Di tahun 1922, sebuah aksi mogok dilakukan oleh para pegawai pegadaian Ngupasan, Yogyakarta. Mereka memprotes karena gaji mereka diturunkan, sementara mereka juga harus mengerjakan “pekerjaan-pekerjaan kuli”. Pegawai yang tak terima dan memprotes, justru tak dihiraukan dan malah dipecat. Aksi mogok ini didukung oleh hampir semua organisasi dan partai politik, termasuk oleh Boedi Oetomo.

PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahkan di awal permulaan periode kedua kepemimpinannya ini cukup getol memproklamirkan  bahaya dari mereka yang dilabeli atau dicap “radikal” atau terindikasi melakukan gerakan “radikalisme” – walaupun belakangan ia juga menggunakan istilah “manipulator agama”.

Tampaknya, ketakutan pemerintah terhadap bayang-bayang radikalisme memaksa sejumlah pejabat negara bertindak secara gegabah, bahkan tak jarang salah kaprah.

Salah satu dari sekian pejabat negara yang paling intens beberapa hari terakhir dalam menyebarkan wacana perang melawan gerakan radikal ini adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Dalam pernyataannya, Mahfud secara tegas meminta kepada publik agar bersama-sama memerangi radikalisme tanpa memandang apakah tokoh yang disebut radikal itu Islam atau bukan.

Mahfud bahkan punya definisi tersendiri dalam upaya menumpas gerakan yang disebut sebagai ancaman bagi kestabilan ini.

Menurutnya, beberapa ciri yang dapat dikenali dari kelompok yang terindikasi paham radikalisme, di antaranya kelompok takfiri yang suka menuduh orang lain kafir, kelompok jihadis yang sering terlibat dalam aksi-aksi bom bunuh diri, dan kelompok anti-Pancasila yang ingin menggantikan Pancasila dengan sistem lain, misalnya khilafah.

Meski Mahfud memiliki pemahaman sendiri soal individu atau kelompok yang dilabel radikal, sejauh ini pemerintah belum merumuskan secara tegas dan jelas apa yang dimaksudkan dengan radikal atau radikalisme itu sendiri.

Menuntut pemerintah agar mendefinisikan terlebih dahulu istilah tersebut dengan tepat dan tegas memang sangat penting. Sebab, jika tidak, konsekuensinya bisa fatal.

Dikhawatirkan, kekaburan definisi atas radikalisme dapat membahayakan iklim demokrasi di tanah air sebab pada akhirnya siapa saja bisa saja diidentifikasikan sebagai bagian dari kelompok radikal.

Selain itu, hal itu juga sebagai bagian dari mengantisipasi langkah-langkah pemerintah dalam upaya penanganan radikalisme yang salah sasaran, seperti yang belakangan sering terjadi.

Seperti dikatakan seorang pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, bahwa pemerintah perlu membuat definisi yang jelas soal radikalisme ini sebelum mengeksekusi. Ini juga penting agar penanganan radikalisme tidak menyasar ke mana-mana.

Beberapa kejadian belakangan ini seperti adanya aksi pemerintah mengawasi aktivitas kampus, sekolah, masjid, organisasi massa yang dianggap terkooptasi pemikiran radikalisme, membuktikan betapa prematurnya pemerintah dalam menangani persoalan ini.

Tidak sampai di situ, pemerintah juga kini terus meningkatkan kewaspadaan bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, hingga sejumlah instansi pemerintahan lainnya yang dinilai tengah terpapar radikalisme.

Khusus dalam pengawasan virus radikalisme di lingkungan ASN, pemerintah di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bahkan meluncurkan sebuah situs/website untuk menjaring pelaporan atau aduan terkait ASN yang terpapar radikalisme.

Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama sejumlah kementerian/lembaga menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk penanganan radikalisme di lingkungan aparatur sipil negara.

Muncul pertanyaan, apa sesungguhnya motif pemerintah di balik pelabelan radikal terhadap seseorang atau kelompok tertentu? Benarkah tuduhan yang disampaikan oleh banyak pengamat internasional, bahwa motif pelabelan ini mirip dengan yang terjadi pada kasus PKI dan komunisme?

View this post on Instagram

Mahfud MD sebut terdapat beberapa kelompok yang terindikasi radikalisme.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 17, 2019 at 1:00am PST

Menyingkap Motif Pelabelan “Radikal”

Kamus Merriam Webster mendefinisikan “radikal” sebagai istilah yang mengacu pada perubahan secara ekstrem atas pandangan, kebiasaan, keadaan atau tata nilai yang berlaku atau berkaitan dengan pandangan politik, praktik, dan kebijakan perubahan yang ekstrem.

Dalam Radicals, Revolutionaries, and Terrorists, Colin J. Beck mengartikan radikal sebagai istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk pada ide atau tindakan di luar dari apa yang diyakini atau dilakukan oleh kelompok gerakan sosial lainnya.

Atau, dapat juga dikatakan radikal merupakan sebuah pandangan yang secara ekstrem berbeda dari yang dianut orang lain.

Sedangkan, menurut Thelma McCormack, kata “radicals” mengacu pada orang, kelompok, individu yang sedang memperjuangkan perubahan tatanan nilai yang ada pada masyarakat.

Lantas, bagaimana konteks pelabelan radikal yang kini digunakan pemerintah dalam menghubungkan gerakan yang dicap anti-Pancasila atau anti-NKRI?

Jika dicermati, komunitas sosial yang selama ini menjadi bulan-bulanan pemerintah sebagai pihak yang tertuding menyebarkan semangat radikalisme di antaranya termasuk komunitas Islam beraliran Wahabi dan Salafi, kelompok ekstremis, atau gerakan Islam garis keras yang diduga sedang memperjuangkan ideologi anti-Pancasila atau hendak menggantikan sistem negara kesatuan dengan model khilafah.

Paham radikalisme ini diduga kini sedang menyebar ke segala lini kehidupan masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu bahkan menyebut di institusi militer, sekitar 3 persennya terpapar radikalisme.

Lebih lanjut, kata dia, sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam (khilafah), 23,3 persen lainnya termasuk pelajar SMA. Sementara, sebanyak 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4 persen ASN menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan Pancasila.

Bermodalkan data-data tersebut, pemerintah lalu menjalankan pengawasan tingkat tinggi ke semua institusi yang dilabel tersusupi radikalisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bahkan sempat mengeluarkan daftar terkait dugaan 7 universitas negeri ternama di Indonesia yang sedang terpapar radikalisme, yang ternyata setelah diklarifikasi kabar tersebut hanya sebagai dugaan belaka.

Ketidakjelasan penggunaan istilah radikal ini membuat pemerintah kerap salah kaprah dalam menjustifikasi mereka yang dicap radikal. Aksi pelabelan (labeling) karenanya dengan mudah dilayangkan pemerintah untuk menindak orang atau kelompok tertentu.

Dalam kajian sosiologi, pelabelan atau labeling merupakan sebuah pendekatan dalam perspektif konstruksionisme (social construction) dan interaksionisme simbolik. Tradisi ini memandang bahwa sebuah realitas sosial tercipta berdasarkan apa yang dikontruksikan oleh masyarakat.

Jón Gunnar Bernburg dalam labeling theory menulis bahwa teori atau pendekatan ini digunakan dalam menganalisis cara kerja pelabelan (pengecapan) sosial atas kejahatan (crime) dan perilaku menyimpang (deviant) di masyarakat.

Asumsi dasarnya, jika seseorang telah dicap berbuat jahat atau menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku, maka sekalipun dirinya tidak seperti yang dilabelkan atau perilakunya sudah sesuai norma yang berlaku, stigma sosial yang melekat pada dirinya sulit dilepaskan.

Dengan kata lain, sekali ia dicap sebagai radikal (deviant), maka sulit baginya untuk melepaskan stigma tersebut dan negara berhak menindaknya.

Seperti tulis Howard Becker dalam Outsiders, Studies in the sociology of deviance, penyebutan perilaku menyimpang atau tindakan kriminal sengaja diciptakan untuk membangun stigma buruk terhadap orang-orang yang dianggap sebagai musuh.

Pandangan tersebut relevan dengan konteks pelabelan sosial yang saat ini diproduksi oleh negara dalam membentuk identitas musuh dengan istilah radikal atau radikalisme. Dengan demikian mereka yang dicap radikal atau melakukan gerakan radikalisme sudah pasti dianggap musuh negara yang harus dibumihanguskan keberadaannya.

Singkatnya, melalui pelabelan tesebut, seseorang atau kelompok sosial yang dicap radikal atau melakukan gerakan radikalisme adalah musuh negara sebab dianggap anti-Pancasila dan mengancam keamanan nasional.

Dengan begitu, pemerintah memiliki alasan kuat untuk memberangus gerakan-gerakan yang dilabelkan sebagai gerakan radikal.

View this post on Instagram

Kemenag rilis indeks Kerukanan Umat Beragama (KUB) tahun 2019.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 11, 2019 at 4:00pm PST

Akankah “Radikal” Menjelma Jadi PKI Baru?

Melihat wacana radikal yang tendensius terhadap pemberangusan kebebasan berserikat, berpendapat, atau beroposisi terhadap pemerintah, memang menimbulkan kecurigaan terkait motif di belakang penciptaan pelabelan ini.

Negara atau pemerintah Indonesi saat ini sedang memainkan apa yang disebut Kate Grealy dalam Politicising the Label Radical? sebagai politisasi istilah dengan maksud membungkam dan mendiskreditkan para pembangkang dan lawan politik pemerintah.

Sayangnya, untuk memperhalus aksi tersebut, pemerintah membalut aksinya dengan dalih perang melawan terorisme yang tengah merongrong keamanan nasional.

Beberapa peristiwa yang terjadi belakangan, misalnya, aksi protes pelajar dan mahasiswa dalam menolak pelemahan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi melalui revisi UU KPK, dicap pemerintah sebagai aksi yang ditunggangi oleh gerakan radikalisme.

Lebih lucunya, saat sejumlah komisioner dan pegawai KPK ngotot mempertahankan marwah dan penguatan lembaga antirasuah tersebut, pemerintah lalu memunculkan wacana KPK sebagai sarang radikalisme. Novel Baswedan adalah salah satu yang paling disorot dalam wacana tersebut.

Melihat pola-pola yang ditampilkan pemerintah, muncul kecurigaan adanya nuansa pengulangan sejarah yang sempat dipakai di era pemerintahan Orde baru.

Pengalaman buruk yang pernah terjadi di zaman Orde Baru, melalui stigma “PKI” atau “komunisme”, negara dengan semena-mena menghabisi kelompok oposisi atau mereka yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dikuatirkan bakal terjadi di era pemerintahan Jokowi.

Kekhawatiran ini cukup beralasan, menimbang terdapat kesamaan pola di antara kedua pengalaman tersebut.

Harus diakui, ketidakmampuan pemerintah dalam meredam gejolak sosial di akar rumput, bisa jadi merupakan alasan kuat memproduksi stereotip negatif terhadap individu maupun kelompok yang selama ini dinilai menjadi ancaman pemerintah.

Dengan demikian, stigma buruk yang diciptakan lewat kosa kata radikal atau radikalisme, menjadi pembenaran untuk membungkam mereka yang kritis atau berbeda sikap dan pandangan politik.

Negara dengan begitu, punya alasan kuat untuk menekan dan menghakimi siapa saja yang masuk dalam target mereka.

Seperti ditulis Narwaya dalam Kuasa Stigma dan Represi Ingatan, pewacanaan Orde Baru atas coup d’etat’ yang dilakukan oleh PKI pada akhirnya memberi alasan bagi Soeharto untuk memberangus komunisme di Indonesia. Dari peristiwa ini pula stigma anti-Pancasila dilekatkan kepada komunisme.

Artinya, apabila melihat pola yang dilakukan pemerintah saat ini, dengan mengacu pada pendapat Narwaya, bisa dikatakan ada kemiripan. Bahwa baik Soeharto maupun Jokowi sama-sama menciptakan stereotip negatif terhadap gerakan yang dicap membahayakan kekuasaan.

Sayangnya, muatan kepentingan di balik kedok perang melawan radikalisme dan terorisme yang digunakan Jokowi saat ini terkesan berbahaya dalam iklim demokrasi, yang mengandaikan adanya ruang kebebasan masyarakat memberikan pendapat atau sikap politik.

Karenya, memahami hubungan penggunaan kedua label negatif ini sangat penting untuk memahami cara negara membenarkan tindakan represifnya terhadap masyarakat yang kerap kritis terhadap pemerintah. Lalu, akankah “radikal” bernasib sama seperti “PKI” dan “komunisme” di zaman Orde Baru?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]M[/dropcap]araknya penolakan akademisi mengenai rencana pengangkatan rektor ditangan Presiden, membuat peraturan tersebut urung dilanjutkan. Usulan ini sendiri bergulir lantaran adanya indikasi lembaga perguruan tinggi sebagai tempat bersemainya paham radikalisme sekaligus perekrutan kader atau pengikut paham yang mengancam kehidupan berbangsa karena berupaya mengganti ideologi negara.

Sebenarnya, alasan munculnya pemikiran agar pemilihan rektor melibatkan presiden adalah agar rektor yang terpilih tidak permisif terhadap gerakan radikalisme. Sehingga, walaupun rencana tersebut tidak dilanjutkan, namun tetap ditekankan bahwa pemilihan rektor harus mendapat perhatian ekstra dari pemerintah. Sehingga tidak ada rektor yang dapat mengakomodasi kepentingan kelompok radikal.

Menurut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir, Perguruan Tinggi (PT) di wilayah Pulau Jawa dinilai rentan terpengaruh paham radikalisme. Potensi risiko, lanjutnya, terungkap merata mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur, berdasarkan upaya pemetaan yang sedang dilakukan bersama dengan sejumlah lembaga.

Waspada kelompok radikal di kampus. Kenali cirinya! #MahasiswaLawanRadikalisme pic.twitter.com/ycDylg3zfM

— BNPT (@BNPTRI) May 5, 2017

“Ini harus dipetakan, kami bekerja sama dengan tim yang (antara lain) terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan sebagainya,” kata Nasir di Subang, Jawa Barat, Selasa (23 Mei) lalu. Karenanya, ia mendorong Badan Intelijen Negara (BIN) mencermati kondisi kampus di Indonesia secara lebih baik dan merata, terutama menyangkut potensi berkembangnya paham radikalisme.

Terkait perkembangan tersebut, sejumlah rektor PT pun telah mengalami pergantian. Seorang sumber mengatakan, pihak-pihak yang berafiliasi dengan gerakan radikalisme melakukan konsolidasi guna melanggengkan pengaruh mereka di kampus. (Baca: Dekan Dukung Teroris, Presiden Turun Tangan)

“Mereka yang berafiliasi dengan ormas radikal, secara diam-diam melakukan pendekatan ke beberapa pihak untuk mendorong calon rektor pilihan mereka. Ada sejumlah nama calon rektor yang diusung. Kelompok garis keras ini diam-diam berkonsolidasi agar kursi rektor jatuh ke calon yang mereka dukung,” terang sumber tersebut, Senin (5/6).

Ia menuturkan, kalau kelompok mereka ini terdiri dari sejumlah dosen, mahasiswa, dan alumni yang selama ini memegang peranan penting dan memiliki pengaruh di kampus. “Meski jumlahnya tidak banyak, tetapi keberadaan kelompok ini umumnya bisa mengendalikan sejumlah kebijakan di kampus mereka,” katanya.

Namun Ketua Forum Rektor Indonesia Suyatno mengatakan, kunci utama upaya memerangi radikalisme sebenarnya bagaimana pemerintah menciptakan keadilan. Pasalnya, radikalisme muncul tidak secara spontan. “Awalnya dari ketidakpuasan, sehingga melahirkan radikalisme. Ini umumnya menyerang pihak-pihak yang rentan seperti perguruan tinggi yang kekurangan sarana, prasarana, infrastruktur dan lainnya,” katanya.

Ia memandang, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kualitas PT yang tertinggal dan umumnya berada di kawasan terpencil atau wilayah perbatasan. Pemerintah diminta tidak lagi membeda-bedakan PT negeri dan swasta.

“Mereka yang lemah sangat rentan disusupi radikalisme dan ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Sedangkan kami perguruan-perguruan tinggi sudah menjalankan kewajiban kami untuk memerangi radikalisme lewat pendidikan berkarakter dan mendorong nasionalisme,” pungkasnya.

(Suara Pembaruan)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Australia adalah  salah satu negara mitra penting Indonesia. Hingga saat ini kedua negara memiliki hubungan kerja sama yang baik di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Hal itu dikemukakan Menlu di kantor Kemenko Polhukam, Senin (13/2/2017), ketika memberikan keterangan kepada wartawan mengenai rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia, pada 26 Februari 2017.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Kedua pemimpin pemerintahan akan membahas beberapa hal terkait penguatan kerja sama bilateral kedua negara. Sebelumnya, pada November 2015, PM Turnbull bertemu Presiden Jokowi di Jakarta.

Menurut Menlu, sesuai agenda, Presiden akan membahas mengenai upaya-upaya yang akan Indonesia lakukan untuk memperkuat hubungan bilateral. Australia merupakan salah satu mitra penting kita di Asia, baik dari aspek perdagangan, investasi, maupun turisme.

Ia menyebutkan, saat ini Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan 10 destinasi pariwisata. Jumlah turis Australia yang datang ke Indonesia mencapai 1,2 juta orang, namun masih terkonsentrasi di Pulau Bali. Indonesia  ingin menarik turis Australia ke wilayah destinasi pariwisata lainnya.  Selain itu,  Presiden Jokowi akan membicarakan pengembangan kerja sama di bidang pendidikan.

Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi juga akan melanjutkan pembicaraan  rencana kerja sama bilateral di bidang pemberantasan terorisme.

Sebelumnya delegasi Indonesia dan Australia bertemu dalam The 3rd Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting (MCM) on Law and Security di Hotel Sari PAN Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017) lalu.

Pertemuan menghasilkam komitmen bersama kedua negara menghadapi ancaman foreign terrorist fighter (FTF), kejahatan financing terrorism, penanggulangan ektremisme, dan deradikalisasi. (Kps/E19)