Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kontradiksi saat PDIP yang diprediksi hattrick kemenangan di Pemilu Legislatif 2024, namun Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kemungkinan menjadi “juru kunci” di ajang Pilpres, menimbulkan tanya tersendiri. Lantas, mengapa hasil kontras itu bisa terjadi?

PinterPolitik.com

“Agak anomali ya dengan suara saya?” Begitu ucap calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang mungkin sulit untuk menerima hasil quick count Pilpres 2024. Terlebih, saat kemudian mengetahui bahwa partai utama pengusungnya, yakni PDIP kemungkinan besar akan menjadi pemenang di ajang Pemilu Legislatif.

Hingga hari ini, semua lembaga survei kredibel telah merilis hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. Hasilnya, duet Ganjar-Mahfud MD berada di urutan terakhir dengan kisaran suara 16 persen.

Padahal, jika rewind enam bulan ke belakang, elektabilitas Ganjar di beberapa penggalan waktu dari beberapa hasil survei berada di rentang 25 hingga 37 persen.

Ekspektasi akan hasil terbaik pun meningkat, saat sosok dengan reputasi mumpuni di blantika politik dan pemerintahan tanah air, Mahfud MD ditunjuk sebagai calon wakil presiden (cawapres) Ganjar pada Oktober 2023.

Kembali, kontradiksi kiranya tinggal menunggu waktu saat Ganjar akan menjadi “pecundang”, sementara PDIP menjadi jawara di kontestasi elektoral serentak 2024.

Pertanyaan besar yang mengemuka dari fenomena tersebut kemudian hadir, utamanya bagi mereka yang berada di internal koalisi Ganjar-Mahfud, yakni mengapa hasil kontras PDIP dan Ganjar-Mahfud bisa terjadi?

PDIP Setengah Hati?

Split-ticket voting, menjadi teori yang kiranya dapat menjawab kontradiksi hasil sementara yang diperkirakan menjadi nyata dari Ganjar-Mahfud dan PDIP.

Secara sederhana, split-ticket voting menjelaskan bahwa konstituen atau pemilih sebuah parpol tidak otomatis memilih capres maupun cawapres yang diusung entitas politik yang sama.

Pasca Reformasi, fenomena ini telah dialami Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), namun dengan hasil kemenangan bagi keduanya.

Pada tahun 2004, Partai Demokrat sebagai pengusung utama SBY yang menjadi pemenang Pilpres, hanya merengkuh 7,45 persen suara dan berada di urutan kelima.

Serupa dengan SBY, gabungan perolehan suara koalisi parpol pengusung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) di Pilpres 2014 hanya meraih 39,97 persen suara. Hasil itu berbanding terbalik dengan koalisi pengusung Prabowo-Hatta Rajasa yang mendapatkan 48,93 persen suara.

Selain itu, satu hal yang perlu dipahami adalah logika organisasi – dalam hal ini parpol – memiliki perbedaan dengan logika individu. Presumsi ini disiratkan Francis Fukuyama dalam  bukunya yang berjudul State-Building: Governance and World Order in the 21st Century.

Berkaca pada pemikiran cendekiawan politik Amerika Serikat (AS) Herbert Simon tentang teori satisficing atau keterpuasan, Fukuyama menjelaskan bahwa tujuan organisasi sebenarnya tidak pernah hadir secara jelas, tetapi muncul sebagai hasil dari berbagai interaksi para pelaku organisasi.

Menurut Fukuyama, hal itu bisa terjadi karena rasionalitas terbatas dari para individu-individu dalam organisasi. Kecenderungan itu tidak lain disebabkan oleh individu yang cenderung memiliki penafsiran yang berbeda atas suatu peristiwa.

Apa yang dikemukakan Fukuyama mungkin telah dipahami PDIP sejak awal mengusung Ganjar sebagai capres.

Interpretasi itu berangkat dari tiga hal yang saling terkait, yakni martabat PDIP yang tak pernah absen mengusung capres pasca Reformasi, ketiadaan opsi lain yang bisa memberikan – setidaknya – sedikit perlawanan bagi Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, serta ajang legislatif yang memang menjadi prioritas utama semua parpol. Apalagi, dalam logika dan kalkulasi PDIP sebagai pemenang di dua ajang pemilu sebelumnya.

Impresi dukungan “setengah hati” PDIP kemudian mengemuka saat mengacu pada apa yang dikemukakan Fukuyama. Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pun memiliki analisis serupa.

Menurutnya, PDIP kemungkinan tak ingin kalah di dua ajang sekaligus. Dan dalam hal ini, tampak lebih mengaktualisasikan strategi mengamankan pemilihan legislatif.

Komposisi dan situasi parpol koalisi Ganjar-Mahfud juga agaknya memiliki logika dan perbedaan intensi masing-masing. Plus, tak menutup kemungkinan eksistensi persepsi berbeda di antara mereka sendiri.

Selain PDIP, PPP kiranya juga lebih memprioritaskan legislatif di tengah hantu prediksi tak lolos parlemen untuk pertama kalinya sejak didirikan pada tahun 1973.

Partai Hanura dan Partai Perindo pun kiranya melakukan hal serupa, untuk tak hanya sekadar mencari coattail effect atau efek ekor jas dari Ganjar-Mahfud yang mungkin telah dipahami bahwa hasilnya tak akan seberapa.

Dengan kata lain, tiga interpretasi di atas tampaknya memang memiliki relevansi tersendiri.

Lalu, terdapat beberapa interpretasi lain yang saling terkait dan kiranya membuat kontradiksi hasil Ganjar-Mahfud dan PDIP bisa terjadi. Apakah itu?

Jokowi Ubah Segalanya?

Di ajang Pemilu Legislatif 2024, PDIP diprediksi menjadi pemenang dengan kisaran perolehan suara 15 sampai 17 persen.

Kendati lebih buruk jika menengok edisi 2019 saat meraih 19,33 persen, hasil itu tetap saja menjadi “prestasi” tersendiri di tengah gempuran isu minor ke partai berlambang banteng.

Ya, di ajang pesta demokrasi 2024, PDIP seakan tak henti-hentinya mendapat sentimen negatif. Mulai dari kader korupsi, parpol yang dianggap tak lagi merepresentasikan wong cilik, hingga yang terbesar adalah manuver Jokowi dan trahnya yang tak selaras dengan PDIP.

Bahkan, PDIP seakan dikhianati oleh kader-kader terbaiknya seperti Budiman Sudjatmiko, Effendi Simbolon, serta Maruarar Sirait yang memilih mendukung Prabowo-Gibran.

Sekali lagi, hasil di 2024 membuktikan bahwa kinerja mesin politik PDIP untuk mempertahankan loyalis PDIP dan Megawati di akar rumput tampak lebih besar. Sekali lagi, loyalis PDIP dan Megawati, bukan Ganjar.

Gestur dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran yang menjadi faktor saling terkait tentu meninggalkan kesan janggal bagi loyalis mereka.

Maka dari itu, penggerak mesin politik PDIP kiranya memahami jika positioning Ganjar-Mahfud yang seolah berusaha berbeda dan menjadi antitesis pemerintahan Jokowi terlalu membingungkan untuk “dijelaskan” kepada konstituen loyal mereka.

Faktor kekalahan Ganjar-Mahfud lain yang tak terkait langsung dengan kontradiksi torehan PDIP pun hadir di meja analisis.

Kubu Ganjar-Mahfud seolah tak cukup lihai menutup aib politik dibanding kubu lawan yang juga memilikinya.

Aib seperti isu korupsi e-KTP, pembatalan Piala Dunia U-20, hingga isu agraria dan HAM di Wadas serta Kendeng “hanya” ditutupi gimik dan kampanye-kampanye kreatif yang terkesan copy-paste dari kubu Anies-Imin.

Satu hal lain yang tak bisa dipungkiri adalah lawan Ganjar-Mahfud di ajang Pilpres 2024 yang terlalu kuat. Prabowo-Gibran dengan logistik, komposisi koalisi, dan mesin politik paling prima, serta Anies-Imin dengan narasi orisinil “perubahan” dan kampanye out of the box yang lebih disukai, terutama di media sosial.

Di titik ini karier politik Ganjar berikutnya menjadi pertanyaan menarik. Yang jelas, keputusan PDIP untuk menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintah, serta potensi regenerasi internal bisa jadi menjadi determinan penentu kiprah Ganjar yang seolah “dibiarkan” kalah oleh PDIP. (J61)

“Kamu percaya suara saya segitu?” 

Terdapat sejumlah faktor yang dinilai menjadi biang keladi kekalahan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 meski PDIP kemungkinan besar hattrick menang di Pileg.

Menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu yaa! 

#ganjar #pdip #quickcount #oposisi #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

Ada yang naik terus, ada yang turun terus

Berdasarkan hasil quick count, elektabilitas, dan polling duet Prabowo-Gibran tampak memiliki tren keterpilihan yang terus meningkat, setidaknya sejak Agustus 2023 (cawapres belum ditentukan).

Sementara di sisi lain, Ganjar-Mahfud terus menukik dan di saat yang sama membuat duet Anies-Imin naik ke urutan 2.

Menurut kalian gimana soal rangkaian hasil elektabilitas, polling, hingga quick count Pilpres 2024? Dan kira-kira apa penyebab melesat dan menukiknya masing-masing paslon? Berikan pendapatmu yaa

#anies #prabowo #ganjar #quickcount #litbangkompas #lsidennyja #pilpres2024 #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

PKB is leading the bus 

PKB memimpin perolehan suara dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dan menempati peringkat keempat dari sejumlah hasil quick count saat ini. 

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]esta demokrasi yang diadakan pada tanggal 17 April lalu telah usai. Meskipun hasil resmi hitung suara belum dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, namun hasil hitung cepat atau quick count kini banyak menjadi acuan bagi para peserta Pemilu untuk melihat posisi mereka. Tak terkecuali bagi partai-partai politik yang bertarung.

PSI adalah salah satu partai yang langsung menyatakan menerima keputusan hasil hitung cepat kali ini. Melalui pidato sang ketua umum, Grace Natalie, dengan judul “Setelah Kami Kalah”, PSI menyatakan diri bahwa partainya menerima jika tak dapat melenggang ke Senayan untuk lima tahun ke depan.

Dengan perolehan sementara agregat nasional sebesar 1,87 persen dari ambang batas parliamentary threshold 4 persen, sayangnya PSI harus tersingkir dari perebutan kursi anggota dewan secara nasional.

Meskipun kalah secara nasional dalam kontestasi Pemilu Legislatif (Pileg), partai berlambang mawar ini nyatanya memperoleh suara yang cukup tinggi di beberapa kota di luar negeri. Sebut saja suara PSI yang moncer di Sidney, Melbourne, Berlin, Roma, Toronto, hingga Washington DC, di mana partai merah ini meraih simpati yang cukup luas.

Uniknya, partai yang mengusung jargon progresif ini, juga memenangi suara pada tingkat daerah di beberapa kota besar. Di antaranya adalah DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, bahkan Aceh.

Hal yang menggelitik tentu saja adalah kemenangan PSI di Serambi Mekkah, Aceh.
Share on X

Hal yang menggelitik tentu saja adalah kemenangan PSI di Serambi Mekkah, Aceh.

Seperti yang diketahui, bahwa Aceh merupakan salah satu wilayah yang menganut hukum Syariah yang mana hal tersebut cukup kontras dengan semangat PSI selama ini getol menolak Perda berbasis agama dalam setiap kampanyenya. Lalu, apa makna di balik kemenangan PSI di Aceh ini?

PSI dan Anomali Perda Syariah

Kejutan bagi PSI dalam Pemilu 2019 ini memang tak tanggung-tanggung. Setelah di Jakarta partai tersebut mampu menduduki top four atau empat besar partai yang berhasil duduk di parlemen daerah, kini posisi serupa juga terjadi di Aceh. Setidaknya begitulah klaim Grace Natalie. Ia mengatakan telah meraih kemenangan di Aceh dengan menempati peringkat kedua di bawah PDIP.

Dalam menanggapi kemenangannya di Aceh, Grace mengklaim bahwa kemenangan mereka tidak terlepas dari dukungan para anak-anak muda yang rasional dan memiliki rasa kritis tinggi.

Namun, kemenangan ini terasa kontradiktif jika menelisik latar belakang Aceh sebagai kota yang sangat Islami.

Hal ini terlihat dari wilayah ini yang memiliki sejumlah Perda Syariah di bawah Dinas Syariat Islam (DIS) Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Menurut laporan BBC Indonesia, Perda Syariah di Aceh meliputi penggunaan hukuman berdasarkan syariat Islam yang disebut sebagai Qanun Jinayat.

Hukuman pidana dalam Qanun Jinayat terbagi dalam beberapa bentuk, di antaranya hukum cambuk, denda, hingga rajam. Hal ini bisa dilihat dalam kasus hukuman 10 hingga 200 kali cambuk yang melibatkan kelompok LGBT beberapa waktu lalu.

Potret Perda Syariah itulah yang membuat PSI angkat bicara, di mana partai ini menolak segala bentuk peraturan daerah berbasis agama – termasuk juga Perda Injil – yang berlaku di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Aceh. Hal ini berkaitan dengan sifat Perda ini yang cenderung diskriminatif dan mencederai hak asasi manusia.

Nah ini. Kalau PSI menang di ibukota, bagi saya tidak terlalu mengejutkan, atau di kota2 lainnya.

Tapi ini Aceh loh. GG bener. Setuju saya kalau warga Aceh diam2 tak mau perda Syariah, tapi mereka takut buat bicara.

— SeuseuhBeungeut (@Sukandi_Suk) April 20, 2019

Tak hanya berhenti pada isu Perda Syariah, PSI juga menggaungkan narasi penolakan terhadap praktik poligami, di mana isu tersebut mungkin saja cukup mengena bagi pemilih dengan basis gender tertentu.

Oleh karenanya, bisa saja dua narasi kampanye ini memang cukup ampuh sebagai strategi politik di beberapa daerah. Sehingga, kemenangan PSI di Aceh dapat diartikan sebagai ekspresi kejengahan sebagian masyarakat di wilayah tersebut terhadap tatanan kehidupan konservatisme yang mereka jalani selama ini.

Asumsi tersebut cukup beralasan jika melihat tren yang saat ini terjadi di Indonesia secara sosio-kultural. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nathanael Sumaktoyo dalam How ‘Moderate’ are Indonesian Muslims?, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum kurang konservatif dibandingkan masyarakat Malaysia, namun lebih konservatif daripada Lebanon dan Turki.

Secara umum, sikap sosial dan politik masyarakat muslim Indonesia tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai-nilai agama seperti halnya di Malaysia, namun juga tidak terlalu sekuler seperti masyarakat di Turki. Sehingga, umat muslim Indonesia lebih pantas mendapatkan reputasi sebagai “Muslim Moderat”.

Oleh karenanya, meskipun belum ada studi lanjut mengenai adakah korelasi antara peningkatan suara PSI di Aceh dengan penolakan Perda Syariah yang dikampanyekannya, namun bisa jadi keduanya memang memiliki korelasi ditinjau dari sebagian masyarakatnya yang tak melulu mau hidup dalam kungkungan konservatisme.

Kontestasi Ideologi?

Terkait hal tersebut, dalam sebuah artikel terbarunya yang berjudul Indonesia’s Election and the Return of Ideological Competition, Edward Aspinall dari Australian National University (ANU) memaparkan dinamika yang mewarnai Pemilu serentak di Indonesia kali ini.

Ia menyebut bahwa selama lima tahun terakhir, Indonesia telah bergerak melampaui politik pragmatisme dan akomodasi, di mana mobilisasi ideologis, polarisasi, kampanye kebencian online, dan yang lainnya menjadi semakin berpengaruh dalam konteks politik nasional.

Salah satunya adalah mobilisasi ideologi yang melibatkan perseteruan antara kelompok Islam moderat versus konservatif.

Hal ini tergambar dari dukungan ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) yang memobilisasi dukungan untuk Joko Widodo (Jokowi) karena ingin mempertahankan visi NU tentang pluralisme dan Islam moderat, selain juga faktor keberadaan mantan Rais Aam NU, Ma’ruf Amin yang menjadi pendampingnya.

Sedangkan, di kubu seberang ada Prabowo Subianto yang dianggap telah didukung oleh kelompok “Islam garis keras” yang tak jarang mengkampanyekan tegaknya panji hukum berbasis agama di republik ini.

Selain itu juga ada partai seperti PKS  yang disebut-sebut memanfaatkan sentimen ideologi Islam ini untuk mendulang suara.

Menarik untuk diteliti, mengapa PSI di Aceh bisa menang?

— ヤンティヘルランティ (@yantiherlanti) April 20, 2019

Sehingga pendapat Aspinall tidak sepenuhnya salah, di mana Pemilu di Indonesia kali ini adalah ajang kompetisi ideologi atau ideological competition di antara kubu-kubu yang tengah bertarung memperebutkan kursi kekuasaan.

Lalu, seberapa berpengaruhkah platform ideologi PSI dalam konteks Pemilu kali ini? Dan apakah kehadiran PSI bisa dibilang sebagai pembuktian ideological competition?

Meskipun bukan partai berbasis agama, namun sepertinya PSI menjadi salah satu partai yang cukup konsisten membawa narasi ideologi sebagai amunisi perang.

Apalagi, PSI cukup terbuka menyatakan “perang” terhadap kelompok-kelompok yang secara ideologis berseberangan.

Partai itu juga  sempat  “mengharamkan” berkoalisi dengan partai Islam lawannya, yaitu PKS. PSI menganggap PKS tidak sejalan dengan ideologinya karena kerap menggunakan kampanye-kampanye politik yang eksklusif terhadap kelompok non-muslim di Indonesia.

Dalam konteks kemenangan PSI di Aceh, bisa saja ideologi progresivisme yang ditawarkan PSI menjadi strategi untuk mampu mencuri perhatian pemilih  yang telah lama hidup dalam kungkungan ketatnya peraturan Syariah.

Apalagi, di era keterbukaan komunikasi dan informasi seperti saat ini, perubahan paradigma dan perspektif terhadap budaya – termasuk juga agama – terjadi dengan begitu pesat. Sangat mungkin kelompok muda progresif di wilayah tersebut telah mulai keluar dari batas-batas konservatisme dalam pagar keistimewaan daerah. Akibatnya, PSI mampu mengisi ceruk pilihan alternatif dari bagian masyarakat tersebut dan memenangkan dukungan politik.

Oleh karenanya, kemenangan PSI di Aceh bisa dibilang adalah anomali yang mungkin butuh lebih dari seribu kata untuk ditulis ulang.

Selain itu, ini juga membuktikan bahwa partai seperti PSI sangat mungkin dapat bertahan di tengah kontestasi politik yang ada karena ideologi yang diusungnya dapat menjadi identitas pembeda. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya dan nasib sebenarnya PSI dalam hasil real count versi KPU. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]esta demokrasi telah terlaksana pada 17 April kemarin. Apresiasi pun datang dari banyak pihak, termasuk media-media internasional yang menyebut bahwa Pemilu 2019 kali ini cukup berhasil, meskipun merupakan pemilu yang rumit karena dilaksanakan serentak.

Banyak juga kejutan-kejutan yang hadir dalam pemilu kali ini. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah hasil quick count atau hitung cepat yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei.

Dalam beberapa hasil quick count tersebut, disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin unggul dalamkontestasi Pilpres ini dengan perolehan sekitar 54 hingga 55 persen suara.

Sedangkan rivalnya, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya memperoleh 44 hingga 45 persen suara.

Namun, hal itu tak serta merta membuat panas-panas Pilpres berakhir. Para elite Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta para simpatisan maupun pendukung pasangan capres-cawapres nomor 02 tidak percaya pada hasil hitung cepat tersebut.

Menurut Jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, quick count yang menunjukkan keunggulan sementara paslon 01 adalah bentuk provokasi.

Hal serupa juga disampaikan oleh sang capres sendiri, Prabowo Subianto, yang menyebut bahwa lembaga survei telah melakukan penggiringan opini dan bekerja pada salah satu pihak di Pilpres kali ini.

Sementara itu di tempat terpisah, Capres nomor urut 01 Jokowi juga turut menyampaikan jumpa pers terkait hasil quick count ini. Uniknya, sang petahana tak terbawa euforia kemenangan yang ditujukan pada dirinya dan malah meminta para pendukungnya menunggu hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Meskipun media tengah menyoroti beda sikap kedua capres ini, namun ada satu narasi menarik yang terlihat mirip diantara keduanya, yakni tunggu hasil perhitungan resmi KPU dan jangan buru-buru percaya dengan hasil hitung cepat yang ada. Lalu apa sesungguhnya makna dibalik sikap kedua kandidat tersebut? Mungkinkah Pilpres kali ini akan menjadi pertaruhan legitimasi bagi eksistensi lembaga-lembaga survei di Indonesia?

View this post on Instagram

Inilah hasil quick count Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #quickcount #quickcountpilpres #quickcountpilpres2019 #pemilu2019 #pilpres2019 #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 17, 2019 at 11:07pm PDT

Jebakan Shy Trumper

Dalam Pilpres di Amerika Serikat (AS) tahun 2016, terdapat fenomena yang menarik di mana perhitungan lembaga-lembaga survei meleset dalam memprediksikan kemenangan Hillary Clinton.

Pada awalnya, hampir seluruh survei di Negeri Paman Sam tersebut sebelumnya mengunggulkan sosok mantan senator asal New York itu. Bahkan, keunggulan Hillary atas Trump diprediksi terpaut jauhmencapai angka di atas 5 persen.

Ada pula lembaga yang memprediksi kemenangan Hillary dengan persentase cukup besar. Salah satunya adalah The New York Timesyang memprediksi kesempatan menang Hillary mencapai 91 persen. Juga ada prediksi dariPrinceton Election Consortium yang bahkan memprediksi kemenangan Hillary mencapai 99 persen.

Namun sayang, tanggal 8 November 2016 akhirnya menjadi tanggal berkabung bagi para pendukung Hillary. Satu-satunya kandidat calon presiden AS perempuan ini harus menyerah pada kemenangan rivalnya, Donald Trump.

Berkaitan dengan hasil survei, ada yang menarik dari penyebab kekalahan Hillary ini. Salah satunya adalah adanya fenomenashy Trumper. Fenomena ini terjadi ketika “secret Trump vote” muncul sebagai suara penentu dalam pemilu.

bikin exit poll ya? kl diumumkan ke publik sebut lembaga atau orang penanggung jawabnya kl beritikad baik. jangan lupa akurasi quick count di atas exitpoll.

— saiful mujani (@saiful_mujani) April 17, 2019

Fenomena shy Trumper ini adalah kondisi di mana banyak pemilih yang tidak ingin memberi tahu pihak lain bahwa  mereka mendukung dan memberikan suara untuk Trump. Hal ini berkaitan dengan sikap kontroversial Trump selama masa kampanye .

Fenomena shy Trumper ini juga menjadi salah satu penanda bahwa masyarakat AS tengah “menipu” lembaga pollster di mana banyak dari responden mengkatakan kepada pollster bahwa Hillary lah yang mereka pilih. Padahal, dalam faktanya, para pemilih ini mendukung Trump. Fenomena itulah yang kemudian meyebabkan banyak lembaga pollster disorot habis-habisan di AS pasca Pilpres 2016.

Sebenarnya, fenomena shy Trumper ini sangat umum terjadi dalam proses surveidi negeri Paman Sam tersebut. Teori yang menjelaskan fenomena ini dikenal dengan istilah Bradley Effect.

Efek ini berasal dari fenomena di tahun 1980-an, ketika kandidat gubernur California Tom Bradley yang merupakan kandidat kulit hitam diprediksi unggul dalam pemilu, namun akhirnya harus kalah.  Hal ini terjadi karena pemilih menyembunyikan preferensi pilihan mereka dari lembaga survei.

Lalu, mungkinkah ada jebakan shy Trumper ini dalam konteks quick count di Pilpres kali ini? Jika melihat respon dari pihak 01 yang juga enggan buru-buru mengiyakan hasil pollster yang ada, mungkin jebakan ini patut untuk diwaspdai. Oleh karenanya, petahana sendiri pun memilih sikap hati-hati dengan hasil quick count yang ada.

Mengingat bahwa lembaga survei bukanlah Oracle (peramal wanita dalam film The Matrix) yang mampu memprediksi kemenangan secara mutlak, secara ilmiah pun lembaga-lembaga ini juga bisa saja salah.

Hal ini juga sempat disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam forum ILC yang mengatakan betapa sulitnya menebak siapakah kandidat yang akan memenangkan Pilpres ini. Ia juga sempat menyinggung potensi kondisi yang disebut tera incognita atau kondisi yang belum terpetakan atau terdokumentasikan.

Oleh karenanya, penting untuk memastikan lembaga negara sekelas KPU mengumumkan secara resmi hasil Pilpres kali ini. Selain itu, sebaiknya para pendukung 01 juga tak terlalu termakan euforia yang mungkin saja bisa menjebak.

Delegitimasi Lembaga Survei?

Sementara kubu petahana terlihat berhati-hati menanggapi hasil quick count yang telah dirilis, hal yang berbeda ditunjukkan oleh kubu oposisi.

Jika dilihat, kubu oposisi konsisten dengan tetap menguatkan narasi ketidakpercayaan terhadap lembaga survei.

Jika melihat tren di AS saja, Trump juga konsisten menggunakan narasi hasil survei adalah “fake news”. Secara mengejutkan, narasi tersebut juga cukup mempengaruhi cara pandang masyarakat tentang hasil jajak pendapat di negeri Paman Sam tersebut.

Selain itu, adanya  gelombang delegitimasi lembaga survei yang sedang membesar akhir-akhir ini juga seolah semakin mempersempit tingkat kepercayaan publik terhadap eksistensi lembaga survei.

Benar, ini memang pertaruhan kredibilitas lembaga survei dan pribadi.

Dulu pas pemilu 2009 juga ada yg nantang2 saya dan @LSI_Lembaga Akhirnya lembaga yg menantang kami malah terkena tuahnya sendiri. Ini arsip berita lama: https://t.co/6zSKGNK7Ge https://t.co/8N9nCaYMFB

— Burhan Muhtadi (IG: Burhanuddin Muhtadi) (@BurhanMuhtadi) April 19, 2019

Dalam konteks ini, Burhan juga pernah mengingatkan bahwa ketidakpercayaan publik terhadap data-data faktual atau objective truth dari lembaga survei ini kurang terlalu penting dibandingkan dengan emotional truth di mana masyarakat akan lebih mudah termakan pada hal-hal yang bersifat emosi ketimbang yang bersifat data.

Hal ini sejalan dengan pendapat Eyal Winter, profesor dari University of Leicester yang mengatakan bahwa memilih adalah tindakan yang irasional dan emosi seringkali menang. Sehingga, sangat masuk akal jika eksistensi lembaga survei mulai banyak diragukan.

Dalam konteks politik di Indonesia, realitas ini bermula ketika pada Pilpres 2014 lalu mungkin menjadi saat-saat ketika lembaga-lembaga survei mulai disorot.

Kala itu, 4 lembaga survei yakni  Puskaptis, LSN, IRC, dan JSI, dilaporkan ke polisi karena mengeluarkan hasil hitung cepat memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, berbeda dengan hasil lembaga survei lain yang memenangkan Jokowi-JK.Publikasi itu sempat membuat masyarakat terpecah, sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait netralitas lembaga-lembaga tersebut.

Sedangkan dalam beberapa Pemilu terakhir, beberapa pollster juga sempat salah memprediksikan kemenangan kandidat yang bertarung dalam beberapa Pilkada.

Di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, lembaga-lembaga survei seperti Media Survei Nasional (Median), Saiful Mujani Research Center (SMRC), dan Charta Politika memprediksi suara Anies di bawah angka 50 persen.

Di Jawa Barat, perolehan suara pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang sebelumnya diprediksi hanya mendapatkan sekitar 7 persen saja, namun mampu menduduki peringkat kedua suara terbanyak

Di Jawa Tengah, pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah meskipun kalah, tetapi mendapatkan jumlah suara yang cukup tinggi, bahkan meningkat jauh dibandingkan hasil survei beberapa lembaga.

Dalam konteks Pilpres kali ini, dengan realitas tersebut, baik kubu 01 maupun 02 memang tak terlalu ingin mengambil risiko dalam mempercayai hasil quick count yang ada. Mengingat hal tersebut cukup berisiko seiring dengan membesarnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga survei hari ini.

Oleh karenanya, pada akhirnya, quick count kali ini merupakan pertaruhan bagi lembaga-lembaga survei yang ada. Jika prediksi mereka memang meleset dari hitung real KPU karena maraknya fenomena setara shy Trumper, mungkin saja tamatlah riwayat mereka pasca pesta demokrasi kali ini. (M39)

PinterPolitik.com

“They so irrational. They don’t wanna patch it up. They wanna mash it up,” – Drake, penyanyi rap asal Kanada

[dropcap]B[/dropcap]erakhir sudah perjalanan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2019. Asa partai debutan itu untuk masuk ke parlemen kandas seiring dengan hasil hitung cepat yang menggambarkan mereka hanya mendapatkan suara sekitar 2 persen, jauh dari parliamentary threshold 4 persen.

Pernyataan kekalahan PSI dari Ketua Umum PSI Grace Natalie kemudian diunggah dalam situs resmi partai yang disebut-sebut partai milenial. Dengan perolehan suara versi quick count yang hanya menunjukkan sekitar 2 persen, Grace mengatakan bahwa partainya tidak akan mendapatkan kursi di Senayan dalam lima tahun ke depan.

Grace memulai pernyataannya dengan mengatakan bahwa partai yang dipimpinnya merasa gembira dengan berbagai hasil quick count Pilpres 2019 yang mengunggulkan paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Partainya pun menyatakan siap untuk menjadi rekan Jokowi-Ma’ruf dalam menjalankan pemerintahan melalui program-program kerakyatan dalam lima tahun ke depan.

Dalam pernyataan yang berjudul Setelah Kami Kalah tersebut, Grace menghormati keputusan masyarakat dengan hasil perolehan suara tersebut dan berterima kasih kepada kader, pengurus, dan caleg PSI yang telah berjuang dalam Pemilu 2019. Dirinya menyatakan bahwa tidak ada penyesalan dari partainya dan tidak menyalahkan pihak siapapun atas kekalahannya.

Kami akan kembali. Segera. Kami tidak akan pernah jadi partai yang hanya datang kepada rakyat lima tahun sekali. Kami akan kembali, lebih kuat lagi! pic.twitter.com/qD9cbzT9aX

— #PSInomor11 (@psi_id) April 18, 2019

Grace menyebutkan bahwa dengan perolehan suara 2 persen, partainya telah memperoleh suara sekitar 3 juta pemilih. Ketum PSI tersebut berterima kasih pada para pemilihnya dan akan tetap memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini partainya bersama 3 juta pemilihnya melalui masyarakat dan kawan-kawannya di media.

Tiga juta pemilih tersebut diajaknya untuk mendaftar sebagai anggota PSI melalui situsnya dan kantor terdekat. Grace pun mengharapkan adanya konsolidasi lebih lanjut antara PSI dan pemilih-pemilihnya untuk mengatur rencana ke depan.

Kekalahan ini pun menimbulkan pertanyaan lain. Dengan milenial menjadi salah satu lumbung suara terbesar dalam Pemilu 2019, mengapa partai yang disebut-sebut sebagai partai milenial ini mengalami kekalahan? Apakah partai ini kurang milenial bagi kelompok milenial sendiri?

Bangkitnya Politik Milenial

Kebangkitan politik kelompok milenial disebut-sebut sedang terjadi di berbagai negara. Tidak hanya PSI di Indonesia, berbagai negara di Eropa dan Amerika melihat bangkitnya suara-suara politik milenial.

Bangkitnya politik milenial di berbagai belahan dunia ini dijelaskan oleh Ruth Milkman dari City University of New York (CUNY) dalam tulisannya yang berjudul A New Political Generation. Dengan mengutip Teori Generasi miliki Karl Mannheim, Milkman menjelaskan bahwa setiap generasi memiliki resposns yang berbeda-beda terhadap gerakan dan perubahan sosial.

Kaum muda sering kali memberi simpati yang lebih besar terhadap gerakan-gerakan sosial yang tidak puas dengan kondisi negara dan pemerintahan. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan digital yang pesat, respons generasional kelompok milenial pun mengalami percepatan. Hal ini berujung pada impuls baru yang mendorong milenial untuk bergerak secara kolektif.

Di Amerika Serikat (AS) misalnya, milenial yang sebelumnya dianggap apatis terhadap politik pun mulai menunjukkan keterlibatan politiknya dalam Pemilu AS 2008. Sebagian besar milenial memilih Barack Obama dari Partai Demokrat AS dalam Pemilu tersebut.

Meningkatnya keterlibatan politik kelompok milenial di AS ini disebut-sebut disebabkan oleh ketidakpuasan ekonomi. Menurut penulis Malcolm Harris, kelompok milenial AS adalah generasi yang paling dilukai oleh kapitalisme.

Hal ini terlihat dari arah politik milenial dalam Pemilu AS 2016. Tendensi milenial pun mengarah pada spektrum politik liberal dan bahkan dekat dengan sosialisme. Hal ini terlihat pada jumlah suara milenial yang mendukung Bernie Sanders – seorang politisi sosialis demokratis, yaitu 80 persen milenial di Iowa, New Hampshire, dan Nevada.

Selain persoalan ekonomi, politik milenial di AS juga disertai dengan gagasan-gagasan sosial dan kultural tertentu. Sebagian besar milenial menolak rasisme dan kebrutalan polisi di AS dengan mendukung gerakan Black Lives Matter dan hak-hak kelompok LGBTQ.

Simpati pada gerakan dan perubahan sosial, serta perkembangan teknologi informasi, seperti media sosial, memberikan impuls bagi kelompok milenial untuk bergerak secara kolektif.
Share on X

Politik milenial di AS kini memang masih bergerak dengan wajah tokoh-tokoh politik lama. Namun, di Eropa, kelompok milenial mulai menunjukkan dirinya dengan terlibat dalam politik sendiri dengan menjadi politisi yang turut mengisi jabatan-jabaran politik.

Berbagai wajah generasi baru mengisi posisi-posisi tertinggi di Eropa, seperti Kanselir Austria Sebastian Kurz, 32 tahun; Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar, 40; Perdana Menteri Estonia Jüri Ratas, 40; dan Perdana Menteri Prancis Emmanuel Macron, 41. Munculnya generasi baru di politik Eropa ini disertai dengan ekspektasi perubahan dan cara-cara baru dalam pemerintahan dengan menentang politik kroni dan korupsi.

Kebangkitan politik milenial di Eropa ini juga diikuti dengan runtuhnya berbagai kekuatan politik lama. Gerakan En Marche milik Macron, misalnya, berhasil merebut parlemen setelah dirinya menjabat. Pergeseran kekuatan politik ini juga terjadi di Italia, Spanyol, dan Jerman.

Lalu, bagaimana dengan politik milenial di Indonesia? Apakah PSI juga memiliki aspirasi serupa yang menginginkan perubahan terhadap status quo yang ada?

PSI sendiri menganggap dirinya sebagai partai yang ingin membawa perubahan dalam perpolitikan Indonesia. Dalam situsnya, PSI menyatakan partainya ingin membawa kembali nilai-nilai yang luhur dalam kemarutan politik Indonesia.

Dengan membawa identitas partai politik yang berbeda, PSI dalam situsnya mengklaim bahwa dirinya selalu membawa hal-hal baru, seperti ide dan gagasan baru. Sikap itu terlihat dalam beberapa kesempatan ketika PSI mengkritik partai-partai nasionalis lainnya, termasuk partai-partai yang satu koalisi dengan mereka, yang dianggap tidak memperjuangkan hak-hak rakyat guna memperoleh suara dalam Pemilu 2019.

PSI, Politik Milenial Indonesia?

Jun Suzuki dalam artikelnya di Nikkei Asian Review menyebut PSI sebagai salah satu partai politik milenial yang muncul di tengah-tengah kebangkitan politik milenial Asia. Suzuki pun menyebutkan bahwa PSI memiliki anggota yang berusia di bawah 45 tahun.

Dalam berbagai isu, PSI memang menunjukkan gagasan yang ingin merubah kondisi yang ada, seperti peningkatan jumlah guru di sekolah dan penurunan pajak pendapatan kelompok milenial. Partai baru ini juga mengkritik praktik-praktik korupsi dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia.

Partai ini juga pernah “mengharamkan” untuk berkoalisi dengan partai Islam lawannya, yaitu PKS. PSI menganggap partai lawannya ini kerap menggunakan kampanye-kampanye politik yang eksklusif terhadap kelompok non-Muslim di Indonesia.

Selain itu, PSI juga giat mengkritik maraknya poligami dan kekerasan seksual bagi kelompok perempuan. Suzuki menyebutkan bahwa gagasan PSI yang mengkritik poligami ini kontras dengan berbagai partai politik lainnya yang berusaha menarik pemilih-pemilih Muslim dalam Pemilu 2019.

Dengan berbagai gagasan perubahan yang diajukan PSI dan giatnya partai ini di media sosial, partai baru ini terlihat sangat milenial dan ingin menarik suara dari kelompok menengah muda. Namun, apakah PSI benar-benar mewakili suara kelompok milenial Indonesia?

View this post on Instagram

Tak lolos, PSI akui kekalahannya Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #PSI #PartaiSolidaritasIndonesia #PSIgaklolos #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 18, 2019 at 4:09am PDT

Jika kita perhatikan kembali, PSI bukanlah partai yang sepenuhnya diisi oleh orang-orang baru dalam politik. Abdul Mughis Mudhoffir dari Universitas Negeri Jakarta dalam tulisannya yang berjudul Millennials Won’t Rescue Indonesia di New Mandala menjelaskan bahwa nama-nama seperti Sunny Tanuwidjaja dan Jeffrie Geovanie dalam Dewan Penasehat PSI membuat klaim bebas oligarki oleh partai ini gugur.

Sunny sendiri merupakan kerabat dari pemilik Sinarmas, Eka Tjipta Widjaja, dan juga salah satu orang yang diduga terlibat dalam kasus suap dalam proyek reklamasi Jakarta. Di sisi lain, Jeffrie adalah politisi yang dikenal sering berpindah partai politik dan juga merupakan pengusaha di PT Panen Galeries Lafayette Indonesia.

Dengan terlibatnya politisi dan pengusaha dalam PSI, Mudhoffir menilai partai milenial tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan partai-partai politik lama yang memiliki hubungan kuat dengan kelompok oligarki di Indonesia. Mudhoffir juga menilai PSI sebagai partai yang tidak muncul secara bottom-up sebagai gerakan bawah di masyarakat seperti gerakan En Marche milik Macron di Prancis.

Mungkin, PSI secara struktural memang tidak benar-benar membawa semangat perubahan tetapi gagasan dan ide perubahannya bisa saja dibilang sangat milenial, kan? Benarkah begitu? Lalu, milenial Indonesia yang manakah yang diklaim PSI – mengingat partai tersebut nampaknya tidak diuntungkan dengan besarnya lumbung suara milenial di Pemilu 2019?

Bila kita perhatikan, kelompok milenial di AS turut membentuk budaya populer yang digandrungi kelompok muda di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Budaya populer itu turut menyebarkan nilai-nilai liberal ke Indonesia melalui produk-produk budaya seperti film dan musik.

Namun, PSI mungkin tidak sadar bahwa kelompok milenial Indonesia sendiri turut membentuk budaya populer yang ada di Indonesia dan tren populer ini mulai menggeser nilai-nilai liberal di dalamnya. Ariel Heryanto dalam tulisannya yang berjudul Upgraded Piety and Pleasure menjelaskan bahwa kelompok menengah muda di Indonesia mulai menerima dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam tren dan budaya populer Indonesia, seperti film Ayat-Ayat Cinta.

Tren hijrah – istilah di Indonesia untuk menggambarkan perpindahan seseorang untuk meningkatkan pengamalan ajaran agama Islam – juga banyak terjadi di kelompok menengah muda Indonesia. Upaya-upaya untuk menjadi salih ini pun jadi ajang unjuk diri di media sosial. Hal ini juga ditunjukkan dengan populernya ulama-ulama di media sosial dan artis-artis yang turut mengekspresikan tindakan hijrah-nya.

Meningkatnya kesalihan di kelompok menengah muda Indonesia ini bisa jadi salah satu faktor di balik kekalahan PSI. Mungkin, ide PSI untuk mengkritik beberapa nilai dan partai Islam merupakan langkah yang salah di tengah-tengah kelompok milenial yang semakin salih.

Justru, PKS sepertinya lebih cakap dalam menangkap tren kesalihan. Partai yang pernah “diharamkan” oleh PSI untuk berkoalisi bersama ini beberapa kali berupaya mendekati kelompok milenial, seperti dengan kegiatan nonton film bersama. Perolehan suara PKS dalam Pemilu 2019 pun meningkat berdasarkan hasil quick count dibandingkan perolehan suara partai tersebut dalam Pemilu 2014.

Mungkin, apa yang dikatakan rapper Drake di awal tulisan sesuai dengan pengalaman PSI dalam Pemilu kali ini. Partai tersebut bisa saja bertindak irasional dengan tidak memperbaiki bayang-bayang yang tak sesuai dengan milenial Indonesia dan hanya ingin mencampur label tersebut dengan kepentingan tertentu. Lagipula, pilihan milenial Indonesia sendiri sudah tergambarkan dengan kekalahan PSI. Bukan begitu? (A43)