Audio ini dibuat menggunakan AI.

Putusan MK telah mencabut imunitas jaksa menjadi ujian sejarah Kejaksaan Agung. Di tengah OTT KPK dan kasus jaksa nakal, institusi ini memilih tidak defensif. Justru bertaring, proaktif membersihkan diri, dan mengukir legitimasi baru.

PinterPolitik.com

Putusan Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2025 yang mencabut imunitas jaksa dalam proses penegakan hukum menjadi titik balik penting dalam sejarah kelembagaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Putusan ini membatalkan norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang sebelumnya mensyaratkan izin Jaksa Agung untuk memeriksa atau mengusut oknum jaksa yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam perspektif teori rule of law dan equality before the law, pengaturan lama jelas menyisakan problem serius, yakni subordinasi proses hukum pada otoritas administratif internal institusi penegak hukum itu sendiri.

Secara teoretis, imunitas prosedural semacam itu menempatkan Kejaksaan dalam posisi ambigu sebagai gatekeeper sekaligus subjek pengawasan.

Dalam kerangka principal–agent, negara sebagai principal seolah kehilangan instrumen kontrol efektif terhadap agent (jaksa) karena adanya institutional shield yang berpotensi melanggengkan moral hazard.

Putusan MK kemudian mengoreksi distorsi tersebut, dengan mengembalikan jaksa sebagai warga negara penuh yang tunduk pada mekanisme hukum umum.

Namun yang menarik bukan semata putusan MK itu sendiri, melainkan respons institusional Kejaksaan Agung pasca-putusan. Alih-alih bersikap defensif, Jaksa Agung justru menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembersihan internal, termasuk terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah oknum jaksa.

Lantas, mengapa respons Kejagung menjadi krusial?

Mempertebal Kredibilitas Kejagung

Sejarah Kejaksaan tidak steril dari noda. Sejumlah kasus besar menunjukkan bahwa penyimpangan aparat kejaksaan bukan sekadar anomali individual, melainkan pernah menjadi problem sistemik.

Kasus Urip Tri Gunawan pada 2008—jaksa yang menerima suap dalam penanganan perkara BLBI dari Artalyta Suryani—menjadi simbol awal runtuhnya mitos kesucian institusi.

Disusul satu dekade kemudian oleh Pinangki Sirna Malasari (2020), jaksa yang terjerat suap dan pencucian uang terkait buron kelas kakap Djoko Tjandra, publik kembali dihadapkan pada fakta pahit: jaksa dapat menjadi bagian dari kejahatan yang seharusnya mereka berantas.

Memasuki akhir 2025, rangkaian OTT KPK terhadap klaster jaksa di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, memperpanjang daftar tersebut. Albertus Parlinggoman Napitupulu selaku Kepala Kejaksaan Negeri HSU, bersama Asis Budianto (Kasi Intel) dan Taruna Fariadi (Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara), ditangkap atas dugaan pemerasan.

Secara simbolik, kasus ini signifikan karena melibatkan pucuk pimpinan kejari, bukan sekadar jaksa teknis di lapangan.

Dalam teori institutional legitimacy, legitimasi institusi hukum tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menegakkan hukum terhadap pihak eksternal, tetapi juga oleh konsistensi menegakkan standar etik ke dalam.

Di sinilah dilema klasik muncul, apakah institusi akan mengorbankan citra jangka pendek demi legitimasi jangka panjang, atau sebaliknya?

Respons Kejaksaan Agung terhadap kasus-kasus ini menunjukkan pilihan yang relatif jelas. Dukungan terbuka Jaksa Agung terhadap OTT KPK, tanpa narasi viktimisasi institusi atau kriminalisasi aparat, memancarkan sinyal bahwa Kejaksaan tidak sedang memasang tameng korps.

Sebaliknya, institusi ini justru menjadikan momentum tersebut untuk menegaskan garis pemisah antara organisasi dan individu yang menyimpang.

Sikap ini menjadi semakin bermakna jika dilihat paralel dengan kinerja Kejaksaan Agung dalam mengusut perkara-perkara kelas kakap yang berhasil menyelamatkan triliunan rupiah uang negara.

Dalam perspektif organizational paradox, Kejaksaan berhasil memelihara dua agenda sekaligus, yakni agresif ke luar, tegas ke dalam. Tidak defensif, tidak reaksioner.

Kejaksaan Makin Bertaring

Dalam konteks pemerintahan Prabowo–Gibran, Kejaksaan Agung tampil dengan impresi yang berbeda dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Jika pada masa lalu Kejaksaan kerap dipersepsikan sebagai institusi administratif yang “ikut arus” konfigurasi kekuasaan, kini muncul kesan Kejaksaan yang bertaring—baik dalam penanganan korupsi strategis maupun dalam membersihkan rumahnya sendiri.

Kontras ini semakin kentara jika dibandingkan dengan respons institusi penegak hukum lain terhadap putusan MK.

Kepolisian, misalnya, justru menerbitkan Peraturan Kapolri yang menuai kontroversi terkait penempatan anggota polisi aktif di luar struktur Polri—sebuah langkah yang oleh banyak pengamat dibaca sebagai defensif dan cenderung mempertahankan status quo.

Kendati dalam dimensi berbeda, Kejaksaan Agung mengambil jalur sebaliknya: dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi mekanisme hukum eksternal untuk bekerja.

Di titik ini, langkah Kejaksaan Agung kiranya dapat dibaca sebagai upaya reframing identitas institusi. Dari organisasi yang protektif terhadap anggotanya, menjadi institusi hukum yang menempatkan integritas sebagai modal utama kekuasaan simbolik.

Di sinilah proyek “mengagungkan Kejaksaan Agung” menemukan bentuknya yang paling rasional, bukan kultus individu atau glorifikasi kekuasaan, melainkan pembentukan reputasi berbasis akuntabilitas.

Tentu, sikap proaktif ini tidak otomatis meniadakan risiko. Membuka diri terhadap OTT dan pengusutan eksternal berarti menerima kemungkinan luka reputasi jangka pendek.

Namun secara strategis, luka itu justru menjadi investment cost untuk legitimasi jangka panjang.

Sejarah institusi hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dari klaim kesucian, melainkan dari kesediaan mengakui dan menghukum penyimpangan.

Jika konsistensi ini terjaga, periode ini bukan tidak mungkin kelak akan dicatat sebagai momen historis ketika Kejaksaan Agung Indonesia berani keluar dari bayang-bayang defensivitas korps.

Sebuah institusi hukum yang bertaring kiranya bukan karena kebal kritik, melainkan karena berani menempatkan hukum di atas solidaritas sempit. Di titik itulah, Kejaksaan Agung tidak sekadar besar secara kewenangan, tetapi juga agung secara makna. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kritik yang muncul dan terarah langsung terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini memunculkan perdebatan menarik mengenai apakah memang seharusnya Indonesia dipimpin oleh sosok keturunan “ningrat” atau “berdarah biru”. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Di tengah gelombang kritik yang masih belum berhenti di linimasa terhadap ambisi politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan trahnya, muncul diskursus menarik mengenai apakah semestinya harus ada garis keturunan tertentu yang menjadi prasyarat tak tertulis untuk memimpin negara sebesar dan dengan karakteristik seperti Indonesia.

Kembali, hal itu dikaitkan dengan dua konteks besar mengenai gaya kepemimpinan, mengelola sehatnya demokrasi, serta yang terkait dengan ambisi politik berlebihan. Muaranya, tentu integral dan menjadi turunan kebijakan politik dan pemerintahan untuk rakyat.

Narasi dan prinsip egaliter bahwa semua orang dengan latar belakang apapun, termasuk so called “rakyat biasa” berhak menjadi pemimpin maupun penguasa pun kini kembali diuji.

Lalu, pertanyaannya mengapa diskursus itu bisa muncul? Dan sejauh mana relevansi serta signifikansinya bagi kepemimpinan Indonesia di masa mendatang?

Preseden Para Presiden?

Diskursus mengenai latar belakang “ningrat” atau “darah biru” dalam kepemimpinan Indonesia bukanlah hal baru, namun belakangan semakin relevan dalam konteks pemerintahan Presiden Jokowi.

Kritikan terhadap Jokowi dan keluarganya sering kali mencerminkan ketidaknyamanan sebagian kalangan atas ambisi politik yang dianggap melampaui batas dan berpotensi merugikan demokrasi serta rakyat.

Jokowi, yang berasal dari keluarga biasa, dianggap melakukan manuver politik yang kurang etis, terutama dalam upaya mempertahankan atau memperluas kekuasaan.

Manuver politiknya yang dianggap elitis dan cenderung oligarkis membuat sebagian pihak merindukan kepemimpinan yang lebih “murni” dari tokoh-tokoh “darah biru.”

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang layak menjadi pemimpin, dan apakah seorang pemimpin harus berasal dari “darah biru”—sebuah istilah yang merujuk pada keturunan ningrat, bangsawan, atau memiliki asal-usul aristokrat.

Kemunculan Jokowi sebagai presiden membuka narasi baru bahwa siapa pun, termasuk “rakyat biasa,” bisa menjadi pemimpin. Namun, narasi ini berhadapan dengan pandangan lama bahwa hanya mereka yang berasal dari keluarga ningrat yang memiliki kapabilitas untuk memimpin negara.

Diskursus ini muncul tidak terlepas dari sejarah kepemimpinan Indonesia yang didominasi oleh figur-figur dengan latar belakang “darah biru.”

Dalam sejarah Republik Indonesia, hanya ada dua presiden yang tidak berasal dari kalangan ningrat: Soeharto dan Jokowi. Keduanya berhasil meraih kekuasaan dengan dukungan rakyat yang luas, namun dengan pendekatan yang sangat berbeda.

Soeharto dikenal sebagai figur militer yang otoriter namun berhasil membawa stabilitas ekonomi, sementara Jokowi dianggap sebagai “wong cilik” yang berhasil meraih puncak kekuasaan melalui jalur demokrasi.

Pandangan ini, meskipun tampak “kuno”, seolah masih kuat dalam budaya politik Indonesia dalam dimensi tertentu. Sebagai contoh, kepemimpinan Soekarno, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Semuanya dikaitkan dengan latar belakang “darah biru,” baik melalui keturunan kerajaan, agama, maupun trah ksatria atau militer.

Soekarno, berasal dari keluarga priyayi—kelas ningrat dalam struktur sosial Jawa. Ayahnya, Raden Soekemi Sosrodihardjo, adalah seorang guru dan ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, berasal dari keluarga bangsawan Bali.

Latar belakang itu memberikan Soekarno pengaruh yang kuat dalam politik, dengan karisma dan kemampuan untuk merangkul massa serta membangun jaringan kekuasaan yang luas.

Sementara itu, berbeda dengan Soekarno, Soeharto berasal dari keluarga petani di Jawa Tengah. Kariernya di militer dan kemampuannya untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya, termasuk Soekarno, membuatnya berhasil memegang kekuasaan selama lebih dari tiga dekade. Meskipun tidak berlatar belakang ningrat, Soeharto membangun dinasti politik yang kuat melalui koneksi militer dan ekonomi.

Suksesor Soeharto, B.J. Habibie lahir di keluarga aristokrat Gorontalo dengan ayah seorang ahli pertanian dan ibu seorang keturunan bangsawan Bugis. Latar belakang ini memberikan Habibie keunggulan dalam pendidikan dan akses ke elit politik, yang membantunya mencapai posisi tertinggi di negara.

Selanjutnya, Gus Dur adalah keturunan dari keluarga kiai terpandang, cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. Latar belakang ini memberikan Gus Dur otoritas moral dan spiritual yang kuat, yang ia gunakan untuk memimpin Indonesia di era transisi pasca-Soeharto.

Presiden ke-5 RI dan sebagai putri dari Soekarno, Megawati mewarisi karisma dan legitimasi politik dari ayahnya. Meskipun ia sering dianggap sebagai pemimpin yang lemah, koneksi “darah biru” nya memungkinkan Megawati untuk bertahan dalam politik Indonesia dan bahkan menjabat sebagai presiden.

Lalu, silsilah ayah SBY, Raden Soekotjo dapat dilacak hingga Pakubuwana serta memiliki hubungan dengan trah Hamengkubuwono II. SBY pun berasal dari keluarga militer dengan latar belakang bangsawan Jawa. Pendidikan militer dan karier yang cemerlang membantunya meraih dukungan dari elit militer dan politik, yang penting dalam memenangkan pemilu.

Hal itu pun eksis dalam diri sosok-sosok keturunan mereka di perimeter dan radar seperti Presiden terpilih Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, hingga Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Namun, sejauh mana postulat tersebut relevan dalam kepemimpinan Indonesia?

Tak Harus Ningrat?

Diskursus ini menjadi relevan karena mencerminkan dinamika politik Indonesia yang kompleks, di mana persepsi publik terhadap pemimpin sangat dipengaruhi oleh latar belakang mereka.

Pemimpin dari “darah biru” cenderung dianggap lebih sah dan memiliki kualitas kepemimpinan yang lebih baik, meskipun realitas politik dan kapabilitas individu sering kali membuktikan sebaliknya.

Hal tersebut dikarenakan, sosok-sosok berlatar belakang “ningrat” atau “darah biru”, terlebih mereka yang memiliki jejaring oligarki dalam dimensi tertentu dinilai sudah selesai dengan dirinya sendiri dan diharapkan hanya mengabdi untuk negara.

Tentu, hal itu belum termasuk kalkulasi power sharing dengan gerbing aktor-aktor politik lain yang mendukung naiknya sosok tersebut ke tampuk kekuasaan.

Di sisi lain, diskursus ini juga memiliki implikasi penting terhadap demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Jika masyarakat terus memegang pandangan bahwa hanya mereka yang berasal dari keluarga ningrat yang layak memimpin, maka ini dapat menghambat partisipasi politik dari individu-individu berbakat dari latar belakang yang lebih beragam.

Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan egalitarianisme dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara.

Di masa depan, Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam menemukan pemimpin yang tidak hanya kapabel tetapi juga mampu menavigasi dinamika sosial-politik yang semakin kompleks.

Dalam konteks ini, latar belakang “darah biru” mungkin masih memainkan peran penting. Namun, kapabilitas, integritas, dan visi kepemimpinan akan menjadi faktor yang lebih menentukan. Pemimpin Indonesia di masa depan harus mampu merangkul pluralisme dan memimpin dengan inklusivitas, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi mereka.

Diskursus mengenai latar belakang “darah biru” dalam kepemimpinan Indonesia mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modern dalam politik Indonesia.

Meskipun figur-figur dengan latar belakang aristokratik masih mendominasi narasi kepemimpinan, kritik terhadap Jokowi seolah memperkuat kembali memperkuat hal itu.

Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana mengembangkan kepemimpinan yang inklusif dan pluralistik yang mampu menghadapi kompleksitas zaman modern, tanpa terikat oleh warisan “darah biru” atau dinasti politik tertentu. (J61)

Gelombang protes #PeringatanDarurat merebak setelah DPR berusaha merevisi UU Pilkada. Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan. Mungkinkah ini menjadi momentum Megawati Soekarnoputri untuk comeback?

PinterPolitik.com

“But I know somebody once told me to seize the moment and don’t squander it” – Eminem, “The Monster” (2013)

Dunia musik memang memiliki beragam pesan. Beberapa lagu memiliki beat yang begitu heboh agar memiliki fungsi tersendiri, yakni untuk berpesta.

Namun, musisi jugalah manusia. Merekapun memiliki sejumlah pesan dan nilai yang ingin disampaikan kepada pendengarnya.

Salah satunya adalah penyanyi rap (rapper) asal Amerika Serikat (AS) bernama Eminem. Dalam lagunya yang berjudul “The Monster” (2013), Eminem bercerita bahwa dia pernah mendapatkan pesan moral bahwa momen yang dilalui harus bisa memanfaatkan momen yang ada dan tidak menghancurkan.

Mungkin, inilah yang harusnya bisa dipahami oleh banyak orang, termasuk oleh para politisi dan pejabat. Bagaimana tidak? Kini, momentum politik tengah berpihak pada satu orang, yakni Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

Usai publik dibuat ramai oleh upaya revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menjadi sorotan. Momentum berbalik begitu saja ke lawan politiknya kini, yakni Megawati, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan soal ambang batas Pilkada.

Pintu kembali terbuka untuk PDIP. Namun, ketika berusaha ditutup kembali, sebagian masyarakat turut serta mencegah pintu itu tertutup kembali.

Menariknya, momentum ini juga bisa menjadi momen bagi Megawati untuk kembali menjadi penentu dalam perpolitikan nasional setelah sebelumnya tergeser oleh Jokowi pasca-Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Lantas, mengapa ini bisa terjadi? Mungkinkah ini menjadi momentum Megawati untuk bisa comeback menguasai dinamika politik Indonesia, misal melalui Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jokowi (Sedang) Kalah Diskursus?

Apa yang terjadi kali ini sebenarnya bisa dibilang akibat ‘kegagalan’ atau ‘kesalahan’ yang diatribusikan kepada Jokowi. Bisa jadi, perang narasi ke depannya akan berlanjut di antara pihak-pihak yang saling berebut.

Ini sejalan dengan penjelasan Andreas Kruck, Kai Oppermann, dan Alexander Spencer dalam tulisan mereka yang berjudul Political Mistakes and Policy Failures in International Relations. Dalam tulisan itu, mereka menjelaskan bahwa ‘kesalahan’ ini akan berpengaruh pada interpretasi atas keputusan politik.

Interpretasi inilah yang kemudian diperebutkan oleh para aktor sosial dan politik. Mereka memperebutkan kerangka interpretasi ini sehingga bisa mempengaru dinamika politik ke depannya.

Katakanlah, publik kini sedang menaruh kesalahan pada Jokowi. Pada akhirnya, Jokowi akan terbatas oleh kekuatan publik untuk melakukan berbagai manuver politik ke depan.

Sementara putusan MK soal UU Pilkada justru menempatkan PDIP dalam posisi untung dalam kontestasi politik praktis, Jokowi juga tertimpa kerangka interpretasi bahwa ‘kesalahan’ terletak padanya.

Oleh sebab itu, apapun yang akan dilakukan Jokowi untuk menghentikan PDIP dalam mengusung calon kepala daerah di Pilkada Jakarta bisa saja akan memperburuk kerangka interpretasi yang sudah ada. 

Di sisi lain, Megawati dan PDIP bisa saja memperkuat kerangka interpretasi akan diri mereka. Bahkan, bisa dibilang menjadi “heroes” dalam cerita perlawanan mereka terhadap pihak yang memiliki ‘kesalahan’.

Ini terlihat dari bagaimana sejumlah politisi PDIP ikut turun ke aksi demonstrasi dan turut berorasi. Masinton Pasaribu, misalnya, justru turut mengajak masyarakat untuk turun ke jalan guna mencegah pengesahan revisi UU Pilkada.

Bukan tidak mungkin, kerangka interpretasi yang terbangun ini akan membuat PDIP mendapatkan momentum politik lebih besar lagi untuk mendorong kembali kekalahan yang mereka dapatkan dari Jokowi di Pilpres 2024.

Namun, jika PDIP akhirnya bisa mendapatkan momentum politik tersebut, mampukah Megawati comeback menjadi aktor dominan di politik Indonesia? Mengapa bisa saja momentum itu akan terlewat begitu saja dan malah berakhir terbuang percuma?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Megawati (Belum) Bisa ‘Comeback’?

Tentu, PDIP punya potensi dan momentum politik untuk menjadi dominan kembali. Namun, itu juga bukan proses yang singkat dan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, PDIP dan Megawati harus bersabar. Pasalnya, hasil Pilpres tahun ini sudah tidak bisa diubah kembali. Artinya, PDIP harus menunggu lima tahun ke depan.

Kedua, dalam proses menunggu tersebut, Megawati dan PDIP perlu memikirkan strategi dan taktik agar bisa menjadi dominan kembali, dalam kata lain memenangkan Pilpres 2029. Caranya adalah dengan mempersiapkan sosok yang berpotensi untuk menyaingi petahana di tahun 2029.

Siapa sosok itu? Bisa saja, sosok itu adalah Anies Baswedan, figur yang disebut-sebut masih bisa berpotensi maju di 2029 dan menjadi penantang. 

Namun, bisa juga, PDIP memunculkan sosok baru yang bisa ditumbuhkan potensinya. Muncul kembali wacana bahwa PDIP akan mengusung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di Pilkada Jakarta 2024.

Ketiga, kunci kembali pada Megawati. Sang ketum sebenarnya bisa menjadi simbol terhadap momentum politik PDIP, setidaknya dalam perebutan kerangka interpretasi seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Pasalnya, seperti yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu dalam karyanya yang berjudul Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Megawati bisa dikategorikan sebagai individu yang memiliki social capital dan symbolic capital untuk menggerakkan publik dan partainya.

Namun, keputusan itu tentunya kembali pada Megawati kembali. Dalam berbagai kesempatan pidatonya, sang ketum justru menyasar sejumlah pihak yang tidak menjadi lawan politik utamanya, melainkan malah menyasar entitas-entitas non-utama seperti wartawan.

Bila begini caranya, pertanyaanpun tetap tidak akan terjawab dan baru akan bisa terjawab bila sang ketum benar-benar mewujudkan. Maukah Megawati comeback? (A43)

Gasken hak konstitusi rakyat 

Demonstrasi terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia menuntut DPR membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK soal prasyarat persentase parpol pengusung kandidat serta batas usia kandidat.

DPR sendiri urung mengesahkan RUU Pilkada hari ini dikarenakan tidak memenuhi kuorum.

Ada yang ikut aksi gais? Stay safe yaa! 

#peringatandarurat #dpr #mk #jokowi #dpr #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Begitu sengit dan begitu cepat 

Pasca putusan MK yang memberi jalan bagi partai politik atau gabungan partai politik mengusung kandidat di Pilkada 2024 dengan prasyarat lebih mudah serta batas usia kandidat, DPR merespons dengan agenda revisi UU Pilkada.

Selain itu, skenario Perppu muncul sebagai last resort yang tak menutup kemungkinan dikeluarkan Presiden Jokowi untuk merespons putusan MK. Diterbitkannya Perppu sendiri bukan hal baru saat berkaca pada yurisprudensi Perppu Ciptaker sebagai respons putusan MK pada tahun 2022 lalu.

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu yaa! 

#jokowi #putusanmk #balegdpr #dpr #anies #pdip #pilkada #uupilkada #mahkamahkonstitusi #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) agaknya akan masuk dalam jebakan putra sulungnya sendiri Gibran Rakabuming Raka, andai sosok yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo itu benar-benar dipinang dan menerima pinangan sebagai peserta di Pilpres 2024. 

Kemarin, meski empat hakim konstitusi memiliki pandangan yang berbeda (dissenting opinion), Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mengabulkan sebagian gugatan terhadap pasal syarat minimal usia capres-cawapres. 

Kabar dari Medan Merdeka Barat nomor 6 pun sempat mengecoh seantero negeri. Mulanya, putusan MK sebelum tengah hari adalah penolakan terhadap gugatan usia capres-cawapres yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di mana diwakili Giring Ganesha Djumaryo, Dea Tunggaesti, Dedek Prayudi, dkk. Alasannya, penentuan usia capres-cawapres merupakan ranah DPR. 

Akan tetapi, kabar mengejutkan di mana kesimpulan putusan MK yang berbeda 180 derajat dibanding sebelumnya hadir berselang beberapa jam kemudian. Sekali lagi, Gibran menjadi sentral diskursus panas politik hukum atas putusan itu. 

Ya, selain variabel dan probabilitas politik yang dimiliki, yang semakin mengerucutkan narasi itu mengarah kepada Gibran adalah prasyarat putusan MK yang pada intinya seseorang yang belum memenuhi syarat umur namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diperbolehkan menjadi capres-cawapres. 

Sambutan beberapa aktor politik dan relawan memang cukup positif merespons putusan MK tersebut, akan tetapi tidak dengan sebagian besar reaksi publik hingga para pemerhati hukum dan politik tanah air, termasuk di media sosial. 

Tudingan miring tentu tak bisa dielakkan, utamanya yang mengarah pada Presiden Jokowi. Kritik dan diskursus satir seperti dinasti politik hingga mahkamah keluarga muncul ke permukaan. 

Kendati tak bisa turut mencampuri secara langsung putusan MK, sayangnya, Presiden Jokowi hanya memberikan respons kurang substansial yang justru berpotensi kontraproduktif terhadap demokrasi dan mengikis kepercayaan terhadap lembaga negara pengawal konstitusi. 

Padahal, dirinya kemungkinan terjerembap dalam jebakan politik anaknya sendiri andai Gibran benar-benar menjadi kandidat yang bertarung di Pilpres 2024. Mengapa demikian? 

Keluarga Jokowi Mau Kemana? 

Tindak-tanduk keluarga Presiden Jokowi seolah tak ada habisnya mengisi dan menjadi variabel politik determinan jelang kontestasi elektoral 2024. 

Sebelumnya, manuver putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep yang memutuskan terjun ke politik praktis dan langsung didapuk sebagai Ketua Umum PSI cukup mengejutkan banyak pihak. 

Selain tarik-menarik kepentingan dan impresi dengan PDIP, arah dukungan PSI – yang hingga kini belum dipastikan – di bawah komando Kaesang dinilai cukup signifikan. 

Dalam diskursus lebih lampau lagi, restu Presiden Jokowi seakan menjadi prasyarat penting yang diperebutkan agar dapat menambah probabilitas kemenangan di 2024, utamanya oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. 

Tetapi, tindak-tanduk terakhir terkait GIbran yang kendati tak dapat dikaitkan secara langsung agaknya berpotensi menjadi bumerang politik bagi Presiden Jokowi. 

Pertama, tentu terkait citra. Putusan MK memantik sikap tak habis pikir, kekecewaan yang diungkapkan dengan berbagai tingkatan nada, hingga mempertanyakan kembali moral dan “kewarasan” hukum dan politik negara ini. 

Sorotan minor koneksi Presiden Jokowi, Ketua MK Anwar Usman, dan Gibran bahkan telah mengisi prasangka khalayak sebelum revisi prasyarat capres-cawapres diputuskan. 

Manuver dan keputusan politik yang terus menjurus pun tampaknya dapat berbalik menjadi ketidaknyamanan yang amat sangat dalam ruang sosiopolitik hingga asas keadilan dan kepastian hukum di Indonesia ke depan. 

Presiden Jokowi kemungkinan besar akan dihadapkan pada tudingan nepotisme dan pembangunan dinasti politik yang bisa saja “lebih besar” dari pada apa yang dilakukan Presiden ke-2 RI Soeharto. 

Kedua, akumulasi ketidaknyamanan di atas tak menutup kemungkinan dapat menjadi “dendam politik” tertentu di masa yang akan datang. 

Kendati mungkin saja gagasan konstruksi dinasti Jokowi digalakkan oleh pihak-pihak yang ingin mendapat keuntungan dari kekuasaan tersebut, kemudaratan kiranya tetap tak bisa dihindari sang mantan Gubernur DKI Jakarta itu jika benar-benar terjadi. 

Di dunia politik, terdapat rivalitas dan ketegangan antarpartai maupun kandidat dengan kepentingannya masing-masing. 

Jika dalam perjalanannya Gibran terpilih dan melibatkan rival-rival politik Jokowi dalam posisi strategis di berbagai skenario ketegangan, potensi dendam politik yang teraktualisasi menjadi ekspresi fisik yang destruktif bukan tidak mungkin eksis. 

Ketiga, entitas maupun faksi politik yang tidak mendukung Gibran sebagai cawapres, maupun yang tak senang dengan impresi begitu digdayanya Jokowi dan keluarga mungkin saja akan mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri. 

Hal itu bisa menciptakan berbagai kemungkinan yang, sekali lagi, berbalik tak mengenakkan bagi Jokowi dan “dinastinya” di kemudian hari. 

Namun demikian, terdapat satu kemungkinan lain terkait putusan MK yang kepalang mengarah negatif kepada Gibran dan Presiden Jokowi. Apakah itu? 

Jadi “Pahlawan”, Bercyandaa! 

Presiden Jokowi dan Gibran kemungkinan besar memahami gelombang minor masif yang sedang terarah kepada mereka pasca putusan MK. 

Selain boleh jadi tak peduli dan tetap menerjang gelombang itu, di skenario lain, keduanya mungkin saja menghadirkan antitesis semua prasangka buruk selama ini dan membalikkannya menjadi keuntungan politik tersendiri. 

Itu tidak lain adalah sikap konkret penolakan pencawapresan yang bisa saja dihadirkan untuk menciptakan impresi protagonis politik di 2024. 

Probabilitas itu sendiri kiranya cukup memungkinkan untuk terjadi. Utamanya, jika berkaca pada proyeksi karier politik Gibran yang masih begitu panjang dan tak harus saat ini merintis usaha untuk “melompat” ke Istana. 

Pun dengan kepentingan Jokowi yang agaknya masih bisa diakomodir oleh dua dari tiga calon suksesornya memimpin negeri. 

Pada akhirnya, semua tinggal bagaimana kalkulasi parpol, keputusan Gibran, dan andil pengaruh Jokowi yang akan menentukan arah intrik politik hukum negara, yang mungkin menjadi yang ter-kontroversial dalam dua dekade pasca Reformasi ini. (J61)

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut kepolisian harus menyelidiki sumber informasi yang diungkap oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengenai MK yang akan memutuskan pemilu sistem proporsional tertutup. Mahfud mengatakan putusan MK merupakan rahasia negara sebelum dibacakan.

Sementara itu, sistem proporsional terbuka pemilu legislatif (memilih calon legislatif) ke tertutup (memilih lambang partai) diuji (judicial review) ke MK oleh enam orang penggugat. PDIP sendiri menjadi satu-satunya partai politik parlemen mendukung wacana tersebut.

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa menteri tidak harus mundur dari jabatannya jika ingin mengikuti kontestansi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Putusan tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman di Ruang Sidang Pleno MK pada Senin, 31 Oktober 2022.

Sebelumnya, aturan terkait pejabat negara harus mundur dari jabatannya jika ingin mengikuti Pilpres sebenarnya sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Pasal 170 ayat (1).

Pejabat negara yang dikecualikan antara lain Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota.

Menteri menjadi salah satu pejabat negara yang tidak tercantum pada kategori pengecualian. Oleh karenanya, hal itu menjadi bahan pengujian yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda Yohanna Murtika supaya MK dapat menguji kembali pasal tersebut.

Lantas, MK mengabulkan permohonan pengujian tersebut melalui Amar Putusan Nomor 68/PUU-XX/202.

Menurut MK pejabat negara masih memiliki hak konstitusional yang melekat pada dirinya sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih sehingga sepanjang hak tersebut tidak dicabut atau dikurangi oleh UU maupun atau putusan pengadilan, maka pejabat negara tak harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Lebih lanjut, pembatasan tersebut sekaligus bentuk diskriminasi kepada partai politik (parpol) tertentu yang ingin mencalonkan kadernya sebagai capres maupun cawapres.

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hak dipilih dan memilih dianggap sebagai hak asasi negara yang harus dijamin dan dilindungi negara.

Kendati demikian, putusan ini banyak menuai kontroversi pada ranah publik dan mengundang banyak pendapat dari para pengamat. Salah satu faktor utamanya yaitu pemelahan good governance. Hal itu membuat putusan ini terlihat mencurigakan alias sus. Mengapa demikian?

Penyelundupan Hukum?

Pada hakikatnya putusan MK itu tampak dapat dilihat sebagai pelemahan prinsip good governance. Bahkan dapat dilihat secara langsung kecacatannya sehingga tak heran jika putusan ini dilihat terlalu mencurigakan bagi publik.

Setidaknya, ada dua alasan lain yang membuat putusan ini menyalahi prinsip good governance. Pertama, kemungkinan besar konflik kepentingan terjadi. Pejabat akan sulit menempatkan kepentingannya sebagai seorang menteri sekaligus capres atau cawapres dalam porsi yang sama.

Sehubungan dengan hal itu, capres maupun cawapres kemungkinan besar tidak mampu mengemban tugas secara sepenuhnya sebagai seorang menteri. Kegiatan pencalonan memaksa capres/cawapres untuk membagi fokus sehingga dapat mengganggu kinerja.

Kedua, ada peluang korupsi anggaran di kementerian. Korupsi tersebut dapat dikategorikan dengan korupsi terbuka.

Menurut Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia penyelundupan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari akibat hukum sehingga oknum tersebut melakukan berbagai tindakan demi memperoleh keuntungan sesuai keinginannya.

Dalam kata lain, penyelundupan hukum terjadi ketika faktor politik “memenangkan” faktor hukum. Dengan demikian, apapun kecacatannya – bahkan sekalipun menyalahi norma dasar pembentuk hukum – faktor politik akan menyamarkan kecacatan tersebut.

Jika putusan itu tampaknya dapat dinilai sebagai penyelundupan hukum, lantas bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut?

Presiden, Pusat Absolut?

Putusan MK terkait menteri tak harus mundur jika ingin mengikuti pilpres tentunya memiliki akibat hukum. Hal itu diungkapkan langsung oleh salah satu Hakim Konstitusi yang memimpin sidang tersebut yakni Arief Hidayat.

Dia mengemukakan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjaga stabilitas politik, menteri atau pejabat negara setingkat menteri yang merupakan pejabat negara yang dikecualikan, apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden dan wakil presiden perlu memperoleh persetujuan dan izin cuti dari presiden terlebih dahulu untuk mengikuti pilpres.

Dengan berlakunya putusan MK ini, pusat kekuasaan seakan berada di tangan presiden. Izin presiden menjadi kunci untuk mengikuti kontestasi pilpres.

Adapun spekulasi yang merujuk pada adanya intervensi MK terhadap kekuasaan presiden. Beberapa bulan yang lalu, ketua MK Anwar Usman telah melangsungkan pernikahannya dengan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kontroversi itu kemudian dikait-kaitkan dengan putusan MK yang dinilai “membingungkan” dari segi prinsip good governance. Keduanya memang memiliki permasalahan yang tampaknya memiliki kemungkinan melanggar prinsip good governance dari segi independensi. 

Tak heran jika dalam suatu wawancara dengan ekonom senior sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli menilai putusan MK yang membolehkan menteri tak harus mundur dari jabatannya jika berpartisipasi sebagai capres maupun cawapres dinilai sebagai produk “Mahkamah Keluarga”.

Sindiran tersebut kemudian melahirkan dugaan terhadap adanya konflik kepentingan dua lembaga tinggi negara. Bahkan, jika dilihat dari segi etika dan relasi Ketua MK itu sendiri mampu menciptakan peluang timbulnya kepentingan presiden dengan pengujian UU di MK.

Menyikapi putusan tersebut, Presiden Jokowi memberi pernyataan bahwa dirinya akan mengevaluasi kinerja menteri terlebih dahulu terkait apakah dirinya akan memberi cuti atau tidak. Dengan demikian, apakah menteri yang bersangkutan akan mundur atau tidaknya berada pada tangan Jokowi selaku pemegang kuasa.

Lantas, akankah menteri yang ingin mencalonkan diri pada pilpres 2024 mendatang mengundurkan diri dari jabatannya?

“Politik Endorsement”Jokowi?

Ketika menelaah kemungkinan kekuasaan terpusat dan putusan MK yang tampaknya dinilai berkesinambungan, menteri yang mendapatkan izin untuk maju menjadi capres maupun cawapres tanpa mengundurkan diri agaknya akan bersinggungan dengan “politik endorsement”.

Istilah endorse mungkin lebih familiar bagi influencer di sosial media. Pada umumnya jasa influencer dimanfaatkan untuk mempromosikan suatu produk sehingga mampu untuk menarik minat pembeli dan meningkatkan keuntungan produk.

Istilah tersebut sebenarnya hanya sebuah sebutan yang kiranya tepat untuk menggambarkan skenario kemungkinan dari fenomena ini.

Menurut Cambridge Dictionary, istilah endorser memiliki arti sebagai seseorang yang menyatakan suatu pernyataan secara publik dimana mereka mendukung tokoh lain atau hal lainnya.

“someone who makes a public statement saying that they support someone or something,“begitu define endorser menurut glosarium Inggris tersebut.

Pada titik ini, endorser dapat dielaborasi kepada ranah politik. Ini lah yang agaknya tepat untuk menggambarkan kekuasaan terpusat sang presiden dalam kontestasi pilpres tahun 2024 mendatang.

Tokoh endorser di sini yakni menteri yang akan mengajukan diri sebagai capres maupun cawapres. Jika dirinya tak harus mundur, maka bias saja dia dapat dikatakan telah di-endorse oleh presiden selaku pemegang izin.

Sebaliknya, jika menteri itu mundur, maka dirinya tidak di-endorse oleh pemegang kuasa izin. Tentunya, poin ini hanya bisa menjadi suatu kemungkinan belaka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan MK yang mengatur menteri tak harus mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri sebagai capres/cawapres agaknya tidak etis dan berpeluang besar sebabkan konflik kepentingan, korupsi secara terbuka, dan menurunkan kinerja menteri.

Putusan MK tersebut juga membuka ruang tafsir bahwa itu merupakan hasil dari penyelundupan hukum dimana proses politik “menang” daripada norma yang membentuk hakikat hukum.

Penyelundupan hokum secara kasat mata kiranya dapat teramati pada pemberian izin dari presiden di waktu yang akan datang. Apakah calon itu di-endorse dalam konteks politik atau tidak, semua kiranya akan berada pada genggaman tangan sang RI-1. (Z81)

PinterPolitik.com

“It’s even harder, dear Father, to be David when Goliath’s so much larger,” – Big K.R.I.T., penyanyi rap asal Amerika Serikat

[dropcap]P[/dropcap]olemik ini sebenarnya telah mencuat sejak 2018 ketika pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan persoalan cuti Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon petahana. Pada tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan Jokowi untuk cuti ketika mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2019.

BPN Prabowo-Sandiaga memang mempertanyakan perihal tidak cutinya Jokowi sebagai calon petahana. Alasannya adalah demi menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan mencontohkan Sandiaga yang berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta kala memutuskan maju sebagai pendamping Prabowo.

Terkait komplain tersebut, Jokowi pun merespon bahwa dirinya akan cuti apabila terdapat aturan yang mengharuskannya cuti. Tim Kampnye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin juga merespon bahwa yang dilakukan Jokowi sudah sesuai aturan dalam Pemilu. Justifikasi yang digunakan adalah ancaman kekosongan tanggung jawab kepresidenan.

Kalau sudah unggul ya cuti..gak usah curang..gak usah larang konser orang…tapi kok malah semakin nampak ketakutan di lapangan… #SurveyVsSuaraRakyat https://t.co/Ft8VQWDC1D

— #2019WAJAHBARU (@Fahrihamzah) March 11, 2019

Sebelumnya, sekelompok mahasiswa dari Universitas Islam As-Sayfiiyah juga sempat mengajukan gugatan terkait tidak cutinya Jokowi menjelang Pilpres 2019. Gugatan tersebut gagal akibat adanya Putusan MK yang tidak mengharuskan Jokowi untuk cuti.

MK juga menjelaskan bahwa cuti presiden merupakan hak sepenuhnya dari Jokowi. Namun, lembaga tersebut tetap mengingatkan bahwa fasiltas negara tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam kampanye.

Terlepas dari legalitas atas tidak cutinya Jokowi, pertanyaannya adalah apakah dampak dari keputusan tersebut? Apakah penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi apabila Jokowi tidak cuti menjelang keikutsertaannya dalam Pilpres 2019?

Keuntungan Petahana

Keputusan untuk tidak turun jabatan dalam masa Pemilu juga sempat terjadi di Thailand yang akan melaksanakan Pemilu pada tahun 2019 ini. Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha juga memutuskan untuk tetap menjabat sebagai perdana menteri meskipun tokoh junta militer tersebut menjadi kandidat dalam Pemilu.

Konteks ini membuat kebijakan-kebijakan yang dibuatnya dianggap punya nuansa politik untuk mendukung tingkat keterpilihannya. Pada akhir 2018 misalnya, Prayuth yang didukung oleh partai pro-junta Palang Pracharat menerapkan kebijakan berupa bantuan langsung yang diberikan kepada warga dengan penghasilan kurang dari THB 100.000 (Rp 45 juta) per tahun dan warga lanjut usia. Bantuan langsung tersebut diberlakukan dengan program kartu kesejahteraan yang beranggaran THB 63 juta (Rp 28,37 miliar).

Kebijakan tersebut dikritik oleh berbagai pihak karena dianggap sebagai manuver politik Prayuth untuk meningkatkan popularitasnya dalam untuk Pemilu Thailand 2019. Meskipun begitu, PM Thailand tersebut menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki kaitan dengan Pemilu karena telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan merupakan sebuah kebetulan apabila baru diberlakukan di akhir 2018.

Dalam konteks tersebut, kebijakan-kebijakan Prayuth pun bisa jadi merupakan penyalahgunaan sumber-sumber administratif dalam Pemilu. Matthew Jenkins dan Marie Chêne dari Transparency International dalam tulisannya yang berjudul Best Practices on Preventing the Abuse of Public Resources menjelaskan bahwa penyalahgunaan sumber administratif dapat dipahami sebagai penggunaan sumber-sumber publik untuk memengaruhi kampanye dalam Pemilu guna menguntungkan salah satu kandidat.

Pembelian suara dengan sumber administratif yang dimiliki oleh negara dapat dilakukan dengan kebijakan yang memberikan akses pada public goods seperti bantuan sosial.
Share on X

Sejalan dengan pengertian dari Jenkins dan Chêne, Magnus Ohman dari International Foundation for Electoral Systems (IFES) dalam tulisannya yang berjudul Abuse of State Resources menjelaskan bahwa penyalahgunaan sumber-sumber daya negara merupakan penggunaan variabel seperti sumber finansial, sumber institusional, sumber regulasi, dan sumber penegakan hukum untuk mendukung atau melemahkan aktor politik.

Terkait apa yang dilakukan oleh PM Prayuth, penyalahgunaan sumber tersebut merupakan penyalahgunaan sumber finansial yang digunakan untuk mendukung citra politiknya sebagai petahana dan partai politik tertentu dalam Pemilu.

Penyalahgunaan semacam ini dapat mengarah pada istilah vote buying atau pembelian suara. Bruno Speck dan Alessandra Fontana dalam tulisannya yang berjudul “Milking the System” menjelaskan bahwa pembelian suara dengan sumber administratif yang dimiliki oleh negara dapat dilakukan dengan kebijakan yang memberikan akses pada public goods seperti bantuan sosial.

Bisa jadi, apa yang dilakukan PM Prayuth menggunakan cara yang memberikan akses pada public goods – mengingat tokoh junta tersebut memberikan akses terhadap dana publik melalui program kartu kesehjateraan.

Bila dibandingkan kembali dengan apa yang dilakukan Jokowi di Indonesia, apakah tidak cutinya Jokowi juga membantunya memperoleh suara dalam Pilpres 2019 dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mirip?

Terkait Pilpres 2019?

Jika berkaca pada kebijakan yang digunakan PM Prayuth dalam Pemilu Thailand 2019, Jokowi sebagai calon petahana di Indonesia bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang bisa jadi menguntungkannya. Beberapa di antaranya yang ramai dibicarakan media adalah kebijakannya untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS), anggota kepolisian, dan anggota TNI.

Perlu diketahui pula bahwa kenaikan gaji PNS baru dilaksanakan kembali pada tahun 2019. Sebelumnya, kenaikan gaji PNS berhenti pada tahun 2015. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpendapat bahwa kebijakan tersebut sangat mungkin bermuatan politis sebab Jokowi mencalonkan diri lagi.

Guna menanggapi dugaan tersebut, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menampik dengan menyatakan bahwa kebijakan kenaikan gaji tidak memiliki kaitan dengan kontestasi politik. Kebijakan kenaikan gaji sendiri telah diajukan sejak Oktober 2018, tetapi baru dapat dilaksanakan pada April nanti.

View this post on Instagram

Cuti nggak nih harusnya? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #cuti #cutijokowi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 25, 2019 at 12:25am PDT

Selain kenaikan gaji, Jokowi juga menerapkan kebijakan populer lain, yaitu peningkatan anggaran dana bantuan sosial (bansos) pada 2019. Ia juga secara signifikan menaikkan besaran anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi dua kali lipat. Realisasi anggaran dana bansos pun juga meroket dari Rp 13,87 triliun pada Februari 2018 menjadi Rp 23,6 triliun pada Februari 2019.

Pihak Kemenkeu pun kembali menampik keterkaitan kebijakan tersebut dengan Pilpres 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan penyesuaian terhadap tingkat inflasi terkini.

Namun, benarkah kebijakan-kebijakan seperti kenaikan gaji PNS dan kenaikan dana bansos sama sekali tidak terkait dengan Pilpres 2019?

Meskipun sering kali menampik keterkaitan kebijakan-kebijakan tersebut dengan Pilpres 2019, manuver-manuver lewat program-program tersebut jelas memiliki pengaruh terhadap perolehan suara. Cara ini bisa menjadi bagian dari strategi Jokowi dalam memenangkan hati sejumlah pemilik suara dalam Pemilu 2019.

Mungkin benar kebijakan-kebijakan populis Jokowi, seperti peningkatan gaji PNS, berkaitan dengan keikutsertaannya dalam Pilpres 2019. Hasil survei Charta Politika pun menunjukkan bahwa hanya 40,44 persen dari kalangan PNS dan pejabat desa yang menyatakan akan memilih Jokowi-Ma’ruf.

Artinya, kebijakan menaikkan penghasilan tersebut bisa jadi merupakan langkah Jokowi untuk meningkatkan perolehan suaranya di kalangan PNS. Selain PNS, kebijakan tersebut juga bisa jadi manuver Jokowi guna menanggapi adanya deklarasi dari kalangan purnawirawan TNI dan Polri yang mendukung Prabowo-Sandiaga.

Jika memang kebijakan-kebijakan tersebut merupakan manuver Jokowi dalam Pilpres 2019, penggunaan sumber-sumber negara tersebut tentu hanya memberikan keuntungan lebih terhadap dirinya sebagai petahana karena kandidat lain tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber tersebut. Hal ini tentu menciptakan iklim kompetisi yang asimetris dan tidak menguntungkan bagi Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.

Pada akhirnya, mungkin benar apa yang dikatakan Big K.R.I.T. bahwa akan semakin sulit mengalahkan Goliath ketika ia memiliki kekuasaan yang lebih besar lagi. Lagipula, masyarakat tetap akan memilih pemimpin yang benar-benar jujur, seperti lagu milik grup band Radja yang dinyanyikan Jokowi dalam kampanye lalu. Bukan begitu? (A43)