Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempertanyakan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi vonis Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup.

Eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo awalnya diputuskan dijatuhkan hukuman mati. Akan tetapi, berdasarkan permohonan kasasi dari pihak Sambo, hukuman tersebut diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Tidak cuman Sambo, peringanan hukuman juga dijatuhkan pada istrinya Putri Candrawathi (20 jadi 10 tahun), serta dua anak buahnya, Kuat Ma’ruf (15 jadi 10 tahun) dan Ricky Rizal (13 jadi 8 tahun).

PinterPolitik.com

Kesaksian istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (PC) terkait dugaan pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua alias Brigadir J kerap mendapat sorotan publik.

Terlepas, dari berbagai dugaan apakah dirinya berbohong atau tidak, hak keistimewaan alias privilege yang dimiliki PC setidaknya membukakan mata terkait kasus kekerasan seksual di hadapan hukum.

Aktivis Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Ratna Batara Munti menyindir isu demikian ketika membandingkan kasus PC dengan korban kekerasan seksual lainnya yang dinilai tak memiliki privilege terutama dari segi finansial.

Dia menjelaskan laporan kekerasan seksual PC langsung diterima oleh aparat dan diproses hingga dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal itu diindikasikan sebagai suatu privilege dimana laporan PC langsung dilayani oleh aparat.

Berdasarkan kesaksiannya di beberapa daerah-daerah, Ratna mengaku dirinya masih banyak menemui laporan korban kekerasan seksual perempuan yang tidak proses oleh penyidik.

Diungkapkan Ratna jika dalam membela korban kasus pelecehan yang menimpa para perempuan harusnya mengedepankan berbagai aspek seperti kejujuran.

Korban yang tidak mendapat privilege perlu mendapat pendampingan aktivis perempuan, berbanding terbalik dengan kasus PC langsung yang mendapat pelayanan. Korban lainnya bahkan tidak mendapatkan privilege berupa pendampingan psikolog layaknya PC.

Dia menekankan PC bahkan mendapatkan fasilitas pendampingan berupa psikolog forensik yang dinilai lebih tinggi ketimbang psikolog klinis. Tentunya, fasilitas ini merupakan bentuk dari privilege yang hanya bisa didapatkan orang-orang tertentu.

Berdasarkan fenomena tersebut, mengapa sekelompok perempuan yang memiliki privilege tertentu lebih mudah untuk memproses pengaduan kekerasan seksual di hadapan hukum?

Hukum Tak Pahami Korban?

Perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Indonesia dianggap masih minim. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya kepastian hukum yang kuat, terutama dari segi pembuktian di hadapan hukum dan lamanya proses hukum.

Hasil diskusi publik dengan judul “Problematika Penanganan Kasus Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Indonesia” yang diisi oleh Asni Damanik selaku Koordinator Tim Substansi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Bahrul Fuad selaku Komisioner Komnas Perempuan menyebutkan setidaknya terdapat empat faktor yang dapat dilakukan untuk memperbaiki perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Indonesia.

Pertama, pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum memahami perspektif korban kekerasan seksual. Misalnya saja, pemerkosaan dianggap hanya terjadi pada perempuan yang belum menikah.

Korban juga harus membuktikan adanya unsur kekerasan, ancaman, dan tindakan penetrasi. Pembuktian penetrasi itu sendiri perlu dibuktikan melalui visum. Jika tidak terbukti, maka tindakan tidak dapat dianggap sebagai tindakan pemerkosaan, melainkan tindakan pencabulan.

Kedua, banyak keterangan ahli yang masih tidak memahami perspektif korban. Asni menilai banyak ahli yang terlibat dalam pengadilan justru cenderung menyudutkan korban.

Ketiga, sumber daya manusia (SDM) di instansi pemerintahan masih kurang terlatih untuk memahami korban. Adapun, SDM yang justru menyalahkan korban kekerasan seksual.

Sistem peradilan dinilai rumit sehingga mampu membuat korban kelelahan secara psikis dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam prosesnya. Hal itu berpotensi mendorong korban untuk mencabut gugatannya.

Keempat, budaya hukum masih menerapkan budaya patriarki. Ketika seseorang menyatakan dirinya sebagai korban kekerasan seksual, masyarakat cenderung memandang korban sebagai penyebab yang memicu kekerasan terjadi dan menganggap permasalahan tersebut sebagai permasalahan korban belaka tanpa memberi empati. Hal itu pun bisa berdampak pada kepedulian saksi kekerasan seksual di hadapan hukum.

Di samping itu, Fuad menjelaskan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan juga terjadi akibat ketidakseimbangan relasi gender. Perempuan juga masih kurang mendapat informasi terkait pemahaman kekerasan seksual.

Faktor lainnya antara lain adanya stigma perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual, kebijakan yang tidak ramah perempuan, dan ketergantungan ekonomi terhadap pasangan maupun anggota keluarga.

Dengan demikian, pemahaman akan perspektif korban bisa menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

Namun, pemahaman akan selalu berhubungan dengan orang-orang di sekitar korban. Lantas, apa saja hal-hal yang harus dipahami orang-orang di sekitar korban?

Hanya Perlu Memahami?

Sebelum merumuskan cara agar orang-orang di sekitar korban mampu memahami perspektif korban, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dampak kekerasan seksual yang diuraikan melalui tulisan berjudul The Impacts of Sexual Assault on Women yang ditulis oleh Cameron Boyd.

Faktor-faktor tersebut antara lain, hubungan korban dengan pelaku, tingkat dan keparahan secara psikologis maupun fisik, tingkat keparahan kekerasan seksual, tingkat kerusakan secara fisik, lamanya waktu kekerasan seksual terjadi, tanggapan keluarga dan teman korban, pengalaman perempuan tentang berbagai sistem (kesehatan, polisi, pengadilan, dll.) yang mungkin berhubungan dengannya setelah penyerangan, dan riwayat pribadi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan korban dengan pelaku yang setidaknya mendapat perhatian dikhususkan jika sang pelaku ternyata merupakan anggota keluarga, pasangan sah maupun pacar, teman, dan sebagainya.

Orang-orang di sekitar korban mungkin bisa mempertanyakan kondisi psikologis maupun fisik korban. Orang terdekat juga bisa menanyakan kronologis lengkap terjadinya kekerasan – serta apabila ada riwayat pribadi lainnya – atas dasar kesediaan korban untuk bercerita tanpa harus menghakimi korban berdasarkan narasi “rape culture”.

Artikel dengan judul Rape Culture, Victim Blaming, And The Facts yang dipublikasikan oleh Inside Southern dan diadaptasi oleh Connecticut Sexual Assault Crisis Services (CONNSACS) menguraikan bentuk-bentuk “rape culture”.

Bentuk-bentuk itu antara lain upaya menyalahkan korban, meremehkan kekerasan seksual seperti ungkapan “boys will be boys”, lelucon seksual secara eksplisit, toleransi bentuk pelecehan, menggembungkan laporan pemerkosaan palsu, menilai pakaian; kondisi mental; motif; serta riwayat korban secara terbuka, kekerasan gender secara serampangan dalam film dan televisi, menganggap “jantan” sebagai suatu hal yang dominan dan agresif secara seksual.

Selain itu, terdapat pula anggapan “kewanitaan” sebagai seorang penurut dan pasif secara seksual, penekanan “mencetak gol” pada anak laki-laki, penekanan perempuan untuk tidak terlihat “dingin”, berasumsi hanya wanita promiscuous yang diperkosa, berasumsi bahwa laki-laki tidak diperkosa atau hanya laki-laki “lemah” yang diperkosa, menolak menganggap serius tuduhan pemerkosaan, hingga mengajari wanita untuk menghindari pemerkosaan.

Oleh karena itu, adanya upaya pemahaman yang ditarik dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dampak kekerasan seksual tersebut agaknya mampu mendorong kemauan korban untuk pulih dan melaporkan tindak kekerasan kepada pihak berwajib.

Adapun, upaya itu juga bisa mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan memberi dukungan kepada korban kekerasan seksual sehingga dapat meruntuhkan narasi-narasi terkait “rape culture” dan patriarki yang selama ini merenggut keadilan terhadap kekerasan seksual pada perempuan.

Namun, semua itu akan kembali merujuk kepada keadilan apabila pihak berwajib mampu membenahi pemahaman aparat penegak hukum. Lantas, apa yang bisa dilakukan saat ini?

Aparat Wajib “Melek”?

Berdasarkan suatu publikasi dengan judul The Influence of Moral Intuitions on Americans’ Divergent Reactions to Reports of Sexual Assault and Harassment yang ditulis oleh Eric Silver dan Stacy Silver menyatakan orang Amerika Serikat (AS) yang menekankan kepedulian dan perlindungan terhadap kelompok rentan akan menunjukkan kemauan yang lebih besar untuk mempercayai laporan tentang kekerasan dan pelecehan seksual.

Studi tersebut menguatkan bukti pendekatan intuisionis moral berguna untuk memahami reaksi berbeda orang terhadap laporan kekerasan dan pelecehan seksual. Oleh karena itu, peran institusi memegang peranan yang besar untuk mengusut keadilan kasus kekerasan seksual.

Suatu upaya untuk mengubah perspektif aparat bisa dimulai dari ranah masyarakat. Ketika masyarakat menunjukkan kepedulian dan memahami perspektif korban, maka hal itu bisa memengaruhi budaya, terutama mengurangi narasi-narasi terkait “rape culture” dan budaya patriarki.

Ketika budaya itu tidak lagi menjadi tren, maka bisa jadi berpengaruh kepada pemahaman aparat akan perspektif korban.

Kendati demikian, satu hal yang tidak kalah penting dari keadaan ideal itu yakni menghilangkan budaya “hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah”. Ini terlihat jelas ketika kita melihat segelintir privilege yang salah satunya tercermin dari dinamika penanganan kasus istri Sambo alias PC.

Pada akhirnya, narasi-narasi pemahaman perspektif korban kekerasan seksual perlu selalu disuarakan. Aparat penegak hukum pun kiranya perlu membuka mata dalam memahami korban dan terus berupaya menghilangkan budaya “hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah”. Tentunya, upaya ini perlu dilakukan secara kontinu oleh seluruh pihak. (Z81)

Aktivis Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Ratna Batara Munti meragukan pengakuan pemerkosaan dan kekerasan yang dialami Putri Candrawathi. Dia menilai kronologis kejadian tidak logis jika dihubungkan dengan dampak psikologis korban kekerasan seksual. Oleh karenanya, mereka lebih memilih menaruh keberpihakan pada ibu Brigadir J.

PinterPolitik.com

Alkisah, sufi terkenal bernama Nasrudin Hoja memberikan nasehat kepada murid-muridnya. “Kebenaran adalah sesuatu yang berharga, bahkan bukan hanya secara spiritual, tetapi juga memiliki harga material” ungkapnya.

Mendengar ucapan sang guru, seorang murid bertanya, “Tapi mengapa kita harus membayar untuk sebuah kebenaran? Bahkan terkadang kebenaran itu mahal?”

“Kamu mau tahu kenapa?” sahut Nasrudin, “Karena harga sesuatu itu dipengaruhi juga oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, makin mahal pula ia.”

Hmm, mungkin obrolan antara Nasarudin dan muridnya bisa jadi acuan untuk merefleksikan situasi yang hangat akhir-akhir ini, khususnya terkait persoalan kebenaran yang sudah mahal karena kelangkaannya.

Sebagian dari kita tentu sepakat, kalau isu yang dekat dengan persoalan kebenaran erat kaitanya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua (Brigadir J).

Saat ini, tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yaitu Bharada Eliezer, Bripka Ricky, dan Kuat Ma’ruf telah menjalani uji poligraf atau pemeriksaan kebohongan dengan menggunakan lie detector.

Hasil dari uji kebohongan itu menyatakan ketiganya memberikan kesaksian dengan jujur.

Nah, persoalan timbul ketika giliran tersangka Putri Candrawathi dan saksi bernama Susi yang menjalani pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan.

Berbeda dengan tersangka sebelumnya, polisi tidak membuka hasil uji poligraf Putri. Secara normatif, Polisi beralasan bahwa hasil pemeriksaan hanya dapat dikonsumsi penyidik mengingat hasilnya merupakan ranah pro justitia atau adil secara hukum.

Terlepas dari jawaban normatif Polisi, pernyataan psikolog forensik Reza Indragiri dapat menjadi twist untuk menjawab kenapa hasil Putri dirahasiakan.

Reza mengkritik klaim bahwa kebenaran akan ditemukan melalui pemeriksaan lie detector. Sebab, kredibilitas poligraf telah banyak dipertanyakan sejak tahun 1921.

Memang sejak lama cara kerja lie detector dianggap bagian dari pseudoscience. Metode ini subjektif, terlebih ketika orang yang dites sedang dalam keadaan dan tekanan yang berbeda, sehingga data fisiologisnya mudah berubah.

Dalam arti yang lain, ingin menjelaskan bahwa perubahan fisiologis tubuh dalam derajat tertentu tidak dapat diartikan sebagai indikasi kebohongan.

Terdapat sejumlah kasus yang membenarkan argumentasi bahwa hasil tes poligraf tidak bisa diandalkan.

Sebagai contoh, tahun 1994 ketika FBI menangkap Aldrich Ames yang merupakan seorang pegawai CIA selama 31 tahun. Ia rupanya mata-mata Rusia yang menyamar. Tidak diduga rupanya ia dua kali lolos tes lie detector oleh CIA.

Menurut Profesor Psikologi di Texas Woman’s University Christian L. Hart, kasus itu merupakan bukti bahwa masih ada peluang kegagalan sebesar 13 persen dari lie detector.

Hmm, Jika meminjam keraguan Reza di atas tentang hasil lie detector yang kurang akurat, apakah mungkin itu persoalan sebenarnya?

Alhasil, jadi liar prasangka publik karena polisi masih saja merahasiakan sebagian demi sebagian hasil penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J.

Hasil tersangka lain disampaikan, tapi kok Putri dirahasiakan? Lagi-lagi terkesan diistimewakan. Kalau memang enggak mempan pakai lie detector, mungkin perlu pakai cara lama aja, yakni sumpah pocong. Uppsss. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Tidak hanya itu, Ferdy Sambo juga belakangan diketahui berperan sebagai dalang pembuatan berbagai skenario-skenario kematian Brigadir J yang dimaksudkan untuk mengaburkan tindakan kejahatannya.

Dengan berbagai macam skenario untuk menutupi kasus tersebut, Ferdy Sambo tidak bekerja sendirian. Untuk memuluskan aksinya, dia bersama sejumlah oknum anggota Polri lain sedemikian rupa menghalangi jalannya penanganan proses hukum (obstruction of justice).

Sejauh ini, Polri telah menetapkan enam tersangka, plus Ferdy Sambo, sebagai penghalang proses hukum (obstruction of justice) dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Dalam perkara tesebut, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas 6 tersangka obstruction of justice atau pelanggaran pidana menghalang-halangi proses hukum terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Menariknya, keenam tersangka tersebut adalah perwira yang dinilai merupakan orang kepercayaan Ferdy Sambo. Mereka antara lain, AKBP Arif Rahman Arifin selaku Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri, Kompol Chuk Putranto selaku PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, Kompol Baiquni Wibowo selaku PS Kasubbagriksa Baggketika Rowabprof Divisi Propram Polri, Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria selaku Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri, serta AKP Irfan Widyanto selaku mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen, Asep Edi Suheri, mengatakan telah menyita sejumlah barang bukti terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan enam polisi tersebut.

Berdasarkan peraturan, keenam tersangka tersebut dikatakan saling terkait dalam dugaan tindak pidana melakukan penghalang-halangan pengungkapan kasus, khususnya dalam menghilangkan bukti berupa dokumen elektronik.

Para tersangka dijerat dengan pasal 49 jo. Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.

Tindakan yang dilakukan Ferdy Sambo dan “komplotannya” sendiri disebut memengaruhi dan menghalangi jalannya proses hukum dengan merusak barang bukti pembunuhan pada 8 Juli 2022.

Barang bukti berupa rekaman CCTV rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga dan di sekitar TKP dilakukan oleh para tersangka atas perintah Ferdy Sambo.

Lantas, muncul satu pertanyaan menarik, yakni mengapa para perwira polisi itu mau melakukan perintah Ferdy Sambo?

Memahami Obstruction of Justice

Menurut, Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam Peradilan Bebas Negara Hukum dan Contempt of Court menjelaskan bahwa obstruction of justice merupakan tindakan yang ditujukan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya terjadi dalam suatu proses peradilan.

Sementara itu, sebuah publikasi di laman Cornell Law School menjelaskan obstruction of justice dapat berupa tindakan memberikan ancaman atau kekerasan, termasuk lewat surat dan melalui saluran komunikasi, untuk menghalang-halangi proses hukum.

Ancaman itu bisa ditujukan pada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) maupun para saksi, tersangka, dan terdakwa.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan arti obstruction of justice, yakni suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum.

Diduga kuat Ferdy Sambo benar-benar merencanakan penghalang-halangan proses hukum untuk menutupi kejahatannya dan segala kebenaran yang terjadi atas pembunuhan Brigadir J.

Ferdy Sambo, dengan kekuatannya, dikatakan memerintahkan penyidik untuk mengikuti skenario tembak-menembak serta skenario pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo.

Tidak hanya itu, Ferdy Sambo memerintahkan anak buahnya untuk merusak dan menghilangkan rekaman CCTV serta memerintahkan personal Biro Pengaman Internal Divisi Propam memeriksa saksi penembakan Brigadir J.

Lalu, apa yang menyebabkan para perwira tersangka obstruction of justice itu mematuhi perintah Ferdy Sambo?

Adanya Relasi Kuasa?

Mengutip karya Niccolò Machiavelli yang berjudul Il Principe, dijelaskan bahwa akan lebih mudah bagi pemimpin berkuasa jika memiliki orang kepercayaan di lingkaran kekuasannya.

Saat ini, demi tetap mempertahankan kekuasaan meskipun sudah tidak lagi bercokol di kursi kekuasaan, penguasa sebelumnya kerap menempatkan orang-orang kepercayaannya agar masih dapat melakukan kontrol ataupun mengintervensi kebijakan.

Dengan lumrahnya praktik ini, tidak heran kemudian, strategi “bersih-bersih kursi”, alias mengganti orang-orang penguasa lama kerap dilakukan oleh penguasa baru.

Meskipun terdengar seperti melanggengkan praktik nepotisme, praktik ini nyatanya memang mesti dilakukan agar penguasa baru tidak terjebak atau mendapatkan intervensi berlebih dari penguasa sebelumnya.

Hal tersebut tampaknya serupa dengan Ferdy Sambo yang berdiri atas kekuasaanya dan dikelilingi orang-orang kepercayaannya.

Dengan kekuasaan yang ia miliki, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) itu bertindak mengatasnamakan posisi dan jabatannya. Itu dilakukan dengan memanfaatkan orang-orang disekelilingnya untuk membantu menutupi pembunuhan Brigadir J

Ferdy Sambo kemudian mendalangi semua skenario-skenario pembunuhan Brigadir J serta adanya obstruction of justice yang dibantu oleh keenam tersangka tersebut.

Tidak hanya itu, keenam polisi yang menjadi tersangka obstruction of justice dalam perannya juga memiliki kekuatan masing-masing.

Kuatnya “komplotan” Ferdy Sambo kiranya terjadi akibat karena adanya hierarki dan kewenangan Polri.

Ferdy Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadiv Propam Polri, ditengarai memiliki kewenangan yang cukup besar dan bertindak atas kepentingan diri sendiri untuk menutupi kasus pembunuhan.

Diketahui, selain menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo juga merupakan Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih yang ia pimpin sejak 2020 silam.

Satgas tersebut berisikan lebih dari 400 polisi terpilih yang memiliki kekuasaan saling terkait dalam penanganan beragam kasus prominen.

Hal tersebut agaknya turut menjelaskan bahwa terdapat relasi kuasa di antara Ferdy Sambo dan para perwira tersebut yang membuat mereka pada akhirnya harus patuh.

Relasi kuasa sendiri merupakan hubungan yang terbentuk antar aktor-aktor tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda.

Di dalam relasi kuasa, terdapat unsur kekuatan hubungan sosial, yakni seorang aktor memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku aktor yang lainnya.

Dengan kata lain, unsur kekuasaan memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah program atau kegiatan sesuai dengan kepentingan seseorang, bahkan terhadap perlawanan aktor-aktor lain.

Hubungan kekuasaan, kemudian menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak. Mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi obyek kekuasaan.

Seperti yang kita ketahui, hierarki di kepolisian, anggota dengan pangkat yang lebih rendah harus tunduk kepada sosok dengan pangkat yang lebih tinggi tanpa kecuali. Terlebih, jika mereka pernah berada dalam satu relasi profesional, seperti misalnya bertugas di wilayah yang sama atau satuan tugas yang sama.

Hal tersebut kiranya terjadi dalam Kasus Ferdy Sambo.

Adanya relasi kuasa dan riwayat hubungan profesional tersebut memungkinan eksistensi jaringan rekayasa kasus Ferdy Sambo.

Obstruction of justice dalam kasus Ferdy Sambo juga seolah menguak kuatnya potensi penyalahgunaan kekuasan dan wewenang dalam institusi seperti Polri.

Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (abuse of power) dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Hal tersebut tentunya tidak bisa terus dibiarkan dan harus ada aturan hukum yang lebih ketat untuk mencegah adanya kesewenangan dalam kekuasaan.

Diharapkan, Polri dapat mengontrol relasi kuasa yang terjadi di dalam institusinya sendiri agar tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan yang mengatasnamakan sebuah kepentingan untuk melindungi diri sendiri dari sebuah jeratan hukum. (S82)

PinterPolitik.com

Kehadiran istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di Duren Tiga menuai sorotan publik lantaran memakai masker putih dan pakaian serba putih.

Tentu, warna putih yang muncul diantara tersangka lain yang menggunakan baju tahanan berwarna orange akan terlihat kontras. Dan juga memunculkan pertanyaan, apakah ada maksud tertentu di balik penggunaan busana putih Putri itu?

Teka-teki warna putih ini seolah menjadi pesan dan simbol yang ingin dikirimkan kepada publik.

Dikutip dari berbagai sumber, warna putih sering memiliki makna positif. Semisal, putih dianggap warna yang murni. Dalam budaya Barat hal ini dapat kita lihat saat ritual pernikahan.

Tidak hanya itu, putih juga sering dikaitkan dengan ketenangan dan suasana menyegarkan. Ini yang kemudian dimaknai sebagai warna pembangkit semangat.

Dalam fesyen, pemilihan warna putih dalam busana sering digunakan untuk membangkitkan rasa kemurnian. Karena putih memantulkan cahaya, warna ini sering dipakai di musim panas untuk membantu tetap sejuk.

Pakaian putih Putri menuai sejumlah tanda tanya. Apakah Putri Candrawathi ingin menyampaikan pesan simbol “warna putih”? Misalnya, ia perlu dikasihani karena putih berarti kemurnian dari kasih sayang?

Untuk menjelaskan ini, kita bisa meminjam istilah dalam studi logika yang disebut dengan argumentum ad misericordiam. Ini adalah kesesatan bernalar yang terjadi karena argumentasi dibangun untuk menarik rasa kasihan atau iba.

Nah, di sinilah kelemahan yang mungkin ingin dimanfaatkan melalui warna dan makna simbol warna putih tersebut.

Apalagi, rekonstruksi adegan pembunuhan kemarin juga menunjukkan romansa antara Putri dengan Ferdy Sambo. Ada gestur pelukan, momen Putri membuka masker Sambo, hingga merebahkan kepala di bahu sang suami.

Entah diniatkan atau tidak, momen-momen semacam itu dapat menciptakan kesan romansa hingga rasa kasihan. Mungkin akan ada pihak yang mulai mengingat anak Putri yang masih berusia 1,5 tahun.

Kalau melihat berbagai kasus hukum, argumentum ad misericordiam kerap digunakan di persidangan. Bukan tidak mungkin, gestur romansa Putri dengan Sambo tersebut akan berlanjut di pengadilan nanti. Akan ada berbagai pembelaan, seperti istri dilecehkan, hingga anak yang masih kecil.

Anyway, itu hanya interpretasi. Kita lihat saja bagaimana kelanjutan kasus ini. Kembali ke konteks Putri yang menggunakan pakaian serba putih. Sebenarnya warna putih tidak selamanya mempunyai makna yang positif loh.

Dalam budaya Tiongkok, misalnya, warna putih dianggap warna sial. Putih adalah warna resmi berkabung, dan di Tiongkok juga terdapat “acara putih” yang menunjukkan acara pemakaman.

Hmm, jadi warna putih bisa menimbulkan makna yang beragam ya. Alih-alih muncul rasa kasihan, mungkin akan ada orang yang memaknai putih sebagai duka. Mungkin akan ada yang memaknai warna putih Putri sebagai keteguhan menghadapi duka di depan mata. Upps. Hehehe. (I76)

Ini Yang Terjadi Bila Persia Kalahkan Yunani

PinterPolitik.com

Jika digambarkan dengan sebuah kurva, penanganan kasus penembakan Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo seolah melandai atau cenderung antiklimaks.

Itu setelah sorotan media dan publik seakan diarahkan kepada skenario pelecehan seksual yang dialami Putri Candrawathi, istri Sambo.

Padahal, Brigadir J sebagai terduga pelaku pelecehan dalam skenario ini tidak dapat melakukan pembelaan apapun karena telah kehilangan nyawa. Keberadaan saksi yang memenuhi asas proporsionalitas pun nihil dalam isu pelecehan seksual ini.

Ditambah, menurut Profesor Gayus Lumbuun dalam seminar nasional bertajuk “Bisakah Ferdy Sambo Bebas?” yang diselenggarakan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), alasan sakit hati atas pelecehan seksual juga tidak bisa dijadikan pembelaan Sambo di pengadilan.

Menurut Profesor Gayus, tidak ada aturan hukum yang mengakomodasi klaim subjektif seorang tersangka. Selain itu, belum ada yurisprudensi yang turut membenarkan alasan sakit hati sebagai faktor yang meringankan hukuman.

Apalagi, isu yang menggelinding liar tidak hanya mengarah pada pembunuhan berencana, tetapi juga isu lampiran yang mengiringinya dan cukup dikenal publik dengan “konsorsium 303”.

Lampiran itu sendiri menjadi titik kulminasi sorotan publik dan media massa, khususnya setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut angkat bicara.

Akan tetapi, skenario-skenario lanjutan yang hadir kiranya membuat kurva tersebut melandai. Mulai dari baku tembak yang terbukti keliru, klaim pelecehan seksual yang sukar dibuktikan, hingga isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Deretan skenario itu sekaligus tampak memperkeruh fokus penanganan aparat penegak hukum dalam tahapan awal di Kepolisian. Meskipun, ironisnya ada skenario yang berasal dari Kepolisian sendiri.

Lantas, mengapa penanganan kasus Ferdy Sambo seolah berjalan melambat?

Momentum Sudutkan Kapolri?

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul Kasus Sambo, Mengapa DPR Tidak Garang? telah dijabarkan bahwa nuansa politik cukup kental mengiringi perkembangan kasus sejauh ini.

Tengok saja sejumlah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang tampak menyimbolkan ambiguitas, misalnya dengan mengatakan kasus hanya boleh didengar oleh orang dewasa, adanya mabes di dalam mabes, hingga curhat soal seorang bintang tiga yang akan mundur jika Ferdy Sambo tidak dijadikan tersangka.

Perkembangan kasus memaksa Komisi III DPR bertanya kepada Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di mana dia hadir sebagai Ketua Kompolnas ex officio. Akan tetapi, Mahfud bersikukuh dirinya berhak untuk tidak menjelaskan pernyataannya.

Sebelumnya, Komisi III DPR juga memberikan gestur menarik ketika memberi dukungan moril kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam agenda RDP kasus Sambo.

Sederet sokongan itu lantas menjadi titik tolak jawaban pertama soal tendensi penanganan hukum kasus Ferdy Sambo tampak melambat, yakni soal kemungkinan intrik bernuansa politis.

Ya, dukungan dan campur tangan elemen penting negara seperti Komisi III DPR, Menko Polhukam Mahfud MD, hingga Presiden Jokowi menguak satu pertanyaan. Siapa sesungguhnya pihak yang sedang dihadapi Kapolri Listyo Sigit dalam pengungkapan kasus Sambo?

Kemungkinan adanya intrik politik – plus hukum – dalam kasus ini sendiri juga dapat berangkat dari sebuah realitas yang menariknya dikemukakan sendiri oleh Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum di Indonesia.

Mengacu pada keterkaitannya dengan politik, hukum sering kali menjadi pelayan atau berposisi subordinat.

Dalam bab “Pengaruh Politik Terhadap Hukum”, Mahfud secara gamblang menyebut politik kerap menjadi independent variable (variabel berpengaruh), sedangkan hukum berperan sebagai dependent variable (variabel terpengaruh).

Dari situ kemudian dapat dipahami, hukum merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing satu sama lain.

Persaingan itu disiratkan oleh Ahmad Khoirul Umam dalam Understanding the influence of vested interests on politics of anti-corruption in Indonesia, yakni berasal dari adanya tarik-menarik vested interest yang memiliki pengaruh besar dalam fungsi-fungsi politik dan pemerintahan di tanah air.

Kemungkinan kedua mengenai impresi melandainya kurva penanganan kasus Sambo kiranya tak bisa dilepaskan dari eksistensi kepentingan dua aktor kuat yang saling bertolak belakang.

Landasan probabilitas itu berasal dari indikasi dua kutub dalam setiap intrik kasus Sambo. Termasuk pihak-pihak yang menjadikan kasus Sambo sebagai momentum emas untuk mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya, dan mereka yang justru menginginkan eks-Kabareskrim untuk tetap fokus.

Terlebih lagi, nama-nama lain seperti mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian juga turut terseret seiring kian liarnya bola panas kasus Sambo.

Boleh jadi memang ada yang berniat membongkar kasus Sambo sejelas-jelasnya, namun di sisi lain ada pihak yang menginginkan sebaliknya.

Hal tersebut mengacu dari angka keterlibatan anggota Polri dalam kasus ini yang cukup banyak. Terakhir, 97 anggota tercatat telah diperiksa, yang mana 35 diantaranya terlibat pelanggaran kode etik. Angka tersebut terbilang besar, dan menimbulkan pertanyaan lanjutan, apakah hanya sekadar oknum atau gerombolan yang saling terkait?

Indikasi itu juga diperkuat dengan dua pernyataan Mahfud mengenai keberadaan mabes di dalam mabes dan sosok bintang tiga di Korps Bhayangkara yang “mengancam” mundur apabila Ferdy Sambo tidak dijadikan tersangka.

Selain itu, terdapat satu kemungkinan menarik mengenai kesan melambatnya penanganan kasus Sambo. Apakah itu?

Wajib Lokalisir Sambo?

Mundurnya penegakan hukum menjadi kemungkinan terakhir yang bisa saja menimbulkan antiklimaks kasus Sambo. Istilah yang juga dapat disebut sebagai regresi hukum atau hukum yang regresif seolah timbul ketika kasus ini direfleksikan secara teoretis dan ideal.

Selain tiga asas hukum ideal yang dikemukakan filsuf hukum asal Jerman Gustav Radbruch, yakni asas kepastian hukum (rechtmatigheid), asas keadilan hukum (gerechtigheid), dan asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid), hukum juga wajib bekerja secara progresif.

Dr. Achmad Rifai dalam buku berjudul Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif menyebut istilah hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Profesor Satjipto Rahardjo pada tahun 2002.

Jika dielaborasi, hukum progresif bermakna hakikat hukum harus memiliki pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Tak hanya itu, esensi penting dari hukum haruslah mengejar terciptanya keadilan secara terus-menerus atau berkesinambungan.

Maka dari itu, melandainya kurva kasus Sambo – terlebih muncul skenario Brigadir J justru disudutkan kasus pelecehan – membuka penafsiran bahwa penegakan hukum seolah berjalan mundur atau regresif.

Dalam agenda seminar nasional “Bisakah Ferdy Sambo Bebas?”, Profesor Otto Hasibuan menyebutkan selama ini penegakan hukum, media massa, dan masyarakat seolah saling terbawa satu sama lain oleh skenario-skenario yang kebenarannya masih “abu-abu”.

Skenario pertama, misalnya, soal baku tembak, dihembuskan sendiri oleh Polri yang muaranya terbantahkan oleh proses hukum akibat respons elite dan khalayak luas yang muncul.

Menurut Profesor Otto, skenario yang saat ini diyakini oleh berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, bisa saja berubah di kemudian hari mengingat dinamika yang masih terus bergulir.

Dengan kata lain, dibutuhkan solusi yang benar-benar akan mengurai kasus secara tepat sehingga tidak terjadi distorsi pengungkapan kasus yang tercermin dari skenario-skenario tersebut.

Oleh karena itu, Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik menganalisis bahwa pengungkapan kasus semestinya dilokalisir dengan berfokus kepada sosok Sambo dan sebaiknya tidak dikenakan kepada jaringan atau orang-orang yang ditengarai menyokong sang mantan Kadiv Propam.

Langkah itu kiranya harus diutamakan demi dua hal penting, yaitu untuk mencegah politik membaur dengan hukum dan untuk keutuhan institusi Polri itu sendiri.

Dalam teori hukum law as a tool of social engineering dari Nathan Roscoe Pound, hukum adalah alat yang berperan mengubah dan mengatur nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Polri agaknya wajib berhati-hati untuk mengungkap kasus ini, dengan semangatnya tetap berada di koridor melokalisir Ferdy Sambo.

Semangat tersebut juga harus dipegang oleh elemen penegak hukum lainnya, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) hingga hakim di ranah pengadilan nantinya. Tentu untuk bertindak bijaksana demi kebaikan dan keutuhan institusi Polri. (J61)