan semakin terdorong menjadi kompetitor entitas negara. 

Hal tersebut yang tampaknya terlihat dalam kasus yang menimpa Kemenkeu. Aktor non-negara di dunia siber kemudian seakan menjadi kompetitor yang membongkar bobroknya birokrasi negara yang terjadi Kemenkeu. 

Pada akhirnya, sorotan negatif yang masif kepada Kemenkeu tampaknya adalah bagian dari konsekuensi dari perkembangan teknologi yang pesat. 

Suka atau tidak, saat ini peradaban manusia sedang dihadapkan pada era baru di dunia, era di mana kita dihadapkan dengan sebuah ancaman yang tidak terlihat. 

Perkembangan teknologi yang kemudian menjadikan dunia siber memiliki pengaruh yang sangat kuat itu tampaknya  isadari oleh Sri Mulyani. Hal ini yang tampaknya membuat Sri Mulyani mengumpulkan para buzzer dan influencer medsos di kantornya. 

Sri mulyani kemungkinan besar sadar “ancaman online” terhadap Kemenkeu harus dilawan pada zona medsos juga, termasuk melalui mereka yang “menguasainya”.  

Lalu, apakah cara Sri Mulyani yang mengumpulkan para pegiat medsos dapat meredam kekuatan opini di dunia siber yang menggerogoti Kemenkeu? 

Sebuah Penggiringan Opini? 

Seorang ilmuan politik dari Amerika Serikat (AS) Francis Fukuyama dalam artikelnya yang berjudul Social Media and Democracy mengatakan internet dan kebangkitan medsos telah mengubah pemahaman mengenai kebebasan berbicara dalam ruang publik di seluruh negara. 

Ini terjadi karena komunikasi bernuansa politik bisa dengan bebasnya berseliweran di medsos. Hal itu disebut sebagai salah satu akibat dari implementasi sistem demokrasi. 

Fukuyama menilai kebebasan berpendapat di ruang publik digital tidak bisa lagi dilihat sebagai tujuan mulia demokrasi saja, tetapi juga telah berubah bentuk menjadi pasar ide politik. 

Fukuyama juga menilai tren politik di medsos saat ini, jika ada informasi yang buruk, solusi yang dilakukan oleh buzzer atau tokoh politik bukanlah menyensor atau mengaturnya, tetapi dengan mengeluarkan informasi lain yang lebih baik, yang pada akhirnya mampu menangkal informasi yang buruk tersebut. 

Perspektif itu yang kiranya coba dilakukan oleh Sri Mulyani untuk menangkal informasi buruk di medsos terkait kinerja kementriannya dengan mengumpulkan para pegiat medsos yang sebelumnya juga sempat mengkritik Kemenkeu. 

Dengan cara tersebut, Sri Mulyani agaknya berharap citra kementriannya kembali terangkat dengan seolah menerima masukan hingga kritik langsung dari publik yang diwakilkan oleh mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut. 

Selain itu, para pegiat medsos tadi mungkin juga diharapkan dapat memberikan narasi penjelas maupun klarifikasi yang diutarakan Kemenkeu dalam pertemuan itu, maupun di kemudian hari.  

Bagaimanapun, kapitalisasi opini publik di era informasi menjadi hal yang sangat lumrah di negara demokrasi. 

Ini menjelaskan mengapa elite politik begitu candu pada indoktrinasi, seperti yang bisa kita lihat dalam kasus yang menimpa Kemenkeu. 

Noam Chomsky dalam bukunya yang berjudul Secret, Lies, and Democracy, mengatakan opini masyarakat telah menjadi sumber kekuatan politik negara demokrasi modern. 

Chomsky melihat fenomena tersebut melalui analogi hume’s paradox, yang pada dasarnya menjelaskan paradoks bahwa penggiringan opini justru lebih populer dilakukan di negara demokrasi, dibandingkan negara otoriter. 

Menurut Chomsky hal ini disebabkan karena jika ada kelompok atau individu yang berbeda pendapat di negara otoriter, pemimpinnya hanya perlu membungkam atau bahkan mungkin mengeksekusinya. 

Sementara itu, di negara demokrasi, perbedaan pendapat disebut perlu disesuaikan melalui penggiringan opini. 

Sri Mulyani tampaknya sangat memahami hal tersebut. Perbedaan pendapat yang terjadi dengan publik di medsos membuat Sri Mulyani merasa perlu menggiring opini publik bahwa Kemenkeu telah melakukan reformasi birokrasi dengan menindak oknum pegawai yang melakukan penyelewengan. 

Hal tersebut yang kemudian tampak menjadi bahan diskusi Sri Mulyani dengan para pegiat medsos, agar para buzzer dan influencer ini dapat menyampaikan informasi tersebut di medsos. Termasuk kemungkinan ekspektasi untuk menggiring opini publik untuk memperbaiki citra Kemenkeu. 

Merujuk pada penjelasan-penjelasan diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa selama suara publik masih memegang peranan dalam menentukan siapa yang berkuasa, kapitalisasi dan penggiringan opini publik akan tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam demokrasi. 

Akan tetapi, analisis diatas masih sebatas interpretasi semata. Tujuan penggiringan opini yang coba dilakukan Sri Mulyani dengan mengumpulkan buzzer dan influencer di kantor Kemenkeu pun belum dapat dipastikan. 

Yang jelas, publik tetap berharap Menkeu Sri Mulyani sebagai bendahara negara dapat mengelola keuangan negara dengan baik dan membina jajarannya agar tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang. (S83)