Hmm, Indonesia ternyata gak termasuk? 

The Guardian menjulukinya “the enlightened face of a profoundly conservative regime”. Disebut juga “the actual ruler of Qatar”.

Ladies and gentlemen! Her Highness Sheikha Moza bint Nasser 

#moza #sheikhamoza #qatar #emir #palestina #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Prabowo Subianto digadangkan akan membawa gaya diplomasi yang cukup berbeda dengan apa yang diterapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, jika Prabowo benar-benar ingin membuat Indonesia lebih berpengaruh di dunia internasional, mungkin ada baiknya kita berkaca dan belajar dari pencapaian diplomasi Qatar. 

PinterPolitik.com 

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan secara resmi siapa pemenang Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024), perolehan suara sementara sudah hampir bisa memastikan bahwa pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memenangkan kontestasi demokrasi tahun ini. 

Berbarengan dengan itu, banyak dari publik pun bertanya-tanya dan berspekulasi tentang akan seperti apa gaya diplomasi dan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo.  

Pandangan dari Indonesianis sekaligus Direktur Program Asia Pasifik Chatham House, Ben Bland, misalnya, memprediksi diplomasi Indonesia akan lebih ‘aktif’ di forum internasional. Menurutnya juga, Prabowo akan laksanakan diplomasi “bebas aktif” yang berbeda dari semasa kepemimpinan Jokowi. 

Tidak heran, semasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo memang diketahui beberapa kali menjadi diplomat utama dalam beberapa kesepakatan luar negeri penting, contohnya seperti pembelian pesawat jet Rafale, dan upaya mendapatkan vaksin Covid-19 ketika masa pandemi silam. 

Karena itu, tidak sedikit orang yang berharap bahwa Prabowo akan membawa semacam penyegaran terhadap diplomasi bebas aktif Indonesia, mereka berharap Indonesia akan memiliki pengaruh internasional yang lebih besar di bawah pemerintahannya. 

Namun, suatu impian politik tentu tidak bisa muncul hanya dengan harapan belaka. Meskipun Prabowo tidak dipungkiri merupakan diplomat yang baik, sepertinya, ada beberapa hal yang perlu dipelajari dan dipersiapkan jika Indonesia ke depannya ingin memiliki politik luar negeri yang lebih aktif dan lebih impactful. 

Salah satunya adalah dengan belajar dari gaya diplomasi salah satu negara terkuat di Timur Tengah, yakni Qatar. 

Qatar Seharusnya adalah Indonesia 

Di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa Qatar? Mengapa kita tidak belajar diplomasi dari negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS), atau Tiongkok? Well, ada beberapa poin yang jadi alasan kuatnya. 

Pertama, perlu dipahami bersama bahwa tingkatan kekuatan diplomasi yang dimiliki Tiongkok ataupun AS berada di tahapan yang mungkin tidak akan dicapai tidak hanya Indonesia, tapi juga seluruh negara di dunia. Kesuksesan mereka menjadi pemain inti politik internasional adalah ‘hasil panen’ dari ratusan tahun peradaban yang telah melalui banyak trial and error. Sehingga, kita perlu cari role model diplomasi yang lebih sepadan dengan negara seperti Indonesia. 

Kedua, Qatar bisa menjadi role model gaya diplomasi Indonesia yang tepat karena ia sesungguhnya adalah manifestasi dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang seharusnya bisa dijalankan indonesia sejak beberapa dekade silam. Ya, untuk yang belum familiar dengan Qatar, negara yang ukurannya tidak jauh beda dengan Singapura itu kini kerap dijuluki sebagai negara negosiator/mediator terbaik di dunia. 

Qatar adalah satu-satunya negara yang terus menjadi pemeran utama dalam proses negosiasi konflik-konflik besar terkini, seperti Perang Rusia-Ukraina dan krisis antara Palestina dan Israel. Tidak main-main, Qatar bahkan jadi yang paling bertanggung jawab atas berhasilnya beberapa kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Palestina beberapa waktu terakhir. 

Lantas, mengapa Qatar bisa begitu sukses? 

Gina Granado dalam tulisannya A Case Study of How Qatar Used Power Well, menyimpulkan setidaknya dua alasan. Pertama, Qatar rela menjadikan negaranya sebagai melting pot atau tempat berpadunya kekuatan-kekuatan besar dunia. Pada awalnya, Qatar lebih dulu ‘mesra’ dengan AS, dimulai dari awal hubungan pada tahun 1972, Qatar bahkan membolehkan Negeri Paman Sam mendirikan pangkalan militer di wilayahnya.  

Namun, Qatar tidak menjadikan kedekatannya dengan AS sebagai alat untuk menakut-nakuti kekuatan dunia lain. Sebaliknya, Qatar malah menjadikan dirinya sebagai jembatan diplomasi bagi negara-negara lain yang berseberangan dengan AS agar bisa dipertemukan dengan ‘musuhnya’ itu. 

Menariknya, beberapa catatan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Qatar bahkan menyebutkan pemerintah rela mereka membayar semua keperluan diplomasi yang dibutuhkan agar bisa menjadi mediator dari negosiasi dua negara yang ‘bermusuhan’, seperti AS dan Rusia. 

Secara singkat, mungkin kita bisa menyebut Qatar sebagai negara ‘broker diplomasi’ yang sukses. 

Kedua, Granado juga mencatat bahwa kesuksesan kekuatan diplomasi Qatar didukung oleh ambisi mereka untuk menjadikan citra mediator internasional sebagai nation branding atau pembangunan ciri khas negara.  

Hal ini menjadi salah satu alasan terselubung di balik ambisi Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Selain memiliki tujuan ekonomi, jalan panjang Qatar sehingga berhasil melobi semua negara FIFA untuk memberikannya kepercayaan menjadi tuan rumah Piala Dunia, juga ternyata memiliki tujuan diplomasi, yaitu untuk menjadikan pergelaran olahraga terbesar dunia tersebut sebagai bukti bahwa Qatar bisa menggelar acara yang damai di tengah kondisi dunia yang sedang tegang akibat perang. 

Hal-hal ini tentu bisa jadi pelajaran besar bagi Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Prabowo yang banyak diharapkan akan memberikan pencerahan baru bagi diplomasi Indonesia. Lantas, bagaimana Indonesia bisa meniru Qatar? 

Permasalahannya Hanya Political Will?

Cukup membuat iri sebetulnya jika kita membandingkan kekuatan diplomasi Qatar dengan sejarah Indonesia, karena sejatinya sejak awal negara kita didirikan, para pendiri bangsa sudah berniat menjadikan negara kita sebagai negara yang bisa turut aktif dalam politik internasional sembari memiliki posisi yang tidak memihak ke mana-mana. 

Namun, dengan berdirinya pemerintahan baru pada 20 Oktober nanti, Indonesia bisa saja memiliki peluang baru untuk menjadikan dirinya sebagai pemain politik internasional yang handal seperti Qatar. Hal ini karena Indonesia memiliki setidaknya dua modal besar yang bisa dilakukan Prabowo nantinya. 

Pertama, perkuat peran Indonesia sebagai tempat transit perdagangan internasional. Indonesia sejujurnya adalah salah satu negara yang punya kendali besar atas salah satu jalur perdagangan internasional yang paling penting, yaitu Selat Malaka. Akan tetapi, selama ini, hanya Singapura yang sukses menjadikan negaranya sebagai pusat transit perdagangan dunia di Selat Malaka, sementara, Indonesia masih tertinggal jauh.  

Hal ini utamanya karena pembangunan infrastruktur di wilayah Batam dan sekitarnya masih sangat tertinggal dibandingkan apa yang disediakan di Singapura. Pembangunan infrastruktur yang lebih terfokus sekaligus penguatan regulasi seputar jalur perdagangan internasional tentunya bisa jadi salah satu hal yang bisa dilakukan Prabowo. 

Kedua, perkuat citra sebagai perantara diplomasi. Belajar dari Qatar, jika kita ingin lebih dipandang dalam politik internasional, maka kita pun perlu aktif dan reaktif terhadap isu-isu internasional. Tentu, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan kunjungannya ke Ukraina dan Rusia pada 2022 silam adalah hal yang bagus, namun sayangnya proses followup terkait hal itu kurang terlihat dilakukan secara optimal. 

Jika Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya bisa lebih berani menjadi aktor yang terlibat dalam proses perdamaian dunia, tentunya tidak akan lama Indonesia pun bisa memiliki branding negara sebagai mediator perdamaian, seperti Qatar. 

Well, pada akhirnya semua ini tentu hanya perandaian semata, akan tetapi, besar harapannya kepemimpinan Prabowo nanti bisa memberikan gaya diplomasi yang baru bagi Indonesia agar negara kita bisa memiliki kekuatan diplomasi yang lebih besar ke depannya. Karena dengan kekuatan diplomasi yang tinggi, tentu kita juga akan memperoleh keuntungan bisnis yang besar. (D74) 

CIA turun gunung? 

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden disebut mengutus Direktur badan intelijen CIA William Burns dalam pertemuan bersama petinggi Mesir, Qatar, dan Israel di Paris pada Minggu (28/1).

Selain membahas pembebasan sandera Israel oleh Hamas, pertemuan itu dinilai terkait upaya merangkul Qatar dan mengamankan irisan kepentingan AS dengan Mesir.

Well, menurut kalian apa maksud dari pertemuan yang digagas  CIA itu? Berikan pendapatmu yaa! 

#cia #israel #palestina #qatar #mesir #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Qatar semakin menancapkan pengaruhnya untuk jadi penengah di kawasan Timur Tengah (Timteng), utamanya setelah berhasil menjadi penengah negosiasi gencatan senjata Israel dan Hamas. Sekarang, negara tersebut dianggap sebagai calon pemimpin dunia Arab.

Hal ini berkat beberapa hal, yakni hubungan dekat mereka dengan Amerika Serikat (AS), komunikasi dengan Israel sejak 1995, dan dukungan dana terhadap Gaza sebesar US$1 miliar sejak 2014.

Qatar juga punya posisi unik secara diplomasi untuk meredakan kebuntuan dalam pembicaraan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang juga melibatkan mediator AS dan Mesir.

Sebelumnya, perundingan gencatan senjata di antara Israel dan Hamas hampir gagal setelah Hamas menuduh Israel gagal memenuhi kesepakatan sebelum Qatar ikut campur demi mencegah semuanya berantakan.

Kunjungan publik pejabat Qatar ke Israel untuk melakukan negosiasi gencatan senjata menjadi momen bersejarah kedua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik ini.

Pada 9 November, pejabat AS bertemu dengan pemimpin Qatar dan kepala intelijen Israel Mossad untuk membahas kesepakatan dengan Hamas.

Ini juga seakan menekankan pengaruh besar negara kecil di Timteng yang super kaya itu untuk menyelesaikan konflik negara-negara Timteng.

Keterlibatan Qatar dalam perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pun kemudian membuahkan hasil, kedua belah pihak pun menyetujui adanya gencatan senjata sementara.

Peran serta Qatar dalam menunjukkan kekuatan diplomatiknya untuk menyelesaikan konflik di kawasan bukan terkait konflik antara Israel dan Hamas saja.

Sebelumnya, Qatar juga pernah menjadi pemain utama negara-negara Arab dalam koalisi pimpinan NATO di Libya pada 2011 lalu dan memainkan peran penting dalam usaha mengatasi konflik kawasan.

Hal ini menujukkan jika Qatar menjadi negara yang patut diperhitungkan kekuatannya di kawasan Timteng. Terutama, kekuatan negosiasi dan diplomatiknya.

Lantas, mengapa Qatar kini menjadi salah satu negara yang cukup berpengaruh di kawasan?

Faktor Kedekatan dengan AS?

Qatar memainkan peran signifikan dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas meskipun tanpa memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel.

Kunci dari keberhasilan Qatar dalam mediasi ini dapat dipahami melalui prisma teori geopolitik yang melibatkan dinamika regional dan hubungan internasional yang rumit.

Kebijakan luar negeri Qatar yang proaktif dan jaringan hubungan yang kuat telah memungkinkannya untuk berperan dalam menengahi konflik yang kompleks di kawasan.

Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel, Qatar memiliki kepentingan strategis untuk mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut.

Ini tercermin dari kedekatan Qatar dengan AS yang telah menjadi mitra strategis dalam berbagai bidang, termasuk keamanan. Kehadiran pangkalan militer AS Al Udeid di Qatar memiliki dampak besar dalam hubungan kedua negara.

Pangkalan militer AS terbesar di Timteng ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memberikan Qatar akses ke informasi strategis dan keamanan regional.

Selain itu, eksistensinya memberi Qatar legitimasi dalam peran mediasinya, memperkuat posisinya sebagai pemain penting dalam politik regional.

Hal itu sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye pada konsep interdependence atau adanya saling ketergantungan dalam sebuah hubungan antar negara.

Interdependensi adalah fenomena di mana tindakan atau keputusan satu negara memiliki dampak signifikan pada negara-negara lainnya.

Mereka juga menyoroti bahwa dalam situasi interdependensi yang tinggi, negara-negara cenderung mempertimbangkan dampak dari keputusan mereka terhadap negara lain, sehingga mendorong adanya kerjasama dan ketergantungan.

Hal ini terlihat dari hubungan AS dan Qatar, mereka mendapatkan keuntungan dengan adanya pangkalan militer AS di Qatar. Seperti yang diketahui, negeri Paman Sam pastinya mendapatkan keuntungan dengan adanya pangkalan mereka di Qatar.

Sementara itu, Qatar sendiri mendapatkan keuntungan karena hal itu akan berpengaruh terhadap daya tawar mereka di kawasan.

Oleh karena itu, selain faktor kekuatan diplomasi dan negosiasi, kedekatan mereka dengan AS membuat akhirnya menjadi negara yang diperhitungkan di Timteng.

Di masa depan, Qatar kemungkinan akan terus memainkan peran penting dalam upaya penyelesaian konflik di Timteng, dan hubungan kuatnya dengan AS akan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam geopolitiknya.

Diterima Semua Pihak

Banyak negara di dunia mendambakan peran mereka sebagai juru damai sebuah konflik untuk dapat mempertegas pengaruhnya dalam politik internasional.

Sejauh ini, negara Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani itu berhasil menjadi negara yang dapat memainkan peran itu dengan cukup baik.

Sebelum sukses menjadi negosiator gencatan senjata Israel dan Hamas, Qatar telah sukses dalam berbagai diplomasi internasional. Salah satunya, pada tahun 2020 lalu, Qatar sukses menjadi penengah antara AS dan Taliban di Afghanistan.

Munculnya Qatar sebagai negara yang menjadi negosiator dalam beberapa konflik menjadi sebuah anomali dalam politik internasional. Selama ini, banyak yang memandang hanya negara dengan kekuatan besar saja yang bisa mempengaruhi keputusan masalah global.

Namun, dengan hadirnya Qatar seolah membuktikan negara yang tidak memiliki hard power pun memiliki kapasitas dan sama efektifnya dengan negara besar dalam politik internasional.

Padahal, pada era tahun 1990-an, Qatar masih berada dibawah bayang-bayang Arab Saudi. Tapi, sejak awal abad ke-21, Qatar mulai aktif dalam keterlibatan internasional agar membuat mereka tidak bergantung lagi pada Arab Saudi.

Jika dilihat berbagai konflik yang difasilitasi Qatar, terlihat jika mereka dapat diterima segala pihak. Bahkan, termasuk Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan mereka.

Hal itu adalah buah dari sikap netral Qatar yang konsisten. Bagaimana tidak, Qatar bisa menampung tokoh-tokoh politik yang membuat kebanyakan negara-negara Arab alergi, tapi juga disisi lain menjadi pangkalan militer AS.

Seperti ketika tokoh pimpinan Hamas yang terusir dari Suriah pada 2012 lalu setelah menentang pemerintahan Bashar Al Assad, Qatar bersedia menampung mereka di negaranya.

Selain sikap netralnya, Qatar juga tak segan berkomitmen membantu secara finansial pasca konflik. Sejatinya, hal itu yang membuat pihak-pihak yang berkonflik bersedia menerima mereka sebagai fasilitator damai.

Melihat hal itu, Qatar seakan “mengajarkan” dunia internasional untuk menjadi mediator konflik yang efektif dengan modal netralitas dan kesanggupan membantu secara finansial pihak-pihak yang berkonflik.

Tanpa kedua hal itu, kiranya akan sulit bagi negara manapun untuk menjadi mediator konflik internasional dan menyaingi kemampuan Qatar dalam diplomasi dan negosiasi di kancah perpolitikan internasional. Menarik bukan? (S83)

Lima negara Islam turut mengecam kebijakan Talibat terkait larangan perempuan untuk berkuliah atau melanjutkan pendidikan tinggi. Kelima negara tersebut antara lain Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Indonesia. Kebijakan dinilai tidak sesuai ajaran Islam. Mereka sama-sama menyampaikan kekecewaan dan kekhawatiran sehingga Taliban perlu meninjau ulang kembali kebijakan tersebut.

PinterPolitik.com

Piala Dunia sepak bola 2022 di Qatar bagaikan menjadi etalase suara-suara bertendensi sosio-politik yang digaungkan oleh sejumlah pihak, mulai dari para fans hingga beberapa tim nasional (timnas) yang berlaga, seperti Iran, Jerman, hingga Swiss.

Pada laga terakhir fase grup H, misalnya, terasa begitu emosional bagi dua pemain Timnas Swiss, Xherdan Shaqiri dan Granit Xhaka yang mengekspresikan selebrasi di hadapan fans dan Timnas Serbia.

Meski menyanggah eksistensi pesan politik, diketahui, Shaqiri dan Xhaka dikabarkan meluapkan selebrasinya itu sebagai refleksi konflik Kosovo-Albania yang pernah berdarah-darah berjuang untuk melepaskan diri dari Serbia dalam teater Perang Yugoslavia (1991-2001).

Selain intrik yang memang pernah diperagakan Shaqiri dan Xhaka pada ajang Piala Dunia Rusia 2018, dua intrik berbau politik lain yang baru muncul belakangan ialah aksi menolak menyanyikan lagu kebangsaan oleh Timnas Iran serta gestur tutup mulut Timnas Jerman.

Ya, dalam case Timnas Iran, Sardar Azmoun dkk menolak untuk menyanyikan lagu kebangsaan mereka sendiri saat pertandingan pertama melawan Timnas Inggris.

Itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap demonstrasi di Iran akibat represi aparat atas kematian Mahsa Amini di tangan polisi moral yang masih berlangsung hingga saat ini.

Tak hanya Timnas Iran yang menyisipkan pesan politiknya, Timnas Jerman pun seolah tak mau ketinggalan.

Dalam sesi foto bersama sebelum melawan Timnas Jepang, mereka melakukan gaya tutup mulut yang disebut-sebut sebagai protes terhadap aturan sepanjang Piala Dunia di Qatar. Satu yang paling menonjol adalah terkait larangan atribut terkait lesbian, gay, biseksual, and transgender (LGBT).

Meski mendapat sejumlah dukungan, bumerang bernada sinis justru tampaknya lebih banyak tertuju pada aksi Timnas Jerman.

Sebelumnya, Qatar, sebagai negara dengan kultur Islam yang kental, mengeluarkan sejumlah aturan ketat seperti larangan minuman beralkohol di stadion, larangan atribut LGBT, hingga larangan menggunakan pakaian terbuka di muka umum.

Walaupun belakangan aturan-aturan itu diperlonggar, eksistensinya sejak awal tak dapat dipungkiri memang memantik perdebatan, terutama dari peserta Piala Dunia 2022 yang berasal dari kultur yang “lebih bebas”.

Lantas, mengapa Piala Dunia edisi kali ini seakan menjadi showcase pesan-pesan dan benturan aspek sosio-politik yang begitu kental?

Huntington Benar?

Dalam sebuah artikel mendalam mengenai Piala Dunia sepak bola yang berjudul Why does the World Cup matter?, John. F. Molinaro memaparkan sejumlah analisis dari para pelaku dan analis yang dapat menjawab mengapa ajang empat tahunan itu begitu digandrungi dan mendapat sorotan dunia di tiap edisinya.

Disebutkan bahwa kekuatan representasi tiap negara menjadi lebih bermakna dibandingkan Olimpiade dikarenakan menjadi satu-satunya ajang olah raga tunggal yang dapat merangkul banyak orang.

Selain itu, hakikat sepak bola itu sendiri yang menawarkan kesederhanaan dan dapat dimainkan serta dinikmati individu dari latar belakang apapun membuat Piala Dunia begitu mendapat sorotan luas.

Sementara seorang jurnalis sepak bola untuk surat kabar Jerman Sueddeutsche Zeitung bernama Raphael Honigstein menyebut proliferasi media dan teknologi tanpa henti membuat ajang Piala Dunia di tiap edisinya selalu menjadi pembicaraan.

Memang, dari aspek representasi, negara-negara yang berpartisipasi sejak Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 tak hanya didominasi oleh negara kuat, baik secara ekonomi maupun politik.

Mulai dari Uruguay, Brazil, hingga Argentina yang berhasil menjadi kampiun Piala Dunia seolah membuktikan ada kebanggaan sosio-politik tersendiri di balik rengkuhan mereka di ajang tersebut 

Di titik inilah kiranya alasan Piala Dunia seolah menjadi showcase yang tepat untuk “menyelipkan” berbagai isu menjadi relevan, termasuk isu sosio-politik itu sendiri.

Terkait dengan apa yang terjadi di Piala Dunia 2022, kompleksitas interaksi sosial, budaya, dan politik antarnegara yang terus berkembang agaknya membuat intrik atas berbagai isu yang mengemuka di Qatar dapat dipahami.

Intrik yang cenderung mengarah pada benturan melalui ajang sepak bola itu sendiri secara khusus sebenarnya telah diprediksi oleh  ilmuwan politik Amerika Serikat (AS) Samuel P. Huntington dalam karya fenomenalnya yang berjudul The Clash of Civilization.

Menurutnya, sumber utama konflik dalam new world atau dunia baru pasca Perang Dingin adalah budaya. Dan, budaya dalam manifestasi yang lebih luas adalah peradaban, sebagai suatu unsur yang membentuk pola kohesi maupun disintegrasi dan konflik.

Satu hal yang menarik ialah, sorotan Huntington sendiri ditekankan kepada benturan kultur peradaban Barat yang kental dengan nilai kebebasan berhadapan dengan kultur peradaban Islam, baik itu yang berkarakteristik moderat, otoriter, dan sebagainya.

Sebagai informasi, berbeda dengan mazhab Jerman dan Eropa kontinental, mazhab politik AS yang dibawa Huntington tidak membedakan definisi budaya (culture) dan peradaban (civilization).

Dengan nilai Islam yang menjadi landasan regulasi khusus di Piala Dunia edisi Qatar, interaksi dengan kultur peradaban yang lebih bebas dengan negara lain memang seolah tak dapat berpadu. Termasuk dalam case gestur tutup mulut Timnas Jerman.

Namun hal menarik lainnya, dalam kasus Timnas Iran tampaknya menghadirkan impresi berbeda.

Ya, aksi tuntutan nilai kebebasan (bernuansa Barat) Timnas Iran dari represi rezim yang dianggap otoriter seolah menggambarkan benturan lain dalam konteks yang lebih spesifik di ranah domestik.

Sementara dalam kasus Shaqiri dan Xhaka terhadap Serbia, kiranya memiliki intrik yang lebih kepada aspek historis, bukan sebuah bentuk benturan peradaban.

Namun, mengapa gaung pesan bernuansa politis itu kiranya tersuarakan lebih masif di ajang Piala Dunia Qatar?

Residu Pandemi?

Satu penjelasan sederhana mengenai pertanyaan terakhir tampaknya masih berhubungan erat dengan dampak Pandemi Covid-19.

Tak dapat dipungkiri, sejak dipaksa meminimalisir interaksi masyarakat, negara-negara di dunia – termasuk negara demokratis – seakan “terjebak” dengan sendirinya untuk melakukan pembatasan yang terlalu jauh.

Cendekiawan AS Margaret O’Mara mengistilahkan fenomena di masa pandemi itu sebagai big government, yang mana kecenderungan itu oleh profesor sosiologi dan politik Lane Kenworthy dinilai sebagai bentuk pemerintah yang mereduksi kebebasan masyarakat sipil.

Bagaimanapun, tak dapat dipungkiri bahwa tuntutan politis rakyat terhadap pemerintahnya maupun suara masyarakat dunia terhadap isu yang sedang mengemuka bagaikan tersamar oleh narasi penanggulangan pandemi.

Ihwal itu, plus relevansinya dengan apa yang dijelaskan di bagian sebelumnya, tampak membuat ajang Piala Dunia Qatar begitu ramai dengan lampiran pesan sosio-politik dari berbagai elemen, termasuk para peserta ajang itu sendiri.

Oleh karena itu, peradaban saat ini agaknya masih harus belajar esensi penting interaksi global yang semakin tanpa batas namun begitu kompleks. Apakah itu?

Di abad ke-19, filsuf asal Jerman Wilhelm Christian Ludwig Dilthey sebenarnya telah meletakkan elemen dasar keharmonisan interaksi antarperadaban melalui pendekatan filsafat sosio-historis.

Dilthey menggagas formula hermeneutik interaksi manusia modern, yakni hubungan timbal balik berdasarkan tiga konsep kunci: penghayatan (erleben), ungkapan (ausdruck), dan memahami (verstehen).

Jika disederhanakan secara ringkas intisari apa yang dikemukakan Dilthey itu agaknya sejalan dengan adagium terkenal, “when in Rome, do as the Romans do” atau dalam peribahasa Indonesia berarti “di mana bumi di pijak, disitu langit dijunjung”.

Dengan kata lain, saling memahami nilai, kultur, dan peradaban di antara masyarakat dunia kiranya menjadi hikmah yang bisa dipetik dari berbagai intrik yang terjadi di Piala Dunia Qatar. (J61)

Piala Dunia telah diadakan sejak empat tahun sekali sejak tahun 1930. Namun, hingga kini, belum ada tim nasional (timnas) Asia yang berhasil menyabet piala yang dinanti-nantikan banyak negara itu.

Namun, pada perhelatan Piala Dunia 2022, sejumlah kemenangan negara-negara Asia – seperti Arab Saudi dan Jepang – di tahap-tahap awal memunculkan euforia besar di negara-negara itu. Dua negara itu masing-masing berhasil memenangkan pertandingan melawan dua timnas yang dikenal memiliki rekam jejak bagus, yakni Argentina dan Jerman.

Mengapa negara-negara Asia kesulitan untuk bisa menjuarai turnamen tersebut? Ada yang bilang salah satu faktornya adalah persoalan malnutrisi – salah satu persoalan yang akhirnya menjadi salah satu fokus kampanye Asian Football Confederation (AFC) pada tahun 2013.

Kini, di tahun 2022, dengan beberapa kemenangan awal ini, mungkinkah ada timnas asal Asia yang akhirnya berhasil menyabet piala tersebut? Mari kita amati saja kelanjutannya.

Tim Nasional (Timnas) Jerman melakukan aksi tutup mulut menjelang kick-off saat melawan Jepang di Piala Dunia 2022 lantaran dilarang menggunakan ban kapten pelangi. Perjuangan LGBT di Jerman memperoleh kemenangan pada tahun 2017 setelah melewati perjuangan selama puluhan tahun oleh kelompok sayap kanan.