Jalan ninja berbeda para legenda 

#oegroseno #susnoduadji #solemanponto #purnawirawan #tni #polri #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitikoegroseno

Next KSAD? 

#ksad #trysutrisno #kuntoariefwibowo #pangkogabwilhan #wapres #gibran #purnawirawan #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Ramai betul Bintang di timsesnya Prabowo-Gibran

Sebanyak 32 dari 45 anggota dewan pakar PKS yang dilantik pada 17 Oktober kemarin merupakan purnawirawan TNI-Polri berpangkat melati tiga hingga bintang tiga.

Terdapat mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn.) Soenarko yang menjadi salah satu dari 32 eks abdi negara itu. Mereka ditugaskan memenangkan hati masyarakat untuk PKS serta pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

PinterPolitik.com

Musim politik Indonesia semakin dekat, Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) hanya tersisa kurang dari waktu dua tahun lagi.

Menyambut pesta demokrasi terbesar itu, sejumlah nama-nama yang diperkirakan akan bertanding di 2024 nanti pun mulai terlihat konkret. Beberapa yang diduga kuat pasti akan muncul di Pilpres 2024 adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Puan Maharani.

Namun, selain nama-nama bakal calon presiden (capres) berlatar belakang sipil tadi, ada juga nama-nama capres dari latar belakang militer yang punya elektabilitas kuat, contohnya seperti Prabowo Subianto, Andika Perkasa, dan yang menarik, belakangan muncul juga nama Moeldoko, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Yap, beberapa waktu lalu nama Moeldoko memang sempat mencuat, utamanya setelah ada sekelompok relawan yang mendeklarasikan dirinya sebagai capres, dan juga survey elektabilitas oleh Political Statistic (Polstat) pada awal Desember ini yang menemukan nama Moeldoko “menyodok” bursa capres. Kalau dilihat-lihat, hal ini sungguh menarik karena selama ini Moeldoko tidak pernah diperbincangkan sebagai calon untuk Pilpres 2024.

Bagaimanapun juga, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam hampir setiap perbincangan tentang capres, nama-nama yang punya keterkaitan dengan militer, khususnya Angkatan Darat (AD) pasti selalu ada. Tidak hanya itu, dalam kasus yang lebih luas, kita juga perlu sadari bahwa setelah pertama kali pemilihan presiden digelar secara langsung semenjak tahun 2004, tidak pernah ada Pilpres yang tidak diikuti oleh seorang purnawirawan TNI.

Kalau kita coba menalarkan hal ini dari pandangan rakyat, secara sekilas, mungkin bisa kita artikan ini adalah bukti bahwa orang Indonesia butuh seorang pemimpin yang kuat. Seorang mantan militer barangkali dilihat sebagai leader yang cocok untuk berjuang di tengah sengitnya persaingan geopolitik dunia.

Tapi, bagaimana dari perspektif militer sendiri? Kenapa banyak purnawirawan, khususnya dari AD, yang terlibat dalam politik Indonesia dan bahkan menjadi capres?

Politik adalah DNA Militer?

Keterlibatan kalangan militer dalam politik sudah jadi perhatian pengamat politik dan sosial untuk waktu yang cukup lama. Tapi, tahukah kalian? Dalam studi militer-sipil, negara-negara berkembang, atau yang sering disebut “negara dunia ketiga” mendapatkan perhatian khusus. Mengapa? Well, ini karena sebagian besar negara berkembang baru lahir setelah akhir Perang Dunia II.

Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa hubungan antara keterlibatan sekelompok orang berlatar belakang militer dalam politik dengan Perang Dunia II? Jawabannya cukup sederhana, hal ini karena militer, khususnya AD, memiliki peran yang begitu besar dalam proses kemerdekaan negara-negara berkembang yang begitu ngetren setelah cengkeraman bangsa Eropa melemah akibat Perang Dunia.

AD bisa berperan begitu penting karena pasukan darat bertugas mengambil kendali daerah-daerah yang penting, seperti pusat kota, dari penjajah. Irisan tugas ini dengan masyarakat pun begitu kuat karena pasukan darat berperan langsung dalam menjaga agar pemukiman warga tetap aman dari ancaman pendudukan bila penjajah memutuskan melakukan serangan balasan.

Karena faktor sejarah tersebut, AD memiliki investasi sosial yang begitu mendalam di sebuah negara bekas kolonialisme, semua itu kemudian terakumulasi dan berkembang menjadi sebuah fenomena yang disebut sebagai militer pretorian. Amos Perlmutter dalam tulisannya The Praetorian State and the Praetorian Army, menyebut militer pretorian sebagai militer yang melihat keterlibatan dalam politik sebagai implementasi dari sifat kepejuangan.

Kata “pretorian” sendiri terinspirasi dari unit militer di Kekaisaran Romawi yang mempunyai tugas paling besar yaitu berperan layaknya bodyguard dari seorang kaisar. Namun kalau kita lihat sejarahnya, praetorian guard atau penjaga pretorian sering kali bertindak lebih dari sekadar menjaga kaisarnya, tetapi juga melengserkan kaisar yang dianggap tidak pantas memimpin Roma, sekaligus mendorong seseorang menjadi kaisar jika ia dilihat patut menjadi orang paling mulia di Kekaisaran Romawi.

Nah, di dalam negara bekas kolonialisme, sifat kepejuangan dalam AD bisa dikatakan rentan terekspos nilai-nilai pretorian karena dari awal pun para personil militer AD sudah diberi tugas politik, yakni menjamin negara yang diperjuangkannya bisa terlepas dari belenggu penjajah. Oleh karena itu, bisa dikatakan keterlibatan politik bagi seorang AD mungkin juga dilihat sebagai tanggung jawab keperjuangan bangsa.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi bahkan menyebut “semangat politik” sudah menjadi DNA bagi militer Indonesia. Karena dari catatan historis saja nilai politik dan militer sudah begitu merekat, maka tentu wajar bila seorang purnawirawan TNI mengartikan komitmennya pada politik sebagai suatu perjuangan. Yap, di satu sisi semangat revolusi sepertinya memang membekas di negeri yang masih “muda” ini.

Di sisi lain, memang, Indonesia sebagai negara yang pernah mengenyam otoritarianisme di bawah seorang jenderal TNI memiliki sentimen khusus terhadap pemimpin berlatar militer. Ini kemudian semakin disorot setelah Joko Widodo (Jokowi) mengalahkan Prabowo, seorang purnawirawan TNI, dalam Pilpres 2019.

Tapi jujur, kalau kita lihat keadaannya sekarang, kepemimpinan seorang mantan militer dalam pemerintahan tidak pernah berkurang, ini dibuktikan dengan banyaknya purnawirawan yang memegang jabatan penting dalam kabinet Jokowi di periode kedua. Artinya, entah itu mau diakui atau tidak, peran kalangan militer dalam politik masih sangat dipraktikkan, dan mungkin, memang sangat dibutuhkan.

Lantas, bagaimana dengan Pilpres 2024 nanti? Bagaimana prospek keterpilihan seorang purnawirawan TNI di ajang demokrasi terbesar Indonesia yang hanya tinggal sebentar lagi?

2024 Capres Militer Pasti Menang?

Selain memiliki aspek sejarah yang dapat menjadi keunggulan, seorang capres dari latar belakang militer di zaman ini juga sepertinya memiliki hal positif lain yang dapat membuatnya menang di 2024. Hal itu adalah apa yang disebut “roh zaman”.

Mengutip gagasan Georg W. F. Hegel tentang zeitgeist atau roh zaman, banyak pihak menilai sosok militer adalah kepemimpinan yang sesuai dengan roh zaman di sekitaran tahun 2024. Alasannya tentu bisa kita refleksikan ke keadaan dunia sekarang, di mana saat ini ketidakpastian geopolitik internasional begitu kentara, permainan politik para negara besar semakin mendorong kita untuk mempersiapkan pertahanan dan ketahanan diri.

Di samping itu, kita juga tidak boleh kesampingkan pandemi Covid-19 yang memberi pelajaran pada seluruh negara di dunia bahwa “tangan besi” diperlukan untuk menjaga agar pandemi bisa terkontrol.

Konsep zeitgeist ini sebenarnya juga terjadi di Indonesia di era-era kepemimpinan sebelumnya. Soekarno misalnya, dianggap menjadi representasi paling cocok untuk memimpin Indonesia di sekitaran tahun 1945 karena menjadi zeitgeist dari era itu, di mana masyarakat butuh orator yang bisa membakar semangat juang. Kemudian, setelah puluhan tahun terbenam, bangkitnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden dari kalangan militer yang mencoba menjawab tantangan internasional yang semakin membara, khususnya terkait hubungan Indonesia dengan Australia dan polemik Laut China Selatan (LCS).

Nah, setelah dua periode berturut-turut memiliki presiden dari kalangan sipil, sepertinya kuat dugaannya bahwa siklus politik pada 2024 nanti akan jatuh kembali pada pemimpin yang kuat dengan citra kemiliteran. Jika ini memang benar, maka untuk saat ini sepertinya Prabowo dan Andika menjadi dua sosok yang perlu kita perhatikan. Bedanya hanyalah Prabowo sudah lama menjadi pejabat partai politik, sementara Andika baru dirumorkan akan dilirik PDIP. Tapi tidak akan ada yang tahu, bisa saja di tahun depan dorongan agar Andika menjadi capres akan menguat.

Pada akhirnya, mungkin perlu kita sepakati bersama bahwa tidak ada salahnya jika kita kembali memiliki pemimpin yang berasal dari latar belakang militer, jika seorang pemimpin kuat memang dibutuhkan untuk survivabilitas negara di masa mendatang, maka terjadilah. Asal tentunya supremasi sipil tetap dijaga dan hal yang traumatis seperti dwifungsi militer tidak dikembalikan.

Well, siapapun pemimpin yang nanti kita pilih, kita perlu memilihnya berdasarkan kemampuannya menjawab kebutuhan zaman. (D74)

Terdapat usulan agar purnawirawan TNI mendirikan partai politiknya sendiri. Ini didasari atas temuan banyaknya purnawirawan TNI yang bergabung ke partai politik. Pengamat militer ISESS Khairul Fahmi juga melihatnya positif. Ia mengaku salut terhadap purnawirawan TNI yang mau bergabung ke partai politik atau bahkan ikut berkompetisi dalam pemilu.

PinterPolitik.com

Pernyataan ini disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Tito Karnavian, ketika melepas 63 perwira tinggi Polri yang memasuki masa pensiun.

Tito juga menambahkan bahwa jika ada kritik, maka hal tersebut lebih baik disampaikan secara internal dan tidak dikeluarkan di depan publik. Pesan ini cukup beralasan. Seperti yang dikatakan Tito, hal ini bisa saja memberikan kesan kepada publik bahwa Polri tidak solid.

Akan tetapi, memangnya apakah seorang perwira polisi atau militer yang sudah pensiun tetap memiliki pengaruh untuk mengkritik instansinya?

Ya, meskipun sudah pensiun, puluhan perwira Polri ini dapat melanjutkan karirnya di berbagai bidang atau jabatan. Pekerjaan barunya nanti bisa saja membuat sang purnawirawan bersinggungan dengan Korps Bhayangkara yang membesarkan namanya.

Di Indonesia, adalah hal yang lumrah jika seorang purnawirawan TNI atau Polri, tetap memiliki pengaruh dan didengar suaranya meskipun ia sudah tidak memiliki jabatan sebagai polisi ataupun tentara.

Pengaruh yang tetap dimiliki seorang purnawirawan biasanya berkaitan dengan posisi yang ia dapatkan setelah selesai berdinas, khususnya dalam dunia politik dan bisnis.

Maka tidak heran, dalam perpolitikan Indonesia sering ada pembicaraan mengenai sosok purnawirawan di balik seorang pejabat publik. Lalu, seperti apa publik bisa memaknai pernyataan Tito Karnavian tersebut?

View this post on Instagram

Tito mengingatkan agar purnawirawan tidak menjelekkan Polri Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #polri #titokarnavian #purnawirawan #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 18, 2019 at 3:14am PDT

Kiprah Barisan Purnawirawan

Terdapat banyak contoh purnawirawan tentara ataupun polisi yang sukses terjun di dunia politik dan bisnis.

Di level pemerintah pusat misalnya, teradapat beberapa nama purnawirawan TNI seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto, dan Moeldoko. Sementara ada juga beberapa nama purnawirawan Polri seperti Budi Gunawan, Gories Mere, dan Sidarto Danusubroto.

Di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ada nama-nama seperti TB Hasanuddin, Supiadin Aries Saputra, dan Wenny Warouw.

Sementara di level pemerintahan daerah, ada mantan Pangkostrad Edy Rahmayadi yang sukses terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, serta mantan Komandan Korps Brimob Polri, Murad Ismail, yang memenangkan pemilihan Gubernur Maluku.

Purnawirawan juga banyak yang aktif bergabung menjadi kader partai politik (parpol). Beberapa nama seperti Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan menjadi ketua partai.

Barisan purnawirawan TNI-Polri juga sering dijadikan sebagai alat untuk mendongkrat elektabilitas calon politik. Dalam Pilpres 2019 misalnya, baik Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto sama-sama menggalang dukungan dari para purnawirawan.

Bahkan status purnawirawan juga dapat dibawa-bawa ke dalam status hukum. Contoh terbaru adalah 700 purnawirawan TNI AD yang dikabarkan akan menandatangani surat jaminan penangguhan penahanan tersangka kasus makar, Kivlan Zen. Nama terakhir pun adalah seorang purnawirawan TNI.

Dalam dunia bisnis, nama-nama purnawirawan juga mengisi jabatan- jabatan strategis baik di perusahaan plat merah ataupun swasta.

Ambil contoh mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto, Djoko Suyanto, dan Agus Suhartono yang memiliki rekam jejak menjadi komisiaris di berbagai perusahaan. Ada juga nama mantan Kapolri, Badron Haiti, yang pernah menjadi Komisaris Utama Grab Indonesia dan sekarang menduduki posisi Komisaris Utama Waskita Karya.

Secara hukum, memang sah-sah saja jika seorang purnawirawan terjun ke dunia bisnis dan politik. Toh dirinya sudah berstatus warga sipil. Yang menarik adalah adanya kesan bahwa baik parpol, perusahaan, ataupun pemerintah, selalu tertarik untuk merektrut purnawirawan ke dalam organisasinya.

Rekam jejak barisan purnawirawan serta ketertarikan dunia bisnis dan politik terhadapnya memberikan kesan ada suatu hal yang dimiliki oleh seorang purnawirawan yang membuatnya berbeda dari pensiunan sipil biasa.

Tiga Elemen Purnawirawan?

Alasan ketertarikan dunia bisins dan politik Indonesia menggandeng sosok purnawirawan dapat dijelaskan dalam tiga hal, yaitu relasi, pengalaman, dan popularitas.

Menurut Arie S. Soesilo, peneliti Sosiologi Universitas Indonesia, jabatan yang pernah diemban seorang purnawirawan memang menyediakan jalur bagi sang purnawirawan untuk berhubungan secara intensif dengan berbagai aktor pemegang kekuasaan sewaktu ia berdinas.

Jabatan Panglima TNI atau Kapolri misalnya yang menuntut banyak koordinasi dan pertemuan dengan Presiden, pejabat di level pusat maupun daerah, termasuk dengan jajaran prajurit atau polisi di bawahnya.

Melalui hubungan dengan berbagai aktor inilah purnawirawan memperluas wawasan dan jejaringnya, termasuk memberikannya pengalaman berpolitik.

Tuntutan tugas inilah yang menjadi titik nol terbentuknya relasi yang dimiliki seorang purnawirawan.

Relasi juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa TNI dan Polri memiliki jiwa korsa dan hubungan senior-junior yang sangat kuat. Hubungan dan bantuan yang pernah diberikan selama berdinas tentu tidak dilupakan begitu saja, bahkan terus berlanjut meskipun orang yang memberi ataupun diberi bantuan sudah pensiun.

Misalnya, kedekatan antara Prabowo dengan Kivlan Zen yang dimulai ketika keduanya berdinas di TNI AD. Ketika sudah pensiun keduanya tetap saling mendukung, di mana Kivlan dimasukkan ke dalam tim pemenangan Pilpres Prabowo pada tahun 2014 dan mendapat bantuan hukum oleh Gerindra terkait kasus hukum yang saat ini sedang menjeratnya.

Relasi juga bisa berasal dari faktor keluarga. Ambil contoh Ryamizard Ryacudu yang ditengarai dipilih Jokowi sebagai Menteri Pertahanan karena adanya rekomendasi dan dukungan dari Megawati Soekarnoputri dan Try Sutrisno.

Dukungan dari Ketua umum PDIP ini diawali dari ayah Ryamizard, Mayjen TNI Musanif Ryacudu, yang merupakan loyalis Soekarno. Kedekatan Mega-Ryamizard juga terlihat ketika Megawati menjabat sebagai presiden di mana ia pernah mencalonkan Ryamizard sebagai Panglima TNI, walau tak terwujud.

Sementara kedekatan dengan Try Sutrisno berasal dari pernikahan Ryamizard dengan Nora Tristyana, anak dari mantan Panglima ABRI dan Wakil Presiden tersebut.

Sementara dalam konteks korporasi, menurut pengamat militer Universitas Padjadjaran, Muradi, ada alasan mengapa suatu korporasi mengajak seorang purnawirawan untuk bergabung ke  dalam perusahaannya.

Menurutnya, purnawirawan dapat membuat pemilik perusahaan lebih merasa aman dalam menjalankan bisnis berkat rekam jabatan dan relasi yang dimiliki sang purnawirawan. Selain itu, relasi perusahaan juga dapat bertambah.

Relasi yang dimiliki seorang purnawirawan juga menjadi salah satu alasan  parpol atau bahkan pemerintah mempercayakan posisi tertentu kepada purnawirawan.

Pada saat dipilihnya Moeldoko sebaga Kepala Staf Presiden misalnya, menurut PDIP, jaringan kuat yang dimiliki oleh mantan Panglima TNI itu menjadi salah satu alasan ia dipilih.

Kemudian, terkait faktor pengalaman, ada banyak pengalaman dan karakter unik seorang purnawirawan yang bisa jadi sulit ditemukan dari pensiunan sipil.

Dalam hal kemampuan manajemen organisasi dan sumber daya misalnya. Pengalaman seorang mantan Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf, ataupun jabatan lainnya, memimpin ratusan hingga ratusan ribu prajurit yang tersebar dari Sabang samapai Merauke bisa jadi merupakan alasan sebuah parpol atau perusahaan merekrutnya.

Dasar pengalaman ini misalnya yang menjadi alasan pengangkatan Badrodrin sebagai Komisaris Utama Waskita Karya. Pengalaman hukumnya sebagai mantan Kapolri dinilai dapat membantu percepatan proses pembebasan lahan proyek-proyek perusahaan BUMN tersebut.

Selain pengalaman, sikap seorang tentara atau polisi juga dapat menimbulkan ketertarikannya sendiri. Sikap yang dimaksud adalah disiplin dan ketegasan yang dapat dikatakan memang lebih baik dari kebanyakan pemimpin sipil. Hal inilah yang sering menjadi alasan dipilihnya sosok purnawirawan menjadi ketua sejumlah organisasi olahraga nasional.

Terakhir, daya tarik seorang purnawirawan terletak dalam hal popularitas (mantan) institusinya. Berdasarkan survei, publik Indonesia memiliki kepercayaan yang cukup tinggi terhadap TNI dan Polri.

Persepsi positif masyrakat inilah yang menjadi latarbelakang “hausnya” kandidat politik, khususnya presiden dan wakil presiden, dalam mencari dukungan purnawirawan selama masa kampanye.

Adanya dukungan ratusan bahkan ribuan purnawirawan yang dianggap sebagian masyarakat sebagai “orang baik” bisa jadi meningkatkan legitimasi dan elektabilitas sang calon.

Jokowi dipenuhi oleh jenderal-jenderal elit di sekelilingnya. Simak tulisan in-depth "Koleksi Jenderal Ala Jokowi" selengkapnya di https://t.co/sFw7AgZjoi pic.twitter.com/QnXt4i1X8F

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) January 26, 2018

Perlu diketahui pula bahwa tidak semua kisah purnawirawan berakhir sukses. Ada banyak kasus di mana purnawirawan yang terjun ke dunia politik gagal memenangkan Pilpres ataupun Pemilu.

Agum Gumelar misalnya, pernah mengalami kekalahan dalam Pilpres tahun 2004 dan Pilkada Jawa Barat tahun 2008. Wiranto gagal dalam Pilpres 2004 dan 2009. Prabowo mengalami tiga kali kekalahan Pilpres sejak 2009.

Begitupun di dunia bisnis, ada kasus di mana purnawirawan dinilai gagal menjalankan tugasnya dalam sebuah perusahaan. Mantan Wakapolri Oegroseno misalnya yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris Independen PLN.

Kelebihan-kelebihan yang melekat pada seorang purnawirawan memang tidak absolut. Sukses tidaknya ia terjun ke dunia politik dan bisnis akan kembali lagi kepada kemampuan personal sang purnawirawan itu sendiri serta seberapa luas dan kuat relasi yang dimilikinya.

Politik dan bisnis memberikan jalur alternatif bagi seorang purnawirawan ketika ia sudah tidak lagi berdinas. Jika berhasil berkarir dalam dua hal ini, bisa jadi sang purnawirawan akan kembali memliki power yang mirip dengan saat ia masih berdinas, bahkan mungkin saja lebih.

Hal-hal inilah yang menjadi jawaban kenapa seorang purnawirawan masih dapat mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah. (F51)

PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan para Purnawirawan Jenderal TNI di Istana Merdeka pada beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut turut hadir ketua persatuan purnawirawan TNI tiap-tiap matra.

Di antaranya ada Ketua Umum Persatuan Purnawirawan AD Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan AL Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan AU Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto.

Selain itu, Jokowi juga mengundang Letjen TNI (Purn) Rais Abin, mantan KSAD Jenderal (Purn) Wismoyo Arismunandar, dan Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan.

Loh loh, kok pada ngumpul semua ini, memang mau perang ya? Tapi enggak mungkin perang kalau yang diundang purnawirawan. Tentu berbau politik karena yang muda-muda enggak dipanggil nih, hehe.

“Para senior yang diundang Pak Jokowi adalah orang yang sangat dihormati, menjadi tokoh yang tidak berubah sampai saat ini,” begitu kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Adakah makna dibalik pertemuan antara Joko Widodo dan purnawirawan TNI?
Share on X

Doi menjelaskan tujuan pertemuan ini untuk membangun kembali komunikasi karena adanya Pilpres kemarin. Harapannya pertemuan ini menjadi jembatan setelah beberapa waktu lalu beberapa purnawirawan memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap pemerintah.

Jadi begini guys, mereka ini dipanggil setelah ada kasus makar yang menyeret nama Mayor Jenderal (Purn) Soenarko dan Letnan Jenderal (Purn) Kivlan Zen.

Pemerintah ingin meluruskan bahwa kasus tersebut murni kasus hukum personal, tanpa melibatkan embel-embel TNI. Hal ini dinilai perlu dilakukan mengingat solidaritas antara sesama TNI begitu kuat.

“Melalui beliau diharapkan bisa menyampaikan berbagai hal yang bisa membawa suasana menjadi lebih baik,” begitu tambah Moeldoko.

Pernyataan tersebut untuk membantah anggapan mengenai pertemuan ini hanya bentuk politisasi terhadap militer. Hal itu karena pemanggilan purnawirawan ini tidak terlalu berpengaruh karena Pemilu telah usai dan tinggal menunggu hasil dari MK.

Namun, dengan pemanggilan ini juga menandakan bahwa pemerintah tentu akan kembali waspada ketika kubu oposisi tidak terima kembali atas putusan MK.

Nah, dengan dirangkulnya para purnawirawan tersebut, harapannya mereka dapat menjadi contoh dari temannya yang lain agar tidak melalukan hal yang bertentangan dengan hukum. Loh, kalau gitu ya politisasi juga namanya dong, upps.

Pertemuan ini juga mendapat kritik karena Jokowi dianggap terlalu dekat dengan militer. Keberadaan purnawirawan ini dapat mempersulit usaha Jokowi dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu dan pada aksi 22 Mei.

Hayoh, pemerintah kok seperti pasangan yang sedang LDR dengan TNI. Jauh enggak bisa, giliran dekat malah posesif. Huft. (R47)

Pinterpolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]alam menjalani hidup, tidak mungkin kita dapat terhindar dari masalah ya cuy. Begitu pula dalam hubungan dengan seseorang, tidak mungkin akan adem ayem tanpa konflik dan perselisihan. Karena memang itulah bumbu hidup. Layaknya bumbu dapur yang bermacam-macam rasa dan baunya. Hehehe.

Begitu pula dengan hubungan yang dijalani oleh Menko Polhukam Wiranto dengan Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zein. Kalau kita lihat ya cuy, seakan hubungan kedua orang ini layaknya ombak laut, ada pasang dan surutnya gitu. Kayak pacaran aja ya emang doi berdua ini. Hehehe.

Februari 2019 lalu, hubungan kedua orang ini sempat panas karena Kivlan membuka sedikit tabir terkait dalang dari tragedi kerusuhan 1998. Eh baru adem sebentar, langsung berseteru lagi. Waduh, padahal mereka ini satu almamater ibaratnya, sama-sama dari militer, seharusnya akrab sedikit ya. Tapi emang beda ceritanya sih kalau ada hal belum terselesaikan di masa lalu. Hehehe.

Kivlan menilai ada orang besar yang ingin dirinya masuk penjara. Karena dinilai penyidikan dia ini penuh dengan kejanggalan cuy, seakan hanya skenario politik saja.
Share on X

Ceritanya begini cuy, kemarin Kivlan dilaporkan seseorang ke Badan Reserse Kriminal Polri. Doi dilaporkan oleh orang yang bernama Jalaluddin asal Banten. Waduh, masak orang biasa tiba-tiba berani melaporkan mantan jenderal? Jangan-jangan ada “bung besar” di belakangnya nih. Upsss.

Nah, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) ini dilaporkan dengan dugaan akan menggerakkan massa untuk tindakan makar terhadap pemerintah cuy. Wah ada-ada saja, masak sekelas mantan Kostrad dibilang mau makar? Yang ngelaporin orang biasa lagi. Kan aneh ya, hmmm, kan jadi berfikir lebih keras nih. Hehehe.

Kivlan memang menilai ada orang besar yang menginginkan dirinya masuk penjara. Karena dinilai penyidikan dia ini penuh dengan kejanggalan cuy, seakan hanya skenario politik seperti itu.

Nah tidak tanggung-tanggung Kivlan menilai bahwa orang itu tidak jauh dari yang pernah berkonflik dengannya, yaitu Wiranto. Wadadaw, keren banget ya, doi berani langsung nyebut merek. Apa gak takut? Kan doi mantan jenderal bintang dua, berani banget ya menantang Wiranto yang mantan jenderal bintang empat.

Ngomong-ngomong, emang sedikit aneh ya cuy, sebelum pengumuman hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada22 Mei nanti, beberapa pentolan di kubu 02 pada terkena kasus semua dan koalisinya juga seakan terpecah belah. Jadi negative thinking nih. Hehehe.  (F46)

PinterPolitik.com

[dropcap]C[/dropcap]alon Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, adalah Djoko Santoso. Mereka mengklaim akan menerapkan strategi militan dalam menghadapi Tim Jokowi-Ma’ruf. Djoko tercatat sudah dua kali bergabung sebagai Tim Sukses Prabowo di Pilpres.

Menurut Djoko, timnya akan menerapkan strategi mengkritisi pemerintah. Namun, kritikan yang disampaikan disebutnya tidak menyerang. Terus kalau bukan menyerang, apa dong pak? Mematikan ya pak? Astaga naganya dragonball sa ae bapak ini. Wkwkwk.

Memang betul gengs kata orang kalau Jokowi dan koalisinya itu kurang milenial, terus Prabowo beserta koalisinya itu kurang kekinian. Buktinya Djoko bilang bahwa doi segala harus bekerja seperti orang muda, bekerja dari pagi sampai malam, tidak kenal menyerah, tidak kenal keterbatasan yang ada hanya menjadi militan, tidak menyerah terhadap keterbatasan.

Hmmm, bener kan sudah cukup bukti kalau Prabowo dan para minion-nya itu kurang kekinian? Sekarang gini deh gengs, mana ada sih anak kekinian yang mayoritas pada kerja dari pagi sampai malam? Yang ada mah anak muda kekinian dari pagi sampai malam cuman push rank game mobile lenong atau PUMaGer. Betul apa betul? Uppss bercanda ya gengs. Hehehe.

Tapi di luar itu semua, Djoko sempat menegaskan, arti kata muda bukan hanya sekadar usia, tetapi juga mental yang muda.

Hmmm, percuma deh pak, mau udah dua kali kek, mau 500 miliar kayak gosip mahar Sandi jadi timses kek, kalau takdirnya kalah semua, mah kalah aja. Upss wkwkwk, kecuali sih pak, eh kecuali ini pun kalau orangnya mau, coba saja deh bapak bilang ke Jokowi kayak gini:

“Pak gantian dong jadi presidennya, lima tahun berikutnya baru gantian lagi deh. Kasihan tahu Pak Prabowo kalau sampai kalah lagi, tahu sendiri kan orangnya udah sepuh”.
Share on X

Wkwkwk, uppss bercanda ya gengs, eh tapi kalau bicara sepuh jadi inget wakil presidennya… Ahahaha, enggak jadi deh geng,s ngeri kualat terus dimarahin Erick Thohir lagi kalau sampai ngeledekin.

Btw gengs, slow-slow aja deh buat para pendukung Prabowo, soalnya tahun depan Prabowo itu bakalan menang kok di Pilpres. Kok bisa? Lah kan kata Amien Rais, sinyal di langit sudah kuat bakalan berpihak ke Prabowo. Wkwkwk.

Jadi kalau kabarnya turun dari langit, mau deklarasi Djoko sebagai ketua TKN 20 September atau pun enggak perlu pakai TKN mah Prabowo udah auto win gengs. Kabar langit siapa yang mau nandingin coba? (G35)